Gratifikasi Dalam Persfektif Al Quran (Tafsir Sosial)

Mata KuliahTAFSIR SOSIAL

Oleh : MUHAMADhttps://moehs.wordpress.com

DALAM ISLAM

JokowiMengembalikan gitar Metallica & kacamata Jorge Lorenzo

KH. Amidhan‘diduga’ meminta sejumlah fasilitas dalam sertifikasi halal

Jokowi sebagai Penyelenggara negara khawatir menerima

gratifikasi

“..saya kan bukan penyelenggara negara,

boleh terima gratifikasi”

PEMAHAMAN[Setiap Individu] BERBEDA

a. Apakah setiap gratifikasi termasuk SUAP/SOGOK?Apa PERBEDAAN gratifikasi dan sogok? Kriteria apayang dapat dipahami lebih jelas untuk menentukanpemberian yang diterima termasuk kategoriGratifikasi?

b. Bagaimana LANGKAH/SOLUSI pencegahangratifikasi melalui pendekatan individual?

• Makalah ini mengkaji beberapa ayat yang dipandang relevan atau memiliki keterkaitan kuat hanya terhadap gratifikasi dan sejenisnya.

• Permasalahan yang akan dicarikan solusinya dibahas khususnya dari sudut pandang individu (pelaku/pemberi/penerima/fasilitator)

• Mencari titik temu antara aturan negara tentang gratifikasi dan suap dengan pesan atau isyarat Al-Quran serta bagaimana solusi preventif?

GRATIFIKASI adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan (Kamus BI)

• Sogok ما ) riswah, yakni (الرشوة)بطال او إحقاق باطلإليعطى )--Kamus Al-Munjid

Perbedaan SUAP GRATIFIKASIPengaturan 1. KUHAP (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”)3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur puladalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi(“UU Pemberantasan Tipikor”)

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UUPemberantasan Tipikor”)

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang BerasalDari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Definisi Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahuiatau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itudimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatudalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan ataukewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karenamenerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahunatau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas jutarupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberianuang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalananwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negerimaupun di luar negeri dan yang dilakukan denganmenggunakan sarana elektronik atau tanpa saranaelektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor)

Sanksi UU 11/1980:Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU3/1980).

KUHP:pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 149)

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12B ayat[2] UU Pemberantasan Tipikor)

UU Pemberantasan Tipikor:Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan palinglama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00dan paling banyak Rp 250.000.000. pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya (Pasal 11).

WACANA TAFSIR(2:188), (5:62-63) + Hadist

Weber,

- Tanggung jawab Individu (19:93-95)

- Ibda binafsik- Pengaruh Individu terhadap

follower-nya

- Konsep perubahan Kaum (19:93-95)

Ayat –ayat Penjelas

Mengingat perubahan dimulai dari ideas, maka kemudian para agen perubahan dalam hal ini adalah individu-individu harus memiliki kesadaran untuk mengaplikasikan gagasan agama yang dituntun Al-Quran kedalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam interaksi sosial dan bisnis.

Tipisnya batasan gratifikasi dengan suap di satu sisi terkadang mempersempit pemahaman, sehingga sulit menentukan suatu pemberian tersebut masuk dalam kategori gratifikasi atau sogok.

Dapat dikembangkan pertanyaan yang dipilah berdasarkan kriteria sebagai bahan refleksi setiap individu (istafta nafsak/self assessment)). 1. MOTIVASI

2. HUBUNGAN PEMBERI DAN PENERIMA

3. DAMPAK PEMBERIAN

4. TEKNIS PENYAMPAIAN

5. KEPATUTAN/KEWAJARAN

Dasar : Al-hukmu yadullu ma’a al-illat. Reflektif : Apakah motif dari pemberian yang diberikan? Indikasi :a) Hukum Umum

Haramnya memberikan sogok (riswah) QS. Al-Baqarah/2:188 dan Al-Maidah/5:62-63. Hadis “Allah melaknat orang yang memberi yang menerima dan memfasilitasi suap”

a) Dari sisi Penerima Apabila motifnya ditujukan untuk mempengaruhi keputusan (seseorang sebagai pejabat publik),

maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknyaditolak.

