Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p.56-68 56 Gagasan & Inovasi / Ulasan PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Benny Matriksa 1 Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta 1 (Diterima 02 Februari 2020; Direvisi 21 Februari 2020; Disetujui 10 Maret 2020; Diterbitkan 30 Maret 2020) Abstract: The background of this paper is that the 2020 regional incentive funds are not obtained from the category of government administration performance for the Provincial Government of DKI Jakarta. The problem is the report on the implementation of the regional government (LPPD) of the Provincial Government which has not included the 3 (three) best provincial level performance in the Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) in 2019. The purpose of the review is to identify the achievements of LPPD in 2018 which will later be evaluated by the Ministry of Home Affairs through EKPPD 2020. The research methodology used is descriptive analysis method with a quantitative approach carried out by collecting secondary data and analyzing data and making conclusions objectively in a description. The results of the discussion are first, the achievement data of 6 macro performance indicators in 2018 LPPD can be provided properly, secondly, performance achievement data on compulsory government affairs is available 39 Key Performance Indicators (IKK) from 66 IKK. Third, performance data on the performance of government choice affairs is available from 5 IKK from 16 IKK. The conclusions obtained are First, the limited performance achievements data provided in the 2018 LPPD to fill values in the Key Performance Indicators both mandatory government affairs and government choice affairs, then the 2018 LPPD has the potential to not achieve the best category 3 (three) performance at the provincial level. Second, it is recommended that the preparation of the Regional Government Implementation Report in the following year refer to the guidelines for the preparation of the LPPD and the Key Performance Indicator format that has been determined because the non-uniform format of the report will produce a presentation that is difficult to measure and an analysis of performance achievements by evaluators. Third, the potential of regional income from regional incentive funds in the performance category of government administration through the results of the EKPPD of Rp. 9,609,146,000. This value refers to the highest value obtained by the regional government in 2020 regional incentive funds. Keywords: LPPD, EKPPD, IKK Abstrak: Latarbelakang tulisan ini adalah tidak diperolehnya dana insentif daerah tahun 2020 dari kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Masalahnya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi yang belum termasuk 3 (tiga) kinerja terbaik tingkat provinsi pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019. Tujuan ulasan adalah mengidentifikasi capaian kinerja LPPD tahun 2018 yang nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui EKPPD Tahun 2020. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan menganalisis data serta dibuat kesimpulan secara objektif dalam suatu deskripsi. Hasil pembahasan yaitu pertama, data capaian 6 indikator kinerja makro dalam LPPD tahun 2018 dapat disediakan dengan baik, kedua, data capaian kinerja urusan wajib pemerintahan tersedia 39 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari 66 IKK. ketiga, data capaian kinerja urusan pilihan pemerintahan tersedia 5 IKK dari 16 IKK. Kesimpulan yang didapatkan yaitu Pertama, terbatasnya data capaian kinerja yang disediakan pada LPPD tahun 2018 untuk mengisi nilai pada Indikator Kinerja Kunci baik urusan wajib pemerintahan dan urusan pilihan pemerintahan, maka LPPD
13
Embed
Gagasan & Inovasi / Ulasan PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN ...juliwi.com/published/E0701/jlw0701_56-68.pdf · Jurnal Lingkar Widyaiswara () Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p.56-68
56
Gagasan & Inovasi / Ulasan
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Benny Matriksa1
Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta1
(Diterima 02 Februari 2020; Direvisi 21 Februari 2020; Disetujui 10 Maret
2020; Diterbitkan 30 Maret 2020)
Abstract: The background of this paper is that the 2020 regional incentive funds are not obtained from the category of government administration performance for the Provincial Government of DKI Jakarta. The problem is the report on the implementation of the regional government (LPPD) of the Provincial Government which has not included the 3 (three) best provincial level performance in the Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) in 2019. The purpose of the review is to identify the achievements of LPPD in 2018 which will later be evaluated by the Ministry of Home Affairs through EKPPD 2020. The research methodology used is descriptive analysis method with a quantitative approach carried out by collecting secondary data and analyzing data and making conclusions objectively in a description. The results of the discussion are first, the achievement data of 6 macro performance indicators in 2018 LPPD can be provided properly, secondly, performance achievement data on compulsory government affairs is available 39 Key Performance Indicators (IKK) from 66 IKK. Third, performance data on the performance of government choice affairs is available from 5 IKK from 16 IKK. The conclusions obtained are First, the limited performance achievements data provided in the 2018 LPPD to fill values in the Key Performance Indicators both mandatory government affairs and government choice affairs, then the 2018 LPPD has the potential to not achieve the best category 3 (three) performance at the provincial level. Second, it is recommended that the preparation of the Regional Government Implementation Report in the following year refer to the guidelines for the preparation of the LPPD and the Key Performance Indicator format that has been determined because the non-uniform format of the report will produce a presentation that is difficult to measure and an analysis of performance achievements by evaluators. Third, the potential of regional income from regional incentive funds in the performance category of government administration through the results of the EKPPD of Rp. 9,609,146,000. This value refers to the highest value obtained by the regional government in 2020 regional incentive funds. Keywords: LPPD, EKPPD, IKK
