G ERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN PROGRESS IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Disampaikan oleh : Ir. H. M. NATSIR THAIB WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA Gorontalo , 9 Mey 2015
17
Embed
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN … penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; 4. Rencana peningkatan status Kantor Pengawasan Provinsi Maluku Utara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN
PROGRESS IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI
Disampaikan oleh:
Ir. H. M. NATSIR THAIB
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARAGorontalo, 9 Mey 2015
KONDISI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
LUAS WILAYAH : 145.819,10 KM2 DARATAN : 45.087,27 KM2
LAUT : 100.731,83 KM2
PANJANG GARIS PANTAI : 6.644 KM (1/8 DARI PANJANG GARIS PANTAI INDONESIA)
JUMLAH PULAU : 805 BUAH PULAU, 82 PULAU BERPENDUDUK 723 PULAU TIDAK BERPENDUDUK
JUMLAH PULAU TERLUAR : 2 PULAU (PULAU MOROTAI DAN PULAU JIEW/HALTENG
JUMLAH DESA PESISIR : 856 DESA (79 % DARI JUMLAH TOTAL 1.079 DESA)
JUMLAH PENDUDUK MALUKU UTARA (31 DES 2013) : 1.239.677
JUMLAH PENDUDUK MISKIN : 84,79 RIBU ORANG (7,41 % DARI JUMLAH PENDUDUK), 106.311 RIBU ORANG DI PEDESAAN (91 % DARI JUMLAH PENDUDUK MISKIN)
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA : 5,51 % DARI JUMLAH ANGKATAN KERJA SEBANYAK : 482,3 RIBU ORANG (MARET 2013)
Sumber data : BPS , Bappeda dan DKP Maluku Utara 2014
PERAIRAN MALUKU UTARA
MENJADI TARGET ILLEGAL FISHING NELAYAN ASING
R E N C A N A A K S I
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
PENATAAN IZIN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
Pergub Maluku Utara No.271 Tahun 2012
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No 2 Tahun 2014
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK
Rencana Pengelolaan WP3K
Rencana Aksi WP3K
Rencana Strategis
Wilayah Pesisir dan PPK
TINDAK LANJUT
PROGRES
Implementasi Rencan
Tata Ruang Wilayah Laut(Berdasarkan UU No 27 Tahun
2007 Jo UU No 1 Tahun 2014)
TERSEDIA
DALAM PROSES
PERDA No. 36 Tahun 2011 Tentang RZWP3KKota Ternate
PERDA PERDA No 2 Tahun 2014 TentangRZWP3K Provinsi Maluku Utara
Ranperda RZWP3K Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan
PERCEPATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS RZWP3KUNTUK 5 KAB (HALSEL, HALBAR, HALUT, KEPSULA, DAN PULAU TALIABU
RENCANA PENGELOLAAN WP3K PROVINSIMALUKU UTARA
RENCANA AKSI WP3K PROVINSI MALUKU UTARA
Capaian luaskawasan konservasiwilayah di MalukuUtara saat ini adalah15.731,36 Ha yangtersebar di beberapaKabupaten/Kota(Pulau Widi, PulauRao, Pulau Dodola,Pulau Kolorai danPulau Galo-Galo) danrencana kedepantargetnya 20 000 Hasampai tahun 2019
Review terhadap sistem ketatalaksanaan
perizinan di Provinsi Maluku Utara
Implementasi sistem ketatalaksanaan
perizinan yang telah diperbaharui
Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinan di Maluku Utara melaui PERGUB sambil menunggunya
PERDA dengan mengacu pada UU No. 31 / 2004tentang Perikanan Jo UU No. 45 / 2009
Pelaksanaan SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016
Integrasi sistem ketatalaksanaan
perizinan yang telah diperbaharui dengan
sistem lainnya
Tersedianya proses Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015
(PERGUB MU No. 9 Tahun 2007 Tentang sistim pelayanan-perizinansatu pintu di provinsi Maluku Utara.
