Good Corporate Governance Manual Pedoman Tata Kelola ... · Good Corporate Governance Manual Pedoman Tata Kelola Perusahaan Page 3 of 99 Prinsip-prinsip dasar OECD mengenai tata kelola

Good Corporate Governance Manual Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Page 1 of 99

Chapter 1

INTRODUCTION Background Awareness of corporate governance and its essential role in global economy has grown significantly. Indonesia’s banking crisis that broke out at the closing of 1997 was not merely caused by economic crisis, but more on lack of good corporate governance and the underlying ethics. Therefore, efforts to recover the trust to the banking sector, through restructure and recap measures, will have long lasting impacts if so done with three other measures: (i) compliance to the prudential practice; (ii) implementation of good corporate governance; and (iii) effective supervision by the banking regulatory authority.

Stock exchanges and regulators around the world are increasingly set standards or codes of best practice for corporate governance. Moreover, investors are beginning to review more systematically a company’s corporate governance practices as part of the investment decision-making processes.

Bab 1

PENDAHULUAN Latar Belakang Kesadaran mengenai tata kelola perusahaan dan perannya yang sangat esensial dalam ekonomi global telah tumbuh secara signifikan. Krisis perbankan di Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1997 bukan hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, melainkan lebih karena disebabkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan dan etika yang mendasari-nya. Oleh karenanya, usaha untuk mengembalikan kepercayaan pada sektor perbankan melalui pelaksanaan restrukturisasi dan rekapitalisasi akan menghasilkan dampak jangka panjang jika saja dilakukan dengan penerapan tiga hal lainya: (i) kepatuhan pada praktek kehati-hatian; (ii) implementasi tata kelola perusahaan; dan (iii) supervisi yang efektif dari otoritas regulator perbankan. Semakin hari semakin banyak bursa saham dan regulator di seluruh dunia menetapkan standar-standar atau peraturan-peraturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan terbaik. Selain itu, para investor dengan lebih sistematis mulai meninjau kembali praktek-praktek tata kelola perusahaan sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan investasi.


Page 2 of 99

The implementation of good corporate governance is imperative for building the trusts of public as well as the international community, an absolute necessity for banks to develop and grow. Therefore, Bank for International Settlement, an entity that continues to study the prudence principles that bank should adhere to, have issued its good corporate governance (GCG) guidelines to be implemented by banks around the world. Similar guidelines have also been issued by some other international organizations.

There is no one model of corporate governance that works in all countries and all companies. Indeed, there exist many different codes of “best practices” that take into account differing legislation, board structures and business practices in individual countries. However, there are standards that can apply across aboard range of legal, political, and economic environments. With this in mind, the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance to the OECD has articulated a set of core principles of corporate governance practices that bind the relationship among shareholders, corporate managements and stakeholder in connection with the rights and obligations of each party.

Implementasi tata kelola perusahaan sangat krusial diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan komunitas internasional, dan merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi dunia perbankan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya, Bank for International Settlement, suatu lembaga yang terus menerus mempelajari prinsip-prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh bank, telah mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk diimplementasikan oleh bank-bank di seluruh dunia. Pedoman serupa juga telah dikeluarkan oleh beberapa organisasi internasional lainnya. Tidak ada satupun model tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan di semua negara dan semua perusahaan. Pada kenyataannya, terdapat banyak peraturan berbeda mengenai “praktek terbaik” yang menimbang tatanan hukum yang berbeda, struktur dewan komisaris dan direksi dan praktek bisnis di masing-masing negara. Meskipun demikian, terdapat standar-standar yang dapat diterapkan menyeluruh lingkungan hukum, politik, dan ekonomi. Dengan memperhatikan hal tersebut, Business Sector Advisory Group on Corporate Governance to the OECD telah menetapkan serangkaian prinsip dasar mengenai praktek-praktek tata kelola perusahaan yang mengikat hubungan antara para pemegang saham, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.


Page 3 of 99

Prinsip-prinsip dasar OECD mengenai tata kelola perusahaan yang baik (“GCG”) adalah: Transparency, which aims to

achieve the bank disclosure of information in a clear, accurate and timely manner;

Accountability, which defines the

different privileges, roles, obligations, authorizations and responsibilities of shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other stakeholders;

Responsibility, which reflects the

bank’s commitment for compliance to all the applicable laws and regulations and in all activities conducted will act as a good corporate citizen;

Fairness, which seek protects the

interest of stakeholders firmly and consistently. Focusing on fairness and equality to mankind while maintaining mutual respects to others. Stakeholders are parties which have interests in the relevant company;

Bank is an essential component in the economy of a country. Banks finance commercial enterprises, provide major financial services and have access to state’s system of payment. Banks are also expected to disburse loans and provide liquidity during difficult conditions.

The OECD’s core principles of good corporate governance (“GCG”) are: Transparansi, yang ditujukan

agar Bank melakukan keterbukaan informasi yang jelas, akurat dan tepat waktu;

Akuntabilitas, yang mengidenti-

fikasikan berbagai hak privilege, peran, kewajiban, otorisasi, dan tanggung jawab para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan para pemangku kepentingan lainya;

Tanggungjawab, yang

mencerminkan komitmen bank atas kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalam semua kegiatan yang dilakukan akan bertindak sebagai perusahaan yang baik;

Keadilan, yang melindungi

kepentingan para stakeholder secara tegas dan konsisten. Menitikberatkan pada keadilan dan kesamarataan kepada semua orang dan memelihara sifat saling menghormati antar sesama. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan bersangkutan;

Bank adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Bank membiayai usaha-usaha komersial, menyediakan layanan keuangan yang utama dan memiliki akses ke sistem pembayaran negara. Bank juga diharapkan dapat memberikan pinjaman dan menyediakan likuiditas dalam situasi yang sulit.


Page 4 of 99

The importance of banking sector in the economy of a country is reflected by the fact that banking sector is, universally, a tightly regulated sector and banks have access to government safety net. Basel committee emphasizes on the importance of banks to put in place operating strategy and develop accountability in the implementation of corporate strategy. Furthermore, transparency of information associated with factual conditions, decision making and corporate actions from the integral part in connection with such accountability which allows market players to have such sufficient information to evaluate the efficacy of bank’s management in performing banking business. Practice indicates that bank oversight will not function sufficiently in the absence of GCG. This made bank oversight in Indonesia become even more important in order to ensue that GCG is effectively in place in each bank. Experience in bank oversight underlines the importance of responsibility and accountability and the check and balance mechanism in banking operation. Simply put, an effective GCG will simplify the works of internal control and bank oversight. GCG may provide substantial contribution to the occupational collaboration between management and bank oversight.

Pentingnya sektor perbankan dalam perekonomian suatu negara tercermin dalam kenyataan bahwa sektor perbankan, secara universal, merupakan suatu sektor yang diatur dengan ketat dan memiliki akses ke dalam jaringan keselamatan pemerintah. Komite Basel menegaskan pentingnya bank untuk menerapkan strategi pengoperasian dan mengembangkan akuntabilitas dalam implementasi strategi perusahaan. Selanjutnya, transparansi informasi yang berhubungan dengan kondisi faktual, pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan adalah bagian integral yang berhubungan dengan akunta-bilitas dan yang memudahkan para pelaku pasar untuk memiliki informasi cukup agar dapat mengevaluasi efektivitas manajemen suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Praktek yang terjadi mengindikasikan bahwa pengawasan bank tidak akan berfungsi sewajarnya tanpa keberadaan GCG. Hal ini membuat pengawasan bank di Indonesia menjadi penting perannya guna memastikan bahwa GCG berlaku efektif pada setiap bank. Pengalaman dalam pengawasan bank menggaris-bawahi pentingnya tanggungjawab dan akuntabilitas dan mekanisme pengecekan dan pengimbangan dalam pengoperasian bank. Sederhananya, suatu GCG yang efektif akan menyederhanakan pekerjaan pengendalian intern dan perhatian khusus bank. GCG dapat memberikan kontribusi substansial kepada kolaborasi usaha antara manajemen dan perhatian khusus bank.


Page 5 of 99

Purpose and Objective The purpose an objective of this Good Corporate Governance Manual is for it to serve as practical guide and reference for all components at all levels within Bank Danamon in implementing good corporate governance through the following: Establishing strategic objectives

and a set of corporate values that are communicated and implemented throughout the organization;

Setting clear lines of responsibility

and accountability of organs of the company;

Setting the guidelines for the

application of Bank’s standard ethical; values, objectives, strategy, and control environment;

Providing guidelines for strong

internal control system, including the internal and external audit functions, with risk management and compliance functions independent of business lines, and with the checks and balances mechanism in place;

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Pedoman Tata kelola Perusahaan ini adalah untuk digunakan sebagai petunjuk dan rujukan praktis bagi semua komponen di semua tingkatan dalam Bank Danamon dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik melalui hal-hal berikut ini: Menetapkan tujuan strategis dan

serangkaian nilai perusahaan yang dikomunikasikan dan diimplementasikan diseluruh organisasi perusahaan;

Menetapkan batasan-batasan

tanggungjawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ-organ dalam perusahaan;

Menetapkan pedoman untuk

aplikasi standar etika Bank; nilai-nilai, tujuan, strategi, dan lingkungan pengawasan Bank;

Menyediakan pedoman sistem

pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi audit internal dan eksternal, dengan fungsi manajemen resiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis, dan dengan penerapan mekanisme checks and balances yang sesuai;


Page 6 of 99

Providing guidelines for special monitoring of risk exposures, where conflicts of interest may occur, includes business relations with affiliated banks, shareholders, directors, commissioners and senior management officers

All those described above are intended to achieve the following: optimize corporate values to

shareholders through improved transparency, accountability, responsibility, integrity and fairness, in order to help the company achieve better competitiveness at both national and international levels, and through creation of environment which is conducive for investments;

encourage professional,

transparent and efficient management of the organization, as well as empowering the functions and improving impartiality of Board of Commissioners, Board of Directors and General Meeting of Shareholders;

Encourage shareholders, members

of the Board of Commissioners and Board of Directors, in the course of making decisions and actions, to apply high morale values and compliance with all applicable statutory regulations and awareness of the company’s social duties toward stakeholders.

Menyediakan petunjuk pemantauan khusus atas resiko-resiko, dimana terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, termasuk hubungan bisnis dengan afiliasi Bank, para pemegang saham, para direktur, komisaris dan pejabat senior manajemen.

Semua yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk mencapai hal-hal berikut ini: mengoptimalkan nilai-nilai

perusahaan kepada para pemegang saham melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, integritas dan keadilan yang ditingkatkan, untuk membantu perusahaan mencapai tingkat kompetisi yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional, dan melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi;

Meningkatkan manajemen

organisasi yang lebih profesional, transparan dan efisien, serta memperkuat semua fungsi dan meningkatkan sifat tidak berpihak Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Para Pemegang Saham;

Mendorong para pemegang saham,

para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dalam pengambilan keputusan dan tindakan, untuk menerapkan nilai moral yang tinggi dan ketaatan pada semua peraturan perundangan serta kesadaran mengenai tugas sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.


Page 7 of 99

Chapter 2 CORPORATE GOVERNANCE

REGIME

Bank Danamon acknowledges corporate governance legal regime that includes the Company Law and regulations issued by capital market law (Bapepam) as follow:

Bab 2 REZIM TATA KELOLA

PERUSAHAAN Bank Danamon mengakui rezim hukum tata kelola perusahaan yang mencakup Peraturan Perundangan Perusahaan uang dikeluarkan dalam undang-undang pasar modal (Bapepam) sebagai berikut:

Company Law / UUPT

Capital Market Law / UUPM

GCG Code Kode GCG

Conflict of Interest Benturan Kepenting

an

Disclosure/ Transparency Keterbukaan/ Transparansi

Insider Trading

Transaksi yang

melibatkan Orang Dalam

Material Transac-

tion Transaksi Material

Committees

Komite-komite

Right of Share- holders Hak Pe-megang Saham

KYC Pengenalan Nasabah Chinese Wall

Chinesse Wall Money Laundry Pencucian Uang


Page 8 of 99

Further, Bank Indonesia indicates that the governance regime can be summarized as follow:

Selanjutnya Bank Indonesia mengemukakan bahwa rezim tata kelola ini dapat diringkas sebagai berikut:

Governance Structure

Struktur

Tata Kelola

Governance Mechanism

Mekanisme Tata Kelola

Governance Outcomes

Hasil

Tata Kelola

PBI 2/27/2000 on Commercial bank mengenai Bank Umum PBI 5/25/PBI2003 on fit and proper test mengenai fit and proper test PBI 1/6/PBI/1999 assignment of Compliance Director and the implementation of SPFAIB mengenai penugasan Direktur Ketaatan serta implementasi SPFAIB SE No.3/32/DPNP On the relations between BI, public accountant and bank mengenai hubungan antara BI, akuntan publik dan bank

PBI 6/9/PBI/2004 monitoring follow up action and determination of bank status yang memantau tindakan follow-up dan penetapan status bank PBI 5/8/PBI/2003 on the implementation of risk management mengenai implementasi manajemen risiko PBI 6/25/PBI/205 on business plan of commercial bank mengenai rencana bisnis bank umum PBI 6/10/PBI/2004 on CAMELS mengenai CAMELS PBI 7/6/PBI/2005 on bank product transparent information and the usage of customer personal data mengenai informasi transparan produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah PBI 7/7/PBI/2005 on the resolution of customer complain mengenai resolusi keluhan nasabah PBI 8/4/PBI/2006 on good corporate governance mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik

PBI 7/50/PBI/2005 amendment of PBI 3/22/PBI/2001 on the transparency of bank financial condition sebagai amandemen dari PBI3/22/PBI/2001 mengenai transparansi kondisi keuangan bank PBI 7/8/PBI/2005 on debtor information system mengenai sistem informasi penghutang

Formatted: Swedish (Sweden)


Page 9 of 99

Chapter 3 VISION, MISSION AND VALUES

Vision Vision is direction to be achieved by the company in a long term. A clear vision will make everyone in the organization have similar state of mind in creating business strategy, determining targets, and in the way of accomplishing the determined targets. Bank Danamon Vision is “We Care and Enable Millions to Prosper”. Such Vision means that everyone in the company must have a sincere and honest consideration to all related parties, and help to facilitate all customers, employees, vendors, community and shareholders in everywhere, in achieving a financially, intellectually, and socially better living. Mission Bank Danamon aims to become

“The Leading Financial Institution in Indonesia” with a significant market presence;

A Customer Centric Organization

which covers all customer segments, each with a unique value proposition, centered on Sales and Service Excellence supported by World Class Technology; and

Bab 3 VISI, MISI DAN NILAI-NILAI

Visi Yang dimaksud dengan Visi adalah arah untuk dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Visi yang jelas akan membuat semua orang dalam suatu organisasi memiliki tingkat pemikiran yang sama dalam pembentukan strategi usaha, penetapan, dan pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut. Visi Bank Danamon dalam hal ini adalah “Kami Memperhatikan dan Memudahkan Jutaan orang dalam mencapai Kesejahteraan”. Dengan Visi ini berarti bahwa setiap orang dalam perusahaan harus memiliki pertimbangan yang tulus dan jujur terhadap semua pihak yang berhubungan, dan memfasilitasi semua nasabah, pegawai, pihak ketiga, komunitas dan pemegang saham di mana saja, dalam mencapai kehidupan finansial, intelektual dan sosial yang lebih baik. Misi Bank Danamon bertujuan

menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” dengan kemampuan yang diperhitungkan di bidangnya;

Organisasi yang berpusat pada

nasabah, yang mencakup semua segmen nasabah, masing-masing dengan nilai unik, berpusat pada Keunggulan Penjualan dan Layanan yang ditunjang oleh Teknologi Kelas Dunia; dan


Page 10 of 99

Bank Danamon aspires to be the

“Employer of Choice” and to be respected by our Customers, Employees, Shareholders, Regulators and the Community

Values The Company’s Values are guidance for our daily performance in carrying out duty and responsibility as Employee to achieve goals as stated in the Vision, Mission of the Company. The Values shall consist of: Care, means giving a sincere attention for common benefit and progress. The attention is reflected in real action among others are, being responsive to the roundabouts problems, finding and solving problems, listening and try to understand other people’s opinion, being sensitive to the needs of the stakeholder, anticipating potential problems. Honesty means holding on the truth. Such manner can be reflected in real action among others, behaving in a high integrity, speaking based on facts in an open and truthful manner, having the courage to reveal incorrectness, building trust without any hidden motives, having the courage to admit self fault and weaknesses.

Bank Danamon bertujuan menjadi

“Pilihan Tempat Bekerja” dan disegani oleh para Nasabah, Pegawai, Pemegang Saham, Regulator, dan Komunitas kami.

Nilai-Nilai Nilai-nilai perusahaan merupakan pedoman bagi kinerja kami sehari-hari dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab kami sebagai Pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Visi dan Misi perusahaan. Nilai-nilai ini terdiri dari: Perhatian, berarti memberi perhatian tulus untuk keuntungan dan kemajuan bersama. Perhatian ini direfleksikan dalam tindakan nyata, antara lain, menanggapi permasalahan yang terjadi, menemukan dan menyelesaikan permasalahan itu, mendengarkan dan mencoba memahami opini orang lain, sensitif terhadap kebutuhan para pemegang saham, mengantisipasi permasalahan potensial. Kejujuran, berarti memegang teguh kebenaran. Cara ini dapat direfleksikan dalam tindakan nyata antara lain, bertingkah-laku dengan integritas tinggi, berbicara atas dasar fakta dengan cara yang terbuka dan jujur, berani menunjukkan kesalahan, membina kepercayaan tanpa motif terselubung, berani mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri.


Page 11 of 99

Passion to Excel means always looking for the best way in performing the work by taking into account the potential risk to the company, without sacrificing the company’s reputation. The real actions related to the matter among others, never giving up in finding the best solutions, accomplishing the work in the best quality, following up and accomplishing problems solving, always trying to make a creative ideas toward the progress of the company, having the courage to make decisions by estimating the risk. Teamwork, Employee must realize that as a part of a team that always try to achieve the best result by taking advantage of variety as strength. The expected manners to realize this cooperation, appreciate differences as strength, create synergy by considering other people’s opinion to complement his mind, always ready to help, never let colleagues fail, think and act for a win-win solution. Disciplined Professionalism means acting by holding high the standard and highest ethic of our profession. Expected manners among others: leading by example, always learning and self updating, willing to face if something does not work properly and having the courage to fix it up, holding sense of responsibility.

Semangat untuk unggul, berarti terus menerus mencari cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan dengan mempertimbangkan resiko potensial bagi perusahaan, tanpa mengorbankan reputasi perusahaan. Tindakan nyata yang berhubungan dengan hal ini antara lain adalah, tidak pernah menyerah dalam mencari solusi terbaik, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik, menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan, selalu mencoba mengemukakan gagasan terbaik untuk kemajuan perusahaan, berani mengambil keputusan dengan mengestimasikan resikonya. Kerjasama, dalam mana para Pegawai harus menyadari bahwa sebagai bagian dari suatu kelompok yang selalu mencoba mencapai hasil terbaik dengan mengambil keaneka-ragaman sebagai suatu kekuatan. Cara-cara yang diharapkan dapat terealisasikan adalah, menerima perbedaan sebagai suatu kekuatan, menciptakan sinergi dengan mempertimbangkan pendapat orang lain untuk melengkapi pemikiran sendiri, selalu siap membantu, tidak pernah membuat rekan kerja gagal, berpikir dan bertindak untuk mencapai solusi win-win. Profesionalisme berdisiplin, berarti bertindak dengan berpegang teguh pada standar dan etika tertinggi profesi kita. Cara-cara yang diharap-kan antara lain adalah: memimpin dengan memberi contoh, selalu belajar dan memajukan diri sendiri, berani menghadapi problema dan berani menyelesaikannya, memiliki rasa tanggungjawab.


