i Laporan Kinerja Provinsi Kepri-2015 KATA PENGANTAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima RPJMD tahun 2010-2015. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan. Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal.
194
Embed
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua
limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dapat
diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja
pada tahun kelima RPJMD tahun 2010-2015. Laporan kinerja ini
merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan terhadap
aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan
informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan.
Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik
yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan
bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara
optimal.
ii
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya
mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam LKIP ini
agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat
mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang. Namun
demikian disadari bahwa LKIP ini masih perlu masukan, kritikan untuk
kesempurnaan penyampaian laporan ini.
Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi
manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan
bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal
kepada seluruh masyarakat.
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanjungpinang, Maret 2016
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
H. MUHAMMAD SANI
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar Ikhtisar Eksekutif
i iii vi xi xii xiii
BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis 4 1.4 Gambaran Umum Demografi 6 1.4.1 Jumlah Penduduk 6 1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi 8 1.4.3 PDRB Per Kapita 9 1.4.4 Penduduk Miskin 10 1.5 Tugas dan Struktur Organisasi 12 A Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau 13
1.6 Kondisi Pegawai 15 1.7 Sistematika Penulisan 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18 A Rencana Strategis 18 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 18 Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 20 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau 21
B Perjanjian Kinerja 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42 III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 43 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 44 1 Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas berkesenian
dan Kebudayaan Masyarakat 49
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan 52
iv
berbobot > 20 GT 3 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas
Penangkapan Ikan 55
4 Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan
58
5 Bertambahnya Sentra Produksi Perikanan Terpadu 61 6 Meningkatnya Produksi, Nilai Produksi dan
Produktifitas Perikanan Budidaya 66
7 Bertambahnya Jumlah Pengunjung/ Wisatawan Mancanegara
10 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak
85
11 Berkembangnya Irigasi Pertanian Tanaman Pangan 90 12 Meningkatnya Mekanisasi Pertanian Tanaman
Pangan
13 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN
94
14 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif 98 15 Berkembangnya dan Optimalnya Badan Usaha Milik
Desa 101
16 Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih 104 17 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Listrik 107 18 Meningkatnya Panjang Jalan 110 19 Tersedianya Pelabuhan-pelabuhan Utama
(Hubports berstandar Internasiona untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim)
112
20 Meningkatnya Kualitas Pelabuhan Rakyat 115 21 Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah 118 22 Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan 120 23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) 122 25 Meningkatnya Angka Persentase Sekolah dengan
Kondisi Baik 125
26 Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
127
27 Meningkatnya Ratio Guru Terhadap Murid Per Kelas 129 28 Meningkatnya Guru Dengan Memenuhi Kualifikasi
S1/DIV 131
29 Meningkatnya Ratio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk
133
v
30 Meningkatnya Rasio Bidan Per Satuan Penduduk 136 31 Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Terhadap
Layanan Kesehatan 140
32 Pengelolaan Keuangan Daerah Mendapatkan Opini WTP
144
33 Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaaan 146 34 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam
39 Ditetapkannya Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL (Daerah Perlingdungan Laut)
160
40 Berkurangnya Luas Kawasan Tanah yang Rusak 162
BAB IV PENUTUP 169 1 Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat 170 2 Aspek Pelayanan Umum 170 3 Aspek Daya Saing Daerah 171
Lampiran : I Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2015 II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015
vi
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 3 Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014 6
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
7
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
45
Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Apresiasi dan Kreatifitas Berkesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun 2015
50
Tabel 3.3 Perkembangan Event Budaya Tahun 2011-2015 50 Tabel 3.4 Evaluasi Kinerja Bertambahnya Armada Kapal
Penangkapan Ikan Berbobot >20GT 52
Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Armada Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
53
Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Penangkapan Ikan
55
Tabel 3.7 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
56
Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Nelayan Tahun 2015
59
Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Penambahan Sentra Produksi Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
61
Tabel 3.10 Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
67
Tabel 3.11 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
68
Tabel 3.12 Bantuan Usaha Perikanan Budidaya 69 Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015
72
Tabel 3.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Bulan dan Pintu Masuk Tahun 2016
73
