PROGRAM PASCASARJANA POLA PENANGANAN KONFLIK ANTARA BURUH DENGAN PENGUSAHA (STUDI KASUS POLA PENANGANAN KONFLIK OLEH POLSEK CIKANDE) SEKOLAH TINGGI LIMU KEPOLISIAN – PTIK ANGKATAN I 2013
PROGRAM PASCASARJANA
POLA PENANGANAN KONFLIKANTARA BURUH DENGAN PENGUSAHA(STUDI KASUS POLA PENANGANAN KONFLIK OLEH POLSEK
CIKANDE)
SEKOLAH TINGGI LIMU KEPOLISIAN – PTIK
ANGKATAN I2013
LATAR BELAKANG PENELITIANEKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP POLRI
VISI DAN MISI POLRI
DETEKSI DINI DARI POLRI
POLA PENANGANAN KONFLIK
IMPLEMENTASI PENANGANAN KONFLIK ???
POLSEK CIKANDE SBG UJUNG TOMBAK POLRI
BURUHPENGUSAHA
1. UPAH MINIMUM2. SISTEM KERJA OUTSOURCING
TUJUAN:1. KESEPAKATAN,2. PERDAMAIAN, 3. SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF,
&4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS
INSTITUSI POLRI
PERMASALAHAN PENELITIAN
Pola Penanganan Konflik antara Buruh dan Pengusaha yang berkembang selama ini masih belum cukup mampu menyentuh akar permasalahan, sehingga kerap terjadi pengulangan atas konflik buruh dengan pengusaha, meskipun secara umum keamanan di Cikande masih cukup kondusif.
Maka, di sinilah peran sentral kepolisian dibutuhkan, dalam hal ini Kepolisian Sektor Cikande, untuk menangani, meredam, dan menyelesaikan konflik antara buruh dengan pengusaha sehingga konflik dapat teratasi dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak (Buruh – Pengusaha)
PERNYATAAN MASALAH
Bagaimana Pola Penanganan Konflik antara Buruh dengan Pengusaha yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikande?
Bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikande ?
PERTANYAAN PENELITIAN
Maksud & Tujuan Penelitian
MAKSUD PENELITIAN :Mengungkap Motivasi, Latar Belakang, dan Faktor-Faktor Penyebab adanya Konflik Industrial antara Buruh dengan Pengusaha, sehingga menjadi gambaran bagi Polri dalam menangani, meredam, dan/atau mengeliminir Konflik guna meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan Publik terhadap Polri
TUJUAN PENELITAN :Mengeksplorasi, Menganalisa, dan Mendeskripsikan Pola Penanganan Konflik yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikande sehingga memperoleh Pola Penanganan Konflik yang tepat.
MANFAAT PENELITIANPenelitian ini secara umum dapat menambah wawasan tentang situasi kondisional ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam konflik, salah satunya adalah konflik Hubungan Industrial (Buruh - Pengusaha). Sehingga, motivasi; latar belakang; dan faktor penyebab konflik industrial dapat diketahui untuk kemudian dapat digunakan sebagai referensi/acuan dalam penanganan konflik.
Secara Praktis, penelitian ini juga dapat memberikan kepemahaman terhadap Kepolisian Sektor Cikande terkait pola penanganan konflik, sehingga segala macam tindakan yang berujung anarkis dapat di minimalisir..
T I N J A U A N P U S T A K A
Kepustakaan Penelitian :
Penelitian Oleh M Kemal (2007)Mahasiswa Program StudiKajian Ilmu KepolisianProgram PascasarjanaUniversitas Indonesia
Penelitian oleh FX Agung Kusprabandaru (2010)Mahasiswa Program StudiKajian Ilmu KepolisianProgram PascasarjanaUniversitas Indonesia
Keberhasilan didalam pengelolaan konflik yang telah dilakukan kepolisian dengan model pembinaan pro-aktif didalam melayani dan mengayomi masyarakat;
Problem Solving merupakan langkah terbaik dalam mencapai win-win solution didalam penyelesaian konflik yang terjadi; dan
Pola penanganan konflik yang terjadi membutuhkan model penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada
T I N J A U A N P U S T A K AKepustakaan Konseptual :
TEORI FIXING BROKEN WINDOWTeori Fixing Broken Window dari Kelling dan Coles, dalam Reksodiputro (2004), menyatakan bahwa suatu keadaan akan semakin memburuk jika tidak ada seorangpun atau institusi yang dipercaya untuk menangani pemeliharaannya dan membiarkan keadaan tersebut.Hal demikian dianalogikan pada sebuah gedung yang sudah lama tidak digunakan dan ditinggal oleh penghuninya. Pada satu ketika, salah satu kacanya pecah sehingga menarik perhatian anak nakal di daerah tersebut untuk melempari kaca tersebut hingga pada akhirnya semua pecah..
