Fungsi Sosial Hak atas Tanah D I S U S U N Oleh : Laurensiah M. Lumban Tobing (130200357) Dermawan Sitorus (130200459) Helen Modesty Pasaribu (130200348) Sheren Murni Utami (130200453) Desyara Firanda (130200153) Damaskus Situmeang (130200069) Riskar Stevanus Tarigan (130200356) Randy Say Jovita (130200070) Fernando Situmorang (130200461)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Randy Say Jovita (130200070)Fernando Situmorang (130200461)
Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum
2014/20151. PENGANTAR
Tanah adalah sesuatu yang sangat langkah saat ini, tanah begitu istimewa
sehingga seseorang yang memiliki tetangga yang jemurannya melewati batas
patokan tanahnya dapat menimbulkan perdebatan yang luar biasa walaupun
hanya lewat sedikit, hal ini selaras dengan falsafah yang berkembang di tengah
masyarakat “Sedumuk batuk senyari bumi, yen perlu ditohi pati (Jawa) :
meskipun sejengkal tanah kalau perlu dibela sampai mati”.
Perdebatan mengenai tanah kian semarak karena urgensi tanah dalam
kehidupan manusia yang semakin meningkat dan bahkan dapat dinyatakan
bahwa tidak ada aktivitas manusia yang tidak berhubungan dengan tanah.
Lahirnya Hukum Agraria Nasional pada tanggal 24 September 1960 yaitu
Undang-Undangn No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang populer disebut Undan-Undang Pokok Agraria (UUPA)
merupakan suatu terang bagi masyarakat yang selama ini mengalami
permasalahan yang terkait dengan tanah.Sesuai dengan landasan hukum Agraria
Nasional yaitu yang tercantum pada pasal 33 (3) UUD NRI 1945 “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Setelah lahirnya UUPA, yang menjadi masalah adalah apakah
kemakmuran rakyat yang diamanatkan oleh pasal 33 (3) UUD NRI 1945 telah
terlaksana dengan baik? , jawabannya belum. Satu pasal yang begitu mulia yaitu
Pasal 6 UUPA, menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Rumusan Pasal tersebut mendapat penjelasan dalam Penjelasan Umum,
Angka Romawi II Angka 4 UUPA, yaitu hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya akan dipergunakan atau
tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau
hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat
bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat
pula bagi masyarakat dan Negara.
Tanah merupakan komponen yang sangat vital bagi kelangsungan sosial,
khususnya tanah publik kaitannya dengan fungsi sosial tanah yang dimilikinya.
Dalam hal ini, tak jarang fungsi sosial tersebut memiliki konsekuensi logis.
Misalnya saja permasalahan yang berhubungan dengan pelepasan tanah pribadi
untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Untuk memperoleh tanah
ini peranan pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang akan
didirikan atau bangunan tersebut adalah milik rakyat, sehingga untuk
memperolehnya harus melalui pemerintahan yaitu dengan cara pencabutan hak
atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.
Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka pembangunan sangat
penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan
fungsinya dengan baik dan benar.
Pembangunan ini dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah
dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan saja
harus mengindahkan prinsip – prinsip hukum akan tetapi juga harus
memperhatikan kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan azas kemanusiaan agar
masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang
mengganggu stabilitas masyarakat.
Namun, fungsi sosial hak atas tanah sering dimaanfaatkan oleh oknum-
oknum penguasa yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Dimana
dalam menjalankan fungsi sosial tersebut, khususnya dari pihak pemerintah
sering kali ditunggangi oleh oknum tertentu disadari maupun tidak disadari oleh
pemerintah sehingga rakyat selalu terkorbankan haknya, dan bahkan dipoles
sedemikian rupa izinnya supaya dianggap tidak melanggar hak atas tanah rakyat
dengan menjadikan fungsi sosial sebagai tameng, bahkan hak rakyat yang ada
diposisikan sebagai hak yang tidak mendukung fungsi sosialnya tanah.
2. PERMASALAHAN
2.1. Bagaimana pengertian fungsi sosial hak atas tanah?
2.2. Hak atas tanah apa saja yang mempunyai fungsi sosial?
2.3. Apa saja pasal yang berkaitan dengan fungsi sosial hak atas tanah?
2.4. Bagaimana implementasi fungsi sosial hak atas tanah di Indonesia serta
upaya Pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan tanah berkaitan dengan
pembangunan nasional?
