89 GAMBAR 3.17 PERBANDINGAN KETERSEDIAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014 TERSEDIA KURANG PEGAWAI ALAT PENGOLAH DATA JML 1207 920 287 % 100 76,22 23,78 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
40
Embed
GAMBAR 3.17 PERBANDINGAN KETERSEDIAAN ALAT … · rekapitulasi data peralatan mesin dan teknologi informasi ... rekapitulasi data status dan sertifikasi tanah negara ... tanah kantor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
89
GAMBAR 3.17
PERBANDINGAN KETERSEDIAAN ALAT PENGOLAH DATA
DAN JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014
TERSEDIA KURANG
PEGAWAI ALAT PENGOLAH DATA
JML 1207 920 287
% 100 76,22 23,78
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
90
4) Inventarisasi Peralatan Mesin dan Teknologi Informasi
Adapun aset negara berupa peralatan mesin dan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
hingga tahun 2014 secara umum masih kurang memadai dan belum merata. Berdasarkan hasil pendataan per-17 Desember 2014 diperoleh data
sebagai berikut :
TABEL 3.38
REKAPITULASI DATA PERALATAN MESIN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA
JUMLAH PERALATAN MESIN DAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
KET Laptop
Personal
Komputer
(PC)
Mesin
Tik Printer Server
Touch
Screen TV/LED UPS Scanner
Proyektor
(Invocus) Kamera CCTV
Sound
System
Mesin
Penggandaan
(Foto Copy)
1 PTA BANDUNG 32 78 5 62 4 3 21 2 4 5 4 19 1 3
2 PA BANDUNG 16 45 6 23 2 0 6 1 1 2 2 5 1 1
3 PA INDRAMAYU 12 31 2 39 2 1 9 1 0 1 2 1 1 0
4 PA MAJALENGKA 12 22 4 5 2 2 7 9 2 1 2 0 0 0
5 PA SUMBER 7 34 12 37 3 1 5 13 0 1 1 4 1 0
6 PA CIAMIS 5 25 0 21 5 1 2 4 1 1 1 0 1 0
7 PA TASIKMALAYA 9 36 1 36 2 1 6 0 0 0 0 0 0 1
8 PA KARAWANG 10 26 1 18 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1
9 PA CIMAHI 3 21 2 15 2 0 4 1 0 0 0 0 1 1
10 PA SUBANG 13 16 1 23 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0
11 PA SUMEDANG 11 28 6 17 1 1 2 0 2 1 1 0 1 0
12 PA GARUT 11 32 2 41 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
13 PA KUNINGAN 6 21 2 7 1 0 4 2 1 0 2 0 7 0
14 PA PURWAKARTA 18 14 9 24 24 2 3 3 1 1 2 0 2 0
15 PA SUKABUMI 13 18 6 22 1 1 6 3 6 1 2 1 1 0
16 PA CIANJUR 13 24 2 23 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0
17 PA CIBADAK 13 18 1 41 2 1 3 7 0 0 1 0 0 0
91
NO SATUAN KERJA
JUMLAH PERALATAN MESIN DAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
KET Laptop
Personal
Komputer
(PC)
Mesin
Tik Printer Server
Touch
Screen TV/LED UPS Scanner
Proyektor
(Invocus) Kamera CCTV
Sound
System
Mesin
Penggandaan
(Foto Copy)
18 PA CIREBON 8 19 1 9 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0
19 PA BOGOR 13 44 1 23 1 1 1 0 2 1 0 17 2 0
20 PA BEKASI 10 45 3 41 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0
21 PA CIBINONG 28 15 0 24 2 1 1 6 1 1 1 0 2 1
22 PA CIKARANG 6 19 0 19 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0
23 PA DEPOK 13 27 1 14 1 1 2 2 3 1 1 0 1 0
24 PA KOTA TASIKMALAYA 3 14 0 11 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Sejalan dengan program prioritas Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Bandung di tahun 2014 ini
memprioritaskan penertiban Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Penginventaris BMN Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama
Bandung, diantaranya :
1) Pendataan Dan Sertifikasi Tanah Negara
TABEL 3.39
REKAPITULASI DATA STATUS DAN SERTIFIKASI TANAH NEGARA
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA JENIS TANAH
REALITAS SERTIFIKASI TANAH
AN. PEMERINTAH RI Cq. MARI KETERANGAN
ADA PROSES BELUM
1 PTA BANDUNG 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP
2. Tanah Rumah Dinas 0 1 0 Tanah Rumah Dinas untuk PA Cianjur
92
NO SATUAN KERJA JENIS TANAH
REALITAS SERTIFIKASI TANAH
AN. PEMERINTAH RI Cq. MARI KETERANGAN
ADA PROSES BELUM
3. Tanah Mess Pegawai 1 0 0 Namun 1000 m2 Belum Tersertifikasi
4. Tanah Lainnya 1 0 0 Gedung Arsip (PTA Bandung Lama)
2 PA BANDUNG 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 10.15.20.05.4.0005
2. Tanah Rumah Dinas 0 1 0 Masih dalam proses di DJKN
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
3 PA INDRAMAYU 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 1 dan 15
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No. 47
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
4 PA MAJALENGKA 1. Tanah Kantor 1 0 0 1. SHP No.10.23.70.02.4.00066
1 0 0 2. SHP No.10.23.88.03.2.00013
1 0 0 3. SHP No.10.23.70.02.4.00067
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 1 0 Diserahkan ke Kemenag RI (BKM Majalengka)
5 PA SUMBER 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 1 dan No. 26
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 1 0 0 Gedung Arsip (PA Sumber Lama) SHP No.28
6 PA CIAMIS 1. Tanah Kantor 1 0 0 Milik Pemda Ciamis (Hak Guna Pakai)
2. Tanah Rumah Dinas 0 1 0 Proses pemecahan sertifikat dari sertifikat induk An. Iwa Kusnadi
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 1 0 0 SHP No. 10.19.19.04.4.00012 (Tanah Balai Sidang Keliling di Pangandaran)