KERANGKA BERPIKIREKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP POLRI
VISI DAN MISI POLRI
DETEKSI DINI DARI POLRI
POLA PENANGANAN KONFLIK
IMPLEMENTASI POLA PENANGANAN KONFLIK ???
POLSEK CIKANDE SBG UJUNG TOMBAK POLRIBURUH PENGUSAHA
1. UPAH MINIMUM2. SISTEM KERJA OUTSOURCING
TUJUAN:1. KESEPAKATAN,2. PERDAMAIAN, 3. SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, &4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS INSTITUSI
POLRI
TEORI FIXING BROKEN WINDOW ANALISA PENYEBAB
KONFLIK KONSEP KEPOLISIAN
KESIMPULAN & SARAN
METODE PENELITIAN
PENDEKATANKUALITATIF
METODEPENGUMPULAN
DATA
OBSERVASI STUDIDOKUMEN
WAWANCARAMENDALAM
INFORMAN
BURUHKEPALA DESA
PENGUSAHABABINKAMTIBMAS
ANALISISDATA
OBYEK PENELITIANKantor Kepolisian Sektor CikandeKantor Kepolisian Resort SerangKawasan Industri Modern Cikande
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SerangSekretariat Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP)
Serang TimurTempat-tempat lain yang dapat menunjang perolehan
informasi terkait penelitian ini
SCHEDULE TIME PENELITIANNo.
Waktu Uraian Kegiatan Keterangan
1. 19 s/d 23 November 2012
Kegiatan Pembekalan Penulisan Usulan Penelitian
DIR. PROG. S2PROF. Dr. DJAALIDr.BAMBANG INDRIANTODr. CHRYSNANDA DL.
2. 29 November 2012
Batas Akhir Penyerahan Usulan Penelitian ke Sekretariat S2 STIK-PTIK
SETIAP MAHASISWA MENYERAHKAN 3 EKSEMPLAR
3. 2 s/d 13 Desember 2012
Kunjungan ke Universitas Victoria Wellington, New Zaeland
KESEMPATAN MENGAMBIL DATA UTK PELENGKAP PENELITIAN
4. 17 s/d 28 Desember 2012 Seminar Usulan Penelitian DI JADWAL KEMUDIAN
BESERTA PENGUJINYA
5. Januari s/d Maret 2013 Penelitian Lapangan STELAH USULAN, PNELITIAN
DISAHKAN PEMBIMBING
6. April 2013 Seminar Hasil PenelitianHASIL PENELITIAN DISUSUN MENJADI TESIS DNG PERSETUJUAN PEMBIMBING
7. Mei 2013 Ujian Tesis
8. Juni 2013 Yudisium dan Wisuda Magister Ilmu Kepolisian (M.iK)
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASANPotensi Industri di Kabupaten
SerangPengembangan kegiatan
industri merupakan salah satu fungsi utama yang akan dikembangkan di Kabupaten Serang. Dengan telah lepas dan terbentuknya Kota Cilegon maka pusat pengembangan kegiatan industri di wilayah Kabupaten Serang adalah di Kawasan Bojonegara dan di kawasan Serang Timur khususnya di Kawasan Industri Modern Cikande.
No.
Klasifikasi Industri
Jumlah Perusahaan
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Investasi (Juta
Rp)
1.Industri Besar dan
Sedang227 87.500 -
2.Industri Kecil
(Formal)696 12.717 24.133
3.Industri Kerajinan
Rumah Tangga (Non Formal)
14.449 43.347 8.210
Jumlah 15.372 143.564 32.343
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
FAKTOR PENYEBAB KONFLIK :
Konflik antara buruh dengan pengusaha, dalam hal ini di kawasan Industri Modern Cikande, dilatar-belakangi oleh beberapa faktor, yaitu :1. Upah Minimum;2. Sistem Kerja
Kontrak/Outsourcing;3. Pemenuhan Hak-hak
Normatif Buruh;4. Kebebasan Berserikat
bagi Buruh.
