Good Governance. Media Komunikasi Komunitas Perumahan 'INFORUM' Edisi 1 tahun 2011

7/31/2019 Good Governance. Media Komunikasi Komunitas Perumahan 'INFORUM' Edisi 1 tahun 2011

1/60

EDISI I TAHUN 2011

Goodsebagai Pilar Pembangunan Perumahan dan Kawasan PermukimanGovernance

UU PKPSebuah TantanganKelembagaan

Program Dekonsentrasi 2011

PEMDA TentukanKeberhasilanPembangunan Perumahan


2/602

Tahun 2010 telah berlalu dan kita kembali bertemudi tahun 2011 ini. Di awal tahun 2011 ini terdapatkabar yang menggembirakan dan penuh harapan

bagi pembangunan perumahan di Indonesia. Revisi

Undang-Undang Perumahan dan Permukiman telah resmidiundangkan menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam edisi sebelumnya, isi dari Undang-Undangtersebut telah kami angkat menjadi topik utama. Kehadiran

Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman diharapkan akan memberikanharapan baru terutama terkait perumahan bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah. Namun, tentunya kehadiranundang-undang ini juga membawa berbagai konsekuensi

dan tantangan baru.

Salah satu tantangan yang dihadapi sebagai konsekuensidari undang-undang baru tersebut adalah dalam aspek

kelembagaan pemerintah. Untuk itu, cukup relevan jika

dalam edisi kali ini, kami menurunkan laporan utamamengenai aspek kelembagaan sebagai konsekuensi lahirnya

UU baru dan juga secara umum membahas tentangGood

Governancesebagai laporan utama. Kementerian PerumahanRakyat sendiri telah berusaha mempraktekkan Good

Governancedan di tahun yang baru ini akan berusaha lebihbaik lagi.

Kami berharap, dengan semangat Good Governancedan

undang-undang yang baru, pembangunan perumahan ditahun 2011 dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Majalah

Inforum pun akan berjalan seiringan agar dapat terus hadir

untuk memasyarakatkan isu perumahan yang tentunya takhanya terbatas mengenai Kementerian Perumahan Rakyat

belaka. Untuk itu, Inforum juga menerima kiriman artikel,

foto-foto maupun surat pembaca sehingga informasi yangdisajikan bisa lebih luas. Terima kasih.

Selamat membaca.

Foto cover depan: Humas Kemenpera

Redaksi menerima arkel, berita, karikatur yangterkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.Lampirkan gambar/foto dan identas penulis kealamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5halaman A4, Arial 12.

Redaksi juga menerima saran maupun tanggapanterkait bidang perumahan rakyat ke email [email protected] atau saran danpengaduan di www.kemenpera.go.id

PelindungMenteri Negara Perumahan Rakyat

Penasehat Redaksi

Sekretaris Kementerian Perumahan RakyatDepu Bidang Pembiayaan PerumahanDepu Bidang Pengembangan KawasanDepu Bidang Perumahan SwadayaDepu Bidang Perumahan Formal

Pemimpin RedaksiOswar Mungkasa

Dewan RedaksiRifaid M. NurHardi SimamoraEko D. HeripoerwantoLukman Hakim

Redaksi PelaksanaMoch. Yusuf HariagungEko Suhendratma

Lusia Nini PurwajaPenyunng dan Penyelaras Naskah :JeryTri Pudji AstuArief KaryawanHotman Sahat Gayus

ReporterRistyan Mega PutraDavid Agus Sagita

Desain dan ProduksiAkbar Pandhu PAris KarnadhiRidho FauzyRossi Dwi ApriawanAgus Sumarno

Bagian AdministrasiAngga Dwijayan

Bagian DistribusiSaiful AnwarRuby MSri Rahmi PPuska Chandra KJadima Lumban R

KorespondenR. Budiono SubambangToni Rusmarsidik B. EkoputroCut LisaBambang Sucipto Yuwono

Alamat Redaksi Inforum:Bagian Humas dan ProtokolKementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3Kebayoran Baru, Jakarta SelatanTelp / Fax : (021) 724687Email : [email protected] : www.kemenpera.go.id


3/60

Edisi 1Tahun 2011

3

Yth. Majalah InforumSaya melihat bahwa majalah Inforum ini adalah media

yang telah cukup baik dalam mengangkat isu-isuperumahan dan permukiman. Gaya bahasanya ringandan tampilannya juga cukup mengikuti trend jamansekarang sehingga dapat cukup dimengerti. Pertahankandan semoga ke depannya Inforum dapat tetap terbitsecara konsisten serta dapat lebih berkembang.Susilo Bogor

Yth. Sdr. SusiloTerima kasih banyak atas apresiasi yang diberikan kepadaInforum. Untuk itu, kami tentunya tak putus berharap agarSdr. Susilo dan pembaca lainnya dapat untuk terus mendukungInforum.

Yth. Redaksi Inforum,Pada edisi akhir tahun 2010, Inforum telah mengulasmengenai isi Undang-Undang Perumahan dan KawasanPermukiman. Awal tahun ini, UU tersebut telahdiundangkan secara resmi. Saya harap Inforum turut

berpartisipasi untuk menyosialisasikannya lebih lanjutterutama tentang bagaimana implementasinya secara riildi lapangan.Salam,

Agus Jakarta

Yth. Sdr. Agus,Terima kasih atas saran dan masukannya.Redaksi Inforumberkomitmen ikut mengawal pemberitaan dari implementasi UUPKP tersebut. Pada tahun ini sendiri, akan diselenggarakan pulakegiatan-kegiatan sosialisasi UU PKP yang tentu saja akan terusdiinformasikan oleh Inforum.

Yth. Redaksi Inforum,Saya adalah salah satu pegawai di dinas daerah yangkebetulan menemukan majalah Inforum ketika sedangmengikuti kegiatan sosialisasi di pusat. Yang saya lihat

selama ini, banyak di kalangan rekan-rekan saya yangkurang mengerti mengenai Kementerian Perumahan

Rakyat. Bahkan, banyak yang kurang ngeh akankeberadaan Kementerian Perumahan Rakyat yang secarakhusus menangani perumahan dan permukiman. Initentunya cukup memprihatinkan. Padahal, perumahanadalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhioleh Pemerintah Daerah. Inforum sebaiknya dapatmengambil tempat untuk lebih memasyarakatkan halini. Tak lupa, saya harap distribusi majalah Inforum didaerah agar dapat lebih baik lagi.

Andi Makassar

Yth. Bapak Andi,Terima kasih banyak atas masukannya. Ini menjadi

pembelajaran yang sangat berarti untuk Inforum. Sementara ini,kami masih mengalami sedikit keterbatasan dalam distribusimajalah Inforum versi cetak. Namun majalah Inforum tetapdapat diakses setiap saat dengan mengunduh melalui http://kemenpera.go.id

Yth. Majalah Inforum,Dalam edisi 2 tahun 2010, Inforum mengangkat topikutama tentang FLPP. Ini adalah hal yang cukup barudan sangat diperlukan masyarakat. Sayang, tentang infoteknis di lapangan sepertinya kurang diinformasikandalam pembahasan di edisi tersebut. Dari mana sayadapat mengetahui info-info terkait FLPP dan apakahFLPP ini telah ada di daerah-daerah? Mohon info dantanggapannya.

Tri Astuti Lombok

Yth. Sdri. Tri Astuti,

Mulai tahun 2011, Inforum telah memiliki rubrik tanya jawabdi mana pembaca dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yangspesik terkait perumahan. Dalam edisi kali ini terdapat juga

pertanyaan terkait FLPP yang semoga dapat ikut memberikanpenjelasan kepada Saudari. Anda juga dapat mengajukanpertanyaan melalui kotak saran Kementerian Perumahan Rakyatdi http://kemenpera.go.id


4/604

Dari Redaksi 02

Surat Pembaca 03

Daftar Isi 04

Laporan Utama 06

Wawancara Khusus 12

Wacana 16

Liputan 24

Kata Stakeholder 38

Tanya Jawab 40

Intermezzo 41

Tips 44

Pengelolaan Pengetahuan 45

Praktek Unggulan 51

Fakta 54

Galeri Foto 56

Agenda 58

Good Governance

dan Semangat BaruPembangunan Perumahan

Rapat Kerja KementerianPerumahan Rakyat Tahun 2011

24

Taman Fatahillah Kota Tua :Sarana Promosi Budaya, SaranaKumpul Kawula Muda danPembangkit Ekonomi Masyarakat.

Pada kesempatan ini pembaca Info-

rum akan diajak untuk mengunjungi

Kota Tua yang ada di wilayah Jakarta

Barat. Kenapa Kota Tua? Karena Kota

Tua sarat akan sejarah khususnya

tentang Jakarta.

Peraturan untuk mendukungpelaksanaan Reformasi Birokrasi

dan Good Governancetelah banyak dikeluarkan

oleh pemerintah. Inforumberkesempatan mewawancarai

Agus Sumargiarto, SH, KepalaBiro Hukum dan Kepegawaian,

Kementerian Perumahan Rakyat,untuk membahas pelaksanaanReformasi Birokrasi khususnya

di lingkungan KementerianPerumahan Rakyat.

38

Pada awal tahun 2011 tepatnya pada17-19 Januari 2011, KementerianPerumahan Rakyat menyelenggarakanRapat Kerja Kementerian PerumahanRakyat (Rakerpera). Dalamkesempatan tersebut, MenteriNegara Perumahan Rakyat SuharsoMonoarfa menyampaikan agar dalampelaksanaannya, rencana kerja diKementerian Perumahan Rakyatditerapkan berdasar kaidah goodgovernance yang sesuai.

Liputan

Kata Stakeholder

12

Laporan Utama

Wawancara Khusus

Agus Sumargiarto, SH

Jangan Dukung Setengah Hati,Jangan Reformasi Setengah Hati

Intermezzo 41

6

Kelola KebijakanPerumahandengan Baik,Demi Rumahuntuk RakyatAngka kekuranganpersediaan rumahbukan berkurang, justruterus bertambah. Menurutpemerintah, angka kekurangan itu sudahmencapai hampir 8 juta unit dengan kebutuhanrata-rata sekitar 800 ribu unit per tahun.

Raker yang dibuka oleh Menteri Negara

Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa

ini berusaha untuk menjaring isu

dan permasalahan terkini, baik yang

terkait dengan hasil pelaksanaan

pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman sampai tahun2010, maupun rencana ke depan

dalam rangka menyelesaikan RPJMN

dan Renstra Kemenpera Tahun 2010-

2014.


5/60

Edisi 3Tahun 2010

5

Tips Oke Mengecat TembokRumah Idaman Jangan

Asal Pilih Cat TembokTembok sebenarnya merupakan bagian

penng dari sebuah rumah. Selain

mencerminkan kondisi rumah yang

sebenarnya, aneka warna cat tembok

pada dasarnya juga menunjukkan

bagaimana pemilik rumah merawat

tempat nggalnya dengan baik. Tentunya

Anda juga ingin melihat tembok rumah

terlihat indah untuk dipandang dan dak

membosankan.

44TipsMengkaji Ulang GoodGovernance: Transformasi

Menuju Good Governancedi Dunia GlobalDalam konteks teoris, pembicaraan tentanggood governance dak bisa lepas dari prosestransformasi government, karena dulu islahpemerintahan lebih populer sebagai government,bukan governance. Pandangan ini di dasarkanulasan Sutoro Eko dalam makalahnya MengkajiUlang Good Governance.

