SALlNAN GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU, Menimbang a. bahwa Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sehubungan dengan belum tercantumnya beberapa uraian kegiatan sesuai usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ,,.---. perlu membentuk Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ------ --- --- --- ----- ----- http://jdih.bengkuluprov.go.id
15
Embed
GUBERNUR BENGKULU - jdih.bengkuluprov.go.idjdih.bengkuluprov.go.id/...PERGUB__BENGKULU_NOMOR_39_TAHUN_2018.pdfMenetapkan 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALlNAN
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,
Menimbang a. bahwa Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk
dilakukan penyesuaian sehubungan dengan belum tercantumnya
beberapa uraian kegiatan sesuai usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
,,.---. perlu membentuk Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);
2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 201 7 ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 1ENl'ANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor
50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor
51), diubah sebagai berikut: 1. Lampiran I setelah angka 39 ditambahkan angka 40,
angka 41, dan angka 42, Penjelasan Lampiran I angka
12, angka 16 dan angka 36 diubah serta ditambahkan
angka 40, angka 41, dan angka 42 Angka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran III setelah huruf I ditambahkan huruf J dan
huruf K, serta ditambahkan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
STANDAR BI,AYA MASUKAN TAHUN ANGCARAN 2018YANG BERFUNGSI SEBAGAI BASAS TERIINGGI
SATUAN BIAYA
'tlF'
**,*f,
cuBERNd*i
40 Honorarium Tim BPRS dan HonorariumSekretariat BRPS (PNS dan Non PNSIdite tap_kan o*te h Ke p_utusan Gute-_rnur4O.1 Honorarium Tim BPRS yang ditetapkan
oleh Grrtern--ur1. Ketua2. Anggota
4O.2 Honorarium Tim Sekretariat BPRS
1. Sekretaris2. Staf
H;iliarin* i Jila-peiaianan xise traianuntu-k pelayanan Bantuan P3K1. Jasa Dokter2. Jasa Perawat
L2, Honorarium Dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga ProfesionalHonorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memilikikompetensi pada bidangnya masing-masing dari Pihak Luar PemerintahanPrwinsi, d.apat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalampembentukan Tim Telmis Kegiatan dengan ketentuan sebagai berkut :
a. Memilki Jabatan akademik/Sertifikat Keahliannya/Rekomendasi daripmbaga Resmi Profesi pada bidangnya lTanda Bukti PengalamanPekerj aan pada keahlian dimilikinya.
b. Diberikan honorarium/jasa Orang Hari (OH), dapat juga diberikanOrang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar stand4r OH
dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikanmaksimum 75o/o, dan dapat juga diberikan Orang Kegiatan (OK)
berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan denganmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkandengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
c. Tenaga Ustad/Penceramah disesuaikan dengan kesepakatan ManajemerL. t
LG. Honorarium Tim Tekais Pelaksana Kegfutan dan Sekretariat TimPelakana KegiatanHonorarium yang diberikan kepada seseor€mg yang berdasarkan KeputusanGubemur/S;kretaris Daerah diangkat dalam suatu tim telcris pelaksana
kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium .-adalah
sebagai berikut :
mempunyai keluaran (outpuQjelas dan terukur;bersiiat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakanPejabat Negara atau Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku; , .ry* rr-bersifat
temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;merupakan- perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat
negaiu iPegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya
sehari-hari;e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dan keluaran (outpufl tim
tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/ Sekretaris Daerah.
f. Honorarirrm dapat diberikan maksimum sebesar 12 kah dalam satutahun untuk 1 (satu) SK Tim Teknis.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan KeputusanpA/Xpe diairgt<it dalam suatu tim tels:Iis pelaksana kegiatan untukmelaksanakan suatu tugas tertentu.Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah
sebagai berikut :
mempunyai keluaran (outputl jelas dan terukur;bersiiat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikuti sertakan
Eselon II ; @-*bersitrat temporer, pe I aksanaannya perlu diprioritaskan ;
rnerupakan- perangkapan fungsi atau trrgas tertentu kepa-da pejabat
,rg;u /Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya
a,b.
c.
d.
(outpufl ttm
dalam satu
a.b.
c.d.
sehari-hari;e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dan keluaran
tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/Sekretaris Daerah'f. Honorarium dapat diberikan maksimum sebesar 12 kah
tahun untuk 1 (satu) SK Tim Teknis'Honorarium Sekreiariat Tim Pelaksana yang diberikan kepada seseorang
yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untukmeriuniang kegiaGn tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksanakegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentukuntuk menuqjang tim pelaksana kegiatan.