NO. URAIAN PENYIMPANGAN PROSENTASE
1Penempatan PKWT di bagian yang
bersifat tetap/inti27 %
2 Upah dibawah UMK 58 %
3 Pekerja tanpa perlindungan Jamsostek 42 %
4Pungutan/biaya rekruitment : 250 ribu
s/d 1,5 juta9 %
5 Kontrak Kerja kurang dari 3 bulan 7 %
Penyimpangan-penyimpangan atas Peraturan Perundang-undanganKetenagakerjaan oleh perusahaan-perusahaan Cikande
Sumber : ASBSP Serang
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. PengusahaPenyelesaian konflik antara buruh
dengan pengusaha terkait peningkatan kesejahteraan buruh dan sistem kerja outsourcing telah dilakukan oleh pengusaha.
Pengusaha melakukan sebuah program dalam menangani konflik, yakni Community Relation (CR) untuk melakukan sosialisasi, pertemuan, dan penjelasan serta menjalankan proses edukasi. Tujuannya adalah agar tercipta kedekatan dengan buruh dan mengatasi perbedaan persepsi terkait Upah Minimum dan Sistem Kerja Outsourcing yang menjadi akar permasalahan antara buruh dengan pengusaha. Selain itu, penanganan atas penyelesaian konflik pun dilakukan perusahaan dengan membuka pintu perundingan, musyawarah, dan negosiasi dengan buruh.
2. Pemerintah Kabupaten SerangPemerintah Kabupaten Serang telah
mengupayakan adanya titik temu antara kepentingan para buruh dengan pihak para pengusaha. Hal tersebut dilakukan mulai dari pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat provinsi.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempertemukan pihak yang berkonflik, yaitu unsur buruh dan Pengusaha. Langkah itu untuk menampung aspirasi para buruh, menjembatani, dan mencari solusi agar menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Untuk menekan angka perselisihan hubungan industrial, Disnakertrans akan memaksimalkan tugas dan peran Unit Reaksi Cepat (URC) dalam mendeteksi secara dini semua potensi terjadinya perselisihan antara buruh dengan pengusaha.
Peranan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Kepolisian, dalam hal ini Polsek Cikande, mengupayakan untuk dapat membina hubungan baik dengan buruh ataupun dengan pengusaha. Kepada buruh, Polsek Cikande mengedepankan petugas polmas dan intelijen dengan melibatkan FKPM untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, sedangkan kepada pengusaha dengan menugasi Unit Patroli yang dipimpin Kanit Patroli untuk membantu pengamanan.
Polsek sebagai satuan terdekat, juga telah melakukan deteksi dini guna memastikan keinginan masyarakat dan jumlah massa.
Peneliti menilai, Kepolisian Sektor Cikande sebenarnya sudah cukup baik dalam menangani konflik antara buruh dengan pengusaha cikande, meskipun memang masih banyak pula hal-hal yang perlu dievaluasi. Jika dibandingkan di daerah lain, banyak konflik industrial yang berujung kepada aksi-aksi anarkis, sehingga warga masyarakat memang dengan jelas sangat dirugikan.
Peranan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Serangkaian Aksi Buruh/Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruhdi Kawasan Industri Modern Cikande, Serang - Banten
Selama 2009 sampai 2012
No. Bentuk Aksi Pelaksana Waktu Indikator
1.Unjuk Rasa
DanMogok Kerja
BuruhPT. Hwa Hook Steel
12/2/2009Hak-hak para buruh tidak diberikan oleh Manajemen
perusahaan
2.Unjuk Rasa
DanMogok Kerja
BuruhPT. Frans Putratex
13/3/2009PHK yang dilakukan oleh pihak Perusahaan kepada 73
orang dan dengan serta-merta menghentikan pembayaran pesangonkepada 73 orang tersebut
3. Mogok Kerja Buruh PT. CSI 15/1/2009Hak-hak para buruh tidak diberikan oleh Manajemen
perusahaan
4. Unjuk Rasa ASBSP, SPN, KSPSSI, GSBI 1/5/2009 Peringatan May Day
5. Unjuk Rasa ASBSP 10/1/2010 Tuntut kenaikan Upah Minimum
6. Unjuk Rasa Serikat Buruh Serang Timur 1/5/2010 Peringatan May Day
7. Unjuk Rasa Serikat Buruh Serang Timur 4/10/2010 Hapus Outsourcing
8.Unjuk rasa dan
Mogok KerjaGSBI 29/12/2011 Revisi UMK
9. Unjuk RasaSerikat Pekerja/Serikat Buruh
Serang Timur27/3/2012 Kenaikan BBM dan TDL
10. Unjuk RasaSerikat Pekerja
PT. CSI14/4/2012
