Fungsi Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh : FAJAR ADHY NUGROHO Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Fungsi Pengawasan dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Oleh :
FAJAR ADHY NUGROHOKabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng
Beberapa Wahana Korupsi
2
• Proses Penyusunan UU
• Proses Penentuan Anggaran
• Proses Pengangkatan Pejabat PublikPolitical Corruption
• Proses Pemberian Izin, Hak dan Konsesi
• Proses Pengelolaan SDM (rekrutmen, mutasi/promosi, dll)
Regulatory Corruption
• Proses Penegakan Hukum
• Proses “Beking” Pelanggaran Hukum
Law Enforcement Corruption
• Proses Pengadaan Barang dan Jasa (mark up, manipulasitender, dll)
Procurement Corruption
• Proses Pemberian Layanan PublikPublic Service Conrruption
PASAR TIDAK TERBUKA
• Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, PanitiaPengadaan-Penyedia);
• Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);• Monopoli & Premanisme;• Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
MANAJEMEN PENGADAAN
LEMAH
• Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang Lemah;
• Perencanaan Pengadaan Tidak Matang• Kurangnya Kompetensi SDM;• Kurangnya Penghargaan;• Integritas yang Lemah;• Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
BELUM GOVERNANCE
• PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan tidakTransparan & Akuntabel;
• Penyalahgunaan Wewenang;• Pengawasan Lemah;• Tidak Efisien (Pemborosan)
BANYAKNYA KASUS TPK
• Suap-Menyuap;• Kick Back;• Menyalahi Prosedur;• Mark-up Harga;• Pengaturan Tender;• Kerugian Negara;
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
5
Prinsippengadaanbarang/jasa
Efisien
Efektif
Transparan
TerbukaBersaing
Adil/TidakDiskriminatif
Akuntabel
6
PERMASALAHAN
Gambaran keadaan apabila pengadaan b/j tidak mengikuti prinsip2 pengadaan
Salah satu akibat kebocoran bagiMasyarakat & Pembangunan
JENIS-JENIS PRAKTEK KORUPSI
PERENCANAANTIDAK ADA KAJIAN
PENYAKIT 1B
PROGRAM JANGKA MENENGAH
(TIDAK SESUAI KEBUTUHAN)
PENYAKIT 1A
PERENCANAAN DADAKAN
PENYAKIT 1C
PENENTUAN JADWALYANG TIDAK REALISTIS
PENYAKIT 1D
PERENCANAAN TIDAK DETAIL
PENYAKIT 1F
PARTISIPASI PARA PIHAK TIDAK DISIAPKAN
PENYAKIT 1E
SPESIFIKASI TEKNIS LEMAH /TIDAK JELAS
PENYAKIT1G
ORGANISASI TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT 1H
PERENCANAANPENGADAAN
1
KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI SATU PENGGUNA ANGGARAN BERBEDA
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PENYAKIT 2B
ORGANISASI PENGADAANTIDAK TERBENTUK
PENYAKIT 2A
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENYAKIT 2C
UNIT LAYANAN PENGADAANTIDAK TERBENTUK SEHARUSNYA
PENYAKIT 2D
KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA POKJA ULP LEMAH
PENYAKIT 2F
PPK MAUPUN ANGGOTA POKJA ULPTIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
PENYAKIT 2E
INTEGRITAS ANGGOTA POKJA ULP LEMAH
PENYAKIT 2G
ANGGOTA POKJA ULP TIDAK INDEPENDEN
PENYAKIT 2H
ORGANISASI
2
PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN
YANG DIARAHKAN
PENYAKIT 3B
SIKLUS ANGGARANTIDAK SESUAI DGN WAKTU PENGADAAN
PENYAKIT 3A
RENCANA PENGADAAN
PENYAKIT 3C
REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN
PENYAKIT 3D
DOKUMEN ANGGARANTERLALU RINCI DAN KAKU
PENYAKIT 3F
HARGA SATUANTERLALU KECIL/TERLALU BESAR
PENYAKIT 3E
IZIN TAHUN JAMAK YANG SULIT
PENYAKIT3G
ANGGARAN TAMBAHANTIDAK MEMPERHATIKAN BATASAN WAKTU
PENYAKIT 3H
PENGANGGARAN
3
RENCANA PEMAKETAN
YANG DIARAHKAN
PENYAKIT 4B
REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN
PENYAKIT 4A
BERBAGAI JENIS BARANG BERBEDA DIJADIKAN SATU PAKET
PENYAKIT 4C
PENGADAAN BERSAMA TIDAK DIKONSOLIDASI
PENYAKIT 4D
PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN YANG TIDAK BERDASAR
PENYAKIT 4F
PENGADAANTIDAK SESUAI BIDANG /SPESIALISASI PENYEDIA
PENYAKIT 4E
PERUNTUKAN USAHA KECIL TIDAK SESUAI
PENYAKIT 4G
KAJI ULANG TIDAK DILAKUKAN
PENYAKIT 4H
PEMAKETAN
4
STRUKTURTIDAK RINCI DAN LENGKAP
PENYAKIT 5B
MENGANDALKAN FORMALITASMARK UP
PENYAKIT 5A
PENYAKIT 5C
PENYAKIT 5E
RINCIAN TIDAK MENGACU PADA SPESIFIKASI
PENYAKIT 5D
STATUS WAKTU DAN TEMPATDARI HARGA YANG DIDAPAT TIDAK JELAS
PENYAKIT 5F
REFERENSI HARGABUKAN HARGA PASAR PADA SAAT SURVEY
KEUNTUNGANTIDAK WAJAR
HPS
5
TIDAK MENGETAHUIAPA YANG DIINGINKAN
PENYAKIT 6B
INFORMASI YANG DIDAPATTERBATAS
PENYAKIT 6A
TIDAK DIRINCI
PENYAKIT 6C
GAMBAR TEKNIS
TIDAK LENGKAP/TIDAK RINCI
PENYAKIT 6E
MENGARAH SATU PENYEDIA / MERK TERTENTU
LAYANAN PURNA JUAL TIDAK DISYARATKAN
PENYAKIT 6F
PENYAKIT 6D
SPESIFIKASI
TEKNIS
6
PENDAPAT AHLI HUKUM TERLAMBAT / MENYUSUL
PENYAKIT 7F
PRE BID MEETING TIDAK MENJELASKAN
PENYAKIT 7E
RUMUSAN PENYESUAIAN HARGA TIDAK KONSISTEN
PENYAKIT 7G
JENIS KONTRAK SALAH
PENYAKIT 7B
TIDAK SPESIFIK
PENYAKIT 7A
BATAS WAKTU KONTRAK TIDAK MEMADAI
PENYAKIT 7C
SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAKTIDAK KONSISTEN
PENYAKIT 7D
RANCANGANKONTRAK
7
PERSYARATAN TIDAK SUBSTANSIAL
DISKRIMINATIF
PENYAKIT 8F
ADDENDUM DIABAIKAN
PENYAKIT 8E
DIKUTIP BIAYA
PENYAKIT 8G
JADWAL PENGADAAN KURANG
PENYAKIT 8B
KRITERIA PENILAIAN LEMAH
PENYAKIT 8A
PERSYARATAN KUALIFIKASI TIDAK JELAS
PENYAKIT 8C
KETENTUAN TIDAK KONSISTEN
PENYAKIT 8D
DOKUMENLELANG
8
JANGKA WAKTU PENGUMUMAN
TERLALU SINGKAT
PENYAKIT 9B
PENGUMUMAN LELANG YANG
TIDAK JELAS
PENYAKIT 9A
PENGUMUMAN TIDAK BANYAK DIBACA
PENYAKIT 9C
PENGUMUMANLELANG
9
INFORMASI & DESKRIPSITERBATAS
PENYAKIT 10B
PRE BID MEETING YANG TERBATAS
PENYAKIT 10A
PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL
PENYAKIT 10C
BERITA ACARA/ADENDUM TIDAK DIBUAT
PENJELASANAANWIJZING
10
PENYAKIT 10D
PENAWARAN TIDAK BISA DIBACA
PENYAKIT 11F
JAMINAN PENAWARAN ASLI TERLAMBAT
PENYAKIT 11E
JUMLAH PENAWAR KURANG
PENYAKIT 11G
KECURIGAAN PADA PENYEDIA TERTENTU
PENYAKIT 11H
KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN
PENYAKIT 11D
PENGIRIMAN DOKUMENPENAWARAN YANG TERLAMBAT TAPI DITERIMA
PENYAKIT 11B
SALURAN BAND WIDTH SENGAJA DIBUATPADAT
PENYAKIT 11A
DOKUMEN FIKTIF/RUSAK
PENYAKIT 11C
