GREEN ECONOMY.docx

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara

Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi

wilayah Brunei, Indonesia (dua per tiga) dan Malaysia (sepertiga). Pulau Kalimantan

terkenal dengan julukan "Pulau Seribu Sungai" karena banyaknya sungai yang mengalir

di pulau ini.

Pada zaman dahulu, Borneo yang berasal dari nama kesultanan Brunei adalah

nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara

keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk

kawasan timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Wilayah utara

pulau ini (Sabah, Brunei, Sarawak) untuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara

untuk Indonesia wilayah Kalimantan Utara, adalah provinsi Kalimantan Utara. Dalam

arti luas "Kalimantan" meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo,

sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia.

Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu

sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya.

Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di

Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya

sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada

periode tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai

sekitar 40,8 juta hektare. Sementara itu menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan

hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. (State of the World Forest, 2007).

Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh industri kayu yang semakin

mempersempit hutan alami. Pengalihan fungsi (konversi) hutan untuk perkebunan

kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju

deforestasi. Konversi hutan menjadi area perkebunan sawit telah merusak lebih dari 7

juta hektar hutan sampai pada tahun 1997(State of the World Forest, 2007).

Deforestasi yang terjadi di Kalimantan memiliki berbegai macam penyebab.

Kualitas sumberdaya lahan dan tanah untuk pertanian di perbukitan Kalimantan sangat

kurang, sehingga masyarakat membuka hutan lagi untuk lahan pertanian baru demi

1

kelangsungan hidup. Aktifitas lainnya yaitu seperti perambah hutan, penebang liar,

perluasan lahan perkebunan, produksi bahan dan ekploitasi hutan oleh pemilik HPH

(Hak Penguasaan Hutan) kesemuanya itu akan mengganggu ekosistem dan merusak

habitat hutan (Impas-B, 2008). Perbedaannya terletak pada besar-kecilnya kerusakan

yang ditimbulkan akibat permanfaatan hutan. Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di

Kalimantan menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis satwa langka di Kalimantan,

antara lain orangutan, bekantan, beruang madu dan berbagai jenis owa. Satwa langka itu

kondisinya terjepit diantara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan

perburuan liar.

Kondisi hutan yang demikian memunculkan perhatian lebih dari pemerintah

untuk melakukan perbaikan yang lebih berarti. Dapat diketahui bahwa hutan memliki

peran penting membantu peralihan menuju ekonomi yang lebih hijau dan lestari

khususnya hutan Kalimantan. Konsep ekonomi hijau sendiri merupakan suatu konsep

ekonomi yang bermakna pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan, serta internalisasi lingkungan dalam semua aktivitas

pengembangan, (Ria andriani, 2012). Yang diperlukan adalah upaya untuk mengelola

hutan secara lebih berkelanjutan. Pola pengelolaan hutan yang berkelanjutan bisa

mendatangkan banyak manfaat melalui program dan kebijakan yang tepat, sektor

kehutanan bisa mendorong peralihan ke ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Seperti investasi di industri kayu bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu

memulihkan aset alam dan memperbaiki ekonomi ribuan penduduk pedesaan. Upaya

menjadikan hutan sebagai jantung ekonomi hijau memerlukan kebijakan dan program

yang membantu pengusaha memanfaatkan sumber daya kehutanan dengan lebih ramah

lingkungan.

Terkait dengan dengan deforestasi pada hutan Kalimantan, pemerintah membuat

suatu program yang berkenaan dengan eknomi hijau untuk hutan Kalimantan yang

bertajuk Heart of Borneo. WWF (World Wide Fund) sebagai salah satu NGO (Non-

Governmental Organization) lingkungan pun kemudian mengajak pemerintah dari tiga

negara yang memiliki wilayah di hutan Kalimantan yaitu pemerintah Indonesia,

Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk bergabung dalam suatu proyek bernama “

Heart of Borneo” yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi hutan Kalimantan.

2

Adapun proyek “ Heart of Borneo” ini merupakan proyek pertama yang

menggabungkan koordinasi lintas batas negara, sehingga proyek ini kemudian dilihat

sebagai proyek yang sangat berpotensi mewujudkan hutan Kalimantan yang lestari.

Heart of Borneo (HoB), sebuah jantung kehidupan di Kalimantan, satu-satunya

tempat yang tersisa di Asia Tenggara, membentang melintasi batas Indonesia, Malaysia

dan Brunei serta menjangkau hingga kaki bukit dan dataran rendah yang secara ekologis

terkait dimana hutan masih dapat dikonservasi dalam skala yang sangat luas. Hutan

hujan seluas 220,000 kilometer persegi yang saling terhubung, terdiri dari jaringan

kawasan konservasi dan kawasan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan, untuk

memastikan perlindungan serta pengawetan keanekaragaman hayati dan sumber air bagi

kemaslahatan para pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional. ( WWF, 2012)

Program Heart of Borneo bertujuan untuk membantu pemerintah tiga negara di

Borneo (Brunei, Indonesia dan Malaysia) dalam rangka melestarikan kawasan ini

melalui jejaring kawasan lindung, hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan melalui

kerjasama internasional yang dipandu oleh pemerintah tiga negara tersebut. Heart of

Borneo merupakan program untuk membangun Ekonomi Hijau atau Green Economy.

Pembangunan hijau menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam menghadapi

permasalahan lingkungan dan pemanasan global di Kalimantan. Ekonomi hijau

menekankan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial

dengan tetap mengurangi risiko-risiko kerusakan lingkungan dan ekologi.

Perpres No 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan mengisyaratkan

sedikitnya 45% dari Pulau Kalimantan harus digunakan sebagai kawasan konservasi

keanekaragaman hayati dan kawasan hutan lindung bervegetasi basah. Hal itu

merupakan upaya mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan gas rumah kaca

secara sukarela sebesar 26% pada 2020 serta kesepakatan antara pemerintah Indonesia,

Malaysia, dan Brunei untuk menjadikan Kalimantan sebagai Heart of Borneo.

Kebijakan pemerintah Kalimantan untuk mengimplementasikan pembangunan

berkelanjutan membawa konsekuensi terhadap upaya-upaya pembangunan nasional.

Tidaklah mudah untuk menyinergikan kepentingan pembangunan ekonomi yang

tentunya memerlukan lahan dalam meningkatkan investasi, sementara dalam waktu

yang sama langkah-langkah konservasi dilakukan.

3

Kerja cerdas dan cermat penentu kebijakan diperlukan dalam

mengimplementasikan hal tersebut. Itu haruslah dilakukan secara sinergis antara

pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, agar program

yang dicanangkan dapat memberikan manfaat yang luas serta berkeadilan bagi

kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah

pusat, pemerintah daerah di Kalimantan telah pula menyusun peta jalan pembangunan

wilayah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi hijau. Kalimantan Timur pada

2009 telah menyusun strategi ekonomi hijau yang meliputi empat tujuan, yakni

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ancaman dari kerusakan

lingkungan dan perubahan iklim seperti banjir dan kebakaran, mengurangi polusi dan

kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana konsep program “Heart of Borneo”?

b. Bagaimana hubungan program “Heart of Borneo” dengan Green Economy?