Abstrak: Latarbelakang tulisan ini adalah tidak diperolehnya dana insentif daerah tahun 2020 dari kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Masalahnya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi yang belum termasuk 3 (tiga) kinerja terbaik tingkat provinsi pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019. Tujuan ulasan adalah mengidentifikasi capaian kinerja LPPD tahun 2018 yang nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui EKPPD Tahun 2020. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan menganalisis data serta dibuat kesimpulan secara objektif dalam suatu deskripsi. Hasil pembahasan yaitu pertama, data capaian 6 indikator kinerja makro dalam LPPD tahun 2018 dapat disediakan dengan baik, kedua, data capaian kinerja urusan wajib pemerintahan tersedia 39 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari 66 IKK. ketiga, data capaian kinerja urusan pilihan pemerintahan tersedia 5 IKK dari 16 IKK. Kesimpulan yang didapatkan yaitu Pertama, terbatasnya data capaian kinerja yang disediakan pada LPPD tahun 2018 untuk mengisi nilai pada Indikator Kinerja Kunci baik urusan wajib pemerintahan dan urusan pilihan pemerintahan, maka LPPD
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
57
Tahun 2018 berpotensi tidak mencapai kategori 3 (tiga) kinerja terbaik pada tingkat provinsi. Kedua, disarankan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya agar mengacu pada pedoman penyusunan LPPD dan format Indikator Kinerja Kunci yang telah ditentukan karena tidak seragamnya format laporan akan menghasilkan penyajian yang sulit diukur dan di analisa capaian kinerja oleh evaluator. Ketiga, Potensi pendapatan daerah dari dana insentif daerah kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui hasil EKPPD sebesar Rp. 9.609.146.000. nilai ini mengacu pada nilai tertinggi yang diperoleh pemerintah daerah pada dana insentif daerah tahun 2020. Kata kunci : LPPD, EKPPD, IKK
Pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan
pembangunan daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang mencukupi untuk membiayai Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan dengan agar masyarakat
menjadi sehat, cerdas dan sejahtera.
Untuk mendapatkan kapasitas fiskal dalam bentuk pendapatan daerah, maka telah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 30
bahwa pendapatan daerah bersumber dari 3 jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber tersebut yaitu
pendapatan transfer yang terdiri transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
Transfer pemerintah pusat ke Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 ayat
13 yaitu Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dana insentif daerah merupakan pendapatan transfer. Berikut struktur anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagai berikut :
Tabel 1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Pendapatan: a Pendapatan Asli Daerah b Pendapatan Transfer 1) Transfer Pemerintah Pusat a) Dana Perimbangan b) Dana Insentif Daerah C) Dana Otonomi Khusus d) Dana Keistimewaan e) Dana Desa 2) Transfer Antar-Daerah Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2. Belanja: a Belanja Tidak Langsung b Belanja Langsung 3. Pembiayaan: a Penerimaan b Pengeluaran Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
58
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 ayat 18 , Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Latar belakang tulisan ini adalah transfer pemerintah pusat ke daerah berupa dana insentif daerah yang belum diperoleh oleh provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dari kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Kategori Kinerja No.20). Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor : S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, diperoleh data Alokasi Dana Insentif Daerah sebagai berikut :
Tabel 2. Dana Insentif Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
59
pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan
dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No 188-8840 Tahun 2018 tertanggal 31 Desember 2018.
Berikut adalah rekapitulasi hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
selama 5 tahun terakhir 2013-2017.
Tabel 3. Penetapan 10 Provinsi Terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peringkat 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jawa Timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur Jawa timur
2 Jawa Tengah Jawa tengah Jawa barat Jawa barat Jawa barat
3 D.I.Yogyakarta Jawa barat Kalimantan timur Jawa tengah NTB
4 Kepulauan Riau Kalimantan Timur DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta
5 Jawa Barat Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kepulauan Riau
6 Sulawesi Selatan Kepulauan Riau NTB Sumatera barat Kalimantan Timur
7 Kalimantan Timur D.I.Yogyakarta Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Jawa Tengah
8 DKI Jakarta NTB D.I.Yogyakarta Kepulauan Riau Sulawesi Selatan
9 NTB Sumatera Selatan Gorontalo D.I.Yogyakarta D.I.Yogyakarta
10 Gorontalo DKI Jakarta Kepulauan Riau NTB Kepulauan Bangka
Belitung
`Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, http://www.kemendagri.go.id, diolah
Upaya pemerintah pusat untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah
melakukan proses monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mengukur
kemajuan dan tingkat keberhasilan penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Pemerintahan Daerah.
Oleh sebab itu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat
EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem
pengukuran kinerja
Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat,
untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan
kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyusunan LPPD Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Penilaian kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hasil penilaian
Kementerian Dalam Negeri, dimana hasil penilaian ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal
Menteri Dalam Negeri tidak melakukan penilaian kategori tersebut maka kategori tersebut tidak
diperhitungkan dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah.
