Gema BNPB

5/24/2018 Gema BNPB

1/36

Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana

GEMA BNPB MEI 2012 VOL.3 NO.1ISSN 2088-6527

Koordinasi,Tantangan dalam

Penanggulangan Bencana

5/24/2018 Gema BNPB

2/36

DARI REDAKSI

GEMA BNPB - Mei 2012 3

paya penanggulangan bencanamemerlukan kerjasama danpartisipasi aktif dari semuapihak, baik pemerintah,

masyarakat, maupun dunia usaha. Mediasebagai bagian dari dunia usaha memilikiperan strategis, khususnya diseminasiinformasi penanggulangan bencana. Perludisadari, informasi ataupun berita yangterkait pengurangan risiko bencana dimedia masih sangat kurang. Pemerintahsangat mendorong wartawan selakupelaku media dalam menjalankan perantersebut. Dalam hal ini, peningkatankapasitas penanggulangan bencana sangatdibutuhkan oleh para wartawan. Pada edisiini, majalah Gema BNPB memuat beberapatema utama terkait pelatihan manajemenpenanggulangan bencana, rehabilitasi danrekonstruksi didaerah terkena bencana.

ULaporan utama mengangkat temaPelatihan Peningkatan Kapasitas WartawanKebencanaan. Fokus berita mengemukakanSinergitas dan Peningkatan KapasitasRelawan berbasis lembaga usaha.

Akhir kata, semoga majalah GemaBNPB ini dapat menambah pengetahuandan informasi perkembangan kebencanaanserta menjadi referensi kebencanaan.Terima kasih kepada semua pihak yangtelah berkontribusi dalam penulisanartikel ini.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan

Hubungan Masyarakat

Dr. Sutopo Purwo Nugroho

PELINDUNGKepala BNPB PENASIHATSekretaris Utama PENANGGUNGJAWABKepala Pusat Data,Informasi, dan Humas REDAKTURHartje R. Winerungan, Neulis Zuliasri, Agus Wibowo, Harun Sunarso,I Gusti Ayu Arlita NK EDITORArio Akbar Lomban, Theophilus Yanuarto, Rusnadi Suyatman Putra,Giri Trigondo, Suprapto, Slamet Riyadi, Ratih Nurmasari, Andika Tutun Widiatmoko FOTOGRAFER Andri Cipto Utomo DESAIN GRAFISIgnatius Toto Satrio SEKRETARIATSulistyowati, Audrey UlinaMagdalena, Ulfah Sari Febriani, Murliana ALAMAT REDAKSI Badan Nasional PenanggulanganBencana, Pusat Data, Informasi dan Humas, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Telp : 021-3458400Fax : 021-3458500 email : [email protected]

Daftar IsiVolume 3 No.1Mei 2012

Pengantar Redaksi 3 Dari Redaksi

Laporan Utama 4 Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana se Indonesia

14 Pelatihan Peningkatan KapasitasWartawan Kebencanaan

Bincang-bincang11 Ledia Hanifa Amaliah, SSi., MPsi. T

Fokus Berita18 Kunjungan Utusan Khusus Sekjen PBB ke Katulampa

20 Rapat Koordinasi BPBD Provinsi Sulawesi Utara24 Menuju Desa/Kelurahan Tangguh Bencana28 Sinergitas dan Peningkatan Kapasitas Relawan Berbasis Lembaga Usaha

32 Pelatihan Teknis Lapangan di Bogor36 BNPB Raih Elshinta Award 201137 Pelatihan Teknis Lapangan BNPB di Gorontalo

Liputan Khusus40 Membangun Kembali Kepulauan Mentawai44 Pulihnya 100% Aktivitas Masyarakat Sekitar Merapi48 Pasca Gempa Bumi 8,5 SR Mengguncang Aceh

Profl53 Ir. Sugeng Triutomo, DESS

Teropong60 Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana : Sebuah Pemikiran

65 Sosialisasi Kewajiban Perpajakan BagiPegawai di Lingkungan BNPB

67 Dokumentasi BNPB

Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi BencanaGEMA BNPB

MEI 2012 VOL.3 NO.1ISSN 2088-6527

Koordinasi,

Tantangandalam

PenanggulanganBencana

4

1840

53

11

60

5/24/2018 Gema BNPB

3/36

Penanggulangan Bencana

SeINDONESIA

Rapat Koordinasi Nasional

LAPORAN UTAMA

enanggulangan bencana semakinmendapat perhatian yang sangatserius dari pemerintah daerah diIndonesia. Ini terbukti dengan

dibentuknya Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) di 33 provinsi serta 497 BPBDdi tingkat kabupaten/kota. Memang inisesuai dengan apa yang diamanatkan dalamUndang-undang Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 18

4 GEMA BNPB - Mei 2012 GEMA BNPB - Mei 2012 5

undang-undang tersebut menyebutkan bahwapemerintah daerah wajib untuk membentukBPBD di wilayahnya. Namun harus diakuidengan dibentuknya BPBD, tidak serta mertapenanggulangan bencana dinilai handal.Peningkatan kapasitas baik pengetahuan danketerampilan terkait kebencanaan masih harusterus dilakukan.

Disadari bahwa kecenderungan kejadian

P

personel, maupun logistik dan peralatan.Sementara itu dukungan dari pusat, khususnyaBNPB, merupakan wujud konkret komitmendalam penanggulangan bencana di Indonesiaserta pencapaian visi Menuju KetangguhanBangsa dalam Menghadapi Bencana.

BNPB sebagai lembaga baru telah menunjukkanprestasi yang dapat dibanggakan; danbeberapa pencapaian menghantarkan BNPBuntuk mendapatkan penganugerahan GlobalChampion for Disaster Risk Reduction dariPerserikatan Bangsa-bangsa (PBB). PengakuanPBB kepada upaya kerja keras Indonesia,dalam hal ini BNPB sebagai focal point, telahmenunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesiadalam penanggulangan bencana. Tidak

terlepas dari peran BNPB sebagai focal point,Indonesia juga ditunjuk sebagai host untukpenyelenggaraan Asian Ministerial ConferenceDisaster Risk Reduction(AMCDRR) ke-5.

Namun demikian peningkatkan kinerja dankoordinasi di antara BNPB dan BPBD di tingkatprovinsi/kabupaten/kota tetap harus dilakukanserta pemahaman bersama mengenai sistempenanggulangan bencana Indonesia sangatpenting. Dalam kerangka tersebut, BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB)menyelenggarakan Rapat Koordinasi danPelatihan Penanggulangan Bencana tingkatnasional pada 1 3 Februari 2012 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Penyelenggaraan acaraini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun BNPBke-4. BNPB yang dibentuk sejak 2008 lalu telahmemberikan kontribusi bagi bangsa dan negaradalam penyelenggaraan penanggulanganbencana di Indonesia. Rapat koordinasi (rakor)dan pelatihan yang mengangkat tema MenujuIndonesia Tangguh ini melibatkan seluruhBPBD provinsi dan sejumlah BPBD kabupaten/kota di Indonesia.

Mengawali rangkaian kegiatan, Kepala BNPB, Dr.Syamsul Maarif, M.Si. mengatakan bahwa BNPBtelah melaksanakan pengabdiannya selama4 tahun dan saat ini telah banyak pengakuanbaik dalam negeri maupun komunitasinternasional. Harus diingat bahwa BNPB danBPBD bergerak dalam lingkup kemanusiaan,yang di dalam kegiatannya selalu terpacu danberkesinambungan, baik dari segi komponen

bencana di Indonesia setiap tahun meningkat.Pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkatlokal yang dekat dengan potensi bencanasangat penting. Pemerintah daerahyang belum mengenal betul mengenaisistem penanggulangan bencana sangatmengharapkan pendampingan dari BNPB.Namun tidak menutup kemungkinan,pemerintah daerah lain di sekitarnya dapat jugamemberikan dukungan, baik itu pemikiran,

5/24/2018 Gema BNPB

4/36

Sebagai aparat

penanggulangan bencana,

kita harus selalu siap,

dimana pun,

kapan pun untuk

melaksanakan

tugas kemanusiaan

menanggulangi

bencana

pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha.Pelaksanaan harus dilakukan secara terencana,dari bawah hingga pengambilan keputusan.Saya berharap dalam pelaksanaan tugas, BNPBmaupun BPBD selalu tampil di depan untukmelakukan kegiatan kemanusiaan melaluikegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat,maupun rehabilitasi dan rekonstruksi, tambahSyamsul Maarif. Hal yang perlu ditingkatkanbahwa mainstreaming pengurangan resikobencana sangat penting juga dilakukan didaerah-daerah. Investasi dalam PRB akanmenyelamatkan lebih banyak nyawa manusiadan mengurangi beban kerugian pasca bencana.Di samping itu, bekerja untuk penanggulanganbencana berarti mengutamakan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan. Sebagai aparat

penanggulangan bencana, kita harus selalu siap,dimana pun, kapan pun untuk melaksanakantugas kemanusiaan menanggulangi bencana,tambah beliau.

Sehubungan dengan penyelenggaraan rapatkoordinasi ini, Kepala BNPB mengungkapkanbahwa tujuan pelaksanaan ini adalah 1.Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatanpenanggulangan bencana 2012; 2.Menyamakan persepsi pemahamaan dalam PB;3. Persiapan penyusunan rencana kebijakan2013; dan 4. Meningkatkan kemampuankapasitas manajerial penanggulangan bencana.Di sisi lain, Syamsul Maarif berharap bahwadari kegiatan ini tumbuh peningkatan kinerjapenanggulangan bencana yang menjadimomen penyelenggaraan penanggulanganbencana yang terkoordinasikan, terpadu,dan menyeluruh yang melibatkan pemangkukepentingan, seperti pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, dan dunia usaha. Sertaterbangunnya keselarasan penyelenggaraanPB di pusat dan daerah, mengingat kejadianbencana tidak mengenal batas wilayah,administrasi, dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Rapat koordinasi (rakor) dibuka olehMenteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat, Dr. Agung Laksono, yang kemudianmemberikan keynote speech di hadapan paratamu undangan dan peserta rakor. Kepala BNPByang didampingi para pejabat eselon besertamenteri dan kepala badan dari beberapa

kementerian/lembaga hadir pada pembukaanrakor tersebut. Pada kesempatan ini jugadilakukan penandatanganan MoU antaraBNPB dengan kementerian/lembaga, institusipendidikan dan lembaga usaha diantaranyaKemenko Kesra, Kementrian Pertanian, danBMKG. Penandatanganan MoU tersebutmerupakan keseriusan BNPB dalam menjalinkemitraan dan kerjasama dalam rangkapelayanan bagi masyarakat, khususnya dalampenanggulangan bencana di Indonesia.

Dalam keynote speech-nya, AgungLaksono mengatakan bahwa pengalaman


5/24/2018 Gema BNPB

5/36

penting dalam mengurangi korban jiwaakibat bencana. Hal tersebut seiringdengan meningkatkanya intensitas danfrekuensi potensi bencana alam secaraglobal.

Rakor ini merupakan kesempatanyang baik dalam menyamakanpandangan dalam mencapai visiBNPB Ketangguhan Bangsa dalamMenghadapi Bencana. Sehubungandengan hal tersebut, manajemenpenanggulangan bencana yang meliputitahap pra bencana, saat bencana,dan pasca bencana sudah sepatutnyaterintegrasi dalam setiap langkah parapelaku atau actor penanggulangan

bencana. Bagi BPBD kabupaten/kotayang baru terbentuk ini merupakankesempatan dalam mempelajari baikpengetahuan, manajemen, sertasistem penanggulangan bencanaIndonesia. Keseriusan BNPB dalampenanggulangan bencana dilakukansecara konkret melalui manajemenpengembangan sumber daya manusia.Hal ini ditunjukkan pada saat KepalaBNPB menyematkan brevet perak danperunggu kepada peserta rakor dariBPBD provinsi dan kabupaten/kotayang telah menyelesaikan pelatihanmanajemen penanggulangan bencana.