B. Kajian Pustaka

1. Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (1994) memberikan pengertian tentang

pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu

sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan

secara terencana”.

Pembangunan berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan

pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta

pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, pembangunan harus mengandung makna

perkembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui keadilan. Untuk

mencapainya maka visi pembangunannya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup

seluruh masyarakat melalui: pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi,

4

keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara

bijaksana dan berkesinambungan. Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah

pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan

sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan

sumber daya alam untuk menopangnya.

Istilah berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasui sekarang

tanpa merungikan generasi-generasi mendaatang Secara implisit dalam pernyataan itu

adalah pertumbuhan di masa mendatang dan kualitas kehidupan manusia secara

keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada saat ini. Sumber

daya alam yang ada pada suatu negara mendasari kehidupan segenap penduduknya.

Kualitas udara, air dan tanah haruslah dilestarikan untuk diteruskan kegenerasi

berikutnya. Oleh karena itu perencana pembangunan harus selalu melibatkan

perhitungan lingkungan dalam perumusan kebijakaan-kebijakan mereka. Sebangai

contoh, kelestarian, atau sebaliknya kerusakan lengkungan hidup harus dihitung sebagai

faktor penambah atau faktor pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat

kemajuan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Kelestarian lingkungan hidup

juga harus dijadikan salah satu tujuan utama pembangunan.

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik

dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko

terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik

yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan

lingkungan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana

menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang

terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya

pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya

alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

5

2. Ekonomi Hijau (Green Economy)

Ekonomi hijau secara konseptual adalah paradigma ekonomi yang

menginternalisasi persoalan lingkungan dalam bangunan/arsitektur sistem

perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan hanya kemajuan

fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis.

(Budimanta, 2011)

Ciri-ciri Green Economy menurut Cato (2009):

1. Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi berbasis lokal.

2. Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satu dengan yang lain lebih

dahulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat

bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan dimana berita dan pandangan

politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang

3. Suatu ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset menggunakan

harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain.

4. Dalam suatu ekonomi hijau, pajak kemungkinan juga digunakan secara strategis

untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari

pembuatan keputusan mengakibatkan penggeseran pajak dari korporasi ke

pendapatan dari penduduk swasta.

5. Suatu ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan ketimbang oleh nilai

uang.

6. Suatu ekonomi hijau akan menanggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi

dan menjadi ekonomi steady-state.

7. Suatu ekonomi hijau akanmenjadi ekonomi yang ramah dimana hubungan dan

komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi.

8. Suatu ekonomi hijaumemberi peran lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem

koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung.

9. Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan berfokus pada pengembangan

kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal, ketimbang

obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang merambah kemana-mana.

6

10. Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif

dengan pertanian organik, dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan

komunitas, dimana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

Pertanian memberikan sumbangan bagi pembangunan dengan banyak cara.

Dunia pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai aktivitas ekonomi, sebagai

mata pencaharian, dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan. Kontribusi

pertanian terhadap pembangunan seperti yang telah disebutkan erat kaitanya dalam

menjalankan ekonomi hijau,di mana dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan

hanya kemajuan fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek

keberlanjutan ekologis.

1. Sebagai Aktivitas Ekonomi

Pertanian dapat menjadi sumber pertumbuhan bagiperekonomian nasional, penyedia

kesempatan investasi bagi sector swasta, dan penggerak utama bagi industry – industry

yang terkait dengan ekonomi pertanian dan eknomi non pertanian di pedesaan. Dua per

tiga nilai tambah pertanian dunia diciptakan di negara – negara berkembang. Di negara

– negara berbasis petanian, sector ini rata – rata menghasilkan 29% dari PDB dan

menyerap 65% angkatan kerja yang ada. Industry dan jasa yang terkait dengan bidang

pertanian secara bersama – sama sering menyumbangkan lebih dari 30% PDB di negara

– negara yang mengalami transformasi dan negara – negara urban.

Produksi pangan penting bagi ketahanan pangan karena hal itu sebagai sumber

pendapatan mayoritas kaum miskin di pedesaan. Di negara – negara Afrika Sub Sahara

misalnya, secara khusus di negara – negara di sana produksi pertanian memiliki peran

yang sangat penting. Di mana di negara – negara tersebut memiliki jumlah penduduk

seluruhnya sekitar 200 juta jwa dan produksi domestic yang begitu berunah – ubah,

rendahnya daya jual makanan pokok, dan terbatas nya nilai tukar uang mereka untuk

memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui impor. Negara – negara ini terkena

keadaan kekurangan pangan yang akut dan ketidakpastian bantuan makanan. Bagi

mereka, peningkatan dan stabilitas produksi domestic merupakan hal yang sangat

penting bagi ketahanan pangan.

2. Sebagai Mata Pencaharian

7

Pertanian adalah sumber mata pencaharian bagi kira – kira 86% rakyat pedesaan.

Sector ini menyediakan bagi 1,3 milliar petani gurem dan para petani penggarap,

“jaminan social yang didanai oleh pertanian” ketika terjadi kejutan urban, dan landasan

kehidupan bagi banyak komunitas pedesaan. Dari 5,5 milliar jiwa yang tinggal di

negara – negara berkembang, 3 milliar tinggal di wilayah pedesaan, hampir separuh dari

seluruh jumlah umat manusia. Dari penduduk pedesaan ini, 2,5 milliar tinggal di

keluaga yang terlibat dalam pertanian, dan 1,5 milliar merupakan keluarga petani

gurem.

Penurunan tingkat kemiskinan dalam batas garis kemiskinan $1 per hari yang terjadi

baru – baru ini di negara – negara berkembang dari 28% pada 1993 turun menjadi 22%

pada tahun 2002, hal ini menunjukan penurunan angka kemiskinan di pedesaan dari

37% menjadi 29%, sementara tingkat kemiskinan di kota dapat dikatakan hampir

konstan, yakni 13%. Penurunan orang miskin di pedesaan terjadi sebatas kawasan asia

timur dan pasifik. Di Asia Selatan dan di Afrika sub Sahara jumlah orang miskin di

pedesaan terus meningkat dan bahkan dapat melampaui jumlah orang miskin di

perkotaan pada tahun 2040. Di kedua kawasan ini prioritas utamanya adalah

memobilisasi pertanian bagi pengentasana kemiskinan.

3. Sebagai Pelestari Lingkungan

Dalam penggunaan sumber daya alam, pertanian dapat membawa dampak yang

lebih baik maupun buruk bagi lingkungan. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh

pertanian contohnya pertanian merupakan pemakai air terbanyak yang mempunyai andil

pada terjadinya kelangkaan air, selain itu pertanian merupakan pelaku utama dalam

pengurasan air tanah, polusi agrokimia, keletihan tanah, serta pemanasan global di mana

pertanian menyumbangkan hingga 30% dari emisi gas rumah kaca.

