REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018 KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat maka setiap SKPD menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 2013 – 2018 dimana pada dokumen tersebut tertuang penjabaran visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya waktu, isu-isu terkait dengan pemerintahan dan pembangunan terus mengalami dinamika seperti salah satunya adalah aspek kelembagaan / organisasi perangkat daerah yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat terpisah menjadi 2 (dua) perangkat baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Konsekuensi dari pembentukan / pemisahan terhadap perangkat daerah, maka dokumen Rencana Strategis BKD dan DIKLAT Tahun 2013 – 2018 mengalami revisi, dimana visi, misi, program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan memuat indikator kinerja untuk BPSDM DAERAH Provinsi NTB 6
89
Embed
GAMBAR 2.1€¦ · Web viewVisi Diklat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu: “Terdepan dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT …………………………………………………………………….. 62.1 Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur
Organisasi …………………………………………………………… 6
2.1.1 Pembentukan dan Kedudukan ……………………………. 6
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………….. 6
2.1.3 Susunan Organisasi ………………………………………... 8
2.2 Sumber Daya Organisasi ………………………………………….. 10
2.2.1 Sumber Daya Aparatur …………………………………….. 10
2.2.2 Gambaran Aset yang Dikelola….…………………………. 11
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ….…………………….. 13
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ……………………………………………………………………. 153.1 Gambaran Umum Terkait dengan Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat…...
………………………………………………… 15
3.2 Hasil yang Dicapai Sebelumnya ………………………………….. 18
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 8
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
3.3 Analisis Isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan ……………….. 21
3.3.1 Telaahan Atas Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil
Gubernur Terpilih ………………………………….. 22
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara
……………………………………………………….. 23
3.3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ……………………. 24
3.4 Analisa Lingkungan Strategis ……………………………………... 25
3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal ……………... 26
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …. 324.1 Visi dan Misi ……………………………………………………….. 32
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat
………………………………………………………………… 32
4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………………………. 38
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………….. 495.1 Rencana Program dan Kegiatan Operasional Organisasi ……. 49
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 51
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………... 59
BAB VII : PENUTUP …………………………………………………………………. 65
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 9
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar :Gambar 1.1 : Hubungan Antar Dokumen Perencanaan …………………... 4
Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat ... 9
Tabel :Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai BKD dan DIKLAT Berdasarkan Golongan per
31 Desember 2013 ……………………………………….. 10
Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai BKD dan DIKLAT Berdasarkan Status dan
Pendidikan per 31 Desember 2013 …………………….. 10
Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2013 ……………….. 11
Tabel 2.4 : Nilai Aset yang Dikelola ………………………………………. 12
Tabel 2.5 : Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran …………………... 14
Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat
…………………………………………………………….. 19
Tabel 3.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa
Tenggara Barat …………………………………………. 20
Tabel 3.3 : Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis …………………. 21
Tabel 3.4 : Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2013 – 2018 ……………………………………………………. 23
Tabel 3.5 : Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal …………………… 29
Tabel 4.3 : Strategi dan Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah
dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat
…………………………………………………………….. 45
Tabel 5.1 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa
Tenggara Barat…………………………......... 52
Tabel 5.2 : Rencana Program dan Kegiatan Rutin, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa
Tenggara Barat …………………………………………. 56
Tabel 5.3 : Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas dan Rutin
Tahun 2014 – 2018 Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 58
Tabel 6.1 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD ………………………………………………. 60
Tabel 6.2 : Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……... 61
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 11
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangDalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea
ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN
diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan
tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan
pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka
pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa
(cultural and politicaldevelopment) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial
(economicand social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh masyarakat.
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan
tugas pembangunan, Pegawai ASN harus memiliki profesi yang berdasarkan pada
Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Manajemen ASN perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma,
standar, dan prosedur. Adapun Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 12
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Mengingat
pentingnya pengelolaan manajemen ASN yang secara fungsi dijadikan sebagai alat
pemersatu bangsa dan seiring sejalan dengan semangat desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan maka ada sebagian kewenangan kediklatan untuk
diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah namun masih dalam bingkai NKRI.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan manajemen ASN. Sampai
dengan kondisi 31 Desember 2016, jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.955
(belum termasuk PNS alih status P3D). Untuk lebih jelasnya berikut gambaran terkait
kondisi PNS di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat :
Tabel 1Jumlah PNS berdasarkan Golongan
NO URAIAN JUMLAH % KETPROVINSI ALIH STATUS1 Golongan I 156 74 2.22 Golongan II 2.300 661 33.13 Golongan III 3.740 4.428 53.84 Golongan IV 759 2.697 10.9
Jumlah PNS yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut,
merupakan potensi yang harus dikelola dengan cermat dan tepat untuk pencapaian
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 13
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2013 –
2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana salah satu misinya adalah“Melanjutkan
ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang
berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan”. Hal ini sejalan dengan semangat
yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dimana pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.
Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membentuk
Pegawai ASN yang memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
sistem yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Aspek-aspek yang menjadi tugas dan kewenangan pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dibangun dan
dikembangkan secara rasional, terukur, dan akuntable dalam kurun waktu lima tahun.
Rencana Strategis untuk penyelenggaraan manajemen ASN sebenarnya telah tertuang
pada dokumen Rencana Strategis BKD dan DIKLAT Tahun 2013 – 2018, namun seiring
dengan dinamika pemerintahan yang terjadi salah satunya pemecahan perangkat
daerah, maka Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat merevisi dokumen perencanaan mulai tahun 2017 – 2018.
Perubahan dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun
berdasarkan pada manajemen ASN yang transparan, terukur dan akuntable dengan
menggunakan instrumen-instrumen yang terukur. Arah kebijakan, tujuan, sasaran dan
indikator selama 5 (lima) tahun inilah yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen
Revisi Rencana Strategis Tahun 2017 – 2018 Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 14
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
1.2 Landasan HukumLandasan hukum yang digunakan dalam penyusunan review Rencana Strategis
Tahun 2013 – 2018 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005 – 2025;
11.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
12.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 15
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
1.3 Hubungan Antar Dokumen PerencanaanDalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Kaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2005 – 2025 sebagai pedoman dari tujuan dan arah pembangunan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dokumen tersebut menjadi landasan dan
panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) lima tahunan (2013 – 2018). Upaya pencapaian arah dan tujuan
pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 merupakan acuan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dalam penyusunan Rencana Strategis dimana dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan SKPD selama lima tahun untuk
mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Gambar 1Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 16
RPJP Provinsi NTB Tahun 2005 - 2025
RPJM Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018
RENSTRA BPSDM DAERAHTAHUN 2017 - 2018
RENSTRA BADAN DIKLAT KEMENDAGRI
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
1.4 Maksud dan TujuanREVISI RENSTRA Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis
untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang manajemen
kepegawaian ASN selama kurun waktu tahun 2017 - 2018, sebagai tolok ukur dalam
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Suber Daya Manusia.
Dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan dan kerangka dasar serta alat bantu
segenap Bidang-Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Suber Daya Manusia
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program/kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk :
1. Memberikan pedoman dan arah dalam pencapaian tujuan organisasi;
2. Memberikan kejelasan dan penegasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
3. Memberikan data dan informasi dalam upaya koordinasi, konsultasi, konsolidasi
penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan kemudahan dalam kaitannya dengan pengukuran capaian kinerja
dan pertanggungjawaban.
1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RENSTRASistematika penulisan dokumen REVISI RENSTRA Badan Badan
Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2017 – 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 17
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII : PENUTUP
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 18
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA DERAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi2.1.1. Pembentukan dan Kedudukan
Pembentukan Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Kedudukan Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan di bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan wajib
pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2.1.2 Tugas Pokok dan FungsiPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia, yang diberikan pemerintah kepada Gubernur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah;
b. Penyiapan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 19
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
2.1.3. Susunan OrganisasiSusunan Organisasi Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
a. Kepala Badan Pengembangan Suber Daya Manusia Daerah
b. Sekretariat, terdiri dari :
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :
- Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
- Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
- Subidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
d. Bidang Pengembangan Kompetensi teknis, terdiri dari :
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Adm;
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Adm;
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Adm Perangkat Daerah
Penunjang.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari :
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan
Pimpinan Tinggi;
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional;
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara
Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 20
BIDANG SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
SUBBIDANGSERTIFIKASI KOMPETENSI
SUBBIDANGPENGELOLAAN KELEMBAGAAN & TENAGA PENGBANGAN. KOMPETENSI
KEPALA BADAN
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SUBBAG. PROGRAM & KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN.
BIDANG PENGEMBANGA KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SEKRETARIS
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI
SUBBIDANGPENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
REVIEW RENSTRA Tahun 2017- 2018
GAMBAR 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 9
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
2.2. Sumber Daya Organisasi2.2.1 Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai
dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat sampai dengan 31 Januari 2017 berjumlah 75 orang dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 2.1Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Berdasarkan Golongan
per 31 Januari 2017
NO GOLONGAN JUMLAH1 IV 182 III 353 II 204 I 25 PTT -
TOTAL 75
Sedangkan dari komposisi menurut status dan pendidikan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Status
2.2.2. Gambaran Aset yang DikelolaPada umumnya kondisi sarana dan prasarana cukup memadai untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat dan aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri di atas areal seluas 7.756 m2
yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram. Untuk menunjang dan mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan
Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh sarana dan prasarana yang
cukup memadai yang terdiri dari :
Tabel 2.3Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2017
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Gedung Kantor 4 lokal Baik2 Aula 1 lokal Baik3 Asrama lama 54 kamar Baik4 Asrama baru 29 kamar Baik4 Musholla 1 lokal Baik5 Ruang Kesehatan (klinik) 1 lokal Baik6 Kelas 10 kelas Baik7 Kendaraan roda 4 9 unit Baik8 Kendaraan roda 2 28 unit Baik9 Komputer 51 unit Baik10 Laptop 21 unit Baik11 OHP 6 unit Baik12 LCD 7 unit Baik13 Mesin genset 2 unit Baik14 Meubelair 3.296 unit Baik
Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
mempunyai ruang perpustakaan dengan inventaris buku sebanyak 3.000 buah,
dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintahan : 300 buah Pendidikan : 250 buah Kepemimpinan : 300 buah Manajemen : 200 buah Buku berbahasa Inggris : 200 buah Panduan/modul : 300 buah
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 16
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
KKP, KKK (Diklatpim III dan IV) : 1.200 buah Agama : 50 buah Filsafat : 100 buah Sastra : 100 buah
Secara umum nilai aset yang dikelola pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
JUMLAH ASET LANCAR 325.3001 2 INVESTASI JANGKA PANJANG1 2 1 Investasi Non Permanen 01 2 2 Investasi Permanen 0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 01 3 ASET TETAP1 3 1 Tanah 2.714.6001 3 2 Peralatan dan Mesin 6.011.966.2751 3 3 Gedung dan Bangunan 12.552.974.5321 3 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 652.675.0001 3 5 Aset Tetap Lainnya 55.534.0001 3 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 01 3 7 Akumulasi Penyusutan 0
JUMLAH ASET TETAP 21.987.749.8071 4 DANA CADANGAN1 4 1 Dana Cadangan 0
JUMLAH DANA CADANGAN 0
1 5 ASET LAINNYA1 5 1 Tagihan Penjualan Angsuran 01 5 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 01 5 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 01 5 4 Aset Tidak Berwujud 01 5 5 Aset Lain-Lain 354.399.350
JUMLAH SET LAINNYA 354.399.350JUMLAH ASET 22.342.474.457
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 17
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman
pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh
pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang mutu pelayanan yang
secara minimal harus disediakan oleh instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib. Urusan wajib kepegawaian yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sampai saat ini belum ada indikator
standar pelayanan secara jelas yang ditetapkan.
