ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA “GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY”
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
“GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY”
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
TUJUAN NEGARA (ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan: 1. Pelayanan publik 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Peran masyarakat 4. Daya saing daerah
TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DASAR/ACUAN UU No 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DIMENSI PERENCANAAN
TEKNOKRATIS
PENDEKATAN
POLITIS
BOTTOM UP- TOP DOWN
PARTISIPATIF
PENGATURAN
PELAYANAN
FUNGSI PEMERINTAH
PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN
PRIMER SEKUNDER
Sumber: Van Poelje dalam Hamdi, 1999:52
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Minimnya Penggunaan Sistem Informasi Dan
Teknologi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan belum Semuanya mengakomodir
Rencana Tata Ruang
Belum sepenuhnya melakukan analisis dalam
rangka Pembangunan Spasial, A-spasial dan
Finansial
ISU DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
“PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERPOTENSI MENINGKATKAN
CAKUPAN PELAYANAN YANG TERINTEGRASI”
PERENCANAN PEMBANGUNAN
PERKOTAAN
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara Pusat dan Daerah
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pelayanan publik
Penyusunan perencanaan pembangunan yang belum
melibatkan partisipasi masyarakat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URBANISASI
DI INDONESIA
Sumber: Indonesia Population Projection 2010 – 2035 (2013), BPS–Bappenas–UNFPA
Proyeksi laju urbanisasi pada tahun 2035 akan mencapai 66,6%. Pada tahun 2035, jumlah penduduk yang akan tinggal di perkotaan mencapai angka 203,56 juta jiwa berbanding 102,09 juta jiwa penduduk yang tinggal di pedesaan.
LAJU PERTUMBUHAN URBANISASI
PENYEBAB URBANISASI: 1. Pertumbuhan penduduk daerah perkotaan 2. Migrasi daerah perdesaan ke daerah perkotaan 3. Reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan
Saat ini lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan
dengan tingkat urbanisasi 2,3% per tahun
KEMACETAN LALU LINTAS
KEMISKINAN
PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
Pada tahun 2020, kemiskinan di perkotaan diproyeksikan melampaui kemiskinan di pedesaan terutama karena urbanisasi dan perluasan kota.
lebih dari 151 juta kendaraan bermotor yang terkonsentrasi di daerah perkotaan dan akan meningkat sebesar 10 % per tahun.
Setiap orang Indonesia menghasilkan 0.7 kg sampah per hari, sebesar 62 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun.
PERMUKIMAN KUMUH
PENINGKATAN RISIKO BENCANA
KETIMPANGAN SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Sumber: Indonesia Population Projection 2010 – 2035 (2013), BPS–Bappenas–UNFPA
Perkembangan jumlah kota Megapolitan terus meningkat setiap tahun yang berakibat kepada penurunan jumlah kota besar,kecil dan sedang bahkan pengurangan kawasan pedesaan.
PERKEMBANGAN TIPOLOGI KAWASAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BERBAGAI MODEL KERANGKA SMART CITY
SMART GOVERNANCE
SMART ECONOMY
SMART MOBILITY
SMART ENVIRONMENT
SMART PEOPLE
SMART LIVING
PEMERINTAH
KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONSEP KOLABORASI
DAN KERJASAMA
sinergi
MASYARAKAT
Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau
pemerintah daerah
KERJASAMA ANTARA DAERAH (dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan)
WAJIB SUKARELA
PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK YANG LEBIH EFISIEN APABILA
DIKELOLA BERSAMA
PP 28/2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MENDUKUNG SMART CITY
STRATEGI 1: Mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ARAH REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Sumber : PBB
Lanjutan Strategi 1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN KOTA BERBASIS
SISTEM INFORMASI
Lanjutan Strategi 1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Perpres 59/2017 ttg Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
TPB diinternalisasikan ke dalam Dokrenda dgn
indikator dlm Permendagri 7/2018
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK SMART CITY
STRATEGI 2: Penyusunan Perda Dokumen Rencana Pembangunan Daerah harus
terlebih dahulu menyusun dokumen KLHS Perencanaan Pembangunan Daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
18
UNSUR PENTING DALAM PENYUSUNAN DOKRENDA
STRATEGI 3: Mendorong perencanaan pembangunan kota agar dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunannya dilakukan analisis yang
komprehensif dan berbasis pada data dan informasi yang update dan akuntabel sebagaimana amanat Permendagri 86/2017.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
RENCANA RINCI TATA RUANG KAB/KOTA MERUPAKAN DASAR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG BANGUNAN/ MASTER PLAN KAWASAN BAGI ZONA YANG DITETAPKAN PRIORITAS PENANGANANNYA. (Pasal 41, PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
RENCANA TATA RUANG MERUPAKAN ACUAN BAGI PEMANFATAAN RUANG UNTUK SELURUH KEGIATAN YANG MEMERLUKAN RUANG MELALUI KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (Pasal 23, PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
MASTER PLAN DAN QUICK WIN SMART CITY
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
STRATEGI 4: Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan percepatan penyelesaian Perda RDTR dalam rangka mendukung pengembangan
Kota Cerdas berbasis tata ruang.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
20
STATUS RTRW
34 PROVINSI
dan
481 KAB/KOTA
26 Kab/Kota
Sudah Perda
Belum Perda
MASA PK
26 PROVINSI
416 Kab/Kota
PILKADA
17 PROVINSI
115 Kab 39 Kota
Perda RTR Kawasan Strategis dan RDTR
2 RTR KSP
1 RTR KSK
51 RDTR
Kab/Kota
Terdapat kurang lebih sebanyak 1.838 RDTR yang harus disusun di seluruh Indonesia dan saat ini baru sebanyak 51 RDTR. Artinya masih terdapat 1.792 RDTR yang perlu disusun RDTRnya.