Namun disamping dampak negative yang sudah dipaparkan, pertanian juga

membawa dampak positif bagi lingkungan, salah satunya pertanian merupakan pelaku

tama dalam pelestarian alam, umumnya tidak disadari dan tak dihargai, dengan cara

menyerap gas karbon, mengatur batas air, serta menjaga keragaman hayati. Dengan

semakin langkanya sumber daya alam, perubahan iklim yang cukup ekstrim serta

keprihatinan atas rusaknya lingkungan, upaya yang biasa seperti pertanian yang sekedar

menggunakan sumber daya alam jelas bukan pilihan. Menciptakan sistem pertanian

8

kaum miskin pedesaan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim menjadi suatu

keharusan. Mengatur hubungan antara pertanian, konservasi sumber daya alam, dan

tentunya lingkungan harus menjadi sebuah integral dari upaya menggunakan pertanian

demi pembangunan.

Ekonomi hijau juga harus diterapkan melalui efisiensi penggunaan sumber daya

baik dalam pola konsumsi maupun produksi yang berkelanjutan, regulasi terhadap hal

ini dapat dilakukan dengan penerapan pajak yang tinggi terhadap kegiatan konsumsi

dan produksi barang yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna lingkungan hidup

yang besarnya minimal cukup untuk menggantikan berbagai dampak negatif dari

kegiatan tersebut. Dan sebaliknya, bentuk subsidi dapat diberlakukan bagi kegiatan

konsumsi maupun produksi yang meningkatkan kelestarian lingkungan. Kembali lagi

hal ini harus disusun hingga kerangka teknis dan penghitungan detil sehingga dapat

dimasukan kedalam penghitungan APBN. Untuk mewujudkan pelaksanaan penuh

ekonomi hijau ini baik dalam hal konsep, struktur, hingga pelaksanaannya

membutuhkan tidak hanya keinginan, semangat, dan dukungan dari seluruh pihak tetapi

juga sinergitas dari berbagai steakholders. Kalangan ilmuwan dapat menyumbangkan

pemikiran dan inovasi teknologi ramah lingkungan yang aplikatif dan tepat guna dan

memiliki nilai ekonomis, dunia swasta dapat memanfaatkan hasil pemikiran maupun

inovasi ramah lingkungan dalam kegiatan produksinya bahkan dapat melakukan

produksi masal teknologi-teknologi ramah lingkungan tersebut untuk dipasarkan kepada

masyarakat umum. Penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tepat

sasaran dalam rangka kelestarian lingkungan. Dunia perbankan mempertimbangkan

memasukan faktor yang kemungkinan dapat merusak alam dalam penilaian kelayakan

usaha, selain itu penerapan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk usaha ataupun

konsumsi barang yang tidak ramah lingkungan dan sebaliknya. Masyarakat sipil

mengkampanyekan pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam kegiatan sehari-hari

sehingga berprilaku ramah terhadap lingkungan sekitar.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat mengungkiri bahwa masih

terdapat istilah ”waste” dalam proses pembangunan dan produksi. Pembangunan yang

berkelanjutan tentu menghendaki adanya ”zero pollution” dalam proses pembangunan

maupun produksi. Ekonomi hijau disini berperan untuk menyeimbangkan eksploitasi

9

sumber daya alam, mencegah pencemaran lingkungan akibat proses produksi dengan

peningkatan kemampuan alam atau lingkungan dalam menghancurkan sampah atau

limbah agar tidak menjadi polusi. Kesadaran lingkungan oleh suatu perusahaan diawali

dari perubahan mindset dari pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Selain harus

ada kesadaran, ekonomi hijau haruslah menjadi suatu visi pada suatu perusahaan. Bisnis

harus mempunyai mindset green di semua proses produksinya. Menurut salah satu

sumber, visi tesebut diterjemahkan dalam sustainable excellence. Intinya, visi tersebut

diimplementasikan pada seluruh proses bisnis, dari bahan baku, transportasi, produk,

distribusi, sampai penggunaan harus mempunyai nilai ramah lingkungan. Visi ini harus

menjadi visi bersama dari seluruh tim perusahaan dan secara kontinu mengedukasi

pelanggannya untuk turut mempraktikkan laku ramah lingkungan, khususnya terkait

dengan penggunaan produk dan sebagainya.

Pendekatan kebijakan ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar untuk

meninggalkan praktik – praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka

pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani,

termasuk diantaranya menggerakkan perekonomian yang rendah karbon. Perusahaan

sekarang ini harus mengambil bagian dalam perwujudan ekonomi hijau ini. Perusahaan

harusnya mampu berperan mebuat dunia semakin lebih baik untuk ditinggali. Kalkulasi

ekonomi dari sekian banyak kasus bencana lingkungan meberi pelajaran kepada banyak

pihak bahwa mencegah bencana lebih baik, di mana dapat dikatakan tindakan preventif

akan membawa dampak jatuhnya biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah dari pada

membayar kemudian ketika bencana sudah terjadi.

3. Hutan

Hutan bukan hanya sekumpulan individu pohon tetapi merupakan suatu

masyarakat tumbuhan yang kompleks, terdiri dari pohon juga tumbuhan bawah, jasad

renik tanah, dan hewan lainnya. Satu sama lainnya terjadi hubungan ketergantungan.

Hutan merupakan suatu ekosistem yang dibentuk atau tersusun oleh berbagai komponen

yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak dapat dipisah-pisahkan, bahkan saling

mempengaruhi dan saling bergantung. Banyak yang memberi definisi dan pengertian

tentang hutan. Pada Undang - Undang RI No. 41 Tahun 1999 mencantumkan Hutan

10

adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan

lainnya tidak dapat dipisahkan. Pendapat lain mendefinisikan Hutan sebagai lapangan

yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup

alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem (Kadri dkk., 1992).

Soerianegara dan Indrawan (1982) mengemukakan Hutan adalah masyarakat

tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai

keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan. Sedangkan Arief

(1994) menulis bahwa Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang

hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta

membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

Walaupun berbagai pendapat dikemukakan namun semuanya itu mengadung pengertian

yang sama.

Untuk dapat dikategorikan hutan, sekelompok pohon-pohon harus mempunyai

tajuk-tajuk yang cukup rapat, sehingga merangsang pemangkasan secara alami, dengan

cara menaungi ranting dan dahan di bagian bawah, dan menghasilkan tumpukan bahan

organic/seresah yang sudah terurai maupun yang belum, di atas tanah mineral. Terdapat

unsur-unsur lain yang berasosiasi, antara lain tumbuhan yang lebih kecil dan berbagai

bentuk kehidupan fauna. Sebatang tanaman muda Pinus merkusii, pohon-pohon di

sebuah taman kota dan sisa-sisa pohon yang tersebar sesudah pembalakan berat tidaklah

memenuhi persyaratan sebagai hutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, Kegiatan Perlindungan

Hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakikan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk

mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta untuk

memprtahankan dan menjaga hak – hak negara atas hasil hutan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997, Konservasi

Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak dapat diperbaharui untuk

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan dapat diperbaharui untuk menjamin

11

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas

nilai serta keanekaragamannya.

