Geopolitik Nasional dan Wawasan NusantaraBAB I Pendahuluan1.
Latar BelakangMasyarakat bangsa Indonesia yang memiliki berbagai
suku bangsa yang beragam diperlukan persamaan pandangan dan
persamaan persepsi dalam melihat persoalan bangsa serta bagaimana
cara memecahkannya, salah satunya dengan wawasan nasional. Secara
konsepsional, wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya
bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang
selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu
konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan
Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun
atas pandangan geopolitik bangsa.
BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Wawasan NusantaraSecara
etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan
Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang
berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan
adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan
berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari
kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan.
Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara
adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, ian yaitu
benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan
Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata nusantara digunakan
sebagai pengganti nama Indonesia.
Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat
sebagai berikut:a. Menurut prof. Wan Usman, Wawasan Nusantara
adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk
diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan
nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan
lingkungannya.Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara
merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah
keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat
Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan
dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.
2.2 Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik IndonesiaGeopolitik
secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu Geo yang berarti
bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis
bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai
penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan
masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel
sebagai ilmu bumi politik (political geography) yang kemudian
diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi geographical politic,
disingkat geopolitik.
Teori-Teori Geopolitik:a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
(1844-1904), berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang
hidup. Pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang
memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh
dengan subur. Makin luas ruang hiduo maka Negara akan semakin
bertahan, kuat, dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme
atau teori biologis. b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
(1864-1922), Negara adalah satuan dan sistem politik yang
menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik , demo
politik social politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme
yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan
mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi.
c. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896-1946), melanjutkan
pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum
dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah Negara
semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah,
maka Negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai
ruang hidup bagi warga Negara. Untuk mencapai maksud tersebut,
Negara harus mengusahakan : Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi
kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada Negara lain.
Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu:a. Pan Amerika
sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai
pemimpinnya.b. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia,
Australia dan wilayah kepulauan dimana Jepang sebagai penguasa.c.
Pan Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan
rusia yang dikuasai Rusia.d. Pan Eropa Afrika mencakup Eropa Barat
, tidak termasuk Inggris dan Rusia dikuasai oleh jerman.Teori
geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman dibawah
pimpinan Hittler sehingga menimbulkan perang dunia dua.
d. Teori Geopolitik Halford Mackinder (1861-1947), mempunyai
konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan
daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan
teori daerah Jantung. Barang siapa menguasai daerah jantung (Eropa
Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia,
dan Afrika)yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Berdasarkan hal
ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di
darat.
e. Teori Geopolitik Alfred Tayer Mahan (1840-1914),mengembangkan
lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya
memamfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses
ke laut. Sehingga, tidak hanya pembangunan armada laut saja yang
diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim.
Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasa Bahari atau konsep
kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai
kekayaan dunia.
f. Teori Geopolitik Guilio Douhet(1869-1930), William
Mitche(1878-1939), Saversky dan JFC Fuller, mempunyai pendapat lain
dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan
dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan
musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau
angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara
memungkinkan beroperasi sendiri tanpa di Bantu oleh angkatan
lainnya. Disamping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di
kandang itu sendiri. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsep
Wawasan Dirgantara (konsep kekuatan di udara).
g. Teori Geopolitik Nicholas J.Spijkman (1879-1936), terkenal
dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam
empat wilayah : Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung.
Offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.
Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika
selatan New World, mencakup wilayah Amerika.Atas pembagian dunia
menladi empat wilayah ini, Spijkman memandang diperlunya kekuatan
kombinasi dari Angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai
wilayah-wilayah yang dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori
Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.
2.3 Paham Geopolitik Bangsa Indonesia Paham geopolitik bangsa
Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa
Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam
mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk
mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memamfaatkan
keuntungan letak geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah
tentang kondisi geografis tersebut. Secara geografis, Indonesia
memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua benua serta
terletak dibawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan
Indonesia bisa bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia.
Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal
dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia
mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu Wawasan
Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah
wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.
Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia
beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan.
Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan
Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa
Indonesia.
2.4 Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaKepulauan
Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut
:Utara : 6 08 LUSelatan : 11 15 LSBarat : 94 45BTTimur : 141 05
BTJarak utara-selatan sekitar 1.888 km.Jarak Barat-Timur : +5.110
km
Selain batas-batas astronomi, Indonesia juga memiliki
batas-batas wilayah secara geografis antara lain:
a). Wilayah Daratan Wilayah daratan adalah daerah dipermukaan
bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di permukaan
bumi.
b). Wilayah Perairan Wilayah perairan Indonesia meliputi laut
territorial, perairan kepulauan, dan peraran pendalaman. c).
Wilayah Udara Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas
wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Di dunia
internasional dikenal 2 teori udara, yaitu :1. Teori udara Bebas
(Air Freedom Theory) : Kebebasan Udara tanpa batas : ruang udara
itu bebas, dapat digunakan oleh siapa saja. Tidak ada Negara yang
mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara Kebebasan Udara
Terbatas yang dibagi menjadi 2 pula :a. Negara Kolong (Subjacent
state) berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara
keamanannya.b. Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap zona
territorial ruang udara tertentu2. Teori Negara berdaulat diudara
(The Air Souverignity). Konvensi Chicago 1944Merupakan perjanjian
internasional dalam badan resmi International Civil Aviation
Organization (ICAO) : setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh
dan eksklusif diruang udara diatas wilayahnya, tetapi tidak
mengakui Inocent passage (hak lintas damai), dan bagi penerbangan
komersial diperlukan izin pada antarnegara.
Teori keamanan : Negara mempunyai kedaulatan ruang udara sampai
yang diperlukan untuk keamanan. Fauchille memberikan ketinggian
1.500 m (1909) diturunkan menjadi 500m (1910) Teori penguasaan
Cooper (coopers control theory) : kedaulatan udara suatu Negara
ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut untuk menguasai ruang
udara secara fisik dan ilmiah Teori udara Schachter : ruang udara
ditentukan oleh kemampuan udara mengapungkan pesawat/balon, yaitu
sekitar 30 mil dari permukaan bumi.
2.5 Unsur Dasar Wawasan Nusantara Konsepsi Wawasan Nusantara
mengandung tiga unsur dasar, yaitu :a) Wadah (Contour)b) Isi
(Content)c) Tata Laku (Conduct)
2.6 Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantaraa) Tujuan Wawasan
Nusantara Tujuan Wawasan Nusantara terdiri atas dua :1. Tujuan ke
dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, social budaya,
pertahanan keamanan.2. Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya
kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta
dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social serta mengembangkan suatu
kerja sama dan saling menghormati.
b) Mamfaat Wawasan NusantaraMamfaat Wawasan Nusantara adalah
sebagai berikut :1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di
forum internasional.2. Pertambahan luas wilayah teritorial
Indonesia.3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup
memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat.4. penerapan wawasan nusantara menghasilkan
cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu
dipertahankan oleh bangsa Indonesia.5. Wawasan Nusantara menjadi
salah satu sarana integrasi nasional.
2.7 Contoh Kasus GeopolitikA. Reklamasi Negara SingapuraBelum
lama ini Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Khaw Boon Wan
menyatakan, pemerintahnya akan terus menambah luas wilayah melalui
reklamasi disertai pembangunan gedung tinggi dan membangun di dalam
tanah. Pernyataan itu disampaikannya ketika memberikan jawaban
tertulis atas pertanyaan anggota parlemen Singapura.Keterangan
pejabat tinggi negeri berlambang Singa itu diduga sebagai upaya
pemerintah Singapura untuk mengantisipasi kian sempitnya lahan yang
tersedia akibat perkembangan industri jasa dan perdagangan, di
samping lonjakan penduduknya.Untuk itu luas negara Singapura yang
sekarang mencapai 710 kilometer persegi kemungkinan dianggap
pemerintahnya tidak lagi ideal bagi sebuah negara yang berbasiskan
pada industri dan perdagangan di era globalisasi ini.Sebab
sebagaimana diketahui sepertiga lahan wilayah yang tersedia di
negeri itu dimanfaatkan untuk industri, perdagangan dan perumahan.