49 Wacana

Mengusik Tata PenyelenggaraanLingkungan Hidup dan PemukimanBuku Mengusik Tata Penyelenggaraan LingkunganHidup dan Pemukiman ditulis oleh KuswartojoBudiharjo atau yang lebih akrab dikenal dengansebutan Tjuk Kuswartojo. Buku ini berisikankumpulan tulisan Tjuk Kuswartojo dalamrentang waktu yang cukup panjang yaitu sejak

pertengahan 1980-an hinggadekade awal

abad 21 danterdiri dari

dua jilid bukuyang dikemasmenjadi satu.

45 Info Buku

CD Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2011Tentang Perumahan dan KawasanPermukiman.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 TentangPerumahan dan Kawasan Permukiman disahkanpada tanggal 12 Januari 2011. Undang-Undangini lebih menegaskan peran pemerintahyang semula sebagai regulator menjadi

smulator dan fasilitatordalam penyelenggaraan

perumahan umum, aktorpembangunan rumahnegara dan rumahkhusus, penyediaantanah serta Prasarana,

Sarana dan Ulitasumum.

46 Info CDhttp://www.bpkp.go.id/

Dekonsentrasi Lingkup

Kementerian Perumahan Rakyat

Tahun 2011.

47 Info Pustaka

48 Info Situs

Modul

Situs Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang beralamatkandi hp://www.bpkp.go.id/ memberikan

informasi antara lain tentang berbagai

peraturan terkait dan informasi

mengenai produk dan layanan unggulan

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Rumah Panggung(Platform House)Bentukan arsitektur rumah di nusantara selainmemiliki bentuk (form) juga memiliki gaya

(style) yang beragam salah satunyaadalah rumah panggung (platorm

house). Rumah panggung bukanmerupakan gaya bentukan

arsitektur yang baru dinusantara, hal ini bisa

dibukkan dari relief-relief

candi yang ada.

54 Fakta


6/606

Laporan Utama

Pada awal tahun 2011

tepatnya pada 17-19

Januari 2011, Kemente-

rian Perumahan Rakyat

menyelenggarakan Ra-

pat Kerja Kementerian Perumahan

Rakyat (Rakerpera) bertempat di

Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Rakerpera tersebut bertemakan Me-

mantapkan Good Governance dalam

Menghadapi Perubahan LingkunganStrategis Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukiman.

Dalam kesempatan tersebut, Men-

teri Negara Perumahan Rakyat Su-

harso Monoarfa menyampaikan agar

dalam pelaksanaannya, rencana kerja

di Kementerian Perumahan Rakyat

diterapkan berdasar kaidah good gover-

nance yang sesuai, ini tentunya selaras

dengan tema yang diangkat dalam

Rakerpera tersebut.

Rakerpera yang diselenggarakan di

awal tahun 2011 tersebut bertepatan

dengan momen penting bagi pemba-

ngunan perumahan dan permukiman

di Indonesia. Undang-Undang Pe-

rumahan dan Kawasan Permukim-

an yang pada Desember 2010 telah

disahkan oleh DPR, di awal 2011 ini

akhirnya telah resmi diundangkan

menjadi Undang-Undang No 1 Ta-

hun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (PKP).

Kehadiran UU PKP ini tentunya

juga memberi jiwa baru bagi Kemen-

terian Perumahan Rakyat dalam men-

jalankan amanahnya. Sejalan dengan

semangatgood governanceyang diangkat

dalam Rakepera tersebut, UU PKP ini

pun juga memberikan tantangan-tan-

tangan baru terkait implementasigood

governanceyaitu dari segi kelembagaan.

Tulisan berikut ini akan memberikan

gambaran awal mengenai good gover-

nance yang kemudian akan dirangkai

dengan tulisan mengenai tantangan

kelembagaan dalam UU baru terse-

but, konsep good corporate governance,

implementasi sistem pengendalian

internal pemerintah, serta gambaran

praktek pelayanan publik di Kemen-

terian Perumahan Rakyat dan praktek

good governancedi negara lain.

Sejarah Good Governance (GG)Di Indonesia, penerapan GG mun-

cul sejak tahun 1997, saat itu sedang

krisis multi dimensional yang mem-

pengaruhi tidak hanya sektor ekono-

mi, tapi juga pada aspek kehidupan

berpolitik dan sosial masyarakat. Se-

lama kepemerintahan Orde Baru yang

berkuasa selama 32 tahun, pemerin-

tahan dilaksanakan secara sentralistik,

up-down atau birokrasi yang primo-

Good Governancedan Semangat Baru Pembangunan Perumahan

SUMBER FOTO: HUMAS KEMENPERAMenteri Negara Perumahan Rakyat dalam Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat 2011.


7/60

Edisi 1Tahun 2011

7

dial dan pemerintahan yang lepas darikontrol sosial yang pada akhirnya ber-dampak tumbuh suburnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme(KKN) dalam penyelenggaraan pe-merintahan.

Upaya pemerintahan saat itu da-lam memberantas KKN bukannyatidak ada. Tahun 1971 diterbitkan UUNo. 3 tentang Tindak Pidana Korupsi.Keinginan rakyat untuk memberantasKKN pun dimanifestasikan dengandikeluarkannya ketetapan MPR No-mor XI Tahun 1998 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari KKN. Kemudian, diter-

bitkan pula UU No 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yangBebas dari KKN dan UU No. 20

Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Tidak cu-kup hanya penertiban peraturan per-undang-undangan, sejak rezim ordebaru sampai dengan Kabinet Persatu-an jilid dua, telah banyak dibentuklembaga pemerintah yang menanganipemberantasan korupsi mulai jaman

orde baru dengan OPSTIB-nya(red: Operasi Tertib) hingga KPK dimasa kini. Organisasi kemasyarakat-an terkait pun banyak bermunculanmisalnya Masyarakat TransparansiIndonesia (MTI), Indonesia CorruptionWatch(ICW) dan lain-lain. Banyaknyaketentuan dan lembaga-lembaga diatas tidak serta merta menurunkanIndeks Prestasi Korupsi Indonesiaseperti yang dikeluarkan oleh MTI.

Akhir-akhir ini justru sering diberi-

takan media massa banyak pejabatnegara yang diperiksa aparat penegakhukum. Mengapa hal tersebut bisa terusterjadi? Apa yang salah: konsep, sistem,atau manusianya?

Konsepsi Good GovernanceGG secara konseptual terdiri

atas dua pengertian, yaitu Good ataubaik dan Governance atau tata kelolakepemerintahan. Berdasarkan kedua

pengertian tersebut GG mengandung

makna bahwa pemerintahan dilak-sanakan dengan orientasi ideal padapencapaian tujuan bernegara dan ber-fungsi secara efektif dan esien.

Dalam praktek sehari-hari penger-tian governance sering disamakan de-ngan pengertiangovernment. Kedua katatersebut berasal dari akar kata yangsama, yaitu to govern, namun memi-liki makna yang berbeda. Governmentditerjemahkan sebagai pemerintah,pemerintahan, negara, pengelola ataupengurus, dengan demikiangovernment

adalah wadah atau institusi. Adapungovernancememiliki cakupan yang lebihluas, para ahli mengartikannya seba-gai tindakan, proses, pola penyeleng-

garaan pemerintahan atau sering jugadisebut sebagai memerintah, mengua-sai, mengurus atau mengelola.

Dari pengertian di atas, governanceadalah pelaksana/pelaku dalam pe-nyelenggaraan negara. Jika dalam

govern mentpenyelenggara negara adalahhanya pemerintah, maka dalam penger-tian governance terkandung maknabahwa penyelenggaraan negara tidaksemata dijalankan oleh pemerintah,tetapi ada pelaku lain yang menun-

jang pengelolaan negara tersebut,yaitu sektor swasta (private sector) danmasyarakat madani (society), sehinggaibarat bangunangovernance berbentuksegi tiga sama sisi, dengan tiga pilaryaitu: state, society, danprivate sector.

Dalam konsep governancemasyara-kat turut berperan aktif dan berpar-tisipasi dalam penyampaian gagasan,dan aspirasi, sebagai pelaksana pemba-ngunan dan terakhir berperan sebagai

social control terhadap jalannya peme-

rintahan. Demikian pula dengan sek-tor swasta yang saat ini wilayah usa-hanya telah memasuki wilayah yangselama ini hanya dikerjakan oleh pe-merintah (sektor publik). Dengan de-mikian tiga pilar yang membentuk segitiga di atas, satu dengan lainnya salingberkaitan dengan posisi yang setara,transparan dan saling mengontrol, se-hingga membentuk suatu sistem keta-tanegaraan yang terintegrasi.

Dalam penerapannya, GG harusdilandasi dengan nilai-nilai luhur, yaituprinsip-prinsip yang sifatnya funda-mental dan mengandung kebenaran.Prinsip GG banyak dikembangkan

oleh lembaga-lembaga pemerintahdan nonpemerintah, misalnya dariBappenas, LAN, BPKP dan UNDP,Bank Dunia, dan lain sebagainya. Di-antara berbagai prinsip dari berbagailembaga tersebut, paling tidak terda-pat tiga prinsip yang sama dan meru-pakan prinsip yang dominan, yaitu:

Transparansi; prinsip ini diterap-1.kan atas dasar kebebasan aksesarus informasi bagi pihak yang

berkepentingan.Akuntabilitas; merupakan tanggung2.gugat atas penyelenggaraan gover-nance yang dilakukan oleh penyu-sun dan pelaksana kebijakan public,yaitu seberapa besar tingkat kesesu-aian penyelenggaraan dengan pera-turan perundang-undangan ataukebijakan yang telah ditetapkan.Efektivitas dan esiensi; penye-3.lenggara negara harus selalu ber-upaya mencapai hasil yang optimal

untuk kebutuhan warga masya-rakat dengan menggunakan sum-ber daya yang tersedia.Selain tiga prinsip di atas, terda-

pat prinsip lainnya yang dikembang-kan antara lain: prinsip kepentinganumum, partisipasi, peduli kepadastakeholders; berorientasi kepada kon-sensus; kesetaraan; tegaknya supre-masi hukum; profesionalisme; dan

visi strategis. (Tri/LNP, dari berbagai

sumber)

Tiga Prinsip UtamaGood GovernanceTransparansi1.

Akuntabilitas2.

Efekvitas dan esiensi3.


8/608

Dalam era keterbu-kaan informasidewasa ini, Good

governance atau tatakelola kepemerin-

tahan yang baik merupakan isu utamadalam pengelolaan administrasi publikdewasa ini. Perubahan untuk mewu-judkan kepemerintahan yang baik(good governance) mulai muncul seiring

dengan era reformasi, dimulai dengandikeluarkannya TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 (UU 28/1999) tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ne-potisme (KKN). Untuk mewujudkanpenyelenggaraan Negara yang mampumenjalankan fungsi dan tugas secarasungguh-sungguh dan penuh tang-gung jawab, perlu diletakkan asas-asasumum penyelenggaraan negara. Asas-asas umum penyelenggaraan Negaramenurut Pasal 3 UU 28/1999 meli-puti asas kepastian hukum, asas tertibpenyelenggaraan negara, asas kepen-tingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas,dan asas akuntabilitas. Yang dimaksuddengan asas akuntabilitas adalah asasyang menentukan bahwa setiap kegiat-an dan hasil dari kegiatan penyeleng-garaan negara harus dapat dipertang-

gungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi negara sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Reformasi di sektor pemerintahantersebut menuntut aparat negara un-tuk melaksanakan kepemerintahanyang baik, yang mengembangkan danmenerapkan prinsip-prinsip profe-sionalitas, akuntabilitas, transparansi,

pelayanan prima, demokrasi, esiensi,

efektivitas, supremasi hukum, dan da-pat diterima oleh seluruh masyarakat.Suatu kepemerintahan yang baik (good

governance) memiliki tiga elemen dasar,yaitu: transparansi, partisipasi danakuntabilitas. Dukungan untuk ber-partisipasi dalam mewujudkan good

governance menjadi hal yang penting.Sebagai pelayan masyarakat, peme-rintah dituntut untuk lebih berperan

aktif dan memiliki pemikiran yangberkembang dan tanggap terhadapperubahan yang demikian cepat, seka-ligus mampu beradaptasi dalam ber-bagai aktivitasnya dalam kegiatan pe-nyelenggaraan pembangunan.