Page 12 of 99

Chapter 4 BANK DANAMON GOVERNANCE

PRINCIPLE

The fast development of banking industry is usually accompanied by the banking business activities which become more complex and may result in the increase of bank risk exposures. Good corporate governance in banking industry has become more important for this moment as well as the future, taking into account that the risks and challenges faced by banking industries will increase. In upgrading Bank’s performance, protecting the interests of the stakeholders and upgrading compliance with the regulations and the codes of conduct generally applicable to banking industries, Bank Danamon is under obligation to carry out its business activities with due observance of the principles of good corporate governance. The implementation of good corporate governance in Bank Danamon is founded on the six basic principles: First, Integrity, which aims to

have the Bank staffed with people with high integrity

Second, Transparency, namely

transparency in disclosing material and relevant information in the process of adopting decision.

Bab 4 PRINSIP TATA KELOLA BANK

DANAMON Perkembangan pesat dari industri perbankan biasanya diiringi oleh semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan dan dapat berakibat pada meningkatnya resiko yang dihadapi bank. Tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan telah menjadi semakin penting saat ini maupun di masa mendatang, dengan mempertimbangkan semua resiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan akan terus meningkat. Dalam memajukan kinerja perbankan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan ketaatan pada peraturan dan codes of conduct yang umumnya berlaku di industri perbankan, Bank Danamon berkewajiban melaksanakan semua kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Bank Danamon didasarkan atas enam prinsip dasar: Pertama, Integritas, yang

bertujuan agar Bank memiliki staf yang terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi.

Kedua, Transparansi, yaitu

transparansi dalam mengungkapkan informasi penting dan relevan dalam proses pengambilan keputusan.


Page 13 of 99

Third, Accountability, namely the

clarity of functions and accountability of the organs of the Bank so that the management thereof runs effectively.

Fourth, Responsibility, namely

the compatibility of the Bank management with the prevailing regulations and the principles of healthy bank management.

Fifth, Independency, namely

professional bank management without influence/pressure from any party whosoever.

Sixth, Fairness, namely fairness

and equality in satisfying the rights of the stakeholders which derive from agreements and the prevailing laws. In applying the aforesaid six basic principles, Bank Danamon gives due observance of various regulations and requirements and shall give due observance of any directives related to the implementation of good corporate governance.

In order to remedy and upgrade the quality of the implementation of good corporate governance, Bank Danamon is obliged to periodically conduct self assessment on the adequacy of its implementation of good corporate governance and make reports on the implementation so that, in case of minuses, necessary remedial actions can be taken immediately.

Ketiga, Akuntabilitas, yaitu

kejelasan fungsi dan akuntabilitas organ-organ Bank agar manajemen dapat berjalan dengan efektif.

Keempat, Tanggungjawab, yaitu

kompatibilitas manajemen Bank dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip manajemen bank yang sehat.

Kelima, Independensi, yaitu

manajemen bank yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Keenam, Keadilan, yaitu keadilan

dan kesama-rataan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengaplikasikan keenam prinsip mendasar di atas, Bank Danamon memperhatikan peraturan yang beraneka ragam dan persyaratan, dan akan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Bank Danamon berkewajiban untuk secara berkala melakukan penilaian diri sendiri mengenai kecukupan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dan membuat laporan mengenai implementasi tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran , tindakan perbaikan dapat dilakukan.


Page 14 of 99


Page 15 of 99

Chapter 5 CODE OF ETHICS

Purpose Code of Ethics is intended for the basic guideline and shall neither constitute detail description of all company’s policies nor operational procedure instruction. It expresses appropriateness/properness based on moral values and consideration related to integrity, inner feelings, self consciousness, professionalism, positive image which are expected to maintain the business continuity and goodwill of the company which eventually affect the Individual and Family. It is required for the management and employees as guidance to act and behave in performing their duties and responsibilities. Everyone, including management and employees must recognize, understand, comprehend and agree to apply this Code of Ethics as the basis for moral, manner and ethic to act and behave. Thus this Code of Ethics is made for the interest of everyone for the success and progress of Bank Danamon.

Bab 5 KODE ETIK

Tujuan Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan tidak mencakup gambaran mendetil dari semua kebijakan perusahaan maupun instruksi prosedur operasional. Kode Etik mengemukakan kelayakan atas dasar nilai moral dan pertimbangan yang berhubungan dengan integritas, perasaan hati, kesadaran diri sendiri, profesionalitas, gambaran positif yang diharapkan dapat mempertahankan kesinambungan usaha dan itikad baik dari perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi Individu dan Keluarganya. Kode Etik ini agar digunakan oleh manajemen dan para pegawai sebagai panduan untuk bertindak dan berkelakuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Setiap orang, termasuk manajemen dan para pegawai harus mengakui, memahami, mengerti dan menyetujui penerapan Kode Etik ini sebagai dasar moral, cara dan etika untuk bertindak dan berkelakuan. Oleh karenanya, Kode Etik ini dibuat demi kepentingan setiap orang dalam mencapai keberhasilan dan kemajuan Bank Danamon.


Page 16 of 99

Scope The Code of Ethics covers and provides basic guideline for all Bank Danamon employees to act and behave in conducting activities concerning with conflict of interest, relationship between employee and other parties, inter-employee relations, dealing with information, compliance with related regulation. Employee Obligation Each employee shall be obliged to: examine, understand, observe and

enforce the Code of Ethics; report to his/her immediate

supervisor or Working Unit Leader and or local HRD (Branch, Regional, or Head Office) on the occurrence of breach or attempt of breach of the Code of Ethics;

promote the Code of Ethics to fellow employees

Breach of Code of Ethics Any irregularities, failure or breach of the Code of Ethics shall, under the prevailing procedure and provision; causes a sanction imposed in accordance with the prevailing regulations and to a certain level, such a breach may lead to a Termination of Employment with or without warning.

Lingkup Kode Etik ini mencakup dan memberikan panduan dasar bagi semua pegawai Bank Danamon untuk berlaku dan bertindak dalam melaksanakan kegiatannya yang berhubungan dengan benturan kepentingan, hubungan antara pegawai dan pihak lain, hubungan antar pegawai, penanganan informasi, ,ketaatan pada peraturan yang relevan. Kewajiban Pegawai Masing-masing pegawai berkewajiban: mempelajari, memahami, mengob-

servasi dan memberlakukan Kode Etik;

melaporkan kepada atasan langsung atau Pimpinan Unit Kerjanya, dan atau HRD setempat (Cabang, Regional, atau Kantor Pusat) mengenai adanya pelang-garan atau upaya pelanggaran Kode Etik ini;

menyebarluaskan Kode Etik kepada rekan kerja

Pelanggaran Kode Etik Setiap ketidaksesuaian, kegagalan atau pelanggaran Kode Etik harus, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menyebabkan sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hingga tingkat tertentu, pelanggaran ini dapat mengakibatkan PHK dengan atau tanpa permberitahuan terlebih dulu.


Page 17 of 99

Employee, who is aware of any breach or attempt of breach of the Code of Ethics but fails to report the same, shall be deemed to have breached the Code of Ethics.

Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atau upaya pelanggaran Kode Etik namun tidak melaporkan hal tersebut, dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik ini.


Page 18 of 99

Chapter 6 SHAREHOLDERS

Rights of Shareholders Shareholders shall receive all necessary information prior to exercising their rights, and shall be able to exercise their rights through proper procedure. Shareholders, as owners of company, possess basic rights including the following: A right to participate in profit

sharing; A right both to attend and to vote

at general meeting of shareholders; A right to obtain relevant corporate

information in a timely and regular manner

As owners of the company, the basic rights of shareholders cannot be taken away or restricted even through the articles of incorporation, the general meeting of shareholders, or the decision of the Board of Directors. Shareholders may participate in the company’s profit sharing and hold residual claims, and also hold the right to attend the general meeting of shareholders and exercise their voting rights. Also, shareholders hold the right to obtain relevant information on the company to exercise their rights; and the company must faithfully provide necessary information unless otherwise such disclosure might be harmful to the company's competitiveness or adversely affect the price of its stock.

Bab 6 PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham Para pemegang saham wajib menerima semua informasi penting sebelum menerapkan hak mereka, dan dapat melakukan hak mereka melalui prosedur yang semestinya. Para pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan, memiliki hak-hak dasar yang mencakup : hak untuk berpartisipasi dalam

pembagian keuntungan; hak untuk menghadiri dan

menggunakan hak suara pada rapat umum pemegang saham;

Hak mendapatkan informasi perusahaan yang relevan dalam cara yang tepat waktu dan teratur.

Sebagai pemilik perusahaan, hak-hak mendasar para pemegang saham tidak dapat dihilangkan atau dibatasi bahkan melalui anggaran dasar, rapat umum para pemegang saham, atau keputusan Direksi. Para pemegag saham dapat berpartisipasi dalam pembagian keuntungan perusahaan dan memiliki hak menuntut atas sisa hasil usaha, dan juga berhak menghadiri rapat umum para pemegang saham serta melaksanakan hak menggunakan hak suara mereka. Selain itu, para pemegang saham juga berhak menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan untuk melaksanakan hak mereka, dan perusahaan harus selalu menyediakan informasi yang diperlukan kecuali apabila pengungkapan ini dapat mencederai kekuatan perusahaan atau berakibat buruk atas harga sahamnya.


Page 19 of 99

To protect rights of shareholders, the following matters which cause fundamental company changes and shareholder rights shall be decided at the general meeting of shareholders: Amendments to the articles of

incorporation; Divisions of responsibility among

board members; Winding up or dissolution of the

company; Mergers and acquisitions; Capital reduction; Dividend payment; Changes in the composition of BOC

and BOD, and others It is highly desirable that shareholders be allowed to make decisions directly on issues that carry weighty influence on the company’s very existence and the rights of shareholders. These are aside from those matters already specified for resolution at the general meeting of shareholders under the current related statutes. Resolutions from the general meeting of shareholders shall be made through transparent and fair proceedings. Also, shareholders shall receive sufficient prior notice including the time, location and agenda of the meeting; such time and location shall be set so as to allow maximum number of shareholder participation.

Untuk melindungi hak-hak para pemegang saham, hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan fundamental atas perusahaan dan hak para pemegang saham, agar diputuskan dalam rapat umum pemegang saham: Perubahan anggaran dasar; Pembagian tanggungjawab antara

anggota dewan; Pembubaran atau penutupan

perusahaan; Penggabungan dan akuisisi; Pengurangan modal; Pembayaran dividen; Perubahan komposisi Dewan

Komisaris dan Direksi, dan lainnya Sangat diharapkan agar para pemegang saham dapat diizinkan membuat keputusan secara langsung atas isu-isu yang sangat berpengaruh atas kelangsungan usaha perusahaan dan hak-hak para pemegang saham. Ini adalah tambahan pada hal-hal yang sudah ditentukan agar diputuskan dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan peraturan yang sekarang berlaku. Keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham harus dibuat dengan cara yang transparan dan adil. Di samping itu, para pemegang saham juga harus diberitahu sebelumnya mengenai waktu, lokasi, dan agenda rapat tersebut; waktu dan lokasi rapat harus ditetapkan demi memudahkan partisipasi maksimum para pemegang saham .


Page 20 of 99

Information shall be provided to shareholders so that sufficient review of the agenda may be made prior to the general meeting of shareholders. Previously, the amount and distribution method of information provided to shareholders was limited due to the burden placed on the company. It is, however, now possible that a company can provide large amounts of information at minimal cost through the internet and other electronic means; therefore sufficient information on the meeting’s agenda shall be provided to the shareholders. Shareholders may submit items for the meeting agenda to the board of directors; they may question and demand explanation on the agenda at the meeting. The company shall ensure that shareholders’ opinions are sufficiently reflected at the general meeting of shareholders. Aside from any intention to disrupt the order of the general meeting of shareholders or from asking repetitious or unjustified questions, the shareholder shall be given the full capacity to sufficiently question and gain explanations prior to resolution of the agenda. Shareholders shall be able to exercise their voting rights, either directly or indirectly, in the simplest manner possible.

Informasi harus diberikan kepada para pemegang saham agar dapat secukupnya mempelajari agenda rapat sebelum rapat umum para pemegang saham tersebut. Sebelumnya, jumlah dan cara distribusi informasi kepada para pemegang saham terbatas disebabkan oleh beban perusahaan yang berat. Namun, sekarang ini suatu perusahaan dimungkinkan memberikan informasi sebesar-besarnya dengan biaya minimal melalui internet dan alat elektronik lainnya; oleh karenanya, informasi secukupnya mengenai agenda rapat tersebut harus diberikan kepada para pemegang saham. Para pemegang saham dapat mengajukan hal-hal untuk dimasukkan ke dalam agenda rapat kepada Direksi; mereka juga dapat mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan mengenai agenda rapat tersebut. Perusahaan menjamin agar opini para pemegang saham dapat direfleksikan secukupnya dalam rapat umum pemegang saham. Kecuali bermaksud mengganggu jalannya rapat umum pemegang saham atau mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang atau mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dibenarkan, pemegang saham harus diberikan kapasitas penuh untuk dapat secukupnya mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan sebelum pengambilan keputusan agenda rapat. Para pemegang saham harus dapat melaksanakan hak suara mereka, baik secara langsung maupun tidak, dengan cara sesederhana mungkin.


Page 21 of 99

The exercise of voting rights, either through direct or indirect means, has the following two implications: The first regards the exercise of one’s voting right; the shareholder may exercise his voting right by participating, in person, in the general meeting of shareholders, or he may exercise his voting right indirectly through a proxy. The second regards the means of exercising the voting right; the shareholder may participate in the general meeting of shareholders and exercise his voting rights or may exercise his voting right through a ballot that is of written or electronic means. In light of the considerable development in electronic means of communication and the growing trend of foreign and minority shareholders, highly desired is that establishes voting methods to facilitate the exercise of voting rights by shareholders. Each shareholder shall have the right to obtain full explanation as well as accurate information regarding the procedure which governs the organization of General Meetings of Shareholders in order to enable shareholders to effectively participate in decision making on matters which affect the continued existence of the company as well as interests of shareholders.

Pelaksanaan hak suara, baik melalui cara langsung atau tidak langsung, memiliki dua implikasi sebagai berikut: yang pertama adalah mengenai pelaksanaan hak suara seseorang; di mana pemegang saham dapat melaksanakan hak suaranya dengan partisipasi langsung dalam rapat umum pemegang saham atau melalui pelaksanaan hak suaranya secara tidak langsung lewat seorang wakil. Yang kedua adalah mengenai cara pelaksanaan hak suara; di mana pemegang saham dapat berpartisipasi dalam rapat umum para pemegang saham dan melaksanakan hak suaranya atau dapat melaksanakan hak suaranya melalui surat suara tertulis atau elektronik. Sehubungan dengan perkembangan dalam komunikasi elektronik dan semakin bertumbuhnya kecenderungan para pemegang saham asing dan minoritas, sangatlah diperlukan suatu cara pelaksanaan hak suara yang memberi kemudahan kepada para pemegang saham untuk memberikan suara mereka. Masing-masing pemegang saham berhak mendapatkan penjelasan penuh dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang berlaku atas organisasi rapat umum pemegang saham untuk memudahkan para pemegang saham berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berpengaruh atas kelangsungan usaha perusahaan maupun kepentingan para pemegang saham.


Page 22 of 99

Equal Treatments to Shareholders Shareholders shall hold fair voting rights according to the type and number of shares possessed, and all shareholders shall equally be in possession of company information. Bank’s shareholders shall have the

right to be treated equally so that they can:

a) Cast votes and receive

dividends pari passu to the number held by each such shareholder;

b) Obtain full, accurate and timely

data and information; A shareholder shall have one vote

for each share held by it, and there shall be no violations against the basic rights of shareholders.

The current Commercial Code recognizes one vote for each share for all shareholders, and the voting right is one that is inherent to the shareholder, which, in principle, may not be restricted by any person. However, the voting right of any particular shareholder may be given some restrictions by law.

Perlakuan yang Adil Terhadap Para Pemegang Saham Para pemegang saham harus diberi hak suara yang adil sesuai dengan jenis dan jumlah saham yang mereka miliki, dan semua pemegang saham harus memiliki informasi yang sama tentang perusahaan. Para pemegang saham Bank

berhak diperlakukan sama sehingga mereka dapat:

a) memberikan suara mereka

dan menerima dividen pari passu dengan jumlah yang dimiliki masing-masing pemegang saham;

b) mendapatkan data dan informasi lengkap, akurat dan tepat waktu;

Seorang pemegang saham dapat

memberikan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya, dan tidak boleh ada pelanggaran pada hak dasar para pemegang saham ini.

Kode Komersial yang sekarang ada mengakui satu suara untuk setiap saham bagi semua pemegang saham, dan hak suara ini adalah suatu hak yang melekat bagi pemegang saham tersebut, yang, secara prinsip, tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Namun, hak suara setiap pemegang saham dapat dibatasi oleh undang-undang.


Page 23 of 99

Shareholders shall have the right to

receive full and complete information from the company and in timely manner, and that the company may not act discriminately against any shareholders, in favor of such other shareholders, in connection with such disclosure of information. Simply put, the company shall disclose information even to shareholders which are not present as well as to such other investors.

Shareholders shall be protected

from unfair conduct of insider trading and self dealing.

Shareholders’ Responsibilities Shareholders shall make every effort to exercise their voting rights. Controlling shareholders, aside from exercising their voting rights accorded to the shares possessed, shall take corresponding responsibility whereby they exercise influence over the corporate management. Controlling shareholders are

required to pass the fit and proper test conducted by Bank Indonesia, in accordance with the prevailing laws;

Para pemegang saham berhak

menerima informasi lengkap dan penuh dari perusahaan dan secara tepat waktu, dan perusahaan tidak dapat bertindak diskriminatif atas pemegang saham manapun, untuk kepentingan pemegang saham bersangkutan, sehubungan dengan pengungkapan informasi tersebut. Dengan kata lain, perusahaan wajib mengungkapkan informasi bahkan kepada pemegang saham yang tidak hadir dan kepada para investor lainnya sejenis.

Para pemegang saham harus

dilindungi terhadap tindakan tidak adil oleh para insider trading dan self dealing.

Tanggungjawab Para Pemegang Saham Para pemegang saham harus sejauh mungkin berusaha melaksanakan hak suara mereka. Para pemegang saham yang memegang kendali, di samping melaksanakan hak suara mereka yang diberikan oleh setiap saham yang dimiliki, harus memikul tanggungjawab sesuai dengan kepemilikannya sehubungan mereka memberikan pengaruh atas manajemen perusahaan. Para pemegang saham Pengendali

diharuskan lulus dalam fit and proper test yang ditetapkan Bank Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;


Page 24 of 99

Controlling shareholders are

required to meet Bank’s capital adequacy in the manner provided by laws. Shareholders which are unable to meet the required capital adequacy for the Bank will have to surrender their shareholding to such other parties which have the capacity to do so or otherwise shall agree for the Bank being merged into or acquired by such other bank;

Shareholders, understanding that

the exercise of their voting rights has bearing on the company management, shall make every effort to exercise their voting rights for the company’s best interests. The shareholders' exercise of voting rights is a freedom of choice. For the sound and transparent management of the company, however, a general shareholder must make every effort to exercise his given rights, such as taking serious interest in the company management and exercising their voting rights.

Controlling shareholders wielding

influence on the company management shall act in the best interests of the company and all its shareholders. For any action running counter to such, the controlling shareholders shall bear all corresponding responsibility.

Para pemegang saham pengendali

diharuskan memenuhi kecukupan modal Bank dalam cara yang ditetapkan undang-undang. Para pemegang saham yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini untuk Banknya harus menyerahkan saham yang dimilikinya kepada pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini atau harus secara lain menyetujui penggabungan Bank dengan atau diakuisisi oleh bank lain;

Para pemegang saham, dengan

memahami bahwa pelaksanaan hak suara mereka berpengaruh atas manajemen perusahaan, harus sejauh mungkin melaksanakan hak suara mereka untuk kepentingan perusahaan. Para pemegang saham bebas memilih pelaksanaan hak suara mereka. Namun, untuk suatu manajemen perusahaan yang sehat dan transparan, seorang pemegang saham umum harus berusaha melaksanakan semua hak yang diberikan kepadanya, seperti memperhatikan dengan seksama pelaksanaan manajemen perusahaan dan menerapkan hak suaranya.