Tabel 3.15 Perkembangan Per Tahun Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
74
Tabel 3.16 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
79
vii
Tabel 3.17 Evaluasi Capaian Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
80
Tabel 3.18 Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
81
Tabel 3.19 Evaluasi Capaian Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pertanian Tahun 2015
83
Tabel 3.20 Perkembangan Konstribusi Pertanian terhadap PDRB Tahun 2011-2015
84
Tabel 3.21 Evaluasi Kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Petani dan Peternak Tahun 2015
85
Tabel 3.22 Perkembangan Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau
89
Tabel 3.23 Capaian Luas Lahan Tanah yang didukung Pengairan Tahun 2015
90
Tabel 3.24 Perkembangan Luas Lahan Sawah yang didukung Pengairan (Ha) Tahun 2011-2015
91
Tabel 3.25 Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/ Kota 91 Tabel 3.26 Evaluasi Capaian Kinerja Kecukupan Alsintan di
sektor Pertanian Pangan dan Perkebunan 93
Tabel 3.27 Perkembangan Ratio Kecukupan Alsintan Tahun 2011-2015
94
Tabel 3.28 Evaluasi Capaian Serapan Tenaga Kerja Lokal pada Usaha PMA dan PMDN Tahun 2015
95
Tabel 3.29 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2011-2015
96
Tabel 3.30 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2015
96
Tabel 3.31 Capaian Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Riau 99 Tabel 3.32 Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 99
Tabel 3.33 Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
100
Tabel 3.34 Evaluasi Capaian Kinerja Berkembang dan Optimalnya Bumdes Tahun 2015
102
Tabel 3.35 Persebaran Badan Usaha Milik Desa Provinsi Kepulauan Riau
102
Tabel 3.36 Perkembangan BUMDes Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
103
Tebel 3.37 Evaluasi Capaian Kinerja Ketersediaan Air Bersih 104 Tabel 3.38 Perkembangan Akses Air Minum Bersih Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 105
Tabel 3.39 Daftar Sumber Air Bersih Provinsi Kepulauan Riau 106
viii
Tabel 3.40 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkat Rasio Ketersediaan Listrik Tahun 2015
107
Tabel 3.41 Perkembangan Rasio Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
108
Tabel 3.42 Ketersediaan Listrik Provinsi Kepulauan Riau 109 Tabel 3.43 Evaluasi Capaian Kinerja Panjang Jalan yang
Ditingkatkan Kelasnya 110
Tabel 3.44 Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
111
Tabel 3.45 Evaluasi Capaian Kinerja Penyediaan Pelabuhan-pelabuhan Utama
113
Tabel 3.46 Pelabuhan Internasional Provinsi Kepulauan Riau 114 Tabel 3.47 Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pelabuhan Rakyat 116
Tabel 3.48 Perkembangan Capaian Pelabuhan Rakyat Kepri Tahun 2011-2015
117
Tabel 3.49 Jumlah Pelabuhan Rakyat Per Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
118
Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015
119
Tabel 3.51 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/ Kota Tahun 2015
119
Tabel 3.52 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015
120
Tabel 3.53 Capaian Angka Kelulusan SD, SMP, SMA Provinsi Kepulauan Riau
121
Tabel 3.54 Perkembangan Angka Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA
122
Tabel 3.55 Evaluasi Capaian Angka Melanjutkan (AM) 123 Tabel 3.56 Persentase Peserta Didik Murid Putus Sekolah 124 Tabel 3.57 Evaluasi Capaian Kinerja Persentase Sekolah dengan
Kondisi Baik 125
Tabel 3.58 Perkembangan Persentase Sekolah dengan Kondisi Baik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
126
Tabel 3.59 Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
127
Tabel 3.60 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011-2015
128
Tabel 3.61 Evaluasi Capaian Kinerja Peningkatan Ratio Guru terhadap Murid Tahun 2015
129
Tabel 3.62 Ratio Murid terhadap Guru dan Persebarannya
130
ix
Tabel 3.63 Evaluasi Meningkatnya Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-D-IV
131
Tabel 3.64 Capaian Kinerja Rasio Dokter per Seratus Ribu Penduduk Tahun 2015
133
Tabel 3.65 Perkembangan rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk tahun 2011-2015
134
Tabel 3.66 Tren Kejadian Penyakit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
135
Tabel 3.67 Tren Pravelensi Balita Gizi kurang 135 Tabel 3.68 Rasio tenaga medis per 100.000 Penduduk 136 Tabel 3.69 Perkembangan ratio Tenaga Medis per 100.000
Penduduk dan Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan tahun 2011-2015
138
Tabel 3.70 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan 139 Tabel 3.71 Ratio Rumah Sakit dan Puskesmas 140 Tabel 3.72 Perkembangan Rasio RS dan Puskesmas Tahun 2012-
2015 141
Tabel 3.73 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
141
Tabel 3.74 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
143
Tabel 3.75 Evaluasi Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
144
Tabel 3.76 Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014
145
Tabel 3.77 Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015
147
Tabel 3.78 Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2015
148
Tabel 3.79 Perkembangan Capaian Meningkatnya Kualitas Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015
149
Tabel 3.80 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2015
150
Tabel 3.81 Perkembangan Persentase Perempuan di lembaga Legislatif pada Masa Pilkada Tahun 2009 dan 2014
151
Tabel 3.82 Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015
151
Tabel 3.83 Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya IPG di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014
Tabel 3.89 Jumlah Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
159
Tabel 3.90 Evaluasi Ditetapkanna Kawasan-kawasan Suaka Alam Laut dan DPL
160
Tabel 3.91 Lokasi Konservasi Laut di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
161
Tabel 3.92 Evaluasi Capaian Kinerja Berkurangnya Luas Kawasan Hutan yang rusak Tahun 2015
163
Tabel 3.93 Perkembangan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 164 Tabel 3.94 Daftar Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 166
xi
DAFTAR GRAFIK
Grafik Halaman
Grafik 1.1 Jumlah penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
7
Grafik 1.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2010-2014 (%)
8
Grafik 1.3 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
9