Sementara itu, juga diselenggarakanpenyerahan simbolis logistik danperalatan penanggulangan bencanaserta peralatan pusdalops secararesmi dari Kepala BNPB. Dukungantersebut diharapkan mampumeningkatkan kinerja BPBD provinsiserta kabupaten/kota menjadi lebihbaik. Menutup rangkaian acara ini,BNPB memberikan apresiasi kepadaBPBD provinsi/kabupaten/kota dalampenyelenggaraan penanggulanganbencana di wilayahnya. Penghargaan inimeliputi beberapa kategori,1. Pra Bencana, 2. Tanggap Darurat,

3. Pasca Bencana, 4. Logistik dan

Peralatan, 5. Akuntabilitas, dan

6. Perencanaan, Keuangan, dan

Kelembagaan.


memperlihatkan bahwa kejadian-kejadianbencana selama ini telah banyak menimbulkankerugian dan berdampak pada kesejahteraankepada masyarakat. Sehubungan denganini pemerintah telah menetapkan kebijakanpenanggulangan bencana menghindari ataumeminimalkan korban jiwa, meminimalkankerugian harta benda dan materi lainnya,meminimalkan kerusakan lingkungan,mempercepat pemulihan dampak bencana

dan pemulihan lebih baik dari sebelumnya, danmembangun lebih baik untuk menghindaribencana. Kesiapsiagaan antara lain kesedianlogisitk dan peralatan, shelter, tenda, dapurumum, transportasi, aparat pemerintahdaerah, kelompok masyarakat dan rencanakontijensi, sistem peringatan dini, dan termasukengagementdari TNI/Polri, jelas Agung Laksono.Beliau menambahkan juga bahwa kesiapsiagaandan antisipasi serta respon dini menjadi kunci

5/24/2018 Gema BNPB

6/36

osok santun melekat padaperempuan yang bernama lengkapLedia Hanifa Amaliah ketika ditemuitim humas BNPB di ruang kerja

beberapa waktu lalu. Ledia, panggilan akrabnya,saat ini menjabat sebagai anggota Komisi VIIIDPR RI periode 2009 2014. Ibu Ledia yanglahir 43 tahun lalu di Jakarta dikaruniai 4 orangini sangat hangat di mata keluarga. Meskipunmemiliki segudang kesibukan, ibu yangbersuamikan Drs. Bachtiar Sunasto, MS ini tetapmengutamakan keluarga.

Perempuan yang bergelut di dunia politik

bincang-bincang

ini memperoleh gelar sarjana dari FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam(FMIPA), Universitas Indonesia pada tahun1993. Sementara itu, pendidikan pascasarjanadiselesaikan juga di universitas yang samadengan minat utama Psikologi TerapanPeminatan Intervensi Sosial, Fakultas Psikologipada tahun 2002. Di samping pendidikan formal,beliau telah mengikuti pelatihan dan kunjungankerja, baik di dalam dan luar negeri.

Ketertarikan berorganisasi ditunjukkan padasaat beliau masih duduk di bangku SMP denganmengikuti kegiatan pramuka dan berlanjut

Harapan besar

terhadap BNPB untuk selalu

mengedepankan

pengurangan risiko bencana

dengan lebih

menghidupkan masyarakat,

lewat organisasi-organisasi

masyarakat

BPBD Provinsi Terbaik 2011

No Kategori Juara I Juara II Juara III

1 Pra bencana Sumatera Selatan NTT Jawa Barat2 Tanggap darurat Sulawesi Utara Jawa Tengah Sumatera Selatan

3 Pasca bencana Kalimantan Barat Jawa Tengah Jambi4 Logistik dan peralatan Jawa Barat Sumatera Selatan NTB5 Akuntabilitas Jawa Timur Sumatera Barat Sulawesi Selatan6 Perencanaan, keuangan, dan kelembagaan Jambi Sulawesi Utara Kalimantan Bar

BPBD Kabupaten/Kota Terbaik 2011

No Kategori Juara I Juara II Juara III

1 Pra bencana Aceh Barat Bojonegoro Minahasa Utara2 Tanggap darurat Cilacap Aceh Barat Bone Bolango3 Pasca bencana Kapuas Hulu Aceh Besar Pacitan4 Logistik dan peralatan Banjar Cilacap Pontianak5 Akuntabilitas Pati Sleman Banda Aceh6 Perencanaan, keuangan, dan kelembagaan Aceh Barat Kapuas Hulu Pacitan


Kesiapsiagaan antara lain kesedian logistik dan

peralatan, shelter, tenda, dapur umum, transportasi,

aparat pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan

rencana kontijensi, sistem peringatan dini,

dan termasuk engagement dari TNI/Polri

Ledia Hanifa Amaliah, SSi., MPsi.T

Koordinasi,Tantangan dalam

PenanggulanganBencana

s

BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima penghargaan

5/24/2018 Gema BNPB

7/36

diperhatikan adalah terbangunnya koordinasidengan Kementerian Dalam Negeri. Hal inimenyangkut Permendagri Nomor 32 Tahun2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Problemnya adalah tidak dimungkinkanBPBD mengeluarkan dana langsung ketikaada bencana, kalau di pusat ada dana on call,ujar Ibu Ledia. Beliau mencontohkan dengankejadian bencana di Garut, justru BPBD lebihlambat daripada BNPB.

Penanggulangan bencana selalu menyangkutpembahasan mengenai tahapan pra bencana,

pada saat bencana, dan pasca bencana.Dalam konteks tersebut, pengarusutamaanpengurangan risiko bencana (PRB) harusmenjadi prioritas sebagai upaya meminimalkanjatuhnya korban jiwa an kerugian harta bendayang lebih besar. Di sisi lain, masyarakat sebagaifirst respondent sudah selayaknya paham akanancaman dan risiko yang ada di sekitar tempattinggalnya. Harapan besar terhadap BNPBuntuk selalu mengedepankan penguranganrisiko bencana dengan lebih menghidupkanmasyarakat, lewat organisasi-organisasimasyarakat, ungkap Ibu Ledia yang juga aktifsebagai daiyah, trainer, dosen, dan pekerja sosial

ini. Beliau mencontohkan seperti pelatihan danpenyiapan Desa Siaga Bencana dapat dikelolaoleh masyarakat. Ketika ini sudah berjalan,beban BNPB dapat berkurang dan terfokuspada penanganan darurat, sementara PRB olehmasyarakat sehingga mereka merasa terlibat,tambah Ibu Ledia.

Bercermin pada Ibu Ledia

Pencapaian selama ini merupakan prosespanjang yang dijalani Ibu Ledia. Tentunyaproses tersebut membutuhkan kerja keras yangtinggi. Melihat perjalanan Ibu Ledia, tampakbenang merah sebagai pesan keberhasilandalam hidup, baik itu karir dan keluarga. Pesan

itu menggarisbawahi tentang keberanian akanperubahan dalam diri sendiri. Berikut cuplikanapa yang menjadi pandangan Ibu Ledia: Tidakselamanya perubahan itu mendatangkankeburukan. Perubahan adalah sebuah proses.Ada yang berjalan dengan cepat, ada yanglambat. Rasa takut terhadap perubahanseringkali membuat orang terbelenggu. Tidakmemiliki keberanian untuk melakukanpengembangan diri yang bisa jadi membawaperubahan dalam hidupnya. Tentu perubahanyang dimaksud disini adalah perubahan menujupada kondisi yang lebih baik.

tangga. Keputusan untuk bergabung denganpartai politik dilakukan melalui diskusi yangpanjang dengan suami dan anak-anak.

Perspektif Penanggulangan Bencana

Bekerja dengan isu-isu sosial, seperti kesehatanreproduksi, gender, pemberdayaan perempuan,ketenagakerjaan, tidak menyulitkan untukmemahami kompleksitas penanggulanganbencana. Bersinggungan dengan kebencanaandialami Ibu Ledia pasca gempa dan tsunamiAceh tahun 2004 dan gempa Yogyakarta2006. Melalui latar belakang pendidikan dankepedulian, beliau membantu korban bencanasaat itu.

Menurut beliau, BNPB sebagai badan yang

relatif baru sudah sangat tertata manajemennya.Salah satu catatan penting bahwa manajemendi lapangan perlu mendapatkan perhatiankarena pada saat bencana ada banyakpemain sehingga perlu koordinasi yangbaik. Sementara itu koordinasi merupakankata kunci dalam penanggulangan bencana,khususnya bagaimana membangun komunikasiantar kementerian/lembaga terkait sehinggaterbangun koordinasi yang baik. Secara yuridistelah tertuang bahwa Undang-Undang Nomor24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana yang menyebutkan BNPB mempunyaifungsi antara lain pengoordinasian pelaksanaankegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, dan menyeluruh.

Diharapkan melalui koordinasi yang baik,BNPB bersama kementerian/lembaga danmitra yang lain dapat bekerja secara maksimaldalam penanggulangan bencana. Di sisilain, BNPB melalui Unsur Pelaksana memilikifungsi komando dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana. Dalam setiapkejadian bencana, pengambilan keputusanuntuk kepentingan korban dan masyarakatterdampak harus cepat dan tepat. Oleh karenaitu pengambilan keputusan menjadi hal yangpenting. Pengambilan keputusan ini jugaharus ada kesepakatan, tambah beliau. Hal inimengingat BNPB tidak bekerja sendiri ketikamelakukan penanggulangan bencana.

Sementara itu pada konteks pada saatterjadi bencana, tahapan berikut yang perlu

hingga bergabung dengan senat mahasiswa.Meskipun lulus dengan latar belakang ilmukimia, ini tidak menghalangi niat untukberorganisasi. Justru melalui organisasi ini, IbuLedia belajar dan tumbuh kepedulian pada isu-isu sosial, khususnya gender dan pemberdayaanperempuan. Ini ditunjukkan dengan menjadipembicara di beberapa seminar dan konferensi ditingkat nasional maupun internasional. Terakhirkali beliau menjadi salah satu pembicara untukmemenuhi undangan Parliamentary Workshopon Advancing Maternal and Reproductive Health

and Gender Equality in Member Countries of The

Organization of Islamic Cooperation di Tunisiapada 8 11 Maret 2012.

Keseriusan di Panggung Organisasi

Pengalaman berorganisasi dimulai saat beliaubergabung dengan Retas Leadership Center padatahun 1996. Baru 2 tahun kemudian Ibu Lediaterjun di panggung politik dengan menjadistaf pada unit Kewanitaan DPW Partai KeadilanDKI Jakarta. Karir pun merangkak naik hinggapada periode 2005 2010 menjadi Ketua DPPPartai Keadilan Sejahtera Bidang Kewanitaan. Disamping terlibat di dalam partai politik, beliaujuga pernah tergabung di beberapa organisasi.Menjadi ketua dewan pengurus Yayasan UswahUmmahat dijabat selama periode 2003 2006.Beliau juga pernah menjadi Ketua Divisi DiklatKaukus Perempuan Politik Indonesia selama 2tahun.

Ketertarikan dalam berorganisasi, khususnyadalam partai politik, memposisikan diri untukmelakukan banyak hal bagi masyarakat. Salahsatunya dicontohkan dengan pembuatanproduk kebijakan yang berpihak pada rakyat.Beliau meyakini bahwa dengan terjun kepanggung politik dapat lebih luas untukmengabdikan dirinya untuk masyarakat. IbuLedia membuktikan dengan giat menyuarakanpentingnya perlindungan perempuan,seperti penurunan angka kematian ibu danperlindungan tenaga kerja perempuan di luarnegeri.

Satu hal yang menarik dan dapat dipetik dariIbu Ledia bahwa dia tidak lantas meninggalkankeluarga karena keseriusan di panggung politik.Beliau selalu memberikan ruang dan waktubagi keluarga dan perannya sebagai ibu rumah


5/24/2018 Gema BNPB

8/36


erahu karet ini hanya digunakanuntuk misi evakuasi korban dimedan banjir atau permukaanair yang tenang, ucap fasilitator

pelatihan. Penjelasan itu diberikan padasaat berlangsungnya pelatihan dengantema Peningkatan Kapasitas Wartawandalam Penanggulangan Bencana yangdiselenggarakan selama 3 (tiga) hari pada 13 15 Maret 2012 di Hotel Lido Lakes, Resort &Conference - Bogor. 141 wartawan dari 86 mediamassa internasional dan nasional mengikutipelatihan ini dengan sangat antusias.

Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB)menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pelakumedia atau wartawan dari perwakilan tv, radio,majalah, koran, tabloid dan online. Kegiatantersebut didasari bahwa penanggulanganbencana di Indonesia melibatkan 3 elemen, yaitupemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha.Sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 24Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencanadisebutkan bahwa dunia usaha atau lembagausaha mendapatkan kesempatan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana

Pbaik secara tersendiri maupun secara bersamadengan pihak lain. Pada konteks itu, peran sertamedia dapat dilihat sebagai elemen dari duniausaha. Di sisi lain, pelibatan elemen tersebutditunjukkan pada logo segitiga biru yang berartibahwa elemen penanggulangan bencanaterdiri atas 3 (tiga) elemen atau pilar utama yaitupemerintah (government), masyarakat (civilsociety), dan swasta (private sectors).Pelaku media dalam hal ini wartawan berperandalam diseminasi berita kebencanaan untukdimuat, baik itu media cetak, elektronik,maupun online. Berita kebencanaan tidakharus mengenai kejadian bencana atau padasaat situasi pasca bencana, tetapi berita terkaitlangkah-langkah pengurangan resiko bencana(PRB) sangat penting. Sehingga ada suatuproses edukasi yang dilakukan oleh mediaterhadap masyarakat, khususnya mereka yangberada di wilayah rawan bencana. KehadiranUnited Nations International Strategy for

Disaster Reduction (UNISDR) di Lido Resortmelihat kolaborasi sebagai langkah pentingdalam aktualisasi pembangunan ketangguhanmasyarakat dalam menghadapi bencana,

LAPORAN UTAMA

PelatihanPeningkatan Kapasitas

WartawanKebencanaan

khususnya dengan media. Pada posisi ini, mediadiharapkan mampu untuk memahami bahwamasyarakat sangat perlu diedukasi. Mediamerupakan pihak yang memiliki akses luasdalam memberikan informasi, pengetahuan,atau pun berita kebencanaan. Diharapkanbekal pengetahuan tentang kebencanaanyang dimiliki oleh para wartawan yang akanmeliput berita terkait penanggulangan bencanamenjadi penting ketika mereka harus berada dilapangan. Pelaku media dapat juga bergabungdalam cluster media yang sewaktu-waktudapat diaktifkan ketika terjadi bencana. Clusterini nantinya bertujuan untuk memperkuatsecara keseluruhan respon kapasitas dan jugaefektivitas sesuai dengan keahliannya, dalamhal ini jurnalistik.

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif membukasecara resmi pelatihan ini menyambut baikinisiatif pelatihan yang dikhususkan bagipara wartawan. Kepala BNPB berpendapatbahwa pemberitaan bencana diceritakan apaadanya. Pemberitaan bencana hendaknyatidak didramatisir, untuk sekedar mengejar

Berita kebencanaan terkaitlangkah-langkah penguranganresiko bencana (PRB) sangatpenting sebagai proses edukasiyang dilakukan oleh mediaterhadap masyarakat, khususnyamereka yang berada di wilayahrawan bencana.

5/24/2018 Gema BNPB

9/36

GEMA BNPB - Mei 2012 1716 GEMA BNPB - Mei 2012

Logistik dan Peralatan, dan 6. Sistem Informasidan Data Kebencanaan.

Selain materi kelas, peserta juga memperolehmateri outdooryang memberikan pengetahuanteknis lapangan pada saat bencana. Materi ituantara lain pengetahuan dan keterampilantentang: 1. Pendirian tenda lapangan, 2. Dapurumum, 3. Water treatment, 4. Pengoperasian

perahu karet dan SAR, 5. Pertolongan pertama

dan trauma healing, 6. Pengoperasian mobil

komunikasi.

Peserta tidak hanya diberikan pengetahuantetapi juga dilatih untuk berperan aktif dalamsetiap tahapan. Pada materi pendirian tenda,peserta yang telah dibagi dalam kelompok-

kelompok diberikan instruksi untuk menyiapkantenda, mengenali materi dan alat-alat dasar,mendirikan tenda dan melipat tenda. Ternyatatidak mudah untuk mendirikan tenda secarakolektif, peserta menyadari bahwa sulit untukmendirikan tenda yang berukuran besar.Kemudian pada saat peserta berada di mobildapur umum, fasilitator memberikan penjelasanbagaimana menyiapkan makanan dalam jumlahbesar yang nantinya diperuntukkan bagi parapengungsi. Bahan baku makanan berupapotongan ayam, kacang panjang, bumbu-bumbu, tempe, dan beras disiapkan. Lalupeserta pun mulai mengikuti instruksi untukmemasak menu makan siang. Ini merupakanpengalaman baru bagi wartawan dan banyakyang mengatakan bahwa ternyata tidak mudahmenyiapkan makan untuk para pengungsi. Padasaat pelatihan tersebut, takaran bahan masakantelah disiapkan terlebih dahulu kemudianpeserta melanjutkan untuk mengolah danmemasak. Diperlukan keahlian khusus dalammembuat takaran yang pas antara bahanmasakan dengan jumlah orang atau pengungsiyang akan dilayani. Setelah masakan telahmatang, mereka pun membungkus hasilmasakan yang akhirnya menjadi menu makansiang bersama di kamp pelatihan.

Salah seorang peserta dari Radio Sonoramengatakan bahwa dia mendapatkanpengetahuan selama mengikuti pelatihanini. Wartawan tidak hanya mendapatkanpengetahuan dan keterampilan selamapelatihan ini tetapi juga pengalaman baru

sehingga mereka mengetahui bagaimanamereka berada pada posisi para pelakupenanggulangan bencana. Sementara itu,peserta lain mengungkapkan bahwa pelatihanini sangat bagus sekali terutama materipertolongan pertama dan perlu juga dimasukkankurikulum bagaimana meliput bencana dengantidak membahayakan diri sendiri/meliputdengan aman. Selain itu, menurut para pesertabahwa pelatihan ke depan perlu dimasukkancara membaca peta, kompas, serta alat GlobalPositioning System(GPS).

Pelatihan ini akan dijadikan sebagai modeluntuk pelatihan peningkatan kapasitaswartawan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia.Di samping pelatihan, perlu adanya diskusibersama antara pelaku media atau wartawanmengenai beberapa isu terkait kebencanaan,seperti mainstreaming pengurangan resikobencana, inisiatif pembentukan cluster media,atau pun penyusunan kode etik jurnalistik dalamkebencanaan.

rating, jelas Syamsul Maarif. Dengan hadirnya141 wartawan mengikuti acara "PeningkatanKapasitas Wartawan Dalam PenanggulanganBencana" tidak hanya teori yang diperolehtetapi ada praktek tentang kebencanaansehingga pemerintah dapat menggandengwartawan sebagai mitra utamanya. KepalaBNPB menyambut baik kemitraan wartawandengan pihak BNPB karena mereka merupakanreferensi informasi bagi masyarakat yang inginmengetahui berita tentang bencana yang akhir-akhir ini bencana semakin sering terjadi. Padaakhir sambutan, Kepala BNPB mengingatkanbahwa BNPB selalu menerima kritik, apabilaada kekurangan pada pelayanan masyarakat.BNPB tentu akan memperbaiki apa yang dikritik

oleh media. Dengan adanya masukan yangmembangun tentu akan sangat berguna bagiperkembangan BNPB yang semakin cepat,tangkas dan tangguh dalam penangananbencana, papar Syamsul Maarif.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Data,Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPBini didukung oleh Fasilitator dari BNPB, Taganadan PMI Bogor. Para wartawan tidak hanyamengikuti proses pelatihan dengan antusiastetapi juga meliput kegiatan untuk dijadikanberita. Materi kelas yang diberikan antara lain:1. Konsepsi dan Karakteristik Bencana, 2. Prinsip

Dasar Penanggulangan Bencana, 3. Tanggap

Darurat, 4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 5.

5/24/2018 Gema BNPB

10/36

irigasi persawahan dan pertanian di sekitarpemukiman wilayah Bogor dan informasi daripara petugas pintu air juga turut membantu

penyediaan informasi untuk BNPB dalampencegahan dan mitigasi bencana banjir,khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Wahlstrom berpesan, Pemerintah Anda sudahbaik dalam menanggulangi bencana banjir.Namun harus lebih ditingkatkan kewaspadaanterhadap tinggi air dan prioritaskan keselamatanmasyarakat ucapnya di sela-sela kunjungan.

Sembilan Jam

Perlu Anda ketahui, perjalanan air dari Pintu

Air Katulampa, Bogor, aliran airnyamelewati Depok, kemudian Manggaraidan seterusnya mengalir ke Banjir KanalBarat dan Kali Ciliwung. Perjalananair dari Katulampa hingga ke pintuair Manggarai memerlukan waktusekitar sembilan jam jika ketinggianair di atas normal yang menyebabkanbanjir kiriman, sehingga wargaJakarta mempunyai waktu untukmengantisipasi banjir yang bermukimdi daerah rawan banjir.

Beberapa daerah di DKI Jakarta yang berpotensiterkena dampak banjir kiriman adalah kawasan

Rawa Jati, kalibata, Pengadegan, Gang ArusCawang, Bukit Duri, Kampung Baru, Bidara Cinadan Kampung Melayu.

Puas

Tim dari utusan PBB merasa puas atas segalapenjelasan dan pelayanan yang disampaikanoleh tim dari BNPB, setelah mengunjungiempat lokasi Pos Monitor Banjir, di Katulampa(Bogor), Pintu Air Cipinang, Pintu Air Bukit Duridan kunjungan berakhir di Pintu Air Manggarai.Semoga Jakarta tidak banjir.

Kunjungan

Utusan KhususSekjen PBBke Katulampa

i bulan Januari tahun 2012, BadanNasional Penanggulangan Bencana(BNPB), menerima kunjungan kerjatidak resmi, Margareta Wahlstrom

selaku Utusan Khusus Sekretaris JenderalPerserikatan Bangsa-Bangsa untuk PenguranganRisiko Bencana, Minggu (29/1). Kunjungan

tersebut dimaksudkan untuk mengetahuikesiapan pemerintah khususnya PemerintahProvinsi DKI Jakarta dalam penanggulanganbanjir.

Rombongan dari Jakarta langsung menuju PosMonitor Banjir Katulampa di Bogor, Jawa Barat.Beberapa pejabat dari BNPB, Direktorat SDAKementerian PU, BBWS Cisadane/Ciliwung, BPBDDKI Jakarta, Direktorat SDA Kementrian PU, Ir.Edy Suwandi dan BPLHD DKI Jakarta menerimadan menyambut rombongan setibanya di lokasipintu air Katulampa.

Sementara itu, rombongan dari Utusan KhususSekjen PBB Margareta Wahlstrom, didampingioleh beberapa pejabat PBB, antara lain KepalaKantor OCHA Asia Pasifik, Ignatio Leon Gracia,dan Programme Officer Regional Bangkok,Pham Thi Thanh Hang dan Perwakilan OCHAIndonesia, Victor Lambert.

Beberapa hal yang disampaikan pada UtusanKhusus Sekjen PBB tersebut, oleh Deputi BidangPenanganan Darurat BNPB Ir. Dody Ruswandi,MSCE, BBWS, PU, BPLHD dan BPBD DKI Jakartaadalah penjelasan tentang pentingnya fungsi 4(empat) pintu air dalam penanganan banjir diJakarta dan sekitarnya, yaitu Pintu Air Katulampa(Bogor), Pintu Air Cipinang, Pintu Air Bukit Duridan Pintu Air Manggarai

Selain berfungsi untuk penanganan banjir, pintuair Katulampa juga turut menciptakan sistem

d

FOKUS BERITA


5/24/2018 Gema BNPB

11/36

FOKUS BERITA


SULAWESI UTARA

RAPAT KOORDINASI

Kondisi Provinsi Sulawesi Utara termasukwilayah rawan bencana baik secara geografis,geologis, hidrologis dan demografis, adanyapertemuan beberapa lempeng tektonik bumi,dikelilingi beberapa gunung berapi, daerahkepulauan, degradasi lingkungan yang tinggi

dan penduduk yang berlatar belakang daribanyak suku dan etnis. Hampir sebagian besarpotensi ancaman bencana berada di wilayahSulawesi Utara dan sekitarnya seperti Tsunami,banjir, tanah longsor/gerakan tanah, gunungapi, gelombang pasang air laut, kebakaran,konflik sosial dan teror.Salah satu amanat Undang-Undang No. 24 Tahun2007 adalah pembentukan kelembagaan BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB)yang ditetapkan dengan Peraturan PresidenNo. 8 Tahun 2008 pada tanggal 26 Januari 2008.Badan ini memiliki fungsi koordinasi, komando

dan pelaksana khususnya pada saat tanggapdarurat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaBNPB didukung oleh kementerian/lembagaserta organisasi terkait sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing. Sedangkan ditingkatdaerah dibentuk Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD), yang merupakansatuan kerja perangkat daerah.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya RapatKoordinasi BPPD se-Provinsi Sulawesi Utara:a. Untuk menyatukan persepsi dan

sinkronisasi program dan kegiatanpenyelenggaraan penanggulangan bencanaSe- Provinsi Sulawesi Utara.

b. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraanpenanggulangan bencana secara terencana,terpadu, menyeluruh, lebih efektif, efisien,

BPBD PROVINSI

epala BNPB menghadiri RapatKoordinasi BPBD Provinsi SulawesiUtara (26-28/3) bertempat di KantorGubernur Sulawesi Utara, Ruang

Mapalus. Saat ini paradigma paling baru dalampenanggulangan bencana yang dianut oleh

Indonesia adalah paradigma PenguranganRisiko Bencana yang implementasinya dipandudengan deklarasi Hyogo Framework for Action2009-2015.Terdapat lima prioritas aksi yang terdapat dalamdeklarasi tersebut yaitu:1. Memastikan bahwa pengurangan risiko

bencana merupakan sebuah prioritas nasionaldan lokal dengan dasar kelembagaan yangkuat untuk pelaksanaannya,

2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitorrisiko-risiko bencana,

3. Meningkatkan peringatan dini,

4. Menggunakan pengetahuan, inovasi danpendidikan untuk membangun sebuahbudaya keselamatan dan ketangguhan disemua tingkatan,

5. Mengurangi faktor-faktor risiko yangmendasar dan memperkuat kesiap-siagaan

terhadap bencana untuk respons yangefektif.Begitu rentannya negara kita dari bencanamenuntut seluruh komponen masyarakatuntuk selalu waspada. Hal ini harus didukungoleh pemerintah sebagai unsur pengayom bagimasyarakat tersebut. Pemerintah Indonesiamelalui Badan Nasional PenanggulanganBencana telah melakukan penanggulanganbencana atau Disaster Management berbasispada pengelolaan bencana secara komprehensifmulai dari penetapan kebijakan, prabencana,pada saat bencana dan pascabencana.