Pada saat ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pelatihan
Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada
kegiatan penyelenggaraan bidang Kediklatan meskipun kegiatan tersebut tidak
termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada standar
baku pemberian pelayanan terhadap aparatur pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya sehingga tercapai optimalisasi kinerja secara baik.Untuk memenuhi kinerja
pelayanan pada urusan kepegawaian, penentuan indikator kinerjanya didasarkan pada
tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan urusan kediklatan yang telah ditetapkan pada berbagai kebijakan pemerintah
terkait dengan urusan dimaksud.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat
pada masing-masing Bidang-Bidang, berikut akan ditampilkan jenis-jenis pelayanan
dan kelompok sasaran pada tabel dibawah :
Tabel 2.5
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 18
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
NO BIDANG JENIS PELAYANAN KELOMPOK SASARAN
1 Sekretariat Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana
Semua Bidang-bidang lingkup BPSDM Daerah Provinsi NTB;
SKPD lingkup Provinsi NTB; Instansi Vertikal; Pegawai lingkup BPSDM Daerah Provinsi
NTB; Masyarakat
2 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional
Pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
CPNS lingkup Pemerintah Provinsi NTB; CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten /
Kota se – NTB; Pejabat Struktural Eselon III dan IV
lingkup Pemerintah Provinsi NTB; Pejabat Struktural Eselon III dan IV
lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota se-NTB
3 Pengembangan Kompetensi Teknis
Pelayanan administrasi pendidikan pelatihan teknis fungsional
PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTB; PNS lingkup Pemerintah Kabupaten /
Kota se-NTB; Masyarakat
4 Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan
Pelayanan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi serta pengelolaan sumber belajar dan kerjasama
PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTB; PNS lingkup Pemerintah Kabupaten /
Kota se-NTB; Masyarakat
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 19
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Gambaran Umum terkait dengan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebagai institusi yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pengembangan
sumber daya aparatur, di satu sisi harus mampu mengkoordinasikan seluruh proses
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara
intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka
mengevaluasi hasil yang telah dirumuskan.
Berkaitan dengan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi
Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam
memberikan pelayanan di bidang Pengembangan, seringkali dihadapkan dengan
berbagai permasalahan dan tantangan. Hingga saat ini, Badan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup baik dalam memberikan
pelayanan namun tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan. Berikut ini
disampaikan gambaran pelayanan dalam penyelenggaraan Pengembangan yang telah
diberikan yaitu :
1. Sekretariat, melaksanakan pelayanan yang terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :
1) Pelaksanaan koordinasi terkait perumusan perencanaan dan keuangan;
2) Pelaksanaan rapat koordinasi.
3) Penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan.
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 20
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian:
1) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi surat menyurat;
2) Pengelolaan, penatausahaan dan pemeliharaan aset;
3) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi kepegawaian.
2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
a. Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
1) Pengelolaan sertifikasi kompetensi.
2) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota
3) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan sertifikasi kompetensi
b. Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan
Kompetensi
1) Pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi
2) Pelaksanaan Pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang
2. Jumlah PNS yang terampil / ahli melalui Diklat Teknis Fungsional
270 org 210 org 235 org 192 org 0.82 0.91
3. Jumlah Kabupaten / Kota terkait konsolidasi program dan pelaporan
10 Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota
10 Kabupaten/Kota
10 Kabupaten/Kota
100 100
4. Jumlah Widayaiswara yang mengikuti seminar dan pengembangan keahlian
40 org 10 org 40 org 10 org 0.25 100
Tabel 3.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daera
Provinsi Nusa Tenggara BaratNO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI RATA-RATA PERTUMBUHAN
2012 2013 2012 2013 TERHADAP TAHUN 2012
TERHADAP TAHUN 2013
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 1.135.521.000 1.938.772.200 1.120.061.000 1.883.408.253 168.15 97.142 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah925.231.600 718.755.129 846.741.550 654.899.881 77.34 91.12
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 48.750.000 38.750.000 47.586.600 37.828.000 79.49 97.62
Program Pendidikan Kedinasan4 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 180.000.000 200.000.000 171.541.350 105.700.750 61.62 52.85
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 24
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
3.3 Analisis Isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas
kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya
untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan
beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang
ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berkaitan dengan peran Badan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam
memberikan pelayanan di bidang kediklatan, masalah-masalah dan isu-isu yang
selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai
berikut :
Tabel 3.3Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis
NO BIDANG MASALAH ISU STRATEGIS
1. Sekretariat Belum optimalnya pelayan internal Pelayanan administrasi yang tertib dan sesuai dengan ketentuan
2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
Aparatur Sipil Negara yang tersertifikasi profesional dan berkompeten
3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Aparatur pemerintah yang profesional dan berkompeten sesuai kemampuan teknis fungsional yang dimiliki
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Kapasitas dan kualitas teknis fungsional aparatur belum optimal
Pejabat Eselon II, III, dan IV disyaratkan memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 32
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
3.3.1 Telahaan atas Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur TerpilihBerdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2013–2018,
visi pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Visi pembangunan Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 mengandung 4
kata kunci, sebagai berikut:
1. Masyarakat NTB berarti seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di
wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. Beriman berarti masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling
menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
3. Berbudaya berartimasyarakatyang mampu berpartisipasi dalam pembangunan
dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4. Berdayasaing berartimasyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif
dalam menjawab tantangan global.
5. Sejahteraberarti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara
ekonomi, sosial dan berkeadilan
Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2013-2018 diatas diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yakni:
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan
hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan
mengembangkan keunggulan daerah
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 33
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Misi dari Gubernur/Wakil Gubernur terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat
pada misi ketiga yaitu : “Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan
melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas
keamanan”. Berdasarkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai
berikut :
Tabel 3.4Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018
NO MISI TUJUAN SASARAN1 Melanjutkan ikhtiar reformasi
birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya aparatur yang profesional
2. Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat
Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkotika
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk
membangun sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam visi Badan
Kepegawaian Negara dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, yaitu: Pegawai
Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Terdapat tiga kata kunci yang akan
memberikan pemahaman tentang visi, yaitu profesional, netral, dan sejahtera.
Profesional, Istilah ’profesional’ dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria
pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan
suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada
prestasi kerja.
Netral, Istilah ’netral’ dimaksudkan bahwa Pegawai Negeri Sipil bersikap netral
terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 34
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan
suku, ras, dan agama.
Sejahtera, Yang dimaksud dengan ’sejahtera’ adalah untuk menunjukkan bahwa
penghasilan Pegawai Negari Sipil dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri
dan keluarganya. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diwujudkan dengan
memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta
didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu
menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya Pegawai Negeri
Sipil yang bersih dari KKN.
Rencana Strategis yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara adalah :
”Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna
mendukung terwujudnya profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan PNS”.