PEMASUKAN & PEMBUKAANPENAWARAN
11
KRITERIA YANG TIDAK BISA DIPENUHI
PENYAKIT 12F
WAKTU PENILAIAN YANG TERLALU LAMAPADAHAL BUKAN PEKERJAAN KOMPLEKS
PENYAKIT 12E
MASA BERLAKU PENAWARAN PENDEK
PENYAKIT 12G
PENERAPAN HARI KALENDER YANG TIDAKSEMESTINYA
PENYAKIT 12H
PENILAIAN DILUAR KETENTUAN
PENYAKIT 12D
PERSYARATAN TIDAK OBYEKTIF
PENYAKIT 12B
KRITERIA EVALUASI CACAT / TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 12A
PERBEDAAN ANTAR EVALUATOR
PENYAKIT 12C
EVALUASIPENAWARAN
12
TIDAK ADA PENGUMUMAN/DIBATALKAN SEPIHAK
PENYAKIT 13B
TANGGALTERLAMBAT/DITUNDA PENGUMUMAN
PENYAKIT 13A
PENUNJUKAN LANGSUNGTIDAK DIUMUMKAN
PENYAKIT 13C
PENGUMUMANCALON PEMENANG
13
PENGUMUMAN TIDAK INFORMATIF
PENYAKIT 13E
TIDAK SESUAI PROSEDUR
PENYAKIT 13D
PENGUMUMAN TIDAK PADA LPSE
PENYAKIT 13F
JAWABAN SANGGAHAN TERLAMBAT
ATAU TIDAK DITANGGAPI
TIDAK SELURUH SUBSTANSI
SANGGAHAN DITANGGAPI
SANGGAHAN PROFORMA UNTUK
MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR
PENYAKIT 14C
JAWABAN ASAL-ASALAN
PENYAKIT 14D
JAWABAN SANGGAH BANDING TERLAMBAT
PENYAKIT 14F
SANGGAH BANDING TIDAK PAKAI JAMINAN
PENYAKIT 14E
TIDAK MENERUSKAN PENGADUAN UNTUK
YANG BUKAN SANGGAHAN/SANGGAH BANDING
PENYAKIT 14G
SANGGAHANNPESERTA LELANG
14
PENYAKIT 14A
PENYAKIT 14B
PENUNJUKANPEMENANG LELANG
15
SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA
DITUNDA PENGELUARANNYA
PENYAKIT 15B
SURAT PENUNJUKAN YANG
TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 15A
SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN
DENGAN TERBURU BURU
PENYAKIT 15C
SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH
PENYAKIT 15D
PENYEDIA DIPAKSA MENGUNDURKAN DIRI
PENYAKIT 15F
PENERBITAN SPPBJ MELEWATI BATAS BERLAKU PENAWARAN
PENYAKIT 15E
ANGGARAN TIDAK TERSEDIA ATAU
TIDAK MENCUKUPI
PENYAKIT 15G
LINGKUP PENGADAAN TIBA-TIBA BERUBAH
PENYAKIT 15H
WAKTU PELAKSANAAN KONTRAKTIDAK MENCUKUPI NAMUN TETAP TANDATANGAN
PENYAKIT 16F
LINGKUP BERUBAH
PENYAKIT 16E
PENYEDIA YANG DITUNJUK TERKENA BLACK LIST
PENYAKIT 16G
DOKUMEN PENDUKUNG TIDAK LENGKAP
PENYAKIT 16H
PENANDATANGANANKONTRAK
16
PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA
PENYAKIT 16B
PENANDATANGANAN KONTRAKYANG KOLUTIF
PENYAKIT 16A
PENANDATANGANAN KONTRAKDIBATALKAN
PENYAKIT 16C
PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH
PENYAKIT 16D
PEMENANG LELANG MENSUB-KONTRAKKAN PEKERJAAN
PENYAKIT 17B
LOKASI /LAPANGAN BELUM SIAP
PENYAKIT 17A
PENGENDALI LAPANGAN DAN ATAU PERIJINAN BELUM SIAP
PENYAKIT 17C
KONTRAK NON-STANDAR
PENYAKIT 17D
PELAKSANAANKONTRAK
17
PENYAKIT 17E :ADDENDUM YANG DIPAKSAKAN
PENYAKIT 17F :ESKALASI HARGA YANG SARAT KEPENTNGAN/KKN
KRITERIA PENERIMAAN HASIL KERJA KONSTRUKSI BIAS
PENYAKIT 17L
VOLUME KONSTRUKSI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIMINTA SPESIFIKASI/BOQ
PENYAKIT 17K
PERINTAH PERUBAHAN VOLUME DALAM RANGKA KKN/CONTRACT CHANGE ORDER
PENYAKIT 17M
VOLUME KONSTRUKSI TIDAK SESUAI DALAM RANGKA KKN
PENYAKIT 17N
KRITERIA PENERIMAAN KARYA KONSULTAN BIAS
PENYAKIT 17H
REKOMENDASI PALSU