K

5/24/2018 Gema BNPB

12/36


nasional dan internasional menunjukkan bahwa

penanggulangan bencana di Provinsi ini telahdidukung sepenuhnya oleh pemerintah danmasyarakat.

Pada Rakorda ini, Kepala BNPB menganugerah-kan Penghargaan Bidang PenanggulanganBencana kepada Gubernur Sulawesi Utara,DR. Sinyo Harry Sarundajang, SH atas upayadan kerja kerasnya dalam mensejahterakanmasyarakatnya, khususnya melalui dukungandalam upaya penanggulangan bencana. Acaraini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sulut, Pejabat Eselon I dan II BNPB,

Kepala BPBD provinsi dan Kab/Kota dan PejabatMiliter dan Kepolisian.Di harapkan dengan adanya Rakorda BPBD Se-Sulawesi Utara dapat meningkatkan koordinasi,perencanaan secara terpadu, memperkuatkerjasama antar instansi pendukungpenanganan bencana dan masyarakatmendapatkan informasi penanganankebencanaan secara jelas sehingga dapattercipta kinerja penanggulangan bencana yanglebih baik dan transparan.

cepat, dan tepat, berkeadilan dan akuntabel.

c. Terlaksananya kerjasama dan ketangguhanpenanggulangan bencana antar pemangkukepentingan Pemerintah, swasta danmasyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala BNPBmengemukakan, sebagai perpanjangan tanganBNPB di daerah, BPBD memegang perananpenting dalam hal pengelolaan bencana didaerah, baik dalam hal persiapan menghadapibencana, penanganan bencana saat tanggapdarurat, pengelolaan logistik dan peralatan bagipengungsi maupun masyarakat terdampak

bencana, maupun pembangunan kembali

infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Dari 14 Kabupaten/Kota baru 10 kabupatenyang memperoleh mobil rescue, 4 kabupatenmendapatkan mobil dapur lapangan. Hal inimenunjukkan bahwa dengan adanya lembagaBPBD akan mempercepat dan memperlancarupaya penanggulangan bencana di ProvinsiSulawesi Utara.

Prestasi BPBD Provinsi Sulawesi Utara sebagaidaerah yang paling aktif memfasilitasi kegiatanpenanggulangan bencana baik skala lokal,

5/24/2018 Gema BNPB

13/36

Program Pengembangan Desa/KelurahanTangguh Bencana memiliki tujuan agarmendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh dalam menghadapibencana yang lebih terarah, terencana, terpadu,dan terkoordinasi. Juga untuk mendorongsinergi untuk saling melengkapi dengan seluruhprogram yang ada di desa/kelurahan yangdilaksanakan oleh kementerian/lembaga atauorganisasi non-pemerintah lainnya, termasuksektor swasta.

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembanganDesa/Kelurahan Tangguh Bencana iniadalah masyarakat memiliki kesiapan untukmenghadapi bencana dan kemampuan untukmengurangi risiko, serta memiliki ketahanan

dan kekuatan untuk membangun kembalikehidupannya setelah terkena dampak bencana.Pada tahap awal program ini, prioritas sasaranialah desa/kelurahan yang sudah difasilitasioleh kementerian/lembaga pemerintah atauorganisasi lain, dan yang sudah mencapaikemajuan dalam kesiapsiagaan menghadapibencana, tetapi masih perlu peningkatan danpemantapan.

Dalam melaksanakan program pengembangandesa/kelurahan tangguh bencana ini, ada 9indikator yang ditentukan sebagai pilihanupaya pengembangan desa/kelurahan

tangguh bencana. Sembilan indikator tersebutmerupakan bagian dari pemenuhan komponen-komponen sistem nasional penanggulanganbencana.

Dalam pelaksanaan program ini, BPBD Provinsidan BPBD Kabupaten/Kota menyiapkanpenyelesaian 9 indikator secara bertahap,berdasarkan kebutuhan dan prioritasmasyarakat, sebagai target keberhasilanprogram di tingkat Desa/Kelurahan. Sembilanindikator yang dimaksud ialah:

1. Peta ancaman bencana.

Peta ini dibuat berdasarkan peta administrasidesa/kelurahan, pengalaman dampakbencana pada tahun-tahun yang telah lalu,

data instansi pemerintah tentang potensiancaman, dan juga data hasil penelitiantentang ancaman bencana. Dalam hal ini,BPBD kabupaten/kota harus memiliki petadaerah terdampak yang memperlihatkanzona aman dan zona bahaya, yang kemudiandijadikan dasar untuk melihat peta ancamandi wilayah desa/kelurahan.

2. Peta dan analisis kerentanan

masyarakat terhadap dampak

bencana.

Analisis ini meliputi 4 aspek utama, yaituaspek fisik (jarak lokasi perumahan dengan

Tangguh Bencanaadan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) telah mem-programkan penyelenggaraankegiatan Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Desa/Kelurahan TangguhBencana di 42 desa/kelurahan. Desa/kelurahantersebut berada pada 21 provinsi yang rawanancaman tsunami. Indikator yang juga sekaliguskunci keberhasilan program pemberdayaan iniapabila terjadi sinergi antar program-programyang sudah ada di desa/kelurahan. Oleh karenaitu, kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana

terfokus pada desa/kelurahan di provinsi-provinsi yang mempunyai ancaman tsunami.

Desa/kelurahan merupakan pemerintah ditingkat paling bawah, dan masyarakatnyasebagai penerima dampak langsung daribencana, dan sekaligus sebagai pelakulangsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Banyak pengetahuan yang dimilikioleh masyarakat. Banyak juga pihak lain yangbekerja bersama masyarakat. Oleh karena itu,dengan memanfaatkan semua yang dimiliki,masyarakat desa/kelurahan perlu menciptakansikap dan perilaku tangguh terhadap dampak

bencana, sehingga risiko korban jiwa, kerugianharta, dan lain lain akan dapat diperkecil danbahkan dihindari.

Sementara itu, masyarakat yang tangguhbencana atau disaster resilient communitymengacu pada masyarakat yang mampumengantisipasi dan meminimalisasi kekuatanyang merusak, melalui adaptasi. Mereka jugamampu mengelola dan menjaga stuktur danfungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dankalau terkena dampak bencana, mereka akan

dengan cepat bisa membangun kehidupannyamenjadi normal kembali (John Twigg, 2009).

Pelaksanaan program ini tidak berdirisendiri, melainkan merupakan penguatandan pengembangan dari program-programpemberdayaan di desa/kelurahan yang sudahdilaksanakan oleh kementerian/lembaga,organisasi internasional, dan organisasi nasional.Program ini adalah bagian dari pengembangankapasitas (salah satu elemen dalam sistemnasional penanggulangan bencana) untukmasyarakat di desa/kelurahan.

FOKUS BERITA

Menuju Desa/Kelurahan

B


5/24/2018 Gema BNPB

14/36

7. Sistem peringatan dini berbasis

masyarakat.

Memiliki sistem peringatan dini yangterhubung dengan sistem di pemerintahkabupaten/kota, provinsi, dan pusat.Sistem ini terkait dengan (1) pengetahuantentang risiko, (2) pemantauan, analisis,dan perkiraan ancaman bencana, (3)mekanisme penyampaian peringatan daripusat, provinsi dan kabupaten/kota kepadaseluruh masyarakat desa/kelurahan, dan(4) kapasitas respon terhadap peringatanseperti aksi penyelamatan diri dan evakuasi.

8. Rencana kontinjensi (termasuk

evakuasi).

Rencana kontinjensi ialah rencana yang

dibuat untuk antisipasi terjadinya satujenis ancaman bencana tertentu.Rencanakontinjensi di desa/kelurahan merupakanrincian dan pelaksanaan dari rencanakontinjensi yang sudah ada di kabupaten/kota. Rencana ini mencakup (1) penilaianrisiko, (2) penentuan kejadian danpengembangan skenario, (3) perencanaansektoral yang meliputi manajemen dankoordinasi, evakuasi, pangan dan non-pangan, kesehatan, transportasi, sarana/prasarana, dan (4) pemantauan dan rencanatindak lanjut.

9. Pola Ketahanan ekonomi.

Untuk masyarakat yang memiliki sumberutama ekonomi yang terancam dampakbencana, misalnya lahan sawah di pinggir

sungai muara dan tambak ikan di pinggirlaut atau nelayan, perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko kerugian.Memperbanyak sumber pendapatan jugamenjadi salah satu cara untuk mengurangirisiko kerugian dan kehilangan matapencaharian. Disamping itu, ketahananekonomi juga dilihat dari pengumpulan danalokasi dana untuk pemeliharaan sistemkesiapsiagaan, termasuk dana cadanganuntuk tanggap darurat, yang ada dimasyarakat.

Desa yang menjadi prioritas lokasi programmemilki kritieria pemilihan, antara lain desatersebut pernah mengalami dampak bencanayang menimbulkan kerusakan dan kerugian

di masyarakat atau memiliki potensi tinggiterkena dampak bencana; desa/kelurahantersebut menjadi lokasi dari program-programkementerian/lembaga lainnya atau program-program pengurangan risiko bencana yangdilaksanakan oleh lembaga internasional dannasional yang ada di tingkat desa/kelurahan,seperti program desa pesisir tangguh, desasiaga, kampung siaga bencana, desa mandiripangan dan lain-lain; serta desa/keluarahantersebut masih memiliki kekurangan dalammemenuhi 9 indikator program.

Harapan dari program ini agar terdapatsinkronisasi dan integrasi program-programdi desa dari semua pihak/stakeholder dalammengurangi risiko bencana dan meningkatkanketahanan ekonomi masyarakat desa.

lokasi ancaman, kedekatan dengan sungai,pantai, gunung api, bukit, dll.), ekonomi(sumber pendapatan di sekitar lokasiancaman seperti tambak, nelayan laut,pertanian pesisir, dll), sosial (kelompokrentan, pelayanan kesehatan), danlingkungan (kondisi hutan bakau, sungai,pantai, tebing/lereng).

3. Peta dan penilaian kapasitas dan

potensi sumber daya.

Kapasitas dan sumber daya yang dimaksuddi sini ialah sumber daya manusia (relawanterlatih, petugas kesehatan dll), keuangan(misalnya dana siaga bencana), fisik (sepertikendaraan, peralatan, tanggul pantai dansungai, pemecah gelombang, drainaseyang baik, sistem peringatan dini, tempatevakuasi dll), alam (seperti hutan bakau),dan kelompok-kelompok sosial masyarakat

dan pemerintah.

4. Rancangan Rencana Penanggulangan

Bencana.

Rencana penanggulangan bencana (RPB)merupakan rencana 5 tahun yang nantinyaakan disahkan oleh peraturan desa atauperaturan sejenis di kelurahan. Rencanaini mencakup (1) penilaian risiko bencanadi desa/kelurahan, (2) pilihan tindakanpenanggulangan bencana yang meliputipencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan (prabencana), tanggap darurat (saat bencana),dan pemulihan (paska bencana), dan (3)

alokasi dan peran pelaku penanggulanganbencana.