Di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990, pengertian

tentang Konservasi sumber daya alam di atas lebih dipersingkat menjadi Pengelolaan

sumber daya alam hayati yang pengelolaannya dilakukan secara bijaksana untuk

menjamin kesinambungn persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan

kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999,

penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan

lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai

secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha

untuk :

a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, daya – daya alam, hama serta

penyakit

b) Mempertahankan dan menjaga hak – hak negara, masyarakat dan perorangan

atas hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan

pengelolaan hutan.

12

C. Pembahasan

1. Konsep Heart of Borneo

Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan mendorong Indonesia, Malaysia,

dan Brunei menandatangani Naskah Deklarasi Heart of Borneo (HoB). HoB merupakan

sebuah perwujudan konsep konservasi dan pembangunan berkelanjutan ke dalam

program manajemen kawasan di Pulau Borneo. Naskah Deklarasi HoB secara garis

besar terdiri atas 3 butir kesepakatan, yaitu:

1. Kerjasama manajemen sumber daya hutan yang efektif dan konservasi terhadap

area yang dilindungi, hutan produktif, dan penggunaan lahan lainnya yang

berkelanjutan;

2. Inisiatif HoB merupakan kerjasama lintas batas yang sukarela dari tiga negara;

3. Kesepakatan untuk bekerjasama berdasarkan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Naskah tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2007, untuk mengelola

kawasan seluas 22 juta hektar. Wilayah cakupan HoB terdiri dari kawasan lindung

(taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung), kawasan budidaya

kehutanan (HPH dan HTI) serta kawasan budidaya non kehutanan (perkebunan,

pertambangan, dll). Wilayah HoB Indonesia diperkirakan seluas 12,6 juta hektar yang

terdiri dari 2,7 juta hektar hutan konservasi (21,46%), 1,1 juta hektar hutan lindung

(9,5%), 4,9 juta hektar hutan produksi (38,9%), serta 3,8 juta hektar (30,17%) areal

penggunaan lainnya. Berbagai program dan rencana aksi yang dirumuskan di atas

merupakan suatu wujud upaya untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan Borneo,

melalui manajemen kawasan Heart of Borneo. Instrumen yang sangat penting dalam

manajemen kawasan HoB adalah rencana tata ruang di kawasan tersebut, (WWF, 2012).

a. Visi dan Misi Program Heart of Borneo

Visi yang ingin dicapai dari program Heart of Borneo adalah terwujudnya

pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator Heart of

Borneo yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi

dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan

alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah

negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.

13

b. Misi pengelolaan kawasan Heart of Borneo adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, 23 juta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas

batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga

berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan

HoB endemik didirikan.

2. Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi

untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB.

3. Pada tahun 2020, mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan

manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan

meningkatkan barang dan jasa ekosistem.

2. Rencana Pelaksanaan Heart of Borneo

Program atau inisiatif Heart of Borneo dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-

tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan

berkelanjutan di kawasan HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan

pilar-pilar program HoB selain sosial ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena

itu, khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif

pemerintah propinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting.

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang

berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian

pokok dalam pembangunan di kawasan HoB. Tujuan pengelolaan kawasan Heart of

Borneo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di jejaring kawasan

konservasi, kawasan lindung serta hutan produksi dan penggunaan lahan

lainnya;

2. Terwujudnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung

pengelolaan kawasan HoB secara berkelanjutan dengan memperhatikan

perjanjian multilateral dan bilateral yang ada;

3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis kaidah-kaidah ilmiah dan

kearifan lokal bagi peningkatan kesejahteraaan masyarakat melalui penerapan

pengelolaan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, maupun

14

kegiatan lainnya yang relevan dengan pengelolaan lintas batas, konservasi dan

pengembangan wilayah di kawasan HoB.

Adapun Stratergi-strategi yang dilakukan dalam Program Heart of Borneo yaitu:

a) Pengelolaan Kawasan Lintas Batas Negara

Ketiga negara memahami adanya perbedaaan pemanfaatan lahan di kawasan

perbatasan, sehingga penting untuk meningkatkan kerjasama lintas batas dalam kegiatan

pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Tujuan program

pengelolaan kawasan lintas batas negara adalah untuk mengatasi isu-isu pengelolaan

sumberdaya alam dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal di kawasan

perbatasan.

Beberapa rencana aksi yang sedang dikembangkan dalam program ini adalah:

1. Merekomendasikan kebijakan yang berdasarkan pada konservasi dan

pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB.

2. Menetapkan suatu mekanisme untuk berbagi informasi secara koheren dan

efektif.Melaksanakan penelitian dan kajian bersama, terutama di bidang

keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi termasuk melakukan penilaian

terhadap aspek sosial dan demografi.

3. Melaksanakan perencaaan bersama untuk tata ruang kawasan HoB.

b) Pengelolaan Kawasan Lindung

Peran kawasan lindung sangat penting dalam upaya mempertahankan fungsi dan

potensinya, sehingga pengelolaan secara efektif menjadi penting melalui konservasi

kekayaan keanekaragaman hayati. Tujuan program pengelolaan kawasan lindung adalah

untuk meningkatkan dan mempromosikan pengelolaan yang efektif kawasan lindung di

kawasan HoB, dengan penekanan pada perbatasan, dalam upaya untuk menglestarikan

dan memelihara keanekaragaman hayati hutan serta keterkaitan ekologisnya.


1. Mengidentifikasi, menilai dan menetapkan kawasan lindung lintas batas

dalam rangka memperkuat pengelolaan kawasan lindung berbasis nilai

budaya dan warisan alam, daya serap air, dan kekayaan keanekaragaman

hayati.

15

2. Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan baku

untuk pemantauan dan evaluasi dalam upaya pengelolaan kawasan lindung

lintas batas, dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi bersama,

jika diperlukan.

3. Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan implementasi program

pengelolaan kawasan lindung lintas batas secara kolaboratif dengan

melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya.

4. Mengembangkan dan meningkatkan berbagai pendekatan untuk

memperbaiki pengelolaan lahan dan vegetasi di kawasan yang diolah oleh

masyarakat local di dalam atau berdekatan dengan kawasan lindung.

5. Menetapkan daftar pokok kawasan lindung di dalam kawasan HoB dengan

informasi mengenai tujuan pengelolaan, ciri khusus dan badan atau individu

yang relevan berdasarkan kategori dari masing-masing negara.