Sedangkan, dua pertiga lainnya digunakan untuk jalan, pelabuhan,
bandara, waduk, utilitas, tempat latihan militer, fasilitas sosial
dan komunitas, seperti lahan parkir, rumah sakit dan sekolah.Armada
Maritim Barat TNI-AL telah menangkap sejumlah kapal pengekspor
pasir yang tengah berlayar di perairan Kepulauan Riau menuju
Singapura. Dalam pemeriksaan awal diketemukan bahwa kapal-kapal
pengangkut pasir tersebut beroperasi secara ilegal. Penangkapan ini
mau tidak mau menaikkan suhu politik hubungan kedua negara yang
memang sering naik turun bagai tegangan kabel Perusahaan Listrik
Negara (PLN).Ada kenyataan yang amat memprihatinkan di balik
peristiwa-peristiwa penangkapan kapal-kapal pengangkut pasir
Singapura. Kasus ini bukan kasus baru, sudah terjadi sejak zaman
awal Orde Barunya Suharto, dan dibiarkan oleh presiden-presiden
selanjutnya hingga Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.Selama ini
Singapura memang telah dikenal sebagai tetangga yang tidak ramah,
mau menang sendiri, dan licik. Tabiat-tabiat ini sesungguhnya tidak
aneh jika melihat kedekatan antara Singapura dengan Zionis-Israel
yang begitu erat sejak negara ini dilahirkan. Perdana Menteri
Singapura pertama, David Saul Marshall, sendiri berdarah Yahudi.Lee
Kuan Yew merupakan Bapak Singapura. Setelah memodernisasi sistem
ketentaraan Singapura dengan mengadopsi sistem ketentaraan
Zionis-Israel, bahkan para instrukturnya diterbangkan langsung dari
Tel Aviv, Perdana Menteri Singapura ini membangun
apartemen-apartemen di seantero negara kota itu. Lee menyadari
bahwa dengan luas yang hanya sekitar 500 kilometer persegi,
Singapura tidak akan mampu menampung semua warga negaranya dengan
baik.Untuk itulah Lee bersama para pembantunya mencari akal agar
luas wilayah Singapura bisa bertambah dengan cepat. Akhirnya pada
tahun 1976, Lee mengumumkan sebuah proyek besar penambahan luas
wilayah Singapura lewat jalan reklamasi pantai-pantainya. Lee
mencanangkan, gerakan reklamasi pantai-pantai negaranya akan terus
dilakukan hingga tahun 2030, yang berarti dilakukan selama lebih
kurang 54 tahun, dan memerlukan pasir sebanyak 8 miliar kubik.