Hak-hak para buruh tidak diberikan oleh Manajemen perusahaan
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Konflik antara Buruh dengan Pengusaha di berbagai daerahYang Berakhir Anarkis
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
No. Bentuk Aksi Pelaksana Waktu Indikator
1. Unjuk Rasa Dan Mogok KerjaSPN dan Serikat Buruh Garmen dan
TekstilPT Busana Prima Global – Bogor
18/1/2010Tuntutan atas pemenuhan hak normatif para buruh dan menolak PHK terhadap
27 pekerja PT. BPG
2. Unjuk RasaGerakan Perjuangan Buruh
Indonesia Karawang27/2/2010
Pengusaha menyewa beberapa preman guna mengantisipasi gerakan buruh yang
kritis
3. Unjuk rasa Buruh Sumut 13/11/2010 Menuntut kenaikan UMK
4. Unjuk Rasa Buruh di Batam 25/10/2011 Menuntut kenaikan UMK
5. Unjuk Rasa dan Mogok Kerja Buruh di Medan 12/11/2011 Menuntut kenaikan UMK
6. Unjuk Rasa Dan Mogok KerjaSerikat Buruh Nestle Indonesia
Panjang (SBNIP) – Bandar Lampung21/9/2011
Menuntut kenaikan UMK dan penghapusan Sistem Kerja Outsourcing
7. Unjuk Rasa Buruh Bekasi 20/1/2012 Menuntut kenaikan UMK
8. Unjuk Rasa Dan Mogok Kerja Buruh PT. Freeport 3/10/2012menuntut penghapusan sistem kerja
outsourcing, penolakan upah murah, dan pelaksanaan jaminan sosial
9. Unjuk Rasa KSPI di Bundaran HI 12/7/2012 Penghapusan outsourcing
10. Unjuk RasaBuruh Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI)Jawa Timur
20/11/2012 Menuntut Kenaikan UMK
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Cara terbaik Pengusaha menyelesaikan konflik :
1. Transparan kepada para buruh tentang kemampuan perusahaannya;
2. Besaran upah harus selalu dikaitkan dengan produktivitas perusahaan;
3. Upah Minimum ditentukan oleh Perundingan Bipartite di Plant-Level ;
4. Meningkatkan kepedulian terhadap Pemangku Kepentingan yang lain;
Cara Terbaik Pemerintah Daerah menyelesaikan Konflik :
1.Pemerintah Kabupaten Serang bersama dengan Polsek Cikande dapat memfasilitasi buruh dan Pengusaha Cikande untuk menjembatani kepentingan masing-masing agar tidak terjadi konflik terbuka;
2.Melakukan musyawarah demi tercapainya kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang berkonflik. Apabila terjadi kesepakatan, pemerintah dapat membuatnya dalam produk tertulis atau bentuk kesepakatan kerja sama. Kemudian, kesepakatan itu dijadikan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3.Mengutamakan penyelesaian masalah sosial buruh yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan, daripada membangun sarana insfrastruktur atau sarana fisik lain
PENYELESAIAN KONFLIK BURUH - PENGUSAHA
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Cara terbaik Kepolisian menyelesaikan konflik :a. Mencerminkan sikap empati kepada buruh dengan
memberikan suri teladan tingkah laku dan perbuatan sehari-hari sehingga menimbulkan kesan polisi sebagai anutan, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
b. Menjalankan fungsi polmas secara nyata, bukan hanya mengarang produk tertulis untuk laporan kepada satuan. Dengan melakukan pendekatan pada pemimpin, baik yang formal maupun informal secara berkelanjutan.
c. Memberdayakan anggota terutama yang bertempat tinggal di wilayah Cikande untuk menjalankan strategi dan kebijakan community policing.
d. Bagi Polsek Cikande, mengoptimalkan peran anggota untuk melakukan pendekatan kepada buruh. Setiap buruh harus didekati, karena kerawanan lain tidak ada selain konflik Buruh-Pengusaha.
e. Membina hubungan dengan pengusaha Cikande terutama bekerja sama dengan Humas Pengusaha Cikande dalam memberdayakan buruh.
PENYELESAIAN KONFLIK BURUH - PENGUSAHA
f. Membina berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara berdialog, dan memperkenalkan pengetahuan kepolisian;
g. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan buruh, diantaranya penyuluhan tentang geothermal, pengenalan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, program dan kebijakan Pengusaha Cikande, sehingga membentuk satu partisipasi buruh yang menjadikan polisi sebagai mitra buruh dan sebaliknya.