Para pemegang saham yang

memegang kendali dan berpengaruh atas manajemen perusahaan harus bertindak untuk kepentingan perusahaan dan semua pemegang sahamnya. Untuk setiap tindakan yang bertentangan dengan hal ini, para pemegang saham pemegang


Page 25 of 99

The controlling shareholder is one,

regardless of his proportion of shareholding, who exercises de facto influence over major matters involving company management, such as appointment and dismissal of management. Therefore, controlling shareholders shall use their power to elect candidates to sit in Board of Commissioners and Board of Directors which have high integrity and competence in order to manage and control Bank soundly.

kendali harus memikul tanggungjawabnya.

Pemegang saham pengendali

adalah pihak, tanpa memandang proporsi pemilikan sahamnya, yang memiliki pengaruh de facto atas hal-hal penting yang mencakup manajemen perusahaan, seperti pengangkatan dan pemberhentian manajemen. Oleh karenanya, para pemegang saham pengendali harus menggunakan kekuasaan mereka dalam memilih para kandidat untuk menduduki posisi dalam Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi untuk dapat mengelola dan mengendalikan Bank dengan sehat.


Page 26 of 99

The responsibility of running the

company lies with its directors . In truth, however, it is difficult for such directors to completely reject the unequal power yielded by the controlling shareholder so long as he possesses influence over the selection of directors. Therefore, controlling shareholders - aside from exercising their voting rights on shares possessed from directly participating in the company management as directors - shall accept responsibilities for their power yielded, corresponding to the influence exercised on the company management.

Setiap intervensi dalam manajemen

oleh seorang pemegang saham pengendali yang berlawanan dengan kepentingan perusahaan, dapat dikendalikan melalui penguatan akuntabilitas manajerial para direktur dan menguatkan sistem direktur luarnya. Namun, mengenai pengaruh para pemegang saham pengendali atas manajemen perusahaan – di samping pelaksanaan hak suara mereka atau partisipasi langsung dalam manajemen perusahaan sebagai direktur, sangatlah penting agar yang berikut ini dapat dipahami dengan benar: tanggungjawab mereka adalah proporsional dengan pengaruh yang ada pada mereka.

Tanggungjawab mengoperasikan

perusahaan ada pada Direksi. Namun, sebenarnya, sulit bagi para direktur untuk menolak kekuasaan tak seimbang yang digunakan oleh pemegang saham pengendali selama mereka memiliki pengaruh atas seleksi para direktur. Oleh karenanya, para pemegang saham pengendali – di samping hak mereka untuk memberikan suara atas saham-saham yang mereka miliki karena partisipasi langsung dalam manajemen perusahaan sebagai direktur – wajib menerima tanggungjawab yang dibebankan atas mereka karena kekuasaan yang diberikan kepada mereka, terkait dengan pengaruh mereka atas manajemen perusahaan. .

Any unjustified intervention in

management by the controlling shareholder, contrary to the interests of the company, may be controlled through strengthening managerial accountability of directors and revitalizing the outside director system. However, for the controlling shareholders' influence on the company management - aside from exercising their voting rights or from directly participating in the company management as directors, it is of utmost importance that the following be understood: responsibilities they possess is proportional to their exercise of influence.


Page 27 of 99

Bank’s shareholders are prohibited from using Bank for their own personal interests or their own family, businesses or groups in such manner which contravene the laws and banking business practices.

Shareholders are prohibited from

interfering Bank’s operations which the authority rests with the Board of Directors.

General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders Each shareholder has the right for

full explanation and accurate information on any such procedure applicable in connection with General Meeting of Shareholders in order to enable such shareholders to fully participate in the process of making decisions which carry weighty influence on the company’s very existence and the rights of shareholders.

Such explanation and information

relating to General Meeting of Shareholders include :

Para pemegang saham Bank dilarang menggunakan Bank untuk kepentingan pribadi mereka atau keluarga mereka, kegiatan usaha atau kelompok usaha mereka, dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktek usaha perbankan yang berlaku.

Para pemegang saham dilarang

ikut campur dalam pengoperasian Bank, yang otorisasinya ada di tangan Direksi.

Rapat Umum Para Pemegang Saham Masing-masing pemegang saham

berhak mendapatkan penjelasan penuh dan informasi akurat mengenai prosedur apapun yang berlaku sehubungan dengan Rapat Umum para pemegang saham agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan keputusan yang sangat berpengaruh atas kelangsungan usaha perusahaan dan hak para pemegang saham.

Penjelasan dan informasi yang

berkaitan dengan Rapat Umum Para Pemegang Saham mencakup:


Page 28 of 99

a) A notice to a General Meeting of Shareholders shall include information regarding agenda and all issues to be presented by Board of Directors to the meeting, in order to enable shareholders to fully participate in the proceeding and utilize their voting rights wisely. If no such information is available by the time such notice is given, such information and issues shall be made available at the Company's office prior to the date of the meeting;

b) Explanation on other matters

associated with agenda of General Meeting of Shareholders may be given prior to and or during the General Meeting of Shareholders;

c) Resolutions of General Meeting

of Shareholders shall be made through transparent and fair proceedings;

d) (Copy of) minutes of General

Meeting of Shareholders shall be distributed to each shareholder upon request, and any such minutes shall mention both the favoring (and the opposing) votes in respect of a transaction and (original of such minutes) shall be kept by the Board of Directors accordingly;

a) Pemberitahuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus mencakup informasi mengenai agenda dan semua hak yang akan diajukan Direksi dalam rapat, agar para pemegang saham dapat berpartisipasi penuh dalam jalannya rapat tersebut dan menggunakan hak suara mereka dengan bijak. Bila informasi seperti ini tak ada pada saat pemberitahuan itu diterima, maka informasi dan hal-hal tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum tanggal rapat bersangkutan;

b) Penjelasan mengenai hal-hal

lain yang berhubungan dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham dapat diberikan sebelum dan atau selama Rapat Umum Pemegang Saham;

c) Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham harus diputuskan dengan cara yang transparan dan adil;

d) (Salinan) Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham harus dibagikan kepada masing-masing pemegang saham bila diminta, dan risalah rapat ini harus menyebutkan suara positif (dan negatif) yang dikeluarkan sehubungan dengan suatu transaksi dan (asli risalah rapat tersebut) harus disimpan oleh Direksi.


Page 29 of 99

e) The remuneration for the incumbent (members of) Board of Commissioners and Board of Directors shall be disclosed to the shareholders.

Ownership and Purchases of Bank’s Shares Individual and/or institutional

parties may purchase Bank’s shares directly or through the stock exchanges;

Individual and/or management

members or shareholders of any institution which is already a shareholder in the Bank are required to meet certain conditions on ownership of a bank as set forth in Bank Indonesia’s regulation on incorporation of a bank;

The maximum ownership of Bank’s

shares by foreign individuals and/or institutions, through direct investment or otherwise through stock exchanges, is 99%;

Foreign individuals and/or institutions may acquire up to 100% of Bank’s shares listed in stock exchanges;

Bank may list at stock exchanges as much as 99% of all its shares;

e) Remunerasi (para anggota) Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat harus diberitahukan kepada para pemegang saham.

Pemilikan dan Pembelian Saham-Dalam Bank

Pihak perorangan dan/atau

kelembagaan dapat membeli saham-saham Bank secara langsung atau melalui bursa saham;

Masing-masing atau para anggota

manajemen atau pemegang saham suatu lembaga yang sudah menjadi pemegang saham Bank diharuskan memenuhi persyaratan tertentu mengenai pemilikan suatu bank sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia mengenai pendirian suatu bank;

Maksimum pemilikan saham dalam

suatu bank oleh perorangan asing dan/atau lembaga asing, melalui investasi langsung atau dengan cara lain melalui bursa saham, adalah 99%;

Orang-orang atau lembaga asing

dapat memiliki sampai 100% dari saham-saham Bank yang terdaftar di Bursa Saham;

Bank dapat mendaftarkan

sahamnya di bursa saham sebanyak 99% dari seluruh sahamnya;


Page 30 of 99

No less than 1% of all the Bank’s shares, in addition to that as contemplated above, shall remain to be held by Indonesian individual and/or institution;

The funds used to finance

acquisition of Bank’s shares may not come from: a) Loans or any financing facility in

any form whatsoever provided by Bank and/or such other parties in Indonesia;

b) Any such sources for purposes of money laundering;

c) Such sources classified as illegal according to the sharia banking system ;

Eligibility of Bank’s shareholders:

a) Not otherwise belonging to Bank Indonesia’s blacklist of individuals in banking sector;

b) Individual having good integrity according to Bank Indonesia’s assessment;

Tidak kurang dari 1% saham-saham Bank, selain dari yang disebutkan di atas, tetap dimiliki oleh perorangan dan/atau lembaga Indonesia; Dana yang digunakan untuk

mendanai akuisisi saham-saham Bank tidak boleh berasal dari:

a) Pinjaman atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diberikan Bank dan/atau pihak-pihak lain di Indonesia;

b) Sumber apapun untuk tujuan pencucian uang;

c) Sumber apapun yang diklasifikasi sebagai ilegal sesuai dengan sistem syariah perbankan;

Syarat pemilihan pemegang saham

Bank: a) Bukan individu yang tercatat

dalam daftar hitam Bank Indonesia di sektor perbankan;

b) Perorangan yang memiliki integritas baik sesuai penilaian Bank Indonesia;


Page 31 of 99

Such individual which have good integrity as contemplated above shall be those which, among others: a) Possess good moral conducts; b) Law abiding citizens; c) Having strong commitment for

sound operation of Bank; d) Is considered fit and proper to

become Bank’s shareholders;

Bank shall keep and maintain good administration on: a) Shareholders register and its

amendments for banks incorporated as Limited Liability Company / Regional Government-Owned Enterprise; or

b) Shareholders register and its amendments for banks incorporated as cooperatives;

c) For banks that are listed in stock exchanges, such registers above shall be subject to regular updating.

Perorangan yang memiliki integritas baik sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang antara lain: a) bermoral baik; b) warganegara yang taat pada

perundang-undangan yang berlaku;

c) memiliki komitmen kuat untuk pengoperasian Bank yang sehat;

d) dianggap fit and proper (layak dan sepantasnya) menjadi pemegang saham Bank;

Bank harus mengadakan dan

mempertahankan administrasi yang baik mengenai:

a) Daftar pemegang saham dan perubahan-perubahannya untuk bank-bank yang didirikan sebagai Perseroan Terbatas / Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah; atau

b) Daftar pemegang saham dan perubahan-perubahannya untuk bank-bank yang didirikan sebagai koperasi;

c) Untuk bank-bank yang terdaftar di bursa saham, daftar-daftar tersebut di atas harus di-update secara berkala.


Page 32 of 99

Chapter 7

BOARD OF COMMISSIONERS Board of Commissioners is an organ of the Company which performs oversights and provides advice to Board of Directors in its running the Company (as per Company Law’s Article 1 paragraph 5). Board of Commissioners is created to supervise the managing of the Company by Board of Directors and provide advice to Board of Directors (as per the Company's Articles of Association, Article 14 paragraph 1). Board of Commissioners acts as representatives of shareholders which supervises and provides advice to Board of Directors in running the Company based on Good Corporate Governance principles. Number, Composition, Criteria and Independency Companies which gather funds from the public, companies which issues debt securities or any Listed Company shall have at least 3 (three) members of Board of Commissioners including President Commissioner (as per Company Law’s Article 94). The number of the members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) people and maximum shall be the same with the number of the members of the Board of Directors.

Bab 7

DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan supervisi atas dan memberi nasehat kepada Direksi dalam pengoperasian Perusahaan (sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 1 ayat 5). Dewan Komisaris didirikan untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, dan memberi nasehat kepada Direksi (sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 ayat 1). Dewan Komisaris bertindak sebagai wakil para pemegang saham yang mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam pengoperasian Perusahaan atas dasar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan surat-surat hutang atau Perusahaan Terdaftar manapun harus sedikitnya memiliki 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris (sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 94), Jumlah anggota Dewan Komisaris harus sedikitnya 3 (tiga) orang dan maksimum sama dengan jumlah anggota Direksi.


Page 33 of 99

At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must have domicile in Indonesia and the Board of Commissioners is chaired by a President Commissioner. The Board of Commissioners shall consist of commissioners and independent commissioner(s) and at least 50% (fifty percent) of the number of the members of the Board of Commissioners shall be independent commissioners. Independent Commissioner shall be a member of The Board of Commissioners without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of The Board of Commissioners, The Board of Directors and / or Controlling Shareholders or any other relationships that may affect his/her ability to act independently. Former member of Board of Directors or Executive Officer or parties closely related to banks, capable of exercising influence in acting independently can only be Independent Commissioner to the Bank after completing a cooling off period of 1 (one) year.

Sedikitnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris. Dewan Komisaris harus terdiri dari para komisaris dan (para) komisaris independen dan sedikitnya 50% (limapuluh persen) jumlah anggota Dewan Komisaris harus terdiri dari komisaris independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak=pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.


Page 34 of 99

Banks which have foreign shareholders may have foreign nationals to sit in its Board of Commissioners and Board of Directors (as per Bank Indonesia Regulation No. 2/27/PBI/2000, Article 21 paragraphs 1). Among members of Bank’s Board of Commissioners and Board of Directors as contemplated above, at least 1 (one) member of such Board of Comiissioners and 1 (one) member of such Board of Directors shall be of Indonesian national (as per Bank Indonesia Regulation No. 2/27/PBI/2000, Article 21 paragraphs 2). Any proposal for replacement and/or appointment of the members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must observe the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. Members of the Board of Commissioners must satisfy the Fit and Proper Test passing requirements in accordance with the prevailing regulation. Each member of The Board of Commissioners may only hold another position as: Member of The Board of

Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officer at 1 (one) non financial institution/company, or

Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officer performing supervisory function at 1 (one) non financial institution/company controlled by Bank.

Bank-bank yang memiliki pemegang saham asing dapat memiliki warganegara asing dalam Dewan Komisaris dan Direksi (sesuai dengtan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, Pasal 21 ayat 1). Di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana disebutkan di atas, sedikitnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Direksi harus berkewarganegaraan Indonesia (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 Pasal 21 ayat 2). Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan para anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Para anggota Dewan Komisaris harus memenuhi Fit and Proper Test sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi,

atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau

anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.


Page 35 of 99

It shall not be considered as holding another position as referred ti in hold another position if: the member of the Board of

Commissioners performs the functional tasks of Bank owner which ia a legal entity, and/or

the member of the Board of Commissioners holds another position in a non profit organization or institution. In addition, Bank Indonesia in its letter No.8/41/DPB2/TPB2-1 dated May 1, 2006 Bank Indonesia reiterated that a commissioner of Temasek’s subsidiaries who performs functional duties assigned by the Bank’s owner, is allowed to be a commissioner of the Bank. Also, a person holds positions in non profit organizations related to the Government of Singapore, is allowed to be a commissioner of the Bank. However, the individual must able to show to Bank Indonesia proofs of assignment/induction letter from the Bank’s owner and/or document indicating that the company/institution is a non profit one. The majority members of the Board of Commissioners are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of the Board of Commissioners or with the members of the Board of Directors.

Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: anggota Dewan Komisaris non

Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau

anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. Selain itu, Bank Indonesia dalam suratnya No.8/41/DPB2/TPB2-1 tertanggal 1 Mei 2006. menegaskan kembali bahwa komisaris dari anak perusahaan Temasek yang melaksanakan tugas fungsional yang diberikan oleh pemilik Bank, diizinkan untuk menjadi komisaris Bank. Juga, seseorang yang memegang posisi dalam suatu organisasi nirlaba yang berhubungan dengan Pemerintah Singapura, diizinkan menjadi komisaris Bank. Namun, orang tersebut harus dapat menunjukkan kepada Bank Indonesia bukti-bukti surat penugasan/penunjukan dari pemilik Bank dan/atau dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan/lembaga bersangkutan adalah suatu perusahaan/lembaga nirlaba. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai tingkat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau dengan anggota Direksi.


Page 36 of 99

Duties and Responsibilities The Board of Commissioners is under obligations to carry out its duties and responsibilities independently. The Board of Commissioners shall ensure the actual implementation of GCG in the Bank’s every business activities at all levels or organizational hierarchies. The Board of Commissioners shall carry out supervision towards the performance of duties and responsibilities of the Board of Directors and give advices to the Board of Directors. In performing supervision, the Board shall direct, monitor and evaluate the performance of Bank’s strategic policy. In performing supervision, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in the adoption of decisions pertaining to the Bank’s operation; except for: the provision of funds to related

parties as provided for in the prevailing regulations

other matters stipulated in the Bank’s Articles of Association or prevailing regulations

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan semua tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris harus menjamin implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan organisasi. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan semua tugas dan kewajiban Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan ini, Dewan Komisaris akan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dalam melakukan pengawasan ini juga, Dewan Komisaris dilarang ikut campur dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan pengoperasian Bank; kecuali untuk: penyediaan dana kepada pihak-

pihak terkait sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku

hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.


Page 37 of 99

The adoption of decisions by the Board of Commissioners as meant above are supervisory activities and shall not eliminate the responsibility of the Board of Directors of its performance of the Bank’s management. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings of and recommendation from the Bank’s internal audit nit, external auditors, Bank Indonesia’s supervision result and/or other authorities’ supervision result. The Board of Commissioners shall notify Bank Indonesia at the latest 7 (seven) work days as of the finding of: a violation of a monetary or

banking regulation; and a condition or presumed condition

that may endanger the continuance of the Bank’s business.

In supporting its effective performance of duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall form at least the following: an Audit Committee; a Risk Monitoring Committee; a Remuneration and Nomination

Committee The Board of Commissioners shall ensure that the committees so-formed above carry out their duties effectively. The Board of Commissioners shall have guidelines and bylaws of work performance, which bind every member of the Board of Commissioners.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak menghapuskan tanggungjawab Direksi dari pelaksanaan manajemen Bank. Dewan Komisaris menjamin bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan dari audit atas dan rekomendasi dari unit audit internal Bank, para auditor external, hasil supervisi Bank Indonesia dan/atau hasil supervisi otoritas lainnya. Dewan Komisaris harus memberitahu Bank Indonesia selambatnya 7 (tujuh) hari kerja mengenai ditemukannya hal-hal berikut: pelanggaran peraturan moneter

atau perbankan; dan kondisi atau kemungkinan adanya

kondisi yang dapat membahayakan kelanjutan usaha Bank.

Dalam menunjang pelaksanaan efektif semua tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris sedikitnya harus membentuk hal-hal berikut: suatu Komite Audit; suatu Komite Pemantauan Resiko; suatu Komite Remunerasi dan

Nominasi Dewan Komisaris menjamin bahwa semua Komite yang dibentuk seperti disebutkan di atas ini melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif. Dewan Komisaris harus memiliki pedoman tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.