Website, E-Procurement, Ko-tak Pengaduan Masyarakat Ke-

menpera Guna Maksimalkan Pe-layanan Publik

Kementerian Perumahan Rakyat(Kemenpera) dalam mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik te-lah melakukan pembenahan untukmelakukan pelayanan publik yang le-bih maksimal dengan lebih meresponpada kemajuan teknologi informasiyang ada, diantaranya dengan pene-rapan layanan pengadaan secara elek-tronik (e-procurement) di lingkunganKemenpera, Sistem Informasi Pene-rimaan CPNS elektronik, dan kotak

pengaduan masyarakat.Bulan Agustus tahun 2010 lalu

Menteri Negara Perumahan Rakyat,Suharso Monoarfa telah meluncur-kan: 1).Website (baru), 2) KotakPengaduan Masyarakat, serta 3) E-Procurement yang berlangsung diRuang Rapat Prambanan Kantor Ke-menterian Perumahan Rakyat,

Kegiatan tersebut diawali de nganpenandatanganan kesepakatan bersa-

ma (MoU) antara Kemenpera dengan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah tentang kerjasa-ma implementasi sistem pengadaanbarang/jasa pemerintah secara elek-tronik (E-procurement) dalam prosespengadaan barang/jasa pemerintahdi lingkungan Kemenpera. Sasarankesepakatan bersama ini meliputi ter-bangunnya Pusat Layanan PengadaanBarang/Jasa secara Elektronik (Pusat

LPSE) yang melayani proses peng-adaan barang/jasa satuan kerja dilingkungan Kemenpera; penerapane-procurement oleh Pusat LPSE secarabertahap di lingkungan Kemenpera;dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengadaan ba-rang/jasa di lingkungan Kemenpera.Prinsip-prinsip dasar pelaksanaane-procurement meliputi esiensi, efek-titas, terbuka dan persaingan sehat,transparansi, adil dan non-diskrimi-natif, akuntabilitas, interoperabilitasdan jaminan keamanan data. Denganpenerapan e-procurement ini, prosespengadaan barang/jasa di lingkunganKemenpera dapat terlaksana denganbaik dan akurat.

Pada kesempatan yang sama,Menpera juga meluncurkan websitebaru Kemenpera dan kotak pengadu-an masyarakat. Perbedaan mendasarantara websitelama dengan websitebaru

Kemenpera lebih kepada keterbukaaninformasi publik dari sisi kontenwebsite, meliputi: konten informasipejabat dan tupoksinya; konten in-formasi email pejabat; konten infor-masi produk perundang-undanganKemenpera; konten saran pengaduansecara online di website dan alamatkotak pos; dan konten pengadaan ba-rang/jasa secara elektronik.

Mengenai kotak pengaduan masya-

rakat, latar belakang dibentuknya kotak

Menuju Good Governance

Melalui Pelayanan Publik yang Maksimal

Laporan Utama


9/60

Edisi 1Tahun 2011

9

pengaduan masyakarat Kemenperaadalah terkait perkembangan di bi-dang perumahan permukiman yangmenuntut pemerintah untuk mem-berikan pelayanan yang lebih baik pada

masyarakat. Hal ini terkait dengan te-lah diundangkannya Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Ke-terbukaan Informasi Publik dan Un-dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik. Masyarakatberhak untuk mendapat informasi,juga dapat menyampaikan pengaduandi bidang perumahan dan permukim-an. Pengaduan dimaksudkan agar hakmasyarakat sebagai konsumen dapat

dilindungi. Sementara layanan publikyang disampaikan kepada masyarakatharus berasaskan kepentingan umum,kepastian hukum, kesamaan hak, ke-seimbangan hak dan kewajiban, profe-

sional, partisipatif, tidak diskriminatif,terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat,mudah dan terjangkau.

Pembentukan kotak saran pengadu-an ini bertujuan untuk memberikan

pelayanan cepat tanggap atas keingin-tahuan masyarakat terhadap pelayananperumahan dan permukiman; mening-katkan partisipasi masyarakat untukmeningkatkan kualitas pelayanan peru-mahan dan permukiman; dan mence-gah terjadinya penyalahgunaan we-

wenang dalam memberikan pelayananperumahan dan permukiman.

Jenis pengaduan masyarakat inidapat berupa informasi aktif terha-

dap pelayanan pelaksanaan barang/jasa; pelayanan bantuan fasilitas li-kuiditas perumahan; pelayanan mitrakerja yang mengelola fasilitas subsidiprasarana, sarana dan utilitas peru-

mahan; penyalahgunaan wewenangaparatur kementerian; kedisiplinanpegawai Kemenpera; dan pengadu-an masyarakat lainnya sesuai denganhaknya untuk mendapatkan pelayanan

Kemenpera dan mitra kerja. Penyam-paian pengaduan bisa dikirim melaluisurat ke tromol pos 4400, melalui web-siteKemenpera (pada menu saran danpengaduan di alamat website www.ke-menpera.go.id atau datang langsungke Kantor Kemenpera. Diharapkandengan adanya pelayanan publik yanglebih maksimal ini dapat mewujudkan

good governance dalam mendukung pe-ningkatan kinerja Kemenpera. (Pan-

du)

Good governance seringkali dikaitkan dengan keterbukaan

publik. Ini selaras dengan 3 prinsip Good governance

yaitu transparansi, parsipasi, dan akuntabilitas. Seiring

dengan kemajuan teknologi, internet kini menjadi media utamabagi pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan publik terse-

but. Layanan pemerintah melalui media internet sering disebut

dengan E-government. Layanan E-govenrment ini dipercaya dapat

meminimalkan penyelewengan dan Kemenpera sendiri telah ikut

mempraktekkan misalnya melalui LPSE. Berikut ini adalah contoh

gambaran praktek di beberapa negara lain.

India sebagai contoh, mengeluarkan RTI Act atau Right to In-

formaon Act pada 2005 di mana masyarakat berhak untuk tahu

dan berhak untuk meminta informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa

seap lembaga publik pemerintah harus menyimpan data-data

dalam format digital atau ke dalam bentuk komputer agar nan-

nya dapat diakses luas. Lembaga publik pemerintah tersebut

juga diminta untuk mempublikasikan informasi dalam kategori

tertentu. Salah satu media untuk memperoleh informasi terse-

but adalah melalui internet dan website. Implementasinya bisa

dilihat pada situs pemerintah kota Hyderabad (hp://ghmc.gov.

in) di mana dalam situs ini, dimungkinkan pembayaran pajak se-

cara online begitu pula dalam hal pengaduan masyarakat. Terkait

perumahan, layanan yang terkait adalah pengajuan ijin bangunan

secara online.

Pada situs kota Boston di Amerika (hp://cityooston.gov),

fasilitas yang disediakan antara lain adalah fasilitas pembayaran,

laporan dan publikasi, serta formulir ijin dan aplikasi misalnya un-

tuk pengajuan ijin bangunan. Informasi-informasi pun tampil sangat

lengkap mulai dari lingkup kota, neighborhood, hingga individu.

Pada situs ini, yang menarik adalah dalam hal pengaduan

masyarakat, keluhan-keluhan diklasikasikan hingga ke pem-bagian yang sangat mikro misalnya terkait tumpukan salju atau

parkir ilegal yang mengganggu rumah individu. Hal ini menunjuk-

kan bahwa aspek-aspek mikro tersebut telah turut diatur oleh

pemerintah.

Situs kota Manchester di Inggris (hp://www.manchester.

gov.uk/) memungkinakan pengunjungnya untuk turut melakukan

proses monitoring dan evaluasi. Dalam portal konsultasi (hp://

manchester-consult.limehouse.co.uk), masyarakat Manchester

dapat turut memberikan review terhadap dokumen rancangan

pemerintah dengan terlebih dahulu mendaar dan mengisi data

diri. Salah satu contoh dokumen yang dapat turut direview mi-

salnya adalah Manchester Core Strategy yang akan berlaku mulai

tahun 2012 hingga 2027. (LNP, dari berbagai sumber)

Situs web kota Boston

Maksimalisasi Pelayanan Publik:1. E-Procurement2. Sistem Informasi Penerimaan CPNS3. Kotak Pengaduan Masyarakat

Gambaran Implementasi E-Governmentdi Manca Negara


10/6010

Penerapan GG di setiap instansi pemerintah, di-harapkan akan dapat terus meningkatkan kinerjapemerintahan secara keseluruhan, untuk itu imple-

mentasi GG harus didukung dengan struktur organisasi

dan sistem yang handal. Penyiapan struktur organisasi dansistem yang handal adalah sangat penting dan ini merupa-kan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB). Dalam strategiimplementasi program RB, sesuai Peraturan MENPANNomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang PedomanUmum RB disebutkan antara lain berupa Program Perce-patan (Quick Win) dengan dampak perbaikan sistem danperbaikan kualitas produk utama, dan Program PenataanSistem dengan dampak perbaikan organisasi ketatalaksa-naan dan sistem manajemen SDM.

Kedua program RB tersebut berkaitan langsung de-ngan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se-

bagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, karena PP tersebutmengatur mengenai Sistem pengendalian intern (SPI) yangberupa perangkat lunak (soft control), yaitu kualikasi SDM-nya, maupun perangkat kerasnya (hard control) berupa pe-menuhan instrumen dan ketatalaksanaan dalam pengen-dalian intern.

SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus olehpimpinan dan seluruh jajarannya untuk memberikan keya-kinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan esien, keandalan pe-laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsurSPIP meliputi:

Lingkungan pengendalian. Unsur ini berkaitan dengan1.soft control, yaitu yang berkaitan dengan perilaku, etikadan integritas SDM, oleh karena lingkungan dalam ke-seluruhan organisasi harus diciptakan dan dipeliharauntuk menimbulkan perilaku positif dan mendukungterhadap pengendalian internal dan manajemen yangsehat.Penilaian risiko. Pengendalian internal harus memberi-2.

kan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasibaik dari luar maupun dari dalam.Kegiatan pengendalian. Unsur ini membantu memas-3.tikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Kegiatan

pengendalian harus esien dan efektif dalam pencapai-an tujuan organisasi.Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan4.dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah danpihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalamsuatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu se-hingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintahmelaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.Pemantauan. Untuk dapat menilai kualitas kinerja dari5.

waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasihasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklan-juti perlu dilakukan pemantauan.