5. Rancangan Rencana Aksi Komunitas

(RAK) untuk Pengurangan Risiko

Bencana.

Rencana untuk pengurangan risikobencana, yang disusun oleh seluruh elemenmasyarakat, berdasarkan hasil analisa risiko(ancaman, kerentanan, dan kapasitas).Rencana ini merupakan rencana kerja 2-3tahun yang berisi berbagai kegiatan yangdisepakati dan akan dilaksanakan oleh parapelaku di desa/kelurahan. RAK mencakup (1)kegiatan pra bencana (pencegahan danmitigasi serta kesiapsiagaan), (2) pelaksanaanrencana meliputi strategi dan kebijakan,kelembagaan, dan pendanaan, dan (3)pemantauan dan evaluasi.

6. Relawan penanggulangan bencana(termasuk forum pengurangan risiko

bencana).

Minimal ada 30 warga yang menjadirelawan yang berasal dari berbagai elemendi masyarakat desa/kelurahan. Relawan inimendapatkan materi dasar dan keahliantehnis untuk relawan penanggulanganbencana. Kemudian dibentuk forum yangmewadahi relawan, kelompok masyarakat,dan pemerintah desa/kelurahan, yangselanjutnya akan menjadi media komunikasidan koordinasi dalam melaksanakan RPBdan RAK.


5/24/2018 Gema BNPB

15/36

SINERGITAS DANPENINGKATANKAPASITAS RELAWANBERBASISLEMBAGA USAHA

embaga usaha merupakan pilarutama yang dapat memainkan

peranan sentral dan signifikan dalampenanggulangan bencana. Hal initerangkum dalam setiap prioritas aksi KerangkaAksi Hyogo (Hyogo Framework for Action). Selainitu, lembaga usaha mendapatkan kesempatandalam penyelenggaraan penanggulanganbencana, baik secara tersendiri maupun secarabersama dengan pihak lain. Hal ini sesuai denganpasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peran lembaga usaha dalam penanggulanganbencana merupakan potensi untuk membantudua komunitas bisnis, yaitu dalam perlindungan

dirinya sendiri dan masyarakat luas serta sebagaibentuk investasi yang saling menguntungkan.

Dewasa ini, masih banyak perusahaanmelakukan upaya bantuan dan penangananbencana yang masih tergolong konvensional,misalnya membantu dengan tenaga relawanseadanya, tidak terlatih, tidak terkoordinir, tidakterpadu dalam kendali pemerintah, dan jugabanyak perusahaan beramai-ramai membukadompet bencana untuk menyalurkan bantuan.Inisiatif kegiatan kemanusiaan dan upayabantuan semacam ini tidak cukup.

Banyak hal yang dapat dilakukan lembaga usahadalam penanggulangan bencana. Misalnya,

melalui pembuatan Business Continuity Plan.Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadibencana besar di sekitar lingkungan usahaataupun di dalam lingkungan usaha tersebuthancur akibat terkena dampak bencana.Ini disadari akan bermanfaat terhadapperusahaan tersebut. Demikian pula melaluiprogram Corporate Social Responsibility (CSR),lembaga usaha dapat menjalankan kegiatan-

kegiatan penanggulangan bencana dalam halpengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaanmenghadapi bencana, kegiatan pada saattanggap darurat, serta kegiatan pada saat pascabencana.

Kegiatan yang berkaitan dengan penguranganrisiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapibencana, dapat direalisasikan oleh lembagausaha dengan membuat kesiapsiagaaninternal lembaga usaha, seperti membantukesiapsiagaan masyarakat, melakukan upayapencegahan bencana seperti konservasi tanah,melakukan upaya mitigasi struktural bersama

pemerintah dan masyarakat, melakukanpendidikan, pelatihan dan penyuluhan untukupaya pengurangan risiko bencana, sertabekerjasama dengan pemerintah mewujudkanmasyarakat tangguh bencana.

Lembaga usaha juga dapat berperan dalamkegiatan pada saat tanggap darurat dan pascabencana, yaitu dengan melakukan respon

tanggap darurat di bidang keahliannya,membantu mengerahkan relawan dan kapasitasyang dimilikinya, terlibat dalam pembuatanrencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,serta membantu pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya.

Kaitannya dalam meningkatkan pengetahuandan kapasitas lembaga usaha dan relawannya,Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) telah menyelenggarakan kegiatandengan tema Fasilitasi dan PengembanganRelawan Berbasis Lembaga Usaha yangmemiliki tujuan untuk membentuk forum

FOKUS BERITA


L

5/24/2018 Gema BNPB

16/36

sinergisitas antar lembaga usaha danpemerintah dalam penanggulangan bencana,serta meningkatkan kapasitas/lembaga usahadalam penanggulangan bencana. Kegiatanyang pertama dilaksanakan pada tanggal 14 17 Maret 2012, bertempat di Hotel PerdanaWisata, Bandung.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Drs.Muhtaruddin, M.Si, dalam sambutannya,

Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal didaerah yang rawan bencana, sudah seharusnyakita tangguh menghadapi semua ancamanbencana. Tangguh merupakan kesadaran darisebuah komunitas, sehingga menghasilkankesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat danlembaga usaha yang tinggi dalam menghadapibencana. Strategi Menuju Indonesia Tangguhmengusung visi mewujudkan masyarakatdan bangsa Indonesia yang memiliki: dayaantisipasi, kemampuan menghindar ataumenolak, kemampuan daya adaptasi denganlingkungannya, dan daya melenting.

Sebanyak 55 peserta hadir untuk mengikutikegiatan ini, yang berasal dari 32 lembagausaha berskala nasional di antaranya dariperusahaan PT. Total Bangun Persada, PT ASTRAInternasional, PT. Rolimex Kimia Nusamas, DMCRS Islam Jakarta Pondok Kopi, Rajawali Nusindo,Asuransi Maipark, Eka Hospitasl, Sinar Mas, PT.Dian Taruna Guna, PT. Daya Tani Kalbar Sinar MasForestry, PT. Telkom Indonesia, Bina Sinar Amity,PT. Arara Abadi, Parahita DC, PT. Satria Perkasa

Agung, PT. Jasa Marga, Dayah Baro (Koperasi),Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, PT. MaligiPermata Industrial Estate, PT Lontar PapyrusPulp & Paper, Asuransi Jiwa Sinar Mas, NindyaKarya, PT. Pindo Deli Karawang, PT. Pellindo II,PT. Pasifik Satelit Nusantara , PT. Jasa Raharja, PT.Bakri Artha Reksa Sejahtera, PT. IKPP, PT. PLN, PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors, PT. Amec BercaIndonesia, PT. Pelni. Turut hadir pula peserta dariBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Provinsi Aceh, BPBD Provinsi Riau, BPBD ProvinsiKepulauan Riau, BPBD Provinsi Bengkulu,BPBD Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, BPBD Provinsi JawaTimur, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Materi yang menjadi bahan ajar unggulanadalah materi dukungan program corporatesocial responsibility dalam penanggulanganbencana, gender dan kelompok rentan dalampenanggulangan bencana, akuntabilitaskeuangan pada saat tanggap darurat, sertakemitraaan sumber daya dalam situasi bencana.

Berbeda dengan kegiatan yang sebelumnya,kegiatan kali kedua ini diperuntukan bagilembaga usaha ataupun peserta yang belumpernah mengikuti kegiatan ini. Kegiatandilaksanakan pada tanggal 28 31 Maret 2012,

bertempat di Hotel Perdana Wisata, Bandung.

Sebanyak 59 peserta hadir untuk mengikutikegiatan ini, yang berasal dari 17 lembaga usahaberskala nasional di antaranya dari perusahaanPT. Telkom Indonesia, PT Jasa Marga, PerumPegadaian, Bank DKI, PT Krakatau Steel, RCTI,

MNC TV, Global TV, PT. Bank Sinarmas, PT. KBRU,PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. IKPP Serang, PT.KICC Karawang, PT. Sinar Mas Forestry RegionalKaltim, PT. Pindo Deli Karawang, PT. AsuransiJiwa Sinarmas, PT. Kreasi Mas Indah. Turut hadirpula peserta dari BPBD Provinsi Maluku, BPBDProvinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Papua,BPBD Provinsi Sulawesi Barat.

Output dari kegiatan ini, adanya sinergitasantar lembaga usaha, masyarakat danpemerintah dalam penanggulangan bencana,meningkatnya kapasitas relawan lembaga usahadalam penanggulangan bencana, serta adanyaevaluasi dan solusi dari persoalan lembagausaha terkait penanggulangan bencana.

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukanoleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat,jumlah relawan penanggulangan bencana yangtelah tersertifikasi sebanyak 24.727 orang, dariunsur masyarakat, organisasi sosial masyarakat,dan lembaga usaha.


5/24/2018 Gema BNPB

17/36

Di harapkan dengan mengikuti Pelatihan Teknis Lapangan

dapat membekali peserta dan meningkatkan

sumber daya manusia dalam Penanganan Bencana dan

memahami bagaimana menangani bencana

yang cepat dan efektif serta dapat membagi pengalamannya

pada unit tempat kerja dan masyarakat.

FOKUS BERITA

PelatihanTeknis Lapangan

di BOGOR

erdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dalam rangkamembangun sistem nasionalpenanggulangan bencana,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPBmenyelenggarakan Pelatihan Teknis LapanganPenanggulangan Bencana pada 21-25 Februari2012 bertempat di Hotel Taman Cibinong II danSitu Cikaret, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pesertaberjumlah 48 orang yang berasal dari BNPBdan BPBD. Kepala Bidang Kurikulum BNPB, Drs.Hermana didampingi Kepala Pelaksana BPBDBogor membuka secara resmi pelatihan ini.

Narasumber acara ini berasal dari KedeputianBNPB, BPBD Bogor dan PMI. Pelatihan inibertujuan untuk membekali dan meningkatkansumber daya manusia dalam PenangananBencana. Dengan mengikuti Pelatihanini diharapkan peserta dapat memahamibagaimana menangani bencana yang cepat danefektif serta dapat membagi pengalamannyapada unit tempat kerja dan masyarakat.Pada tahap prabencana, penyelenggaraanpenanggulangan bencana meliputi antara lainmitigasi, pencegahan, pengurangan resikobencana (PRB), dan apabila terjadi bencana,langkah penanganan darurat menjadi fokus.Strategi penanggulangan bencana (PB) sesuaidengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana meliputiprabencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Serta rehabilitasi dan rekonstruksibagi masyarakat dan wilayah terdampakmerupakan langkah selanjutnya setelahterjadi bencana. Kegiatan ini bertujuan untukmeningkatkan kemampuan dan ketrampilantentang persiapan pertolongan pertama padakecelakaan (P3K), penggunaan dapur umum,pembangunan tenda kompi dan perahu karetbeserta kelengkapannya, serta pengetahuandasar pemberian pertolongan kepada korbandidalam air.Pelatihan Teknis Lapangan ini dilaksanakanoleh BPNB bekerja sama dengan BPBD dan PMI.Dalam teknis pelaksanaannya, seluruh pesertadibagi dalam beberapa kelompok. Pesertapelatihan ini merupakan BNPB dan BPBD yangberasal dari Jawa Barat yang berjumlah 48orang. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang

peserta. Materi yang diberikan pada tanggal 21-23 Februari 2012 berlangsung dalam ruangan.

Materi yang diberikan berupa:

Karakteristik Bencana, yang bertujuanuntuk menjelaskan beberapa peristiwa ataukedaruratan di tanah air dan akibat yangditimbulkannya dan menganalisis mengapabencana tersebut terjadi, akar persoalandan juga hal-hal yang dapat mengurangi risikobencana (pelajaran yang dapat dipetik).

Konsepsi Bencana, menjelaskan pengertian

B


5/24/2018 Gema BNPB

18/36

bencana, jenis-jenis bencana, ancaman,

kerentanan dan risiko, pandangan tentangPenanggulangan Bencana, Profil bencana yangmeliputi beberapa bencana yang sama terjadidi tanah air, akibat (kerusakan dan kerugian),karakteristik setiap bencana, analisa penyebabdan akar masalah, dan hal-hal yang dapatdilakukan untuk mengurangi bencana.Kedaruratan Medis, mengetahui prinsip dasarBantuan Hidup Dasar (BHD), menerangkanpentingnya hubungan Rantai Penyelamatandalam bantuan resusitasi melakukan BHD(Resusitasi Jantung Paru & Bantuan Napas)dengan benar, saat diperlukan dan melakukanpertolongan pertama pada penanganan korbankecelakaan dan saki.