6. Mempromosikan keterkaitan institusi di antara kawasan lindung di dalam

kawasan HoB.

c) Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan

Kegiatan industri kehutanan, pertanian dan industri lainnya perlu dilakukan

dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini

untuk menjaga keberadaan tutupan hutan, kekayaan keanekaragaman hayati dan fungsi

sebagai menara air bagi kawasan di bawahnya. Tujuan program pengelolaan

sumberdaya alam secara berkelanjutan adalah untuk mengelola sumberdaya alam di luar

jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi pemanfaatan lahan

yang berkelanjutan.


1. Meningkatkan dan memperkuat mekanisme dan panduan yang ada untuk

memastikan implementasi praktek terbaik dalam pengelolaan sumberdaya

alam, prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan pendekatan ekosistem dalam

pemanfaatan sumberdaya alam termasuk kehutanan, perkebunan dan

pertambangan di dalam kawasan HoB.

2. Mengembangkan skema untuk program rehabilitasi dan restorasi pada hutan

terdegradasi di dalam kawasan HoB.

16

3. Mengembangkan kawasan HoB sebagai daerah potensial untuk proyek

Reduction of Emission from Deforestation and Degradation (REDD).

d) Pengembangan Ekowisata

Pengembangan Ekowisata merupakan salah satu pilar pengembangan sosial

ekonomi, sehinga kerjasama antar negara HoB sangat penting dengan

mempertimbangkan perencanaan ekowisata di masing-masing negara. Tujuan program

pengembangan ekowisata adalah untuk mengenal dan melindungi nilai alam yang

khusus dan tempat-tempat budaya di kawasan HoB.


1. Mengidentifikasi, mengembangkan dan mempromosikan program

ekowisata lintas batas.

2. Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan ekowisata yang dikaitkan

degan pengelolaan kawasan lindung.

3. Mempromosikan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan HoB.

e) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Pengembangan kapasitas bagi sebagian besar masyarakat di kawasan HoB

diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan produk hutan dan pertanian

dalam upaya menuju kelestarian hasil. Tujuan program peningkatan kapasitas

sumberdaya manusia adalah untuk memastikan implementasi inisiatif Heart of Borneo

yang efektif di semua tingkat, baik di publik dan sektor swasta dan di tingkat

masyarakat lokal.


1. Mengimplementasikan peningkatan kapasitas nasional tentang konservasi

keanekaragaman hayati, pengelolaan air, perencanaan fungsi lahan, sistem

informasi geografis, pengelolaan kawasan lindung, rekreasi di alam, pengelolaan

ekowisata dan penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan produk

hutan yang tidak legal dan berskala internasional, termasuk kayu, hidupan liar

dan sumberdaya biologis hutan lainnya.

17

2. Menetapkan hubungan antar institusi riset dan pengembangan, dan mendorong

kolaborasi termasuk menyertakan peneliti untuk terlibat dalam upaya konservasi

dan pembangunan berkelanjutan di HoB.

3. Mempromosikan program penyadartahuan publik tentang berkurangnya

keanekaragaman hayati hutan termasuk produk kayu dan satwa liar.

4. Mempromosikan pendidikan dan penyadartahuan mengenai program HoB.

4. Kerjasama Indonesia, Malaysia, Brunei Mengenai Program Heart Of Borneo.

Heart Of Borneo (HOB) atau jantung Borneo merupakan suatu kawasan

diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dikalimantan serta mencangkup sebagian

besar wilayah di Brunei Darussalam yang telah disepakati bersama oleh ketiga negara

tersebut untusk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan

berkelanjutan (conservation and suistanable development). Istilah heart of Borneo

(HOB) kemudian dipakai sebagai nama inisiatif kerjasama ketiga negara tersebut.

Pentingnya ketiga negara ini sangat jelas karena secara fisik, baik letak maupun luasnya.

Memang sangat tidak mungkin bagi masing-masing negara untuk mengawasi secara

terus menerus Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, khususnya hutan tanpa adanya

kerjasama antar negara. Tidak terkecuali bagaimanapun baiknya kebijakan mengenai

perundang-undangan mengeai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang

dimiliki, serta bagaimana kemungkinan penegakan hukum yang dimiliki. Hal ini sangat

nyata bagi negara Indonesia yang bukan saja memiliki areal terluas di dalam HoB, akan

tetapi juga sangat kaya di dalam kaya didalam keanekaragaman hayati namun secara

geografis sangat rentan sekali terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak

ramah terhadap lingkungan maupun ilegal.

Program di dalam inisiatif dari HOB membentuk kerangka kerja sub regional

yang diperlukan untuk mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai tinggi

dari sisi ekonomi, maupun beresiko tidak ramah dari sisi lingkungan dan sosial dari

wilayah yang yuridiksi dari 3 negara yaitu, Indonesia, Brunei Darussalam dan

malaysia. Disamping itu inisiatif HoB merupakan alat kerjasma regional yang

menyediakan pembagian dari tanggung jawab yang seimbang dan peran nyata yang

porposional anatara ketiga negara. Bahkan HOB sebagai satu dari tiga kawasan hutan

18

hujan tropis di dunia dengan nilai konservasi yang sangat tinggi dan penting bagi

pemanasan global, memiliki nilai penting bagi masyarakat dunia sehingga menjadi

fokus dukungan dunia.

Isi dari program HoB bukan hanya merupakan program konservasi yang biasa,

namun yang lebih penting lagi adalah merupakan program yang berkelanjutan yang

terdapat di jantung Borneo dengan konservasi (lingkungan) sebagai salah satu pilar

utama disamping pilar sosial dan ekonomi. Untuk itu khususnya bagi Indonesia,

kerjasama lintas negara dan peran serta secara aktif kabupaten atau provinsi yang

terkait, dimana secara administratif pemerintahan HoB berada sangat dibutuhkan.

Selain itu pemberdayaan dan peran dari masyarakat lokal, yaitu masyarakat setempat

yang berinteraksi secara langsung dan oleh karenanya penting bagi kelangsungan

sumber daya yang ada di kawasan HoB harus menjadi bagian dasar dalam

pemabangunan HoB. Sumber daya alam yang berada di dalam kawasan HoB

merupakan harta yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia yang ada di

bumi.

Pertemuan dari ketiga pihak negara yang di lakukan di Brunei Darussalam

terjadi pada tanggal 5-6 April 2005, HoB dan tema “Three Countries-one conservation

vision” disepakati dan diluncurkan pada maret 2006 di Brazil. Sebagai tindak lanjut

oleh Indonesia pada Agustus sampai September 2005 dilakukan lokakarya tingkat

provinsi (kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur) dangan hasil

anatara lain:

1. Disepakati konsep dari area HoB

2. Mendorong formalitas inisiatif HoB melalui deklarasi (non-legally binding

instrumen)

3. Melaksanakan lokarya tingkat nasioanal, regional dan internasional

4. Sosialisasi HoB kepada semua pemangku yang terkait

Kemudian pada tanggal 6-8 Desember 2005 dilakukan lokakarya HoB nasional di

Jakarta dan menghasilkan draft deklarasi HoB.