Implementasi SPIP harus dilakukan secara bertahap,agar SPIP menjadi efektif dan esien, tahapan tersebutmeliputi :

Tahapan pemahaman, yaitu tahapan untuk mengetahui1.tingkat pemahaman dan kepedulian terkait penerapanSPIP secara efektif dan esien di instansinya

Tahapan membangun desain. Hal yang harus dipertim-2.bangkan adalah ukuran, kompleksitas, dan tugas fungsiinstansi serta memperhatikan kepatutan dan kewajar-an.

Tahapan menjalankan dan mereviu.3. SPI yang telah

dibangun harus diimplementasikan pada setiap lini in-stansi pemerintah dan harus direviuatau dimonitor, di-petakan faktor-faktor penghambat efektivitas penerap-an dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Tahapan peningkatan keandalan sistem4. . SPI merupa-kan satu hal yang dinamis sehingga menuntut adanyapeningkatan yang terus menerus, seiring dengan tu-juan instansi pemerintah yang juga selalu mengalamipengembangan. Penerapan suatu SPI bukanlah suatutujuan melainkan suatu proses yang dibangun untukmemberikan keyakinan yang memadai atas pencapai-an tujuan yang ditetapkan. SPI dikembangkan dengan

Implementasi Sistem

Pengendalian Intern PemerintahLangkah Menuju Good Governance

Tri Prijana*

Laporan Utama


11/60

Edisi 1Tahun 2011

11

mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and bene-t ratio), SDM, kejelasan kriteria pengukuran efektivitasdan perkembangan teknologi informasi, serta dilaku-kan secara komprehensif.

Di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (Ke-menpera) SPI sebenarnya juga bukan merupakan hal yangbaru, namun secara konsep SPI yang ada belum terinte-grasi, masih terpisah-pisah dan belum dilaksanakan se-cara terus menerus. Secara umum konsep SPIP belumsepenuhnya dipahami oleh para pegawai Kemenpera, haltersebut karena belum optimalnya sosialisasi PP Nomor60/2008. Berdasarkan data hasil pemetaan BPKP ataspenyelenggaraan SPIP di K/L, kondisi ini tidak hanyaterjadi di Kemenpera melainkan hampir diseluruh K/L.

Penyelenggaran SPIP di Kemenpera berdasarkan Diag-

nostic Assesment(DA) BPKP disimpulkan bahwa penerapanSPIP masih belum memadai dan terdapat area-area yangmemerlukan perbaikan (areas of improvement), hal tersebut

wajar karena tahapan penerapan SPIP yang telah dilaksa-nakan baru pada tahapan pemahaman, melalui sosialisasi.

Unsur yang paling signikan untuk diperbaiki adalahunsur Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian.Penilaian Risiko (Risk Assessment) antara lain meliputi pe-netapan tujuan secara keseluruhan dan pada tingkat ke-giatan, identikasi, serta kegiatan analisis risiko. Lemah-nya penilaian risiko dapat menggagalkan capaian visiKemenpera, contoh yang saat ini sedang menjadi currentissuedi media massa adalah tingkat hunian Rusunawa yangsangat rendah, bahkan pengamanan siknya cenderungterabaikan, karena persyaratan serah terima aset tersebutyang diminta Kementerian Keuangan selaku PengelolaBMN belum terpenuhi. Rendahnya capaian kinerja pro-gram Rusunawa ini antara lain disebabkan tidak adanyarisk assessmentatas program tersebut.

Sedangkan kelemahan dalam Kegiatan Pengendalianberkaitan dengan pengendalian atas sistem informasi, pe-ngendalian sik aset, SOP dan penempatan serta pengem-bangan SDM sesuai kebutuhan organisasi. Namun de-

mikian yang mungkin harus segera ditingkatkan dan tetapharus dipelihara adalah unsur Lingkungan Pengenda-lian, karena unsur ini berkaitan dengan SDM. Sebaik-baiknya suatu sistem dibangun akhirnya sangat tergantungdari kuantitas dan kualitas manusia yang melaksanakannya.Sistem akan hancur jika pelaksananya tidak punya keahlian(tidak kompeten), memiliki sifat yang buruk (korup, rakus,serakah, dan tidak disiplin seperti gerombolan) dan seba-gainya. Kelemahan dalam Pemantauan PengendalianIntern yang seharusnya berfungsi mengawal kesuksesanpencapaian tujuan, juga turut andil pada rendahnya capai-an kinerja karena keterbatasan sumber daya.

Perubahan ParadigmaKemenpera perlu melakukan perubahan paradigma

untuk menghilangkan pengertian lama (ortodoks) menge-nai pemerintahan yang melulu hanya memerintah (punya

kuasa). Strategi Kemenpera ke depan yang harus diuta-makan dalam rangka mewujudkan visi Setiap KeluargaIndonesia Menempati Rumah Yang Layak Hunimeliputi :

Fungsi koordinasi, yaitu mengoordinasikan kepen-1.tingan pihak pemerintah (state), para pengembang pe-rumahan, pihak perbankan, lembaga penerbit kredit(sektor swasta) dan warga masyarakat (society) yangmembutuhkan rumah (terutama MBR). Koordinasidiperlukan karena hubungan antartiga pilar GG se-makin kompleks dengan latar belakang yang berbeda

serta perkembangan lingkungan strategis yang sangatdinamis, dengan demikian berbagai kepentingan parapelaku dapat diakomodasi.Fungsi pengaturan, sebagai regulator menyiapkan2.peraturan perundang-undangan bidang perumahandan kawasan permukiman, menjamin kepastian hu-kum dan keadilan bagi setiap warga masyarakat untukmemperoleh rumah yang layak huni dengan harga yangterjangkau di lingkungan atau kawasan yang teratur.Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengendalian3.dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidangperumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusatdan daerah, memfasilitasi kawasan dan lingkungan siapbangunan untuk mencegah berkembangnya kawasan/lingkungan kumuh, menjaga suku bunga pembiayaanperumahan tetap rendah terjangkau oleh MBR.Pelaksanaan fungsi-fungsi di atas harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsipGG serta aspek kehati-hatian (prudential) dan ketelitiandengan menerapkan SPIP. Untuk efektif dan efesiennyapenerapan SPIP langkah pertama yang harus dilakukanadalah penyebaran vaksin unsur SPIP kepada seluruh

staf/pegawai sampai tingkat yang paling rendah, pembe-rian contoh keteladanan oleh para pemimpin, penyiap-an SDM sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,kelengkapan rasana prasarana informasi berikut sistemkeamanannya, penyiapan SOP, dan yang lebih pentingadalah menyiapkan SDM agar memiliki budaya kerja yangmenekankan pentingnya nilai integritas dan etika. Untukitu perlu adanya perubahan mindsetseluruh jajaran Kemen-pera dan ditetapkan suatu aturan perilaku dan etika (code ofconduct) yang disepakati dan dituangkan dalam ketentuanyang formal.

*) Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat


12/6012

WawancaraKhusus

Peraturan untuk mendukung pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan Good Governancetelah banyak dikelu-arkan oleh pemerintah. Inforumberkesempatan me-

wawancaraiAgus Sumargiarto, SH, Kepala Biro Hukumdan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat, untukmembahas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

1. Saat ini sedang hangat dibicarakan tentang pelaksanaan

Good Governance dan Reformasi Birokrasi hampir di seluruhinstitusi pemerintah, apa tujuan utama dari pelaksanaanGoodGovernance dan Reformasi Birokrasi ini?

Tujuannya jelas, bagaimanapun, tujuan ReformasiBirokrasi untuk kepentingan semua. Pertama, kalau kitabicara dari roadmap Reformasi Birokrasi (Red: Kemenperajuga sedang menyiapkan roadmap tersebut) adalah untukmemberikan arahan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasidi Kementerian atau Pemda agar berjalan efektif, esien,terintegrasi, dan terlembaga serta berkelanjutan. Selain itu,dengan adanya Reformasi Birokrasi, kita menata diri kitasendiri. Penataan ini harus disadari oleh semua karyawan

atau PNS.

2. Dalam menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik, paradigma apa yang diharapkan berubah di lingkunganbirokrasi terutama Kementerian Perumahan Rakyat dan apaindikator dari perubahan itu?

Sebenarnya kita mengharapkan peran serta semuadalam Reformasi Birokrasi. Pejabat publik harus menaatiperaturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Untukindikatornya, bisa terlihat dari hasil kerja Kementerian,apakah esien atau efektif. Ketertiban juga bisa terukur,

diantaranya beban tugas dari masing-masing pegawai, con-

tohnya Humas atau Inforum, pasti terukur kan? Si A melak-sanakan apa, si B melakasanakan apa, terus digabung,hasilnya itu dibuat sebagai laporan. Jadi semua terukurdalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. Apa hal terberat dalam melaksanakan reformasi birokrasidi lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat?

Saya pikir tidak berat, kita jelas siap. Kita dorongsemuanya supaya siap, memiliki kemauan untuk berubah,

jadi tidak setengah-setengah. Reformasi Birokrasi janganhanya dilihat saat ini saja, ini masa depan semua, PNSgenerasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia secaraumum. Negara ini luas, harus dikelola supaya efektif danesien.Nah, kita sebagai PNS memberikan fasilitasi untukkesejateraan masyarakat.

4. Apakah masyarakat bisa ikut serta untuk memantaupelaksanaanGood Governance, jika ya bagaimana caranya?

Tentu saja. Ada Undang-Undang No. 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudian

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik. Peran aktif itu bukan peran yang tidak terukur,(namun) harus sesuai dengan regulasi. Masyarakat bisamencari tahu program-program apa saja di Kementerianyang diperuntukkan untuk masyarakat. Misalnya tingkatpelayanan, dalam rangka fasilitasi pembiayaan perumahan,(jika) masyarakat mau bertanya bagaimana mekanismenya,silakan menulis surat. Selain itu ada pusat informasi, bisajuga kan melalui Inforumini.

5. Bagaimanakah konsep reward danpunishment untukpegawai dalam Reformasi Birokrasi?

Rewarddanpunishmentberlaku untuk semua tidak hanyaKemenpera. Ada PP No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai, di situ diatur kenapa kita memberikanpunishmentdan reward. Contoh yang gampang saja deh, pegawai kalautidak masuk kerja, ada hukumannya, dari hukuman yangringan hingga berat sudah diatur. Termasuk pimpinan,tidak memberikan kesempatan kepada pegawai untukmeningkatkan kemampuan (pun), bisa terkena sanksi. Jadikita harapkan melalui Inforumini kita ajak semua karyawandi lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat khususnya,mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Jangan

Dukung Setengah Hati, Jangan Reformasi Setengah Hati.

Jangan Dukung Setengah Hati,Jangan Reformasi Setengah Hati

Agus Sumargiarto, SHKepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat

SUMBER FOTO: BPA


13/60

Edisi 1Tahun 2011

13

Prof. Dr. Indroyono SoesiloSekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Mari Bersama-sama BergandenganTangan untuk Membangun Bangsa

Menyejahterakan Masyarakat

Inforumkali ini berkesempatan

untuk mewawancarai Prof. Dr.

Indroyono Soesilo, Sekretaris

Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat. Dalam

kesempatan ini Inforumberdiskusi

mulai dari hal penyediaan perumahan,

good governance, hingga masalah pangan

terkait pencalonannya sebagai kandidat

Direktur Jenderal FAO periode 2012-2014.