Visi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah ““Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Melayani”. Beberapa unsur yang sama dari visi dan rencana strategi antara Badan Kepegawaian
Negara maupun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah menyangkut profesionalitas dan kompetensi aparatur birokrasi.
3.3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam NegeriVisi Diklat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu: “Terdepan dalam
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah. Implementasi visi tersebut dituangkan dalam kebijakan
penyelenggaraan diklat berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah
dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan isu-isu global antara lain berwawasan lingkungan,
pengarustamaan gender dan HAM serta pemantapan hubungan kelembagaan diklat
berdasarkan jenjang pemerintahan.
Berkaitan dengan visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diambil langkah-langkah strategi dengan
melaksanakan koordinasi, konsultasi, konsolidasi, dan fasilitasi terkait peningkatan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 35
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
kualitas dan kapasitasserta pembinaan dan pengembangan aparatur dengan
menerapkan kebijakan pemantapan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan
pembentukan tim kerja yang profesional.
3.4 Analisa Lingkungan StrategisSemenjak era reformasi bergulir hingga saat ini, sumber daya aparatur yang ada
masih belum optimal baik dari tingkat kinerja maupun kedisiplinannya. Gambaran ini
dapat dirasakan dari tingkat profesionalisme yang rendah, kompetensi yang kurang,
tingkat kesejahteraan yang kurang memadai, kreatifitas dan inovatif yang kurang,
tingkat disiplin yang rendah dan sebagainya yang menunjukkan bahwa sumber daya
aparatur masih lemah. Hal ini juga diperparah dengan sistem birokrasi dan pelayanan
yang cenderung berbelit-belit sehingga standar pelayanan yang sebelumnya
direncanakan berjalan tidak sesuai dengan keinginan stakeholder.
Citra negatif tersebut merupakan tantangan sekaligus daya dorong bagi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan ikhtiar
perubahan dan pembenahan manajemen kediklatan dengan fokus pada program
prioritas pengembangan dan pembinaan aparatur serta peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur.
Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai
tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam
mereformasi birokrasi khususnya urusan kediklatan yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan;
2. Kesediaan dari pihak-pihak lain baik vertikal maupun horizontal untuk
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan kediklatan;
3. Kemajuan IPTEK yang cukup pesat dapat dimanfaatkan untuk memudahkan
dalam pengelolaan data dan informasi terkait kediklatan;
4. Adanya sistem yang baku terkait dengan pembinaan dan peningkatan kualitas
aparatur di daerah yang penerapannya secara nasional dan terintegrasi;
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 36
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
5. Meningkatnya kemauan dalam koordinasi dan kerjasama dari setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa
Tenggara Barat;
6. Ketersediaan sumberdaya manusia dengan berbagai disiplin ilmu sehingga
dapat direkrut sebagai aparatur;
Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungkiri juga terdapat tantangan-
tantangan terutama datang dari luar sistem organisasi, namun sangat berpengaruh
terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan
tersebut diantaranya adalah :
1. Meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja birokrasi yang profesional dan
akuntabel;
2. Adanya multi interpretasi terhadap aturan-aturan dalam penerapannya;
3. Pemberdayaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah belum menjamin
peningkatan kualitas, wawasan kerja serta sikap dan perilaku yang penuh
pengabdian, jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil dalam memberikan
pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati
nurani rakyat;
4. Perubahan paradigma aparatur pemerintah yang semula dilayani menjadi
mampu melayani sebagai abdi negara dan abdi masyarakat;
3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan EksternalAnalisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan
kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia,
pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas
hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.
Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi
lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang
terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 37
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan
tantangan (threats)organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Dengan menggunakan pendekatan diatas, maka diperoleh beberapa hasil
identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berkut :
a. Faktor Internal
1. Kekuatan
Adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan pembenahan sesuai
prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018;
Adanya regulasi kediklatan baik pada tingkat pengaturan sampai petunjuk
teknis;
Adanya aparatur pengelola yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
dalam pengelolaan kediklatan;
Adanya Standar Operational Procedures (SOP) dalam pengelolaan
kediklatan;
Adanya pembagian tugas yang jelas yang dituangkan dalam rincian tugas
pokok dan fungsi;
2. Kelemahan
Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan dan
pengendalian kepegawaian dan kediklatan;
Belum adanya standar pelayanan minimum;
Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai;
Terbatasnya tenaga aparatur kepegawaian dan kediklatan serta assesor;
b. Faktor Eksternal
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 38
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
1. Peluang
Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri;
Adanya pemangku kepentingan (stakeholder) yang mendukung
penyelenggaraan kediklatan (Badan Diklat dan LAN);
2. Tantangan
Meningkatnya tuntutan kinerja PNS;
Belum seragamnya kebijakan dan tindakan aparatur pada masing-masing
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
se-Nusa Tenggara Barat;
Adanya intervensi politik dalam birokrasi terutama di Pemerintah Kabupaten /
Kota;
Masih terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan-aturan tentang
kediklatan.
Identifikasi tersebut selanjutnya dianalisa dengan menggunakan alat analisa
yakni SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats). Analisa SWOT dilakukan
untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
kemudian dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang
dihadapi untuk mendapatkan hasil akhir yakni strategi yang akan dipakai oleh
organisasi dalam mengatasi masalah yang ada.
Berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel terkait dengan identifikasi faktor
internal dan eksternal :
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 39
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Tabel 3.5Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNALKEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan pembenahan manajemen sesuai prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018
1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan dan pengendalian
2. Adanya regulasi baik pada tingkat pengaturan sampai petunjuk teknis kediklatan
2. Belum adanya standar pelayanan minimum
3. Adanya aparatur pengelola yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kediklatan
3. Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai
4. Adanya Standar Operational Procedures (SOP) dalam pengelolaan kediklatan
4. Terbatasnya tenaga aparatur kediklatan serta assesor
5. Adanya pembagian tugas yang jelas yang dituangkan dalam rincian tugas pokok dan fungsi
FAKTOR EKSTERNALPELUANG (O) TANTANGAN (T)
1. Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri
1. Meningkatnya tuntutan kinerja PNS
2. Adanya pihak stakeholder yang mendukung penyelenggaraan kediklatan (Badan Diklat dan LAN)
2. Belum seragamnya kebijakan dan tindakan aparatur pengelola kediklatan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
3. Adanya intervensi politik dalam birokrasi terutama di Pemerintah Kabupaten / Kota
4. Masih terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan-aturan kediklatan
Setelah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan telah diidentifikasi, maka
selanjutnya ditentukan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan, diantaranya :
Tabel 3.6Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN1 Adanya regulasi kediklatan baik pada tingkat
pengaturan sampai petunjuk teknis1 Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang
memadai2 Adanya aparatur pengelola yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kediklatan
2 Terbatasnya tenaga aparatur kediklatan serta assesor
PELUANG TANTANGAN1 Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk
mengembangkan diri1 Belum seragamnya kebijakan dan tindakan aparatur
pengelola kediklatan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
2 Adanya pihak stakeholder yang mendukung penyelenggaraan kediklatan
2 Masih terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan-aturan kediklatan
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 40
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Setelah ditentukan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan maka disajikan
formulasi strategis SWOT sebagai berikut :
Tabel 3.7Formulasi Strategi SWOT
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
Strengths (Kekuatan)1. Adanya regulasi kediklatan baik
pada tingkat pengaturan sampai petunjuk teknis;
2. Adanya aparatur pengelola yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kediklatan
dan prasarana yang memadai;2. Terbatasnya tenaga aparatur
kepegawaian dan kediklatan serta assesor
Opportunities (Peluang)
1. Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri
2. Adanya pihak stakeholder yang mendukung penyelenggaraan kediklatan
Strategi SO1. Menerapkan aturan-aturan kediklatan
serta pemberian kesempatan PNS untuk mengembangkan diri
2. Meningkatkan dan mengembangkan aparatur pengelola kediklatan dengan bekerjasama dengan pihak stakeholder (Badan DIKLAT, LAN)
Strategi WO1. Memaksimalkan anggaran dan
sarana yang ada serta memanfaatkan PNS sebagai wadah untuk mengembangkan diri
2. Memaksimalkan fungsi lembaga kepegawaian dan kediklatan (BKN, Badan DIKLAT, LAN) serta tenaga aparatur kepegawaian dan kediklatan serta assesor yang ada
Threats (Ancaman)
1. Belum seragamnya kebijakan dan tindakan aparatur pengelola kediklatan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Masih terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan-aturan kepegawaian
Strategi ST1. Menerapkan aturan secara baik dan
melaksanakan koordinasi baik dilingkungan SKPD maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, konsolidasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan aturan kediklatan
Strategi WT1. Memaksimalkan anggaran, sarana
dan prasarana yang ada dalam rangka penyeragaman kebijakan dan tindakan dilingkungan SKPD dan Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan kapasitas tenaga aparatur kediklatan serta assesor agar terwujud kesatuan pemahaman aturan kediklatan
Berdasarkan hasil analisis tersebut, beberapa strategi yang akan
ditempuh/dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan kediklatan baik internal
organisasi, dinas/badan/biro/unit pelayanan teknis di lingkungan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat maupun lembaga penyelenggara kediklatan di tingkat pusat;
2. Intensifikasi konsultasi dan konsolidasi penyelenggaraan kediklatan secara
bertahap dan kontinyu;
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 41
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
3. Penguatan fasilitasi penyelenggaraan kediklatan baik di tingkat SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat
maupun tingkat Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama terkait pelaksanaan uji kompetensi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat maupun dengan
1 Meningkatnya pelayanan jasa dan teknis perkantoran
1. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang berkelanjutan
Jasa komunikasi, sumerbdaya air dan listrik
4 instalasi / 12 bulan
4 instalasi / 12 bulan
4 instalasi / 12 bulan
4 instalasi / 12 bulan
4 instalasi / 12 bulan
2. Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jasa pemeliharaan dan perizinan 2 Unit kendaraan / 12 bulan
2 Unit kendaraan / 12 bulan
2 Unit kendaraan / 12 bulan
2 Unit kendaraan / 12 bulan
2 Unit kendaraan / 12 bulan
3. Tersedianya jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor 22 orang / 12 bulan 22 orang / 12 bulan 22 orang / 12 bulan 32 orang / 12 bulan 32 orang / 12 bulan4. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kantor 8 unit / 12 bulan 8 unit / 12 bulan 8 unit / 12 bulan 8 unit / 12 bulan 8 unit / 12 bulan5. Tersedianya komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantorKomponen instalasi listrik dan penerangan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
6. Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan dan tamu
Makan minum kegiatan dan tamu 2 paket / tahun 2 paket / tahun 2 paket / tahun 2 paket / tahun 2 paket / tahun
7. Penyelarasan Program Pemerintah pusat dan daerah
Tersedianya kebutuhan keg rapat dan koordinasi ke luar daerah
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8. Penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Tersedianya kegiatan rapat koordinasi
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
9. Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur
Kegiatan 2 kegiatan / 12 bulan
2 kegiatan / 12 bulan
2 kegiatan / 12 bulan
2 kegiatan / 12 bulan
2 kegiatan / 12 bulan
10. Terwujudnya tenaga widyaiswara yang profesional
Widyaiswara yang profesional 11 orang 11 orang 11 orang 11 orang 11 orang
2 Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan dan Meningkatnya akuntabilitas / pertanggungjawaban laporan keuangan daerah
11. Tersusunnya rencana program yang akurat Dokumen rencana program 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen12. Tersusunnya laporan yang tertib Dokumen laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen13. Terselenggaranya monitoring dan pelaporan Kegiatan monev 10 kabupaten /
kota10 kabupaten / kota
10 kabupaten / kota
10 kabupaten / kota
10 kabupaten / kota
14. Tersusunnya laporan akuntabilitas keuangan
Dokumen laporan keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