Setelah melewati proses yang sangat lama, akhirnya pada tanggal 14 Maret 2006

mentri kehutanan mempresentasikan inisiati dari HoB pada rapat koordinasi terbatas di

kantor menko perekonomian di Indonesia. Peluncuran inisiatif HoB itu dilakukan

19

seiring dengan pengesahan antara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia di dalam

program HoB.

Pada tanggal 17-20 juli 2007, dilaksanakan The 1st HoB trilateral meeting di

Brunei Darussalam. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa materi antara lain:

1. Masing-masing negara agar segera merumuskan National Project Document

2. Usulan untuk membentuk sekretariatan HoB oleh Brunei Darussalam akan

disampaikan kepada otoritas yang relevan kepada setiap negara.

3. Menerima tawaran APBD untuk melaksanakan misi bantuan teknis di ketiga

negara.

4. Malaysia akan menjadi penyelenggara rangkaian eksepedisi HoB pertama pada

juni 2008 di Serawak.

5. Indonesia akan mengadakan lokakarya pengelolaan konservasi dan

pembangunan berkelanjutan secara lestari untuk pertama pada tahun 2008.

6. Di sepakatinya pertemuan HoB trilaterak ke dua akan dilaksanakan di

Pontianak Kalimantan Barat pada januari 2008.

Manfaat dari terjalinnya kerjasama konservasi Heart of Borneo ini sudah pasti

agar keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam areal HoB dapat dijaga

kelestariannya. Sebagai salah satu dari tiga kawasan hutan hujan tropis di dunia, areal

Hob tentu saja mempunyai kekayaan alam yang sangat tinggi sekali dengan pula

intensitaf pemanfaatan sumber daya alam yang sangat tinggi pula. Penggunaan lahan

yang tidak lestari dan eksploitasi sumber daya alam merupakan sebuah ancaman yang

terbesar di dalam konservasi dari program HoB.

Hutan hujan tropis seluas 220,000 kilometer persegi yang saling terhubung,

terdiri dari jaringan kawasan konvensi dan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan,

untuk memastikan perlidungan dan pengawetan keragaman hayati dan sumber air bagi

kemaslatan bagi para pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional. Membentang

melintasi batas brunei, indonesia dan malaysia seta menjangkau hingga kaki bukit dan

dataran rendah yang secara ekologis terkait juga.

Heart of Borneo adalah salah satu harta dari dunia yang wajib untuk dijaga

kelestariannya oleh manusia. Seperti yang saat ini kita ketahui bersama kalau hutan

yang ada di Indonesia semakin hari berkurang yang disebabkan oleh pemanfaatan

20

sumber daya yang ada di hutan tidan dapat terkendali dan kurangnya pengawasan dari

pihak pemerintah. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar bagi bumi kita apabila

terus dibiarkan. Sebagai salah satu contoh dari adanya eksploitasi hutan yang berlebihan

dan tidak terkendali adalah dengan berkurangnya dari kadar oksigen yang terdapat di

bumi. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa hutan adalah merupakan sumber utama dari

penghasil oksigen. Kerjasma Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia di dalam

program konservasi Heart of Borneo (HoB) bertujuan untuk bersama-bersama di dalam

menjaga kelestarian dari areal hutan hujan tropis yang berada di daerah Heart of

Borneo.

C. 2 Hubungan Program “Heart of Borneo” dengan Green Economy

Ekonomi hijau secara konseptual adalah paradigma ekonomi yang

menginternalisasi persoalan lingkungan dalam bangunan/arsitektur sistem

perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi maka bukan hanya kemajuan

fisik dan sosial saja yang dipertimbangkan tetapi juga aspek keberlanjutan ekologis.

Ekonomi Hijau telah memberikan inovasi terdepan. Bukan hanya dari sisi teknologi

namun juga dari sisi efisiensi energi (penghematan) dan kelestarian lingkungan.

Ekonomi Hijau ini dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi satu-satunya pilihan

yang terbaik bagi dunia termasuk Indonesia, dalam rangka pembangunan yang pro-poor

dan pro-growth tanpa merusak lingkungan, (Sekar Wulan,2012). Salah satu

implementasi dari ekonomi hijau di Indonesia adalah program Heart of Borneo di

Kalimantan.

Heart of Borneo merupakan program untuk membangun Ekonomi Hijau yang

bertujuan untuk memastikan perlindungan serta pengawetan keanekaragaman hayati dan

sumber air bagi kemaslahatan para pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pembangunan hijau menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam menghadapi

permasalahan lingkungan dan pemanasan global di Kalimantan. Titik poin yang

terpenting ekonomi hijau menekankan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi

rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi risiko-risiko kerusakan lingkungan

dan ekologi.

21

1. Langkah-langkah Awal menuju Ekonomi Hijau di Heart Of Borneo

Langkah yang dilakukan berdasarkan pengakuan akan pentingnya hutan, air

tawar, dan keanekaragaman hayati HoB merupakan awal dari perjalanan menuju

perekonomian yang menghargai alam dan melayani masyarakat. Kebijakan sektoral

seperti kebijakan tata guna lahan dan pengurangan emisi di Kalimantan, skema feed

in tariffs untuk energi terbarukan (untuk menghapus hambatan untuk memasuki

pasar) di Malaysia, dan kemitraan publik- swasta untuk konservasi keanekaragaman

hayati di Brunei menunjukkan bukti bahwa kemajuan menuju ekonomi hijau telah

dimulai.

2. Ekonomi Hijau di Kawasan Heart of Borneo sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan

Ekonomi Masyarakat Kalimantan

a) Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Masyarakat sekitar Kawasan Heart of Borneo

Hasil hutan kayu merupakan sumberdaya hutan yang sangat memberikan kontribusi

besar terhadap masyarakat di kawasan Heart of Borneo. Pemanfaatan hasil hutan berupa

kayu mejadi suatu kebutuhan yang tidak pernah bisa terelakkan sebagai pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. Hasil hutan lainnya yang dikenal dengan sebutan hasil hutan

bukan kayu (HHBK) juga memiliki nilai yang besar dari pada kayu dalam jangka

panjang. Masyarakat hutan memanfaatkan HHBK baik secara konsumtif (dikonsumsi

langsung) seperti binatang buruan, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, obat-

obatan, kayu bakar dan lainnya, maupun secara produktif (dipasarkan untuk

memperoleh uang) seperti rotan, damar, gaharu, madu, minyak astiri, dan lainnya.

(Balick and Mendelsohn 1992, Wollenberg and Nawir 1999)

Masyarakat di sekitar hutan umumnya mengelola dan memanfaatkan hasil hutan

bukan kayu sesuai kebutuhan. Ada kelompok masyarakat yang menggunakannya untuk

keperluan subsisten, dikonsumsi sendiri. Lebih lanjut, beberapa jenis hasil hutan ini

memiliki nilai budaya dan ritual yang penting bagi masyarakat. Kebun rotan misalnya

jamak dijadikan sebagai mas kawin di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah. Tanaman

obat tertentu seperti pasak bumi dan madu, juga banyak dipakai untuk tujuan kesehatan.