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau 10 Grafik 1.5 Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat
kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 11
Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pendidikan Tahun 2015
16
Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jabatan
16
Grafik 3.1 Armada penangkapan ikan 54 Grafik 3.2 Perkembangan produksi perikanan tangkap Prov. Kepri 57 Grafik 3.3 Perkembangan pendapatan nelayan pertahun Prov. Kepri 60 Grafik 3.4 Perbandingan rata-rata lama menginap tamu
mancanegara pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2015
77
Grafik 3.5 Perbandingan rata-rata lama inap 78 Grafik 3.6 Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Provinsi
Kepri dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera Tahun 2014
97
Grafik 3.7 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau 114 Grafik 3.8 Jumlah Tenaga Medis Provinsi Kepri Tahun 2015 137
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau 4 Gambar 3.1 Pelabuhan perikanan di Setokok dan Punggur-
Batam 63
Gambar 3.2 Pembangunan Puskesmas Tanjung Batu 142
xiii
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xiii
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang
terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi
pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga
kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi
bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana
sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian
indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun
2015 telah berhasil.
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. Secara umum pencapaian
sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan
untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang
xiv
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xiv
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun
2015 telah ditetapkan 40 sasaran strategis pembangunan dengan 55
indikator kinerja. Dari 55 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian
Kinerja tersebut setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :
1. 28 (Dua Puluh Delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja
dikategorikan sangat baik (skor nilai diatas 100%);
2. 20 (Enam Belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja
dikategorikan baik (skor nilai 75 s.d. 100%);
3. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja diketegorikan cukup
(skor nilai 55-75%)
4. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan
Kurang (skor nilai Kurang dari 55%);
5. 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan Kurang
mempunyai makna progres negatif (skor nilai diatas 100%);
IKU yang kinerjanya mencapai diatas 100%, atau lebih besar
dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu pendapatan nelayan,
Produksi perikanan budidaya, Jumlah wisatawan mancanegara, realisasi
investasi dalam negeri, realisasi investasi luar negeri, produktifitas padi,
produktifitas jagung, produksi karet, produksi ternak/daging, luas lahan
sawah yang didukung pengairan, Luas Irigasi dalam kondisi baik, rasio
kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian pangan dan
perkebunan, Serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN, Jumlah
BUMDES yang aktif, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak, panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya, jumlah
pelabuhan rakyat dalam kondisi baik, Angka kelulusan SD dan SMP,
Persentase Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik, Rasio Guru Terhadap Murid
Per Kelas, Persentase Guru berkualifikasi S1/DIV, Rasio dokter umum per
xv
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page xv
100.000 penduduk, Rasio bidan per 100.000 penduduk, Jumlah Pemuda yang
mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara), Jumlah Pemuda yang
mengikuti Kapal Pemuda Nusantara, indeks pemberdayaan gender, Jumlah
kawasan konservasi laut.
IKU dengan capaian kinerja kategori kurang dari target yang
ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu jumlah even budaya, % PDRB Pertanian,
Jumlah pemuda yang mengikuti Kapal pemuda ASEAN Jepang, Jumlah
pemuda yang mengikuti BPAP, jumlah kasus illegal fishing dan kerusakan
kawasan hutan.
Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap
sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, walaupun beberapa IKU telah
mencapai target yang sangat baik. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar
SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/kota dan
pihak luar pemerintah dalam mencapai sasaran meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2015 juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan
pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan
datang.
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 1
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah
satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan
dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk
dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana
pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi
pemerintah, yang dalam hal ini adalah Povinsi Kepulauan Riau. LKj menjadi
1.1 Latar Belakang
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 2
dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Laporan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga
menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit
organisasi.
Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk
mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan
solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 24 September
2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Secara de jure
Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto
penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004.
Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal
30 Juli 2010 merupakan periode kedua Pemerintahan Provinsi Kepri masa
jabatan Gubernur Tahun 2010-2015. Tahun 2015 merupakan periode
terakhir dari masa jabatan tersebut.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 3
Secara Administratif Provinsi
Kepulauan Riau terdiri dari 5
kabupaten dan 2 kota, yaitu
Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Lingga, Kabupaten
Kepulauan Anambas, Kota Batam,
dan Kota Tanjungpinang.