STATUS RTR DAERAH, MASA PK DAN PILKADA SERENTAK
Lanjutan Strategi 4
TAHAP I TAHAP II TAHAP III Kota Samarinda Kab. Mimika Kab. Jember Kab. Kendal Kab. Pemalang Kab. Gunung Kidul Kab. Klaten
Kota Tangerang Kab.Gresik Kab. Jepara Kab. Blora KOTA SURABAYA KAB. BANYUWANGI Kab. Padang Pariaman
Kota Tangsel Kab. Sleman Kab. Magelang Kab. Blitar Kab. Indramayu Kota Cilegon Kab. Tangerang
Kota Makassar Kab. Semarang Kota Denpasar Kota Manado KOTA MEDAN KOTA DEPOK Kab. Tabalong
Kota Tomohon Kab. Sidoarjo Kota Pontianak Kota Pekalongan KAB. BANTUL Kota Magelang Kota Banda Aceh
KOTA BANDUNG Kab. Bojonegoro Kota Pekanbaru Kota Sibolga Kab. Pasuruan Kab Sragen KOTA TANJUNG PINANG
Kota Bogor KAB. BADUNG Kota Surakarta Kota Banjarmasin KAB. SUMENEP Kota Madiun Kota Kupang
Kota Cirebon Kab. Siak Kab. Sukoharjo Kota Banjarbaru Kab. Cirebon Kab. Wonosobo Kota Jayapura
KOTA BEKASI Kota Palembang Kota Padang Kab. Morowali Kab. Banjar
Kota Jambi Kab. Muara Enim Kab.Solok Kota Padang Panjang Kota Kediri
Kota Sukabumi Kota Musi Banyuasin Kab. Bogor Kota Mataram Kota Balikpapan
Kab. Lombok Timur Kab. Bandung Kota Probolinggo Kab. Sumbawa Kota Batu
Kab. Kutai Kartanegara Kab. Cimahi Kab. Luwu timur Kab. Kutai Timur Kabu Kebumen
Kab. Banyuwangi Kab. Tuban KOTA YOGYAKARTA Kab. Grobongan Kota Situbondo
Kab. Banyuasin Kab. Batang Kab. Lamongan Kab. Kulon Progo Kab Demak
Kab.Pelalawan Kab. Pati Kab. Deli Serdang Kota Binjai Kota Ambon
Kab. Boyolali Kab. Langkat KOTA BONTANG
“MENUJU 100 SMART CITY” Lanjutan Strategi 4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PROGRES PENYUSUNAN & PENETAPAN RDTR SECARA NASIONAL
NO PROGRES RRTR DAN RDTR SELURUH INDONESIA
1 Sudah Perda RRTR dan RDTR 51
2 Belum Menyusun 219
3 Sudah/Sedang Menyusun 1238
4 Proses Rekom Gub 153 5 Proses Persub 142
6 Proses Pembahasan DPRD 19
7 Proses Evaluasi Gubernur 16
Total RRTR dan RDTR 1838
3%
12%
67%
8% 8%
1%
1%
Sudah Perda RRTRdan RDTR
Belum Menyusun
Sudah/SedangMenyusun
Proses Rekom Gub
Proses Persub
ProsesPembahasan DPRD
Proses EvaluasiGubernur
Sumber: Inventarsir Ditjen Bina Bangda, 2019.
1. Total RDTR yang harus disusun se-Indonesia sebanyak 1.838 RDTR. Saat ini baru terdapat 51 RDTR (3% dari Total RDTR yang harus disusun).