Manajemen Penanganan Darurat, untukmenjamin keselarasan,efektivitas dan efisiensiperlu kesepakatan

berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraandalam bermitra danberkoordinasi, komandoBNPB dan koordinasiBPBD dengan azasakuntabilitas dantranparansi, komunikasiyang efektif, tata carapemberian bantuan danpendistribusian, menunjuklembaga di indonesiayang mewakili, sesuaidengan hukum nasional

dan hukum internasional,m e m p e r t i m b a n g k a nperbedaan kebutuhan antaralaki-laki dan perempuandalam budaya setempat,sesuai dengan kebutuhan.

Mitigasi dan Pencegahan,pengenalan danpemantauan risiko bencana,perencanaan partisipatifpenanggulangan bencana,pengembangan budayasadar bencana, peningkatankomitmen terhadap pelakupenanggulangan bencanadan penerapan upaya fisik,

nonfisik, dan pengaturan penanggulanganbencana.

Prinsip Dasar Penanggulangan Bencana,menjelaskan pentingnya perubahan paradigmapenanggulangan bencana dari tanggapdarurat ke pengurangan risiko bencana,mampu menjelaskan siklus penanggulanganbencana dan menjelaskan prinsip-prinsippenanggulangan bencana.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bagaimanaprosedur dalam memperbaiki dan memulihkansemua layanan publik bagi masyarakat, hinggatingkat geografis wilayah pasca bencana. PadaPasca bencana pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana, institusi dalam geografisdaerah pasca bencana, baik pada tingkat

pemerintah dan masyarakat.

Sistem Nasional, memahami sistem, kebijakan,mekanisme Penanggulangan Bencana,tahap dan kegiatan dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana.

Navigasi (GPS), memahami cara penggunaanalat GPS, survei dan pemetaan, koordinat atauposisi atau letak suatu titik dapat dinyatakandalam 2-D (dimensi) atau 3-D, yaitu dengan men-spesifikasikan 3 parameter titik nol (origin) darisistem koordinat, orientasi dari sumbu-sumbukoordinat, besaran yang digunakan untukmendefinisikan posisi dalam sistem koordinat.Pertolongan dan Evakuasi, usaha dalammemindahkan korban dari tempat yang bahayake aman, agar nyaman dan menyelamatkanjiwa, mencegah cacat, membantu prosesp e n y e m b u h a n ,memindahkan dari tempatbahaya ke tempat yang

mempunyai fasilitasmemadai.

Dapur Umum dan

Shelter, memahami prinsipdasar memenuhi syarat/Standard Minimum atauSphere Standard yangdisesuaikan dengan kondisiIndonesia, pengelolaan,pembangunan danp e n e m p a t a n n y amenganut pendekatanpada faktor-faktor

kemudahan Geografis/Medan, kemampuanDapur Umum/Kapasitasmemasak, kemudahandalam mengendalikan/menjaga kebersihan darilimbah-limbah akibatpenampungan ataushelteritu dan HygienisitasHunian.

Tenda Peleton,mengetahui danmempraktekkan caramendirikan tenda,merubuhkan tenda dan

penyimpanan perkakas tenda.

Perahu Karet, cara menyiapkan danmenyimpan, cara menggunakan perahu karet,teknis penggunaan motor tempel, penggunaanperahu karet dengan motor tempel, teknikmemberikan bantuan tanpa dan dengan alatbantu dan teknik mendayung. Setelah pelatihanini diharapkan pengetahuan yang telah didapatoleh peserta pelatihan dapat diterapkandidaerah masing-masing.

Di harapkan dengan mengikuti PelatihanTeknis Lapangan dapat membekali pesertadan meningkatkan sumber daya manusiadalam Penanganan Bencana dan memahamibagaimana menangani bencana yang cepat danefektif serta dapat membagi pengalamannyapada unit tempat kerja dan masyarakat.


5/24/2018 Gema BNPB

19/36

a d i oElshintamemberi-k a n

p e n g h a r g a a nElshinta Award

2011 kepada Kepala Pusat Data, Informasidan Humas BNPB, DR. Sutopo Purwo Nugrohosebagai narasumber yang terbanyak, proaktifdan kooperatif dalam menginformasikanbencana di seluruh Indonesia kepada insanpers. Penghargaan diberikan dalam rangkaHUT Radio Elshinta ke 12 di Hotel Sahid, Jakartapada, Selasa (14/2). Informasi bencana yangterus menerus diberikan oleh Kepala Pusat Data,Informasi dan Humas BNPB kepada media massa,termasuk Radio Elshinta sangat bermanfaatuntuk masyarakat, dan membuat Radio Elshintajuga menjadi media penyampai i nformasi yangakurat dan tercepat dalam menyiarkan bencana.

Pandangan BNPB terhadap peran mediamassa sangat penting dalam penanggulanganbencana. Berdasarkan penelitian dari BadanStrategi Internasional Pengurangan Risiko

Bencana, PBB (2011), media massa pentingdalam penanggulangan bencana karena mampumempengaruhi keputusan politik, mengubahperilaku, dan menyelamatkan nyawa manusia.Selain itu, komunikasi merupakan inti untuksukses dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respondan rehabilitasi bencana. Disamping itu, mediaberperan dalam membangun pemahamanuntuk menghadapi ancaman atau situasi saatterjadinya bencana. Hal itulah yang mendasarihumas BNPB terus menerus bekerjasamadengan media massa.

Kecenderungan media yang melaporkan badnews is good news, diharapkan dapat berubahmenjadi good news is good news too. Kapasitassumber daya manusia dan pengetahuankehumasan di BNPB maupun di BPBD juga masihterus ditingkatkan. Begitu pula kapasitas jurnalisdalam memberitahukan bencana juga perluditingkatkan. Hal ini telah menjadi salah satukebijakan BNPB untuk bersama-sama mediamassa bekerjasama, tentu saja hal tersebut perlukerja keras dan sinergi bersama antara semuapihak dalam penanggulangan bencana.

BNPBRaihElshinta Award2011

Pelatihan Teknis Lapangan BNPB

di GORONTALOusat Pendidikan dan Pelatihan(pusdiklat) BNPB bekerja samadengan BPBD Provinsi Gorontalo,pada tanggal 17 hingga 21 April

2012 menyelenggarakan kegiatan pelatihanteknis lapangan di Gorontalo. Pelatihan yangdiikuti para pegawai BPBD provinsi, kota, dankabupaten di Gorontalo ini dilaksanakan di HotelMega Zanur yang berada di Jalan SamratulangiNo. 1 Kota Gorontalo. Hadir pada kegiatantersebut, beberapa narasumber dari sejumlahinstansi yang terkait dengan penanggulanganbencana, seperti BASARNAS, Tagana, PMI, BadanDiklat, Dinas Kesehatan Gorontalo serta BNPB

dan BPBD itu sendiri. Pelatihan tersebut dibukasecara resmi oleh Sekretaris Daerah, Prof. Dr. Ir.Hj. Winarni Manoarfa, MS.

Dalam sambutan, Winarni Manoarfamenyampaikan bahwa dibalik keindahan dankekayaan alam nusantara tersimpan potensibencana yang besar. Gempa bumi, tsunami,letusan gunung api, angin puting beliung, banjir,longsor, dan hujan badai sewaktu-waktu dapatmengancam kehidupan kita, termasuk wilayahGorontalo. Sebagaimana yang dikemukakanPresiden Bambang Susilo Yudhoyono dalam

pidato penganugerahan penghargaan GlobalChampion on Disaster Risk Reduction di JenewaSwiss, peran pemerintah Indonesia dalampenanggulangan bencana adalah, pertama,mengubah paradigma penanggulangan bencanadari reaktif ke proaktif, dari tanggap darurat kepengurangan risiko, dan dari pemerintah kemasyarakat sipil. Kedua, menciptakan upayapenanggulangan yang komprehensif danmencakup semua aspek pembangunan nasional.Ketiga, menanamkan budaya keselamatannasional karena pencegahan dan kesiapsiagaanjauh lebih baik daripada bereaksi kemudian hanyamuncl perasaan prihatin dalam benak rakyat.

Keempat, meningkatkan upaya penanggulanganberbasis masyarakat karena pemerintah tidakbisa melakukan penanggulangan bencana tanpamelibatkan masyarakat. Kelima, menggiatkankepemimpinan dearah karena selama bencanafaktor komunikasi dan logistik merupakan faktoryang sangat vital. Di samping itu keberadaankearifan lokal di daerah semestinya diketahuioleh pemerintah daerah setempat.

Pelatihan yang mengupas beberapa materitersebut diikuti peserta dengan penuhantusias dan interaktif melalui tanya jawab,

p


FOKUS BERITA

R

FOKUS BERITA

5/24/2018 Gema BNPB

20/36

simulasi, hingga studi kasus. Dikemukakanoleh Eko Budiman dalam materi tangapdarurat bahwa tangung jawab penangananbencana bukan hanya pada pemerintah pusatmelainkan ditekankan pada pemerintah daerahbersangkutan agar tanggap darurat bisa lebihcepat dilakukan. Pemerintah pusat mengambilperan besar manakala luas wilayah yangberpotensi atau yang terkena bencana meliputidua provinsi atau lebih. Dengan batasan ini,seperti banjir bandang di Wasior sebetulnyamerupakan tanggung jawab pemerintah lokal.Sebaliknya, tsunami di Banda Aceh menjaditanggung jawab pemerintah pusat karenamagnitude kehancurannya begitu dahsyat.

Sementara itu, munculnya kesenjangan

sumberdaya, teknologi, dan informasi antarapusat dan daerah mengakibatkan lemahnyaproses tanggap darurat. Kesenjangan sepertiitulah yang perlu segera diatasi, salah satunyadengan menghimpun semua potensi lokal yangbisa dikerahkan, termasuk melalui pelatihanteknis lapangan tersebut. Lebih-lebih BNPB telahmemberikan bantuan logistik dan peralatan keberbagai BPBD. Diharapkan bantuan tersebutdapat digunakan semaksimal mungkin untukkebutuhan pra dan pasca bencana. Akan sangatdisayangkan apabila kelengkapan peralatantersebut tidak ditunjang dengan keahliansumberdaya manusianya.

Salah satu materi yang menarik adalahwater rescue oleh BASARNAS. Pada dasarnya

penyelamatan di air memiliki langkah-langkahdasar, antara lain, kemampuan penolonguntuk menentukan kemampuan berdasarketerampilan yang dimiliki serta metodeyang harus dilakukan. Penolong juga perlumemikirkan bahaya-bahaya yang ada di airserta kesiapan fisik untuk mengaplikasikanpengetahuan dan keterampilan yang dimilikipada waktu korban membutuhkan pertolongan.Peserta memdapatkan pengetahuan mengenaiperlengkapan water rescue seperti perahu,carabiner, dayung, helm, jaket pelampung, danlain sebagainya. Peserta juga mendapatkanpengetahuan mengenai jenis-jenis perahuyang digunakan, cara masuk ke air berdasarkankondisi perairan, penyelamatan denganberenang mendekati korban, dan menolong

korban di tengah kepungan air.

Tidak kalah menariknya, materi water treatmentoleh Joko dan Dadi yang mengusung aplikasiteknologi Water Treatment Portable. Alat inimenguji kejernihan air minum menggunakan

teknologi TDS3. Pada kesempatan itunarasumber memamerkan proses pengubahanair kotor yang berasal dari mobil pemadamkebakaran menjadi air yang siap diminum.Disusul para peserta yang mencobamengunakan peralatan tersebut.

Semua teknik-teknik dalam pelatihan tersebutdisimak para peserta dengan semangat.Bahkan, menurut mereka materi-materi yangsudah diberikan ini jangan menjadi sia-sia.Hal ini disebabkan mungkin faktor prosesmutasi yang diterapkan oleh pemerintahdaerah setempat. Ini senada dengan apayang diungkapkan oleh salah satu pesertabahwa terjadinya mutasi ke instansi yangtidak ada kaitannya dengan penanggulangan

bencana akan memperlemah kekuatanpenanggulangan bencana di wilayah setempat.Pelatihan teknis lapangan ini ditutup olehKepala BPBD Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. NurdinJusuf, M. Si. pada tanggal 21 April 2012.