Tujuan tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil
EKPPD Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta. EKPPD tahun 2020 adalah mengevaluasi LPPD tahun 2018.
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
61
Kedua, Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Prioritas pembangunan di Provinsi DKI Jakarta menurut urusan terdiri atas 34 urusan pemerintahan, terdiri dari 26 urusan wajib dengan 66 indikator kinerja kunci dan 8 urusan pilihan dengan 16 indikator kinerja kunci.
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
66
Adapun Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu 8 urusan pilihan dengan 16 indikator kinerja kunci.
Tabel 6. Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan Indeks Kinerja
Kunci Rumus Capaian Kinerja Selisih
Kinerja Keterangan
Kinerja 2017 2018
Kelautan & perikanan
1. Produksi perikanan
jumlah produksi ikan (ton/tahun)/ 56,69
86,68 29,99
meningkat
target daerah (ton/tahun)
2. Ekspor Hasil perikanan
Nilai export hasil perikanan (Rp)/
83,33
? ? Tidak tersedia data 2018 Target Daerah
3. Konsumsi ikan
jumlah konsumsi ikan (kg)/ 100,62%
? ?
Tidak tersedia data 2018
Target Daerah
Pertanian 4. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
pangan utama lokal lainnya (ton) /
538,43% ? ?
Tidak tersedia data 2018 Luas areal tanaman
pada/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)
5. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian/
0,09 ? ?
Tidak tersedia data 2018
Jumlah total PDRB
Kehutanan 6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi/
20,76
? ?
Tidak tersedia data 2018 Luas total hutan dan lahan
kritis
7. Kerusakan Kawasan Hutan
Luas kerusakan kawasan hutan/
10,42
? ?
Tidak tersedia data 2018 Luas kawasan hutan
Energi dan SDM 8. Pertambangan tanpa ijin
Luas penambangan liar yang ditertibkan/
100
? ?
Tidak tersedia data 2018 Luas area penambangan yang
liar
9. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan/
0,24 ? ?
Tidak tersedia data 2018 Jumlah total PDRB
Pariwisata 10. Kunjungan wisatawan
Menunjukkan total jumlah wisatawan pertahun lokal dan internasional/ 38.122.62
7
37.005.464
-1.117.1
63
menurun
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
11. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata/
4,86 ? ?
Tidak tersedia data 2018 Jumlah total PDRB
Industri 12. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri/
13,44 ? ?
Tidak tersedia data 2018 Jumlah total PDRB
13. Pertumbuhan Industri secara keseluruhan
Jumlah industri tahun 2017-jumlah industri th2016/
0,00 ? ?
Tidak tersedia data 2018
jumlah industri th 2016
Perdagangan 14. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan PDRB/ 16,97 %
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
67
15. Ekspor Bersih Perdagangan
Nilai Export 2017/2018 65,52 % 58,05 % 7,47
menurun
Nilai Import 2017/2018
Transmigrasi 16. Transmigran swakarsa
jumlah transmigrasi swakarsa/ 100 0 -100
menurun
jumlah transmigran
Hasil analisa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dan perbandingan
kinerja terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
pertama, data capaian 6 indikator kinerja makro dalam LPPD tahun 2018 dapat disediakan dengan baik,
kedua, data capaian kinerja urusan wajib pemerintahan dari 66 Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada
urusan wajib hanya ada 39 Indikator Kinerja Kunci yang tersedia. ketiga, data capaian kinerja urusan
pilihan pemerintahan dari 16 Indikator Kinerja Kunci pada urusan wajib hanya ada 5 Indikator Kinerja
Kunci yang tersedia.
Kesimpulan
Pertama, terbatasnya data yang disediakan pada LPPD tahun 2018 untuk mengisi nilai pada
Indikator Kinerja Kunci baik urusan wajib pemerintahan dan urusan pilihan pemerintahan , maka EKPPD
Tahun 2020 yang biasanya diumumkan setiap bulan April berpotensi tidak mencapai kategori 3 (tiga)
kinerja terbaik pada tingkat provinsi.
Kedua, disarankan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada
tahun berikutnya agar mengacu pada pedoman penyusunan LPPD dan format Indikator Kinerja Kunci
yang telah ditentukan karena tidak seragamnya format laporan akan menghasilkan penyajian yang sulit
diukur dan di analisa perbandingan kinerja oleh evaluator.
Ketiga, Potensi pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat yang dapat diperoleh melalui
tercapainya kinerja melalui hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk alokasi
dana insentif daerah kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 9.609.146.000. nilai
ini mengacu pada nilai tertinggi dari alokasi dana insentif daerah tahun 2020.
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 07 No. 01, Januari – Maret 2020, p. 56-68 ISSN: 2355-4118
68
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepada Gubernur,Bupati Dan Wali Kota Se-Indonesia, Nomor:S-702/Mk.07/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020