-
SALIN AN
GUBERNUR BENGKULU PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINS!
BENGKULU TAHUN 2019 - 2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5)
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor · 4 739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungandan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan PetambakGaram (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5870);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentangBerlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 TentangPelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2884);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 3 -
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentukdan
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 118, TambahanLembaga Negara Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
KetelitianPeta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5393);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang TataCara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentangPartisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentangPelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangPedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentangEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
TataRuang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor
464);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan PengelolaanWilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara RepublikIndonesia
Tahun 2016 Nomor 1138);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017tentang
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1854).
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun2012-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012Nomor 02).
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 4 -
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU
danGUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAHPESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU TAHUN2019 –
2039.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.2. Provinsi adalah Provinsi
Bengkulu.3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.4.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
suatu prosespengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,
dan pengendaliansumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
dilakukan oleh Pemerintahdan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara
ekosistem darat dan laut, sertaantara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depanyang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber dayapesisir dan pulau-pulau kecil yang
tersedia.
7. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah
penggunaanSumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan strukturdan pola ruang pada kawasan perencanaan yang
memuat kegiatan yang bolehdilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapatdilakukan setelah memperoleh izin.
8. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem
darat dan laut yangdipengaruhi oleh perubahan di darat dan
laut.
9. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang memilikifungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria
karakteristik fisik, biologi,sosial, dan ekonomi untuk
dipertahankan keberadaannya.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama
antara berbagaipemangku kepentingan dan telah ditetapkan status
hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang
melaluipenetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi
sumberdaya dan dayadukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuandalam ekosistem pesisir.
12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
selanjutnyadisingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan
arahpenggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai
denganpenetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan
yang memuat
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 5 -
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yanghanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan,
organismedan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya
dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan
meliputi perairansejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai, perairan yangmenghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal,rawa payau, dan laguna.
15. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan
daratan padasaat terjadi air laut pasang tertinggi.
16. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah
pesisir danpulau-pulau kecil.
17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir
yangditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
18. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas
tertentu yang dilindungi untukmewujudkan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secaraberkelanjutan.
19. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya
disingkat KSNT adalahkawasan yang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian lingkunganhidup, dan/atau situs warisan dunia, yang
pengembangannya diprioritaskanbagi kepentingan nasional.
20. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain,
untuk alurpelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai
sektor kegiatan.
21. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi
kedalaman, lebar danbebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman
dan selamat untuk dilayarikapal angkutan laut.
22. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau
lebih jalur lalulintas yang saling berpotongan dengan satu atau
lebih jalur utama lainnya.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km2(dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.
24. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah
pulau-pulaukecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkangaris pangkal laut kepulauan sesuai
dengan hukum internasional dannasional.
25. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur
tentangpersyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil sertaketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona
danpemanfaatannya.
26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan denganbatas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatanpengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turunpenumpang, dan/atau bongkar muat
barang, berupa terminal dan tempatberlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamananpelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempatperpindahan intra-dan
antarmoda transportasi.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 6 -
27. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaanfungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,
dan ketertibanarus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang,
keselamatan dankeamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/
atau antarmoda sertamendorong perekonomian nasional dan daerah
dengan tetap memperhatikantata ruang wilayah.
28. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr
adalah wilayahperairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal
khusus yang digunakansecara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat
DLKp adalahperairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan
pelabuhan yangdipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
30. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat
yang terdiri atasbagian daratan dan perairan yang dipergunakan
secara langsung untukkegiatan kepelabuhanan perikanan.
31. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian
daratan danperairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional
kepelabuhananperikanan.
32. Daya dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil untukmendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lain.
33. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik secarastruktur atau fisik melalui pembangunan fisik
alami dan/atau buatanmaupun nonstruktur atau nonfisik melalui
peningkatan kemampuanmenghadapi bencana di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
34. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnyadisebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin
yang diberikan untukmemanfaatkan ruang secara menetap di sebagian
perairan pesisir danperairan pulau-pulau kecil yang mencakup
permukaan laut dan kolom airsampai dengan permukaan dasar laut pada
batas keluasan tertentu.
35. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau
Kecil yangselanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang
diberikan untukmelakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya Perairan
Pesisir dan perairanpulau-pulau kecil.
36. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah
sistem semitertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar
interaksi adalah antaraindividu-individu yang berada dalam kelompok
tersebut.
37. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan
tatakehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima
sebagainilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya
bergantung padaSumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
tertentu.
38. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan
tradisional yang masihdiakui hak tradisionalnya dalam melakukan
kegiatan penangkapan ikan ataukegiatan lainnya yang sah di daerah
tertentu yang berada dalam perairankepulauan sesuai dengan kaidah
hukum laut internasional.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaanzonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan
zona wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.
40. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok
kecilmasyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah
besar dalamupaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan
permasalahan, fakta
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 7 -
hukum, dan tuntutan ganti kerugian.41. Kearifan Lokal adalah
nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.42. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
yang selanjutnya disingkat TKPRD
adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah di
Provinsidan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi
membantupelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam
pelaksanaankoordinasi penataan ruang di daerah.
BAB IIRUANG LINGKUP, ASAS, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI
RZWP-3-KBagian KesatuRuang Lingkup
Pasal 2RZWP-3-K Daerah meliputi:a. Ruang lingkup, asas, jangka
waktu, dan fungsi RZWP-3-K;b. Tujuan, kebijakan dan strategi
RZWP-3-K;c. Rencana alokasi ruang;d. Peraturan pemanfaatan ruang;e.
Indikasi Program;f. Pengawasan dan pengendalian;g. Pembinaan ,
Monitoring dan Evaluasi;h. Rehabilitasi;i. Larangan;j. Hak,
kewajiban, dan peran serta masyarakat;k. Kelembagaan;l.
Penyelesaian sengketa;m. Mitigasi bencana;n. Gugatan perwakilan;o.
Sanksi Administratif;p. Ketentuan penyidikan;q. Ketentuan pidana;r.
Ketentuan Peralihan;s. Ketentuan Lain-lain; dant. Ketentuan
Penutup.
Pasal 3(1) Ruang Lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah
meliputi:
a. Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan
di wilayahpesisir; dan
b. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai.(2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayahdan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 8 -
Bagian KeduaAsas
Pasal 4RZWP-3-K Daerah didasarkan atas asas:a. Keberlanjutan;b.
Konsistensi;c. Keterpaduan;d. Kepastian hukum;e. Kemitraan;f.
Pemerataan;g. Peran serta masyarakat;h. Keterbukaan;i.
Desentralisasi;j. Akuntabilitas;k. Keadilan; danl. Pengakuan
kearifan lokal.
Bagian KetigaJangka Waktu
Pasal 5(1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah selama 20 (dua
puluh) tahun.(2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kembali
setiap 5 (lima) tahun.(3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa:a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-
undangan;b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan Undang-
Undang; dan/atauc. Perubahan batas wilayah daerah yang
ditetapkan dengan Undang-Undang.
(4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun
dilakukan apabilaterjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional
yang mempengaruhipemanfaatan ruang provinsi.