5/24/2018 Gema BNPB

21/36

Rumah PendudukNo Kecamatan Fasilitas Tempat Jembatan

RB RR

1 Sipora Selatan 278 40 - 4 4 2 Pagai Selatan 367 50 3 - -

3 Pagai Utara 218 114 3 3 3 4 Sikakap 16 - - - -

TOTAL 879 204 6 7 7


Membangun KembaliKepulauanMENTAWAI

empa yang berkekuatan 7.7 SRterjadi pada 25 Oktober 2010melanda 4 (empat) kecamatan diKabupaten Kepulauan Mentawai,

Provinsi Sumatera Barat. Gempa yangterjadi pada pukul 09.42 waktu setempat inimemporakporandakan keempat kecamatan,antara lain Sipora Selatan, Pagai Selatan, PagaiUtara, dan Sikakap. Korban meninggal paling

banyak melanda warga di Kecamatan PagaiUtara dengan jumlah 292 orang. Sementaraitu Pagai Selatan 184, Sipora Selatan 23, danSikakap 10. Warga yang harus mengungsi untukmeninggalkan tempat tinggal mereka mencapai11.425 orang; sedangkan data terakhir beberapakerusakan berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepulauan Mentawai No. 188.45 288 sebagaiberikut:

Tabel 1. Kerusakan fisik di kepulauan Mentawai

Keterangan: RB = Rusak Berat, RR = Rusak Ringan

LIPUTAN KHUSUS

G

Hampir dua tahun pasca bencana gempabumi dan tsunami yang menerjang KepulauanMentawai, proses rehabilitasi dan rekonstruksisangat diharapkan untuk membangun kembaliKepulauan Mentawai menjadi lebih baik.

Apa itu membangun lebih baik atau buildingback better? Belajar dari proses rehabilitasi danrekonstruksi negara-negara Asia pasca tsunamitahun 2004 di Samudra India, ada beberapausulan untuk mendukung terbangunnyaharapan membangun lebih baik. Pemerintahdan komunitas menjadi komponen pentingdalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.Pemerintah setempat harus mendorongkeluarga dan komunitas yang terdampakuntuk menentukan proses pemulihan. Hal ini

berarti merekalah yang memiliki inisiatif untukhidup lebih aman. Di samping itu, pemerintahdiharapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaanterhadap bencana yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Di sisi lain, komunitasyang terdampak mampu untuk menjadikankomunitasnya lebih aman dengan melakukanstrategi-strategi pengurangan resiko danmembangun ketangguhan dalam menghadapibencana.

Sekilas Kepulauan Mentawai

Kepulauan Mentawai yang terbentuk secaraadministrasi pada tahun 1999 terletak padaposisi 05500 - 32100 Lintang Selatan dan983500 - 1003200 Bujur Timur. Kepulauanini mencakup 4 pulau besar dan 98 pulauberukuran kecil. Keempat pulau besar tersebutantara lain Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara,dan Pagai Selatan. Sementara itu kepulauan inimemiliki kumulatif luas wilayah 6.011,35 km

dengan garis pantai sepanjang 1.402,66 km.Secara geografis terpisah dari Provinsi SumateraBarat oleh Laut, dengan batas wilayah UtaraSelat Siberut, Selatan Samudra Hindia, TimurSelat Mentawai, dan Barat Samudra Hindia.Kepulauan ini masih didominasi oleh kawasanhutan yang mencapai 85,19% dari luas wilayahsekitar 512.044 hektar. Dilihat dari kategorihutan sebagai berikut 456.956 hektar hutanlebat (76,02 %), 12.348 hektar hutan sejenis (2,05%), dan 42.740 hektar semak belukar (7,11 %).

Dilihat dari kondisi demografi, pendudukKepulauan Mentawai memiliki karakteristik

yang cenderung tinggal mengelompok pada

area tertentu untuk masing-masing dusun.Penduduk antara satu dusun dengan dusun laincenderung terpisah meskipun dusun-dusuntersebut berada dalam satu wilayah administrasidesa. Pada tahun 2010 jumlah pendudukKepulauan Mentawai mencapai 76.421 jiwa.Kepadatan penduduk per 1 km dihuni olehrata-rata sekitar 12 atau 13 jiwa. Kabupatenyang terbagi atas 10 kecamatan dan 43 desamemiliki komoditi unggulan di sektor pertanian,perkebunan, dan jasa. Komoditi unggulan padasektor pertanian meliputi jagung dan ubi kayu,sedangkan sub-sektor perkebunan, komoditiyang diunggulkan berupa kakao, karet, lada,nilam, kelapa dan cengkeh.

Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepulauan Mentawai

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawaimenunjukkan keluarga yang terkena dampak

gempa bumi dan tsunami berjumlah 1.726 KK.Sementara itu, masyarakat yang akan direlokasiuntuk hunian sementara (huntara) sebanyak2.072 KK. Di samping huntara, dibutuhkanarea untuk lokasi pembangunan hunian tetap(huntap) serta fasilitas umum dan fasilitas sosialdi Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Utara, danPagai Selatan sebagai berikut.

Lokasi huntap diupayakan berada dekat denganlokasi huntara dengan beberapa kriteria, antaralain (1) Daerah berada pada zona aman denganketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaanlaut, (2) Lokasi ladang yang telah digarap

5/24/2018 Gema BNPB

22/36

Lahan Fasilitas JumlahPULAU/ Jumlah Huntap Fasum Fasos

No Pertanian Pendidikan Kebutuhan KECAMATAN KK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1. Pagai Selatan 936 101.088 2.808 1.579,50 49,75 36 4.574,34

2. Pagai Utara 523 56.484 1.569 1.320 11,75 34 2.991

3. Sipora Selatan 613 66.204 1.839 1.569 13,25 25 3.512

TOTAL 2.072 11.077,34


masyarakat tetap dapat dimanfaatkan dan tidakjauh dari tempat tinggal, (3) Pengelompokanpenduduk harus mempertimbangkan aspekdusun yang telah ada sehingga tidak merusaktatanan pemerintahan di tengah masyarakatseperti nama desa/dusun, agar tidakmenghilangkan nama dusun sebelumnya, (4)Tersedia akses terhadap lokasi lokasi lamasehingga mata pencaharian masyarakat di lokasihunian tersedia dengan baik.

Sampai dengan pertengahan Maret 2012,perkembangan proses rehabilitasi danrekonstruksi mencakup hunian sementara diPagai Utara terealisasi 408 unit dari rencana 625unit, sementara di Pagai Selatan terealisasi 89unit dari 408 unit yang telah direncanakan, danSipora Selatan telah terealisasi semua sebanyak613 unit. Selain sektor perumahan, rehabilitasidan rekonstruksi mencakup sektor ekonomi(pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain), kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup,dan sosial budaya.

Kebutuhan lahan merupakan isu yang masih

dalam proses persetujuan antara KementerianKehutanan dan pemerintah daerah setempat.BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai telahmengajukan usulan perubahan fungsi kawasanHutan Produksi Tetap (HP) menjadi HutanProduksi yang dapat dikonversi (HPK), yangnantinya dapat dimanfaatkan untuk relokasikorban bencana gempa bumi dan tsunamiMentawai. Total kebutuhan lahan atau arealsejumlah 30.443 ha yang berlokasi di tigakecamatan dengan rincian di Kecamatan PagaiSelatan 12.241 ha, Pagai Utara 6.505 ha, danSipora Selatan 11.623 ha. Selain itu, saat inisarana transportasi dalam pelayanan akses

antara Mentawai dan Padang yang masihsangat terbatas dan sebaran lokasi pelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi yang berjauhan.

Salah satu sektor yang mencerminkan upayauntuk membangun lebih baik yaitu denganbeberapa kegiatan dalam penguranganresiko bencana (PRB). Beberapa program yangakan diselenggarakan antara lain pelatihanpencegahan dan pengurangan resiko bencanayang melibatkan guru, siswa dan masyarakatdi Kabupaten Kepulauan Mentawai, penguatandan pengembangan INA-TEWS, pembentukanforum PRB, sosialiasi dan diseminasi informasiterkait PRB, pendirian Pos Bencana Desa,pembentukan Kelompok Siaga Bencana Dusun(KSBD), serta penyusunan dan pengelolaanbasis data kebencanaan,

Kunjungan Kepala BNPB dan Gubernur

Sumatera Barat di Mentawai

Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB), Dr. Syamsul Maarif, M.Si.,didampingi oleh Gubernur Sumatera BaratIwan Prayitno, Deputi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi, Deputi Penanganan Darurat, danSekretaris Utama BNPB dengan menggunakanhelikopter jenis Bell, melakukan kunjungankerja di Pagai Utara Selatan, Sikakap, KabupatenKepulauan Mentawai, pada pertengahanMaret 2012. Kunjungan ini dalam rangkapersiapan pelaksanaan proses rehabilitasidan rekonstruksi untuk Kabupaten KepulauanMentawai. Kunjungan ini disambut meriah olehaparat pemerintah daerah dan masyarakat diPagai Utara.

Gubernur Sumatera Barat sangat mendukungproses pemulihan ini karena langkah ini

Tabel 2. Kebutuhan area lahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

Keterangan: KK = Kepala Keluarga, Huntap = Hunian tetap, Fasum=Fasilitas umum, Fasos=Fasilitas sosial

merupakan kesempatan untuk membangunMentawai seperti kabupaten atau kota lain diProvinsi Sumatera Barat. Mohon Bupati untukmengkomunikasikan dan kerjasama secara baikkarena program rehabilitasi dan rekonstruksiini cukup besar. Sehingga nantinya proses inidapat berhasil dan masyarakat ini menjadisejahtera, ujar Bapak Gubernur. Sementara ituKepala BNPB berpesan kepada jajaran SKPDterkait untuk serius menggarap pembangunanMentawai menjadi lebih maju. DPRD besertarakyat juga turut memantau keberlangsungan

pembangunan tersebut.

Kunjungan ini dilanjutkan dengan meninjauhunian sementara (huntara) di Km 37. Dihuntara tersebut, Kepala BNPB juga meninjaulokasi yang akan menjadi hunian tetap (huntap).Saat ini lokasi tersebut masih dalam koordinasidengan Kementerian Kehutanan, karenalokasi huntap terletak di area hutan lindung,yang masih dalam proses izin penggunaanlahannya.

5/24/2018 Gema BNPB

23/36


eringat kejadian letusan Merapipada 2010 silam, siapapun pastitidak ingin mengalaminya kembali.Darso (46) warga Desa Srowol,

menceritakan kejadian runtuhnya JembatanSrowol yang menjadi penghubung masyarakatsekitar melakukan aktivitas sehari-hari. TepatnyaJumat, 1 Desember 2010, bada Dzuhur cuacacerah dan arus sungai masih normal, namunmenjelang Ashar, arus banjir mulai naik danmembesar di atas normal membawa matrialbebatuan besar ucapnya. Sekitar waktu Ashar,hujan mulai turun dan tanah mulai longsor lalumenyebabkan jembatan mulai miring ke arahhulu tambahnya.

Saat itulah kondisi Jembatan Srowol mulai tidakkondusif, dan Jumat, 8 Desember 2010 pukul

19.00 WIB menjelang Isya, dalam keadaan hujanarus Sungai Pabelan mulai naik diatas ambangnormal dan membawa material batu besar darihulu. Sekitar pukul 20.00 WIB, Jembatan mulai

runtuh dan hanyut terbawa arus banjir sungai.

Hanyutnya Jembatan Srowol melumpuhkanaktivitas penduduk yang bermukim di daerahKecamatan Mungkid dan Kecamatan Muntilan,Kabupaten Magelang, yang merupakanprasarana transportasi darat untuk angkutanbarang dan jasa.

Putus dan hanyutnya jembatan Srowolsepanjang 80 m akibat tergerus banjir lahardingin, dan talud pelindung abutmen jugatergerus banjir. Kementerian PU bekerjasamadengan BNPB melakukan penggantian dengan

Pulihnya 100%Aktivitas Masyarakat

Sekitar MERAPI

T

menggunakan jembatan gantung sepanjang120 m, lebar 3,5 m, rangka baja, serta pondasijembatan dari batukali dan beton. Tidak hanyaperbaikan jembatan, pekerjaan lainnya di lokasijembatan Gantung Srowol juga dilakukan,antara lain pekerjaan tanah, pekerjaanpengaspalan, lapis pondasi agregat kelas A danB, serta pekerjaan struktur.

Jembatan ini dirancang untuk tahan terhadapterjangan lahar dingin Merapi, sepertipondasinya yang dibuat agak menjauh darisisi sungai, untuk manghindari longsor danjembatan yang tinggi dari permukaan air sungaijika terjadi luapan air sungai.