Letak astronomis kabupaten/kota
di Provinsi Kepri terlihat pada
Tabel berikut :
Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten /
Kota Ibukota
Luas Wilayah (Km²)
Jumlah Kel /Desa
Daratan %
Daratan Jumlah
Kecamatan
1 Tanjungpinang Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18
2 Batam Batam 770,27 12 12 64
3 Bintan Bintan Buyu 1.946,13 18,36 10 51
4 Karimun Tanjung Balai 2.873,20 27,12 12 71
5 Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 76
6 Lingga Daik 2.117,72 19,99 9 82
7 Kepulauan Anambas
Tarempa 590,14 5,57 7 54
Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 66 416
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 4
Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas
251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan
luas daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan
sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara
04˚40’ Lintang Utara sampai 00˚29’ Lintang Selatan, dan antara 103˚22’
Bujur Timur hingga 109˚40’ Bujur Timur. Kepulauan Riau terletak di Selat
Malaka hingga Laut Cina Selatan,jumlah pulau sebanyak 1.795.
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 5
Provinsi memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat
strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura,
Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone
(FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang
menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan,
kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi
peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Berikut ini Batas-batas
wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:
ulauan Riau adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG),
Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.795 pulau yang terdiri dari 394 pulau
yang sudah berpenghuni dan 1.401 pulau yang belum berpenghuni. Kota
Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang
terdiri dari 2 pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni,
sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau
terbanyak, dengan 531 pulau yang terdiri dari 76 pulau berpenghuni dan
455 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau
1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja
3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 6
yang berpenghuni terbanyak (35,85%), sedangkan Kabupaten Kepulauan
Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit
(12,44%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota
tersaji dalam Tabel berikut :
Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014
No Kabupaten/Kota
Pulau Berpenghuni
Pulau Tidak Berpenghuni
Total Jumlah Pulau Jumlah Persen Jumlah Persen
1 Karimun 73 29,08 178 70,92 251
2 Bintan 48 19,92 193 80,08 241
3 Natuna 35 20,00 140 80,00 175
4 Lingga 76 14,31 455 85,69 531
5 Kepulauan Anambas 27 12,44 190 87,56 217
6 Kota Batam 133 35,85 238 64,15 371
7 Kota Tanjungpinang 2 22,22 7 77,78 9
Provinsi Kepulauan Riau 394 21,95 1.401 78,05 1.795
1.4.1 Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebanyak
1.917.415 jiwa, terdiri dari 51,24% penduduk laki – laki dan 48,76%
perempuan. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih
terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,23%, sedangkan wilayah
dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas
sebesar 2,27%. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-
masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1.4 Gambaran Umum Demografi
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2010-2014
No Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014
1 Karimun 213.479 216.146 218.475 220.882 223.117
2 Bintan 143.020 145.057 147.212 149.120 151.123
3 Natuna 69.416 70.423 71.454 72.527 73.470
4 Lingga 86.513 87.026 87.482 87.867 88.274
5 Kep.Anambas 37.629 38.210 38.833 39.374 39.892
6 Kota Batam 954.450 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816
7 Kota Tanjung Pinang 188.309 191.287 194.099 196.980 199.723
Provinsi Kepulauan Riau
1.692.816 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup
tinggi, dengan rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 3,60%, terutama
dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-
rata sebesar 5,22%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih
disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam
yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah
lain.
1692816 1748810 1805089 1861373 1917415
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2010 2011 2012 2013 2014
Grafik1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
Karimun
Bintan
Natuna
Lingga
Kep.Anambas
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 8
1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari
kebijaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,
khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu
wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun
waktu tahun 2010-2014, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Riau menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun.
Grafik 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan
Nasional Tahun 2010-2014 (%)
Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2013 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 7,14%,
selanjutnya Kota Tanjung Pinang sebesar 6,7%, dan Kabupaten Lingga
sebesar 6,68%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten
Kepulauan Anambas sebesar 2,77%, seperti terlihat pada Grafik 1.2 dibawah
ini yaitu:
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 9
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2013
1.4.3 PDRB Per Kapita
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB Perkapita
atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 95,4 juta atau US$ 8.392,3.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 87,63 juta.
Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Grafik berikut ini:
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 10
1.4.4 Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan
dilihat dalam lima tahun terakhir (2010-2014), yaitu sebesar 8,13% pada
tahun 2010 menjadi 6,40% pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut,
tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar
1,73%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi
Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat
dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya. Gambaran kondisi kemiskinan di
Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Grafik berikut :
42.648
45.469
49.644 87.630
95.400
Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi
Kepulauan Riau
2010
2011
2012
2013
2014
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 11
Grafik 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2014
Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau
pada tahun 2014 sebesar 6,40%, lebih baik dari rata-rata tingkat kemiskinan
Nasional sebesar 10,96%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah
Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah
dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jambi,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 12
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan
dengan mensejahterakan
masyarakat melalui penyiapan
Sumber Daya Manusia dengan
dukungan infrastruktur yang
memadai untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera,
berakhlak mulia dan ramah
lingkungan.
Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah terdiri atas :
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
1.5 Tugas dan Struktur Organisasi
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 13
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi
Kepulauan Riau;
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau.
Organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
1. Sekretariat
a. Sekretaris Daerah
a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
a.3. Asisten Administrasi Umum.
b. Staf Ahli
b.1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,
b.2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
b.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
b.4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia,
b.5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
c. Biro
c.1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum,
c.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat,
c.3. Biro Administrasi Perekonomian,
c.4. Biro Administrasi Pembangunan,
c.5. Biro Perlengkapan,
Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 14
c.6. Biro Umum,
c.7. Biro Humas dan Protokol,
c.8. Biro Hukum,
c.9. Biro Organisasi.
d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Dinas Daerah
2.1. Dinas Pendidikan,
2.2. Dinas Kesehatan,
2.3. Dinas Pekerjaan Umum,
2.4. Dinas Perhubungan,
2.5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan,
2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2.7. Dinas Pendapatan Daerah,
2.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
2.9. Dinas Kelautan dan Perikanan,
2.10. Dinas Pariwisata,
2.11. Dinas Kebudayaan,
2.12. Dinas Sosial,
2.13. Dinas Pertambangan dan Energi,
2.14. Dinas Pemuda dan Olahraga,
2.15. Dinas Kominikasi dan Informatika
2.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.17. Dinas Koperasi dan UKM.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah
5.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
5.2. Badan Lingkungan Hidup,
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 15
5.3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
5.4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5.5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,
5.6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,
5.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,
5.8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
5.9. Kantor Penghubung,
5.10. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang,
5.11. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban.
6. Lembaga Lain Daerah
6.1. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi,
6.2. Badan Ketahanan Pangan,
6.3. Satuan Polisi Pamong Praja,
6.4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,
6.5. Sekretariat Korpri.
Kondisi atau jumlah pegawai Negeri Provinsi Kepulauan Riau pada
ahir tahun 2015 sebagai berikut :
1.6 Kondisi Pegawai
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 16
Grafik 1.7 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jabatan
0
500
1000
1500
2000
SD SLTP SLTA D1 DIII DIV S1 S2S3
4 12
280
3 488
61
1560
281 3
Grafik 1.6 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan
1 34 10 202
11 541
1894
0200400600800
100012001400160018002000
I.B II.A II.B III.A III.B IV.A Staf
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Jabatan
L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i
Page 17
Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2015 sesuai dengan Perjanjian
Kinerja pada awal 2015 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan.
Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum
organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas
pengantar lainnya.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.
Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Perjanjian Kinerja (PK).
BAB III Akuntabilitas Kinerja.
Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
atas Perjanjian Kinerja tahun 2015.
BAB IV Penutup.
Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
Lampiran:
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
1.7 Sistematika Penulisan
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 18
Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 – 2015. Dalam
RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala
daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk
mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan
yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam
tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate
outcome) yang diharapkan.
Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan
atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis,
memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya
tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas
dan pencapaian tujuan organisasi.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 19
Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke
depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.
Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut :
■ Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa
Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya
merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru
berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada
tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi provinsi yang kembali
akan mentabalkan tamaddun/kejayaan melayu dalam masa kekinian
dan berorientasi masa depan.
■ Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana
masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan
dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar
pembangunan manusia.
■ Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana
Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan
perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya,
terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat
istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum
dan perundang-undangan.
VISI “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH
MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH LINGKUNGAN”
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 20
■ Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan
Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri
dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman
dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat
dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah
lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang
bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan
dengan tidak membedakan suku bangsa.
Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang
diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh
komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta
masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah
pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi
Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
1. Misi Pertama
Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya
dalam kehidupan masyarakat.
2. Misi Kedua
Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan
pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 21
3. Misi Ketiga
Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dengan
keunggulan wilayah.
4. Misi Keempat
Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada
rakyat kecil (wong cilik).
5. Misi Kelima
Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang
berkualitas.
6. Misi Keenam
Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas.
7. Misi Ketujuh
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja,
disiplin, budi pekerti, dan supermasi hukum.
8. Misi Kedelapan
Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta
berkesetaraan gender.
9. Misi Kesembilan
Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis
organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas
dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada
pencapaian misi.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 22
Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi,
menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis
yang dihadapi, mencerminkan core area dimana organisasi berperan.
Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau untuk mencapai misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2010-2015 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut:
1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama
(a) Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas
masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian kebudayaan masyarakat
105 134
(b) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan
pembangunan daerah.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya jumlah aktivitas seni dan budaya baik dalam event lokal, regional maupun nasional
6
12
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 23
(c) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu
dan budaya lainnya.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya jumlah pendokumentasian dan penelitian kesejahteraan kebudaya- an melayu - Kajian sejarah - Seminar sejarah Meningkatnya pelaksanaan kajian dan seminar tentang kebudayaan melayu secara rutin
1 1 1
6 6 4
(d) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat
kebudayaan dan sejarah melayu.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya dukungan dari daerah dan Negara serumpun Melayu bahwa Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan malayu - Kerjasama budaya - Kerjasama ekonomi - Kerjasama pembangunan - Kerjasama litbang Meningkatnya pengenalan dan pemahaman generasi muda dan masyarakat Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu
1 1 0 0 1
4 8 4 2 4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 24
2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua
dan pulau-pulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan
tangkap secara terpadu dan berkelanjutan.
(b) Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan
berkelanjutan.
Sasaran:
No Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
6
Tersedianya informasi potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan perikanan budidaya - Kajian potensi sumberdaya
perikanan (stok ikan) - Sistem dan manajemen informasi
perikanan tangkap Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unit produksi perikanan budidaya - Luas usaha laut (unit) 2009 - luas usaha payau dan tawar (ha)
Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya Meningkatnya teknologi perikanan budidaya Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksi (terutama benih dan pakan) perikanan budidaya Bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan - Jumlah RT perikanan budidaya - Perizinan budidaya yang dikeluarkan
0 1
16.48 357
49.828
- 2
6.324
49
1 1
40.618 582
522.484
- 6
7.475 372
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 25
No Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
7 8
9
Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya - Produksi (ton) - Nilai produksi (juta rupiah) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan
Batam Karimun Bintan
5.075 67.123.87
9.100.47
8
18.843
108.103.66
16.007.99
(c) Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu
dan berkelanjutan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
Bertambahnya cold storage, pabrik es dan cold box untuk penanganan produk perikanan - Jumlah cold storage - Jumlah pabrik es Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil perikanan Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana dan prasarana produksi pengolahan perikanan Bertambahnya diversifikasi produk hasil pengolahan perikanan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan perikanan
44 47
638 7 5 0
71 66
650
35
10 4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 26
(d) Mengembangkan industri dan jasa maritim.
3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga
(a) Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan
berkelanjutan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5 6 7 8
Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisata bahari (termasuk olahraga air) Bertambahnya event wisata bahari dan olahraga air berskala daerah (provinsi) nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas promosi bahari dan olahraga air Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kapasitas/kapablitas penggiat pariwisata bahari Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penggiat pariwisata bahari Bertambahnya event wisata budaya berskala daerah (provinsi), nasional maupun internasional Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata budaya
76 2 0 0
1
3 6 0
97 4 1 2 4 6
12 0
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 27
(b) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai
kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam,
Bintan dan Karimun.
Sasaran:
(4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat
(a) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
Sasaran :
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4 5
Teridentifikasi dan berkembangnya komoditas-komoditas penting (unggulan, strategis dan prospektif) tanaman pangan dan hortikultura Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang didukung sarana dan prasarana wilayah yang memadai - Agropolitan - RPH - RPU - Populasi luas sawah - Populasi ternak Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya Optimalnya sistem dan kelembagaan penyuluhan bagi petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak
0
0 2 2
321 4300
1.31
4
2.81
1 2 7 7
1523 7500
2.50
7
3.59
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 28
(b) Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Memadainya rasio tenaga penyuluh pertanian lapang (PPL)
0.14 0.35
(c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pertanian.
Sasaran:
No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan - Luas lahan sawah yang didukung perairan
(ha) - Rasio jaringan irigasi Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan pemerintah pusat dan universitas Meningkatnya penerapan teknologi proses produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara benar Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan
296
19.76% 0 -
0,05
1046
54.29% 3 -
0,13
(d) Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam
maupun luar negeri.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 29
No Sasaran Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3
Meningkatnya aksebilitas dan konektivitas dari dan menuju sentra-sentra pertanian Berkembangnya produk dan proses produksi ramah lingkungan (ecolabelling) untuk pasar ekspor Negara maju Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan holtikultura dan ternak
1.25 2
101.8
2508 4
104.8
(e) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian sekurang-kurangnya 20% per tahun Meningkatnya NTP
3.192.446,59
114.03
5.692.446.59
144.14
(f) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah terhadap modal.