(5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana
dimaksudpada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Bagian KeempatFungsiPasal 6
Fungsi RZWP-3-K Daerah adalah:a. Sebagai bahan acuan dan
pertimbangan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;b. Sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah;c.
Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir
dan pulau-
pulau kecil di Daerah;d. Memberikan kekuatan hukum terhadap
alokasi ruang di perairan laut wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;e. Memberikan
rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 9 -
pesisir dan pulau-pulau kecil dan sebagai dasar pemberian izin
lokasi dalammelakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di
wilayah pesisir danpulau-pulau kecil di Daerah;
f. Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah
pesisir danpulau-pulau kecil di Daerah;
g. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut
wilayah pesisir danpulau-pulau kecil di Daerah; dan
h. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di
wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.
BAB IIITUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP-3-K
Bagian KesatuTujuanPasal 7
(1) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan
sumberdayawilayah pesisir secara optimal, efisien dan
berkelanjutan;
(2) Mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan
berkelanjutan;(3) Menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan
dalam pemanfaatan
sumberdaya wilayah pesisir; dan(4) Membuat dan merevitalisasi
nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya.
Bagian KeduaKebijakan
Pasal 8(1) Arahan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien
danberkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
meliputi:a. Peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir;b.
Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal, efisien dan
berkelanjutan;c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
Pengelolaan wilayah
pesisir; dand. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat
pesisir.
(2) Arahan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan wilayah pesisir
yang lestaridan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), meliputi:a. Pemantapan manajemen dan regulasi dalam
rangka pemulihan dan
keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir;b. Penurunan
tingkat abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir;c. Peningkatan
kualitas dan kuantitas potensi sumberdaya di wilayah pesisir;d.
Membangun sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir sesuai
dengan
kebutuhan;e. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan
konservasi secara
proporsional; danf. Mengembangkan usaha perikanan tangkap dan
budidaya yang berdaya
saing dan berwawasan lingkungan.(3) Arahan kebijakan untuk
menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan
dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana
dimaksud dalamPasal 7 ayat (3), meliputi:
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 10 -
a. Tercipta dan terwujudnya peraturan pengelolaan sumberdaya
danTerintegrasinya peran serta stakeholder dalam pengelolaan
sumberdaya diwilayah pesisir;
b. Terwujudnya lembaga/institusi monitoring dan evaluasi
terhadappemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir; dan
c. Penambahan sarana dan prasarana penegakan kedaulatan dan
hukumyang memadai.
(4) Arahan kebijakan untuk membuat dan merevitalisasi nilai
budaya masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4),meliputi:a. Terinventarisir dan
teridentifikasinya nilai-nilai budaya masyarakat wilayah
pesisir dengan cara inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai
budayamasyarakat wilayah pesisir; dan
b. Terakomodasinya nilai-nilai budaya masyarakat dalam
pengelolaan wilayahpesisir dengan cara revitalisasi nilai-nilai
budaya masyarakatdalampengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
Bagian KetigaStrategiPasal 9
(1) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah
pesisir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
meliputi:a. Melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi
wilayah pesisir; danb. Memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil
Menengah di wilayah pesisir.
(2) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal,
efisien danberkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b, meliputi:a. Meningkatkan teknologi tepat guna yang
ramah lingkungan dalam
pemanfaatan sumber daya pesisir; danb. Membangun dan
mengoptimalkan fungsi sarana pendukung yang
menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
dalammelaksanakan kegiatan ekonomi.
(3) Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
pengelolaan wilayahpesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf c, meliputi:a. Menciptakan dan mengoptimalkan iklim
berusaha yang kondusif dan
menciptakan wirausaha baru;b. Menumbuhkembangkan usaha yang
berorientasi ekspor; danc. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi
pariwisata di wilayah
pesisir.(4) Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
masyarakat pesisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:a.
Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
pengelolaan kawasan pesisir; danb. Mengembangkan sarana dan
prasarana kesehatan, komunikasi, energi,
transportasi dan sanitasi lingkungan
Pasal 10(1) Pemantapan manajemen dan regulasi dalam rangka
pemulihan dan
keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana
dimaksud dalamPasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:a. Menegakkan
hukum (law enforcement) dengan melakukan pengawasan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 11 -
dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah
pesisirsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengembangkan program-program penanggulangan erosi pantai
dansedimentasi;
c. Mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis masyarakat;
dand. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan
wilayah
pesisir.(2) Strategi penurunan tingkat abrasi dan sedimentasi di
wilayah pesisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:a.
Menerapkan penegakan hukum (law enforcement) Undang-Undang
Lingkungan Hidup; danb. Mengembangkan program-program
penanggulangan abrasi pantai dan
sedimentasi.(3) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas
potensi sumberdaya di wilayah
pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c,
meliputi:a. Mengkaji dan menentukan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan; danb. Preservasi dan konservasi habitat-habitat
penting di wilayah pesisir.
(4) Strategi membangun sistem mitigasi bencana di kawasan
pesisir sesuaidengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d,meliputi:a. Membangun sarana dan prasarana
mitigasi bencana sesuai dengan
kebutuhan wilayah;b. Mengembangkan rekayasa teknologi terhadap
kawasan yang terkena
dampak perubahan iklim global; danc. Mengembangkan kapasitas
Sumberdaya Manusia pesisir untuk mitigasi
bencana dan perubahan iklim.(5) Strategi melaksanakan
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi
secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf e,meliputi:a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
manfaat kawasan
konservasi dimasa sekarang dan mendatang;b. Memberikan
reward(penghargaan) kepada masyarakat yang melestarikan
kawasan konservasi;c. Mengembangkan pola kemitraan untuk
melestarikan kawasan konservasi;
dand. Memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak
kawasan
konservasi.(6) Strategi Mengembangkan usaha perikanan tangkap
dan budidaya yang
berdaya saing dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:a. Mengembangkan kawasan
perikanan tangkap yang berbasis potensi
wilayah dan status pemanfaatannya;b. Mengembangkan pembangunan
sarana dan prasarana pendaratan/
pelabuhan perikanan;c. Mengembangkan kawasan perikanan budidaya
yang berbasis potensi
wilayah;d. Mengembangkan dan Membina usaha budidaya laut yang
berbasis
komoditas dan berorientasi pasar;e. Mengembangkan teknologi
budidaya dan Pembenihan khususnya bagi
pengembangan budidaya laut; dan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 12 -
f. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah
hasilperikanan.
Pasal 11(1) Strategi tercipta dan terwujudnya peraturan
pengelolaan sumberdaya dan
terintegrasinya peran serta stakeholder dalam pengelolaan
sumberdaya diwilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) huruf a,meliputi:a. Mengkaji, menyusun dan sosialisasi
peraturan-peraturan pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir; danb. Mengimplementasikan KISSME
(Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi,
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi) dalam pengelolaan
wilayah pesisir.(2) Strategi terwujudnya lembaga/institusi
monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud
dalamPasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:a. Membentuk lembaga
monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya
wilayah pesisir;b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara
terpadu; danc. Membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah
pesisir.