Manfaat pembangunan jembatan ini bagimasyarakat antara lain menghubungkan dusundengan pusat kecamatan yang sempat terputus,

untuk jalur evakuasi apabila bencana GunungMerapi kembali meletus atau banjir lahardingin. Sebagai prasarana perekonomian danpendidikan masyarakat, dengan dibangunnyakembali jembatan mempersingkat perjalanananak-anak ke sekolah dan jalur transportasipedagang ke pusat kota.

Jembatan Permanen yang dibangun palingbesar adalah Jembatan Kali Putih, di KabupatenMagelang yang dibangun di atas ruas JalanNasional Magelang-Yogyakarta, dengan panjang2 x 60 m, lebar 7m. Bagian dari rencana pelurusanSungai Pabelan di Dusun Jumoyo, Kecamatan

Salam, Kabupaten Magelang yang alur sungai-nya berbelok tajam saat ini sudah dibangun diatas alur sungai baru yang merupakan pelurusanalur sungai lama. Selain mengembalikan fungsialiran sungai sebagaimana mestinya, juga untukmengantisipasi adanya lahar dingin yang akanterjadi dalam 5 (lima) tahun mendatang danmengurangi risiko sekecil mungkin.

Tak hanya Jembatan Srowol yang telahdibangun, Senin (26/3) juga telah diresmikanjembatan lainnya oleh BNPB dan KementrianPU, diantaranya adalah ;Pembangunan Jembatan Bailey dan

Gantung, Kabupaten Sleman dan Bantul :

1. Jembatan Kliwang, di Dusun Kliwang,Sleman, dengan panjang 54 m dan lebar4 m yang merupakan jembatan tengahpenghubung Dusun Kliwan, Argomulyo

Cangkringan dengan kantor KecamatanCangkringan, di atas Sungai Opak Hulu,dengan jenis jembatan Bailey.

2. Jembatan Sutan, di Desa Sutan, Sleman,dengan panjang 39 m dan lebar 4 m, yangmerupakan jembatan penghubung DesaSutan, Selomartani, Kalasan dengan DusunNdalem Tamanmartai, Kalasan, di atas SungaiOpak Tengah (Gendol & Opak) dengan jenisjembatan Bailey.

3. Jembatan Ngentak, di Desa Ngentak,Sleman, dengan panjang 48 m dan lebar4 m yang merupakan penghubung DesaNgentak, Bimomartani dengan Desa Ngerdi,

LIPUTAN KHUSUS

5/24/2018 Gema BNPB

24/36


Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, di atasSungai Opak Tengah dengan jenis jembatanBailey.

4. Jembatan Nambangan, di DusunNambangan, Bantul, dengan panjang 45 mdan lebar 1,5 m, yang merupakan jembatanpenghubung Dusun Nambangan Pundongdengan Seloharjo Pundong, di atas SungaiOpak Besar dengan jenis jembatan Gantung.

5. Jembatan Pentingsari, di Dusun Pentingsari,Sleman, dengan panjang 51 m dan lebar 4 m,dibangun sebagai jembatan penghubungDusun Pentingsari, Umbulharjo, KecamatanCangkringan dengan Harjobinganun,Kecamatan Pakem, di atas Sungai KaliKuning, dengan jenis jembatan Bailey.

6. Jembatan Padasan, di Dusun Padasan,Sleman, dengan panjang 36 m dan lebar

4 m, jembatan penghubung KelurahanPakembinangun, Kecamatan Pakemdengan Kelurahan Wukirsari, KecamatanCangkringan, di atas Sungai Kali Kuning,dengan jenis jembatan Bailey.

7. Jembatan Banjarsari, di Glagaharjo,Cangkringan, Sleman, dengan panjang 21m dan lebar 4 m, yang menghubungkanGlagaharjo, Cangkringan, Sleman denganKlaten, Jawa Tengah, di atas Sungai Anak KaliGendol, dengan jenis jembatan Bailey.

Selama masa Tanggap Darurat bencanaMerapi telah dibangun jembatan Bailey, guna

membangkitkan kembaliaktivitas ekonomi masyarakatyang terganggu sebelumdibangunnya jembatanpermanen, yaitu :1. Jembatan Teplok2. Jembatan Krajan I3. Jembatan Krajan II

Selain telah dibangun JembatanGantung, guna memulihkankembali ruas jalan yangterputus akibat lahar dinginGunung Merapi, yaitu :1. Jembatan Pager

Jurang2. Jembatan Boyong3. Jembatan Kajor4. Jembatan Sepi5. Jembatan Ladon

6. Jembatan Tlatar7. Jembatan Ngepos8. Jembatan Bendosari9. Jembatan Sidosari10. Jembatan Srowol

Perbaikan Aliran dari Hulu ke Hilir

Pebaikan aliran sungai yang dilakukan antara lainadalah pembuatan alur sungai baru, pembuatanbronjong, perkuatan tebing, pembangunandan rehabilitasi sabo untuk menahan materialbatuan yang dibawa oleh lahar dingin dansebagainya :Pemasangan Bronjong Hulu di KabupatenMagelang meliputi:1. Lokasi Kali putih Ngaglik Desa Srumbung,

Kecamatan Srumbung, KabupatenMagelang. Berfungsi untuk melindungi

pemukiman penduduk dan melindungilahan pertanian 20 Ha.2. Lokasi Kali Pabelan, Desa Adikarto,

Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.Berfungsi untuk melindungi pemukiman200 KK dan mengarahkan aliran ke tengahsungai.

3. Lokasi Kali Pabelan, Gunung Lemah,Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,berfungsi untuk melindungi rumahpenduduk.

Perkuatan Tebing Sungai dan Tanggul denganBronjong Kabupaten Sleman :

1. Lokasi Kali Opak (Hulu Jembatan Bailey,Dusun Geblog), Dusun Geblog, DesaWukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman,berfungsi untuk mengamankan jembatanBailey dan melindungi permukimanpenduduk dengan panjang 120 m.

2. Lokasi Kali Opak Prambanan, Desa Bokoharjo,Kecamatan Prambanan, berfungsimelindungi cagar budaya (Candi Prambanan)Sleman dengan panjang 96 m.

3. Lokasi Kali Kuning (Umbul Lanang & UmbulWadon) Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo,Kecamatan Cangkringan, berfungsimelindungi sumber mata air Umbul Lanangdan Umbul Wadon, melindungi jaringan airbaku, melindungi 1 buah bangunan sabodam.

Normalisasi jalan penghubung antar desa,Kabupaten Magelang :1. Lokasi Desa Sucen, Kecamatan Salam,

Kabupaten Magelang, sebagai aksesjembatan penghubung agar dapat dilewati,mengairi sawah seluas 10 Ha, gorong-gorong air menjadi terbuka.

2. Lokasi Desa Cabe, Kecamatan Srumbung,Kabupaten Magelang.

Normalisasi Alur Sungai Kabupaten Sleman :1. Lokasi Kali Gendol, Desa Argomulyo,

Kecamatan Cangkringan, KabupatenSleman. Tujuannya melancarkan aliransungai, mengembalikan alursungai serta mengembalikanfungsi bangunan sabo dam.

2. Lokasi Kali Opak (DusunTeplok Dusun Kliwang)Desa Argomulyo, Kecamatan

Cangkringan, KabupatenSleman, berfungsimelindungi pemukimanpenduduk.

Normalisasi Alur SungaiKabupaten Magelang :1. Lokasi Kali Bebeng, BE-C7,

Desa Kamongan,Nganggrung, KecamatanSrumbung, KabupatenMagelang. Untukmelancarkan aliran sungai,dan mengembalikan arus

sungai kembali ke tengah.2. Lokasi Kali Krasak KR-C6 Desa Pondokrejo,

Kecamatan Tempel, Kabupaten Magelang.Untuk melancarkan aliran sungai,mengembalikan alur sungai, mengembalikanfungsi bangunan sabo dam.

3. Lokasi Kali Putih, Desa Srumbung, KecamatanSrumbung, Kabupaten Magelang, untukmelancarkan aliran sungai, mengembalikanalur sungai, mengembalikan fungsibangunan sabo dam.

Revitalisasi Air Bersih

Sumber yang paling vital seperti air bersihjuga menjadi perhatian BNPB dan PU. Padamasa tanggap darurat ketersediaan air bakusangat terbatas akibat rusaknya SPAM, sehinggamasyarakat harus mengambil dari sumber airyang berjarak relatif jauh sehingga pelayananair minum kepada pengungsi kurang optimal,maka dibangunlah SPAM yang baru denganmenggunakan dana siap pakai BNPB, yangpengerjaannya dilaksanakan oleh PU sepertipembangunan Sistem Pelayanan Air Minum(SPAM) di Desa Sidorejo, Desa Wonokerto,Desa Nepen, Desa Sumberturim Desa Banteng.Pembangunan SPAM Hargobinangun,Kabupaten Sleman, pada kawasan pelayananPakem, Ngemplak, Sleman Kota, Condongcaturdan Kalasan. Serta Pembangunan SPAMUmbulharjo, Kota Yogyakarta untuk melayani airminum 30.000 jiwa.

5/24/2018 Gema BNPB

25/36


Pasca Gempa Bumi8,5 SRMengguncangACEH

olong kami pak, segera dibuatkantangga yang bagus dan pondokuntuk berteduh agar anak-anak kamitidak kehujanan saat mengungsi,

saya rela tanah kebun saya digunakan untukevakuasi. Kalau bisa secepat mungkin pak, kamitakut jika tsunami terjadi lagi kata-kata itulahyang terlontar oleh ibu Lela, salah satu dariwarga Lhoknga ketika rombongan kami tiba dibukit tempat berkumpulnya masyarakat.

Berdasarkan pengalaman ketika gempa 8,5 SRmengguncang Aceh, 11 April 2012 lalu, diikutiperingatan tsunami, warga di beberapa desadi sekitar kecamatan tersebut berlarian ke atasgunung. Namun, karena jalur evakuasi di daerahtersebut belum ada, sehingga menyebabkankecelakaan bagi warga yang menyelamatkandiri.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut darirencana penyusunan Masterplan Pengurangan

Risiko Bencana Tsunami, yang merupakaninstruksi Presiden RI kepada Kepala BNPB agarmenyiapkan masterplan tersebut. SekretarisUtama Badan Nasional PenanggulanganBencana (Sestama BNPB), Ir. Fatchul Hadi, Dipl.,HE melakukan tinjauan lapangan ke beberapatempat di Aceh, yang berpotensi terkena tsunami(29/04). Kunjungan tersebut menelusuri tempatkejadian yang terkena dampak tsunami hebatpada tahun 2004 silam, dan terkena gempa 8,5SR yang terjadi 11 April lalu.

Kejadian gempa 8,5 SR tersebut memang tidakmenimbulkan tsunami yang berarti, namunhal ini menjadi petanda bahwa kesiapsiagaanmasyarakat terhadap kejadian tsunami mutlakmenjadi prioritas. Wilayah sepanjang pesisirpantai merupakan salah satu wilayah di Indonesiayang menjadi rawan ancaman gempabumi dantsunami. Presiden menginstruksikan kepadaKepala BNPB dan BMKG untuk menyusunmasterplan antisipasi bencana gempabumi

LIPUTAN KHUSUS

T

dan tsunami. Persiapan dan rancangannyaShelter Evakuasi dan peralatan Early WarningSystemharus selesai tahun 2012 ini dan mulaidilaksanakan pembangunan fisiknya pada 2013dan 2014.

Gampong Lambung

Kunjungan pertama ke escape building diGampong Lambung, yang merupakan tempatpengungsian warga sekitar, jika terjadi tsunami.Bangunan 5 lantai tersebut, dilengkapi helipaddi lantai teratasnya. Sestama menyarankan,jumlah tangga diperbanyak di berbagai sisi,agar tidak terjadi kepanikan berarti saatorang-orang menyelamatkan diri ke tempatlebih tinggi, serta peran Pemda setempatagar mendorong masyarakat memanfaatkan/memfungsikan escape building yang telahdibangun dan diharapkan seluruh escapebuldingyang telah dibangun dapat dilengkapidengan bahanbahan sosialisasi sebagai bahanpembelajaran kepada masyarakat. Gedung yangberjarak 1 km dari pantai ini, berada diantarapermukiman masyarakat dan dibangun padasaat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana tahun 2004.

Kemudian, rombongan beranjak ke kuburanmassal di Ulee Lheu dan berdoa sejenak ditempat tersebut. Lalu menuju ke gedung

Tsunami and Disaster Mitigation Research Center

(TDMRC) Syiah Kuala University yang terletakdi Jalan Tengku Abdu

Gema BNPB

Documents