Page 38 of 99

The guidelines and bylaws of work performance referred above shall contain at least the following: work ethical arrangement; work time; and meeting arrangement The Board of Commissioners shall spare sufficient time to perform its duties and responsibilities optimally; To supervise performance of company policies and managementship by Board of Directors and provides advice to Board of Directors on matters including the planned developments of the Company, compliance with the provisions of the Company's Articles of Association and resolutions of General Meeting of Shareholders as well as compliance with the prevailing laws; To provide opinions and advice in General Meeting of Shareholders for the further growth of the Company, on business plan and annual budget plan as well as their amendments and revisions; To oversee performance of business plan and budget and report the evaluation and the related recommendations to General Meeting of Shareholders; To follow the running of the Company and if there are signs of impairment; To report the same to General Meeting of Shareholders accompanied with the recommended remedial actions; To monitor application of company culture, values and standard code of ethics in order to safeguard the Company's image and reputation; To ensure compliance with applicable laws and regulations;

Semua pedoman dan tata tertib kerja di atas harus sedikitnya mencakup hal berikut: pengaturan etis dari pekerjaan waktu kerja; dan pengaturan rapat Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan semua tugas dan kewajibannya secara optimal; mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan perusahaan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi mengenai hal-hal yang mencakup rencana pengembangan Perusahaan, ketaatan pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maupun ketaatan pada perundang-undangan yang berlaku; menyediakan opini dan nasehat dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk pertumbuhan selanjutnya dari Perusahaan, mengenai rancangan usaha dan rancangan anggaran belanja maupun perubahannya dan revisinya; mengawasi pelaksanaan rancangan usaha dan anggaran belanja serta melaporkan evaluasinya dan rekomendasi yang bersangkutan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; menindak-lanjuti pengoperasian Perusahaan dan apabila ada kejanggalan, Melaporkan hal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan tindakan remedial yang direkomendasikan; memantau aplikasi kultur, nilai dan standar kode etik perusahaan untuk menjaga reputasi dan tampilan perusahaan; menjamin ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Page 39 of 99

To safeguard quality of Bank’s earning assets; To review reports of both internal and external auditors; To review remuneration packages for Board of Directors, and proposed the same to General Meeting of Shareholders; To ensure that Board of Directors has in-depth knowledge regarding each of business segments conducted; To review and monitor business results, budget control and performance of remedial actions; To provide opinion and advice to General Meeting of Shareholders regarding any and all other matters having significant impacts to the Company's management; and to authorize and monitor all other investments and commitments of strategic importance.

Eligibility of Members Members of Board of Commissioners are individuals having the capacity to execute legal undertakings, never been declared insolvent, nor was once members of Board of Directors or Board of Commissioners indicted to have brought any company into insolvency, nor was once found guilty by criminal court during the past 5 (five) years prior to his appointment (as per Company Law’s Article 96).

Menjaga mutu aset Bank; meninjau kembali laporan dari para auditor internal dan eksternal; meninjau kembali paket-paket remunerasi untuk Direksi, dan mengusulkan hal yang sama kepada Rapat Umum Pemegang Saham; menjamin bahwa Direksi memiliki pemahaman mendalam mengenai setiap segmen usaha yang dilakukan; meninjau kembali dan memantau hasil usaha, mengendalikan anggaran belanja dan pelaksanaan tindakan remedialnya; memberikan opini dan nasehat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap dan semua hal yang memiliki pengaruh besar atas manajemen Perusahaan; dan untuk mengotorisasi dan memantau semua investasi dan komitmen lain yang memiliki kepentingan strategis. Pemilihan Anggota Para anggota Dewan Komisaris adalah individu-individu yang memiliki kapasitas melaksanakan tindakan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dituduh telah mengakibatkan suatu perusahaan bankrut, dan tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan kriminal selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan mereka (sesuai dengan Undang-Undang PT Pasal 96).


Page 40 of 99

Shall pass the Fit and Proper Test administered by Bank Indonesia and shall have acquired Bank Indonesia’s approval prior to assuming the post (as per Bank Indonesia Regulation No. 2/27/PBI/2000 Article 20); Possessing integrity and competence, namely: Possessing good morality; Never have violated applicable laws

and regulations; Possessing high commitment for

sound operation of bank; Possessing the necessary

competence to perform his works; Not included in the register of discreditable individuals which are prohibited from becoming a shareholder or any management member in a bank or micro-finance banking institution (the BPR) as stipulated by Bank Indonesia; Not currently serving as Director at such other bank/company affiliated with Bank Danamon; Conversant in statutory regulations on bank and Capital Market. Meeting Meetings of the Board of Commissioners shall be convened periodically at least 4 (four) times per annum. The meetings of the Board of Commissioners must be attended by all members of the Board of Commissioners at least twice a year. The adoption of the resolutions of the meetings of the Board of Commissioners shall be done amicably.

Harus lulus Fit and Proper Test yang diadakan Bank Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki posisi mereka (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 Pasal 20); memiliki integritas dan kompetensi, yaitu: bermoral baik; tidak pernah melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

berkomitmen tinggi pada pengoperasian Bank yang sehat;

memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka;

Tidak termasuk dalam daftar individu yang didiskredit, yang dilarang menjadi pemegang saham atau anggota manajemen suatu bank atau institusi perbankan mikro-finansial (BPR) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia; sekarang ini tidak menduduki posisi Direktur dalam bank/perusahaan lain yang berafiliasi dengan Bank Danamon; sangat memahami peraturan perundang-undangan mengenai bank dan Pasar Modal. Rapat Rapat-rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala sedikitnya 4 (empat) kali per tahun. Rapat-rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris sedikitnya dua kali setahun. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan secara musyawarah.


Page 41 of 99

In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting. All resolutions of the Board of Commissioners shall be binding upon all members of the Board of Commissioners. The resolutions of meetings of the Board of Commissioners must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Board of Commissioners must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. In case Board of Commissioners cannot physically attend the meeting, then he/she is suggested to attend the meeting using teleconference technology.

Transparency Members of the Board of Commissioners shall disclose: their share ownership reaching 5%

(five percent) or more, either in Bank Danamon or other banks and companies, having domicile in Indonesia as well as abroad;

financial and family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or the Bank’s controling shareholders, in the report on the implementation of GCG to Bank Indonesia.

Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara mayoritas. Semua keputusan Dewan Komisaris harus mengikat atas semua anggota Dewan Komisaris. Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan baik. Opini yang bertentangan selama rapat Dewan Komisaris harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi. Transparansi Para anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan: kepemilikan saham mereka yang

mencapai 5% atau lebih, baik dalam Bank Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;

hubungan finansial dan kekeluargaan dengan para anggota lainnya dari Dewan Komisaris, para anggota Direksi, dan/atau para pemegang saham Bank pengendali, dalam laporan mengenai implementasi GCG kepada Bank Indonesia.


Page 42 of 99

Members of the Board of Commissioners are prohibited from using the Bank for their own interests, the interests of their families and/or other parties to the potential detriment of or with a view to reducing the Bank’s benefit. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders. Members of the Board of Commissioners shall disclose their remuneration and facilities in the report on the implementation of GCG.

Para anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan Bank untuk kepentingan mereka pribadi, kepentingan keluarga mereka dan/atau pihak-pihak lain yang sangat merugikan atau untuk tujuan mengurangi keuntungan Bank. Para anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Para anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas mereka dalam laporannya mengenai implementasi GCG.


Page 43 of 99

Chapter 8 BOARD OF DIRECTORS

The Board of Director is a company organ with duties of managing the Bank and representing Danamon both inside and outside of court as stipulated in Bank’s Article of Association of Bank Danamon. Board of Directors is a company organ which is fully responsible for the management of the Company and shall work for the best interests of, and in order to achieve the goals of the Company, and which shall represent the Company both at law and in equity in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association (as per Company Law, Article 1); The Company is managed and headed by a Board of Directors (as per the Company's Articles of Association, Article 11 paragraph 1). Board of Directors shall make the key management policy decisions in the best interests of the Company and its shareholders, and shall perform effective supervision of the directors and management through implementation of GCG

Number, Composition, Criteria and Independency Companies which gather funds from the public, companies which issues debt securities or any Listed Company shall have at least 2 (two) members of Board of Directors including President Director (as per Company Law’s Article 79).

Bab 8 DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan dengan tugas mengelola Bank dan mewakili Danamon baik di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Danamon. Direksi adalah organ perusahaan yang sepenuhnya bertanggungjawan untuk pengelolaan Perusahaan dan harus sejauh mungkin bekerja untuk kepentingan dari, dan agar dapat mencapai tujuan-tujuan Perusahaan, dan wajib mewakili Perusahaan baik secara hukum maupun permodalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan (sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 1); Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh suatu Direksi (sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 11 ayat 1). Direksi harus membuat keputusan kunci mengenai kebijakan manajemennya untuk kepentingan terbaik dari Perusahaan dan para pemegang sahamnya, dan harus secara efektif mengawasi para direktur dan manajemen melalui implementasi GCG. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Kebebasan Perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan surat-surat hutang atau Perusahaan Terdaftar manapun harus sedikitnya memiliki 2 (dua) anggota Direksi termasuk Presiden Direktur (sesuai dengan Undang-Undang PT Pasal 79).


Page 44 of 99

And, according Bank Indonesia Regulation No 8/4/PBI/2006, regarding the implementation of good corporate governance, the number of the members of the Board of Directors shall be at least 3 (three) people. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia. The Board of Directors is chaired by a President Director. The President Director or Chairman of the Board of Directors must originate from the parties independent towards the controlling shareholder(s). Any proposal for replacement and/or appointment of the members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must observe the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. Majority members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years in operational field as an Executive of a Bank. Every member of the Board of Directors must satisfy the Fit and Proper Test passing requirements in accordance with Bank Indonesia regulation. It shall not be considered as holding another position as referred above if the member of the Board of Directors responsible for the supervision at the non financial institution/company performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at the non financial institution/company controlled by bank, insofar that he/she does not forsake the implementation and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank.

Dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, mengenai implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG), jumlah anggota Direksi harus sedikitnya 3 (tiga) orang. Semua anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur. Presiden Direktur atau Ketua Direksi harus berasal dari pihak-pihak yang independen dari (para) pemegang saham yang memegang kendali. Setiap usulan mengenai penggantian dan/atau pengangkatan para anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Mayoritas anggota Direksi harus sedikitnya memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Eksekutif suatu Bank. Setiap anggota Direksi harus lulus Fit and Proper Test sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud diatas apabila Direksi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Direksi Bank.


Page 45 of 99

Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of Board of Commissioners, Board of Directors or Executives of another bank company and/or institution. Members of the Board of Directors, either jointly or severally, are prohibited from owning shares in excess of 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital of another Bank and/or company. Majority members of the Board of Directors are prohibited from having family relationship up to the second grade with their co-members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. Members of the Board of Directors are prohibited from conferring a general authorization upon any other party with the result of transferring the duties and functions of the Board of Directors. Eligibility of Members Members of the Board of Directors must posses integrity and competence, namely, posses good morality; never have violated applicable laws and regulations; posses high commitment for sound operation of the Bank; adequate educational and training base; must have knowledge (and experience) in bank operations for no less than 5 (five) years as executive officer in bank or such other financial institution; must have commitment and competence to perform strategic management in order to create sound operation of the Bank; and shall be specifically skilled in: Shared vision; Formulating strategies; Formulating policies; Leadership; Agent of change;

Para anggota Direksi dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Eksekutif dari bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Para anggota Direksi baik bersama maupun sendiri-sendiri, dilarang memiliki saham melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga hingga tingkat kedua dengan para anggota lain dalam Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris. Para anggota Direksi dilarang mengeluarkan otorisasi umum atas pihak lainnya dengan akibat pengalihan tugas dan fungsi dari Direksi. Pemilihan Anggota Para anggota Direksi harus memiliki integritas dan kompetensi, yaitu, bermoral baik; tidak pernah melanggar perundang-undangan dan peraturan yang berlaku; berkomitmen tinggi pada pengoperasian Bank yang sehat; memiliki dasar pendidikan dan latihan yang cukup; memiliki pengetahuan (dan pengalaman) di bidang operasional bank sedikitnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif suatu bank atau lembaga keuangan lainnya; berkomitmen dan berkompetensi untuk melaksanakan manajemen strategis untuk menciptakan operasional bank yang sehat; secara khusus terampil dalam: pandangan bersama; perumusan strategi;


Page 46 of 99

Market sensor; Teamwork; Financial analysis; Never have committed any criminal acts which caused damages to the state. . Not included in the register of discreditable individuals which are prohibited from becoming a shareholder or any management member in a bank or micro-finance banking institution (the BPR) as stipulated by Bank Indonesia; Never have been involved in any banking practice which contravene any applicable laws and regulations; Never have committed any act qualified as violation in order to meet the commitment made with Bank Indonesia and/or the Government; Never have committed any act qualified as illegally allowing flow of profits to owners, management members, employees and/or such other parties, while in so doing bringing in injury to the Bank he leads; Never have committed any act qualified as violation against prudent banking principles; Never have been declared insolvent, nor belonged to members of Board of Directors or Board of Commissioners indicted to have brought any company into insolvency; Must have commitment for empowering businesses of cooperatives, small and medium enterprises; Shall pass the Fit and Proper Test administered by Bank Indonesia.

perumusan kebijakan; tata kelola; siap mengadakan perubahan; sensor pasar; bekerja dalam kelompok; analisa keuangan; tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian bagi negara. Tak termasuk dalam daftar individu yang didiskredit, yang dilarang menjadi pemegang saham atau anggota manajemen suatu bank atau institusi perbankan mikro-finansial (BPR) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia; tidak pernah tesangkut dalam praktek perbankan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran untuk dapat memenuhi komitmen yang dibuat dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyaluran keuntungan secara ilegal kepada para pemilik, anggota manajemen, pegawai dan pihak-pihak lain, sementara merugikan Bank yang dipimpinnya; tidak pernah melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran prinsip perbankan yang bijak; tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak tergolong sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dituduh telah mempailitkan suatu perusahaan; harus memiliki komitmen untuk memperkuat kegiatan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah; harus lulus Fit and Proper Test yang ditetapkan Bank Indonesia.


Page 47 of 99

Duty and Responsibilities The Board of Directors is fully liable for the performance of the Bank’s management. The Board of Directors shall manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as provided for in the Articles of Association and the prevailing regulations. The Board of Directors shall implement the principles of GCG in the Bank’s every business activities at all levels or organizational hierarchies. The Board of Directors shall follow up the audit findings of and recommendation from the Bank’s internal audit Unit, external auditors, Bank Indonesia’s supervision result and/or other authorities’ supervision result. In implementing the principles of GCG, the Board of Directors shall form at least the following: an Internal Audit Unit; a Risk Monitoring Unit a Risk Management Committee; a Compliance Unit. The Board of Directors shall account for the performance of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall disclose to the employees of Bank’s policy of strategic nature in the personnel department. The Board of Directors is prohibited from employing individual advisors and/or professional services as consultants, unless the following requirements are satisfied:

Tugas dan Tanggungjawab Direksi sepenuhnya bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen Bank. Direksi harus mengelola Bank sesuai dengan otoritas dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Direksi harus mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau hierarki organisasinya. Direksi harus menindak-lanjuti semua temuan dalam audit dari dan rekomendasi dari unit audit internal Bank, para auditor eksternal, hasil supervisi Bank Indonesia dan/atau hasil supervisi otoritas lain. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, Direksi harus sedikitnya membentuk yang berikut ini: Unit Audit Internal; Unit Pemantau Resiko Komite Manajemen Risiko; Unit Compliance. Direksi harus bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi harus mengungkapkan kepada para pegawai semua kebijakan Bank yang bersifat strategis di sektor kepegawaian. Direksi dilarang mempekerjakan penasehat pribadi dan/atau layanan profesional sebagai konsultan, kecuali ketentuan berikut ini dipenuhi:


Page 48 of 99

special projects; by virtue of clear and concise

contracts, which cover at least the scope of works, responsibility and timeframe as well as expenses;

consultants are independent parties having qualifications for carrying out projects of special nature as meant by point a.

The Board of Directors shall provide accurate and relevant data and information in a timely manner to the Board of Commissioners. The Board of Directors shall have guidelines and bylaws of work performance, which bind every member of the Board of Directors. The guidelines and bylaws of work performance as referred to in paragraph (1) shall contain at least the following: work ethical arrangement; work time; and meeting arrangement.

proyek khusus; melalui kontrak yang jelas dan

ringkas, yang mencakup sedikitnya lingkup kerjanya, tanggungjawab dan jangka waktu maupun biayanya;

para konsultan adalah pihak-pihak independen yang berkualifikasi untuk melaksanakan proyek-proyek yang bersifat khusus sebagaimana disebutkan dalam sub a.

Direksi harus menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan pada waktunya kepada Dewan Komisaris. Direksi harus memiliki petunjuk dan anggan rumah tangga mengenai pelaksanaan pekerjaan, yang mengikat setiap anggota Direksi. Semua petunjuk dan anggaran rumah tangga ini mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus sedikitnya mencakup yang berikut ini: pengaturan etika pekerjaan; waktu kerja; dan pengaturan rapat.


Page 49 of 99

All decisions of the Board of Directors shall be adopted in accordance with the guidelines and bylaws of work performance, which bind all members of the Board of Directors. Directors shall perform their duties fairly, with prudence and faithfulness, in the best interests of the Company and its shareholders. If required, he may request advice from external auditors and outside specialists in accordance with the prevailing regulations. In performing the duties, the director shall always be careful to ensure that the Company or he violate no laws. Directors shall faithfully perform their duty of loyalty toward the company and shareholders. Directors shall not exercise their authority for their own benefit or that of a third party, and shall place the interests of the Company and shareholders before themselves.

Semua keputusan Direksi harus diambil sesuai dengan petunjuk dan anggaran rumah tangga mengenai pelaksanaan pekerjaan, yang mengikat semua anggota Direksi. Para Direktur wajib melaksanakan semua tugasnya dengan benar, dengan kebijakan dan ketulusan, untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan para pemegang sahamnya. Bila dibutuhkan, Direktur dapat meminta nasehat dari para auditor eksternal dan spesialis eksternal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, direktur harus selalu berhati-hati untuk menjamin bahwa Perusahaan atau dirinya tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Para Direktur harus dengan tulus menunjukkan loyalitas mereka kepada Perusahaan dan para pemegang sahamnya. Para Direktur tidak boleh melaksanakan otoritas mereka untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, dan harus mengutamakan kepentingan Perusahaan serta para pemegang sahamnya.


Page 50 of 99

The duty of loyalty particularly applies when a conflict of interest arises between the Company and the director, or when a certain opportunity may be used by both of them. When the director-as a party of the company, directly or indirectly-has any economic or personal gain in a contract or other transaction, or when he plans to engage in a transaction which is in competition with the Company, then such director is considered as having an interest. In such cases, the director shall act with the interests of the company before himself. When a conflict arises for the director having interests in a transaction or contract, he shall clearly disclose such interests and related important information to the Board, and also shall receive the approval of President Director or at least two directors having no such interests or otherwise refuse or avoid any such involvements. Directors, in accordance to performing their duties, shall not divulge or use, for their own or third parties benefit, any company secret obtained. A director must keep secret any confidential matter of the company that he has acquired in the process of performing his duties.

Loyalitas tersebut di atas secara khusus berlaku bila terjadi konflik kepentingan antara Perusahaan dengan seorang direktur, atau bila ada suatu keadaan yang dapat digunakan kedua pihak. Bila seorang direktur – sebagai pihak dari perusahaan, secara langsung atau tidak langsung – memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi dalam suatu kontrak atau transaksi lain, atau apabila ia berencana melakukan suatu transaksi yang bersaing dengan Perusahaan, maka direktur ini dianggap memiliki kepentingan pribadi. Dalam hal ini, direktur tersebut harus bertindak dengan mengutamakan kepentingan perusahaan. Bila terjadi konflik bagi direktur yang memiliki kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, ia harus dengan jelas mengungkapkan kepentingannya itu dan informasi penting yang berhubungan dengannya kepada Dewan, dan juga harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur atau sedikitnya dua orang direktur lainnya yang tidak memiliki kepentingan atau dengan cara lain menolak atau menghindari keterlibatan seperti itu. Para direktur, sesuai dengan pelaksanaan semua tugas mereka, tidak boleh menyalah-gunakan untuk kepentingan sendiri atau pihak ketiga, setiap rahasia perusahaan yang diketahuinya. Seorang direktur harus merahasiakan setiap rahasia perusahaan yang diperolehnya dalam proses pelaksanaan tugas-tugasnya.


