Gagasan Negara Hukum Indonesia diakses dari https//: …repository.uph.edu/4890/5/chapter 1.pdf · 2019. 10. 23. · 3 3 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,

1

1 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, hlm. 14, Artikel Pengadilan,

diakses dari https//:www.pn-gunungsitoli.go.id/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia, pada tanggal 7

Mei 2019.

2

2 Setiati Widihastuti, “Sistem Hukum Indonesia”, hlm. 10, PKNI4207/Modul 1, diakses dari

respository.ut.ac.id/PKN14207-M1, pada tanggal 13 Agustus 2019.

3

3 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1986), hlm. 177. 4 Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945, Amandemen Keempat, tanggal 10 Agustus 2001.

4

5 J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 8.

5

6 Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan, (Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 1 – 2.

6

7 Ibid., hlm. 2.

7

8 Ibid., hlm. 4.

8

9 Ibid., hlm. 2 – 3.

9

10

10 Ibid., hlm. 42.

11

12

13

14

15