1 1 GCG OVERVIEW GCG OVERVIEW
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
GCG OVERVIEWGCG OVERVIEW
22
Entrepreneur(Wira Usaha)
Public Corporation(Perusahaan Publik)
• Perusahaan skala Kecil & baru
• Dimiliki oleh perorangan
• Pemilik mengelola sendiri
• Tidak ada benturan kepentingan
• Perusahaan menjadi besar
• Dimiliki oleh publik (Pemegang Saham)
• Pemilik mempercayakan pada orang lain untuk mengelola usaha
• Kemungkinan timbul benturan kepentingan / conflict antara pemilik dengan pengelola
Ekspansi
AGENCY THEORY
33
Asymmetry of InformationAsymmetry of Information
MORAL HAZARD(Resiko Moral )
ADVERSE SELECTION
(Penyimpangan Informasi yang merugikan PS)
44
Management Scandals
Internasional :• Enron• Worldcom• Tyco
Indonesia:• Kimia Farma• Lippo Bank
55
Scandal ManagementScandal Management
• Perusahaan energi Amerika paling inovatif, SDM 21.000 orang di lebih 40 negara dengan penghasilan 101M USD tahun 2000.
• Eksekutif perusahaan memalsukankondisi keuangan yang tidak akurat & dibesar-besarkan, asalkan harga saham mereka terus naik.
• Berbohong soal perolehan laba dan menyembunyikan besaran utang dalam pembukuannya.
• Dampak skandal : Enron bangkrut dan 4.000 orang kehilangan pekerjaan
• Perusahaan industri raksasa telekomunikasino. 2 di AS dgn produk internet, komunikasi telepon, kartu telepon pra bayar, SDM 73.000 orang dengan aset 107 M USD.
• Eksekutif perusahaan memanipulasipembukuan dengan menggembungkan laba 3,85 M USD. Perusahaan berpura-puramemasukan pos investasi sebesar 3,9 M USD padahal sesungguhnya biaya operasional sehingga perusahaan dapat menekan biayatsb dan memperoleh laba yang besar.
• Dampak skandal : Worldcom bangkrut, dimana saham senilai 60 USD / lembarmenjadi 9 sen USD / lembar, dengan meninggalkan hutang mencapai 41 M USD
• Perusahaan bergerak dibidang komponen elektronik, penyedia jasa telekomunikasi bawah laut, beroperasi di lebih 100 negara
• Eksekutif melakukan mark up laba untuk mendongkrak harga saham, sehingga ditemukan 135 Juta USD masuk ke rekening CEO Tyco
• Dampak skandal : Perusahaan merugi, CEO Tyco yang paling dipujaoleh Wall Street sebagai maha guru manajemen mengundurkan diri.
• Pioneer dibidang Farmasi & menjadi perusahaan publik sejak 4 Juli 2001 di BEJ dan BES.• Managemen menggelembungkan laba bersih pada laporankeuangan senilai 32,6 M (seharusnya 99,6 M ditulis 132 M)• Dampak skandal : Bapepam dan investor yang paling dirugikan. Ketika dilaporkan untung, harga saham bagus, tapi begitu kesalahan diumumkan harga saham menurun tajam.
• Merupakan bank swasta terkemuka dengan 2,5 juta nasabahdan 676 ATM di 120 kota. Tahun 1997 akibat krisis ekonomi direkapitulasi oleh pemerintah dengan saham dikuasai 59,25%• Perusahaan melaporkan keuangan ke publik dgn aset 24 T laba bersih 98 M, tetapi ke BEJ dilaporkan aset 22,8 T dengan rugi bersih 1,3 T.• Dampak skandal : Dana rekap pemerintah (milik masyarakat) susut dari 6 T menjadi 600 M, demikian pula dengan investor lainnya.