7 PA TASIKMALAYA 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 10.18.73.03.4.00023
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No. 10.18.72.03.4.00016
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
93
NO SATUAN KERJA JENIS TANAH
REALITAS SERTIFIKASI TANAH
AN. PEMERINTAH RI Cq. MARI KETERANGAN
ADA PROSES BELUM
8 PA KARAWANG 1. Tanah Kantor 1 0 0 Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor
593/195/DPPKAD Tanggal 22 Januari 2014 dan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor
593/197/DPPKAD tanggal 22 Januari 2014, bahwa tanah tersebut milik Pemkab. Karawang
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No.00005
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
9 PA CIMAHI 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 10.14.34.11.4.00007
2. Tanah Rumah Dinas 0 1 0 Kurang syarat, yaitu rujukan dari Kementerian Agama
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
10 PA SUBANG 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP. No. 1 dan SHP No. 2
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
11 PA SUMEDANG 1. Tanah Kantor 1 0 0 Hak Pakai No. 4
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
12 PA GARUT 1. Tanah Kantor 1 0 0
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
13 PA KUNINGAN 1. Tanah Kantor 0 1 0 Proses di BPN Kuningan
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 Tanah Milik PEMDA/Hak Guna Pakai dengan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kuningan
Nomor : 641.1/SK.074-PU/1997 ttg Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Tanggal 31 Oktober 1997
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
14 PA PURWAKARTA 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 00014/Desa Mekargalih
1 0 0 SHP No. 6/Kelurahan Ciseureuh
94
NO SATUAN KERJA JENIS TANAH
REALITAS SERTIFIKASI TANAH
AN. PEMERINTAH RI Cq. MARI KETERANGAN
ADA PROSES BELUM
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
15 PA SUKABUMI 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 05, No.12
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 1 0 SHM No712 (BPN Sukabumi)
16 PA CIANJUR 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP : 10.13.13.05.4.00014 (Gedung Baru)
1 0 0 SHP : 10.13.13.11.4.00015 (Gedung Lama)
0 1 0 Sudah SHP namun masih an PA Cianjur (BPN)
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 1 0 Proses BPN Cianjur
17 PA CIBADAK 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP (Kantor Lama)
0 1 0 Proses Pasca Serah Terima dg MA (Kantor Baru)
2. Tanah Rumah Dinas 0 1 0 Proses Pasca Serah Terima dg MA
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 1 0 Proses Pasca Serah Terima dg MA
18 PA CIREBON 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 44, HM No. 34
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No. 8
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
19 PA BOGOR 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 10090509400003
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No. 10090509400003
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
20 PA BEKASI 1. Tanah Kantor 0 1 0 Sertifikat No. 13 proses konsultasi balik nama ke BPN Bekasi
2. Tanah Rumah Dinas 1 0 0 SHP No. 51.52.53.54 dan 55
95
NO SATUAN KERJA JENIS TANAH
REALITAS SERTIFIKASI TANAH
AN. PEMERINTAH RI Cq. MARI KETERANGAN
ADA PROSES BELUM
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
21 PA CIBINONG 1. Tanah Kantor 1 0 0 Hak Guna Pakai dari Pemda Cibinong
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
22 PA CIKARANG 1. Tanah Kantor 1 0 0 Hak Guna Pakai milik PEMDA Kabupaten Bekasi
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
23 PA DEPOK 1. Tanah Kantor 1 0 0 SHP No. 10.27.06.05.04860
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
24 PA KOTA TASIKMALAYA 1. Tanah Kantor 0 1 0 Transfer masuk dari PA Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 7 Januari 2014
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 1 0 Proses BPN Tasikmalaya (Gedung Baru)
25 PA KOTA BANJAR 1. Tanah Kantor 0 1 0 Proses BPN Kota Banjar
2. Tanah Rumah Dinas 0 0 0
3. Tanah Mess Pegawai 0 0 0
4. Tanah Lainnya 0 0 0
JUMLAH
TOTAL 37 16 0 PROSENTASI CAPAIAN
TANAH PADA SATKER 53 100 %
SUDAH SERTIFIKAT MARI 31 58,5 %
PROSES SERTIFIKASI 16 30,2 %
BELUM SERTIFIKASI 0 0 %
MILIK PEMDA/PEMKOT 6 11,3 %
96
2) Penerbitan Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara (PSP-BMN)
Pelaksanaan dan penertiban penatausaaahn BMN terkait Penetapan Status Pengguna Barang Milik negara (PSP-BMN) secara umum telah dilakukan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah dilakukan sejak tahun anggaran
2012. Kegiatan tersebut semakin diintenskan dan difokuskan pada tahun 2014 dalam rangka mensinergikan dengan Program Prioritas Biro
Perlengkapan BUA MARI. Adapun rekapitulasi data penetapan status pengguna barang hingga tahun 2014, sebagai berikut :
TABEL 3.40
DATA PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