Seandainya 'karena terpaksa oleh keadaan' gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke pihakberwajib

a) Dari Sisi Pemberi Memberi 'karena terpaksa atau dalam upaya untuk mengambil hak” Maka hal ini dapat

dibenarkan. Al-Biqai memahami penutup ayat Al-Baqoroh/2:188 sebagai isyarat tentang bolehnya memberi

sesuatu kepada yang berwenang apabila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan untukmengambil hak sendiri. Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi.

Hal yang sama Imam Al Mawardi, Imam Nawawi, dll. “Terkait hukum memberi suap, bila motivasinya melakukan hal tersebut demi menyemalatkan haknya atau menghindari perilaku semena-mena, maka tidak haram. Kasus ini serupa dengan perbuatan menebus tawanan perang dengan sebagian harta.”

• Dasar <Ada tiga model hubungan: (1) vertikal-dominatif (seperti hubungan atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik-pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang, berlaku: العمال غلولھدايا .

Reflektif :a) Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan

kekuasaan/posisi setara dengan Anda atau tidak? (mis. bawahan-atasan)b) Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis?

(menyangkut akses, kontrol aset, dsb)

Indikasi <i. Jika jawabannya (a) adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi

kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya anda mencoba menjawab pertanyaan (b).

ii. Jika jawabannya (a) adalah tidak (memiliki posisi tidak setara) maka anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan (b) untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut

iii. Jika jawabannya (b) adalah ya, maka pemberian tersebut patut diduga dan diwaspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal”

• Dasar<"Wanaktubu ma Qoddamu wa atsarohum” (QS. Yasiin)Hadiah kepada pegawai (gratifikasi) akan merusak tatanan negara secara keseluruhan dan akan mengganggu kerja pegawai, serta mencabut rasa amanah dari diri mereka.

Reflektif : Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik

kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?

Indikasi <Jika jawabannya (a) adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut ditolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan kepada KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut

• Dasar <Watawanū ‘ala al-birri wa attaqwa walȃ taawanu ‘ala al-itsmi wa al-‘udwan. Tolong menolong dalam bingkai berbuat dosa umumnya terselubung, pelaku dan penerima gratifikasi umumnya melakukan interaksi secara rahasia, bahkan dengan kode, bahasa dan isyarat tertentu.

Reflektif :Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atauTERSELUBUNG?

Indikasi <Patut diwaspadai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal”

• Dasar <Kepatutan terkait dari posisi dan kewajaran dari besar pemberian yang diterima. Pengumpul zakat pada masa nabi (dalam riwayat Abu Humaid as-Sa’idi di atas) dikatakan tidak akan memperoleh pemberian apabila tidak diberi wewenang (berlaku u/semua pegawai), sehingga tidak patut menerima pemberian.Demikian pula kewajaran terkait nilai dan frekuensi pemberian

Reflektif :Bagaimana kepantasan/kewajaran nilai dan frekuensi pemberianyang diterima (secara sosial)?

Indikasi <Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan ke pihak berwajib atau sedapat mungkin ditolak”

(KPK menetapkan pemberian >1juta = Gratifikasi)

1. Gratifikasi dalam arti pemberian secara luas tidak serta merta terlarang, dalam hal ini aturan negara dan agama telah memberikan batasan yang cukup jelas. Gratifikasi berbeda dengan sogok, pemberian gratifikasi kepada pegawai adalah terlarang dan dikategorikan sebagai sogok dengan mempertimbangkan beberapa penciri.

2. Gratifikasi dilakukan oleh individu/institusi kepada individu (pegawai), jadi point of interestnya adalah individu. Dengan demikian maka solusi terhadap persoalan ini dapat dilakukan dengan pendekatan individu

3. Upaya pencegahan pemberian dan penerimaan gratifikasi melalui pendekatan individu, dilakukan melalui pertanyaan reflektif yang diajukan setiap individu kepada dirinya sendiri (self assessment), yang mencakup motivasi, hubungan pemberi dan peneriman, dampak pemberian, teknis penyampaian, kepatutan/kewajaran.

4. Diharapkan melalui pemahaman yang benar dari setiap individu terhadap batasan-batasan gratifikasi dan sogok, akan tumbuh kesadaran untuk tidak terlibat baik sebagai pemberi, penerima atau pun mediator.