66
Diperlukan suatu sistim yang mengatur pengelolaan dan pengawasan, hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-
pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan (korporasi)
Pembentukan struktur & proses pengelolaan perusahaan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
Pemberdayaan Dewan Komisaris dan praktik2 pengelolaan perusahaanoleh Direksi dan Manajemen
Good Corporate Governance (GCG)
(Panduan Tatakelola Perusahaan Yang Baik)
77
PENGERTIAN GCGPENGERTIAN GCG
““Corporate GovernanceCorporate Governance adalah suatu adalah suatu prosesproses dandanstrukturstruktur yang digunakan oleh organ yang digunakan oleh organ BUMNBUMN untuk untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan, guna Perusahaan, guna mewujudkan Nilai Pemegangmewujudkan Nilai PemegangSaham dalam jangka panjang dengan tetap Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnyakepentingan stakeholder lainnya, , berlandaskan Peraturan Perundangan dan Nilaiberlandaskan Peraturan Perundangan dan Nilai--nilai nilai EtikaEtika””
Dalam salah satu diktum Keputusan Menteri BUMN Nomor: Dalam salah satu diktum Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEPKEP--117/M117/M--MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa :Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa :
88
PROSES DAN STRUKTUR IMPLEMENTASI GCG
INTERNALISASI & SOSIALISASI
PENERAPAN / IMPLEMENTASI
PANDUAN KOMNAS GCG
VISI, MISI &SASARAN
PERUSAHAAN
EXTERNALBEST PRACTISE
INTERNALBEST PRACTISE
REVIEW
HUKUM & PERATURAN
YANG BERLAKU
GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANUAL
• PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN• PANDUAN PERILAKU• MANUAL BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI
PERATURAN TEKNIS & PELAKSANAAN• PENYEMPURNAAN S.O.P PROSES BISNIS• CHARTER KOMITE KOMISARIS DAN
KOMITE DIREKSI
BUDAYA PERUSAHAAN
99
PANDUAN KOMNAS GCGPANDUAN KOMNAS GCG(Kepmen No. 117 (Kepmen No. 117 –– Bab II Bab II –– Ps 3)Ps 3)
Transparansi (Transparency)yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusayaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan n dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevadan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan n mengenai perusahaan;mengenai perusahaan;
KemandirianKemandirian (Independency)(Independency)yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesionayaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional l tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangmanapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang--undangan undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
AkuntabilitasAkuntabilitas (Accountability)(Accountability)yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organyaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ, , sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektifsehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
Pertanggungjawaban( Responsibility)Pertanggungjawaban( Responsibility)yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peratuyaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan ran perundangperundang--undangan yang berlaku dan prinsipundangan yang berlaku dan prinsip--prinsip korporasi yang prinsip korporasi yang sehatsehat
KewajaranKewajaran (Fairness)(Fairness)yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakyaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak--hak stakeholder hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangyang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang--undangan yang berlakuundangan yang berlaku
1010
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN GCG DI BUMNPENERAPAN GCG DI BUMN
1. Master Plan Meneg P.BUMN tahun 1998 Meletakkan GCG sebagai salah satu dari 8 pondasi Korporasi BUMN menuju WCC/ World Class Company.
2. Master Plan Reformasi BUMN Mei 2000 Kebijakan Penerapan GCG.
3. Pembentukan Komite Nasional ttg Kebijakan GCG oleh Menko Ekuin tahun 2001.
4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tgl. 1 Agustus 2002 ttg Penerapan Praktek GCG pada BUMN
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
6.6. UndangUndang--Undang Anti Korupsi Undang Anti Korupsi IndonesiaIndonesia•• No. 31 Tahun 1999No. 31 Tahun 1999•• No. 20 Tahun 2001No. 20 Tahun 2001•• No. 30 Tahun 2002No. 30 Tahun 2002
7. Undang-Undang Pidana8. Undang-Undang Ketenagakerjaan
1111
Salah satu bagian terpenting dari UU Anti Korupsi adalah pasal yang berhubungan dengan gratifikasi, yang mendefinisikan sebagai berikut:
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma--cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.sarana elektronik.