1. Terkait ketersedian papan atau

perumahan terdapat istilahhousing for

all. Bagaimana menurut Bapak dukungan dari Kemenkokesra

tentang penyediaan perumahan?

Kalau dalam koordinasi kita melihat saat ini

Men-Pera bersama Men-PU sedang menyusun

programnya, seperti apa sihrumah murah, desain dan

segala sesuatunya sedang disusun. Misalnya rumah

murah dengan harga 10 juta itu seperti apa, kemudian

pertanyaannya apakah harga tersebut sudah termasuk

tanahnya atau belum?Nah, setelah siap biasanya

dirapatkan dalam rapat koordinasi,

dalam rapat tersebut Menkoeko

datang, Menkokesra datang, Menkeu

datang, setelah itu dilihat punya

uang berapa untuk 2011, kalau ada

uangseginicukup untuk membangun

berapa rumah. Tahun 2012 berapa

rumah, tahun 2013 berapa rumah,

dan seterusnya. Harapannya

masyarakat yang mampu mencicilbangsa 100-200 ribu perbulan, bisa

memiliki rumah. Karena dignity

sebuah keluarga kan kalau punya

rumah. Kalau sekarang rumah harganya puluhan

juta rupiah, itu susah sekali, sekarang kita bicara

bisa tidak sih cicilannya 100-200 ribu sebulan? Jika

itu memungkinkan, harapannya semua orang punya

rumah dengan harga murah.

2. Pada era Reformasi Birokrasi, saat ini pemerintah

selalu menyuarakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik ataugood

SUMBER FOTO: ISTIMEWA

SUMBER FOTO: BPA


14/6014

WawancaraKhusus

governance apalagi saat ini masyarakat dapat meminta

informasi dari pemerintah dengan adanya dukungan UU

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagaimana hal

ini menurut Bapak?

Benar sekali dengan adanya Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 masyarakat dapat memperoleh

berbagai macam data dan informasi tentang apa yang

dikerjakan oleh pemerintah, jika dulu masyarakat

sangat sulit menembus dunia birokrasi, maka dengan

adanya Undang-Undang ini masyarakat dapat dengan

mudah memperoleh informasi, hal ini juga membuat

masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan

pemerintahan. Akibatnya, masyarakat dapat menjadi

fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan

pemerintahan, harapannya tata pemerintahan dapat

berjalan menjadi lebih baik. Tapi Undang-UndangKIP tidak bisa sendiri, harus punya saudaranya, harus

punya mitra Undang-Undang lainnya, yaitu Undang-

Undang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia

Negara. Saya kira cocok, kalau cuma satu susah nanti.

Informasi publik, semuanya terbuka kecuali yang

dirahasiakan. Pertanyaannya, yang dirahasiakan mana?

Ya kita susun sendiri. Jadi Undang-Undang KIP

menetapkan bahwa semua informasi publik terbuka

kecuali yang dirahasiakan. Sehingga pengelolaan

informasi untuk kemajuan bangsa dan kepentingan

semua orang dapat terlaksana dengan baik.

3. Salah satu inti dari pokok tugas Kementerian

Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat adalahmengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, menurut

Bapak dengan berjalannya reformasi birokrasi untuk

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, kapankah

masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraannya?

Hmm pemerintah saat ini bekerja dengan

sungguh-sungguh untuk terus berupaya

menyejahterakan rakyat, memang jika ingin dikatakan

masih belum sempurna mari kita sama-sama

melihatnya sebagai sebuah proses yang berjalan.

Kita analogikan saja pemerintah yang saat ini

berproses seperti kita, manusia yang sedang tumbuhberkembang, manusia kan butuh waktu belajar untuk

berjalan, misalnya dari merangkak, berpegangan pada

sesuatu untukmerambat, pelan-pelan di-tetahhingga

akhirnya bisa berjalan sendiri bahkan terkadang saat

sudah jalan masih bisa terjatuh, nahseperti inilah saya

umpamakan keadaan saat ini. Jadi yang baik adalah

tidak hanya menjustikasi ini salah yang ini benar,

tapi mari bersama-sama bergandengan tangan untuk

membangun bangsa menyejahterakan masyarakat.



15/60

Edisi 1Tahun 2011

15

- Saat ini, Bapak mencalonkan diri sebagai Dirjen FAO, apa

yang melatarbelakanginya?

Pertama latar belakang negara, Indonesia sekarang ini

di dunia sudah sering tampil sebagai negara new emerging

ekonomi, sebagai negara yang memiliki kebangkitan

ekonomi yang sangat signikan beberapa tahun terakhir.

Kedua, Indonesia masuk dalam G-20. Ketiga Indonesia

adalah pendiri, kalau sekarang berpengaruh sebagai ketua

GNB. Keempat, sekarang kita ketua ASEAN. Kelima,

Indonesia juga leaderdalam bidang perubahan iklim.

Posisi Indonesia sudah sering tampak di dunia, tentunya

Indonesia harus bisa tampil memegang posisi-posisi

penting di dunia. Oleh karena itu, ini waktunya Indonesia

dalam tanda kutip memberikan kontribusi lebih kepada

FAO, selain karena kita sudah menjadi anggota FAO sejak

tahun 1949. Indonesia, untuk swasembada pangan tahun

1985 yang kemudian membawa Indonesia mendapatkan

penghargaan dari FAO di tahun yang sama. Mengapa saya

secara pribadi maju (menjadi kandidat)?Karena FAO adalah

lembaga pengetahuan. Lembaga FAO berkaitan dengan

pangan, pertanian dengan kehutanan dan pengelolaan

SDA. Melihat latar belakang saya yang sudah 10 tahun

sebagai pejabat eselon satu di Kementerian, saya pernah

eselon I di BPPT, sekarang saya Sesmenkokesra, mudah-

mudahan dapat menjawab harapan kita untuk ada orang

Indonesia yang tampil, sudah waktunya kita tampil. Karena

latar belakang saya ilmu pengetahuan. 30 tahun karir saya,

20 tahun di dunia pengetahuan dan 10 tahun di birokrasi,

pejabat eselon I. Saat kita melaksanakan reform, jadi ini

kesempatan bahwasanya dengan semua pengalaman yang

ada, baik sebagai scientistatau birokrat, bisa dihimpun dan

disumbangkan untuk kemaslahatan dunia.

- Perubahan seperti apa yang nantinya Bapak harapkan?

FAO sedang memasuki era reformasi, oleh karena

itu nanti kalau saya terplih saya akan menawarkan misi

reformasi. Beberapa isu yang kami angkat misalnya

FAO itu lembaga pengetahuan, lantas apa sih tugasnya?

Untuk mengurangi kelaparan di seluruh dunia. Dengan

demikian maka dengan keberadaan kami, harapan kami

bisa memobilisasi sumberdaya yang ada di FAO dan SDA

yang ada di anggota FAO untuk bergerak bersama-sama,

meningkatkan kinerja, dan menjawab tantangan.

-Apa visi misi, Bapak sebagai seorang kandidat Dir-Jend

FAO?

Pangan harus tersedia untuk makhluk hidup di

dunia caranyafood for all. Pertama pangannya harus ada.

Sedangkan untuk misinya adalah memberikan aksesibilitas

terhadap pangan artinya pangan harus mudah didapatkan,

misalnya jika kita melakukan pemetaan terhadap mana

daerah yang surplus mana yang kekurangan sehingga ada

integrasi sistem yang baik, termasuk kita harus secara

global terkoneksi.

- Untuk meningkatkan produkasi pangan dibutuhkan lahan,

sedangkan kalau melihat ketersediaan lahan yang ada semakin

berkurang dan terbatas, lalu bagaimana caranya meningkatkan

produksi pangan jika lahan yang dibutuhkan tidak ada?

Isu pertama memang untuk menyediakan lahan

sebagai sumber penyediaan pangan adalah dengan

membuka lahan-lahan pertanian baru.Nah, pembukaan

lahan baru ada kaitannya dengan bibit unggul, bibitnya

unggul juga tahan terhadap perubahan iklim. Kedua ada

isu perubahan iklim, kita harus tahu betul perubahan

iklim, karena jika kita dapat memantau perubahan iklim

secara bagus maka kita dapat memprediksi kapan kita

mulai tanam dan panen. Kalau kita terlambat tahu

prediksi perubahan iklim, misanya terlambat menanam

padi 2-3 minggu, bisa merubah siklus pangan, hal

ini dapat berimplikasi pada ketersedian pangan atau

istilahnya ketahanan pangan. Nanti badan dunia seperti

FAO yang harus menginformasikan, sebaiknya harus

tanam sekarang karena nanti akan ada kemarau panjang,

sebaiknya hujan buatan harus dibuat karena nanti akan

ada El Nino, hal seperti inilah harus di-sharekhususnya

di dalam databasedan inventory. Dengan demikian

menurunnya jumlah lahan pertanian yang ada dapat

diakalisehingga pangan tetap tersedia untuk semua orang.

-Jadi FAO itu mempunyai kewenangan untuk memberikan

seperti peringatan ya?

Oh ya, makanya kemarin misalnya FAO

memberitahu, hati-hati harga pangan dunia akan naik,

karena ada perubahan iklim, Rusia kena kebakaran hutan

maka produksi gandumnya turun, siap-siap karena

ada kenaikan harga pangan. Negara-negara ada yang

menimbun cadangan pangannya, negara lain sibuk impor

pangannya, sehingga harga pangan naik. KIta harus

concerndengan hal itu ke depan dan merupakan salah satu

tugas dari FAO yaitu untuk memberikan peringatan.

(SR/PL/DVD)

Prof. Dr. Indroyono Soesilo danPencalonannya Menjadi Dirjen FAO


16/6016

Wacana

Penerapan tata kelola peme-

rintahan yang baik atau GoodGovernance merupakan elemen

yang penting dalam penyelenggaraanpemerintahan Dalam mewujudkan

good governance, Kementerian Perumah-an Rakyat menghadapi tantanganbaru dari segi kelembagaan yaitu de-ngan hadirnya Undang-Undang No 1

Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (UU PKP).

Tulisan ini akan berusaha mengupasmengenai kelembagaan sebagai pilarutama Good Governance untuk men-jawab tantangan yang dihadapi Ke-menpera dengan terbitnya UU PKPtersebut.

Kelembagaan sebagai pilar

Good GovernanceDengan mengambil analogi ten-

tang rumah, maka gambar diatas da-

pat dijelaskan sebagai berikut:

Organisasi1. adalah rumahnya,

yang terdiri dari kamar-kamar atauruangan-ruangan yang bisa dilihatsebagi kotak-kotak yang tercermindalam bentuk atau struktur orga-nisasi.Proses bisnis2. adalah sistem atautatanan yang berlaku di dalam ru-mah tersebut yang mengatur ba-gaimana penghuni rumah tersebutmelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.SDM3. adalah penghuni rumahtersebut, yang bernaung, ting-gal serta beraktivitas dan ten-tu saja akan tunduk dengansistem atau tatanan yang ber-laku dalam rumah tersebut.Untuk memperkokoh tegak-

nya bangunan rumah sertaberlangsungnya aktivitas peng-huninya, maka rumah perludilandasi semangat dan upayauntuk melakukan reformasi.

Seperti nampak dalam analogirumah tersebut di atas, denganpondasi semangat reformasi, makabangunan rumah beserta sistem sertapenghuninya akan menghasilkan ki-nerja (performance) yang bersih (good

governance), lebih nyaman (peningkatankinerja), memberikan rasa keamananbagi penghuni maupun orang lain(pelayanan publik) yang akhirnya akanmemberikan kepercayaan masyarakat

sekitarnya.