Reklamasi pantai dipusatkan di pantai barat dan
timur.Wilayah-wilayah yang akan direklamasi antara lain di West
Bank East Bank, Jurong Phase III-B, Ubin Island, Jurong Phase IV-A
Tekong Island, Jurong Phase IV-B Changi Phase 1-A, Tuas Extention
Phase 4 Changi Phase 1-B, Jurong Phase I Changi Phase 1-C, Jurong
Phase II Punggol, Southern Island Other Package, dan Sentosa
Island.Lalu dari mana sumber pasirnya? Dengan gampangnya Lee Kuan
Yew memanfaatkan tabiat koruptif yang dimiliki banyak pejabat
Indonesia, baik pejabat lokal maupun pusat, baik yang sipil maupun
berseragam, dengan menyodorkan segepok uang lantas menggaruk pasir
Riau dan mengangkutnya untuk menimbuni pantai-pantai
Singapura.Proyek reklamasi pantai Singapura ini telah berhasil
menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas 100 kilometer
persegi (Kompas, 16 Mei 2002). Dalam rencana Singapura, setidaknya
negara ini harus mereklamai wilayah pantainya seluas 260 kilometer
persegi, sehingga tinggal 160 kilometer persegi lagi pantai yang
akan direklamasi. Untuk itu semua dibutuhkan timbunan pasir sebesar
1, 8 miliar meter kubik.Menurut Harun Al-Rasyid Martohandoyo dalam
disertasi doktoralnya di IPB (2002), dari sejumlah hasil pengamatan
di lapangan, khususnya dari Ketua dan Sekjen Asosiasi Pengusaha
Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI) Eddy S
Poluan dan Erma Hidayat, mereka menyatakan bahwa para pengusaha
yang tergabung dalam dConsortium, sebagai penyewa Kapal Keruk Pasir
Laut asing telah melakukan pencurian pasir laut kemudian diekspor
ke Singapura. reklamasi di Singapura dengan cara mengimpor pasir
laut dari Kepulauan Riau telah menimbulkan banyak kerugian, bukan
saja aspek teritorial tapi juga ekonomi perdagangan dan lingkungan
hidup.Sebenarnya tidak semua ekspor pasir laut ke Singapura ilegal,
ada juga yang legal. Tapi kenyataan di lapangan, jumlah pasir laut
yang dikirim ke Singapura secara ilegal jauh lebih banyak ketimbang
yang resmi.Di luar pasir, penyelundupan aneka komoditas Indonesia
ke Singapura sebenarnya sudah lama terjadi, sejak pra perang
kemerdekaan. Penyelundupan Kayu, Karet, Kopra, BBM, hasil laut
termasuk perikanan, TKW/TKI, Pasir Laut dan lain sebagainya jelas
telah merugikan negara triliyunan rupiah tiap tahunnya, dan ini
sudah berlangsung puluhan tahun.Selain reklamasi, sebagian pasir
itu juga dipergunakan Singapura untuk membangun negaranya, seperti
konstruksi apartemen dan infrastruktur lainnya.Selama lebih kurang
20 tahun, Singapura sebagai konsumen pasir laut Indonesia telah
menggunakannya sebagai bahan dasar konstruksi bangunan
gedung-gedung pencakar langit, reklamasi pantai, dan perluasan
kawasan Bandara Internasional Changi serta kawasan Industri
sekitarnya.Hasilnya, tahun 1991 luas wilayah Singapura tercatat
hanya 633 kilometer persegi, namun pada tahun 2001 wilayah
Singapura bertambah luas menjadi 760 kilometer persegi atau
bertambah luas 20 persen dalam waktu sepuluh tahunPermintaan yang
besar dari Singapura terhadap pasir laut Kepulauan Riau menyebabkan
banyak didirikan usaha penambangan pasir, yang resmi, setengah
resmi, maupun yang liar. Usaha ini menjamur di banyak bagian pantai
Riau.Pada tahun 2001 tercatat sedikitnya 140 perusahaan yang
bergerak di bidang penambangan pasir laut. Dari 140 perusahaan
penambangan, hanya dua yang disertai kelengkapan AMDAL.
Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar memegang izin dari
Propinsi dan Kabupaten di Pemda Riau sejalan dengan penerapan UU
No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda).Dalam masalah
perizinan, sebelum berlakunya UU No. 22/1999, ekspor pasir laut di
Kepri ditangani oleh Departemen Pertambangan sejak tahun1970-an dan
pernah selama 2 3 tahun diserahkan pengelolaannya kepada Otorita
Batam. Setelah itu diambil kembali oleh Departemen Pertambangan
Pusat.Sejalan dengan berlakunya UU Otda, penanganan penambangan dan
ekspor Pasir Laut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Di kemudian
hari terbukti, perpindahan pengelolaan dari pusat ke daerah
ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan bagi daerah itu
sendiri. Ketika di bawah pusat, banyak pejabat pusat yang bermain,
maka ketika daerah yang mengelola, keuntungannya pun hanya
dinikmati pejabat daerah itu saja bersama dengan aparat keamanan
setempat. Rakyat kecil sama sekali tidak mendapat apa pun.