1 PTA Bandung W10-A/2715/2012 10 Desember 2012 Sedan 247.062.808 W10-A/2715/2012 10 Desember 2012 KPKNL Bandung KEP-17/MK.06/WKN.08/KNL.01/2012
Mini Bus 200.880.000
Mini Bus 122.150.000
Mini Bus 122.150.000
Mini Bus 42.600.000
Mini Bus 28.850.000
Sepeda Motor 16.550.000
Sepeda Motor 14.713.900
Sepeda Motor 15.561.800
Sepeda Motor 15.561.800
Sepeda Motor 15.561.800
Sepeda Motor 17.014.700
Sepeda Motor 16.258.600
Sepeda Motor 16.811.000
Sepeda Motor 16.811.000
Sepeda Motor 14.454.500
PTA Bandung W10-A/2716/2012 10 Desember 2012 Sedan / D 1457 F 454.800.000 W10-A/2716/2012 10 Desember 2012 DJKN Bandung 02/KM.6/WKN.08/2013
PTA Bandung W10-A/1839/2012 4 Juli 2013 Bangunan Gedung Kantor Permanen 648.800.000 W10-A/1839/2012 4 Juli 2013 KPKNL Bandung KEP-29/MK.06/WKN.08/KNL.01/2013
PTA Bandung W10-A/1839/2012 4 Juli 2013 Asrama Permanen 778.400.000
PTA Bandung W10-A/1840/2013 4 Juli 2013 Tanah dan Bangunan W10-A/1840/2013 4 Juli 2013 BUA MA-RI
97
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
PTA Bandung W10-A/4083/2013 2 Desember 2013 Tanah Wisma 1.496.250.000 W10-A/4083/2013 2 Desember 2013 KPKNL Bandung 01/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
PTA Bandung W10-A/4084/2013 2 Desember 2013 Tanah dan Bangunan 3.496.500.000 W10-A/4084/2013 2 Desember 2013 BUA MA-RI
PTA Bandung W10-A/1339/2014 9 Mei 2014 Tanah dan Bangunan W10-A/1339/2014 9 Mei 2014 BUA MA-RI
PTA Bandung W10-A/1296/2014 6 Mei 2014 Peralatan dan Mesin 53.751.775 W10-A/1296/2014 6 Mei 2014 KPKNL Bandung 47/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
PTA Bandung W10-A/1916/2014 10 Juli 2014 Peralatan dan Mesin 3.946.576.777 W10-A/1916/2014 10 Juli 2014 BUA MA-RI 113/BUA/SK/VIII/2014
PTA Bandung W10-A/1659/2014 16 Juni 2014 Tanah Wisma 1.496.250.000 W10-A/1659/2014 16 Juni 2014 KPKNL Bandung 84/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
2 PA Bandung W10-A1/1036/2014 17 Februari 2014 Meubelair/Inventaris Kantor 2.390.713.515 W10-A/562/2014 19 Februari 2014 BUA MA-RI 101/BUA/SK/VII/2014
PA Bandung W10-A1/820/2014 10 Februari 2014 Tanah dan Bangunan 10.763.425.923 W10-A/563/2014 19 Februari 2014 BUA MA-RI
PA Bandung W10-A1/819/2014 10 Februari 2014 Sepeda Motor 14.677.925 W10-A/560/2014 19 Februari 2014 KPKNL Bandung 06/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
W10-A/562/2014 19 Februari 2014 BUA MA-RI
3 PA Sumedang W10-A10/638/2014 11 Maret 2014 W10-A/1042/2014 8 April 2014 BUA MA-RI
PA Sumedang W10-A10/424/2014 17 Februari 2014 Tanah dan Bangunan 991.809.900 W10-A/630/2014 25 Februari 2014 KPKNL Bandung 33/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014
PA Sumedang W10-A10/423/2014 17 Februari 2014 Tanah Gedung Kantor W10-A/631/2014 25 Februari 2014 KPKNL Bandung
Station Wagon 70.249.600 W10-A/3825/2013 11 November 2013 KPKNL Bandung KEP-54/MK.06/WKN.08/ KNL.01/2013
Station Wagon 156.500.000
Minibus 0
Sepeda Motor 4.857.143
Sepeda Motor 6.071.428
Sepeda Motor 4.857.143
Sepeda Motor 2.571.429
Sepeda Motor 0
PA Sumedang W10-A10/1920 10 Juli 2014 Peralatan dan Mesin 665.511.553 BUA MA-RI 107/BUA/SK/VIII/2014
4 PA Cimahi
5 PA Ciamis W10-A5/3868/2012 28 Desember 2012 Mini Bus / Z 1026 T 88.047.000 W10-A/455/2013 12 Februari 2013 KPKNL Tasikmalaya KEP- 05/KM.6/WKN.8/KP.05/2013
Station Wagon / Z 373 T 160.868.328
Station Wagon / Z 402 T 213.650.000
Sepeda Motor / Z 2159 T 3.665.000
Sepeda Motor / Z 2380 T 3.665.000
Sepeda Motor / Z 2142 T 5.220.000
Sepeda Motor / Z 5171 T 16.550.000
Sepeda Motor / Z 5172 T 17.800.000
Sepeda Motor / Z 4976 T 17.500.000
Sepeda Motor / Z 4975 T 16.000.000
98
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
Sepeda Motor / Z 5147 T 15.990.000
PA Ciamis W10-A5/3867/2012 28 Desember 2012 Tanah Bangunan Balai Sidang 595.750.000 W10-A/516/2013 20 Februari 2013 KPKNL Tasikmalaya KEP-04/KM.6/WKN.08/KNL.05/2014
Bangunan Gedung Kantor 59.821.000
Bangunan Gedung Kantor 436.286.000
Bangunan Gedung Kantor 139.539.000
Bangunan Gedung Kantor 174.772.000
Bangunan Gedung Kantor 146.641.000
PA Ciamis W10-A5/516/2013 12 Februari 2013 W10-A/517/2013 20 Februari 2013 BUA MA-RI
PA Ciamis W10-A5/743/2013 7 Maret 2013 W10-A/786/2013 25 Maret 2013 BUA MA-RI
PA Ciamis W10-A5/3867/2013 28 Desember 2012 W10-A/516/2013 20 Februari 2013 KPKNL Tasikmalaya
PA Ciamis W10-A5/879/2014 18 Maret 2014 Rumah Negara 93.812.000 W10-A/903/2014 24 Maret 2014 DJKN Bandung 188/KM.6/2014
6 PA Tasikmalaya W10-A6/643/2013 13 Maret 2013 W10-A/779/2013 25 Maret 2013 KPKNL Tasikmalaya
PA Tasikmalaya W10-A6/643/2013 13 Maret 2013 W10-A/1135/2013 1 Mei 2013 KPKNL Tasikmalaya
PA Tasikmalaya W10-A6/958/2014 14 April 2014 Sepeda Motor / Z 3183 H 14.677.925 W10-A/1254/2014 29 April 2014 KPKNL Tasikmalaya 16/KM.6/WKN.08/KNL.05/2014
Sepeda Motor / Z 2093 K 6.846.000
Sepeda Motor / Z 2538 H 3.385.000
Sepeda Motor / Z 2224 H 7.500.000
Station Wagon / Z 95 H 214.955.000
Station Wagon / Z 234 H 163.915.734
Sepeda Motor / Z 3176 H 14.956.000
Sepeda Motor / Z 3184 H 16.550.000
Sepeda Motor / Z 2005 H 15.909.100
Sepeda Motor / Z 2004 H 14.545.500
Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