(3) Strategi penambahan sarana dan prasarana penegakan
kedaulatan danhukum yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) huruf c,meliputi:a. Penambahan sarana dan prasarana
pengawasan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;b. Mengembangkan kemitraan antara aparat
pengawas dengan masyarakat;
danc. Melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan
instansi
peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum dalam
pengelolaanwilayah pesisir.
Pasal 12(1) Strategi terinventarisir dan teridentifikasinya
nilai-nilai budaya masyarakat
wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
huruf a,meliputi: menginventarisasi dan mengidentifikasi
nilai-nilai budaya masyarakatpesisir.
(2) Strategi terakomodasikannya nilai-nilai budaya masyarakat
dalam pengelolaanwilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) huruf b,meliputi: merevitalisasi nilai-nilai budaya
masyarakat.
BAB IVRENCANA ALOKASI RUANG
Bagian KesatuUmum
Pasal 13(1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil, meliputi
penetapan:a. Kawasan pemanfaatan umum yang selanjutnya disebut
KPU;b. Kawasan konservasi yang selanjutnya disebut KK;c. Kawasan
strategis nasional tertentu yang selanjutnya disebut KSNT; dand.
Alur laut yang selanjutnya disebut AL.
(2) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 13 -
dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dibuat dalam peta dengan
skalaminimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh
ribu).
(3) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K pada KPU dan/atau
KKdan/atauKSNTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih
lanjutdalam Zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala
1 : 50.000(satu banding lima puluh ribu).
(4) Rencana alokasi ruang RZWP-3-Kdi dalam zona dan sub-zona
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tercantum dalam
Lampiran I PetaRencana Alokasi Ruang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Bagian KeduaKawasan Pemanfaatan Umum
Paragraf 1Pasal 14
(1) Rencana KPU yang berada di wilayah perairan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Zona
perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;b. Zona perikanan
budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;c. Zona pariwisata yang
selanjutnya disebut KPU-W;d. Zona pelabuhan yang selanjutnya
disebut KPU-PL; dane. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut
KPU-TB.
(2) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada KPU,
ditetapkankawasan pemanfaatan lainnya yang meliputi: Kawasan Sentra
Kelautan danPerikanan Terpadu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu
Utara.
(3) Pengelolaan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.
Paragraf 2Zona Perikanan Tangkap
Pasal 15(1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Sub-zona perikanan tangkap pelagis yang selanjutnya disebut
KPU-PT-P;dan
b. Sub-zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang
selanjutnyadisebut KPU-PT-PD.
(2) KPU-PT-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:a. Perairan mulai dari Kabupaten Mukomuko sampai ke
Kabupaten Kaur,
dengan kode Zona KPU-PT-01 dan sub-zona dengan kode
KPU-PT-P-01;b. Perairan Pulau Mega, dengan kode Zona KPU-PT-02 dan
sub-zona dengan
kode KPU-PT-P-02; danc. Perairan Pulau Enggano, dengan kode Zona
KPU-PT-03 dan sub-zona
dengan kode KPU-PT-P-03.(3) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. Perairan Kabupaten Mukomuko, dengan kode Zona KPU-PT-04 dan
sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-01;
b. Perairan Kabupaten Bengkulu Utara – Kabupaten Bengkulu Tengah
– KotaBengkulu – perairan Pulau Tikus, dengan kode Zona KPU-PT-05
dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-02;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 14 -
c. Perairan Kabupaten Seluma, dengan kode Zona KPU-PT-06 dan
sub-zonadengan kode KPU-PT-PD-03;
d. Perairan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kode Zona
KPU-PT-07 dansub-zona dengan kode KPU-PT-PD-04;
e. Perairan Kabupaten Kaur, dengan kode Zona KPU-PT-08 dan
sub-zonadengan kode KPU-PT-PD-05;
f. Perairan Barat Daya Pulau Enggano, dengan kode Zona KPU-PT-09
dansub-zona dengan kode KPU-PT-PD-06; dan
g. Perairan Timur Laut Pulau Enggano, dengan kode Zona
KPU-PT-10dansub-zona dengan kode KPU-PT-PD-07.
(4) Rencana zona dan sub-zona perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud padaayat (1) sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang
kawasan pemanfaatanumum dengan titik koordinat dan luasan
sebagaimana tercantum dalamLampiran II merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
Paragraf 3Zona Perikanan Budidaya
Pasal 16(1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b meliputi sub-
zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.(2)
KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:pengembangan
usaha budidaya laut untuk komoditas ikan demersal dan budidaya
lautekonomis lainnya.
(3) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
perairan;a. Kecamatan Ilir Talo (Kabupaten Seluma), dengan kode
Zona KPU-BD-01
dan sub-zona dengan kode KPU-BD-BL-01; danb. Kecamatan Semidang
Alas Maras (Kabupaten Seluma), dengan kode Zona
KPU-BD-02 dan sub-zona dengan kode KPU-BD-BL-02;(4) Rencana zona
dan sub-zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan
umumdengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IImerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 4Zona Pariwisata
Pasal 17(1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c meliputi:
a. Sub-zona wisata alam bentang laut yang selanjutnya disebut
KPU-W-BL;dan
b. Sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau
kecilyangselanjutnya disebut KPU-W-P3K.