Kelicikan Singapura, yang menjadi tempat pelarian bagi Konglomerat
Hitam Indonesia, semakin terlihat ketika Singapura secara sepihak
menunda melanjutkan pembahasan Perjanjian Ekstradisi dengan
Indonesia dalam waktu yang tidak diketahui.
KEBIJAKAN PEMERINTAHPada tahun 1973 itu, perjanjian batas laut
territorial Singapura-Indonesia menghasilkan kesepakatan enam titik
batas kedua negara. Di pihak Indonesia batas wilayah territorial
itu di antaranya; Pulau Nipah, Pulau Takong Besar, Batu Berhanti,
Buffalo Rock, Batu Berhanti dan Tanjung Sengkuang, sementara
Singapura batas territorial lautnya berada di Pulau Sudong, Pulau
Satumu, Pulau Sebarok, Pulau Sakijang Bendera, Tanjung Bedok dan
pulau kecil tak bernama di sebelah timur Pulau Sakijang
Patepah.Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2002 dan
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
117/MPP/Kep/II/2003 kegiatan yang terkait dengan penambangan pasir
tersebut dihentikan.
B. Pulau Sipadan dan LigitanMalaysia dan Indonesia adalah dua
negara tetangga yang sangat dekat, bukan hanya dari segi letak
geografis tetapi dari segi budaya dan asal-usul bangsanya. Akan
tetapi, walau serumpun dengan bahasa yang mirip, hubungan kedua
negara tidak bisa dikatakan selalu rukun dan manis. Sejarah kedua
bangsa pernah dihiasi tinta hitam peperangan, yang dikenal dengan
Konfrontasi Malaysia Indonesia pada tahun 1962-1965. Beberapa kasus
sengketa perbatasan wilayah pun pernah terjadi antara keduanya.
Baik itu yang dimenangkan oleh Indonesia ataupun oleh Malaysia.
Berikut adalah beberapa kasus perselisihan antara Indonesia dan
Malaysia terkait geopolitik.Terjadinya persengketaan Pulau Sipadan
dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dikarenakan Malaysia
menganggap Sipadan dan Ligitan itu adalah milik Malaysia. Asal
muasalnya adalah Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut dibagi lewat
perjanjian konvensi pada tahun 1891 yaitu antara negara Belanda dan
Inggris. Namun disini Inggris lah yang pada akhirnya melakukan
eksploitasi terhadap Sipadan dan Ligitan dengan membangun aktivitas
penangkaran penyu dan ekspoitasi sumber daya alam serta membangun
resort pada tahun 1988. Seiring dengan dimerdekakannya Malaysia,
apa yang dimiliki oleh Inggris dianggap oleh Malaysia sebagai milik
Malaysia. Karena Inggris memberikan daerah penjajahanya kepada
pemerintahan Malaysia sebagai hadiah untuk kemerdekaannya. Malaysia
berasumsi bahwa apa yang telah Inggris berikan adalah miliknya, dan
Malaysia pun melanjutkan penangkaran penyu, sumber daya alam, dan
membangun resort pada tahun 1988. Namun hal ini ternyata
menimbulkan kontroversi antara pihak Malaysia dan Indonesia.