Page 51 of 99

He shall not openly discuss the confidential matters, and he shall ensure that a third party does not reveal such information. Also, the director shall not use company secrets for his own gain or that of a third party. The use of company secrets by a director, even it bears no financial harm to the Company may erode confidence in the company or may incur losses on the part of shareholders and creditors; therefore, it shall be prohibited. A director shall observe the law and the Articles of Association in performing his duties, and shall not be negligent in his duties. If a director does not perform his duties properly, he may not be reappointed or may even be dismissed. These measures alone, however, do not ensure effectively the proper performance of duties by the director, and also do not make up for losses already incurred to the corporation and third party. An effective means of securing proper performance of duties by the director is give him clear job description and responsibility within such areas assigned to him. When a director has violated the law or the Articles of Association, or has neglected his duties, he may be liable for damages to the Company. If there was malicious intent or gross negligence on the part of the director, he may also be liable for damages to a third party.

Ia tidak boleh secara terbuka membicarakan hal-hal rahasia ini, dan ia harus menjamin bahwa pihak ketiga tidak akan mengungkapkan informasi tersebut. Di samping itu, direktur tidak boleh menggunakan rahasia perusahaan untuk kepentingannya sendiri atau pihak ketiga. Penggunaan rahasia perusahaan oleh seorang direktur, walaupun tidak merugikan perusahaan secara finansial, dapat mengurangi kepercayaan pada perusahaan atau dapat merugikan para pemegang saham dan para kreditornya; oleh karenanya, hal ini harus dilarang. Seorang direktur harus mentaati perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, dan tidak boleh melalaikannya. Bila seorang direktur tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, ia tidak bisa dipilih kembali atau bahkan dapat diberhentikan. Namun tindakan ini sendiri, tidak menjamin secara efektif pelaksanaan tugas yang benar oleh seorang direktur, dan juga tidak menyelesaikan kerugian yang telah terjadi pada perusahaan dan pihak ketiga. Cara efektif agar seorang direktur melaksanakan tugasnya dengan benar adalah dengan memberinya job description serta tanggungjawab yang jelas untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Apabila seorang direktur melanggar undang-undang atau Anggaran Dasar, atau telah melalaikan tugasnya, ia dapat merugikan Perusahaan. Bila ada unsur kesengajaan atau kelalaian besar oleh direktur tersebut, ia juga harus bertanggungjawab atas kerugian pada pihak ketiga.


Page 52 of 99

But managerial decisions by the director that are based on due process and also faithful and rational decision-making shall be respected. If the director, in the process of making a managerial decision, has collected and sufficiently reviewed with care a significant amount of reliable material and information, and has then performed his duties-according to his faithful and reasonable judgment-using means deemed to be in the best interests of the Company, then such decision shall be respected. Although Indonesia’s laws do not recognize the business judgment rule in relation to limiting responsibilities, but in practice, such value is also considered. There are two major reasons why such principle was applied to directors. First, if the director has committed an act, although considered wrong, with all due faithfulness and prudence, he shall be exempted from any responsibility, thereby enabling him to maintain his adventurous yet entrepreneurial spirit. Members of Board of Directors are

required to disclose to Bank their ownership of shares, be it shares of the Bank or such other companies.

If a Director has equity interest in Bank, in addition to his remuneration; the same shall be disclosed in Bank’s annual report.

Namun keputusan manajerial oleh direktur yang didasarkan atas proses yang jelas dan pengambilan keputusan yang benar dan rasional harus dihormati. Apabila direktur, dalam proses membuat keputusan manajerial, telah mengumpulkan dan secukupnya meninjau kembali sejumlah besar bahan dan informasi yang dapat diandalkan, dan kemudian melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakannya sendiri adalah untuk kepentingan terbaik Perusahaan, maka keputusan ini harus dihormati. Meskipun perundang-undangan Indonesia tidak mengakui peraturan mengenai kebijakan bisnis dalam membatasi tanggungjawab, namun dalam prakteknya, nilai ini juga dipertimbangkan. Ada dua sebab utama mengapa prinsip ini diterapkan pada para direktur. Pertama, apabila direktur melakukan suatu tindakan, meskipun dianggap salah, dengan ketulusan dan kebijakannya sendiri, ia dapat dibebaskan dari setiap tanggungjawab, dan dengan demikian membiarkannya mempertahankan sifatnya untuk berpetualang namun entrepreneurial. Para angota Direksi diharuskan

mengungkapkan kepada Bank kepemilikan saham mereka, baik dalam Bank atau perusahaan lainnya.

Bila seorang Direktur memiliki kepentingan permodalan dalam Bank, selain dari remunerasinya; hal ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.


Page 53 of 99

Meeting Every policy and strategic decisions must be adopted through the meetings of the Board of Directors. The adoption of the resolutions of the meetings of the Board of Directors shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting. The resolutions of meetings of the Board of Directors must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Board of Directors must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Board of Directors must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. Board of Directors may convene from time to time whenever deemed necessary by one or more Directors in the Company's Board of Directors or when so petitioned in writing by one or more Commissioners in the Company's Board of Commissioners or upon written petition by 1 (one) or more shareholders jointly representing ownership of no less than 1/10 (a tenth) of all the shares, with full voting right, already issued by the Company (as per the Company's Articles of Association, Article 13 paragraph 1).

Rapat Setiap kebijakan dan keputusan strategis harus diambil melalui rapat-rapat Direksi. Pembuatan keputusan pada rapat-rapat Direksi harus dilaksanakan secara musyawarah. Apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah, maka pemungutan suara mayoritas yang menetapkannya. Keputusan rapat-rapat Direksi harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan benar. Opini yang bertentangan selama rapat Direksi harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya. Opini yang bertentangan selama rapat Direksi sebagaimana disebutkan di atas harus dengan jelas disebutkan dalam risalah rapat itu disertai dengan alasan yang mendasarinya. Direksi dapat sewaktu-waktu mengadakan rapat bila diperlukan oleh satu atau lebih Direktur dalam Direksi Perusahaan atau bila diminta secara tertulis oleh satu Komisaris atau lebih dalam Dewan Komisaris Perusahaan atau dengan permintaan tertulis oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama mewakili sedikitnya 1/10 (sepersepuluh) dari seluruh saham yang dikeluarkan, dengan hak suara penuh, oleh Perusahaan (sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 ayat 1).


Page 54 of 99

Transparency Members of the Board of Directors must disclose their share ownership, either in the bank concerned or other banks and companies having domicile in Indonesia as well as abroad, financial and family relationship with the members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Bank’s shareholders in the report on the implementation of GCG. of the Board of Directors are prohibited from using the Bank for their own interests, the interests of their families and/or other parties to the potential detriment of or with a view to reducing the Bank’s benefit. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders. Members of the Board of Directors shall disclose their remuneration and facilities in the report on the implementation of Good Corporate Governance

Transparansi Para anggota Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham mereka yang mencapai 5% atau lebih,, baik dalam Bank Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri; hubungan finansial dan kekeluargaan dengan para anggota lainnya dari Dewan Komisaris, para anggota Direksi, dan/atau para pemegang saham Bank, dalam laporan mengenai implementasi GCG. Para anggota Direksi dilarang menggunakan Bank untuk kepentingan mereka pribadi, kepentingan keluarga mereka dan/atau pihak-pihak lain yang sangat merugikan atau untuk tujuan mengurangi keuntungan Bank. Para anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Para anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas mereka dalam laporannya mengenai implementasi GCG.


Page 55 of 99

Chapter 9 COMMITTEE

Former member of Board of Directors or Executive Officer or parties related to the Bank, capable of exercising influence in acting independently cannot be Independent Party as committee member to the Bank before completing a cooling off period of 6 (six) months. AUDIT COMMITTEE Structure and Membership Members of the Audit Committee shall consist of at least, an independent commissioner; an independent party having expertise in the field of finance or accountancy; and an independent party having expertise in the field of law or banking. The Audit Committee shall be chaired by the independent commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from

Bab 9 KOMITE

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Elsekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite pada Bank ybs sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. KOMITE AUDIT

Struktur dan Keanggotaan Para anggota Komite Audit sedikitnya terdiri dari seorang komisaris independen; suatu pihak independen yang tahu benar mengenai sektor keuangan atau akuntansi; dan suatu pihak independen yang tahu benar mengenai sektor hukum atau perbankan. Komite Audit ini harus dipimpin oleh komisaris independen tersebut. Para anggota Direksi dilarang menjabat sebagai anggota

1 KomisarisIndependen (Ketua) 1);

1 Pihak Independenahli keuangan/ akuntansi; dan

1 Pihak Independenahli hukum/ perbankan.

1 KomisarisIndependen (Ketua) 1);

1 Pihak Independenahli keuangan/ akuntansi; dan

1 Pihak Independenahli Manajemen Risiko

1 KomisarisIndependen (Ketua) 1)

1 Komisaris; dan 1 Pejabat Eksekutif

yang membawahiSDM atauperwakilan pegawai.

Dewan Komisaris

Komite Audit Komite

Pemantau RisikoKomite Remunerasi

dan Nominasi

Dewan Komisaris

Komite Audit Komite

Pemantau RisikoKomite Remunerasi

dan Nominasi

1) Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan hanya pada 1 (satu) Ketua Komite Lainnya


Page 56 of 99

assuming the offices of members of the Audit Committee. The independent commissioner and the independent parties assuming the offices of the members of the Audit Committee shall constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total number of the members of the Audit Committee. Members of the Audit Committee shall have good integrity, character and moral. A chairman of a committee can only assume concurrent office as a chairman of another maximum 1 (one) committee.

Komite Audit. Komisaris independen tersebut dan pihak-pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit ini mewakili sedikitnya 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah seluruhnya para anggota Komite Audit itu. Para anggota Komite Audit harus memiliki integritas, sifat dan moral baik. Ketua suatu Komite hanya dapat menjabat juga sebagai ketua maksimum 1 (satu) Komite lainnya.


Page 57 of 99

Duties and Responsibilities The Audit Committee shall carry out monitoring and evaluation on the audit planning and implementation of the follow up of the audit result within the framework of evaluating the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process. The Audit Committee shall give recommendation regarding the appointment of public accountant and public accountant office to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders. In performing its duties, the Audit Committee shall carry out monitoring and evaluation on at least the following: the work performance of the

Internal Audit Unit; the compatibility of the audit

performance by a public accountant office with the generally accepted audit standards;

the compatibility of financial reports with the generally accepted accounting standards;

the performance of follow up by the Board of Directors of the findings of the Internal Audit Unit, public accountant and Bank Indonesia’s supervision results, in order to give recommendation to the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana audit dan implementasi tindak-lanjut dari hasil audit tersebut dalam kerangka evaluasi kecukupan kontrol internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangannya. Komite Audit harus memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit ini harus melakukan pemantauan dan evaluasi dari sedikitnya hal-hal berikut: pelaksanaan pekerjaan oleh Unit

Audit Internal; Kompatibilitas pelaksanaan audit

oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang umum diterima;

kompatibilitas laporan keuangannya dengan standar akuntansi yang umum diterima;

tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan Unit Audit Internal, akuntan publik dan hasil supervisi Bank Indonesia, agar dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.


Page 58 of 99

Meeting Meetings of Committee shall be convened in accordance with the Bank’s needs. Meetings of the Audit Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party. The adoption of the resolutions of the meetings of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting. The resolutions of meetings of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. RISK MONITORING COMMITTEE Structure and Membership Members of the Risk Monitoring Committee shall consist of at least, an independent commissioner; an independent party having expertise in the field of finance; and an independent party having expertise in the field of risk management.

Rapat Rapat Komite ini harus diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit hanya dapat diadakan bila sedikitnya dihadiri oleh 51% (limapuluh satu persen) jumlah keseluruhan anggotanya, termasuk satu Komisaris Independen dan satu Pihak Independen. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite ini harus dilaksanakan melalui musyawarah. Bila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara positif yang dikeluarkan. Keputusan rapat Komite ini harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan benar. Opini yang berlawanan selama rapat Komite ini harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai dengan alasan yang mendasarinya. KOMITE PEMANTAUAN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Para anggota Komite Pemantauan Resiko sedikitnya terdiri dari seorang komisaris independen; suatu pihak independen yang tahu benar mengenai sektor keuangan; dan suatu pihak independen yang tahu benar mengenai sektor manajemen resiko.


Page 59 of 99

The Risk Monitoring Committee shall be chaired by independent commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Risk Monitoring Committee. The independent commissioner and the independent parties assuming the offices of the members of the Risk Monitoring Committee shall constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total number of the members of the Risk Monitoring Committee. Members of the Risk Monitoring Committee shall have good integrity, character and moral. A chairman of a committee can only assume concurrent office as a chairman of another maximum 1 (one) committee. Members of the Risk Monitoring Committee shall have good integrity, character and moral. Duties and Responsibilities The Risk Monitoring Committee shall carry out at least, evaluation of the compatibility of the risk management policy with the implementation of that policy; Monitoring and evaluation of the performance of the duties of the Risk Management Committee and of the Risk Management Unit, in order to give recommendation to the Board of Commissioners. Meeting Meetings of Committee shall be convened in accordance with the Bank’s needs.

Komite Pemantauan Resiko ini harus dipimpin oleh komisaris independen tersebut. Para anggota Direksi dilarang menjabat sebagai anggota Komite Pemantauan Resiko. Komisaris independen tersebut dan pihak-pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantauan Resiko ini mewakili sedikitnya 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah seluruhnya para anggota Komite Pemantauan Resiko itu. Para anggota Komite Pemantauan Resiko harus memiliki integritas, sifat dan moral baik. Ketua suatu Komite hanya dapat menjabat juga sebagai ketua maksimum 1 (satu) Komite lainnya. Para anggota Komite Pemantauan Resiko ini harus memiliki integritas, sifat dan moral baik. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantauan Resiko harus melaksanakan sedikitnya evaluasi kompatibilitas kebijakan manajemen resiko dengan implementasi kebijakan tersebut; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantauan Resiko dan Unit Manajement Resiko, agar dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rapat Rapat Komite ini harus diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank.


Page 60 of 99

Meetings of the Risk Monitoring Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including one independent commissioner and one independent party. The adoption of the resolutions of the meetings of the committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting. The resolutions of meetings of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE Structure and Membership Members of the Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least, an independent commissioner; a commissioner; and an executive. The Remuneration and Nomination Committee shall be chaired by independent commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Remuneration and Nomination Committee.

Rapat Komite Pemantauan Resiko hanya dapat diadakan bila sedikitnya dihadiri oleh 51% (limapuluh satu persen) jumlah keseluruhan anggotanya, termasuk satu Komisaris Independen dan satu Pihak Independen. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite ini harus dilaksanakan melalui musyawarah. Bila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara positif yang dikeluarkan. Keputusan rapat Komite ini harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan benar. Opini yang berlawanan selama rapat Komite ini harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai dengan alasan yang mendasarinya. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Struktur dan Keanggotaan Para anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sedikitnya terdiri dari seorang komisaris independen; seorang komisaris; dan seorang eksekutif. Komite Remunerasi dan Nominasi ini harus dipimpin oleh komisaris independen tersebut. Para anggota Direksi dilarang menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.


Page 61 of 99

In case the number of the members of the Remuneration and Nomination Committee is determined to be more than 3 (three) people, then members who are independent commissioners shall be at least 2 (two) people. A chairman of a committee can only assume concurrent office as a chairman of another maximum 1 (one) committee. Duties and Responsibilities The Remuneration and Nomination Committee shall have at least, the following duties and responsibilities, in relation to the remuneration policy: To carry out evaluation of remuneration policy; and to give recommendation to the Board of Commissioners regarding: remuneration policy for the Board

of Commissioners and for the Board of Directors to be submitted to the General meeting of Shareholders;

remuneration policy for the Executives and employees in entirety for submission to the Board of Directors; and in relation to the nomination policy: To compose and give recommendation regarding the system and procedure of election and/or replacement of the members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders;

Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ini ditetapkan terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang, maka para anggota yang merupakan komisaris independen harus sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang. Ketua suatu Komite hanya dapat menjabat juga sebagai ketua maksimum 1 (satu) Komite lainnya. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki sedikitnya tugas dan tanggungjawab berikut, sehubungan dengan kebijakan remunerasi: melaksanakan evaluasi kebijakan remunerasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan

Komisaris dan Direksi untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

kebijakan remunerasi bagi para Eksekutif dan seluruh pegawai untuk diteruskan kepada Direksi; dan sehubungan dengan kebijakan nominasi: membuat dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian para anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;


Page 62 of 99

The Remuneration and Nomination Committee must ensure that the remuneration policy commensurate with at least the following: financial performance and

satisfaction of reserves as laid down in the prevailing regulations;

individual work achievements; normalcy with peer group; and the Bank’s targeting reasoning and

long-term strategy Meeting Meetings of Committee shall be convened in accordance with the Bank’s needs. Meetings of the Remuneration and Nomination Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the number of members and shall include an independent commissioner and an executive officer in charge of human resources or employee’s representative. To give recommendation regarding the candidate members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders; To give recommendation regarding the Independent Parties, who will assume the offices of members of the Committees to the Board of Commissioners.

Komite Remunerasi dan Nominasi ini harus menetapkan kebijakan remunerasi bg Dewan Komisaris & Direksi menjalankan tugas dan tanggungjawab terkait kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan: kinerja keuangan & pemenuhan

cadangan, prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group &

pertimbangan sasaran & strategi jangka panjang bank.

Rapat Rapat Komite ini harus diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diadakan bila sedikitnya dihadiri oleh 51% (limapuluh satu persen) jumlah anggota, termasuk satu Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; memberikan rekomendasi mengenai Pihak-pihak Independen yang akan menjabat sebagai anggota Komite kepada Dewan Komisaris.


Page 63 of 99

The adoption of the resolutions of the meetings of the committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting. The resolutions of meetings of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions. Any member of the Renumeration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation.

Pengambilan keputusan dalam rapat Komite ini harus dilaksanakan melalui musyawarah. Bila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara positif yang dikeluarkan. Keputusan rapat Komite ini harus dicatat dalam risalah rapat bersangkutan dan didokumentasikan dengan benar. Opini yang berlawanan selama rapat Komite ini harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai dengan alasan yang mendasarinya. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.


Page 64 of 99

Chapter 10 COMPLIANCE FUNCTIONS,

INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT

Compliance Function The Bank must ensure the compliance with the prevailing regulations. In ensuring the compliance, the Bank must appoint a compliance director. In supporting the performance of the function of compliance director effectively, the Bank shall form a compliance unit independent from the operating unit. The compliance unit shall compose and actualize the working guidelines, system and procedure. The compliance function is to assist the Bank in managing its compliance risk, which can be defined as the risk of legal or regulatory sanctions, financial loss, financial loss or the risk reputation of the Bank may suffer as a result of its failure to comply with all the applicable laws, regulations, internal policies and procedures. The applicable laws, rules and standards are principally those relevant to the business activities of the Bank. They include those dealing with the prevention of money laundering and terrorist financing, the conduct of business (including issues such as avoiding or mitigating conflict of interest) privacy and data protection, internal policy and procedures of the Bank.

Bab 10 FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT

INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

Fungsi Ketaatan Bank harus menjamin kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Dalam menjamin ketaatan ini, Bank harus mengangkat seorang direktur kepatuhan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan secara efektif, Bank harus membentuk unit ketaatan yang independen dari unit pengoperasian. Unit kepatuhan ini harus membuat dan mengaktualisasi pedoman, sistem dan prosedur kerjanya. Fungsi kepatuhan ini adalah untuk membantu Bank dalam mengelola risiko kepatuhannya, yang dapat didefinisikan sebagai resiko sanksi hukum atau peraturan, kerugian finansial, kerugian finansial atau resiko reputasi yang mungkin diderita Bank sebagai akibat dari kegagalannya mentaati semua perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur internal yang berlaku. Undang-undang, peraturan dan standar yang berlaku pada dasarnya adalah yang relevan dengan kegiatan usaha Bank. Ini mencakup undang-undang, peraturan dan standar mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris, pelaksanakan usaha (termasuk hal-hal seperti pencegahan atau pengurangan konflik kepentingan), perlindungan pribadi dan data, kebijakan dan prosedur internal dari Bank itu sendiri.