(2) Arahan pengembangan KPU-W-BL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa, meliputi perairan:a. Pantai Bablau Meok (Kecamatan
Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara),
dengan kode Zona KPU-W-01 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-BL-01;b. Pantai Panjang (Kota Bengkulu), dengan kode Zona
KPU-W-02 dan sub-
zona dengan kode KPU-W-BL-02; danc. Pantai Jakat (Kota
Bengkulu), dengan kode Zona KPU-W-03 dan sub-zona
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 15 -
dengan kode KPU-W-BL-03.(3) Arahan pengembangan KPU-W-P3K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi perairan:a. Pantai Padang Panaek (Kecamatan
XIV Koto, Kabupaten Mukomuko),
dengan kode Zona KPU-W-04 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-01;b. Pantai Mukomuko (Kabupaten Mukomuko), dengan kode
Zona KPU-W-05
dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-02;c. Pantai Teramang Jaya
(Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten
Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-06 dan sub-zona dengan
kodeKPU-W-P3K-03;
d. Pantai Air Hitam (Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten
Mukomuko),dengan kode Zona KPU-W-07 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-04;
e. Pantai Ipuh (Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko), dengan kode
ZonaKPU-W-08 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-05;
f. Pantai Air Rami (Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko),
dengankode Zona KPU-W-09 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-06;
g. Pantai Kota Bani (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu
Utara),dengan kode Zona KPU-W-10 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-07;
h. Pantai Air Petai (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu
Utara),dengan kode Zona KPU-W-11 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-08;
i. Pantai Ketahun (Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara),
dengankode Zona KPU-W-12 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-09;
j. Pantai Serangai (Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu
Utara),dengan kode Zona KPU-W-13 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-10;
k. Pantai Bintunan (Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu
Utara),dengan kode Zona KPU-W-14 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-11;
l. Pantai Pasar Lais (Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara),
dengankode Zona KPU-W-15 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-12;
m. Tebing Pasar Palik (Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu
Utara),dengan kode Zona KPU-W-16 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-13;
n. Pantai Sungai Suci (Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten
BengkuluTengah), dengan kode Zona KPU-W-17 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-14;
o. Pantai Tapak Paderi (Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu),
dengankode Zona KPU-W-18 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-15;
p. Pantai Kaana (Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara),
dengankode Zona KPU-W-19 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-16;
q. Pantai Malabero (Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu),
dengan kodeZona KPU-W-20 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-17;
r. Pantai Kunkai (Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma),
dengan kodeZona KPU-W-21 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-18;
s. Pantai Muara Ngalam (Kecamatan Air Periukan, Kabupaten
Seluma),dengan kode Zona KPU-W-22 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-19;
t. Pantai Alas Maras (Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten
Seluma),dengan kode Zona KPU-W-23 dan sub-zona dengan kode
KPU-W-P3K-20;
u. Pantai Muara Kedurang (Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten
BengkuluSelatan), dengan kode Zona KPU-W-24 dan sub-zona dengan
kode KPU-W-P3K-21;
v. Pantai Kedurang Ilir (KecamatanKedurang Ilir, Kabupaten
BengkuluSelatan), dengan kode Zona KPU-W-25 dan sub-zona dengan
kode KPU-W-
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 16 -
P3K-22;w. Pantai Way Hawang (Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur),
dengan kode Zona
KPU-W-26 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-23; danx. Pantai
Laguna (Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur), dengan kode Zona
KPU-W-27 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-24).(4) Rencana zona
dan sub-zona pariwisata sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan
umumdengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IImerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 5Zona Pelabuhan
Pasal 18(1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf d ditetapkan
sebagai:a. Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan
yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; danb. Wilayah kerja dan
wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang
selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.(2) KPU-PL-DLK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan:
a. Pelabuhan Umum Pulau Baai (Kecamatan Kampung Melayu,
KotaBengkulu), dengan kode Zona KPU-PL-01 dan sub-zona dengan kode
KPU-PL-DLK-01;
b. Pelabuhan Umum Linau (Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur), dengan
kodeZona KPU-PL-02 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-02;
c. Terminal Khusus Batubaradi Desa Pasar Ketahun (Kecamatan
Ketahun,Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-03 dan
sub-zonadengan kode KPU-PL-DLK-03;
d. Terminal Khusus Batubara di Desa Kota Bani, (Kecamatan Putri
Hijau,Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-04 dan
sub-zonadengan kode KPU-PL-DLK-04;
e. Terminal Khusus Batubara di Desa Selolong (Kecamatan Batik
Nau,Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-05 dan
sub-zonadengan kode KPU-PL-DLK-05;
f. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit di Desa Pasar Sebelat
(KecamatanPutri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona
KPU-PL-06dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-06; dan
g. Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship
to ShipTransfer – STS) dan daerah lego jangkar (anchorage area) di
perairan PulauMega dengan kode Zona KPU-PL-07 dan sub-zona dengan
kode KPU-PL-DLK-07.
(3) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi perairan:a. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai
(Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu), dengan kode Zona KPU-PL-08 dan sub-zona dengan kode
KPU-PL-WKO-01;
b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bantal (Kecamatan Teramang
Jaya,Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-PL-09 dan
sub-zonadengan kode KPU-PL-WKO-02;
c. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal (Kecamatan Air Napal,
KabupatenBengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-10 dan sub-zona
dengan kode
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 17 -
KPU-PL-WKO-03;d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa
(Kecamatan Pondok Kelapa,
Kabupaten Bengkulu Tengah), dengan kode Zona KPU-PL-11 dan
sub-zonadengan kode KPU-PL-WKO-04;
e. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Maras (Kecamatan
SemidangAlasMaras, Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-PL-12
dan sub-zonadengan kode KPU-PL-WKO-05;
f. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah (Kecamatan Manna,
KabupatenBengkulu Selatan), dengan kode Zona KPU-PL-13 dan sub-zona
dengankode KPU-PL-WKO-06; dan
g. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama (Kecamatan Kaur
Selatan,Kabupaten Kaur), dengan kode Zona KPU-PL-14 dan sub-zona
dengan kodeKPU-PL-WKO-07;
(4) Rencana zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan(3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum
dengan titikkoordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 6Zona Pertambangan
Pasal 19(1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf e meliputi pasir
lautyang selanjutnya disebut KPU-TB-PS.(2) KPU-TB-PS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi: tambang pasir
laut di perairan sekitar Kecamatan Air Periukan (Kabupaten
Seluma), dengankode Zona KPU-TB-01 dan sub-zona dengan kode
KPU-TB-PS-01.
(3) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2)dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan
titik koordinatdan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Bagian KetigaKawasan Konservasi
Kawasan Konservasi PerairanPasal 20
(1) Rencana KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b terdiriatas kawasan konservasi perairan yang selanjutnya
disebut KKP.
(2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:a.
zona inti yang selanjutnya disebut KKP-ZI;b. zona perikanan
berkelanjutan yang selanjutnya disebut KKP-ZPB;c. zona pemanfaatan
yang selanjutnya disebut KKP-ZP; dand. zona lainnya yang
selanjutnya disebut KKP-ZL.
(3) Arahan pengembangan KKP, meliputi:a. KKP Kabupaten Kaur yang
selanjutnya disebut KKP-01 meliputi:
Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.1.
KKP-ZI meliputi: perairan Desa Tanjung Betuah – Desa Ulak Pandan
–
Desa Batu Lungun – Desa Pasar Baru, dengan kode Zona
KKP-ZI-01;dan Desa Tebing Rambutan, dengan kode Zona KKP-ZI-02;
2. KKP-ZPB meliputi: perairan mulai dari pantai hingga tubir
diKecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai –
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 18 -
Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur
Selatan,dengan kode Zona KKP-ZPB-01; dan Kecamatan Maje –
KecamatanNasal, dengan kode Zona KKP-ZPB-02; dan
3. KKP-ZP meliputi: perairan mulai dari tubir hingga 4 mil ke
arah laut diKecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai
–Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur
Selatan,dengan kode Zona KKP-ZP-01.
b. KKP Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut KKP-02
meliputi:kawasan Desa Retak Ilir-Air Hitam, dan mencakup tiga
kelompok zona,yaitu Zona Inti yang terintegrasi dengan Taman Wisata
Alam Air Hitamyang telah ada sebelumnya, Zona Pemanfaatan, dan Zona
Lainnya.1. KKP-ZI meliputi: perairan Desa Retak Ilir dan Desa Air
Hitam, dengan
kode Zona KKP-ZI-03;2. KKP-ZPB meliputi: perairan Desa Teluk
Bakung dan perairan Desa
Sumber Makmur, dengan kode Zona KKP-ZPB-03; dan3. KKP-ZP
meliputi: perairan Desa Sinar Laut, dengan kode Zona KKP-ZP-
02; dan DesaTeluk Bakung, dengan kode Zona KKP-ZP-03.c. KKP
Pulau Enggano yang selanjutnya disebut KKP-03 terdiri dari:
1. KKP-ZI meliputi: perairan Pantai Sawang Pasir sampai Pantai
Ahaydengan kode Zona KKP-ZI-04;Teluk Merpas dengan kode Zona
KKP-ZI-05; Pulau Merbau bagian luar dengan kode Zona KKP-ZI-06; dan
PulauDua bagian luar dengan kode Zona KKP-ZI-07;
2. KKP-ZPB meliputi: perairan Desa Kahyapu dengan kode Zona
KKP-ZPB-04; dan Desa Banjarsari dengan kode Zona KKP-ZPB-05;
dan
3. KKP-ZP meliputi: perairan mulai dari pantai Pup sampai
TanjungKoomang (Desa Banjarsari) dengan kode Zona KKP-ZP-04;Pulau
Satu(Desa Kahyapu) dengan kode Zona KKP-ZP-05; Tanjung
Kahoabidengan kode Zona KKP-ZP-06; Pulau Merbaubagian dalam dengan
kodeZona KKP-ZP-07; Pulau Dua bagian dalam dengan kode Zona
KKP-ZP-08; dan Tanjung Harapan dengan kode Zona KKP-ZP-09.