PERGUB No. 19 Tahun 2010 Tentang pelayanan BKPMD dan PTSP Provinsi Maluku Utara sebagai unit yang diberi kewenangan
melaksanakan memberi perizinan dan non perizinan di provinsiMaluku Utara
P E N A T A A N I Z I N 2
NOJENIS TAHUN
KETIZIN 2010 2011 2012 2013 2014
1 SIUP 42 15 19 29 38
2 SIPI 79 69 83 61 76
3 SIKPI 26 37 37 13 36
4 ANDON 12 5 5 2 9
JUMLAH 159 126 144 105 159
2010 2011 2012 2013 2014
159 126 144 105 1590
500
1000
1500
2000
2500
1 2 3 4 5
TAHUN DAN JUMLAH IZIN
Jumlah PerizinanYang Beraktivitas di
Provinsi Maluku UtaraSelama Tahun 2010 –
2014
REKAPITULASIPERIZINAN PERIKANAN
YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. MALUKU UTARA PADA
TAHUN 2010 - 2014
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban PelakuUsaha Perikanan (PT, PD, CV/Fa, Koperasi,
Perorangan Skala Besar yang bergerak di bidang usaha perikanan tangkap, budidaya dan
pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (BiayaPerizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga
Kualitas Lingkungan)
Tercapainya jumlah para pihak yang telah melaksanakan kewajiban yang
sudah harus terlaksana pada Tahun 2016 (Pelaporan Hasil Penangkapan/Produksi dan
Kesanggupan Membangun Industri)
Termotivasinya kesadaran Pelaku UsahaPerikanan yang belum memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan melalui sosialisasi atasketentuan yang berlaku
3 PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Terlaksananya pemantauan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalan
Terlaksananya evaluasi kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tiap akhir
tahun berjalan
Dipenuhinya semua kewajibanPelaku Usaha Perikanan pada setiap
tahun berjalan
Lanjutan.....
No Jenis Tahun
Pendapatan 2010 2011 2012 2013 2014
1. Kontribusi Izin 154.750 161.500 298.498.138 253.296.311 311.599.840
Peraturan Gubernur No. 8.1 Tahun 2009 Tentang RetribusiUsaha Perikanan Tangkap
2010 2011 2012 2013 2014
154,750 161,500
298,498,139 253,296,311
311,599,840
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
GrafikTahun Dan Pendapatan Provinsi Malut
Cipta KemandirianKelembagaan
Masyarakat (Power instution)
Penetapan ZonaKonservasiLingkungan
Kelestarian potensi suberdaya alam melaluipengembangan kawasan konservasi laut untukmenjamin kebrlangsungan potensi sumberdaya
laut (luas lahan konservasi 15.731,36 Ha danrencana pengembangan lahan 20.000 Ha.
Akses permodalan(PUMP, KUR, dan Kemandirin Ketahanan Pangan/KKP)
Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
Asuransi Nelayan
Problem Problem Solving Peran Kelembagaan Pemerintah
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang wajib dilindungi
Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak-hak masyarakat di laut
Konsekuensiimplementasi UU 23 Tahun2014 tentang PemerintahDaerah, yang didalamnyamengatur perizinanKabupaten/Kota dan Provinsisehingga dinilai menyulitkanpengurusan izin bagi pelakuusaha
Perlu dilakukannyaSosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat di laut salahsatunya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 61
Perlu memaksimalkan implementasi regulasi
Perlu diterbitkanPERMEN KP dan PERGUB sambil menunggunya PERDA untuk mengakomodirimplementasi pelimpahankewenangan akibat UU No.23 Tahun 2014
DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
DKP Provinsi, BKD Provinsi, BPPKAD Provinsi, BPM-PTSP Provinsi, Biro Organisasi Setda Provinsi danDPRD
1
2
3
1
2
3
3
2
1
Problem Problem Solving Peran Kelembagaan Pemerintah
Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasiusaha.
Belum tegasnya penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan.
Kurangnya armada penangkapan nelayan dengankapasitas 5 – 10 GT di Maluku Utara.
Maraknya penangkapanikan menggunakan jarring olehnelayan luar Malut dan Asingdengan kapal diatas 30 GT, sehingga berimplikasi padaaktifitas nelayan lokal.
Perlu dilakukannyaSosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan salah satunya sesuai PERMEN KP No.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.
Perlu penegakan hukumatas pelanggaran atau ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembebasan retribusiuntuk nelayan dengan aramadatangkap kapasitas 5-10 GT danpengadaan armada
Menyajikan PERMEN KP yang mengatur tentangpemberhentian sementara(moratorium) untuk kapal jaringdi perairan Malut.
DKP Provinsi, Bakorluh, Dis Kominfo Provinsi, Bapedal Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
DKP Provinsi danKabupaten Kota, BAKORKAMLA, Polair,TNI AL, PPNS
DKP Provinsi danKabupaten Kota
Kementerian Kelautandan Perikanan RI danMenkum HAM RI
6
5
4 4
5
6
4
5
6
Lanjutan …
7
7
7
1. Kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah menetapkan Maluku Utara sebagaiLumbung Ikan Nasional;
2. Kontur Wilayah Maluku Utara Berbasis Kepulauan dan yang didominasi olehlaut membutuhkan penganggaran khusus untuk sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesiauntuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)Fishing;
4. Rencana peningkatan status Kantor Pengawasan Provinsi Maluku Utaramenjadi Pangkalan Pengawasan Provinsi Maluku Utara
6. Implementatif Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah;
7. Dengan diterbitkannya PP 191 Tahun 2014 terkait pelarangan penggunaan BBMbersubsidi untuk kapal penangkap ikan diatas 30 GT yang berimplikasi padaaktivitas nelayan.