.....HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN• KESIMPULAN :
Baik buruh maupun pengusaha memiliki kepentingan-kepentingan mendasar yang sama, yakni tentang kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup perusahaan. Namun para buruh merasa bahwa mereka dieksploitasi oleh pengusaha dengan cara memberikan Upah Minimum seminimum mungkin dan juga terkait pemberlakuan sistem kerja kontrak/outsourcing. Sedangkan di sisi pengusaha menyatakan bahwa selama ini ketentuan upah minimum memberatkan mereka, sebab disaat yang sama penentuan upah minimum menyamaratakan produktivitas semua perusahaan yang berada di satu kabupaten/kota. Karena menurut mereka, para pengusaha, kemampuan tiap perusahaan tidak selalu sama.Pola Penanganan konflik yang dilakukan oleh Polsek Cikande dilakukan dengan cara memaksimalkan semua sumber daya, baik dari internal maupun eksternal, pemberdayaan seluruh fungsi, baik secara horisontal didalam lingkup Polsek Cikande ataupun vertikal koordinasi dengan satuan diatasnya, mampu meminimalisir konflik yang timbul.
.....KESIMPULAN DAN SARAN
• SARAN :Pada intinya pola penanganan
konflik yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cikande terhadap konflik antara buruh dengan pengusaha sudah pada tataran yang bisa diterima oleh masyarakat, meskipun dengan disertai adanya berbagai keterbatasan seputar sarana-prasarana.
Penulis merekomendasikan bagi para pemangku kepentingan, yang sekiranya bila dilaksanakan maka konflik akan lebih tertangani dengan lebih efektif dan efisien, yaitu:
• Bagi Pengusaha :1.Sebaiknya Pengusaha senantiasa
mantaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Serang;
2.Pengusaha perlu mengadakan sosialisasi tentang keadaan perusahaan, upaya perlindungan terhadap para buruh/pekerja;
3.Pengusaha dapat memberikan buruh kebebasan berserikat tanpa terkecuali;
4.Memberikan secara utuh dan transparan atas segala bentuk atas apa yang memang menjadi hak normatif para buruh/pekerja.
.....KESIMPULAN DAN SARAN
• Bagi Pemerintah Kabupaten Serang :
1. Pemerintah Kabupaten Serang bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Serang perlu mengambil inisiatif untuk membuat Perda Pambatasan Buruh Kontrak dan Outsourcing, yang pada intinya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para masyarakat (buruh/pekerja dan keluarganya)
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (melalui Disnakertrans Kab. Serang) serius dalam memberantas dan menindak lanjuti segala bentuk penyimpangan dan peyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, diantaranya yang terkait dengan penyelewengan penggunaan buruh kontrak dan outsourcing, penggelapan iuran jamsostek, pelanggaran kebebasan berserikat, memberantas mafia peradilan hubungan industrial, pelanggaran ketentuan pengupahan, dan lain sebagainya.
3. Senantiasa melibatkan pekerja/buruh dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan ketenaga kerjaan.
• Bagi Kepolisian Sektor Cikande :1. Public relation: Lembaga kepolisian menjalankan fungsi kepolisiannya
sambil beradaptasi dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal untuk membina para buruh.a. Mencerminkan sikap empati kepada buruh dengan memberikan suri
teladan tingkah laku dan perbuatan sehari-hari sehingga menimbulkan kesan polisi sebagai anutan, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
b. Menjalankan fungsi polmas secara nyata, bukan hanya mengarang produk tertulis untuk laporan kepada satuan. Dengan melakukan pendekatan pada pemimpin, baik yang formal maupun informal secara berkelanjutan.
c. Memberdayakan anggota terutama yang bertempat tinggal di wilayah Cikande untuk menjalankan strategi dan kebijakan community policing.
d. Bagi Polsek Cikande, mengoptimalkan peran anggota untuk melakukan pendekatan kepada buruh. Setiap buruh harus didekati, karena kerawanan lain tidak ada selain konflik Buruh-Pengusaha.
e. Membina hubungan dengan pengusaha Cikande terutama bekerja sama dengan Humas Pengusaha Cikande dalam memberdayakan buruh.
2. Pelayanan komunitas: Diantaranya dengan cara memberikan pembinaan terhadap berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang ada dengan cara berdialogdan memperkenalkan pengetahuan kepolisian.3. Partisipasi komunitas: Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan buruh, diantaranya penyuluhan tentang geothermal, pengenalan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, program dan kebijakan pengusaha Cikande, sehingga membentuk satu partisipasi buruh yang menjadikan polisi sebagai mitra buruh dan sebaliknya.
TERIMA KASIH....