Ps.12.B UU No. 20/2001:Gratifikasi dalam bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibuat ketentuan:
• Gratifikasi bernilai kurang dari Rp 10.000.000,-, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap, dilakukan oleh Penuntut Umum
• Gratifikasi bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
1212
1.1. MASTER PLAN REFORMASI BUMNMASTER PLAN REFORMASI BUMN2.2. CORPORATE GOVERNANCECORPORATE GOVERNANCE3.3. SISTEM MANAJEMENSISTEM MANAJEMEN4.4. KEPEMIMPINAN KORPORASIKEPEMIMPINAN KORPORASI5.5. PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPERENCANAAN DAN PENGENDALIAN6.6. SISTEM INSENTIF DAN REMUNERASISISTEM INSENTIF DAN REMUNERASI7.7. SISTEM INFORMASI MANAJEMENSISTEM INFORMASI MANAJEMEN8.8. SERIKAT PEKERJASERIKAT PEKERJA
8 PONDASI KORPORASI8 PONDASI KORPORASIBUMN ABAD 21BUMN ABAD 21
(BUMN KELAS DUNIA)(BUMN KELAS DUNIA)
1313
VISI, MISI DAN STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN
1414
EXTERNAL BEST PRACTISE
Hasil penelitian, studi banding/ benchmarking terhadap praktek-praktek terbaik penerapan korporasi oleh perusahaan lain yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses Bisnisnya.
• Aneka Tambang• Astra• PLN• BP Indonesia• Beberapa perusahaan multi nasional
1515
INTERNAL BEST PRACTISE
Sistem Akuntansi
SI Niaga
SI Logistik
KPI
Manajemen Resiko
GCG Policy
1616
Code Of Corporate Governance Code Of Corporate Governance Merupakan sekumpulan nilai dan praktekMerupakan sekumpulan nilai dan praktek perusahaan perusahaan yang menjadi dasar dan acuan bagi Organ Perusahaan yang menjadi dasar dan acuan bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola perusahaan.dan Manajemen dalam mengelola perusahaan.Memuat prinsipMemuat prinsip--prinsip penerapan GCGprinsip penerapan GCG yang selaras yang selaras dengan perundangdengan perundang--undangan, visi dan misi serta undangan, visi dan misi serta budaya perusahaan.budaya perusahaan.Sebagai Sebagai ““payungpayung”” bagi pembuatan bagi pembuatan peraturanperaturan--peraturan teknisperaturan teknis di bawahnya.di bawahnya.
KANDUNGAN PANDUAN TATAKELOLA PUSRI :
I. PENGERTIAN DAN TUJUAN
II. ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN
III. AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL
IV. KEBIJAKAN PERUSAHAAN
V. PENUTUP
1717
• Merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan.
• Merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara pengelolaan perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan
• Merupakan komitmen tertulis tentang GCG oleh manajemen dan karyawan
KANDUNGAN PANDUAN PERILAKU PT PUSRI :
• VISI, MISI, KOMITMEN DAN CARA BERBISNIS PT PUSRI
• NILAI-NILAI PERUSAHAN
• PERILAKU JAJARAN PT PUSRI
• PERILAKU KORPORASI
• SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GCG
1818
BOARD MANUALBOARD MANUAL(PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI)(PANDUAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI)
• Kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (Undang-undang/ Peraturan), Anggaran Dasar dan Best Practices yang disepakati bersama dalam rangka menerapkan GCG.
• Digunakan oleh organ-organ utama perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.
Karakteristik Board Manual
• Menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi untuk mengawasi dan mengelola Perusahaan
• Memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan dan tidakbersifat limitatif (AD, Kep RUPS dan Peraturan Perundang-undangan tetap harus dijadikan pedoman)
• Menjadi living document, yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi Perusahaan
1919
Charter Charter
Merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi organ pendukung Perusahaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya.
Pengguna Charter :
1. Komite2 dibawah Komisaris• Komite Audit (Wajib : Kepmen No. 117, Pasal 14 Ayat 1 )• Komite Nominasi• Komite Asuransi dan Risiko Usaha• Komite Remunerasi
2. Komite2 dibawah Direksi
Jika diperlukan
2020
BUDAYA PERUSAHAANBUDAYA PERUSAHAAN
Merupakan Merupakan sikapsikap dan tindak tiap organ perusahaan (Pemegang dan tindak tiap organ perusahaan (Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan) yang telSaham, Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan) yang telah ah melekatmelekat (penuh dengan kesadaran dan tanpa (penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaanpaksaan) di dalam ) di dalam menjalankan fungsi/ tugasnya masingmenjalankan fungsi/ tugasnya masing--masing, sesuai dengan prinsipmasing, sesuai dengan prinsip--prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yakni selalu mengacu prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yakni selalu mengacu kepada prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, kepada prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.pertanggungjawaban dan kewajaran.