Aspek Kelembagaan dalam UU

Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKPPada dasarnya aspek kelembagaan

mewarnai seluruh Bab (I/XVIII)yang ada dalam UU PKP ini, sesuaidengan penjelasan tentang 7 prinsipGood Governance(diambil dari Komite

Nasional Kebijakan Governance) dan 3pilar Reformasi Birokrasi (penataanorganisasi, tata laksana, dan SDM)yang digambarkan dalam analogi ru-mah yang ada di awal tulisan ini.

Dari beberapa pertemuan para pa-kar, antara lain pada waktu membahasRPP yang diamanatkan UU PKP ini,ada pemikiran sebagai berikut:

Yang diperlukan berikutnya adalahpembagian peran dan fungsipemerin-tah, dunia usaha dan masyarakat yang

transparan, sinergi dan akuntabel.Disamping itu diperlukan penguatankelembagaan pemerintah (pusat dandaerah), dunia usaha dan masyarakat.

Penguatan kelembagaan pemerintahantara lain terdapat pada pasal 5 ayat2 tentang pembinaan pada tingkat na-sional merupakan kewenangan tingkatMenteri. Maka Kemenpera juga harusmampu menjalankan fungsinya secara

Tantangan Kelembagaan dalam Undang UndangPerumahan dan Kawasan Permukiman

KELEMBAGAAN SEBAGAI PILAR UTAMAGOOD GOVERNANCE

Oleh Haryo Sasongko*

Dalam permasalahan kelembagaan sering dilupakan pentingnya sinergi dan ko-produksibaik internal maupun eksternal.. Adanya UU PKP tersebut memberi kesempatan kepa-da kita untuk menata kembali hubungan antarlembaga dalam pembangunan perumahanda kawasan permukiman. Akhirnya pada dasarnya Good governance (di bidang PKP)itu sendiri merupakan ko-produksi dari para pemangku

umber: Template Reformasi birokrasi Kementerianerumahan Rakyat.


17/60

Edisi 1Tahun 2011

17

optimal dalam penyelenggaraan pem-bangunan perumahan rakyat sampaike tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-un-dangan yang berlaku.

Adapun diharapkan BTN akanmenuju National Housing Fund Author-ity. Selanjutnya Perum Perumnas di-harapkan menujuNational Housing andUrban Development Corporation, yangmenjalankan misi sekunder peru-mahan yang kuat dan berkelanjutan.Pusat Penelitian dan PengembanganPermukiman (PUSLITBANGKIM)hendaknya berperan besar dalammendukung inovasi teknik, teknologi

dan bahan bangunan strategis yangberkualitas bagi pembangunan peru-mahan rakyat, khususnya MBR. BankDaerah (Asbanda) harus berperanaktif untuk membantu dan mendu-kung penyelenggaraan pembangunanperumahan rakyat di daerah masing-masing sesuai dengan amanat PP No.38/2007 (Koto, Zul Syarif, PolitikPembangunan Perumahan Rakyat di EraReformasi, Siapa Mendapat Apa, 2011),yang semuanya membutuhkan kemi-traan yang setara dan sinergis.

Kemitraan dan Good Govern-ance

Lahirnya paradigma baru dalamtata kelola pemerintahan, yaitugood go-vernance, menjadikan pemerintahan diera reformasi ini berkepentingan un-tuk mewujudkannya, termasuk dalampenyelenggaraan pembangunan peru-mahan rakyat. Apa kaitan antara good

governancedengan kemitraan pemerin-tahan, dunia usaha dan masyarakat?Nampak bahwa kemitraan eksternalantara pemerintah dengan society dandunia usaha memungkinkan terwujud-nya suatu kepemerintahan yang siner-gis, akuntabel, transparan, dan par-tisipatif atau good governance. Namun,hal ini hanya dapat dicapai jika negaradan kelompok-kelompok masyarakatmadani menyadari bahwa mereka ter-

ikat dalam suatu upaya bersama (com-

mon enterprise) untuk mewujudkan danmemantapkan demokrasi yang didu-kung oleh ekonomi pasar.

Kemudian pertanyaan yang mun-cul adalah bagaimana kemitraan

antara pemerintahan, dunia usaha danmasyarakat dalam rangka mewujudkan

good governancedi bidang pembangunanperumahan rakyat dapat terjadi? Ataudengan kata lain dapat dipertanyakan,apakah kemitraan antara ketiga stake-holder tersebut telah mencerminkanpenyelenggaraan pembangunan peru-mahan rakyat yang sinergis, akuntabel,transparan, dan partisipatif?

Dalam kenyataannya hingga seka-

rang pembangunan perumahan masihbelum sesuai dengan paradigma good

governance. Hal ini terbukti dari muncul-nya berbagai permasalahan dalam pe-nyelenggaraan dan pengelolaan pem-bangunan perumahan rakyat, sepertiperizinan, pertanahan, pembiayaan,infrastruktur dan energi, perpajakan/retribusi, teknik, teknologi dan bahanbangunan lokal/strategis, kemampuankonsumen, dan peraturan perundang-undangan.

Tantangan yang dihadapi Ke-menpera

Diakui bahwa banyak hal positifyang dicapai Kemenpera antara laindalam pengelolaan keuangan publik

sebagaimana tercermin dalam au-dit BPK dengan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) selama 5 tahunberturut-turut. Sukses penyelenggara-an APMCHUD juga merupakan ca-

paian tersendiri yang patut menda-pat apresiasi. Langkah awal ReformasiBirokrasi di lingkungan Kemenperajuga telah membuahkan hasil, teru-tama keterlibatan hampir semua peja-bat dan staf untuk langkah inside out-nya. Telah banyak yang dilakukan danterakhir terbitnya UU PKP ini yangjuga merupakan kerja bersama (co-

production). Dengan kata lain, UU inisudah mencerminkan good governance

itu sendiri. Tinggal, kini bagaimanaaturan pelaksanaannya dapat diaturdalam PP, Permen, Perda, dan lain-lain. Langkah berikutnya ini menjaditantangan bersama semua pihak.

Meski demikian, masih ada bebe-rapa penyelenggaraan tugas dan fung-si Kemenpera belum mencapai kinerjayang diharapkan. Hal ini didasarkanpada beberapa kenyataan, antara lain:

Dibidang kelembagaan dan or-a.

ganisasi masih ditemukannya:Tumpang tindih tugas antar unitkerja di lingkungan Kemenpera,ataupun dengan unit kerja lain dilingkungan Kementerian/Lemba-ga/Pemerintah Daerah lainnyasehingga perlu dilakukan penataan

Sumber: Template Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat.


18/6018

Wacana

organisasi Kemenpera.Belum tersusunnya Indikator Ki-nerja Utama Kemenpera hinggaunit kerja terendah.

Belum optimalnya ketatalak-b.sanaan (proses bisnis) denganmasih adanya:

Proses kegiatan yang tidak memi-liki Standar Operasional Prosedur(SOP), termasuk dalam penyedi-aan pelayanan publik.Belum optimalnya kinerja pe-layanan yang diberikan oleh apara-tur Kemenpera kepada pemangkukepentingan maupun pihak-pihak

terkait, termasuk didalamnya ke-tika melakukan fungsi fasilitasi pe-nyelenggaraan pemerintah daerah.

Tingkat esiensi, efektivitas, danproduktivitas birokrasi Kemen-pera belum menggunakan indika-tor kinerja yang terukur.

Tingkat transparansi dan akun-tabilitas birokrasi Kemenperamasih rendah.

Belum optimalnya pengelolaanc.

sumber daya manusia (SDM)yang ada dalam Kemenpera, un-tuk dapat mewujudkan pelayananprima tehadap pemangku kepen-tingan, sesuai fungsi dan peranKemenpera. Hal ini mencakup ke-seluruhan siklus pengelolaan sumberdaya aparatur, mulai dari rekruitmen,pengisian fungsi/jabatan dan ke-mampuan/kecakapan aparaturnya,termasuk tingkat disiplin dan etos

kerja sebagian aparatur Kemenpera.Kondisi Kemenpera yang diharap-

kan dalam jangka waktu 5 tahun men-datang tergambar dari Renstra Kemen-pera tahun 2010-2014 yang visinyaadalah: Setiap Keluarga Indonesiamenempati Rumah yang Layak Huni.Ini semua akan didukung dengan misiyang secara internal berupa optimalisa-si bidang kelembagaan dari organisasi,praktek ketatalaksanaan, dan pengelo-laan sumber daya manusia.

Peluang Kementerian Peru-mahan Rakyat

Peluang untuk menyempurnakandalam arti melengkapi UU PKP ini da-lam bentuk RPP, permenpera maupun

perda (Prop, Kab/kota) sudah terbuka.Ini harus secara positif dikembangkan,terutama karena kelebihan UU ini dariyang sebelumnya, antara lain sebagaiberikut: 1) Pembagian tugas dan we-

wenang pemerintah dalam pembinaandan operasionalisasi, melakukan lit-bang, sertikasi terhadap pelaku dankeahlian serta diklat akan meningkat-kan kapasitas dan posisi pemerintah ditingkat pusat. Sedangkan peran pemda

sebagaimana diamanatkan dalam PP38/2007 akan semakin jelas denganadanya pengaturan mengenai pem-binaan penyelenggaraan perumahandan kawasan permukiman; 2) Mem-bagi jenis dan bentuk rumah denganjelas sesuai dengan fungsi, peran dantanggung jawab penyelenggaraannyatermasuk kriteria teknisnya; 3) Mem-bagi bentuk penyelenggaraan pemba-ngunan perumahan maupun kawasanpermukiman di perkotaan maupun di

perdesaan secara spesik; 4) Pendana-an dan sistem pembiayaan pembangun-an perumahan yang berkelajutan; 5)Keberpihakan kepada MBR (pro poor);6) Infrastruktur (PSD-PU dan PSU);7) Insentif dan disinsentif; 8) Penye-diaan tanah; 9) Peran masyarakat; 10)Perlindungan konsumen; 11) Larangandan sanksi; dan sebagainya.

Saat ini adalah peluang yang sangatbagus untuk segera menyusun aturan

pelaksanaannya, mengingat Pasal 165Ayat 1, yang menyatakan paling lamadalam jangka 1 tahun harus telah diru-muskan peraturan pelaksanaannya, se-dangkan pada Ayat 2 yang menyatakanpaling lama dalam 2 tahun telah diben-tukbadan/lembagayang diamanatkanoleh undang-undang tersebut.