36. Honorarium Tenaga ProgrammerHonorarium yang aiUeritan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara,yaitu Programmer Senior dan Programmer Junior. Programmer Seniorme*prrryai tugas mentedemahkan proses bisnis terkait aplikasi e-
Government yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ke
dalam sistem yi"S akan dibangun kepada programmer' membuatanalisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data, database, sumber dayarnanusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan penysunan SOP pada e-
Government. Membuat sebuah program Aplikasi e-Government sertamembangun aplikasi-aplikasi pendukung e-Government lainnya sesuaianalisis pro".i bisnis dengan dibantu oleh Programmer Junior danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
4(,. Honorarlum tim BPRS dan Tim Sekretariat BPRS (PilS dan l$on PIISI40.1 Honorarium yang diberikan kepada Badan Pengawas Rumah
sakit dalam rangka melakukan Pembinaan dan pengawasanRumah Sakit Secara Eksternal yang bersifat Non TeknisPerumahsakitan yang libatkan unsur masyarakat.
4A.2 Honotarium Tim Sekretarlat BPRSHonorarium Tim Sekretariat yang diberikan kepada TimSekretariat BPRS untuk membantu dan memfasilitasipelaksanaan tugas dan wewenang kegiatan BPRS.
diperlukan petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatanyang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitaspelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya-
42. Honorarium Tim PusdaloPHonorarium yang diberikan kepada Petugas Pusdalops BPBD ProvinsiBengkulu untuk melakukan Pemantuan Kejadian Bencana selama 24Jam-per hari di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Serta memberikanLapoian Rutin Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
K. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI -*PERGI PULANG (PPI
(dalam US$)
No KOTA BESARAN
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI( 1) (21 (3) {41 (s)
AMERII(A UTARA1 Chicago 72,733 6,891 3,6622 Houston 12,635 6,487 3,5913 Los Angeles ll,4l1 s.92s 3,2424 New York 15,101 6,179 3,8395 Ottawa 12,266 6,924 4,0836 San Fransisco 13,438 7,138 2,9877 Toronto 11,750 8,564 3,2018 Vancouver ro,902 7,458 3,277I Washington 15,150 8,652 3,930
EROPA UTARA33 Kopenhaqen 9,696 4,920 3,73034 Helsinki 10,023 5,931 3,68135 Stockholm 9.917 5,506 3,43336 London ll,4lo 7.293 4,15337 Oslo 9,856 4,773 4,O49
EROPA SELATAN38 Sara Jevo 7r,778 7.129 6,O3339 Zasreb t6.974 ro,l77 5.18240 Atens 14.9ll 9,256 8,0414l Lisbon 9,309 4,746 3,38342 Madrid 10,393 4,767 3,63143 Rmoe 10,000 6,000 4,50044 Beograd 10,318 6,404 5,56445 Vatican 10.000 6,000 4,500
EROPA BARAT46 Brati.slava 7.t25 4,423 3.84247 Bucharest 8,839 4,982 4,11348 Kiev 10,860 6.O29 5,19349 Mokcow 9,537 7,206 5,14350 Praha 19,318 11.848 6,74851 Sofia 7.473 6,346 3,61252 Warsawa LO,777 5,052 3,4+753 Budapest 8,839 5,979 2,r87
PENJELASAN LAMPIRAN IIISTANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEzuALITNAN DINAS LUAR NEIGERI
1. Satuan Btaya Uaag Harian Perjalanan Dinas Luar l$egeriUang harian Perjalanan dinas Luar Negeri diklasifrkasikan per-golongan
dengan rincian:a. Golonge.n Ab. Golongan B
c. Golongan Cd. Golongan De. Golongan Ef. Golongan Fg. Golongan G
Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRDPejabat Pimpinan Tinggr Madya dan AnggotaDPRDPejabat Pimpinan Tinggl PratamaPejabat AdministratorPejabat Pengawasl Pelaksana Golongan IVPelaksana Golongan IIIPelaksana Golongan II, I
2. Satuan Biaya Tiket Pesawat PerJalanan Dlaas Luar Itegeri Pergt
Pulang (PP|Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar nege.i perg, pulang (PP)
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai
bandara kota tujuan di luar negeri pergr pulang (PP). Satuan biaya tiket
termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi
lainnya. Ped alanan dinas luar negeri dengan lama perj alanan mele bihi 8
(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat
Eselon III ke atasf fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar
negeri menggunakan metode at cast (sesuai pengeluaran).