Selain itu, ada pula masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai

sumber mata pencaharian dengan cara memperdagangkan. Rotan di Kalimantan Tengah

22

misalnya, sudah dibudidayakan dan diperdagangkan paling tidak sejak 1800-an.

Menurut CIFOR, lebih dari 50 ribu petani menggantungkan hidupnya pada tanaman

merambat ini. Madu dan lilin lebah di Danau Sentarum juga diperdagangkan

masyarakat di taman nasional yang terletak di utara Kalimantan Barat ini sejak awal

1800-an. Gula aren di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, secara turun temurun

telah menopang hidup banyak keluarga. Demikian pula halnya damar, karet dan kayu

manis di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan serta gaharu di Kalimantan Timur.

Dengan diketahuinya potensi HHBK di Indonesia, Program Heart of Borneo

menjadikan salah satu upaya pemerintah dalam perhatiannya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, social maupun ekologi. Dengan

tergantikannya manfaat kayu secara ekonomi, memberikan peluang bagi Negara dalam

mengembangkan sector usahanya dalam pemanfaatan hutan yang lebih maksimal. Oleh

sebab itu, HHBK memberikan peran ganda bagi masyarakat dan Negara. Sehingga,

solusi produktifitas hutan yang saat ini sedang mengalami krisis dapat terpecahkan

dengan syarat pengembangan di sector hasil pengganti kayu dapat lebih di kembangkan

lagi.

b) Pembangunan Ekowisata

Kalimantan merupakan salah satu pulau yang kaya akan potensi alam dengan

panorama yang indah dan keunikan serta kekhasannya. Apabila potensi ini mampu

dikembangkan secara optimal maka Kalimantan dapat menjadi satu diantara daerah

tujuan wisata yang menarik banyak wisatawan. Dari beberapa kawasan konservasi yang

ada di Kalimantan, pengembangan lebih lanjut untuk dapat memberikan kontribusi

pemasukan bagi daerah belumlah banyak dikembangkan. Saat ini, kawasan konservasi

tersebut hanyalah dijadikan sebagai areal penelitian.(Ade Fadli,2012)

Untuk mengembangkan obyek-obyek wisata dengan masing-masing daya

tarik/pesona, diperlukan skala prioritas yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yaitu sepeti pernah dikunjungi wisatawan dam relatif mudah dijangkau

karena sudah ada hubungan udara, darat, laut dan sungai serta memiliki faktor

penunjang lainnya misalnya pemerintah dan masyarakat setempat antusias mendukung

pengembangan obyek wisata tersebut; keamanan dan ketertiban terjamin dengan baik.

23

Dengan begitu banyaknya potensi yang dimiliki Kalimantan dan begitu besarnya

peluang yang terbuka di dalam pengembangan ekowisata, maka perlu dilakukan

penggalian yang le1bih mendalam di dalam pengembangan ekowisata, khususnya di

dalam pengembangan kawasan konservasi menjadi kawasan wisata di Kalimantan

melalui program Heart of Borneo.

c) Sumberdaya Hutan sebagai Penggerak Ekonomi bagi Sektor Swasta

Sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya, maka hasil hutan memberi

dukungan modal bagi pembangunan infrastruktur industri dalam negeri dan untuk

penyediaan teknologi yang berasal dari impor. Dukungan lainnya adalah banyak

kegiatan yang dibiayai langsung dari hasil kayu tebangan untuk mendorong kegiatan

perkebunan, sebagai hasil konversi hutan. Produk hasil hutan , baik berupa kayu

maupun bukan kayu, adalah merupakan bahan baku industri, yang mendorong

berkembangnya industri dan jasa (pengangkutan dan pemasaran). (Supratman, 2009)

Kegiatan Sektor swasta dalam kegiatan Industri harus menanamkan aspek

keberlanjutan dalam praktik-praktik mereka untuk tetap menjalankan mesin

pertumbuhan di masa depan. Menurut peragaan ekonomi, yang ditampilkan dalam

laporan tersebut, di bawah skenario Business-as-Usual (BAU), pada tahun 2020 biaya

lingkungan pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih besar daripada pendapatan dari

penggunaan modal alam.

Secara global, dapat disaksikan bagaimana kesalahan pengelolaan modal

keuangan dunia menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi negara-negara. Hal yang

sama akan terjadi di Borneo jika terjadi kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Ironi

dari hal ini adalah bahwa tidak seperti krisis keuangan dimana paket penghematan

diberlakukan terlihat menjadi tidak bisa diterima, terutama bagi masyarakat miskin –

pergeseran untuk menhargai sumber daya alam benar-benar dapat meningkatkan

kehidupan masyarakat miskin dan rentan di Borneo

Dua pilihan untuk pemanfaatan besar kekayaan sumber daya alam di Heart of

Borneo (HoB) menggunakannya secara berlebihan atau menghemat dan

melestarikannya, yang mana apabila digunakan terus-menerus tanpa dilestarikan akan

menyebabkan generasi penerus akan kehilangan apa yang seharusnya didapatkan, dalam

bentuk barang dan jasa yang berkelanjutan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kondisi

24

utama yang memungkinkan adalah peralihan untuk infrastruktur ekonomi dimana

kebijakan-kebijakan fiscal dan alokasi-alokasi subsidi mendukung praktik-praktik

berkelanjutan dan pengelolaan jasa ekosistem

3. Peran Utama Pemerintah dalam Pelaksanaan Ekonomi Hijau di Heart of Borneo

Tanpa dukungan dari kebijakan dan insentif pemerintah, transisi menuju

ekonomi hijau adalah hal yang mustahil. Kementerian-kementerian keuangan,

pembangunan, dan perekonomian, memiliki peran penting dalam memfasilitasi

perubahan dalam regulasi dan insentif, dalam sistem perekonomian yang menghargai

alam. Langkah-langkah untuk mendorong ekonomi hijau meliputi:

a. Paket kebijakan ekonomi hijau Heart of Borneo

Sebuah langkah penting dalam memobilisasi solusi ekonomi hijau adalah

merombak infrastruktur ekonomi saat ini di mana kebijakan diimplementasikan

secara sinergi untuk memastikan pembagian biaya dan manfaat di antara para

pemangku kepentingan. Untuk merangsang perubahan diperlukan kebijakan

paket ekonomi lintas sektor yang berpihak pada praktik-praktik yang

berkelanjutan dan memberi hukuman kepada pihak bisnis, pemerintah (daerah)

dan masyarakat yang terus mencemari dan merusak lingkungan.

