GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar sebagaimana keistimewaan Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan; b. bahwa guna mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang pedoman pemerintahan kalurahan; c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kewenangan untuk menggunakan penyebutan dan jabatan pemerintahan asli pada kelembagaan pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan; SALINAN
46
Embed
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ......11. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota. 12. Kelurahan adalah bagian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan
asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam kerangka sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal
yang telah mengakar sebagaimana keistimewaan
Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan;
b. bahwa guna mewujudkan Kalurahan yang berdikari,
berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju,
dan makmur, perlu membentuk Peraturan Gubernur
tentang pedoman pemerintahan kalurahan;
c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan
kewenangan untuk menggunakan penyebutan dan
jabatan pemerintahan asli pada kelembagaan
pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang
melaksanakan penugasan urusan keistimewaan;
SALINAN
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pemerintahan Kalurahan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat
DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum
yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak
asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan
mengurus kewenangan istimewa.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
4. Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah, adalah Gubernur DIY sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan DIY.
5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah
(2) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat Kalurahan serta meningkatkan
pendapatan Kalurahan.
(3) Pengelolaan kekayaan milik Kalurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala
Kelurahan bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pengelolaan
aset desa.
Bagian Keempat
Tanah Kalurahan
Pasal 60
(1) Tanah Kalurahan terdiri atas :
a. Tanah Kas Kalurahan;
b. Pelungguh;
c. Pengarem-arem; dan
d. tanah untuk kepentingan umum.
(2) Tanah yang diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan
hak lainnya yang sah merupakan asset Kelurahan dan
tidak termasuk Tanah Kalurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 61
(1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d
merupakan tanah hak milik Kasultanan atau tanah
hak milik Kadipaten.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kalurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur
mengenai pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten.
Pasal 62
(1) Kalurahan karangkopek diberikan tambahan
penghasilan pengganti Pelungguh dan/atau
Pengarem-arem melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah DIY.
(2) Tambahan penghasilan pengganti Pelungguh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari
penghasilan tetap.
(3) Tambahan penghasilan pengganti pengarem-arem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan
tetap.
(4) Jangka waktu pemberian tambahan penghasilan
pengganti pengarem-arem sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memperhatikan ketentuan dalam
Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah
desa.
(5) Besaran tambahan penghasilan pengganti Pelungguh
dan/atau Pengarem-arem sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
BAB X
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
DI KALURAHAN
Pasal 63
Pemerintah Kalurahan melaksanakan pemeliharaan dan
pengembangan kebudayaan yang terdiri atas :
a. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan
kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
b. peningkatan peran masyarakat Kalurahan terhadap
pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
c. pendataan potensi budaya Kalurahan; dan
d. penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan/
kelurahan budaya dan/atau kawasan budaya.
BAB XI
PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KALURAHAN
Pasal 64
Rembug Warga bertujuan untuk :
a. menampung aspirasi masyarakat Kalurahan sesuai
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk
mengamati, dan menyelesaikan potensi konflik yang ada
di Kalurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;
c. meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana
Pemerintahan Kalurahan terhadap potensi konflik yang
ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram;
d. meningkatkan kerja sama yang sinergis antara unsur
pelaksana Pemerintahan Kalurahan dengan
masyarakat/pranata sosial; dan
e. meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap
darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi bencana
yang menjadi kewenangan Kalurahan.
Pasal 65
(1) Rembug Warga dilaksanakan di Kalurahan yang
difasilitasi oleh Lurah.
(2) Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti unsur Pemerintahan Kalurahan, unsur
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur Pemerintahan Kalurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Lurah, Badan
Permusyawaratan Kalurahan, Ketua Rukun Tetangga
dan/atau Ketua Rukun Warga.
(4) Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pemerintah
Kapanewon dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan
Kapanewon.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok
masyarakat.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 66
(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan
Kapanewon melakukan fasilitasi penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan.
(2) Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya
pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan melalui
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,
pengawasan dan/atau penyediaan anggaran.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala
peraturan yang mengatur Pemerintahan Kalurahan tetap
berlaku :
a. sepanjang tidak bertentangan Peraturan Gubernur ini;
dan/atau
b. sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten atau Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan
Peraturan Gubernur ini.
Pasal 68
Dengan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun
2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2020
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
R. KADARMANTA BASKARA AJI
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 2
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
I. UMUM
Kalurahan mempunyai sejarah dan asal usul yang bersamaan dengan
sejarah dan asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta karena kalurahan
merupakan bagian pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan
Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Oleh
karenanya, kalurahan merupakan salah satu bentuk pemerintahan
asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan merupakan bagian dari sistem pemerintahan, eksistensi
kalurahan dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang
yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa
Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat
daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan
desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada
perangkat daerah. Peluang ketentuan inilah yang memberikan
kewenangan pada Pemerintah Daerah DIY untuk mengatur pedoman
pemerintahan Kalurahan dengan tujuan untuk mewujudkan
Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan,
demokratis, maju, dan makmur.
Adapun yang dimaksud dengan Berdikari adalah akronim dari berdiri
di atas kaki sendiri, yaitu Kalurahan yang bisa menjadi subyek aktif
dalam mengambil keputusan untuk menjadi Kalurahan mandiri
secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan
dunia luar. Selanjutnya, Rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan
situasi Kalurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis
kewargaan ditandai saling menghormati menembus sekat-sekat
agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah Kalurahan yang
warganya mampu menjadi subyek cipta, rasa, karsa dalam
memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun
peradaban material. Berketahanan adalah kondisi Kalurahan yang
memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada
untuk menciptkan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Demokratis adalah suatu Kalurahan yang warganya menjadi subyek
aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika
politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran.
Terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu Kalurahan yang
mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang
berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga
mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi tata titi
tentrem.
Guna mencapai tujuan tersebut, dalam peraturan gubernur ini
mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan kalurahan, penataan
kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, musyawarah
kalurahan, kerja sama kalurahan, pemberdayaan, pelestarian, dan
pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, serta nilai-nilai
sosial budaya masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan
kalurahan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Lurah sebagai Pemangku
Keistimewaan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kalurahan (sesuai dengan sejarah, hak asal-
usul, dan kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa) turut serta menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai keistimewaan dan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam
rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bantuan keuangan yang bersifat khusus termasuk anggaran yang bersumber dari dana
keistimewaan.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kalurahan karangkopek adalah Kalurahan yang tidak mempunyai tanah Kalurahan yang
digunakan untuk pelungguh dan/atau pengarem-arem.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
FORMAT NASKAH PENGUKUHAN LURAH
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGUKUHAN
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM
DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
ATAS RAHMAT DAN TAUFIQ-NYA
PADA HARI INI : ……………………
TANGGAL : ……………………
SAYA, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RESMI
MENGUKUHKAN
SAUDARA SAUDARA SEBAGAI LURAH PEMANGKU KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERDASARKAN
1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ………..
Tahun ……….. tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
2. Keputusan Bupati ……….. Nomor ……….. tentang ………..*
SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI PEMANGKU
KEISTIMEWAAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
*Keterangan: Keputusan Bupati yang dimaksud merupakan penetapan orang yang memegang jabatan lurah