7 PA Garut Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
8 PA Bogor W10-A19/787/2012 1 Mei 2012 Mini Bus / F 1455 A 163.916.000 W10-A/1939/2012 10 September 2012 KPKNL Bogor 07/KM.6/WKN.08/KNL.03/2012
Mini Bus / F 1504 A 224.250.780
Sepeda Motor / F 3347 A 10.000.000
Sepeda Motor / F 3862 A 16.650.000
Sepeda Motor / F 3865 A 14.677.900
Sepeda Motor / F 3804 A 16.907.500
Sepeda Motor / F 3805 A 16.907.500
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II 609.638.000
PA Bogor W10-A19/787/2012 1 Mei 2012 Tanah Kantor 3.770.000.000 W10-A/1938/2012 10 September 2012 BUA MA-RI
99
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
PA Bogor W10-A18/372/2014 10 Februari 2014 W10-A/754/2014 7 Maret 2014 BUA MA-RI
9 PA Sukabumi W10-A12/482/2014 27 Januari 2014 W10-A/755/2014 7 Maret 2014 KPKNL Bogor
PA Sukabumi W10-A12/1049/2014 13 Juni 2014 Tanah dan Bangunan BUA MA-RI
10 PA Cianjur W10-A14/342/2014 17 Februari 2014 Peralatan dan Mesin 1.338.568.176 W10-A/591/2014 20 Februari 2014 BUA MA-RI 184/BUA/SK/IX/2014
PA Cianjur W10-A14/342/2014 17 Februari 2014 W10-A/590/2014 20 Februari 2014 KPKNL Bogor
PA Cianjur W10-A14/342/2014 17 Februari 2014 W10-A/685/2014 3 Maret 2014 KPKNL Bogor
11 PA Cirebon W10-A17/801/2012 2 Mei 2012 W10-A/2029/2012 20 September 2012 KPKNL Cirebon
PA Cirebon W10-A17/801/2012 2 Mei 2012 W10-A/2028/2012 20 September 2012 KPKNL Cirebon
PA Cirebon W10-A17/801/2013 2 Mei 2013 Tanah Bangunan Rumah Negara 1.299.900 W10-A/1038/2013 19 April 2013 KPKNL Cirebon 04/MK.6/WKN.08/KNL.06/2013
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2.231.220
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 4.569.070
Bangunan Gedung Kantor Permanen 110.887.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen 71.406.000
Rumah Negara Gol. III D Permanen 67.990.000
Station Wagon / E10 A 163.916.000
Mini Bus / E 92 Y 21.000.000
Sepeda Motor / E 2772 A 4.000.000
Sepeda Motor / E 3743 A 17.500.000
Sepeda Motor / E 3253 A 10.550.000
Sepeda Motor / E 3744 A 14.677.900
Sepeda Motor / E 3446 A 15.970.000
Sepeda Motor / E 3447 A 17.470.000
Sepeda Motor / E 3731 A 13.219.000
Tanah gedung kantor 4.785.300.000 BUA MA-RI 108/KM.6/2013
12 PA Indramayu W10-A2/600/2014 28 Februari 2014 W10-A/1040/2014 8 April 2014 KPKNL Cirebon
PA Indramayu W10-A2/601/2014 28 Februari 2014 Station Wagon / E 616 P 163.915.733 W10-A/1041/2014 8 April 2014 KPKNL Cirebon 30/KM.6/WKN.08/KNL.06/2014
Mini Bus / E 1032 P 225.225.000
Sepeda Motor / E 4777 P 16.550.000
Sepeda Motor / E 4776 P 14.677.925
Sepeda Motor / E 4444 P 15.970.000
Sepeda Motor / E 4443 P 15.970.000
Sepeda Motor / E 4686 P 15.329.000
Tanah dan Bangunan 10.133.200.580 W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI 300/KM.6/2014
PA Indramayu W10-A2/600/2014 11 Juli 2014 Peralatan dan Mesin 1.372.598.926 BUA MA-RI 122b/BUA/SK/IX/2014
100
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
13 PA Majalengka W10-A3/584/2014 19 Februari 2014 W10-A/682/2014 3 Maret 2014 KPKNL Cirebon
PA Majalengka W10-A3/584.a/2014 19 Februari 2014 W10-A/761/2014 10 Maret 2014 KPKNL Cirebon
PA Majalengka W10-A3/2029/2014 13 Agustus 2014 Peralatan dan Mesin 660.222.417 BUA MA-RI 145/BUA/SK/IX/2014
14 PA Kuningan W10-A15/231/2014 21 Januari 2014 W10-A/628/2014 25 Februari 2014 KPKNL Cirebon
PA Kuningan W10-A15/805/2014 1 April 2014 W10-A/1037/2014 8 April 2014 KPKNL Cirebon
PA Kuningan W10-A15/806/2014 1 April 2014 W10-A/1038/2014 8 April 2014 KPKNL Cirebon
PA Kuningan W10-A15/807/2014 1 April 2014 Peralatan dan Mesin 753.613.520 W10-A/1039/2014 8 April 2014 BUA MA-RI 102/BUA/SK/VII/2014
PA Kuningan W10-A15/865/2014 1 April 2014 Station Wagon / E 17 Y 23.416.533 W10-A/1062/2014 11 April 2014 KPKNL Cirebon 31/MK.6/WKN.08/KNL.06/2014
Station Wagon / E 487 Y 213.650.000
Sepeda Motor / E 6874 Y 16.500.000
Sepeda Motor / E 6875 Y 14.677.925
Sepeda Motor / E 6766 Y 18.500.000
Sepeda Motor / E 6767 Y 15.500.000
Sepeda Motor / E 6866 Z 17.000.000
PA Kuningan W10-A15/1078/2014 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 343.200.000 W10-A/1432/2014 20 Mei 2014 DJKN Bandung 20/KM.6/WKN.08/2014
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2.400.000.000
Bangunan Kantor PA Kuningan 452.916.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen 8.000.000
Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
15 PA Bekasi W10-A /256/2014 17 Februari 2014 Station Wagon / B 1646 YQ 147.600.000 W10-A/547/2014 19 Februari 2014 KPKNL Bekasi S-03/MK.6/WKN.08/KNL.02/2014
Sepeda Motor / B 3256 YQ 1.300.000
Sepeda Motor / B 6847 KAJ 16.550.000
Sepeda Motor / B 6610 KAJ 19.070.000
Sepeda Motor / B 6609 KAJ 14.860.000
W10-A/054/2014 19 Februari 2014 KPKNL Bekasi
Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
16 PA Karawang W10-A7/1277/2012 24 Juli 2012 W10-A/1679/2012 31 Juli 2012 KPKNL Purwakarta
PA Karawang W10-A7/1277/2012 24 Juli 2012 W10-A/1680/2012 31 Juli 2012 BUA MA-RI
PA Karawang W10-A7/2169/2012 7 Desember 2012 Tanah Bangunan Rumah Dinas 266.400.000 W10-A/2803/2012 19 Desember 2012 KPKNL Purwakarta KEP-01/KMK.06/WKN.8/ KNL.04/2013