PENYAKIT 17G
DATA LAPANGAN DIPALSUKAN
PENYAKIT 17I
DESIGN PLAGIATE (TANPA DUKUNGANREFERENSI)
PENYAKIT 17J
17PENYERAHAN JASA KONSTRUKSI
17PENYERAHAN JASA KONSULTAN
Bagaimana membangun “Jaring Pengaman Antikorupsi”
di bidang Pengadaan Barang Pemerintah?
Praktekpengadaan
barangpemerintah
Tool-Kit 2Integrity Pact
Tool-Kit 1Standards of
Conducts
Tool-Kit 3Pathology ofProcurement
Tool-Kit 9Tripartite
Partnership
Tool-Kit 5EducationFor Youth
Tool-Kit 4Anticorruption
National Day
Tool-Kit 6AwarenessCampaign
Tool-Kit 8Procurement Watch
Tool-Kit 7Public Hearing
Tool-Kit 10E-Procurement
KKN KKN
KKN
KKN
• TERBUKANYA AKSES INFFORMASI.
• PERAN AKTIF DAN PASIF.
• PRINSIP GOOD GOVERNANCE DITERAPKAN.
• HAK TANYA DAN MENCARI INFORMASI TIDAK DIHALANGI (INFORMASI PUBLIK).
MEKANISME KONTROL :PERAN SERTA MASYARAKAT
• KOMITMEN ORGANISASI PENGADAAN UNTUK TIDAK MELANGGAR PIAGAM PBB ANTI KORUPSI.
• PARTISIPASI MASYARAKAT DILINDUNGI.
• PENGAKUAN TERHADAP PENGAWASAN INDEPENDENT
• PERLINDUNGAN SAKSI.
• KOMITMEN UNTUK INSENTIF BAGI YANG TAAT ASAS.
• KOMITMEN PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS SECARA KONSEKUEN.
• KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP DUKUNGAN PEMBIAYAAN AGAR TERLAKSANANYA PAKTA INTEGRITAS.
PENYEMPURNAAN PAKTA INTEGRITAS.
PPHP
PA/KPA
ULP PPKBAGIAN
ASET
APIP
PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA²
32
PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA³
K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/PejabatPengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskanaparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan auditsesuai dengan ketentuan
PERPRES 54 TAHUN 2010, PASAL 117
32
Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dilakukan APIP
UU 30 THN 2014 TTG ADPEM, PASAL 20
Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukanpengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskandan diterbitkannya hasil pengawasan.
33
PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA³
Meneruskan/ laporan masyarakat yang diterima oleh Kejakgung atau Polrimengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan K/L/D/I untukdilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh APIP
33
INPRES 1 THN 2016 TTG PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS Jaksa Agung diminta mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan UU 30 thn 2014 ttg Adpem sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
34
PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA³
34
PERPRES 3 THN 2016 TTG PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Kejagung atau Polri meneruskan/ menyampaikan kepada pimpinankementerian/lembaga, gkepala daerahuntuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima
Dalam hal pemeriksaan awal ditemukan indikasi penyalahgunaanwewenang, pimpinan K/L/D meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan/audit lebihlanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
Related Documents