Sasaran :
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya kucuran kredit produktif skala kecil menengah dari lembaga keuangan bank dan bukan bank
174
425
(g) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 30
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2 3 4
Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan bersertifikasi Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Berdayanya ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebagai pelaku usaha tingkat rumah tangga
5646
534
7025
1
10.000
2500
1500
21
(h) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.
Sasaran :
No
SAasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
1.309 0
1.500 7
(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima
(a) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih
dan komunikasi.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 31
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Meningkatnya coverage area telekomunikasi seluler Meningkatnya ketersediaan air bersih - Kapasitas produk air
(liter/detik) - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)
NA
5.464.311,00
37,74%
100
12.501.019,88
68,87%
(b) Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya
listrik dan gas
(c) Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Meningkatnya panjang jaringan jalan Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim - Jumlah pelabuhan internasional - Jumlah pelabuhan barang internasional Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Batam sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Pelabuhan perintis - Bandara perintis - Pelabuhan samudera Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pengembangan FTZ dengan pemerintah pusat - DK dengan BPK
0 7 4 2 2 1 4
19.370
11 6 5 4 3
4
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 32
(d) Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan
infrastruktur.
(6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam
(a) Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4
Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan - Angka tamat SD (%) - Angka tamat SMP (%) - Angka tamat SMA (%) Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
9
23,9 17,6 8,1
91,4
91,6
12
30 25 15
94
93
(b) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana
pendidikan khususnya didesa-desa.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
70,2
56
94%
200
(c) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada
daerah-daerah diluar ibukota kabupaten/kota.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 33
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya rasio guru terhadap murid Meningkatnya rasio guru terhadap murid perkelas
79,90
0,05
76
0,15
(d) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Sasaran:
No Sasaran Capaian Kinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
36,8 65
(e) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja lokal
6.957 16.500
(f) Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap internet Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas perpustakaan/taman baca - Jumlah perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan
1,13
441 47.235.869
1,65
710 >50 juta
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 34
(g) Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi
tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3
Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per 100.000
penduduk - Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kenidanan (%)
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan - Rasio RS per 10.000 penduduk - Rasio puskesmas per 10.000
penduduk
23/100.000
64,8
97,2
0.14/10.000 3,72
40/100.000
66
99
0.16/10.000 4
(h) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana
yang memadai.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu
61,25 75,07
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 35
(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh
(a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya capaian outcome dari pelaksanaan anggaran
WDP
WTP
(b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1
2
Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian Nilai efektifitas dan efisiensi kerja (EJ) sekurang-kurangnya 0,70
WDP
0,65
WTP
0,70
(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan
(a) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 36
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) Menurunnya rasio KDRT Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kekerasan perempuan yang diselesaikan
13,3
66,85
48,52
20,95% -
421
20
70,5
60,7
12% -
444
(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan :
(a) Memberantas praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak
ramah lingkungan.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan illegal
49 0
(b) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut.
Sasaran:
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Berkurangnya kasus-kasus pencemaran laut Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
30
32
0
36
(c) Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan
bekas pertambangan.
Sasaran:
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 37
No
Sasaran
Capaian Kinerja Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1 2
Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar alam
3.052
75.029,02
15.000
120.834,99
Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar
/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan
penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian
Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai
dengan akhir tahun 2015. Perjanjian Kinerja Provinsi Kepri Tahun 2015
sebagaimana pada berikut :
B. PERJANJIAN KINERJA
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 38
Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
1 Meningkatnya apresiasi dan
kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
Jumlah Event budaya skala local,
regional dan nasional
10
2 Bertambahnya armada kapal
penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
Armada kapal penangkap ikan
berbobot> 20-30 GT (unit)
1.290
3 Meningkatnya produksi dan
produktivitas penangkapan ikan
Produksi ikan tangkap (ton) 408.501
4 Meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan nelayan
Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar perikanan
5
Minapolitan (Kawasan) 7
6 Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas
perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya (ton) 18.760
7 Bertambahnya jumlah pengunjung/ wisatawan
pariwisata mancanegara
Jumlah pengunjung/ wisatawan pariwisata mancanegara (juta
Orang)
2