Station Wagon 168.164.117 W10-A/1841/2013 4 Juli 2013 KPKNL Purwakarta KEP-06/KM.06/WKN.8/ KNL.04/2013
Sepeda Motor / T 5593 DV 1.700.000
Sepeda Motor / T 3268 FF 16.000.000
Sepeda Motor / T 3267 FF 18.000.000
101
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
Sepeda Motor / T 3194 FF 14.454.545
Sepeda Motor / 3195 FF 15.881.818
Sepeda Motor / T 3340 FF 14.350.000
PA Karawang W10-A7/468A/2014 28 Februari 2014 Peralatan dan Mesin 1.677.618.559 W10-A/753/2014 7 Maret 2014 BUA MA-RI 112/BUA/SK/VIII/2014
17 PA Purwakarta W10-A11/647/2012 15 Mei 2012 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 70.275.000 W10-A/1469/2012 26 Juni 2012 KPKNL Purwakarta KEP-03/KMK.06/WKN.8/ KNL.04/2012
Bangunan Gedung Kantor Permanen 109.700.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen 39.500.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen 174.500.000
Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen 114.400.000
Sepeda Motor / T 2515 A 196.000
Sepeda Motor / T 2381 A 86.000
Sepeda Motor / T 3665 A 16.550.000
Sepeda Motor / T 3657 A 14.677.925
Sepeda Motor / T 3553 A 16.000.000
Sepeda Motor / T 3551 A 16.000.000
Sepeda Motor / T 3667 A 15.250.000
Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
18 PA Subang W10-A9/769/2014 3 Maret 2014 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 836.058.000 W10-A/947/2014 1 April 2014 KPKNL Purwakarta KEP-14/KM.6/WKN.08/ KNL.04/2014
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 902.800.000
Mini Bus / T 444 T 168.164.117 KEP-15/KM.6/WKN.08/ KNL.04/2014
Mini Bus / T 99 T 212.850.000
Sepeda Motor / T 2557 T 1.250.000
Sepeda Motor / T 3133 T 8.500.000
Sepeda Motor / T 4871 T 16.550.000
Sepeda Motor / T 4872 T 14.677.925
Sepeda Motor / T 4761 T 15.400.000
Sepeda Motor / T 4760 T 18.200.000
Sepeda Motor / T 4815 T 15.800.000
Server 29.810.000
PC Unit (Touch Screen) 28.000.000
PA Subang W10-A9/770/2014 3 Maret 2014 W10-A/948/2014 1 April 2014 BUA MA-RI
19 PA Cibadak
20 PA Sumber W10-A4/1560/2012 2 Mei 2012 W10-A/1286/2012 25 Mei 2012 KPKNL Cirebon
102
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
PA Sumber W10-A4/1708/2012 11 Mei 2012 W10-A/1287/2012 25 Mei 2012 DJKN Bandung
PA Sumber W10-A4/1708/2012 11 Mei 2012 Bangunan Gedung Kantor Permanen 7.813.355.180 W10-A/1468/2012 26 Juni 2012 BUA MA-RI 287/KM.6/2012 diusulkan kembali oleh
BUA dgn Surat No :
199/BUA.4/PL.09/VI/2014 tanggal 23
Juni 2014
PA Sumber W10-A4/411/2014 27 Januari 2014 Meubelair W10-A/589/2014 17 Februari 2014 BUA MA-RI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah W10-A/513/2014 20 Februari 2014 KPKNL Cirebon
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 552.750.000 W10-A/2030/2012 20 September 2012 KPKNL Cirebon KEP-09/MK.6/WKN.08/ KNL.0602/2012
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 511.009.570
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 49.762.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen 639.800.000
Mini Bus / E 24 H 66.000.000
Mini Bus / E 663 H 160.868.328
PA Sumber W10-A/1378/2014 Peralatan dan Mesin 1.546.302.825 BUA MA-RI 83/BUA/SK/VI/2014
21 PA Cibinong
22 PA Cikarang Tanah dan Bangunan W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
23 PA Depok Station Wagon / B 7064 UQ 182.064.117 W10-A/3655/2013 18 Oktober 2013 KPKNL Bogor 226/KM.6/WKN.08/KNL03/2013
Station Wagon / B 1086 EQN 219.500.000
Sepeda Motor / B 3620 UQ 10.000.000
Sepeda Motor / B 3335 UQ 16.550.000
Sepeda Motor / B 3234 UQ 14.677.925
Sepeda Motor / B 3967 UQ 16.957.500
Sepeda Motor / B 3968 UQ 16.957.500
PA Depok W10-A/3656/2013 18 Oktober 2013 BUA MA-RI
PA Depok W10-A22/2236 23 Juni 2014 Meubelair Lainnya 60.038.247 W10-A/1723/2014 26 Juni 2014 KPKNL Bogor
Wireless LAN 26.837.540
Server 29.975.000
Software Komputer 29.700.000
PA Depok W10-A22/2234 23 Juni 2014 Bangunan Kantor 3.085.636.485 W10-A/1722/2014 26 Juni 2014 BUA MA-RI
PA Depok W10-A22/2103 16 Juni 2014 Peralatan dan Mesin 1.025.103.422 BUA MA-RI 105/BUA/SK/VIII/2014
24 PA Kota Tasikmalaya W10-A/589/2014 19 Februari 2014 KPKNL Tasikmalaya
PA Kota Tasikmalaya W10-A23/62/2014 15 Januari 2014 Station Wagon / Z 1287 H 224.150.000 W10-A/546/2014 19 Februari 2014 KPKNL Tasikmalaya 05/KM.6/WKN.08/KNL.05/2014
Sepeda Motor / Z 2117 H 15.758.500
Sepeda Motor / Z 2116 H 15.758.500
103
NO SATUAN KERJA
USULAN SATKER USULAN TINGKAT BANDING
TUJUAN USULAN NOMOR PSP NOMOR SURAT TANGGAL BMN YANG DIUSULKAN
NILAI
PEROLEHAN NOMOR SURAT TANGGAL
PA Kota Tasikmalaya Sepeda Motor / D 3444 D 2.950.000
PA Kota Tasikmalaya Tanah W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
25 PA Kota Banjar W10-A24/446/2014 3 April 2014 Station Wagon 216.600.000 W10-A/1036/2014 8 April 2014 KPKNL Tasikmalaya 09/KM.6/WKN.08/KNL.05/2014
Sepeda Motor 2.950.000
Sepeda Motor 19.000.000
Sepeda Motor 19.000.000
PA Kota Banjar Tanah W10-A/989/2014 2 April 2014 BUA MA-RI
Berdasarkan data tersebut, maka dapat terlihat realitas upaya pengajuan dan pemrosesan Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara pada
seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2014, sebagai berikut :
TABEL 3.41
REKAPITULASI PENATAUSAHAAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA (PSP-BMN)
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA
JUMLAH
PSP
YANG
DIUSULKAN
JENIS PENERBITAN PSP SUDAH TERBIT PSP BELUM TERBIT PSP
TANAH
BANGUNAN KENDARAAN MEUBELAIR
PERALATAN
MESIN
BARANG TAK
BERWUJUD JUMLAH
PENERBIT
JUMLAH
POSISI PROSES PENGAJUAN
KPKNL BUA PA PTA KPKNL BUA
1 PTA BANDUNG 26 7 17 0 2 0 23 22 1 3 0 0 0 3
2 PA BANDUNG 4 1 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2
3 PA INDRAMAYU 10 2 7 0 1 0 9 7 2 1 0 0 1 0
4 PA MAJALENGKA 3 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0
5 PA SUMBER 12 8 2 1 1 0 7 6 1 5 0 0 3 2
6 PA CIAMIS 21 8 11 1 1 0 19 19 0 2 0 0 0 2
7 PA TASIKMALAYA 13 3 10 0 0 0 12 22 0 1 0 0 0 1
8 PA KARAWANG 11 2 7 1 1 0 9 8 1 2 0 0 1 1
104
NO SATUAN KERJA
JUMLAH
PSP
YANG
DIUSULKAN
JENIS PENERBITAN PSP SUDAH TERBIT PSP BELUM TERBIT PSP
TANAH
BANGUNAN KENDARAAN MEUBELAIR
PERALATAN
MESIN
BARANG TAK
BERWUJUD JUMLAH
PENERBIT
JUMLAH
POSISI PROSES PENGAJUAN
KPKNL BUA PA PTA KPKNL BUA
9 PA CIMAHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 PA SUBANG 14 2 9 1 2 0 13 13 0 1 0 0 0 1
11 PA SUMEDANG 12 2 8 1 1 0 11 10 1 1 0 0 0 1
12 PA GARUT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 PA KUNINGAN 16 8 7 0 1 0 12 11 1 4 0 0 3 1
14 PA PURWAKARTA 13 6 7 0 0 0 12 12 0 1 0 0 0 1
15 PA SUKABUMI 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
16 PA CIANJUR 3 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0
17 PA CIBADAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 PA CIREBON 18 9 9 0 0 0 16 15 1 2 0 0 2 0
19 PA BOGOR 10 2 7 1 0 0 8 8 0 2 0 0 0 2
20 PA BEKASI 7 2 5 0 0 0 5 5 0 2 0 0 1 1
21 PA CIBINONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 PA CIKARANG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 PA DEPOK 14 1 7 2 3 1 12 11 1 2 0 0 0 2
24 PA KOTA TASIKMALAYA 6 2 4 0 0 0 4 4 0 2 0 0 1 1
25 PA KOTA BANJAR 5 1 4 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 1
JUMLAH 222 74 122 10 15 1 180 178 12 45 3 0 17 25
105
3) Pendataan Aset Negara Berasal Dari Hibah.
Pendapatan aset negara yang berasal dari hibah pada tahun 2014 untuk
seluruh satuan se-Jawa Barat, hanya ada 1, yaitu :
TABEL 3.42
REKAPITULASI DATA ASET NEGARA BERASAL DARI HIBAH
PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO NAMA SATKER ASAL
HIBAH
JENIS
HIBAH
NAMA
BARANG NO/TGL BAST
NILAI
PEROLEHAN KET
1 PTA BANDUNG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
2 PA BANDUNG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
3 PA INDRAMAYU NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
4 PA MAJALENGKA NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
5 PA SUMBER DKM AL-
Hikam
PA
Sumber
Hibah
Langsung
Barang
AC SPLIT 12/DKM AL-
HIKAM/XII/2014
Tgl. 01-12-2014
5.000.000
6 PA CIAMIS NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
7 PA TASIKMALAYA NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
8 PA KARAWANG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
9 PA CIMAHI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
10 PA SUBANG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
11 PA SUMEDANG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
12 PA GARUT NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
13 PA KUNINGAN NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
14 PA PURWAKARTA NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
15 PA SUKABUMI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
16 PA CIANJUR NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
17 PA CIBADAK NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
18 PA CIREBON NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
19 PA BOGOR NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
20 PA BEKASI NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
21 PA CIBINONG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
22 PA CIKARANG NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
23 PA DEPOK NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
24 PA KOTA TASIKMALAYA NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
25 PA KOTA BANJAR NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
g. Pelaporan Barang Milik Negara
1) Membuat dan mengirimkan Laporan Barang Milik Negara selaku Unit
Akuntasi Kuasa Pengguna Barang atau Satuan Kerja pada tiap semester dan
tahunan ke Tingkat Wilayah.
2) Menginventarisir dan mengirimkan Laporan Barang Milik Negara selaku Unit
Akuntasi Pembantu Pengguna Barang atau Koordinator Wilayah pada tiap
semester dan tahunan ke Tingkat Eselon I yakni Mahkamah Agung RI.
h. Koordinator Wilayah Pelaporan BMN
Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor : MA/SEK/210A/VI/
2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dicabut dengan Nomor : MA/SEK/050/X/
2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk tahun 2007-2008 dan tahun 2008-2009.