Beberapa pemikiran adalah seba-gai berikut:

Kegiatan1. penyusunan RPP seba-gai salah satu program Quick-

win RB Kemenpera (selain E-Proc, Kotak Layanan Pengaduandan FLPP).Kemitraan yang telah diuraikan2.sebelumnya perlu dituangkan da-

lam bentukpeta jalan (road map)pembangunan perumah an dankawasan permukiman antarpe-

mangku kepentingan (stake-holders), selain peta jalan yangsedang disusun Tim RB Kemen-pera. Peluang ini bisa dimanfaat-kan Kemenpera untuk mengambilinisiatif memulai.Upaya penyempurnaan aturan3.perundangan bisa dengan Regula-

tion Examination. Dengan terbitnyaUU PKP ini, bisa diusulkan mi-salnya penajaman PP 38/2007 danPP 41/2009. Dengan demikianRPP yang diamanatkan UU PKPini bisa selaras dengan PP yanglain dan demikian juga sebaliknya.Pembentukan4. badan/lembaga

yang diamanatkan oleh UU PKPini seiring dengan perkembanganKemenpera sendiri. Untuk pe-ningkatan Sinergitas PemerintahPusat-Daerah bisa memanfaatkanrencana Program DekonsentrasiLingkup Kementerian PerumahanRakyat. Berbagai kajian di lingkung-an Kemenpera antara lain Penyusun-an Pedoman Penguatan Kapa-sitas Kelembagaan Perumahandan Permukiman di Daerah jugabisa dipakai sebagai masukan.Untuk sinergitas Pembangunan5.antara Pusat dan Daerah, semuanya

perlu mengacu pada Pedoman Pe-rencanaan Kemenpera yang sedangdisusun, sehingga mengikuti siklusperencanaan secara Nasional sesuaiUU no 17Th 2003 tentang Keuang-an Negara dan UU No. 25 Th 2004tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (SPPN).

* Tenaga Ahli Sekretaris Kementerian PerumahanRakyat; Anggota Tim Verikasi RB Kemenpera;Anggota Pokja RPP UU PKP; dan Anggota De-wan Pakar the HUD Institute LPP3I.


19/6019

Good Corporate Governance(GCG) diperlukan untukmenyiapkan sistem dan struktur yang kuat sertakokoh bagi korporasi Indonesia. Sebagai suatu

sistem, GCG mengatur bagaimana korporasi diarahkandan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bis-nis secara akuntabel untuk mewujudkan nilai pemegangsaham dalam jangka panjang dengan tidak mengabai-kan kepentingan stakeholder lainnya. Sedangkan sebagaisuatu struktur, GCG memberikan kejelasan fungsi, hak,kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang

berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrolinternal dan eksternal yang efektif serta menciptakan ke-seimbangan internal (antar organ perusahaan) dan kese-imbangan eksternal (antar stakeholders)

Beberapa hal yang melandasi adanya GCG adalahadanya penyimpangan terhadap:

Penggunaan perusahaan sebagaia. vehicleuntuk menda-patkan dana murah dari masyarakat.Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.b.Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pri-c.badi.Keputusan bisnis yang diambil karenad. moral hazard.

Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam ke-e.giatan perusahaan.

Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.f.Perusahaan g. highly leveraged tidak mempertimbangkanservice capacity.Diversikasi dan ekspansi usaha yang tidak pruden-h.sial.Risiko tidak dikelola secara hati-hati.i.Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas.j.Mengapa Good Corporate Governance diperlukan?

Agar korporasi bisa melakukan pengelolaan secara :

Esien,

Kompetitif,Berkelanjutan,Keuntungan yang tinggi dan,Nilai yang optimum

Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam perbedaan antarakorporasi yang jelek dengan korporasi yang baik adalahsebagai berikut :

Korporasi yang jelek

Korporasi yang baik

Manfaat GCGKemanfaatan yang diperoleh dari suatu korporasi de-

ngan pengelolaan yang baik adalah sebagai berikut :Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah danbertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja

korporasi secara berkelanjutan.

Good Corporate Governance:

Suatu Tinjauan Pelaksanaan Korporasi yangBaik sebagai Refeksi dalam Good Governance

Edisi 3Tahun 2010

Oleh :Moch.Yusuf Hariagung*

Good People do not need laws to tell them to act responsibilitywhile bad people will fnd away around the laws (Plato).


20/6020

Wacana

Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yangbertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga me-ningkatkan nilai perusahaan (value of the rm).Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi se-hingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.

Memudahkan akses terhadap investasi domestik danasingMelindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntut-an hukumHal mendasar secara sederhana tentangGood Corporate

Governance (GCG) dapat dilihat dalam ilustrasi sebagaiberikut :

Pada intinya adalah melakukan apa yang ditulis, dan menulis-kan apa yang dilakukan.

Transparan yaitu korporasi harus menyediakan in-formasi yang material dan relevan dengan cara yangmudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepen-

tingan.Akuntabel yaitu korporasi harus dapat mepertang-gungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar.Kejelasan yaitu korporasi harus senantiasa memper-hatikan kepentingan pemegang saham dan pemangkukepentingan lainnya.Bertanggung jawab yaitu korporasi harus mematuhiperaturan perundang-undangan serta melaksanakantanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungandanKebebasan yaitu korporasi harus dikelola secara in-

dependen.

Implementasi GCGSebagai implementasi dari GCG telah dilakukan bebe-

rapa komitmen yang dilakukan pemerintah dengan BankIndonesia. Pada tahun 1999 telah dibentuk Komite Na-sional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)yang didasarkan pada Keputusan Menko Ekuin Nomor:KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukanKNKCG. Di sini, KNKCG diamanatkan untuk mener-bitkan pedoman GCG diIndonesia. Kemudian, pada 2004dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance(KNKG)

sebagai pengganti KNKCG. Penetapan ini didasarkanpada Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian No-mor: KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG ini terdiridari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.

Refeksi GCG terhadap Good Governance(GC)Reeksi terhadap korporasi yang baik bisa dipakai se-

bagai pembelajaran pada tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance), hal tersebut dapat dituangkan dalambeberapa kebijakan yang selalu mengutamakan kepen-tingan publik. Selain itu, mekanisme korporasi yang baikbisa dijadikan contoh untuk meningkatkan pelayananpublik, sebagaimana terjadi pada perusahaan-perusahaanmilik negara (BUMN). Pada pemerintahan, pola dan me-kanisme tentang ketepatan metode, kedisiplinan waktu,serta penempatan seseorang dalam jabatan sesuai kapa-

sitas dan pengalamannya akan memberikan nilai tambahdalam pengelolaan pemerintahan.

Peluang dan tantangangood governancebagi pemerintahIndonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya ma-nusia dalam kerangka yang tepat, sebagai peluang jumlahpegawai negeri sipil harus diarahkan pada merespon tan-tangan global untuk bertahan dan memperbaiki diri da-lam dinamika lingkungan yang selalu berubah. Sedangkantantangan kuat terhadap kesinambungan pegawai negerisipil adalah kemauan dan budaya untuk berubah, dari polayang sifatnya konvesional rutin menjadi pola yang sifatnyaberbasis hasil dan kemanfaatan. Satu hal yang perlu juga

disadari bahwa peningkatan kemampuan melalui updatingdata, updatinginformasi maupun kemampuan mengonver-si informasi dalam bentuk manajemen pengetahuan perludiletakkan sebagai pilar pemikiran utama.

Reformasi Birokrasi sebagai pilar dari perubahanmenujugood governanceharus disikapi secara proporsional,tidak serta merta perubahan rewardsebagai tujuan utama,namun harus dilandasi sikap berubah terhadap competetive-nesssuatu pengeloalaan yang terbaik dari suatu kementerianatau lembaga. Beberapa pengukuran kinerja kementerian/lembaga saat ini sudah berjalan dengan baik melalui La-

poran Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), mau-pun monitoring yang dialakukan oleh Unit Kerja Presi-den tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP-PPP), namun semangatnya perlu dirubah dari yangsifatnya reportingmenjadi competetiveness yang terbaik. Kedepan, diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusifmaupun lingkungan yang saling mendukung untuk meraihperubahan yang terbaik dalam sistem pengelolaan peme-rintahan yang adaptif, tansparan dan bertanggung jawab.

* Kepala Bagian Data dan Pelaporan, Biro Perencanaandan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat


21/60

Edisi 1Tahun 2011

21

Pengantar

M

emang untuk mencapai

cita-cita pemenuhan ke-

butuhan perumahan da-

lam permukiman perkotaan mau-

pun perdesaan yang layak huni tanpa

penyelenggaraannya secara tertib

pemerintahan tidak mungkin akan

tercapai.

Undang Undang Dasar 1945

Pasal 28 H Ayat 1 telah

mengamanatkan bahwa:

Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan bathin,

bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan se-

hat serta berhak memper-

oleh pelayanan kesehatan.

Amanat tersebut lebih

dipertegas lagi melalui Un-

dang Undang No. 39 Ta-

hun 1999 tentang Hak Asa-

si Manusia yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk

bertempat tinggal serta berkehidup-

an yang layak.

Dalam mewujudkan pembangun-

an perumahan dan permukiman

sangat tergantung pada masalah pe-

ata gunaan tanah , penatagunaan air

dan sumber daya lainnya disamping

dukungan prasarana dan sarana da-

lam satu kesatuan penataan ruang

wilayah perkotaan dan perdesaan.

Undang Undang No. 5 Tahun

1960 tentang Pokok Pokok Agraria

telah mengatur hak-hak atas tanah

seperti hak milik, hak guna usaha. hak

guna bangunan, hak pakai/pengelo-

laan, hak sewa, dan hak-hak lainnya

yang berkaitan dengan persediaan ta-

nah, penggunaan tanah, pembebasan

tanah termasuk bagi pembangunan

perumahan dan permukiman.

Berbagai pengaturan atas hak hak

tersebut sangat strategis dalam pe-

nyelenggaraan pembangunan peru-

mahan dan permukiman. Pemerintah

harus melihat tanah sebagai aset atas

segala potensi perubahan nilai tanah.

Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang

berbunyi; Bumi dan ruang angkasa

beserta segala isinya dikuasai Negara

untuk sebesar besar kemakmuran

rakyat. Jadi secara hukum Negara

mempunyai kekuatan untuk meng-

atur atas hak hak tersebut sejauh un-

tuk sebesar besarnya kesejahteraan

masyarakat termasuk bagi penyeleng-

garaan pembangunan perumahan

dan permukiman.

Dalam pelaksanaannya pemba-

ngunan perumahan di suatu wilayah

dan atau kawasan perumahan dalam

permukiman perkotaan dan perde-

saan secara hukum harus terikat pula

kepada Undang Undang No.26 Ta-

hun 2007 tentang Penataan Ruang,

Undang Undang No.28 Tahun

2002 tentang Bangunan

Gedung, Undang Undang

No 32 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Daerah, Un-

dang Undang No.32 Tahun

2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkung-

an Hidup, serta Undang

Undang lainnya yang terkait

disamping pelaksanaan Un-

dang Undang No.1 Tahun

2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman

serta Undang Undang no.16

Tahun 1985 tentang Rumah Susun

yang pada saat ini sedang dalam pro-

ses revisi yang seharusnya merupa-

kan satu kesatuan tertib hukum da-

lam pembangunan perumahan dan

permukiman.

Kondisi Objektif Pelaksanaan

Tertib Tata Kelola Pemerintahan

yang baik di Bidang Perumahan

dan Permukiman.

Sejak Kongres Perumahan Rakyat

Tertib Pemerintahan dalam Penyelenggaraan

Perumahan dan PermukimanDr. Ir Aca Sugandhy M.Sc*

Ketua Umum Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I)

SUMBER FOTO: KEMENPERA


22/6022

Wacana

pada tahun 1950 sebenarnya Peme-

rintah telah membuat keputusan

politik yang jelas mengenai sangat

pentingnya upaya pemenuhan kebu-

tuhan perumahan bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dimana

dalam penyelenggaraannya baik di

tingkat pusat maupun di daerah ha-

rus dilakukan dengan adanya kelem-

bagaan yang dapat melakukan pelak-

sanaan pembangunan perumahan

secara tertib baik secara sik, teknis

penggunaan bahan bangunan dan

pendanaannya yang memadai guna

terwujudnya cita-cita kebutuhan pe-

rumahan rakyat dari tahun ketahun.