8 Meningkatnya investasi Realisasi Investasi dalam Negeri (Rp Milyar)
2.250
Realisasi Investasi luar Negeri (US
$ juta)
200
9 Berkembangnya kapasitas
kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, dan
peternakan) termasuk kelembagaan usahanya
% PDRB Pertanian 2,50%
10 Meningkatnya produksi dan
produktifitas petani dan peternak
Produksi Padi (Ton/Ha) 3,166
Produksi Jagung (Ton/Ha) 2,126
Produksi Karet (Ton/Ha) 18.600
Produksi Ternak/daging (ekor) 2.600
11 Berkembangnya irigasi pertanian
tanaman pangan
Luas lahan sawah yang didukung
pengairan (Ha)
1.046
Luas Irigasi dalam kondisi baik
(Ha)
200
12 Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan
perkebunan
Rasio kecukupan Alsistan/ Traktor Roda Dua disektor pertanian
pangan dan perkebunan
0,13
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 39
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
13 Meningkatnya serapan tenaga
kerja local pada usaha PMA dan
PMDN
Rasio daya serap tenaga kerja :
PMA 15000
PMDN 1500
14 Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat
Jumlah koperasi aktif 1467
15 Berkembang dan optimalnya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Jumlah BUMDES yang aktif 7
16 Meningkatnya ketersediaan air
bersih
Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhapap air minum layak (perkotaan dan
perdesaan)
50.15%
17 Meningkatnya ratio ketersediaan
listrik
Rasio ketersediaan daya listrik 78%
18 Meningkatnya panjang jaringan
jalan
Panjang jalan yang ditingkatkan
kelasnya (km)
20
19 Tersedianya pelabuhan-pelabuhan
utama (hubports berstandar internasional untuk
mengoptimalkan peluang jasa-
jasa maritim
Jumlah pelabuhan internasional
(unit)
10
Jumlah pelabuhan barang
internasional
6
20 Meningkatnya kualitas pelabuhan rakyat
Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik
62
21 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
12
22
Meningkatnya angka pendidikan
yang ditamatkan
Angka kelulusan SD (%)
99%
Angka kelulusan SMP (%)
85%
23 Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI/ ke SMP/ MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs
94%
24 Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/
SMK/ MA
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTS ke SMA/ SMK/ MA
93%
25 Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan
baik
Persentase Sekolah SD/ MI dalam Kondisi Baik
93%
Persentase Sekolah SMP/ MTS
dalam Kondisi Baik
95%
26 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 40
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
SD 59
SMP 55
SMA 51
27 Meningkatnya rasio guru terhadap murid per kelas
Rasio Guru terhadap murid
SD 1:21
SMP 1:23
SMA 1:13
28 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV
SD 60%
SMP 95%
SMA 98%
29 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
40
30 Meningkatnya rasio bidan per
satuan penduduk
Rasio bidan/ tenaga medis per
100.000 penduduk
66
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan (%)
99%
31 Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap layanan kesehatan
Rasio RS per 10.000 penduduk 0,15
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
4
32 Pengelolaan keuangan daerah
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian/ Wajar dengan
pengecualian
Opini BPK WTP
33 Meningkatnya kualitas kegiatan
kepemudaan
Jumlah Pemuda yang mengikuti
PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara)
2
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang
1
Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara
2
Jumlah Pemuda yang mengikuti
BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi)
40
34 Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislative
12,15%
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 41
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 1 2 3 4
35 Meningkatnya Indeks
Pembangunan Gender (IDG)
Indeks Pembangunan Gender
(IDG)
68
36 Meningkatnya Indeks
Pemberdayaan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender
(IPG)
60
37 Menurunnya rasio KDRT Rasio KDRT
0,097
38 Berkurangnya praktek-praktek
penangkapan ikan ilegal
Jumlah kasus illegal fishing 4
39 Ditetapkannya kawasan-kawasan
suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)
Jumlah kawasan konservasi laut 36
40 Berkurangnya luas kawasan hutan
yang rusak
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
(Kerusakan kawasan hutan
berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)
275.748,50
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 42
Pendekatan manajemen
pembangunan berbasis kinerja,
yang utama adalah bahwa
pembangunan diorientasikan pada
pencapaian menuju perubahan
yang lebih baik. Hal ini
mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya
sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah
direncanakan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh
mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya
dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya
oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 43
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance
adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian
kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan
dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah
dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja
(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :
III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 44
A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100% Sangat baik
3 75% sampai 100% Baik
2 55% sampai 75% Cukup
1 Kurang dari 55% Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100% Kurang
2 75% sampai 100% Cukup
3 55% sampai 75% Baik
4 Kurang dari 55% Sangat Baik
Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2015 yang dilakukan evaluasi
kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :
III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
L a p o r a n K i n e r j a P r o v i n s i K e p r i - 2 0 1 5
Page 45
Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEP RIAU TAHUN 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 1
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat
Jumlah Event budaya skala local, regional dan nasional
10
3
2 Bertambahnya armada kapal penangkapan ikan berbobot> 20-30 GT
Armada kapal penangkap ikan berbobot> 20 GT (unit)
1.290 778
3 Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan
Produksi ikan tangkap (ton) 408.501 407.235,91
4 Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan
Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 3.338.852 4.244.728
5 Bertambahnya sentra produksi perikanan terpadu
Pelabuhan perikanan (unit) yang memenuhi standar perikanan