Indonesia mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan
daerah kedaulatan Indonesia, bukan milik Malaysia. Secara ekonomis,
Malaysia yang telah melakukan pembangunan di kedua pulau tersebut
menganggap bahwa hak untuk memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan
adalah hak Malaysia. Terjadilah perebutan wilayah yang merupakan
salah satu aspek geopolitik antara kedua negara yang tidak ingin
wilayahnya diambil oleh negara lain.Permasalahan ini pun tidak bisa
diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga sengketa kedua pulau
ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Di mahkamah internasional,
kedua pihak baik Indonesia maupun Malaysia melakukan berbagai usaha
persuasif dan meyakinkan mahkamah internasional bahwa mereka berhak
untuk memiliki kedua pulau tersebut. Indonesia dan Malaysia
memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah kedua negara
tersebut. Kemudian Indonesia dan Malaysia menyepakati bahwa masalah
perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa dalam keadaan setatus
quo. Namun disini terjadi masalah baru, Indonesia dan Malaysia
mengartikan berbeda. Malaysia malah mengartikan bahwa status quo
adalah masih dibawah Malaysia, dan Malaysia pun malah membangun
resor parawisata yang dikelola oleh pihak swasta Malaysia sampai
masalah ini selesai. Disini pula Malaysia memasukan pulau Sipadan
dan Ligitan itu kedalam peta nasionalnya pada tahun 1969. Disini
berbeda halnya dengan Indonesia. Dalam status quo ini, Indonesia
salah mengartikan. Disini malah Indonesia mengira kedua pulau
Sipadan dan Ligitan tidak boleh ditempati, dan tidak boleh diduduki
sampai masalah tersebut selesai.Pada tanggal 3-12 Juni 2002
Indonesia menyelesaiakan persidangan anatara Indonesia dan Malaysia
yang digelar di Mahkamah Internsional (International Court
Justice), di Den Haag, Belanda. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi
masalah penting bagi Indonesia dan Malaysia. Konflik mencuat pada
tahun 1969 ketiaka Indonesia dan Malaysia membahas permasalahan
perbedaan penafsiran yakni perjanjian yang dibuat pada tahun 1891
yang dibuat oleh dua kolonialis. Dimaman Inggris dan Belanda
membagi Kalimantan.Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dari
delagasi Indonesia menunding bahwa Malaysia telah melakukan
kesalahan dimana Malaysia melakukan aktivitas di Pulau Sipadan dan
Ligitan. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua Negara Indonesia dan
Malaysia bahwa tidak ada aktivitas yang dilakukan di pulau itu
karena masih dalam sengketa. Angkatan laut Malaysia datang untuk
mengamankan Pulau tersebut, akan tetapi angkatan laut bukan saja
menjaga Pulau Sipadan dan Ligitan. Tetapi membangun penangkaran
penyu dan tempat parawista. Indonesia mengkalim bahwa Pulau Sipadan
dan Ligitan layak masuk kedalam peta kedaulatan Indonesia. Namun
disini Mahkamah Internasional cenderung memenangkan Negara yang
lebih dahulu melakukan aktivitas di atas sebuah kekuasaan. Disini
Malaysia melakukan aktivitas terlebih dahulu. Pada tahun 1969
Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan bahwa Pulau Sipadan
dan Ligitan adalah pulau yang masih sengketa. Dan kedua Negara
tersebut mengetahui bahwa pulau yang menjadi sengketa tidak boleh
dikenai aktivitas oleh kedua Negara. Namun kenyataanya pada tahun
1988 Malaysia melakukan aktivitasnya di Pulau Sipadan dan Ligitan.
Indonesia berargument bahwa pulau yang menjadi sengketa tidak boleh
dikenai aktivitas. Namun disini Malaysia banyak melakukan aktivitas
di Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan itu yang menjadi argument
Indonesia untuk mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun pihak
Malaysia tidak mau kalah, Malaysia juga mengajukan argument. Yaitu
argument rantai kepemilikan. Dimana Malaysia menerima kepemilikan
Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan chain of title (rantai
kepemilikan), dan melakukan perjanjian pada Sultan Sulu dengan
Spanyol tentang kedua pulau tersebut. Melihat perdebatan tersebut
Mahkamah Internasional melakukan penyelidikan atas kasus sengketa
Pulau Sipadan dan Ligitan ini baik secara historis maupun sacara
geografis.Pada abad ke 19 Pulau Sipadan dan Ligitan adalah
perebutan Inggris dan Belanda. Karena menurut Belanda Pulau Sipadan