Page 65 of 99

Compliance risk is sometimes also referred as integrity risk, because a bank’s reputation is closely connected with its adherence to principles of integrity and fair dealing. Banking supervision must be satisfied that effective compliance policies and procedures are followed and that management takes appropriate corrective action when breaches of laws, rules and standard are identified. Compliance risk management is most effective when a bank’s culture emphasizes high standards of ethical behavior at all levels of the bank. The compliance function should support management in building a robust compliance culture based on ethical standards of behavior, and thus contributes to effective corporate governance. Compliance Director Compliance Director is a member of Bank’s Board of Directors the function of which is to formulate the necessary measures in order to ensure that Bank will comply with Bank Indonesia’s regulations, such other statutory regulations, agreements and commitments made with Bank Indonesia. Primary function of Compliance Director: to test draft policy and resolutions

of Bank’s Board of Directors in order to ensure that such policy and resolutions are in accordance with applicable statutory regulations, prudential practice and good corporate governance

Resiko kepatuhan kadang-kadang juga disebut resiko integritas, karena reputasi bank berhubungan dekat dengan ketaatannya pada prinsip-prinsip integritas dan fair dealing. Supervisi Bank harus mencakup ketaatan efektif pada kebijakan dan prosedur dan bahwa manajemen mengambil tindakan korektif yang layak bila ada pelanggaran undang-undang, peraturan dan standar. Manajemen resiko ketaatan sangat efektif apabila suatu kultur bank menekankan pada standar tinggi kelakuan etis di semua tingkatan Bank. Fungsi ketaatan ini harus mendukung manajemen dalam membentuk kultur ketaatan yang tahan uji atas dasar standar etika mengenai kelakuan, dan dengan demikian mendukung tata kelola perusahaan yang efektif. Direktur Kepatuhan Direktur Kepatuhan adalah anggota Direksi Bank yang berfungsi untuk merumuskan tindakan yang diperlukan agar dapat menjamin bahwa Bank akan taat pada peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangan lainnya, kesepakatan dan komitmen yang diadakan dengan Bank Indonesia. Fungsi primer Direktur Ketaatan adalah: menguji rancangan kebijakan dan

keputusan Direksi Bank untuk menjamin bahwa kebijakan dan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, praktek yang bijak dan tata kelola perusahaan yang baik


Page 66 of 99

upon finding any non-compliance,

Compliance Director is obliged to immediately instruct Bank’s Board of Directors to annul them or prevent any introduction of such policy or resolutions

if Compliance Director has made

the necessary prevention, but the relevant policy or resolutions are still in place, then such irregularities shall thereupon become sole liability of the relevant Director

Internal Audit Function The Bank shall apply the internal audit function effectively. In performing the internal audit function effectively, the Bank shall form an Internal Audit Unit independent from the operating unit. The Internal Audit Unit shall compose and actualize the working guidelines, system and procedure. An internal Audit Unit shall be established by the Bank and shall be responsible in implementing the internal audit function. As the Bank’ internal auditor, the Internal Audit Unit shall be able to implement its works independently and shall be able to provide remedial advice to the auditees being audited. Therefore:

bila ada ketidak-taatan, Direktur

Kepatuhan wajib segera menginstruksikan Direksi Bank untuk membatalkannya atau mencegah diberlakukannya kebijakan atau keputusan tersebut

bila Direktur Kepatuhan telah

mengambil langkah preventif yang diperlukan, namun kebijakan atau keputusan bersangkutan tetap diberlakukan, maka ketidak-wajaran ini harus menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Direktur bersangkutan.

Fungsi Audit Internal Bank harus menerapkan fungsi audit internal secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi audit internal secara efektif ini, Bank harus membentuk Unit Audit Internal yang terlepas dari unit operasionalnya. Unit Audit Internal ini harus membuat dan mengaktualisasi pedoman, sistem dan prosedur kerjanya. Suatu Unit Audit Internal harus dibentuk oleh Bank dan bertanggungjawab untuk implementasi fungsi audit internalnya. Sebagai auditor internal Bank, Unit Audit Internal ini harus dapat melaksanakan pekerjaannya secara independen dan dapat memberikan nasehat remedial kepada pihak yang diaudit. Oleh karenanya:


Page 67 of 99

head of Internal Audit Unit shall be

appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners and shall be reported to Bank Indonesia.

The Head of Internal Audit Unit

shall report directly to the President Director and shall maintain functional relationship with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

The Internal Auditor shall asses the

adequacy and effectiveness of the Bank’s assets, shall asses the utilization of the human resources economical and efficiency point of view, shall asses the effectiveness of the operating activities.

The Internal Audit shall report the

audit results to the President Director and submit their copies to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Director.

EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS The external auditor shall have a profession that plays important role in improving the reliability of the bank’s financial statements and other financial information.

kepala Unit Audit Internal ini harus

diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia

Kepala Unit Audit Internal harus

melapor langsung kepada Presiden Direktur dan harus membina hubungan fungsionalnya dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit

Auditor Internal harus menilai

kecukupan dan efektivitas harta Bank, menilai penggunaan ekonomis dan efisien dari sumber daya manusianya, dan harus menilai efektivitas kegiatan operasionalnya

Audit internal harus melaporkan

hasil auditnya kepada Presiden Direktur dan menyerahkan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Ketaatan.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL Auditor eksternal memiliki profesi yang berperan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi finansial lainnya.


Page 68 of 99

The Bank shall appoint public accountant and public accountant office registered with Bank Indonesia in conducting the audit of the Bank’s financial statement. The appointment of public accountant and public accountant office shall firstly obtain the approval of the General Meeting of Shareholders of the candidates submitted by the Board of Commissioners upon recommendation of the Audit Committee. The audit and appointment of the public accountant and public accountant office shall comply with the prevailing regulation. The Bank shall appoint one of the public accountant office registered with Bank Indonesia as an external auditor performing general audit on the financial statements and the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM). The general audit by public accountant office shall be intended to produce an opinion on the fairness of the Bank’s financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles. The Bank’s financial statements and other financial information audited by the External Auditors shall be used as reference in assessing the soundness of the Bank as to the shareholders. The independent (external) auditors shall assess on regular basis the Internal Audit’s competence and system, and the Bank shall follow up their findings. Regarding the external auditor:

Bank harus menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan bank. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai calon-calon yang diajukan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Audit. Audit dan penunjukan akuntan publik serta kantor akuntan publik harus mentaati peraturan yang berlaku. Bank harus menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan dan BAPEPAM. Audit umum oleh kantor akuntan publik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu pendapat mengenai kebenaran laporan keuangan bank sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku. Laporan keuangan bank dan informasi finansial lain yang diaudit oleh para Auditor Eksternal harus digunakan sebagai rujukan dalam menilai sehat tidaknya Bank sehubungan dengan para pemegang sahamnya. Para auditor independen (eksternal) harus secara berkala menilai kompetensi dan sistem Audit Internalnya dan Bank harus menindak-lanjuti semua temuannya. Mengenai auditor eksternal:


Page 69 of 99

The Bank shall appoint a public

accountant office duly registered and licensed by the Minister of Finance, registered with Bank Indonesia as an external auditor performing general audit on the financial statements. The Bank listed in the Stock Exchange and other major banks shall appoint one of the Public Accountant Offices registered with the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM);

The general audit by a public

accountant office shall be intended to produce an opinion on the fairness of the Bank’s financial statements in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles;

The Public Accountant Office shall

be named and appointed by the Bank’s General Meeting of Shareholders, in a transparent proceeding based on the recommendation of the Audit Committee or the Board of Commissioners;

In addition to the general audit,

the Bank shall, on regular basis, appoint a public accountant office or other independent consultant to assess the GCG implemented by the Bank.

Bank harus menunjuk kantor

akuntan publik yang terdaftar dan memiliki izin yang dikeluarkan Menteri Keuangan, terdaftar pada Bank Indonesia sebagai Auditor Eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan. Bank yang terdaftar di Bursa Saham dan bank terkemuka lainnya harus menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM;

Audit umum oleh kantor akuntan

publik dimaksudkan untuk menghasilkan pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan Bank sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang umum berlaku;

Kantor Akuntan Publik tersebut

harus diberi nama dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank, dalam cara yang transparan atas dasar rekomendasi Komite Audit atau Dewan Komisaris;

Selain dari audit umum, Bank harus

secara berkala menunjuk kantor akuntan publik atau konsultan independen lainnya untuk menilai implementasi GCG oleh Bank.


Page 70 of 99

Chapter 11 APPLICATION OF RISK

MANAGEMENT Background The quality of risk management and internal control systems at banking institution is now the central focus of banking institutions and banking authorities. This shift in focus has occurred particularly because the complexity of financial activities has increased exponentially. This complexity arises out of the challenges in mastering global information technology, the use of mathematical and statistical analysis in the valuation and risk management of financial products and services, particularly those involving derivative transactions, and the scope and breadth of international banking operations. Risk management in global banking organization has therefore become exceedingly complex and bank management has increasingly allocated significant resources to enhancing and strengthens its internal control system as well as external control system. The Bank management is confident that sound risk management system can be developed and achieved through consistent implementation of the following 10 principles, namely:

Bab 11 APLIKASI MANAJEMEN RESIKO

Latar Belakang Mutu sistem manajemen resiko dan kontrol internal di lembaga perbankan kini menjadi fokus utama dari lembaga perbankan dan otoritas perbankan. Perubahan fokus ini terutama terjadi karena kompleksitas kegiatan keuangan secara eksponensial telah meningkat. Kompleksitas ini timbul dari tantangan penguasaan informasi teknologi global, penggunaan analisis matematik dan statistik dalam penilaian dan manajemen risiko produk dan layanan keuangan, terutama yang mencakup transaksi derivatif, serta lingkup dan lebarnya operasi perbankan internasional. Manajemen resiko dalam organisasi perbankan global menjadi semakin kompleks dan manajemen bank telah semakin mengalokasikan sumber-sumber penting untuk meningkatkan dan memperkuat sistem kontrol internalnya maupun sistem kontrol eksternalnya. Manajemen Bank yakin bahwa sistem manajemen resiko yang sehat dapat dikembangkan dan dicapai melalui implementasi konsisten dari 10 prinsip, yaitu:


Page 71 of 99

1) setting up the roles and responsibilities of the Board of Directors; 2) the responsibility of senior management; 3) setting up guideline of information flow; 4) risk identification; 5) risk measurement; 6) risk monitoring; 7) risk control; 8) the role of supervisors; 9) supervisor evaluation and; 10) disclosure requirements Definition Risk is the potential for the occurrence of an event that may cause unexpected losses for Bank. Risk Management is the framework of policies, procedures, controls and methodologies employed to identify, measure, monitor, and control risks arising from the operations of the Bank. Bank Danamon uses risk management techniques to manage all types of risks inherent in bank activities, namely credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk. Credit risk is the risk of default by counter party. Market risk is the risk of loss arising from movement in market variables such as interest rates, foreign exchange rates, and commodity or equity prices in proprietary portfolios held by the Bank. Liquidity risk is the risk that Bank will not be able to settle liabilities on due dates.

1) menetapkan peran dan tanggungjawab Direksi; 2) tanggungjawab manajemen senior; 3) menetapkan pedoman arus informasi; 4) identifikasi risiko; 5) pengukuran resiko; 6) pemantauan resiko; 7) pengendalian resiko; 8) peran para supervisor; 9) penilai supervisor; dan 10) persyaratan mengenai pengungkapan informasi. Definisi Resiko adalah potensi terjadinya suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank yang tidak diharapkan sebelumnya. Manajemen Resiko adalah kerangka kebijakan, prosedur, pengendalian, dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari pengoperasian Bank. Bank Danamon menggunakan teknik-teknik manajemen resiko untuk mengelola semua jenis resiko yang timbul dari kegiatan bank, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Resiko kredit adalah resiko karena kesalahan pihak lain. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang timbul dari pergerakan variable pasar seperti suku bunga, nilai tukar valas, dan harga komoditas atau permodalan dalam portepel kepemilikan yang ada pada Bank. Resiko likuiditas adalah resiko bahwa Bank tidak akan dapat menyelesaikan tanggungjawabnya pada tanggal jatuh temponya.


Page 72 of 99

Operational risk is the risk caused, among others, by inadequacy or malfunction of internal processes, human error, system failure or external problems affecting the operations of the Bank. Under operational risk, the Bank includes legal risk, strategic risk, compliance risk and reputation risk.

Objectives The objectives of risk management in the Bank are to ensure that in its activities or businesses, Bank taken into account all potential risks that may arise, whether it is credit risk, market risk, liquidity risk or operational risk. Bank controls and manages the inherent risk of all the activities so that it does not exceed the Bank’s risk appetite. Bank optimizes the usage of the Bank’s capital and complies with all relevant bank Indonesia Regulations. The Bank increases long-term shareholders value. Bank establishes a good risk governance framework with regards to risk management as a guide to overall risk management and the setting up of subsequent risk management policies and procedures by each line of business or support functions, establishes a strong risk culture and awareness throughout the Bank and develops excellent risk management capabilities.

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh, antara lain, tidak cukupnya atau tidak jalannya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problema eksternal yang berpengaruh atas pengoperasian Bank. Dalam resiko operasional, Bank mencakup resiko hukum, resiko strategi, resiko ketaatan dan resiko reputasi. Tujuan Tujuan dari manajemen resiko dalam Bank adalah untuk menjamin bahwa dalam kegiatannya atau usahanya, Bank mempertimbangkan semua resiko potensial yang mungkin timbul, baik resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, atau resiko operasional. Bank mengendalikan dan mengelola resiko yang timbul dari semua kegiatan sehingga tidak melampaui resiko yang harus ditanggung Bank. Bank mengoptimalkan penggunaan modal Bank dan mentaati semua Peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengannya. Bank meningkatkan nilai para pemegang saham jangka panjangnya. Bank membentuk kerangka tata kelola perusahaan yang baik sehubungan dengan manajemen resiko sebagai pedoman untuk keseluruhan manajemen resiko dan pembentukan kebijakan dan prosedur manajemen resiko selanjutnya atas dasar masing-masing jenis usaha atau fungsi penunjangnya, membentuk kultur resiko serta kesadaran yang kuat di seluruh Bank dan mengembangkan kemampuan manajemen resiko yang sangat baik.


Page 73 of 99

Process To achieve those objectives: The Bank issues the general

guidelines and rules for risk management that must be followed by all the lines of business and support functions.

As appropriate each business and

support function must establish in writing their own detailed risk management policies, procedures or product programs which are consistent with the overall guidelines, prudent banking practices, and relevant regulatory requirements and are designed to manage the risk in their activities.

Risk awareness and compliance

with risk policies and limits should be the mindset of all risk officers. There should never be a deliberate attempt by anybody to override any policy or limit without approval. Any deviations or excesses must be escalated to the appropriate authority.

Policies and procedures must be

socializes throughout the organization.

Proses Untuk mencapai tujuan tersebut: Bank mengeluarkan pedoman dan

peraturan umum mengenai manajemen resiko yang harus diikuti oleh semua jenis usaha dan fungsi penunjang.

Sebagaimana layaknya, masing-

masing usaha dan fungsi penunjang harus menetapkan secara tertulis kebijakan, prosedur atau program produk manajemen resiko masing-masing dengan rinci, yang konsisten dengan keseluruhan pedoman, praktek perbankan yang bijak, dan ketentuan hukum yang relevan, dan yang dirancang untuk mengelola resiko dalam semua kegiatannya.

Kesadaran akan resiko dan

ketaatan pada kebijakan dan batasan resiko harus menjadi pusat perhatian semua pejabat di bidang resiko. Tidak ada usaha sengaja diperbolehkan dilakukan siapapun untuk menghapus setiap kebijakan atau batasan tersebut tanpa persetujuan. Setiap penyimpangan atau tindakan melampaui batas harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Semua kebijakan dan prosedur

harus disosialisasikan ke seluruh organisasi.


Page 74 of 99

Senior management within each line of business, product group and support function should provide appropriate risk oversight to ensure that risk policies are properly implemented and effective.

In writing the Risk Management

Policies for any specific businesses or products, the following should at least be covered:

a) clear identification of the risks

and how the risks are mitigated and controlled;

b) clear lines of responsibility and accountability for managing each type of risk;

c) the methodology by which the risk will be measured and the risk management information systems that will support the business;

d) establishment of limits that defines the maximum risk of loss;

e) contingency plans; f) policies and procedures

governing new products and activities;

g) review of the policies, procedures and limits shall be done at least once a year or more frequently in the even of significant changes.

Manajemen senior dalam setiap kegiatan usaha, kelompok produk, dan fungsi penunjang harus melakukan pengawasan resiko yang layak untuk menjamin bahwa semua kebijakan resiko telah dengan benar diimplementasikan dan efektif.

Secara tertulis, Kebijakan Manajemen Resiko untuk kegiatan usaha atau produk tertentu, harus sedikitnya mencakup hal berikut ini:

a) identifikasi yang jelas mengenai resiko dan bagaimana resiko itu dicegah dan dikendalikan;

b) garis-garis tanggungjawab dan akuntabilitas yang jelas untuk mengelola setiap jenis resiko;

c) metodologi untuk mengukur resiko dan sistem informasi manajemen resiko yang mendukung kegiatan usahanya;

d) penetapan batas-batas yang mendefinisikan maksimum resiko kerugian;

e) rencana kontinjensi; f) kebijakan dan prosedur

yang berlaku atas produk dan kegiatan baru;

g) peninjauan kembali semua kebijakan, prosedur dan batasan harus dilakukan sedikitnya sekali setahun atau lebih sering bila terjadi perubahan signifikan.


Page 75 of 99

In all of its activities, the Bank must identify measure, manage and monitor and control all the material risks. This must be supported by timely management information system, and accurate financial reporting. Management information systems must include reports that cover risk exposures, compliance with policies, procedures and limits, and actual achievements against established targets.

Dalam semua kegiatannya, Bank harus mengindentifikasi, mengukur, mengelola dan memantau serta mengendalikan semua resiko besar. Hal ini perlu ditunjang oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, serta laporan keuangan yang akurat. Sistem informasi manajemen harus mencakup laporan-laporan yang mencakup kemungkinan terjadinya resiko, ketaatan pada kebijakan, prosedur dan batasan, dan pencapaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan.


Page 76 of 99

Chapter 12 PROVISION OF FUNDS TO

RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES

General In order to avoid Bank failure as a consequence of the provision of funds and in upgrading the independency of banks’ management from potential intervention from related parties, Bank applies prudential principles in providing funds amongst others by applying the distribution/diversification of portfolio of provision of funds. The conduct of the provision of funds to related parties and/or large exposures shall be done in accordance with prevailing regulations. Bank defines related parties as any natural person or company/entity exercising control over the Bank, whether directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial links. Bank has a written policy guidelines and procedures on provision of funds to related parties and/or large exposures. The scope of such policy includes, standards and criteria for selection and evaluation of the creditworthiness of the borrower and borrower group; standards and criteria for establishment of limits on provision of funds; management information system for provision of funds; system for monitoring provision of funds; and establishment of remedial actions to resolve any concentration of provision of funds.

Bab 12 PENYEDIAAN DANA KEPADA

PIHAK-PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIANAN DAN DALAM

JUMLAH BESAR Umum Untuk menghindari kegagalan Bank sebagai akibat dari penyediaan dana dan peningkatan kebebasan manajemen bank dari intervensi potensial oleh pihak-pihak yang berhubungan, Bank menerapkan prinsip-prinsip bijak dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan distribusi/diversifikasi portepel penyediaan dana. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak-pihak yang berhubungan dan/atau jumlah-jumlah besar harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank mendefinisikan pihak-pihak yang berhubungan sebagai setiap orang atau perusahaan/badan yang mengendalikan Bank, baik langsung maupun tidak, melalui kepemilikan, manajemen, dan/atau hubungan finansial. Bank memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak-pihak yang berhubungan dan/atau jumlah-jumlah besar. Lingkup kebijakan ini mencakup standar dan kriteria untuk seleksi dan evaluasi kelayakan kredit peminjam dan kelompok peminjam; standar dan kriteria untuk menetapkan batas-batas penyediaan dana; sistem informasi manajemen untuk penyediaan dana; sistem pemantauan penyediaan dana dan penetapan tindakan remedial untuk menyelesaikan setiap konsentrasi penyediaan dana.