9 orang / 12 bulan 9 orang / 12 bulan 9 orang / 12 bulan 9 orang / 12 bulan 9 orang / 12 bulan
16. Terlaksananya pengelolaan manajemen aset daerah
Pejabat pengelola aset daerah 3 orang / 12 bulan 3 orang / 12 bulan 3 orang / 12 bulan 3 orang / 12 bulan 3 orang / 12 bulan
3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
17. Tersedianya alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun18. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaanBarang cetakan dan penggandaan 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun 1 Paket / 1 tahun
19. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Bahan bacaan 2 paket / 12 bulan 2 paket / 12 bulan 2 paket / 12 bulan 3 paket / 12 bulan 3 paket / 12 bulan
20. Tersedianya peralatan dan perkantoran yang sesuai standar
Peralatan dan perlengkapan yang memadai
17 paket 15 paket 20 paket 17 paket 17 paket
21. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang sesuai standar pelayanan minimal
a. Kendaraan dinas / operasional yang tersedia
- - - 2 unit -
bpsdm daerah Provinsi NTB 34
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
b. Gedung kantor yang terbangun - 1 Gedung - 2 gedung -22. Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran secara periodika. Gedung perkantoran yang
terpelihara4 gedung / tahun 4gedung / tahun 5gedung / tahun 5 gedung / tahun 5 gedung / tahun
b. Sarana dan prasarana perkantoran yang terehabilitasi / renovasi
- 2gedung / tahun 2 gedung / tahun 1 gedung / tahun 4gedung / tahun
c. Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
35 unit / 12 bulan 35 unit / 12 bulan 37 unit / 12 bulan 37 unit / 12 bulan 37 unit / 12 bulan
5 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur CPNS
23. Terlatihnya CPNS secara berkesinambungan untuk menjadi PNS
CPNS yang terlatih 200 orang 200 orang 650 orang 200 orang 200 orang
24. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan
Hasil evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
6 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pejabat struktural
25. Terlatihnya sumber daya aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan struktural
Pejabat struktural yang terlatih 90 orang 160 orang 365 orang 130 orang 130 orang
26. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
Hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7 Meningkatkan kapasitas dan kualitas teknis fungsional sumber daya aparatur
27. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten untuk melaksanakan tugas teknis dan fungsional
Sumber daya aparatur yang kompeten
220 orang 165 orang 330 orang 250 orang 200 orang
28. Terkirimnya peserta diklat teknis dan fungsional
Peserta diklat teknis fungsional yang terkirim
15 orang 10 orang 15 orang 15 orang 10 orang
29. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
Hasil evaluasi diklat TF yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
30. Tersusunnya hasil kajian diklat yang komprehensif
Hasil kajian diklat yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
8 Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme ASN
31. Terlaksananya Kegiatan sertifikasi kompetensi profesi bidang
Jumlah peserta uji kompetensi dan sertifikasi
- - - 2.000 orang 3.500 orang
32. Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi
Lembaga sertifikasi profesi pemerintahan dalam negeri
- - -
33. Terlaksananya Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama sertifikasi lembaga dan kompetemsi bidang
Sumber belajar uji kompetensi kerjasama dengan stakeholder terkait
- - -
bpsdm daerah Provinsi NTB 35
Revisi RENSTRA Tahun 2013 - 2018
bpsdm daerah Provinsi NTB 36
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
4.3. Strategi dan KebijakanUntuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam penyelenggaraan
kegiatan pada setiap tahun maupun proyeksi kegiatan lima tahun kedepan diperlukan
suatu strategi berdasarkan analisa yang dihasilkan dan pencermatan analisis
lingkungan internal dan eksternal. Untuk merumuskan strategi dilakukan melalui
analisis SWOT.
Sedangkan kebijakan yang diterapkan untuk melaksanakan strategi yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan tim kerja yang memiliki tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan kegiatan terkait penyelenggaraan kediklatan yang profesional
dan berkompeten;
2. Melaksanakan penguatan kerjasama secara instensif dan berkelanjutan dengan
pihak terkait dalam penyelenggaraan kediklatan;
3. Melakukan pengembangan dan pembinaan pola karir aparatur sesuai dengan
kompetensi dan prestasi kerja aparatur;
4. Menyusun alat ukur kompetensi yang valid dan reliable;
5. Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat sesuai dengan kebutuhan;
6. Penyelenggaraan kegiatan kediklatan dengan pola Diklat Satu Pintu;
7. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kepada calon / pejabat di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak lainnya;
8. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Berikut akan disajikan data keterkaitan antara isu strategis, visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut :
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 59
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
Tabel 4.2Keterkaitan Antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan
ISU STRATEGIS 1 : Pelayanan administrasi yang tertib dan sesuai dengan ketentuanVISI :MISI 1 : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN UMUM
1.1 Meningkatnya jasa dan teknis perkantoran
1.1.1 Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang berkelanjutan
Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Melaksanakan penguatan kerjasama
secara instensif dan
berkelanjutan dengan pihak
terkait
1.1.2 Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jasa pemeliharaan dan perizinan
1.1.3 Tersedianya jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor
1.1.4 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Jasa perbaikan peralatan kantor
1.1.5 Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik dan penerangan
1.1.6 Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan dan tamu
Makan minum kegiatan dan tamu
1.1.7 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
1.1.9 Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur
Kegiatan
1.1.10 Terwujudnya tenaga widyaiswara yang profesional
Widyaiswara yang profesional
1.2 Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaporan
1.2.1 Tersusunnya rencana program yang akurat
Dokumen rencana program
Pembentukan Tim Kerja dan
Kerjasama dengan Pihak
Terkait
1.2.2 Tersusunnya laporan yang tertib
Dokumen laporan
1.2.3 Terselenggaranya rapat koordinasi di dalam daerah
Kegiatan Rapat Koordinasi
1.2.4 Terselenggaranya monitoring dan pelaporan
Kegiatan monev
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 60
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
1.3 Meningkatnya akuntabilitas / pertanggung jawaban laporan keuangan daerah
1.3.1 Tersusunnya laporan akuntabilitas keuangan
Dokumen laporan keuangan
Pembentukan Tim Kerja dan
Kerjasama dengan Pihak
Terkait
1.3.2 Tersedianya jasa administrasi keuangan
Pejabat pengelola administrasi keuangan
1.3.3 Terlaksananya pengelolaan manajemen aset daerah
Pejabat pengelola aset daerah
1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
1.4.1 Tersedianya alat tulis kantor
Alat tulis kantor
Pembentukan Tim Kerja dan
Kerjasama dengan Pihak
Terkait
1.4.2 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
1.4.3 Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Bahan bacaan
1.4.4 Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran yang sesuai standar
Peralatan dan perlengkapan kantor
1.4.5 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang sesuai standar pelayanan minimal
a. Kendaraan dinas / operasional yang tersedia
b. Gedung kantor yang terbangun