d. KKP Pulau Tikus yang selanjutnya disebut KKP-04 meliputi
perairan PulauTikus, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara,
Kota Bengkulu.a. KKP-ZI meliputi: perairan Selatan Pulau Tikus,
dengan kode Zona KKP-
ZI-08; dan perairan Karang Bayang, dengan kode Zona KKP-ZI-09;b.
KKP-ZPB meliputi: perairan Utara Pulau Tikus hingga perairan
Karang
Bayang,dengan kode Zona KKP-ZPB-06;c. KKP-ZP meliputi: perairan
Utara Pulau Tikus hingga perairan Barat
Pulau Tikus, dengan kode Zona KKP-ZP-10; dand. KKP-ZL meliputi:
Karang Pulau Tikus, dengan kode Zona KKP-ZL-01.
(4) Rencana KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan
(4)dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik
koordinat danluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Bagian KeempatKawasan Strategis Nasional Tertentu
Pasal 21(1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf c berupa PPKT di
Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), yang selanjutnya
disebut dengan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 19 -
KSNT-01; dan PPKT Pulau Mega (Kabupaten Bengkulu Utara) yang
selanjutnyadisebut dengan KSNT-02.
(2) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada
ruang kawasanstrategis nasional tertentu dengan titik koordinat dan
luasan sebagaimanatercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
Bagian KelimaAlur LautParagraf 1Pasal 22
(1) AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d
terdiri atas AlurPelayaran dan/atau Perlintasan yang selanjutnya
disebut AL-AP.
(2) Rencana AL dialokasikan pada ruang kawasan alur laut yang
berlaku dengantitik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 2Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan
Pasal 23(1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
meliputi:
a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Internasional yang
selanjutnyadisebut AL-AP-PI;
b. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional yang selanjutnya
disebutAL-AP-PN;
c. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional yang selanjutnya
disebut AL-AP-PR; dan
d. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus yang selanjutnya
disebut AL-AP-PK.
(2) AL-AP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan AlurPelayaran dan/atau Perlintasan antar negara yang
meliputi perairandisekitarPelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu)
sampai ke PelabuhanMukomuko (Kabupaten Mukomuko)dengan tujuan
Malaysia, dengan kode ZonaAL-AP-01 dan sub-zona dengan kode
AL-AP-PI-01.
(3) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan AlurPelayaran dan/atau Perlintasan antar Provinsi dari
Provinsi ke Provinsi lain diIndonesia yang meliputi perairan:a.
Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan
Mukomuko(Kabupaten Mukomuko)dengan tujuan Provinsi Sumatera
Barat,dengan kode Zona AL-AP-02 dan sub-zona dengan kode
AL-AP-PN-01; dan
b. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan
Linau(Kabupaten Kaur)dengan tujuan Provinsi Lampung, dengan kode
Zona AL-AP-03 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PN-02.
(4) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan AlurPelayaran dan/atau Perlintasan yang menghubungkan
pulau-pulau dengandaratan utama di Provinsi yang meliputi
perairan:a. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke
Pelabuhan Linau
(Kabupaten Kaur), dengan kode Zona AL-AP-04 dan sub-zona dengan
kodeAL-AP-PR-01;
b. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan
Kahyapu
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 20 -
(Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-05 dan sub-zona
dengankode AL-AP-PR-02;
c. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan
Malakoni(Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-06 dan sub-zona
dengankode AL-AP-PR-03;
d. Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur) sampai ke Pelabuhan
Kahyapu(Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-07 dan sub-zona
dengankode AL-AP-PR-04; dan
e. Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur) sampai ke Pelabuhan
Malakoni(Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-08 dan sub-zona
dengankode AL-AP-PR-05.
(5) AL-AP-PKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
AlurPelayaran dan/atau Perlintasan khusus yang melakukan
pengangkutanbatubara dan minyak kelapa sawit, meliputi perairan:a.
Desa Pasar Ketahun sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai,
dengan
kode Zona AL-AP-09 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-01;b. Desa
Kota Bani sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode
Zona AL-AP-10 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-02;c. Desa
Selolong sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode
Zona AL-AP-11 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-03;d. Desa Pasar
Sebelat sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode
Zona AL-AP-12 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-04; dane.
Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega, dengan kode
Zona
AL-AP-13 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-05.(6) Arahan
pemanfaatan dan pengalokasian ruang alur pelayaran dan/atau
perlintasan diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VPERATURAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian KesatuUmum
Pasal 24(1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi
merupakan upaya perwujudan
RZWP-3-K, yang terdiri atas:a. Kegiatan yang diperbolehkan;b.
Kegiatan yang tidak diperbolehkan; danc. Kegiatan yang
diperbolehkan setelah memperoleh izin.
(2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf aberupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu
ruang, tidakmempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai
pembatasandalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar
ruang maupun fungsiruang sekitar saling mendukung dan terkait.
(3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf bberupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan
pada suatu ruang,karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu
kegiatan lain yang adadisekitarnya.
(4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf cberupa setiap kegiatan yang boleh dialokasikan pada
suatu ruang, namunmempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya
harus memperoleh izinterlebih dahulu.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 21 -
Pasal 25(1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil adalah
ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan
pengalokasian ruangWP-3-K meliputi:a. Ketentuan Umum Pernyataan
Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-Zona;b. Ketentuan Perizinan;c.
Ketentuan Pemberian Insentif;d. Ketentuan Pemberian Disinsentif;
dane. Arahan Pengenaan Sanksi.
(2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulaukecil berfungsi:a. Sebagai alat pengendali pengembangan
kawasan;b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau
kecil dengan rencana tata ruang wilayah;c. Menjamin agar
pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah sesuai dengan
rencanatata ruang wilayah;
d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
rencana tataruang wilayah; dan
e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
Bagian KeduaKetentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Kawasan/Zona/Sub-Zona
Paragraf 1Umum
Pasal 26(1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan
kawasan/zona/sub-zona
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah
penjabaransecara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
persyaratanpemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang
mencakup seluruhwilayah administratif.
(2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan
kawasan/zona/sub-zonasebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:a. Penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir
dan pulau-
pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang
wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil;
b. Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang
tidakdiperbolehkan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan
setelahmemperoleh izin;
c. Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkaitdengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
d. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunanuntuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir
dan pulau-pulaukecil, seperti kawasan konservasi dan kawasan
strategis nasional tertentu.