Page 77 of 99

Bank review the policy periodically, at least 1 (one) time in 1 (one) year. Procedure Bank has established internal control procedures to ensure that transactions involving related parties are undertaken on an arm’s length basis and on normal commercial terms, which are generally no more favorable than those extended to unrelated parties. In addition, the following procedures will be followed: Bank is prohibited from extending

provision of funds to related parties in contravention of the generally applicable procedures for provision of funds.

Bank is prohibited from extending

provision of funds to related parties without approval of the Board of Commissioners of the Bank.

Bank is prohibited from purchasing

low quality assets from related parties.

Bank is required including but not

limited to 1) repayment of credit within a period of no more than 60 (sixty) days after downgrading of quality of provision of funds;

Bank meninjau kembali kebijakan ini secara berkala, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Prosedur Bank telah menetapkan prosedur kontrol internal untuk menjamin bahwa semua transaksi yang mencakup pihak-pihak yang berhubungan, dilangsungkan atas dasar arm’s length dan dengan ketentuan komersial normal, yang umumnya tidak lebih menguntungkan dari pada yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhubungan, Selain itu, prosedur berikut ini harus ditaati: Bank tidak diperbolehkan

menyediakan dana kepada pihak-pihak yang berhubungan yang berlawanan dengan prosedur penyediaan dana yang umum berlaku.

Bank dilarang menyediakan dana

kepada pihak-pihak yang berhubungan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.

Bank dilarang membeli aset

bermutu rendah dari pihak-pihak yang berhubungan.

Bank diharuskan mencakup namun

tidak terbatas pada 1) pembayaran kembali kredit dalam waktu maksimum 60 (enampuluh) hari setelah menurunkan mutu penyediaan dananya;


Page 78 of 99

and/or 2) proceed with debt restructuring with effect from downgrading of quality of provision of funds if quality of provision of funds to any related party is downgraded to substandard, doubtful, or loss.

transactions (either individually or

as part of a series) equal to or exceeding Rp…..in value will be subject to the review of the Audit Committee at regular intervals.


as part of a series) equal to or exceeding Rp…..in value will be subject to the review and approval of the Audit Committee. Such approval shall only be given if transactions are on arm’s length commercial terms;


as part of a series) equal to or exceeding Rp…..in value will be subject reviewed and approved by the Audit Committee who may as it deems fit requests advice on the transaction from independent sources or advisors, including the obtaining of valuations from professional valuers

dan/atau 2) terus merestrukturisasi hutang yang berakibat pada penurunan mutu penyediaan dana apabila mutu penyediaan dana kepada pihak-pihak yang berhubungan manapun diturunkan di bawah standar, diragukan, atau merugikan.

transaksi (baik secara individu atau bagian dari suatu rangkaian) yang sama dengan atau melampaui Rp. .... dalam nilai, harus ditinjau kembali oleh Komite Audit dengan interval berkala.

transaksi (baik secara individu atau

bagian dari suatu rangkaian) yang sama dengan atau melampaui Rp. .... dalam nilai, harus ditinjau kembali dan disetujui Komite Audit. Persetujuan ini hanya dapat diberikan apabila transaksi itu dilaksanakan atas dasar ketentuan komersial at arm’s length;

transaksi (baik secara individu atau

bagian dari suatu rangkaian) yang sama dengan atau melampaui Rp. .... dalam nilai, harus ditinjau kembali dan disetujui oleh Komite Audit, yang selayaknya dapat meminta nasehat mengenai transaksi tersebut dari sumber-sumber atau penasehat independen, termasuk memperoleh penilaian dari penilai-penilai profesional.


Page 79 of 99

Moreover, the Audit Committee periodically reviews related party transactions to ensure compliance with the internal control procedures. The review includes the examination of the nature of the transaction and its supporting documents or such other data deemed necessary by the Audit Committee. If a member of the Audit Committee has an interest in a transaction, he is to abstain from participating in the review and approval process in relation to the transactions.

Selain itu, Komite Audit juga harus secara berkala meninjau kembali transaksi pihak terkait untuk menjamin kepatuhan pada prosedur kontrol internal. Tinjauan kembali ini mencakup pemeriksaan sifat transaksi dan dokumen penunjangnya atau data lain yang dianggap perlu oleh Komite Audit. Bila anggota dari Komite Audit memiliki kepentingan dalam transaksi bersangkutan, ia harus abstain dari proses peninjauan kembali serta persetujuan ini sehubungan dengan transaksi tersebut.


Page 80 of 99

Chapter 13 TRANSPARENCY AND

DISCLOSURE Background The importance of bank oversight for transparency is based on knowledge that the market has discipline mechanism, such that in certain condition market rewards banks that managed risks effectively and punishes banks that have poor or ineffective risks management. Market discipline will work only if market participants have access to timely and reliable information which can be used to assess banks’ activities and the associated risks. Transparency is defined as disclosure of timely and accurate information to the public so as to enable users to make accurate assessment as to the financial conditions and business performance as well as risk profile and management practice of the relevant bank. The Bank is of the opinion that transparency is a crucial component for an effective bank oversight in order to help create sound and safe banking system.

Bab 13 TRANSPARANSI DAN

PENGUNGKAPAN Latar Belakang Pentingnya pengawasan bank atas transparansi didasarkan atas pengetahuan bahwa pasar memiliki mekanisme disiplin, sehingga dalam keadaan tertentu pasar dapat menghargai bank-bank dengan manajemen resiko yang efektif dan menghukum bank-bank dengan manajemen resiko yang kurang baik atau tidak efektif. Disiplin pasar ini hanya akan bekerja apabila para pelaku pasar memiliki akses pada informasi yang tepat waktu dan handal yang dapat digunakan untuk mengakses kegiatan bank dan resiko yang berhubungan dengannya. Transparansi didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada masyarakat umum agar dapat memudahkan para pemakainya untuk melakukan penilaian akurat atas kondisi finansial dan kinerja usaha maupun profil resiko dan praktek manajemen dari bank bersangkutan. Bank berpendapat bahwa transparansi adalah komponen krusial dalam pengawasan bank yang efektif untuk membantu dalam pembentukan sistem perbankan yang sehat dan aman.


Page 81 of 99

Effective Public Disclosure The Bank views that there are 2 (two) purposes in connection with effective disclosure of information, information so disclosed must give effect to transparency and market shall give accurate responses as rewards to banks that have been managed soundly. In disclosing information for the purpose of transparency Bank follow Basel Committee characterization of information, namely: Comprehensiveness

Comprehensive disclosure of information will enable users to carry out effective assessment on banks. The term comprehensive means that such information shall be thorough, consolidated, cross activities and accountable.

Relevance and Timeliness Information disclosed must have relevance to the needs of decision makers such that it helps decision makers calculate risks as well as yields of their investments, placements or bank exposures and (information on) bank financial performance in the future. In order to achieve such relevance, information shall be reported on regular basis. Filing of information shall be made at such frequency and time scale so as to enable accurate presentation of corporate standing, covering risks profile and performance of its risks management

Pengungkapan Umum yang Efektif Bank berpendapat bahwa ada 2 (dua) tujuan sehubungan dengan pengungkapan informasi yang efektif, informasi yang diungkapkan dengan cara ini harus berpengaruh atas transparansi dan pasar akan memberikan tanggapan akurat sebagai penghargaan kepada bank yang telah dikelola dengan baik. Dalam mengungkapkan informasi untuk tujuan transparansi, Bank mengikuti karakterisasi informasi oleh Komite Basel , yaitu: Sifat komprehensif

Pengungkapan informasi secara komprehensif memudahkan penggunanya untuk melakukan penilaian efektif atas bank. Istilah komprehensif ini berarti bahwa informasi bersangkutan adalah lengkap, terkonsolidasi, mencakup kegiatan silang, dan akuntabel.

Relevansi dan Ketepatan Waktu Informasi yang diungkapkan harus relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan agar dapat membantu mereka menghitung resikonya maupun hasil investasi mereka, penempatan eksposur bank dan (informasi mengenai) kinerja finansial bank di masa mendatang. Untuk dapat mencapai relevansi ini, informasi harus dilaporkan dengan berkala. Pengarsipan informasi harus dilakukan dengan frekuensi dan skala waktu tertentu untuk memudahkan presentasi akurat dari keadaan perusahaan, mencakup profil risiko dan kinerja


Page 82 of 99

Reliability Information must be presented correctly or accurately or must have reasons for its presentation. Any such information must reflect economic substance of each single event and transaction and can be verified.

Comparability Information users need information that can be compared by different institutions, countries and time. Therefore, bank shall from time to time apply its accounting standards and procedures consistently and uniformed procedure and concept for the reviews. Any significant changes to accounting standards, which might have material implications, must be transparently disclosed.

Materiality Bank’s financial statements shall present all information having material substance. Information is said to be material if its omission would affect decision making of the users of such information. Non-material information may be omitted and used for internal purposes or for Bank’s internal

manajemen resikonya.

Kehandalan Informasi harus diberikan dengan benar atau akurat atau dengan alasan pemberiannya. Informasi ini harus merefleksikan substansi ekonomis masing-masing kejadian dan transaksi, serta harus dapat diverifikasi.

Komparabilitas

Pengguna informasi memerlukan informasi yang dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga, negara dan waktu yang berlainan. Oleh karenanya, bank harus sewaktu-waktu menerapkan standar dan prosedur akuntansinya dengan konsisten serta prosedur dan konsep yang diseragamkan untuk peninjauan kembalinya. Setiap perubahan signifikan mengenai standar akuntansi ini, yang mungkin mengandung implikasi besar, harus diungkapkan dengan transparan.

Materialitas Laporan keuangan bank harus memberikan semua informasi dengan substansi material. Informasi dikatakan material apabila tidak adanya informasi itu akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh para pemakai informasi tersebut. Informasi non material dapat diabaikan dan digunakan untuk keperluan internal atau untuk kontrol internal Bank.


Page 83 of 99

Bank Disclosure It is the policy of the Bank that information disclosed in regular financial statements as well as such other public disclosure shall be timely, comprehensively and objectively in order to achieve acceptable level of transparency. The Bank intends to disclose the following: Risk Management System Business goals and strategies Cross-shareholdings and cross debt

guarantees Management assessment of

business climate and risks Names of Commissioners and

Directors Commissioners and Directors

compensation rates Principal external jobs held by the

Commissioners Corporate governance practices of

the company Material claims and court cases Related party transactions Existing and potential conflict of

interest Shareholding of Commissioners,

Directors or their family members in the company or its related companies

Pengungkapan Bank Merupakan kebijakan Bank bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan berkala maupun pengungkapan kepada masyarakat umum lainnya harus tepat waktu, komprehensif dan objektif agar dapat mencapai tingkat transparansi yang dapat diterima. Bank bermaksud untuk mengungkapkan hal-hal berikut ini: Sistem Manajemen Resiko Tujuan dan strategi usaha Pemilikan saham silang dan

jaminan hutang silang Penilaian manajemen atas iklim

dan resiko usaha Nama para Komisaris dan Direktur Nilai kompensasi para Komisaris

dan Direktur Kegiatan usaha eksternal utama

yang dipegang para Komisaris Praktek tata kelola perusahaan oleh

perusahaan Tuntutan dan proses peradilan

yang besar Transaksi pihak-pihak yang

berhubungan Konflik kepentingan yang ada dan

potensial Pemilikan saham para Komisaris,

Direktur atau para anggota keluarga mereka dalam perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengannya


Page 84 of 99

Insider Trading and confidential Information Under the Capital Market Law (Art. 95), an insider in possession of insiders’ information relating to a certain public company is prohibited from trading (buying or selling) securities of such company. The rationale for the prohibitions imposed on insiders is to avoid the inherent unfairness involved where a party takes advantages of price sensitive information that is unavailable to those with whom the insider is dealing, and the resultant damage to market confidence. The term insider is defined to include any principal (20 %) shareholders, commissioners, directors, officers or employees of a public company. The term insider information shall mean any such information regarding a listed company not otherwise disclosed to the public. Any violation against this provision will give rise to a 10-year imprisonment or IDR 15 billion in fine. Identifying Insider Information Information relating to and originating from the company and would normally be regarded as confidential and accessible only to directors and certain employees, are qualified as insider information.

Informasi mengenai Insider Trading dan Rahasia Sesuai Undang-undang Pasar Modal (Pasal 95), orang dalam yang memiliki informasi sebagai orang dalam sehubungan dengan suatu perusahaan umum dilarang melakukan perdagangan (pembelian atau penjualan) sekuritas dari perusahaan tersebut. Alasan larangan yang dikenakan atas orang-orang dalam ini adalah untuk menghindari ketidak-adilan yang akan terjadi di mana satu pihak mengambil keuntungan dari informasi yang sensitif atas harga yang tidak tersedia bagi mereka dengan pihak mana orang dalam ini bertransaksi, dan mengakibatkan kerugian dalam bentuk kepercayaan pada pasar. Istilah ‘insider’ (orang dalam) ini didefinisikan untuk mencakup setiap pemegang saham utama (20%), para komisaris, direktur, pejabat atau pegawai perusahaan umum. Istilah ‘insider information’ (informasi orang dalam) berarti informasi mengenai perusahaan yang terdaftar dan tidak dengan cara lain diungkapkan kepada masyarakat umum. Setiap pelanggaran ketentuan ini akan berakibat hukuman penjara selama 10 tahun atau denda sebesar IDR15 milyar. Mengidentifikasi “Insider Information” Informasi yang berhubungan dengan dan berasal dari perusahaan dan yang biasanya dianggap rahasia dan hanya dapat diakses para direktur dan pegawai tertentu, dikualifikasi sebagai ‘insider information’.


Page 85 of 99

Any such information may be acquired from various activities such as: loan negotiation, provisional corporate financial consultation, or business opportunity investigation of Bank Danamon. Such information shall include, but not limited to, information regarding possible acquisition, mergers or liquidation, possible business failure, lucrative contracts to be made soon, or information on any new inventions. Insider information shall not include Bank Danamon’s own opinion or analysis not otherwise made out of or based on insider information or such opinion or analysis made by other parties not otherwise based on insider information. Information which is factually immaterial or having no material load to affect investment decision will not be classified as insider information.

Restriction on trading and Uses of Sensitive Information Trading of the company’s securities, or procuring another person to trade in the company’s securities, whilst in possession of price sensitive information concerning the company that is not generally available to the public, is prohibited at all times.

Setiap informasi seperti ini dapat diperoleh dari aneka kegiatan seperti: negosiasi pinjaman, konsultasi finansial perusahaan yang sementara, atau investigasi kesempatan usaha dari Bank Danamon. Informasi ini harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai suatu kemungkinan akuisisi, penggabungan atau likuidasi, kemungkinan kegagalan usaha, kontrak lukratif yang akan diadakan segera, atau informasi mengenai setiap penemuan baru. “Insider information” tidak mencakup opini atau analisa Bank Danamon sendiri yang dengan cara lain tidak diberikan atau didasarkan atas “insider information” atau opini atau analisa yang dibuat oleh pihak lain yang dengan cara lain tidak didasarkan atas “insider information”. Informasi yang secara faktual tidak penting atau tidak memiliki beban material untuk mempengaruhi keputusan mengenai suatu investasi tidak akan diklasifikasi sebagai “insider information:. Pembatasan mengenai perdagangan dan Penggunaan Informasi Sensitif Perdagangan sekuritas perusahaan, atau mendapatkan orang lain untuk memperdagangkan sekuritas perusahaan, sementara memiliki informasi sensitif mengenai harga sehubungan dengan perusahaan yang umumnya tidak tersedia bagi umum, sama sekali tidak diperbolehkan.


Page 86 of 99

Using or communicating price sensitive information concerning the company that is not generally available to the investing public, to any person is also prohibited at all times. No commissioner, directors or senior managements shall deal in the company’s securities during the period commencing 2 weeks before the announcement of company’s financial statement for each of the first three quarter of financial year, or the period commencing one month before the announcement of the company’s results for the financial year, as the case may be, and ending on the date of announcement of the relevant results. This policy also is applied to Employees/Management Stock Option Plan (E/MSOP), if any. Any commissioners, directors or senior managements have to give notice of their interest in securities of the company within 2 business days after the securities purchase or sale both to the Corporate Secretary as well as to the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam). Any insider information owned by Bank Danamon or accessible to its officers or employees may not be used by its officers to buy or to sell securities nor to use such information to recommend other parties to purchase or sell securities interests.

Penggunaan atau komunikasi mengenai informasi yang sensitif terhadap harga yang berhubungan dengan perusahaan dan yang umumnya tidak tersedia bagi masyarakat umum yang ingin berinvestasi, kepada siapapun, juga sama sekali dilarang. Tidak ada komisaris, direktur atau manajemen senior diizinkan memperdagangkan sekuritas perusahaan selama periode 2 minggu sebelum pengumuman laporan keuangan peusahaan untuk setiap tiga kuartal pertama tahun buku bersangkutan, atau periode satu bulan sebelum pengumuman hasil perusahaan untuk tahun buku bersangkutan, tergantung kasusnya, dan berakhir pada tanggal pengumumam hasilnya. Kebijakan ini juga diterapkan pada Para Pegawai/Manajemen “Stock Option Plan” (E/MSOP), bila ada. Setiap komisaris, direktur atau manajemen senior wajib melaporkan kepentingan mereka dalam sekuritas perusahaan dalam waktu 2 hari kerja setelah pembelian atau penjualan sekuritas tersebut, baik kepada Sekretaris Perusahaan maupun kepada Bapepam. “Insider Information” yang dimiliki Bank Danamon atau yang dapat diakses para pejabatnya atau para pegawainya tidak boleh digunakan oleh para pejabatnya untuk membeli atau menjual sekuritas, dan tidak boleh digunakan untuk memberi rekomendasi kepada pihak-pihak lain untuk membeli atau menjual kepentingan sekuritas mereka.


Page 87 of 99

In this regard, it shall be assured that interviews or questionnaire made to the company is not intended to reveal any insider information. If officers or employees have any knowledge that someone might have use insider information for trading securities, such employee shall immediately report the matter to his/her line manager or the management. In addition to civil and criminal penalties, staff member who fail to observe this policy will be subject to disciplinary action, including dismissal. Confidential information has the following criteria: Confidential information has the following criteria: Any information, which will have

implications if disclosed to the public that can change the value of certain entity or may substantially, affects the market. Thus, if such information is controlled by any particular person, such person might be tempted to use such information for his own personal interests.

All such customers’ information

that must be kept confidential according to Bank Danamon’s internal rules and procedure as well as applicable laws and regulations.

Dalam hal ini, harus dijamin bahwa tatap muka atau kuestioner yang diterima perusahaan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan ‘insider information” apapun. Apabila para pejabat atau pegawai mengetahui bahwa seseorang mungkin telah menggunakan ‘insider information’ untuk memperdagangkan sekuritas, pegawai itu wajib segera melaporkannya kepada atasan langsungnya atau manajemen. Selain daripada penalti perdata dan pidana, anggota staf yang tidak memperhatikan ketentuan ini akan dijatuhi tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Informasi Rahasia memiliki kriteria berikut: Informasi Rahasia memiliki kriteria berikut: Informasi apapun, yang apabila

diungkapkan kepada masyarakat umum akan berimplikasi yang dapat mengubah nilai suatu badan atau secara substansial dapat berpengaruh atas pasar. Oleh karenanya, apabila informasi ini dikendalikan oleh orang tertentu, orang itu mungkin tergiur untuk menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadinya.

Semua informasi mengenai

nasabah yang harus dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan prosedur internal Bank Danamon maupun peraturan perundangan yang berlaku.