2121
PEMERINTAH
ORGAN DAN STRUKTUR BUMNORGAN DAN STRUKTUR BUMN
PEMEGANG SAHAM:• PUBLIK• NON PUBLIK
RUPSDEKOM
DIREKSI
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER
KARYAWAN
KREDITUR
PEMASOK
KONSUMEN MASYARAKAT SEKITAR
= CG dalam arti Luas = CG dalam arti sempit = Corporate Management
2222
““THE 7 KEY PERSONSTHE 7 KEY PERSONS””
Organ-organ Perusahaan yang sangat menentukan keberhasilan penerapan GCG di suatu perusahaan disebut “THE 7 KEY PERSONS”, yakni :
1. Pemegang Saham
2. Komisaris/ Dewan Pengawas
3. Direksi
4. General Manajer
5. Sekretaris Perusahaan
6. Satuan Pengawasan Intern
7. Tim Penerapan GCGDan
Dukungan dari Serikat PekerjaKOMISARIS DIREKSI
PEMEGANGSAHAM
SEKPER SPI
GENERALMANAJER
TIMPENERAPAN
GCG
2323
PERILAKU BISNISYANG BERETIKA
WUJUD TANGGUNGJAWAB SOSIAL KPD
STAKEHOLDERS
IMPLEMENTASIGCG
DASAR SELF REGULATION
IMPLEMENTASIGCG
MENGHILANGKAN PRAKTEK PADA
“GREY AREA”
PENINGKATAN IMBAL HASIL
BAGI KARYAWAN & PEMEGANG
SAHAM
MENINGKATKAN KREDIBILITASPERUSAHAAN
Manfaat Penerapan GCGManfaat Penerapan GCGManfaat Penerapan GCG
2424
GCG: Menciptakan daya saingGCG: Menciptakan daya saingGCG: Menciptakan daya saing
Kepuasan PelangganKepuasan PelangganEfisiensiEfisiensi
Pertumbuhan yang Pertumbuhan yang berkelanjutanberkelanjutan
Cost of debtCost of debtrendahrendah
Etika mengaturEtika mengaturperilaku individuperilaku individu
Daya SaingDaya Daya SaingSaing
GCG mengatur GCG mengatur perilaku perusahaanperilaku perusahaan Reputasi Bisnis
BeretikaReputasi Bisnis Reputasi Bisnis
BeretikaBeretika
ProduktifitasProduktifitas
Kemudahan Kemudahan Akses modalAkses modal
Kepuasan karyawanKepuasan karyawan
Mitra dan peluang usahaMitra dan peluang usaha
2525
Terima kasihTerima kasih
2626
1. Surat Direktur Utama No. 1387/100.OT/2000 tanggal 19 Desember 2000 perihal Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pupuk Sriwidjaja (GCG – Pusri).
2. Kepmen BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002
3. Assessment oleh BPKP tentang penerapan GCG PT Pusri• Tahun 2004, diperoleh score 65,36• Tahun 2005, diperoleh score :
71,77 (untuk capaian actual review GCG)73,46 (untuk capaian actual evaluasi GCG)
4. Telah disyahkannya buku2 perangkat GCG (GCG Manuals) PT Pusri, sebagai pedoman tata kelola dan perilaku untuk seluruh jajaran karyawan PT Pusri serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan (Stakeholders)
Latar Belakang Penerapan GCG di PT Pusri :
2727
CODE OF CORPORATE GOVERNANCECODE OF CORPORATE GOVERNANCE [[CoCGCoCG]](PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN)(PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN)
GCGGCG’’S MANUALSS MANUALS
CODE OF CONDUCTCODE OF CONDUCT [[CoCCoC]](PANDUAN PERILAKU)(PANDUAN PERILAKU)
BOARD MANUALBOARD MANUAL [BM][BM](MANUAL KOMISARIS DAN DIREKSI)(MANUAL KOMISARIS DAN DIREKSI)
CHARTERCHARTER(KOMITE DIBAWAH KOMISARIS)(KOMITE DIBAWAH KOMISARIS)
CHARTERCHARTER(KOMITE DIBAWAH DIREKSI)(KOMITE DIBAWAH DIREKSI)
2828
KANDUNGAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCEKANDUNGAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE[CoCG][CoCG]
Bab I : PENGERTIAN DAN TUJUAN
Bab II : ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN *)
Bab III : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN NTERNAL
Bab IV : KEBIJAKAN PERUSAHAAN
2929
Code of Corporate GovernanceCode of Corporate Governance(Panduan Tata Kelola Perusahaan)(Panduan Tata Kelola Perusahaan)
Tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governanceselanjutnya disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika.