(3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan
kawasan/zona/sub-zonasebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:a.
Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil disetiap zona/sub-zona;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 22 -
b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulaukecil; dan
c. Salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil.
Paragraf 2Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan
Pemanfaatan
Zona Perikanan TangkapPasal 27
(1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah ruang
wilayah lautyang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
(2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di
KPU-PT,meliputi:a. Perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah
10 GT dengan alat
tangkap yang diperbolehkan mengacu dalam peraturan
perundang-undangan;
b. Jenis alat tangkap dan ukuran armada sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) huruf (a), tercantum pada lampiran III Perda
RZWP-3-K;
c. Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau
jumlah tangkapanyang diperbolehkan (JTB);
d. Menggunakan alat tangkap yang selektif;e. Menangkap ikan
ukuran layak tangkap;f. Penggunaan alat tangkap yang ramah
lingkungan; dang. Menangkap ikan pada saat bukan musim memijah
ikan-ikan tertentu.
(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PT,
meliputi:a. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak,
potasium dan atau
bahan beracun;b. Menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
dan bersifat merusak
ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;c. Menangkap
ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);d. Kegiatan
pertambangan; dane. Membuang sampah dan limbah.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di KPU-PT, meliputi:a. Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap
dan ukuran kapal 10 – 30 GT
yang dibolehkan mengacu dalam peraturan perundang-undangan;b.
Jenis alat tangkap dan ukuran armada sebagaimana dimaksud pada
ayat
(4) huruf (a), tercantum pada Lampiran III Perda RZWP-3-K;c.
Kegiatan penelitian dan survei;d. Kegiatan lomba dan wisata
pemancingan; dane. Penempatan rumah ikan dan terumbu karang
buatan.
(5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c diKPU-PT, meliputi:a. Tempat tambat
kapal/perahu;b. Kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan
peralatan yang ramah
lingkungan; danc. Kegiatan penangkapan ikan harus
mempertimbangkan perlindungan
habitat dan populasi ikan.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 23 -
Paragraf 3Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona Perikanan BudidayaPasal 28
(1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah ruang
wilayah lautyang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang
ramah lingkungan.
(2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-BD,
meliputi:a. Budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan
teknologi yang tidak
merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
danb. Kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak
terdapat kegiatan
budidaya; danc. Budidaya laut dengan teknologi tradisional dan
semi intensif.
(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-BD,
meliputi:a. Kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan
teknologi yang
dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;b. Menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan
seperti
rumpon serta terumbu karang buatan;c. Menangkap ikan dengan alat
menetap dan/atau bergerak yang
mengganggu kegiatan budidaya laut;d. Menangkap ikan yang
menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan
beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat
merusakekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. Kegiatan pertambangan; danf. Kegiatan non perikanan serta
lintas kapal yang dapat mengganggu
kegiatan budidaya;g. Penggunaan pakan biota budidaya secara
berlebihan pada zona
pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; danh.
Pembuangan sampah dan limbah.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di KPU-BD,meliputi:a. Budidaya laut skala menengah sampai besar
dengan metode, alat dan
teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;b.
Kegiatan penelitian dan pendidikan; danc. Kegiatan pengembangan
pariwisata dan rekreasi.
(5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c diKPU-BD, meliputi:a. Terdapat Koefisien
pemanfaatan perairan untuk budidaya laut dan ruang
untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan
budidaya;b. Prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen; danc.
Koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sebagaimana
dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dalam
PeraturanGubernur.
(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d diKPU-BD, meliputi:a. Kegiatan pembudidayaan harus
menghindari areal terumbu karang;danb. Pengembangan budidaya laut
harus disertai dengan kegiatan
pengembangan/peremajaan bibit.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 24 -
Paragraf 4Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona PariwisataPasal 29
(1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan ruang
yangpenggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku
kepentingandan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan
dan/atau usahapariwisata.
(2) KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
a adalahruang dalam KPU-W yang dimanfaatkan untuk rekreasi kite
surfing, surfing,dan sailing.
(3) KPU-WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf bmerupakan ruang dalam KPU-W yang dimanfaatkan untuk rekreasi
pantai danair.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di
KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K,meliputi:a. Mengembangkan sarana penunjang
kegiatan pariwisata yang tetap
memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial
budayamasyarakat setempat;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak
berdampak padakerusakan lingkungan;
c. Kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada
saat tidakada kegiatan pariwisata; dan
d. Kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas.(5)
Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di
KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K,meliputi:a. Kegiatan pertambangan; danb.
Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;c. Semua jenis
kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan
pariwisata;d. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak,
bius dan atau
bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat
merusakekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;f.
Pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan
pariwisata;
dang. Pembuangan sampah dan limbah.
(6) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:a. Pendidikan dan penelitian;
danb. Membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori
kegiatan
atau jenis wisatanya.(7) Ketentuan tentang prasarana minimum
yang dipersyaratkan terkait dengan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf c diKPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:a. Tersedia pantai
sebagai ruang terbuka untuk umum; danb. Tersedia fasilitas dan
infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 25 -
parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas
umumlainnya.
(8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d diKPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:a. Pengendalian
kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan
maupun perairan;b. Melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; danc.
Tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.
Paragraf 5Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona PelabuhanPasal 30
(1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan ruang
yang terdiriatas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
tertentu sebagai tempatkegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagaitempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muatbarang, berupa terminal dan
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar modatransportasi.
(2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PL,
meliputi:a. Bongkar muat barang dan penumpang;b. Pengembangan
pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai
dengan konsep kegiatan pelabuhan;c. Pembangunan fasilitas pokok
dan fasilitas penunjang yang sudah
tercantum dalam rencana induk pelabuhan;d. Penambatan kapal;e.
Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan
terminal
khusus;f. Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar,
Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) dan terminal khusus; dang. Kegiatan
kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak
diperbolehkan dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PL, meliputi:a.
Penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang
mengganggu kegiatan kepelabuhanan;b. Penangkapan ikan yang
menggunakan bahan peledak, bius dan atau
bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat
merusakekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;d. Pemasangan rumah
ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
serta terumbu karang buatan;e. Pembuangan sampah dan limbah;
danf. Kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di KPU-PL, meliputi:a. Penelitian dan pendidikan;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 26 -
b. Wisata bahari;c. Pengerukan alur pelabuhan;d. Dumping area;e.
Kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung
pelabuhanlainnya; dan
f. Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship
to ShipTransfer – STS) dan daerah lego jangkar (anchorage
area).
(5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c diKPU-PL, meliputi:a. Alur-pelayaran;b. Perairan
tempat labuh;c. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal;d. Perairan tempat alih muat kapal;e. Perairan untuk
kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan
Beracun (B3);f. Perairan untuk kegiatan karantina;g. Perairan
alur penghubung intrapelabuhan;h. Perairan pandu;i. Perairan untuk
kapal pemerintah;j. Tanda batas sesuai dengan batas yang telah
ditetapkan;k. Fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam
pelabuhan, jalan komplek,
drainase, gudang Logistik dan Lapangan penumpukan;l. Fasilitas
fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan,
TPI,karantina, Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Stasiun
radioPantai, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun
pengisian bahan bakar(nelayan) dan Kepentingan Umum
m. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK, Tempat
Ibadah.(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf d di
KPU-PL, meliputi:a. Kegiatan kepelabuhanan harus menjamin
kelestarian lingkungan; danb. Kegiatan kepelabuhanan harus
mempertimbangkan pengendalian
pencemaran dan mitigasi bencana.