Page 88 of 99

None of confidential information may be used for personal benefits of commissioners, directors, seniors’ officers or employees or his/her family members. Any such information shall be kept confidential from the public as well as from Bank Danamon’s own employees which have no direct urgency to use such information in the performance of his duty. In normal business practice, Bank Danamon’s employees are expected to acquire information through legal manner from various enterprises. Information may be solicited directly or indirectly, from relevant employees or otherwise acquire such information from markets. Any such information is categorized as market information. If there is no indication confirming that such market information is stolen proprietary information, and then such information may be used reference for analysis and help make transaction decisions. Bank Danamon’s employees receiving insider information from customers are obliged to keep and maintain confidentiality of information so as to avoid misuses of information and shall administer such information in writing. The (obligation for the) maintenance and safeguarding of such information also apply to Bank Danamon’s internal parties which have no occupational relevance to such information and or with which conflicts of interest may arise.

Tidak ada informasi rahasia yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi para komisaris, direktur, pejabat senior atau pegawai atau para anggota keluarga mereka. Informasi ini harus dirahasiakan dari masyarakat umum maupun dari para pegawai Bank Danamon sendiri yang tidak memiliki kepentingan langsung untuk menggunakan informasi tersebut dalam perlaksanaan tugas-tugasnya. Dalam praktek usaha normal, para pegawai Bank Danamon diharapkan mendapatkan informasi melalui cara yang sah dari aneka badan usaha. Informasi dapat diminta langsung maupun tidak langsung, dari para pegawai yang relevan atau dengan cara lain diperoleh dari pasar. Informasi seperti dikategorikan sebagai informasi pasar. Bila tidak ada indikasi yang menegaskan bahwa informasi pasar ini merupakan informasi yang dicuri, dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan bagi analisa dan membantu dalam keputusan suatu transaksi. Para pegawai Bank Danamon yang menerima ‘insider information’ dari para nasabah diwajibkan tetap merahasiakannya untuk mencegah penyalah-gunaan informasi tersebut dan harus menangani informasi tersebut secara tertulis. (Kewajiban) mempertahankan dan menjaga informasi ini juga berlaku atas pihak-pihak internal Bank Danamon yang tidak memiliki relevansi kerja atas informasi tersebut dan atau yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan.


Page 89 of 99

Customer Privacy Policy Bank Danamon pays high regard for the privacy of its customers and declares that the relation between Bank Danamon and its customers are confidential. This policy is the basic principle on customer privacy which is adapted with the Company's Standard Code of Ethics and relevant statutory regulations and that all employees of Bank Danamon and those of its affiliated parties are bound to implement this. General Principle

Bank Danamon gathers data and information from its customers and shall keep and maintain confidentiality of such data and information in accordance with applicable laws, as follows; a) Bank Danamon only solicits

information or data from customers in accordance with the applicable standard procedure. For data accuracy, Bank Danamon may confirm the matter with the relevant customers concerned or otherwise through such other procedure widely acceptable and in accordance with standard banking practice.

Kebijakan Privasi Nasabah Bank Danamon sangat menghargai privasi para nasabahnya dan menyatakan bahwa hubungan antara Bank Danamon dan para nasabahnya adalah rahasia. Kebijakan ini merupakan prinsip dasar mengenai privasi nasabah yang diterapkan dalam Kode Etik Standar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahwa semua pegawai Bank Danamon serta pihak-pihak yang berafiliasi dengannya terikat untuk melakukan hal ini. Prinsip Umum

Bank Danamon mengumpulkan data dan informasi dari para nasabahnya dan menjaga serta mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai berikut:

a) Bank Danamon hanya meminta informasi atau data dari para nasabah sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Untuk keakuratan data, Bank Danamon dapat mengkonfirmasikannya hal ini dengan nasabah bersangkutan atau dengan cara lain melalui prosedur lain yang umum berlaku dan sesuai dengan standar praktek perbankan.


Page 90 of 99

b) Bank Danamon is obliged to provide the necessary safeguarding for customers’ data and information so that unauthorized parties cannot access them. Safeguarding of data and information shall be conducted during processing, storing and sending of such data and information. c) Bank Danamon may require

customer to update their data and information that have become obsolete.

d) Bank Danamon will not disclose

any data or information regarding any customer except for the following;

o When required for reporting to relevant business units of Bank Danamon or for communication in connection with any requisition of information regarding creditworthiness or credibility of a customer applying for loans or when his accounts have to be closed.

b) Bank Danamon wajib menjamin keamanan yang diperlukan bagi data dan informasi para nasabah sehingga pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mengaksesnya. Pengamanan data dan informasi nasabah ini harus dilaksanakan selama memproses, menyimpan dan mengirimkan data dan informasi tersebut.

c) Bank Danamon dapat

meminta nasabah untuk meng-update data dan informasi mereka yang mungkin telah usang.

d) Bank Danamon tidak akan

mengungkapkan data atau informasi apapun mengenai suatu nasabah kecuali dalam hal berikut: o Bila diminta untuk

keperluan pelaporan kepada unit usaha yang relevan dari Bank Danamon atau untuk komunikasi sehubungan dengan permintaan informasi mengenai kelayakan kredit atau kredibilitas suatu nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman atau apabila rekening-rekeningnya harus ditutup.


Page 91 of 99

o When required if there are requisitions regarding creditworthiness or credibility of a customer or regarding credit report and deposits of such customers in accordance with Bank Danamon’s lending policy.

o When requisitioned by parties acting on behalf of Bank Danamon (e.g.: accountants, auditors, lawyers or consultants) whom have executed non-disclosure agreement regarding customers’ data and information.

o When requisitioned by Bank Indonesia or such other competent authorities and so done in accordance with the prevailing laws or when requisitioned by the customers themselves.

o Bila dibutuhkan jika ada permintaan mengenai kelayakan kredit atau kredibilitas suatu nasabah atau mengenai laporan kredit dan deposito para nasabah itu sesuai dengan kebijakan pinjaman Bank Danamon.

o Jika diminta oleh pihak-

pihak yang bertindak atas nama Bank Danamon (mis.: para akuntan, auditor, pengacara atau konsultan) yang telah melangsungkan suatu perjanjian non-pengungkapan mengenai data dan informasi nasabah.

o Jika diminta oleh Bank

Indonesia atau otoritas kompeten lainnya dan hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau apabila direkuisisi oleh para nasabah itu sendiri.


Page 92 of 99

Conflict of Interest Business decisions must be made in the best interest of the Bank, not motivated by personal interest or gain. Therefore, as a matter of the Bank policy, all employees, officers, directors and commissioners must avoid any actual or perceived conflict of interest. A "conflict of interest" occurs when an individual's personal interests interfere or conflict in any way (or even appear to interfere or conflict) with the interests of the Bank. A conflict of interest situation can arise when an employee, officer, director or commissioner takes actions or has interests (financial or other) that may make it difficult to perform his or her Company work objectively and effectively. Conflicts of interest also may arise when an employee, officer, director, commissioner, or a member of his or her family, receives improper personal benefits as a result of his or her position in the Bank, regardless of whether such benefits are received from the Bank or a third party. Loans to or guarantees of obligations of, employees, officers, directors and commissioners and their respective family members are of special concern.

Benturan Kepentingan Keputusan mengenai usaha harus diambil untuk kepentingan terbaik bagi Bank, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Oleh karenanya, sebagai kebijakan Bank, semua pegawai, pejabat, direktur dan komisari harus menghindari benturan kepentingan yang aktual atau mungkin terjadi. Suatu “konflik kepentingan” terjadi apabila kepentingan pribadi seseorang dengan cara apapun menyangkut atau bertentangan dengan (atau nampaknya menyangkut atau bertentangan dengan) kepentingan Bank. Keadaan benturan kepentingan ini dapat timbul apabila seorang pegawai, pejabat, direktur atau komisaris melakukan tindakan atau memiliki kepentingan (finansial atau lainnya) yang mungkin membuatnya sulit untuk melaksanakan pekerjaannya untuk Perusahaan secara objektif dan efektif. Konflik kepentingan dapat juga terjadi apabila seorang pegawai, pejabat, direktur, komisaris, atau anggota keluarganya, menerima keuntungan pribadi yang tidak layak sebagai akibat dari posisinya dalam Bank, tanpa memandang apakah keuntungan itu diterima dari Bank atau pihak ketiga. Pinjaman kepada atau jaminan kewajiban para pegawai, pejabat, direktur, dan komisaris serta anggota keluarga mereka harus sangat diperhatikan.


Page 93 of 99

It is difficult to identify exhaustively what constitutes a conflict of interest. For this reason, employees, officers, directors and commissioners must avoid any situation in which their independent business judgment might appear to be compromised. Questions about potential conflicts of interest situations, and disclosure of these situations as they arise, should be addressed and reported to Compliance Director. Commitment Bank Danamon’s employees shall not make any commitment, directly or indirectly, inflicting Bank Danamon, unless otherwise prior approval is given by competent officers concerned in accordance with the applicable operating procedures. Each and all commitments must be clearly put and must be documented and confirmed with relevant parties. As a general rule, any oral commitments to customers or potential customers must be avoided. In no event shall any commitment be made without specifying the commencement date as well as expiry date of such commitment. Changes to Bank Danamon’s personnel as the results of relocation, retirement, resignation and deaths, changes to economic and business environment and dimming recollections can all bring in adverse implications to Bank Danamon and customers in spite of the fact commitments have been made in good faith.

Adalah sulit untuk mengidentifikasi secara rinci sekali segala sesuatu yang tercakup dalam suatu konflik kepentingan. Oleh karena itu, para pegawai, pejabat, direktur, dan komisaris wajib menghindari setiap keadaan di mana pemikiran usaha mereka yang independen mungkin nampak terkompromikan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan konflik kepentingan yang potensial, serta pengungkapan dari keadaan ini bila terjadi, harus dialamatkan dan dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan. Komitmen Para pegawai Bank Danamon tidak akan mengadakan komitmen apapun, secara langsung atau tidak, yang merugikan Bank Danamon, kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari para pejabat yang kompeten sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku. Setiap dan semua komitmen harus dinyatakan dengan jelas dan harus didokumentasikan dan ditegaskan dengan pihak-pihak yang relevan. Sebagai suatu ketentuan umum, komitmen lisan dengan nasabah atau nasabah potensial harus dihindari. Dalam hal apapun tidak ada komitmen boleh dibuat tanpa merinci tanggal mulainya maupun tanggal jatuh temponya. Perubahan pada personalia Bank Danaman sebagai akibat dari relokasi, pensiun, pengunduran diri, kematian, dan perubahan-perubahan atas lingkungan ekonomi dan usaha serta rekoleksi yang mulai memudar, dapat berimplikasi buruk pada Bank Danamon dan para nasabahnya meskipun adanya fakta bahwa suatu komitmen telah dilangsungkan dengan penuh percaya.


Page 94 of 99

In certain situation, it might be necessary to make oral commitment. At first instance, any such commitment shall be immediately followed up with written commitment and shall be signed by the customers concerned. If circumstances do not allow obtainment of customers’ signature, the staff that has given an oral commitment shall immediately write down a memo for filing specifying the agreed terms and conditions and the reasons as to why such oral commitment has been given. This policy applies to any and all undertakings that have future implications to Bank Danamon in the form of acknowledgment or actions, whether regarding lending, payment timetable, or others. Employees, in discussing services or making arrangements, with customers, shall take caution as not to make any unintended commitment not otherwise expressly stated.

Dalam keadaan tertentu, mungkin perlu mengadakan komitmen lisan. Bila ini terjadi, pertama-tama komitmen tersebut harus segera ditindak-lanjuti dengan komitmen tertulis dan harus ditandatangani oleh para nasabah bersangkutan. Bila tandatangan nasabah tidak dapat diperoleh oleh sebab tertentu, staf yang telah memberikan komitmen lisan itu harus segera menulis memo untuk diarsipkan yang menyatakan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati dan alasan dilangsungkannya komitmen lisan itu. Kebijakan ini berlaku atas setiap dan semua tindakan yang mungkin berimplikasi di kemudian hari atas Bank Danamon dalam bentuk pengakuan atau tindakan, baik yang mengenai pinjaman, jadual pembayaran, atau lainnya. Para pegawai, dalam mendiskusikan suatu layanan atau membuat suatu pengaturan, dengan nasabah, harus berhati-hati agar tidak melakukan komitmen yang tidak dimaksudkan dan tidak secara khusus dinyatakan.


Page 95 of 99

Chapter 14 CORPORATE SECRETARY

The smooth flows of communication between Bank and shareholders are a fundamental factor for GCG implementation. Communication is one of the important functions to be played by Corporate Secretary, in addition to such other functions. In connection with development of Indonesia’s capital market and to improve services of issuers or listed companies to investors, any issuer or listed company is required to have a Corporate Secretary (as per Bapepam Regulation No. IX.1.4, attached to Bapepam Decree No. 63/PM.1996).

Function The functions of a Corporate Secretary under Bapepam Regulation No. IX.1.4 on Corporate Secretary must be conducted by one of the listed company's directors or the listed company's executive officers, duly appointed to execute such function. In the event that such Corporate Secretary is neither the listed company's directors nor the listed company's executive officers, then the Board of Directors of such listed company shall be responsible for any and all information disclosed by Corporate Secretary.

Bab 14 CORPORATE SECRETARY

Kelancaran arus komunikasi antara Bank dan para pemegang sahamnya adalah faktor fundamental dalam implementasi GCG. Komunikasi adalah salah satu fungsi penting yang dilakukan Corporate Secretary, selain dari fungsi-fungsi lainnya. Sehubungan dengan pengembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan layanan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham atau terdaftar kepada para investor, setiap perusahaan tersebut diharuskan memiliki seorang Corporate Secretary (sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4, terlampir pada Keputusan Bapepam No. 63/PM.1996). Fungsi Fungsi Corporate Secretary sesuai Peraturan Bapepam No. IX.1.4 mengenai Corporate Secretary harus dilaksanakan oleh salah satu direktur perusahaan yang terdaftar itu atau para pejabat eksekutif perusahaan yang terdaftar itu, yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Apabila Corporate Secretary ini bukanlah direktur atau pejabat eksekutif perusahaan terdaftar tersebut, maka Direksi dari perusahaan terdaftar ini harus bertanggungjawab atas setiap dan semua informasi yang diungkapkan oleh Corporate Secretary.


Page 96 of 99

Appointment of a Corporate Secretary shall be duly notified to stock exchanges no later than the following trading day after the appointment and shall be announced in at least 1 (one) daily newspaper having nationwide circulation. Qualification Corporate Secretary must have access to relevant material information regarding such listed company and shall be conversant to all statutory regulations on capital market particularly in connection with transparency Duty and Responsibility In connection with corporate governance, corporate secretary shall have the following responsibility: To organize meetings of Board of

Commissioners and its Committees, inclusive of the planning and details of such meetings, such as: a) Formulating the agenda of each

meeting; b) Notifying or inviting (members

of) Board of Commissioners or of Committees;

c) Putting together all materials for the meetings, including the audio visual facility;

Penunjukkan Corporate Secretary ini harus dilaporkan dengan benar kepada bursa saham selambat-lambatnya pada hari perdagangan berikutnya setelah menunjukan itu dan harus diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar diseluruh negara, Kualifikasi Corporate Secretary harus memiliki akses pada informasi penting yang relevan sehubungan dengan perusahaan terdaftar tersebut dan harus sepenuhnya memahami semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pasar modal terutama yang berhubungan dengan transparansi. Tugas dan Kewajiban Sehubungan dengan tata kelola perusahaan, seorang Corporate Secretary harus memiliki tanggungjawab berikut: mengorganisasikan rapat-rapat

Dewan Komisaris dan para Komitenya, termasuk rencana dan rincian rapat-rapat tersebut, seperti: a) Perumusan agenda setiap

rapat; b) Pemberitahuan atau undangan

kepada (para) anggota Dewan Komisaris atau Komite;

c) Mengumpulkan semua bahan rapat, termasuk fasilitas audio visualnya;


Page 97 of 99

d) Reminding Board of

Commissioners and/or Committee members on issues associated with the Company, Articles of Association and statutory regulations having relevance to the businesses being transacted (at such meetings);

e) Preparing the draft of minutes of meeting;

f) Providing advice regarding corporate governance to both Board of Directors and Board of Commissioners.

The duty of Corporate Secretary in General Meeting of Shareholders includes, among others: Preparing the logistics for the

planned General Meeting of Shareholders;

Preparing and distributing notices to General Meeting of Shareholders, proxy statement and the annual reports;

Preparing the agenda, scenario and narration of General Meeting of Shareholders for chairperson of the meeting;

Assisting Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank in preparing answers to the questions/inquiries made by shareholders during the meeting;

Negotiating with shareholders on matters proposed by shareholders to be included in proxy statement;

d) Mengingatkan Dewan Komisaris

dan/atau para anggota Komite mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, Anggaran Dasarnya, dan peraturan perundangan yang relevan dengan kegiatan usahanya yang sedang ditransaksikan (pada rapat tersebut);

e) Mempersiapkan konsep risalah rapat;

f) Memberikan nasehat mengenai tata kelola perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Tugas Corporate Secretary dalam Rapat Umum Pemegang Saham mencakup antara lain: Mempersiapkan logistik untuk

Rapat Umum Pemegang Saham yang direncanakan itu.

Mempersiapkan dan membagikan pemberitahuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, pernyataan para wakil sah, dan laporan tahunan;

Mempersiapkan agenda, skenario dan narasi Rapat Umum Pemegang Saham bagi pimpinan rapat;

Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan para pemegang saham selama rapat;

Menegosiasikan dengan para pemegang saham hal-hal yang diusulkan para pemegang saham untuk dimasukkan ke dalam pernyataan wakil sah;


Page 98 of 99

To get involved in the proposing of

proxies, both directly or through proxy solicitors, and assist in “casting of votes”;

Preparing minutes of meeting.

Corporate Secretary’s duties toward Shareholders: Responding to Shareholders’

inquiries; Directing and helping prepare and

distribute reports and such other materials in connection with communications with shareholders;

Maintaining statistical information regarding the basis of shareholders;

Developing programs for individual or entity shareholders;

Reminding Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank on matters of concerns to shareholders.

In addition to duty and responsible as contemplated above, Corporate Secretary is also responsible for the following: To monitor developments in capital

market particularly on such statutory regulations affecting capital market;

Provide services to the public on information which might be required by investors in connection with conditions of the Bank;

Terlibat dalam pengusulan wakil

sah, baik langsung atau melalui para pengusul wakil sah, dan membantu dalam “pengeluaran suara”;

Mempersiapkan risalah rapat. Tugas Corporate Secretary terhadap Para Pemegang Saham : Menjawab pertanyaan para

pemegang saham; Mengarahkan dan membantu

dalam mempersiapkan dan membagikan laporan dan bahan-bahan lain sehubungan dengan komunikasi dengan para pemegang saham;

Menyimpan informasi statistik mengenai dasar para pemegang saham;

Mengembangkan program-program untuk para pemegang saham perorangan atau badan;

Mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi Bank mengenai hal-hal yang menyangkut para pemegang saham.

Selain dari tugas dan kewajiban di atas, Corporate Secretary juga bertanggungjawab untuk yang berikut ini: Memantau pengembangan pasar

modal khususnya mengenai peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal;

Memberikan layanan kepada umum mengenai informasi yang mungkin diperlukan oleh para investor sehubungan dengan kondisi Bank;


Page 99 of 99

To provide inputs to Bank’s Board

of Directors in order to comply with Law No. 8 of 1995 on capital market and its implementing regulations;

To serve as liaison officer or contact person between the Bank (on one side) and Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) as well as the public (on the other side).

Memberikan masukan kepada

Direksi Bank untuk dapat mentaati UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;

Bertugas sebagai pejabat penghubung (liaison officer or contact person) antara Bank (di satu pihak) dengan Bapepam maupun masyarakat umum (di pihak lain).

Good Corporate Governance Manual Pedoman Tata Kelola ... · Good Corporate Governance Manual Pedoman Tata Kelola Perusahaan Page 3 of 99 Prinsip-prinsip dasar OECD mengenai tata kelola

Documents