2. Perlu dialokasikan dalam APBD dan adanya dukungan program dan anggaran dalam APBN untuk percepatan penetapan Perda RDTR sebagai landasan instrumen pemberian perizinan investasi diseluruh wilayah Indonesia
• RDTR Muara Sijunjung • RDTR Kota Payakumbuh
RDTR Kota Medan
RDTR Perkotaan Sungai Liat
RDTR Perkotaan Sungai Liat
RDTR DKI Jakarta
RDTR Serang-Cipocok Jaya
1. RDTR Kota Bandung (8 BWP) 2. RDTR Kota Bekasi (5 BWP) 3. RDTR PZ Kota Tasikmalaya 4. RDTR PZ Perkotaan Singaparna
RDTR DKI Jakarta 1. RDTR Kota Yogyakarta 2. RDTR dan PZ BWP Sewon 3. RDTR dan PZ BWP Kasihan
15 RDTR: RDTR Wongsorejo; RDTR Banyuwangi & KSK Pelabuhan Ketapang; RDTR Kecamatan Kota Sumenep; RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding; RDTR Kota Tulungagung; RDTR BWP Karangrejo – Ngantru; RDTR Bandungan,Pakl & Campurdarat; RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen ; RDTR Gedeg; RDTRK Malang Tengah; RDTRK Sub Pusat Malang Utara; RDTRK Sub Pusat Malang Barat; RDTR Sub Pusat Malang Tenggara; RDTR Sub Pusat Malang Timur; RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut
RDTR dan PZ Kuta Selatan
RDTR Kota Bontang (3 kecamatan)
1. RDTR Kawasan Emas Garongkong 2. RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Masamba 3. RDTR dan PZ Kota Belopa 4. RDTR Panga 5. RDTR Kawasan Perkotaan Sinjai 6. RDTR Kaw. Perkotaan Watampone
RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso; RDTR Tentena; RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Parigi
RTR KSP Danau Limboto
1. RDTR Perkotaan Waibakul 2. RDTR Perkotaan Kalabahi 3. RDTR Perkotaan Waingapu 4. RDTR Perkotaan Mbay 5. RDTR Perkotaan Ende 6. RDTR Perkotaan Soe Parigi
RDTR Perkotaan Taliwang
RDTR Perkotaan Merauke
Lanjutan Strategi 4
“PENYUSUNAN RDTR DI 100 SMART CITY”
Perda No. 2 Tahun 2015 RDTR dan PZ Kota Medan Tahun
2015-2035
Perda Nomor 3 Tahun 2018 RDTR
Kota Tanjung Pinang dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038
Perda Nomor 5 Tahun 2014 RDTR Kota
Yogyakarta Tahun 2014-2034
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RDTR DKI Jakarta Tahun 2014-2034
Perda No. 7 Tahun 2018 RDTR dan PZ
Kecamatan Kuta Selatan
Perda No.1 Tahun 2016 RDTR Kota Bontang
Capaian 2018: 93,85 % Target 2019 : 27.500
Capaian 2018: 99,94 % Target 2019 : 17.500
DIHARAPKAN KAB/KOTA LAINNYA DAPAT SEGERA MENYUSUN RDTR
SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN MASTER PLAN SMART CITY SERTA
INSTRUMEN PERIZINAN PEMANFATAAN RUANG
Perda Nomor 10 Tahun 2015 RDTR Kota Bandung (8 BWP) Tahun
2015-2035
Perda Nomor 5 Tahun 2016 RDTR Kota Bekasi (5 BWP) Tahun 2016-
2036
Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RDTR dan PZ Kota Depok Tahun 2018 -
2038
Perda Nomor 8 Tahun 2018 RDTR dan PZ BWP
Perkotaan Sewon
Perda No. 3 Tahun 2014 RDTR Kecamatan Kota
Sumenep
Perda No. 6 Tahun 2016 RDTR Banyuwangi dan KSK Pelabuhan Ketapang
Perda No. 8 Tahun 2018 RDTR dan PZ Kota Surabaya 13 KAB/KOTA (13%)
yg ditetapkan sebagai role model Menuju 100 smart city
Lanjutan Strategi 4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS SESUAI PERMENDAGRI
NO.7 TAHUN 2018
PENGALOKASIAN APBD DALAM PERENCANAAN , PEMANFATAAN DAN PEMBINAAN PEMANFATAN
RUANG
STRATEGI YANG TEPAT DALAM MEWUJUDKAN
SMART CITY
ANALISIS YANG KOMPREHENSIF DAN
BERBASIS PADA DATA DAN INFORMASI YANG UPDATE
DAN AKUNTABEL
PENGEMBANGAN SMART CITY BERDASAR RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR) KABUPATEN/KOTA
1 3 5
2 4
PENUTUP