1.4.6 Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik
a. Sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara
b. Sarana dan prasarana perkantoran yang terehabilitasi / renovasi
c. Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
ISU STRATEGIS 2 : Pejabat Eselon II, III, dan IV disyaratkan memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan
VISI :MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN UMUM2.1 Meningkatnya
kapasitas sumber daya aparatur CPNS
2.1.1 Terlatihnya CPNS secara berkesinambungan untuk menjadi PNS
CPNS yang terlatih Melaksanakan penguatan
kerjasama secara instensif dan berkelanjutan
dengan pihak terkait 2.1.2 Tersusunnya hasil
evaluasi Hasil evaluasi pelaksanaan diklat
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 61
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
pelaksanaan diklat prajabatan
parajabatan dalam penyelenggaraan
kediklatan2.2 Meningkatkan
kapasitas sumber daya aparatur pejabat struktural
2.2.1 Terlatihnya sumberdaya aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan struktural
Pejabat struktural yang terlatih Melaksanakan
penguatan kerjasama secara
instensif dan berkelanjutan
dengan pihak terkait dalam
penyelenggaraan kediklatan
2.2.2 Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
Hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
ISU STRATEGIS 3 : Aparatur pemerintah yang profesional dan berkompeten sesuai kemampuan teknis fungsional yang dimiliki
VISI :MISI 3 : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis dan fungsional
aparatur pemerintahTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN UMUM
3.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas teknis fungsional sumber daya aparatur
3.1.1 Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten untuk melaksanakan tugas teknis dan fungsional
Sumber daya aparatur yang kompeten
1. Melaksanakan penguatan kerjasama secara instensif dan berkelanjutan dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kediklatan
3.1.2 Terkirimnya peserta diklat teknis dan fungsional
Peserta diklat teknis fungsional yang terkirim
2. Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat sesuai dengan kebutuhan
3.1.3 Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
Hasil evaluasi diklat TF yang tersusun
3. Penyelenggaraan kegiatan kediklatan dengan pola Diklat Satu Pintu
3.1.4 Tersusunnya hasil kajian diklat yang komprehensif
Hasil kajian diklat yang tersusun
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada tabel tersebut,
maka diperlukan langkah-langkah strategis yang ditempuh, dalam hal ini Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 62
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
merumuskan beberapa strategi yang terkait dengan sasaran dan kebijakan
sebagaimana pada tbel berikut :
Tabel 4.3Strategi dan Kebijakan RENSTRA
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM
1. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang berkelanjutan
6. Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan dan tamu
7. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Tersedianya jasa teknis perkantoran9. Terlaksananya pembinaan fisik dan
mental aparatur10. Terwujudnya tenaga widyaiswara
yang profesional11. Tersusunnya rencana program yang
akurat1. Peningkatan koordinasi
terkait penyelenggaraan kediklatan baik internal organisasi, SKPDIntensifikasi konsultasi dan konsolidasi penyelenggaraan kediklatan secara bertahap dan kontinyu
Pembentukan Tim Kerja dan Kerjasama dengan Pihak
Terkait
12. Tersusunnya laporan yang tertib14 Terselenggaranya rapat koordinasi
di dalam diluar daerah15. Terselenggaranya monitoring dan
pelaporan
16. Tersusunnya laporan akuntabilitas keuangan
1. Koordinasi dengan SKPD terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan set daerah
2. Konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Pembentukan Tim Kerja
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 63
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM
17. Tersedianya jasa administrasi keuangan
18. Terlaksananya pengelolaan manajemen aset daerah
19. Tersedianya alat tulis kantor
1. Peningkatan koordinasi terkait dengan pelayanan kebutuhan internal;
2. Penguatan fasilitasi penyelenggaraan kediklatan baik di tingkat SKPD lingkup Pemerintah Provinsi
Pembentukan Tim Kerja dan Kerjasama dengan Pihak
Terkait
20. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
21. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
22. Tersedianya peralatan dan perkantoran yang sesuai standar
23. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang sesuai standar pelayanan minimal
24. Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik
33. Terlatihnya CPNS secara berkesinambungan untuk menjadi PNS
1. Peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan kediklatan baik internal organisasi, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga penyelenggara kediklatan di pusat;
2. Intensifikasi konsultasi, konsolidasi dan fasilitasi penyelenggaraan kediklatan secara bertahap dan kontinyu
1. Pembentukan tim kerja;2. Kerjasama dengan pihak
terkait
34. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan
35. Terlatihnya sumberdaya aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan struktural
36. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
37. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten untuk melaksanakan tugas teknis dan fungsional
1. Peningkatan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Kabupaten / Kota dan instansi pusat
2. Intensifikasi konsultasi terkait penyelenggaraan kegiatan dengan pihak-pihak terkait;
3. Penguatan konsolidasi
1. Pembentukan tim kerja;2. Melaksanakan kerjasama
dengan pihak terkait
38. Terkirimnya peserta diklat teknis dan fungsional
39. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional
40. Tersusunnya hasil kajian diklat yang komprehensif
41. Tersertifikasinya ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 64
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempuh beberapa strategi
yang dirangkum secara umum untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah
sebagai berikut:
6. Peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan kediklatan baik internal
organisasi, dinas/badan/biro/unit pelayanan teknis di lingkungan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat maupun lembaga penyelenggara kediklatan di tingkat pusat;
7. Intensifikasi konsultasi dan konsolidasi penyelenggaraan kediklatan secara
bertahap dan kontinyu;
8. Penguatan fasilitasi penyelenggaraan kediklatan baik di tingkat SKPD lingkup
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat
maupun tingkat Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan;
9. Peningkatan promosi dan kerjasama terkait pelaksanaan uji kompetensi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat maupun dengan
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tindak lanjut dan
implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, hanya akan dapat dicapai
apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Operasional OrganisasiSebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018, maka proses pembangunan dan pelayanan di
bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui program-program
dan kegiatan-kegiatansebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan;
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 66
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
l. Penyelarasan Program pemerintah pusat dan daerah;
m. Penyelarasan Program pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :a. Pembangunan Gedung Kantor;
b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
4. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :a. Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah.
5. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :a. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah;
b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah;
c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
d. Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifUntuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan
guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator
kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sebagai indikator kinerja Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta
program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 67
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk
lima tahun mendatang sebagai berikut :
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 68
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 69
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 70
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 71
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 72
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 73
Review RENSTRA Tahun 2017 - 2018
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pendanaan indikatif yang
dibutuhkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
TABEL 5.3RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAN RUTIN TAHUN 2014 -
BAB VIINDIKATOR KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan
dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun
2013 - 2018 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau
kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang
secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.
Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 telah
ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memiliki tanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan urusan kediklatan. Dalam
upaya mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan kediklatan diperlukan
sebuah tolok ukur (indikator kinerja) yang jelas dan nyata agar pelaksanaan program
dan kegiatan dapat terarah dan fokus pada tujuan. Indikator kinerja juga dapat memberi
gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang untuk menjamin aspek
akuntabilitas pencapaian kinerja.
Berikut ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD pada tabel :
BPSDM DAERAH Provinsi NTB 75
RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
2013
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
2014 2015 2016 2017 2018
A. Program / Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturIndikator Kinerja RPJMD : Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan aparatur
1. Pejabat struktural yang terlatih
107 Orang 90 Orang 160 Orang 100 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang
2. CPNS yang terlatih
- 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang
3. Sumber daya aparatur yang kompeten
192 Orang 220 Orang 165 Orang 250 Orang 250 Orang 200 Orang 200 Orang
4 Aparatur Sipil Negara yang tersetifikasi
- - - - 3.000 orang 3.500 orang
Apabila dilihat pada tabel diatas maka diperoleh keterangan bahwa ada 1 (satu)
Program yang menjadi indikator dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2013 – 2018 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Selain itu, guna mendukung tercapainya target dari indikator tersebut diatas, ada
beberapa program dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan indikator kinerja
diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 6.2
BPSDM DAERAH Provinsi NTB lxxvi
RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
No. Indikator Kinerja SatuanKondisi Kinerja
Pada Awal Periode
RENSTRA
Target Capaian Setiahp Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
RENSTRATahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
A Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Jumlah jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Instalasi 4 4 4 4 4 4 4
2 Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Unit 2 2 2 2 2 2 2
3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
Orang 9 9 9 9 9 9 9
4 Jumlah jasa petugas kebersihan
Orang 18 22 22 35 35 35 35
5 Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
Unit 8 8 8 8 8 8 8
6 Jumlah Alat Tulis Kantor Paket 1 1 1 1 1 1 1
7 Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Paket 1 1 1 1 1 1 1
8 Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Paket 1 1 1 1 1 1 1
9 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Paket 17 15 20 12 15 15
10 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Paket 2 2 2 2 2 2 2
11 Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu
Paket 2 2 2 2 2 2 2
12 Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah
Paket 1 1 1 1 1 1 1
13 Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Orang 1 1 - - - - -
14 Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan
Kegiatan 8 8 8 8 8 8 8
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur15 Jumlah gedung kantor
yang terbangunGedung - - 1 - - - -
16 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang tersedia
Unit - - - 2 - - -
17 Jumlah gedung perkantoran yang terpelihara
Gedung 4 4 4 5 5 5 5
18 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
Unit 35 35 35 37 37 37 37
19 Jumlah gedung perkantoran yang terehabilitasi / renovasi
Gedung 4 - 4 2 1 4 4
No. Indikator Kinerja SatuanKondisi Kinerja
Pada Awal Periode
Target Capaian Setiahp TahunKondisi
Kinerja Pada Akhir Periode
BPSDM DAERAH Provinsi NTB lxxvii
RENSTRA Tahun 2013 - 2018
RENSTRA RENSTRATahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
20 Jumlah kegiatan imtaq dan kesehatan jasmani
Kegiatan 1 1 2 2 2 2 2
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan21 Jumlah dokumen
perencanaan program yang tersusun
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3
22 Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3
23 Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah24 Jumlah Pejabat
Pengelola Aset DaerahOrang 3 3 3 3 3 3 3
F. Program Pendidikan Kedinasan53 Jumlah Widyaiswara
yang profesionalOrang 11 11 11 11 11 11 11
G. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur54 Jumlah CPNS yang
terlatihOrang - 200 200 200 200 200 200
55 Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan
Dokumen - 1 1 1 1 1 1
56 Jumlah pejabat struktural yang terlatih
Orang 107 90 160 100 130 130 130
57 Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
58 Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten
Orang 192 220 165 250 250 200 200
59 Jumlah peserta diklat teknis yang terkirim
Orang - 15 10 15 15 10 10
60 Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat TF yang tersusun
Dokumen 1 1 1 1 1 1
61 Jumlah dokumen hasil kajian diklat yang tersusun
Dokumen 1 1 1 1 1 1
62 Aparatur Sipil Negara yang tersetifikasi
Orang - - - - - - -
BAB VIIPENUTUP
BPSDM DAERAH Provinsi NTB lxxviii
RENSTRA Tahun 2013 - 2018
Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2013 – 2018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan program /
kegiatan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
Rencana Strategis ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya sampai dengan tahun 2018.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini tergantung pada sikap, mental, tekad,
semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan peran
serta seluruh pimpinan, karyawan dan karyawati Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakannya.
Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 ini
diharapkan agar:
1. Semua aparat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjalankan kebijakan yang tertuang dalam
Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan
memanfaatkan secara tepat dan terarah dengan memaksimalkan semua potensi,
sarana dan prasarana yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta
berkelanjutan.
2. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan
dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat dan
berkewajiban melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing bidang yang ada.
BPSDM DAERAH Provinsi NTB lxxix
RENSTRA Tahun 2013 - 2018
3. Visi dan Misi yang telah disepakati dalam Rencana Strategis ini dapat
diwujudkan dengan tindakan kinerja yang lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan
partisipasif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sinergi antar pelaku
pembangunan lintas kabupaten/kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan
melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak guna
mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan
pembangunan.
Hubungan kerja dan koordinasi antar bidang merupakan kunci keberhasilan
dalam melaksanakan Rencana Strategis ini. Melalui partisipasi, semangat dan
komitmen, diharapkan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen
administrasi saja, melainkan secara substansial merupakan refleksi dari tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi
daerah yang ingin dicapai.
Semoga Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diimplementasikan dengan
baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mendukung terwujudnya good governance dan pelayanan publik yang lebih