A. PENGERTIAN GCG
Bab I : PENGERTIAN DAN TUJUAN
Ruang lingkup pemberlakuan Panduan bagi PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) (selanjutnya disebut PT. PUSRI) adalah:1. Pemegang Saham PT. PUSRI.2. Komisaris PT. PUSRI.3. Direksi PT. PUSRI.4. PT. PUSRI sebagai Pemegang Saham di Unit-Unit Usaha/anak
perusahaan PT. PUSRI, ataupun orang yang ditunjuk oleh Direksi PT. PUSRI untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Unit-Unit Usaha PT. PUSRI.
5. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan PT. PUSRI.
3030
B.B. TUJUAN PENERAPAN PRINSIPTUJUAN PENERAPAN PRINSIP--PRINSIP GCGPRINSIP GCG
Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja kinerja ((high performancehigh performance)) serta citra perusahaan yang baik serta citra perusahaan yang baik ((good corporate imagegood corporate image).).Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.meningkatkan kemandirian organ perusahaan.Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangtinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang--undangan undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap sosial perusahaan terhadap stakeholdersstakeholders..Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif.secara lebih efisien dan efektif.Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan.dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan.Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.pencapaian tujuan perusahaan.
To be G2C (Good Governed Company), yaitu perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktek bisnisberdasarkan prinsip-prinsip GCG
3131
C. PRINSIP TATAKELOLA PERUSAHAANC. PRINSIP TATAKELOLA PERUSAHAAN
Merupakan uraian mengenai kerangka landasan Good Corporate Governance yang dibangun atas 5 (lima) pilar, yaitu :
1. Transparansi dan Pengungkapan InformasiMewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan (reconcilable) yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
Prinsip transparansi ini berkaitan dengan adanya penyajian informasi kepada stake holder., baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko perusahaan
(Halaman 2 buku Panduan Tatakelola)
3232
2. KewajaranMenjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham dan stakeholder lainnya, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor dan stakeholder lainnya
3. AkuntabilitasMenjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta stakeholder lainnya, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
PrInsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tangung jawab mengelola perusahaan.
(Halaman 3 buku Panduan Tatakelola)
3333
4. KemandirianMemastikan para pengawas dan Direksi beserta manajemen untuk secara mandiri melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada.
5. PertanggungjawabanMemastikan dipatuhinya peraturan dan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
(Halaman 5 buku Panduan Tatakelola)
3434
Bab II : ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN *)A. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ utama pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris (Pasal 1 UUPT)
B. KOMISARIS
1. Merupakan lembaga yang mewakili Pemegang Saham2. Berfungsi sebagai pengawas/ penasehat terhadap operasi
perusahaan yang dilakukan oleh Direksi3. Merupakan cerminan keahlian4. Sebagai salah satu prasyarat implementasi GCG, dalam
menjalankan tugasnya Komisaris dibantu oleh Komite Audit, serta komite-komite lain bila diperlukan (Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Asuransi dan Resiko)
Karakteristik Dewan Komisaris sebagai organ utama perusahaan antara lain:
3535
C. DIREKSIMerupakan organ utama perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan tersebut (Pasal 1 ayat 4 UUPT)
D. SEKRETARIS PERUSAHAANMerupakan organ pendukung Direksi yang menjalankan 3 fungsi utama, yaitu sebagai :
1. Compliance Officer
2. Stakeholder Relation
3. Business Information
Direksi bertugas melakukan pengurusan perusahaan, sementara pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi ditentukan oleh RUPS.