Yang menjadi pertanyaan dan

persoalan besar sampai dengan saat

ini adalah apakah kita telah menye-

lenggarakan pembangunan perumah-

an dalam permukiman perkotaan dan

perdesaan secara tertib dengan tata

kelola pemerintahan yang baik (good

governance)?

Kalau melihat dari perkembangan

sejak 60 tahun yang lalu dan kondisi

jumlah dan kualitas rumah, perumah-

an dan permukiman perkotaan dan

perdesaan rasa rasanya belum terlak-

sana. Karena dari sudut jumlah untuk

pemenuhan kebutuhan tempat ting-

gal yang merupakan hak setiap warga

Negara masih jauh tertinggal; dan

banyaknya kawasan perumahan yang

menjurus kepada ketidak layakan un-

tuk dihuni. Disamping itu telah ba-

nyak ditinggalkannya pula pengguna-

an bahan bangunan setempat yang

dapat memberikan dampak berganda

bagi kesempatan kerja dan industri

disamping untuk mengangkat ke-

khasan arsitektur masing masing dae-

rah sebagai jati diri kebudayaan se-

tempat yang di masa mendatang dapat

menjadi aset pariwisata budaya.

Tantangan Untuk Menerapkan

Prinsip Good Governance

Mempertimbangkan kondisi ob-

jektif tersebut tentunya ke masa de-

pan menjadi tantangan untuk melaku-

kan reformasi dalam penyelenggaraan

perumahan dan permukiman secara

tata kelola pemerintahan yang baik.

Kita mengetahui dan sangat sa-

dar bahwa untuk melaksanakan tata

kelola pemerintahan yang baik ter-

masuk untuk penyelenggaraan pe-

rumahan dan permukiman harus

melaksanakan prinsip :

1. keterbukaan informasi dalam

proses pembangunannya yang

menyangkut antara lain penye-

diaan tanah, harga tanah, harga

rumah, pendanaan, aspek teknis,

sosiologis maupun ekologis.

2. kepedulian lembaga-lembaga pe-

merintah, dunia usaha, badan

hukum, perguruan tinggi, serta

masyarakat umum, yang berke-

cimpung dalam bidang peru-

mahan dan permukiman baik

ditingkat pusat maupun daerah

untuk bersinergi dan mau tertib

dalam melakukan pembangunan

perumahan dan permukiman se-

suai amanat perundang-undangan

yang berlaku.

3. partisipasi masyarakat untuk turut

serta secara aktif dalam penye-

lenggaraan pembangunan peru-

mahan dalam permukiman perko-

taan dan perdesaan secara tertib

hukum, adminstratif, sik, teknis

sosiologis dan ekologis; Bagi ter-

capainya cita cita kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.

4. adanya konsensus dari semua para

pemrakarsa dibidang perumahan

dan permukiman untuk mewu-

judkan pemenuhan kebutuhan

jumlah rumah dalam kawasan pe-

rumahan, di permukiman perko-

taan dan perdesaan dari waktu

kewaktu yang layak huni secara

berkeadilan/kesetaraan, efektif

dan esien dalam penggunaan

sumber daya yang ada disetem-

pa;, tegaknya supremasi hukum

bagi setiap warga Negara untuk

memperoleh tempat tinggal se-

suai perundang undangan yang

berlaku; serta akuntabilitas dari

semua pihak untuk terselengga-

ranya pembangunan perumahan

dan permukiman secara tertib

tata kelola pemerintahan baik di-

pusat maupun di daerah sebagai

urusan wajibnya.

Agar tidak mengulang sejarah 60

tahun kebelakang dimana amanat

kesepakatan politik dari Kongres Pe-

rumahan Rakyat yang telah menga-

rahkan tertib penyelenggaraan pem-

bangunan perumahan rakyat serta

visi strategisnya tentang keberadaan



23/60

Edisi 1Tahun 2011

23

kelembagaan perumahan di pusat

dan daerah serta pentingnya pem-

binaan teknis, ekonomis, sosiologis,

dan ekologis dalam pembangunan

serta pengembangan bangunan se-

tempat namun dalam pelaksanaan-

nya tidak konsisten, tidak efektif

serta esien Dan hanya terbatas pada

pencapaian target pembangunan pe-

rumahan formal, swadaya, rumah

tapak atau rumah susun yang dalam

pemanfaatannya salah sasaran dan

bahkan banyak juga tidak atau belum

dimanfaatkan karena kurangnya ke-

terlibatan masyarakat dan bahkan be-

lum adanya kelengkapan sarana dan

prasarana dasar seperti air, listrik ser-

ta sarana dan prasarana umum lain-

nya dalam satu kesatuan lingkungan

dan atau kawasan perumahan.

Kemasa depan diharapkan prinsip

GOOD GOVERNANCE tidak ha-

nya menjadi wacana sebatas good..

goodsaja tanpa dikembangkan perang-

kat pelaksanaanya. Yang hasilnya

akan percuma saja (bussiness as usual).

Seperti antara lain: persoalan BACK-

LOG dari tahun ke tahun, kawasan

perumahan dan permukiman ku-

muh meningkat, ketimpanganantara

tempat tinggal komersial bagi yang

berpendapatan menengah keatas

dan kebutuhan tempat tinggal bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) tetap berjalan terus.

Konsep hunian berimbang yang

diamanatkan undang undang belum

terlaksana dalam satu kesatuan ling-

kungan dan atau kawasan perumah-

an berdasarkan rencana tata ruang

karena perbedaan kepentingan dalam

hal perhitungan keuntungan ekono-

mi, dan pertimbangan perbedaan

strata sosial dan masalah pertanahan

serta sistem pembiayaan yang belum

melaksanakan subsidi silang antara

keuntungan ekonomi yang diper-

oleh terhadap tujuan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh.

Saran

Untuk itu maka bagi pelaksanaan

prinsip tata kelola pembangunan pe-

rumahan dan permukiman yang baik

tersebut perlu dikembangkan indika-

tor pencapaiannya antara lain dengan

rencana aksi sebagai berikut

1. Target penguatan kelembagaan

perumahan dan permukiman di

pusat dan daerah yang merupa-

kan bagian yang strategis dan

menentukan dalam penyeleng-

garaan dan pembinaan pemba-

ngunan baik secara sik, teknis,

administratif, ekonomis, sosiolo-

gis maupun ekologis,

2. Penyelesaian segera Peraturan pe-

laksanaan dari perundang undang-

an yang berlaku serta pedoman

NSPM bagi penegakan hukum

pembangunan perumahan di per-

mukiman perkotaan dan perdesaan

3. Target pembinaan dunia usaha

dan badan hukum lainnya seba-

gai mitra untuk konsensus me-

nyelengarakan pembangunan

perumahan dan permukiman

sesuai amanat Undang Undang

yang dituangkan dalam Kebijakan

dan Strategi Pembangunan Peru-

mahan dan Permukiman jangka

pendek, menengah dan jangka

panjang, dengan skala prioritas

berbasis kawasan .

4. Target pengadaan informasi statis-

tik perumahan dan permukiman

dan transparansi target jumlah

dan sumber pendanaan untuk

dapat diakses.

5. Pembinaan kapasisitas dunia usa-

ha, badan hukum lainnya serta

masyarakat sipil/madani untuk

berpartisipasi dalam penyeleng-

garaan pembangunan perumahan

dan permukiman Indonesia se-

cara tertib hukum.

Harapan

Adanya kelembagaan perumahan

dan permukiman secara operasio-

nal di pusat dan daerah adalah kunci

bagi terlaksanaanya tertib tata kelola

dan baiknya penyelenggaraan pe-

rumahan dan permukiman Indone-

sia sesuai amanat Undang Undang

Dasar Tahun 1945, Undang Undang

Tentang HAM, dan Undang Undang

tentang Pemerintahan Daerah yang

secara hukum jelas mengikat semua

pihak untuk bertanggung jawab.

Karenanya keberadaan kelembagaan

secara konsisten, sistemik, esien

dan efektif tidak bisa ditunda tunda

lagi dengan berbagai alasan apapun.



24/6024

Liputan

Pada awal tahun 2011 yaitu pada tanggal 17-19

Januari 2011, Kemenpera mengadakan Rapat

Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (Raker-

pera) yang bertemakan Memantapkan Good Governance

Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rakerpera diadakan dengan maksud sebagai forum koor-

dinasi bagi unit kerja di lingkungan Kemenpera dalam

rangka meningkatkan esiensi dan efektitas pelaksa-

naan program dan kegiatan pembangunan perumahan

dan kawasan permukiman dan diselenggarakan di Hotel

Mercure, Ancol, Jakarta.

Sebelum resmi dibuka, terlebih dulu dilakukan juga

Penandatangan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor

01/SKB/M/2011 dan Nomor MoU-37/ K/D2/2011

tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang

baik di Lingkungan Kemenpera antara Kemenpera

dengan BPKP. Nota kesepahaman ini tentunya sejalan

dengan komitmen Kemenpera dalam mewujudkan

good governancesesuai dengan tema yang diangkat dalam

Rakepera tersebut.

Melalui Rakerpera ini, Kemenpera melakukan

evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan

Kemenpera pada tahun 2010. Selain itu, Kemenpera

juga mencoba mengukur serta esiensi dan efektivitas

dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Raker

yang dibuka oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat,

Suharso Monoarfa ini juga berusaha untuk menjaring isu

dan permasalahan terkini, baik yang terkait dengan hasil

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman sampai tahun 2010, maupun rencana ke

depan dalam rangka menyelesaikan RPJMN dan Renstra

Kemenpera Tahun 2010-2014.

Dalam pembukaan Rakerpera tersebut, terdapat

beberapa poin penting yang disampaikan oleh Menteri

Negara Perumahan Rakyat. Menyambut telah diundang-

kannya UU Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Suharso Monoarfa menekankan bahwa undang-undang

tersebut harus dipelajari dan ditindaklanjuti baik da-

lam peraturan turunan maupun pelaksanaan program

Kemenpera. Selain itu, Suharso Monoarfa juga menyam-

paikan mengenai perlunya review data-data permukiman,

evaluasi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang

diraih Kemenpera, land banking, serta pemanfaatan asset

back securities. Tak lupa, Suharso Monoarfa juga berpesan

agar semua unit kerja harus bisa memahami kontribusi

Kemenpera dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus

menyumbang perekonomian negara.

Rakepera yang berlangsung selama 3 hari ini diisi

dengan paparan eksternal yaitu dari BPKP dan Men

PAN RB serta paparan pencapaian unit-unit kerja di

Kemenpera sebagai sarana evaluasi internal. Dalam

Rakerpera diadakan juga diskusi kelompok secara paralel

yang terdiri atas 5 kelompok. Melalui diskusi kelompok

tersebut, para pejabat Kemenpera berbaur untuk mem-

bahas isu strategis terkait perumahan dan permukiman

untuk ditindaklanjuti. Hasil pembahasan tersebut kemu-

dian dirumuskan menjadi rencana aksi Kemenpera yang

disepakati bersama pada hari ketiga Rakerpera.

Menutup acara Rakepera pada hari ketiga, terdapat

Good Governance. Media Komunikasi Komunitas Perumahan 'INFORUM' Edisi 1 tahun 2011

Documents