dan Ligitan masih termasuk diwilayah jajahan yang dibuat pada tahun
1824. Sebaliknya dengan Inggris bahwa pulau Sipadan dan Ligitan
masih dalam wilayah jajahan Inggris. Pertikaian antara Inggris dan
Belanda terjadi sampai pada tahun 1891. Dan pada akhirnya kedua
Negara tersebut membuat kesepakatan menentukan wilayah antara
borneo Inggris dan borneo Belanda. Perundingan antara Inggris dan
Belanda pun akhirnya menetapkan Sipadan dan Ligitan adalah garis
perbatasan, dan pihak Belanda tidak lagi mempersoalkan masalah
tersebut. Maka dari perundingan itu jelaslah bahwa Pulau Sipadan
dan Ligitan menjadi milik Inggris. Disini Indonesia berpegang pada
perjanjian Inggris dan Belanda yang berisi tentang pembagian
wilayah Kalimantan. Yaitu utara milik Inggris sedangkan selatan
milik Belanda. Pada bagian timur, yang ditarik menjadi dua bagian
di Pulau Sibatik, Belanda menempatkan Pulau Sipadan dan Ligitan
menjadi bagian dari wilayah Belanda. Karena Belanda pernah menjajah
Indonesia, dan Inggris pernah menjajah Malaysia. Jadi dikedua
Negara menyepakati pernanjian atas kepemilikan Pulau Sipadan dan
Ligitan. Pada tahun 1954 borneo menjadi koloni Inggris. Inggris
mengumumkan bahwa dari pangkal garis lurus ujung Pulau Sibatik
serta Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Inggris. Borneo pun
menjadi bagian dari Malaysia. Pada tahun 1963 Malaysia mengumumkan
bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk wilayah Malaysia karena
wilayah tersebut telah menjadi wilayah pelantar laut baru yang
berdasarkan pada perjanjian- perjanjian undang- undang padda tahun
1963. Disinilah pihak Malaysia mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan
Ligitan merupakan dari wilayah Malaysia.Pada kasus sengketa antara
Indonesia dan Malaysia. Kasus ini dibawa ke Dewan Tinggi ASEAN.
Yakni guna untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan
Malaysia. Disini Malaysia menolak bantuan dari Dewan Tinggi Asean
karena Malaysia beranggapan bahwa terlibat sengketa pada Singapore
untuk klaim pulau batu puteh. Kemudian Indonesia mengambil sikap,
bahwa masalah ini harus diselesaikan pada Dewan Tinggi ASEAN. Pada
tahun 1998 kasus sengketa anatara kedua Pulau Sipadan dan Ligitan
dibawa ke ICJ (International Court of Justice). Pada tanggal 17
Desember 2002 ICJ mengeluarkan hasil sengketa yang merebutkan kedua
pulau tersebut. Dan hasil yang di keluarkan oleh ICJ kasus sengketa
Pulau Sipadan dan Ligitan hasilnya yang digunakan adalah hasil
voting. Hasil yang di dapat dari voting adalah Malaysia menang.
Karena pihak Malaysia lebih dahulu melakukan aktivitas diwilayah
sengketa. Padahal dalam perjanjian antara Indonesia dan Malaysia
dalam status quo tidak ada yang melakukan kegiatan dipulau
sengketa. Pihak Malaysia mengirim tentaranya ke Pulau yang
bersengketa, namun selain mengirim tentara, Malaysia malah membuat
tempat kegiatan pariwisata. Disini pihak Indonesia kecewa pada
pikah Malaysia karena tidak konsisten pada perjanjian tersebut.
Permasalahn ini dibawa ke Mahkamah Internasionla, dan hasilnya
pihak Malaysia yang menang, karena siapa yang lebih dahulu
melakukan aktivitas pulau tersebut maka, pihak tersebut yang
menang. Selain itu, Indonesia tidak memiliki peta Pulau Sipadan dan
Ligitan, maka ditetapkanlah, Malaysia yang berhak mendapatkan Pulau
Sipadan dan Ligitan. Jadi akhirnya Malaysia mendapatkan Pulau
Sipadan dan Ligitan sebagai aset negaranya.
BAB IIIKESIMPULAN
Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa
Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa
Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat
Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional.
Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa
dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi
bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan
dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep
Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah
yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah
satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan fakta
geografis dan sejarah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di
dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan
nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.