Berdasarkan kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung selain
berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis
106
sebagai Koordinator Wilayah bagi Institusi Peradilan di Jawa Barat, yang hingga
kini sudah ± 8 tahun (sejak tahun 2007 s/d 2014) Koordinator Wilayah
Pelaporan Keuangan Dan Barang Milik Negara, yakni mengkoordinatori 47
satuan kerja (Per-21 Nopember 2011, menjadi 49 satker) untuk empat
lingkungan peradilan di Jawa Barat dengan prestasi peringkat dari Ranking 68
(Semester I Tahun 2011), menjadi Ranking 3 (Semester II Tahun 2011) dan
sekarang pada Semester I Tahun 2012) mendapat penghargaan Peringkat 2 dari
86 Satuan Kerja Pelaporan Keuangan di Jawa Barat.
Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mendapat peringkat ke-3
berkaitan pelaksanaan rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, LPJ
Bendahara dan penyerapan realisasi anggaran tahun 2014 lingkup KPPN
Bandung II.
i. Pengeloaan Penataan Lingkungan dan Kebersihan Kantor
Pengeloaan penataan lingkungan dan kebersihan kantor dengan menugaskan
tenaga kontrak sebanyak 5 orang sebagai Petugas Kebersihan yang merangkap
pula sebagai Juru Kebun.
j. Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor
Pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor dengan menugaskan tenaga
kontrak sebanyak 4 orang sebagai Tenaga Keamanan Kantor (Security).
Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 ini, Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi
Agama Bandung melakukan penataan dan pengembangan kinerja Petugas
Keamanan dengan melakukan sistem pengamanan baru, yakni :
1) Sistem penjagaan kemanan dalam hari kerja dilakukan oleh 2 (dua) orang
Petugas Keamanan :
a) Petugas Keamanan Luar (Bekerja 24 jam)
b) Petugas Keamanan Dalam (Bekerja 8 jam)
2) Tugas tambahan (eksternal job) Petugas Keamana Dalam adalah sebagai
Pencatat dan Pendistribusi persuratan dinas.
k. Pengelolaan Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan
Selama tahun 2014, Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung
selaku koordinator Kelompok Kerja Humas Protokoler, adapun agenda kegiatan
formil yang dilaksanakan, sebagai berikut :
107
TABEL 3.43
REKAPITULASI KEGIATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2014
NO TANGGAL TEMPAT NAMA KEGIATAN PESERTA/PEJABAT YANG DIUNDANG
1 6 Januari 2014 Ruang Sidang DPRD
Jawa Barat, Jl.
Diponegoro No. 27
Bandung.
Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi
Jawa Barat Pengganti Antar Waktu.
KPTA Bandung
2 5 Februari 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Pelantikan Hakim Tinggi dan Pengambilan Sumpah
dan Pelantikan Wakil Panitera dan Panitera Pengganti
PTA Bdg di lanjut dengan Rapat Pembinaan Pimpinan
PA Se-Jawa Barat
Ketua, Wakil Ketua, Pansek, Hakim Tinggi dan Pejabat
Struktural PTA Bandung serta Ketua dan Pansek PA Se-Jawa
Barat
3 21 Februari 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Sosialisasi Dan Penjaringan Calon Hakim Agung
Tahun 2014 Dari Komisi Yudisial Republik Indonesia
Ketua, dan Wakil Ketua PTA Bandung, Ketua dan Wakil Ketua
PT Bandung dan Para Calon Peserta Seleksi Hakim Agung Se-
Jawa Barat
4 13 Maret 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Rapat Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Ketua, Panitera/Sekretaris PTA Bandung, Ketua ULP MARI
Korwil Jawa Barat dan Para Panitera/Sekretaris dan PPK
Empat Peradilan Agama Se-Jawa Barat
5 15 April 2014 s.d 17
April 2014
Hotel Endah
Parahyangan, Jl.
Cibeureum No. 14
Bandung
Sosialisasi Bimbingan/Pembinaan Penanganan
Perkara Bagi Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung
Panitera Pengganti PTA Bandung dan PA se-Jawa Barat,
Jurusita dan Jurusita Pengganti PA se-Jawa Barat
6 29 April 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Pimbinaan dan Konsultasi Penyelenggaraan Unit
Layanan Pengadaan (ULP) di Wilayah Jawa Barat yang
akan dipimpin langsung oleh Kepala Biro
Perencanaan dan Organisasi selaku Kepala ULP
Mahkamah Agung RI
Kepala Biro Perencanaan, ULP MARI dan ULP MARI Korwil Jawa
Barat dengan Peserta Panitera/Sekretaris Empat Lingkungan
Peradilan Se-Jawa Barat
7 8 Mei 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Dengar Pendapat dan Diskusi tentang Justice For All
dan Pos Bakum AIPJ dan Pengadilan Tinggi Agama
Bandung
108
NO TANGGAL TEMPAT NAMA KEGIATAN PESERTA/PEJABAT YANG DIUNDANG
8 21 Mei 2014 s.d 23
Mei 2014
Hotel Endah
Parahyangan, Jl.
Cibeureum No. 14
Bandung
Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Bagi Wakil
Panitera, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda
Gugatan Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Bandung.
Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda
Gugatan Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Bandung.
9 18 Juni 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Pembinaan Peningkatan Profesionalisme Hakim
Peradilan Agama Melalui Kegiatan Bedah Buku
“Bacalah Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus
Perceraian”.
Penulis :
Dr. H. Chatib Rasyid, SH. MH.
Undangan Kehormatan :
1. Dr. H. Ahmad Kamil, SH. MH.
2. Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH. MH.
Dr. H. Purwosusilo, SH. MH.
Pembedah :
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. MH.
Dr. H. Habiburrahman, SH. MH.
Peneliti
Prof. Mark Cammark
Moderator :
Dr. H. Fauzan, SH. MH.
10 11 Agustus 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Halal Bil Halal Warga Peradilan Agama Se-Jawa Barat
dan Rapat Pembinaan Pimpinan PA Se-Jawa Barat
Ketua, Panitera/Sekretaris dan Seluruh Pegawai PTA Bandung
dengan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris PA Se-
Jawa Barat
11 27 Agustus 2014 s.d
29 Agustus 2014
Topas Galeria Hotel, Jl.