3636
E. SATUAN PENGAWASAN INTERNMerupakan Organ Pendukung Direksi yang berfungsi sebagai pengawas serta penyedia jasa konsultasi, jaminan obyektif dan independen untuk menambah nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
F. AUDITOR EKSTERNALMerupakan auditor yang ditunjuk oleh RUPS (dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit) untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun manajemen, apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material.
G. EKSTERNAL GOVERNANCEMerupakan aturan-aturan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Aturan2 dari instansi lain tersebut meliputi Departemen2 Pemerintah, DPR dan Pemda.
*) Penjelasan detail mengenai Organ-Organ Perusahaan ini dapat dilihat pada Halaman 6 s.d. 22 Panduan Tata Kelola PT Pusri)
3737
Bab III : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL
1. Suatu ketentuan yang mewajibkan PT Pusri untuk menerapkan aturan dan kebijakan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan, dalam bentuk pemeliharaan catatan dan pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai asset, kewajiban dan modal.
2. PT Pusri juga memberlakukan Sistem Pengendalian Internal, untuk menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan, PT Pusri
(Halaman 23 dan 24 buku Panduan Tatakelola)
3838
Bab IV : KEBIJAKAN PERUSAHAAN
1. Senantiasa bekerja secara profesional untuk membuat produk dan memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan harapan pelanggan.
2. Menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dan memperlakukan semua stakeholdersebagai mitra.
3. Menerapkan pendekatan operasional yang bertanggungjawab dan berorientasi dalam pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi.
4. Berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.
5. Bekerja sama dengan berbagai pihak, mematuhi hukum dan menghormati budaya setempat.
6. Menjunjung tinggi etika usaha dalam persaingan usaha dan sedapat mungkin berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan bersama mitra usaha.
7. Komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan pegawai.
8. Memberikan kontribusi terus menerus kepada masyarakat dan tanggap terhadap aspek-aspek perkembangan budaya masyarakat.
A. BISNIS PERUSAHAAN
3939
B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
PT. PUSRI akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kapan pun ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting danmenentukan.
PT. PUSRI akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam penerimaan deviden.
4040
C. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN
1. Bersama-sama akan membangun citra yang baik dan berusaha untuk saling membantu dalam menghadapi persaingan global.
2. Mengutamakan kebersamaan sesama anggota holding company.
3. Menerapkan kebijakan untuk pemakaian produk dan jasa anak perusahaan yang memenuhi persyaratan kualitas, harga serta ketepatan waktu pengiriman.
4. Membangun kerjasama untuk mencapai sinergi di berbagai bidang
4141
D. TEKNOLOGI
1. Menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala sebesar-besarnya pada segenap jajaran operasioanl perusahaan.
3. Mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, produk & jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.
4. Mengembangkan nilai alih teknologi, pengetahuan dan keakhlianyang berkaitan dengan penanganan masalah-2 lingkungan & pelestarian energi & sumber daya lainnya.
4242
E. MANAJEMEN RESIKO
1. Resiko yang bersifat internal dikendalikan dan diminimalkan dengan prinsip kehati-hatian (prudent management) & resiko yang bersifat eksternal diidentifikasi dan dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampak terhadap perusahaan
2. Melakukan upaya untuk meminimalkan resiko melalui asuransi yang relevan, kontrak yang dapat melindungi dari resiko dan melakukanteknik keuangan yang dapat membalikkan resiko.
3. Mengungkapkan secara transparan resiko yang dapat mempengaruhi perusahaan.
4343
F. BENTURAN KEPENTINGAN
1. Resiko yang akan terjadi bila terjadi benturan kepentingan harus ditangani secara tepat dan bijaksana sesuai dengan Code of Conduct.
2. Bila terjadi benturan akan ditangani dengan cara :
• Komite di Komisaris melakukan analisa & identifikasi
• Komite tersebut diatas melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi
• Direksi melakukan pembahasan dengan Komisaris untuk mencari solusi terkait masalah kebijakan strategis perusahaan & keterkaitan dengan institusi lain.
• Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan dengan Pemegang Saham untuk solusi terkait masalah kebijakan nasional atau internasional.
4444
G. PANDUAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
1. Perusahaan wajib memiliki Panduan Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jjaranperusahaan dengan stakeholders perusahaan.
2. Perilaku yang ideal wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran perusahaan sesuai budaya perusahaan.
4545
Bab V : PENUTUP
1. Perusahaan akan selalu melakukan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan GCG yang terbaik bagi perusahaan.
2. Seluruh jajaran PT Pusri bertanggungjawab terhadap substansi dari Panduan Tatakelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) termasuk perubahannya dikemudian hari.
4646
Manfaat Penerapan GCG di Perusahaan TerbukaManfaat Penerapan GCG di Perusahaan TerbukaManfaat Penerapan GCG di Perusahaan Terbuka
PERILAKU BISNISYANG BERETIKA
KEPERCAYAANDUNIA USAHA &
PIHAK EKSTERNAL
IMPLEMENTASIGCG
PENURUNAN BIAYA MODAL
(COST OF FUNDS)
KEMUDAHAN DALAM
MELAKUKANEKSPANSI/
PERTUMBUHAN
MEMERANGIINEFISIENSI
DAN PRAKTIK KKN
PENINGKATAN IMBAL HASIL
BAGI KARYAWAN, PEMEGANGSAHAM DAN INVESTOR
BERKURANGNYABEBAN BIAYA BAGI
PERUSAHAAN
4747
Pengakuan Eksternal Pengakuan Eksternal (Keberhasilan PT. ANTAM)(Keberhasilan PT. ANTAM)
LACP 2005 Vision Awards Annual Report Competition LACP 2005 Vision Awards Annual Report Competition –– Platinum Winner pada Platinum Winner pada Natural Resources CategoryNatural Resources Category2005 Annual Report of Annual Reports 2005 Annual Report of Annual Reports –– e.come.comOne of AsiaOne of Asia’’s Best Company 2006 s Best Company 2006 –– FinanceAsiaFinanceAsiamagazinemagazineBest Annual Report Award 2001, 2002, 2003 & 2004 Best Annual Report Award 2001, 2002, 2003 & 2004 ––BEJ, BEJ, BapepamBapepam, , KomnasKomnas GCGGCGAnugerahAnugerah Business Review 2006:Business Review 2006:
Best Board of Commissioners (2Best Board of Commissioners (2ndnd place)place)Best Corporate (3Best Corporate (3rdrd place)place)Best Corporate SecretaryBest Corporate SecretaryBest Community Development ProgramBest Community Development Program
Top Performing Listed Companies (2Top Performing Listed Companies (2ndnd Place) Place) -- Investor Investor Award 2006Award 2006
4848
VISI, MISI, KOMITMEN DAN CARA BERBISNIS PT PUSRI
Visi, Misi, Komitmen dan cara Visi, Misi, Komitmen dan cara berbisnisberbisnisPT Pusri dapat dilihat pada halaman 2 PT Pusri dapat dilihat pada halaman 2 Code Of ConductCode Of Conduct
4949
A. NILAI-NILAI PERUSAHANMenjelaskan mengenai :
1.1. PrinsipPrinsip--prinsip Panduan PT Pusriprinsip Panduan PT Pusri2.2. Standar EtikaStandar Etika3.3. EtosEtos KerjaKerja
(Penjabaran (Penjabaran selengkapnyaselengkapnya dapat dilihat dalam Code dapat dilihat dalam Code of Conduct halamanof Conduct halaman 3)3)
5050
1.1. IntegritasIntegritas dalam Berusahadalam Berusaha2.2. PernyataanPernyataan PalsuPalsu, Klaim , Klaim PalsuPalsu dan dan KonspirasiKonspirasi3.3. Benturan KepentinganBenturan Kepentingan4.4. HadiahHadiah5.5. SuapSuap6.6. Penyelewengan dan Penyimpangan sejenisnyaPenyelewengan dan Penyimpangan sejenisnya7.7. KeterlibatanKeterlibatan dalam Politikdalam Politik
(Penjabaran (Penjabaran selengkapnyaselengkapnya mengenai mengenai butirbutir 1 s.d. 7 di atas, 1 s.d. 7 di atas, dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 4 s.d. 10)dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 4 s.d. 10)