Berdasarkan berbagai kebijakan ekonomi, instrumen ekonomi dapat

dirancang dan dilaksanakan untuk memberi insentif kepada industri berbasis

keanekaragaman hayati dan sektor hijau lainnya untuk menjaga kekayaan alam

yang penting. Insentif dapat digunakan untuk mendorong penggunaan lahan yang

rusak parah untuk pengembangan kelapa sawit, sedangkan lahan yang tidak terlalu

rusak ditargetkan untuk diperbaiki atau untuk perluasan kawasan lindung. Pada

saat yang sama, konversi dan buruknya manajemen ekosistem hutan yang sehat

dapat dikurangi.

Kebijakan ini, yang memungkinkan berlakunya Pembayaran Jasa Ekosistem

(PES) sesuai skala, pengurangan pajak dan subsidi akan memberi insentif kepada

pemerintah daerah, bisnis, dan kelompok masyarakat.

b. Menyusun Peraturan yang Mengharuskan Penghitungan Modal Alam ke dalam

Seluruh Sektor Ekonomi

25

Meskipun penting untuk mengukur pertumbuhan yang berkelanjutan, modal

alam tidak secara eksplisit dihitung dalam model-model perekonomian dan

kerangka perhitungannya. Nilai modal alam perlu secara sistematis dimasukkan

ke dalam keuangan nasional dan ke dalam indikator makro ekonomi yang

memantau kemajuan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

c. Memastikan Pembahasan Kepemilikan Tanah dan Hak Kepemilikan

Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pengamanan kepemilikan

tanah secara luas termasuk kejelasan atas aset dan hak karbon hutan memiliki

implikasi ekonomi yang positif. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan

menghasilkan insentif untuk meningkatkan pengelolaan modal alam dengan

menambah kemungkinan bahwa masyarakat akan mempertahankan dan

menikmati manfaat ekonomi dari upaya dan waktu mereka untuk mengelola

modal alam. Pengakuan yang lebih besar pada manajemen dan kepemilikan hutan

rakyat juga secara signifikan memberi insentif untuk pengelolaan modal alam

secara berkelanjutan.

d. Merancang Prosedur yang Transparan dan Bertanggung Jawab untuk

Memfasilitasi Ekonomi Hijau

Hal ini membutuhkan mekanisme pembiayaan berdasarkan indikator modal

alam yang mengarahkan dana publik kepada pemangku kepentingan yang

ditargetkan berdasarkan kinerja dalam mencapai target terukur–pengurangan emisi,

sertifikasi, target pengurangan kemiskinan, dsb. Pemantauan yang efektif dan

kapasitas verifikasi menjadi elemen penting tambahan.

3. Peluang dan Tantangan dalam Membangun Ekonomi Hijau di HoB

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pembangunan

berkelanjutan membawa konsekuensi terhadap upaya-upaya pembangunan nasional.

Banyak ditemukan kesulitan untuk menyinergikan kepentingan pembangunan ekonomi

yang tentunya memerlukan lahan dalam meningkatkan investasi, sementara dalam

waktu yang sama langkah-langkah konservasi dilakukan.

Kerja cerdas dan cermat penentu kebijakan diperlukan dalam

mengimplementasikan hal tersebut. Itu haruslah dilakukan secara sinergis antara

pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar program yang

26

dicanangkan dapat memberikan manfaat yang luas serta berkeadilan bagi kesejahteraan

masyarakat.

`Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah dae rah

di Kalimantan telah pula menyusun peta jalan pembangunan wilayah yang berorientasi

pada pembangunan ekonomi hijau. Kalimantan Timur pada 2009 telah menyusun

strategi ekonomi hijau yang meliputi empat tujuan, yakni meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, mengurangi ancaman dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

seperti banjir dan kebakaran, mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat. Strategi itu akan dilakukan pada lima sektor

prioritas, meliputi minyak, gas, batu bara, kelapa sawit, dan pertanian.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat menghasilkan ekonomi rendah karbon dan

meningkatkan nilai tambah tiap produk. Sementara itu, Kalimantan merupakan wilayah

yang dipilih menjadi lokasi implementasi REDD+. Adapun Provinsi Kalsel dan Kalbar

sedang mempersiapkan peta jalan dimaksud. Hal itu mencerminkan kesiapan setiap

daerah untuk memulai pembangunan dengan pendekatan ekonomi hijau.

Memadukan dua kepentingan pembangunan hijau antara pembangunan ekonomi

dan kelestarian lingkungan memerlukan perubahan paradigma dan perilaku serta

komitmen yang kuat, strategi yang cerdas dan cermat dari berbagai pemangku

kepentingan baik unsur pemerintah, akademisi, bisnis, maupun masyarakat. Tanpa

kesadaran bersama dari para pemangku kepentingan untuk membangun ekonomi hijau

di Kalimantan, konsep-konsep yang dikembangkan hanya menjadi bahan bacaan,

padahal kerusak an lingkungan berlangsung semakin parah. Pendekatan business not as

usual yang digunakan dalam mewujudkan MP3EI seharusnya diikuti dengan strategi

dan upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan dengan ekonomi hijau sebagai

motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Investasi yang dikembangkan di

Kalimantan haruslah investasi yang mampu mengembangkan ekonomi hijau dalam

setiap tahapan produksinya dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

27

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Program Heart of Borneo merupakan wujud upaya untuk mencapai tujuan

keberlanjutan lingkungan Borneo yang ditandatangani pada tanggal

Februari 2007, untuk mengelola kawasan seluas 22 juta hektar.

2. Program Heart of Borneo mendasari 2 alasan, yaitu alasan lingkungan,

ekonomi, hingga alasan sosial dan budaya. Hal itu menunjukkan upaya

pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam unsur

penggabungan antara proteksi lingkungan dan pembangunan ekonomi,

proyek HoB memenuhi kedua kriteria yaitu melindungi dan melestarikan

hutan Kalimantan, sekaligus mendatangkan pemasukan bagi setiap negara

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta mewujudkan lapangan

pekerjaan dan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat lokal di wilayah

hutan Kalimantan.

2. Saran

Hutan Kalimantan sebagai salah satu dari tiga kawasan hutan hujan

tropis di dunia, areal HoB mempunyai kekayaan alam yang sangat tinggi dan

intensitaf pemanfaatan sumber daya alam yang sangat tinggi pula. Penggunaan

lahan yang tidak lestari dan eksploitasi sumber daya alam merupakan sebuah

ancaman yang terbesar di dalam konservasi dari program HoB.

Program Heart of Borneo merupakan inisiatif atas keprihatinan terhadap

tingginya tingkat deforestasi yang terjadi di Kalimantan dengan fokus Ekonomi

Hijau. Program ini adalah inisiatif yang dibuat untuk keberlanjutan lingkungan

kawasan Kalimantan. Masyarakat harus mendukung penuh realisasi program

tersebut sehingga hutan Kalimantan dapat dimanfaatkan untuk generasi

mendatang. Serta Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar.

Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta

ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi

hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku.

28

GREEN ECONOMY.docx

Documents