Paragraf 6Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona PertambanganPasal 31
(1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan ruang
yangpenggunaannya untuk kegiatan pertambangan di wilayah perairan
dan laut.
(2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB, meliputi:a.
Melakukan penambangan di luar Kawasan Pelestarian Alam yang
terdiri
dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;b. Melakukan
penambangan di luar Kawasan Suaka Alam, yang terdiri dari
Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;c. Menambang pasir laut di luar
kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan
pulau-pulau kecil, yang terdiri dari Taman Laut Daerah,
KawasanPerlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries),
Suaka
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 27 -
Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan
Laut,terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut
lainnya;
d. Melakukan penambangan pada perairan dengan kedalaman lebih
dari 10meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang
diukur daripermukaan air laut pada saat surut terendah.
(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB, meliputi:a.
Penambangan pada Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri dari
Taman
Nasional dan Taman Wisata Alam;b. Penambangan pada Kawasan Suaka
Alam, yang terdiri dari Cagar Alam
dan Suaka Margasatwa;c. Penambangan pada Kawasan perlindungan
ekosistem pesisir dan pulau-
pulau kecil, yang terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan
Perlindunganbagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka
Perikanan,Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut,
terumbu karang,serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut
lainnya;
d. Penambangan pada perairan dengan kedalaman kurang dari atau
samadengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai,
yangdiukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
e. Penambangan pada instalasi kabel dan pipa bawah laut serta
zonakeselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari
instalasi kabeldan pipa bawah laut;
f. Penambangan pada zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran(SBNP).
g. Semua kegiatan pariwisata saat eksploitasi berlangsung; danh.
Semua kegiatan perikanan budidaya laut dan penangkapan ikan
saat
eksploitasi berlangsung.(4) Ketentuan umum kegiatan yang
diperbolehkan setelah memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB,
meliputi:a. Penelitian dan pendidikan;b. Skema pemisah lalu-lintas
di laut (Traffic Separation Scheme – TSS);c. Kawasan pemindahan dan
atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship
Transfer – STS) dan daerah lego jangkar (anchorage area);d. Alur
lalu-lintas pelayaran;e. Wisata bahari;f. Penangkapan ikan
tradisional;g. Latihan TNI-AL;h. Pengambilan benda berharga asal
muatan kapal tenggelam;i. Pengeboran lepas pantai (off shore
drilling) termasuk prasarana penunjang
keselamatan pelayaran; danj. Pertambangan.
(5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c diKPU-TB, adalah pemasangan tanda batas yang mudah
dikenali dengan bahan,bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d diKPU-TB, adalah kegiatan penambangan pasir laut wajib
menjaga:a. Kelestarian lingkungan pesisir dan laut;b. Aspek
stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut;c. Keberlanjutan
usaha nelayan dan petani tambak;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 28 -
d. Keserasian dengan kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan
lautlainnya; dan
e. Kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya
sebagaimanadimaksud dalam huruf d meliputi kegiatan wisata bahari,
perikanantangkap, perikanan budidaya, pelayaran, pertahanan dan
keamanan.
Bagian KetigaKetentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan
Konservasi
Pasal 32(1) KKP-ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
huruf a dipertuntukkan
bagi:a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;b.
Penelitian; dan/atauc. Pendidikan.
(2) KKP-ZPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf
bdipertuntukkan bagi:a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;b.
Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;c.
Budidaya ramah lingkungan; dand. Pariwisata dan rekreasi.
(3) KKP-ZP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c
dipertuntukkanbagi:a. Perlindungan dan pelestarian habitat dan
populasi ikan;b. Pariwisata dan rekreasi;c. Penelitian dan
pengembangan; dand. Pendidikan.
(4) KKP-ZL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d
merupakanzona di luar KKP-ZI, KKP-ZPB, dan KKP-ZP, yang mana fungsi
dan kondisinyaditetapkan sebagai zona tertentu.
(5) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
berupa zonaperlindungan dan zona rehabilitasi.
(6) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan
konservasi, meliputi:a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi
ikan, serta alur migrasi biota
laut;b. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik
dan/atau rentan
terhadap perubahan;c. Perlindungan situs budaya/adat
tradisional;d. Pariwisata dan rekreasi dengan pariwisata minat
khusus, perahu
pariwisata, pariwisata pancing, dan pembuatan foto, video, dan
film;e. Perlindungan vegetasi pantai;f. Penangkapan ikan skala
kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;g. Kegiatan kepelabuhan
perikanan yang dikelola oleh pemerintah;h. Rehabilitasi mangrove,
terumbu karang, dan lamun;i. Penelitian terapan menggunakan metode
survei untuk tujuan monitoring
kondisi biologi dan ekologi dan/atau pengembangan untuk
tujuanrehabilitasi;
j. Perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan
hidup darisuatu jenis atau sumberdaya pemulihan dan rehabilitasi
ekosistemnya;dan
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 29 -
k. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan
berupaalat penangkapan ikan yang sifatnya statis.
(7) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan
konservasi, meliputi:a. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan
keutuhan potensi kawasan
dan perubahan fungsi kawasan;b. Kegiatan yang dapat mengganggu
pengelolaan jenis sumberdaya ikan
beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara
populasidan habitatnya;
c. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;d.
Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau
bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat
merusakekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. Semua jenis kegiatan penambangan;f. Mengambil terumbu karang
di kawasan konservasi, menggunakan bahan
peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang
mengakibatkanrusaknya ekosistem terumbu karang;
g. Kegiatan membuang jangkar/berlabuh; danh. Pembuangan sampah
dan limbah.
(8) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di kawasankonservasi, meliputi:a. Penelitian dan pendidikan
pariwisata khusus, dengan alat dan cara yang
ramah lingkungan;b. Kegiatan budidaya yang ramah lingkungan;
danc. Kegiatan pariwisata dan rekreasi.
(9) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c dikawasan konservasi merupakan pemasangan tanda
batas yang mudahdikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai
ketentuan peraturanperundang-undangan.
(10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d dikawasan konservasi merupakan pengendalian kegiatan
yang berpotensimerusak kawasan konservasi.
Bagian KeempatKetentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur
Laut
Alur Pelayaran dan/atau PerlintasanPasal 33
(1) AL-APsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), merupakan
ruangperairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan
aman untukkeselamatan pelayaran.
(2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di AL-AP,
meliputi:a. Kegiatan pelayaran; danb. Penangkapan ikan pelagis dan
demersal yang menggunakan alat tangkap
yang bergerak.(3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak
diperbolehkan dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di AL-AP, meliputi:a.
Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 30 -
b. Kegiatan pertambangan;c. Penangkapan ikan dengan alat tangkap
menetap; dand. Dumping area.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah
memperoleh izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
di AL-AP,adalah:a) penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun
demersal dengan skala besar;b) Kegiatan pertambangan; danc) Dumping
area
(5). Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan
terkait denganpemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c diAL-AP, meliputi pemasangan Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran ( SBNP ) yangmudah dikenali dengan bahan, bentuk dan
warna sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
(6). Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d diAL-AP, merupakan pengendalian kegiatan yang
berpotensi merusaksumberdaya dan ekosistemnya.
Bagian KelimaKetentuan Perizinan
Pasal 34(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf b,
merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi
kewenanganPemerintah Provinsi berdasarkan peraturan
perundang-undangan melaluiproses administrasi dan teknis yang wajib
dipenuhi sebelum kegiatanpemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, guna
menjamin kesesuaian pemanfaatanruang WP-3-K yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini.
(2) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; danb. Izin
Pengelolaan Perairan Pesisir.
(3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a,diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi
dasar pemberianIzin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b.
(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian
perairanpesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara
menetap wajibmemiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
(5) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri atas:a. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk pemanfaatan
ruang secara menetap di
sebagian perairan pesisir; danb. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil,
untuk pemanfaatan ruang secara menetap di
sebagian pulau-pulau kecil.(6) Izin Lokasi Perairan Pesisir
tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan
konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
Pasal 35(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya
perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk
kegiatan:a. produksi garam;b. biofarmakologi laut;c. bioteknologi
laut;d. pemanfaatan air laut selain energi;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 31 -
e. wisata bahari;f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
dan/ataug. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,wajib memiliki
izin pengelolaan.
(2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan olehGubernur setelah dipenuhinya syarat administratif,
teknis, dan operasional.
Pasal 36Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34 ayat (2), Gubernur wajib
mempertimbangkan:a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau
kecil;b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal
dan Masyarakat
Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya
perairanpesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;d. kepentingan
nasional; dane. hak lintas damai bagi kapal asing.
Pasal 37Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara
pemberian, pencabutan, jangkawaktu, luasan, dan berakhirnya izin
lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaanperairan pesisir diatur
dalam Peraturan Gubernur.
Bagian KeenamKetentuan Pemberian Insentif
Pasal 38(1) Ketentuan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian
imbalanterhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan
yang didorongperwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana
zonasi.
(2) Ketentuan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusunberdasarkan:a. Rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil;b. Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan
kawasan/zona/sub-zona;c. Kriteria pemberian akreditasi; dand.
Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Standar dan pedoman Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mencakup:a. Relevansi isu prioritas;b. Proses
konsultasi publik;c. Dampak positif terhadap pelestarian
lingkungan;d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakate. Kemampuan implementasi yang memadai; danf. Dukungan
kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan mengenai bentuk, dan tata cara Pemberian Insentif
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 32 -
Bagian KetujuhKetentuan Pemberian Disinsentif
Pasal 39(1) Ketentuan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat
(1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan
bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk
mencegah, membatasipertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak
sejalan denganpemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
(2) Ketentuan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)disusun berdasarkan:a. Rencana pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;b. Ketentuan umum pernyataan
pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona; danc. Peraturan
perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Tata cara dan mekanisme Pemberian Disinsentif sebagaimana
dimaksudpadaayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIINDIKASI PROGRAM
Pasal 40(1) Indikasi Program pemanfaatan ruang wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil
berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan
ruang.(2) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu dalam fungsi
ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan
denganmenyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
(3) Indikasi Program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecildilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan
program pemanfaatanruang beserta sumber pendanaannya.
(4) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkanindikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama
20 (dua puluh)tahun yang dirinci perlima tahunan.
(5) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran
Pendapatan danBelanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Investasi swasta,dan/atau kerjasama pendanaan.
(6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecildisusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan
pembiayaan dan kegiatanyang mempunyai efek mengganda (multiplier
effect) sesuai arahan umumpembangunan daerah.
(8) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalamLampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan daerahini.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 33 -
BAB VIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Paragraf 1Pengawasan
Pasal 41(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan WP-3-K
secara terpadu dan
berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuanpengelolaan WP-3-K oleh pejabat tertentu yang berwewenang
sesuai dengansifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian
khusus.
(2) Pengawasan pengelolaan WP-3-K meliputi perencanaan dan
pelaksanaanpengelolaan WP-3-K dilakukan secara terkoordinasi dengan
instansi terkaitsesuai dengan kewenangannya.
(3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:a.
Pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;b. Pertukaran
data dan informasi;c. Tindak lanjut laporan/pengaduan;d.
Pemeriksaan sampel; dane. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan
pengawasan WP-3-K.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pejabataparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang
pengelolaan WP-3-Ksesuai dengan sifat pekerjaan yang
dimilikinya.
(5) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)berwenang:a. Mengadakan patroli dan/atau perondaan di
WP-3-K sesuai dengan wilayah
hukumnya; danb. Menerima laporan yang menyangkut perusakan
ekosistem pesisir dan
pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.(6) Wewenang pejabat
dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Gubernur.(7) Pengawasan terhadap
pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan
lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah
ditetapkan dalamperaturan ini serta kegiatan lain seperti
rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasibencana di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
(8) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan
WP-3-Kmelalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak
yangberwenang.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan
PeraturanGubernur.
Paragraf 2Pengendalian
Pasal 42(1) Pengendalian pengelolaan WP-3-K meliputi pelaksanaan
pengelolaan WP-3-K
dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait
sesuai dengankewenangannya.
(2) Pengendalian secara terkoordinasi dengan instansi terkait
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:a.
Pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;b. Pertukaran
data dan informasi;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 34 -
c. Tindak lanjut laporan/pengaduan;d. Pemeriksaan sampel;e.
Melakukan tindakan dilapangan; danf. Kegiatan lain dalam menunjang
pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pejabataparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang
pengelolaan WP-3-Ksesuai dengan sifat pekerjaan yang
dimilikinya.
(4) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)berwenang:a. Mengadakan patroli dan/atau perondaan di
WP-3-K sesuai dengan wilayah
hukumnya;b. Menindaklanjuti laporan yang menyangkut perusakan
ekosistem pesisir
dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang; danc. Melakukan
tindakan persuasif dan/atau tindakan preventif terhadap
semua kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak di WP-3-K.(5)
Wewenang pejabat dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
diatur dengan Peraturan Gubernur.(6) Pengendalian terhadap
pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan
lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah
ditetapkan dalamperaturan ini serta kegiatan lain seperti
rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasibencana di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;
(7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian
pengelolaan WP-3-Kmelalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan
kepada pihak yangberwenang.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian diatur dengan
PeraturanGubernur.
Paragraf 3Pengelolaan Limbah
Pasal 43(1) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil harus
memperhatikan pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan
pesisir.(2) Pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan
pesisir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
BAB VIIIPEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Paragraf 1Pembinaan
Pasal 44(1) Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dengan
instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya.(2) Pembinaan secara terkoordinasi dengan
instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:a. Menyusun rencana
pembinaan;b. Pertukaran data dan informasi;c. Melakukan pembinaan
dilapangan; dand. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan
pembinaan WP-3-K.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pejabat
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
-
- 35 -
aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan
WP-3-Ksesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
(4) Peja