Dr. Djunjunan 153
Bandung.
Bimbingan Teknis Yustisial Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syari’ah Bagi Hakin Pengadilan Agama se-
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dalam
Rangka Reformasi Birokrasi Tahun 2014.
Hakim Tinggi PTA Bandung dan Hakim Pengadilan Agama se-
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
12 1 September 2014 Gedung Merdeka, Jl.
Asia Afrika Np. 65
Bandung
Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi
Jawa Barat Masa Jabatan 2014-2019.
KPTA Bandung
109
NO TANGGAL TEMPAT NAMA KEGIATAN PESERTA/PEJABAT YANG DIUNDANG
13 24 September 2014 Garden Permata Hotel,
Jl. Lemah Neundeut
No. 7 Setrasari
Bandung.
Rapat Koordinasi Ketua dan Wakil Ketua Seluruh
Indonesia.
KPTA Bandung, WKPTA Bandung, Hakim Tinggi PTA Bandung,
Ketua dan Wakil Ketua seluruh Indonesia
14 9 Oktober 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Pembinaan Teknis Dan Administrasi Justisial Bagi
Pejabat Kepaniteraan PA Se-Jawa Barat
Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris dan Wakil Panitera
PTA Bandung dengan Peserta Wakil Panitera dan Panitera
Muda Hukum PA Se-Jawa Barat
15 9 Oktober 2014 Ruang Rapat Pimpinan
PTA Bandung
Rapat Koordinasi Pimpinan PA Se-Jawa Barat Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris dan Wakil Panitera
PTA Bandung dengan Peserta Ketua dan Panitera/Sekretaris {A
Se-Jawa Barat
16 27 Oktober 2014 s.d
29 Oktober 2014
Auditorium Utama
PTA BAndung
Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Pimpinan Empat
Peradilan Se-Jawa Barat oleh Kepala Biro Keuangan
MARI
Kepala Biro Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan
Panitera/Sekretaris PTA Bandung dengan Panitera/Sekretaris
Empat Lingkungan Peradilan Se-Jawa Barat
17 29 Desember 2014 Auditorium Utama
PTA Bandung
Rapat Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung bagi Ketua dan Panitera/Sekretaris PA Se-
Jawa Barat
Pimpinan PTA Bandung dan Pejabat Struktural PTA Bandung
serta Ketua dan Pansek PA Se-Jawa Barat
110
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional,
terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang meliputi
kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran
diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-
Undang tersebut di atas.
Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara umum
diselenggarakan oleh Panitera/Sekretarisselaku Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
173/SEK/SK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat
Penangungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM),
Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan
Staf Pengelola Keuangan.
Semenjak tahun anggaran 2011 Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima 2 (dua)
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing untuk Unit Organisasi Badan
Urusan Administrasi MA-RI dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01)
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada awal tahun anggaran 2014 menerima DIPA
Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-
005.01.2.308166/2014 tanggal 5 Desember 2013 dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 19.924.780.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh
empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
Seiring berjalannya pelaksanaan anggaran, DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama
Bandung mengalami penambahan dan pengurangan anggaran dengan rincian
sebagai berikut : TABEL 3.44
REALITAS ANGGARAN DIPA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2014
(dalam satuan upiah)
JENIS BELANJA DIPA 01 BUA TAHUN ANGGARAN 2014
PAGU AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN PAGU AKHIR
Belanja Pegawai 17.618.978.000 1.869.867.000 6.228.000 19.482.617.000
Belanja Barang 2.305.802.000 - 143.830.000 2.161.972.000
Belanja Modal - - - -
TOTAL 19.924.780.000 1.869.867.000 150.058.000 21.644.589.000
Adapun penambahan dan pengurangan anggaran tersebut dikarenakan
penghematan anggaran (Rp. 150.058.000,-) dan tambahan pagu minus terkait
Belanja Pegawai (Rp. 1.869.867.000,-).
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk DIPA BUA per 31
Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 21.305.141.387,- setelah dikurangi
pengembalian belanja, atau sebesar 98,46% dari anggaran senilai Rp.
21.644.589.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
111
TABEL 3.45
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2014
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
(dalam satuan Rupiah)
URAIAN 31 DESEMBER TA 2014
PAGU REALISASI %
Belanja Pegawai 19.482.617.000 19.272.933.348 98,92%
Belanja Barang 2.161.972.000 2.037.815.671 94,26%
Belanja Modal 0 0 0,00%
Total Belanja Bruto 21.644.589.000 21.310.749.019 98,46%
Pengembalian Belanja
-5.607.632
Total Belanja Netto 21.644.589.000 21.305.141.387 98,43%
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:
GAMBAR 3.18
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2014
DIPA BUA - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014
Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 1.571.995.173atau
sebesar 7% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
20.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PAGU 19.482.617.000 2.161.972.000 0
REALISASI 19.272.933.348 2.037.815.671 0
112
GAMBAR 3.19
PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014, 2013 dan 2012
Penyerapan anggaran pada tahun 2013 melebihi 100% karena tambahan anggaran
melaui APBN-P pada tahun 2013 belum memperhitungkan kekurangan yang akan
timbul pada akun 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS melainkan hanya
memperhitungkan kekurangan pada akun 511124 Belanja Tunjangan Fungsional
PNS terkait terbitnya PP 94 Tahun 2012 tersebut, sehingga pada 31 Desember
2013, anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki minus sebesar –Rp.
1.938.349.142,-. Untuk tahun 2014 kebutuhan kekurangan anggaran sudah dapat
dipenuhi melalui APBN-P dan Revisi Penambahan Anggaran sehingga penyerapan
tidak melebihi 100%
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandung per 31 Desember
Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 19.272.933.348dari Pagu Belanja Pegawai Rp.
17.618.978.000,-sementara Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar 4,44 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013.
Hal ini disebabkan adanya penambahan Hakim Tinggi.
Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:
TABEL 3.46
PERBANDINGAN BELANJAPEGAWAI TAHUN 2014 DAN 2013
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
(dalam satuan Rupiah)
URAIAN TA 2014 TA 2013 NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS 4.008.005.240 3.368.447.000 ˄ 639.558.240 15,96%