B. PERILAKU JAJARAN PT PUSRIMenjelaskan mengenai :
5151
1.1. Karyawan dan Hubungan IndustrialKaryawan dan Hubungan Industrial2.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian
LingkunganLingkungan3.3. Masyarakat Lingkungan (Community Development)Masyarakat Lingkungan (Community Development)4.4. Persaingan UsahaPersaingan Usaha5.5. Pengelolaan StakeholdersPengelolaan Stakeholders6.6. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat PemerintahHubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah7.7. Data Perusahaan dan Kerahasiaan InformasiData Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi8.8. Pelaporan Pelanggaran atas Code of ConductPelaporan Pelanggaran atas Code of Conduct
(Penjabaran (Penjabaran selengkapnyaselengkapnya mengenai mengenai butirbutir 1 s.d. 8 di atas, 1 s.d. 8 di atas, dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 11 s.d. 20)dapat dilihat pada Code Of Conduct halaman 11 s.d. 20)
C. PERILAKU KORPORASIMenjelaskan mengenai :
5252
Tanggung jawab atas Tanggung jawab atas pelaksanaanpelaksanaan sosialisasisosialisasi, , implementasiimplementasi dan dan evaluasi terhadap evaluasi terhadap penerapanpenerapan code of conduct dibebankan code of conduct dibebankan kepadakepadaTim Penerapan GCG, yang beranggotakan Sekretaris Perusahaan, Tim Penerapan GCG, yang beranggotakan Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan seluruh General Manajer.Kepala SPI dan seluruh General Manajer.Pimpinan masingPimpinan masing--masing Unit Kerja masing Unit Kerja berkewajibanberkewajiban mensosialisasikanmensosialisasikanCode Of Conduct ini, guna tumbuh dan terpeliharanya Code Of Conduct ini, guna tumbuh dan terpeliharanya kejujurankejujuran, , integritasintegritas dan keadilan dalam setiap transaksi di dan keadilan dalam setiap transaksi di lingkunganlingkungan masingmasing--masing.masing.Code of Conduct ini merupakan dokumen yang Code of Conduct ini merupakan dokumen yang hiduphidup dan secara dan secara terus menerus akan disempurnakan sesuai kebutuhan dan terus menerus akan disempurnakan sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan perundangperubahan peraturan perundang--undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.
SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI CODE OF CONDUCT
5353
PROSEDUR REVIEW LAPORAN KEUANGAN PERIODIKKOMITE AUDIT
Catatan
KOMISARIS
Catatan
PEMEGANGSAHAMSEKDEKOMDIREKSI
• Verifikasi hasil Audit dr IA
• Membuat catatan laporan
Menyampaikan ke KOMISARIS
Dokumen Pendukun
gLaporan Keuangan 1
Catatan
Laporan Keuangan
Periodik (2)
CatatanLaporan
Keuangan Periodik (2)
REVIEW
Hasil Riview
Melaporkan laporan Hasil
Riview ke KOMISARIS
INTERNAL AUDITOR
Prosedur Riview
Laporan Keuangan Periodik 2
Dokumen dr IA
Catatan
Laporan Keuangan
Melakukan pembahasan dgn DIREKSI
, IA & KOMITE AUDIT
Hasil Pembahasa
n
Menyerahkan Laporan ke Pemegang Saham
Laporan Keuangan Periodik
Tidak Tepat Waktu
Menyampaikan surat ke
KOMISARIS
Surat Keterlambatan
Laporan
Laporan Keuangan Periodik (3)
Dept . Admin & Keu. Korporasi , Dept . Akuntansi
Sekdekom
Proses Distribusi ke Komisaris
Verifikasi
Laporan Keuangan periodik 3
B
Catatan
ReviewLaporan Keuangan periodik 3
A
AB
Meminta data dan dokumen pendulung
lainnya dr IA
Related Documents