3.PEMBAHASAN
3.1. Pengertian fungsi sosial hak atas tanah
3.1.1. Pendapat para ahli :
Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H.Dalam komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria (1991:60-61) menyatakan “pengertian fungsi social daripada tanah adalah jalan kompromis antara hak mutlak dari tanah dengan sistem kepentingan umum dari tanah”“Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan saling imbang mengimbangi haruslah sebagai dwi tunggal”“Pencantuman fungsi social dalam perundang-undangan dengan itu adalah merupakan penegasan dari hakekat hukum adat tanah kita sendiri”
Prof. Boedi Harsono S.H.Dalam buku Agraria Indonesia (1994: 198,229-231) menegaskan bahwa : Hak atas tanah yang individual dan bersifat pribadi mengandung dalam dirinya unsur kekuasaan atau unsur kemasyarakatan. Unsur ini ada pada setiap hak atas tanah karena semua hak atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang merupakan hak bersama. Tanah yang dihaki seseorang bukan hanya mempunyai fungsi bagi yang empunya hak itu saja,tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.
Prof. Notonagoro“Hak milik mempunyai fungsi social itu mendasarkan diri atas individu,mempunyai dasar yang individualistis,ditempelkan kepadanya itu sifat yang social,sedangkan berdasarkan Pancasila, hukum tidak berdasarkan atas corak individualistis tetapi bercorak dwi tunggal itu.
Prof. Mr. Sudargo Gautama
Dalam bukunya Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1986: 20-21) menyatakan bahwa ketentuan mengenai semua hak atas tanah mempunyai fungsi social itu bukan hanya merupakan suatu pernyataan demonstratif belaka. Seorang pemilik tanah pertanian tak dapat dibenarkan bilamana tidak mengerjakan tanahnya dan membiarkannya terlantar dalam waktu serba kekurangan bahan makanan bagi rakyat.
3.1.2. Menurut Hukum Perdata Barat dan UUPAFungsi Sosial dikonsepsi hukum barat merupakan sesuatu yang timbul
kemudian dalam rangka dan sebagai hasil pemikiran kembali haknya individu dan masyarakat. Semula bersangkut pada konsep liberal-individualistis semata-mata, kemudian mengalami proses sosialisasi. Dalam konsep hukum barat tersbut pengertian fungsi social pada hakikatnya berupa pengurangan atau pembatasan individu bagi kepentingan bersama.
Konsep fungsi social dalam hukum adat dan pertanahan nasonal Indonesia adalah merupakan bagian dari alam pikirn asli orang Indonesia,yaitu manusia Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus makhluk social yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan,keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama(masyarakat).
Intinya,bahwa berdasarkan UUPA tanah itu dipergunakan atau tidak,diusahai atau tidak, harus didasarkan kepada 2 kepentingan sekaligus yaitu kepentingan individu si pemilik dan kepentingan social masyarakat secara berkeseimbangan yang bersifat dwi tunggal. Sedangkan pada hukum perdata barat lebih mengutamakan kepentingan individu dan tidak bersifat dwi tunggal atas kepentingan sipemilik dan kepentinagn masyarakat itu.
Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :
1. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang
merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas
tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah
Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh
bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional.
2. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang
mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai
konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya
kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan
diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan
antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.
3. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya
keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan
agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan
serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh
pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu
kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum
dengan tanah.
Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan
merugikan kepentingan banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan
peraturan baru yaitu Perpres Nomor 40 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Begitu juga
dengan pihak pemerintah, harus memperhatikan jumlah kerugian yang wajar,
layak dan adil untuk pemegang tanah. Dengan begitu tujuan UUPA untuk
mencari keseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan rakyat
(pembangunan) dan kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik.
3.2. Hak atas tanah yang mempunyai fungsi sosial
3.2.1. Hak Milik berfungsi Sosial
Pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 UUPA bahwa:
“Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”
Terkuat dan terpenuh dalam kandungan pengertian hak milik merupakan
hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan
untuk membedakan dengan hak atas tanah lainnya. Akan tetapi di dalam
kemutlakan hak milik tersebut melekat sebuah ikatan hukum yang bersifat
umum dengan segala kepentingannya yang seimbang, yaitu fungsi sosial tanah.
Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan
hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi
jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas
fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.
Arti hak milik mempunyai fungsi sosial ini ialah hak milik yang dipunyai
oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi
atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan
masyarakat umum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik
atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah
penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi
penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul
keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun
pribadi yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya
dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum
maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.
3.3. Pasal yang berkaitan dengan fungsi sosial hak atas tanah
Berkaitan dengan perwujudan dan pengembangan fungsi social dari hak-hak atas tanah
itu di dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara maka pada pasal-pasal
lain dalam UUPA terutama pasal 7 (larangan latifundia), pasal 10 (larangan absentee),
(perencanaan peruntukkan dan penggunaan tanah), pasal 18 (pencabutan ha
katas tanah), dan pasal-pasal lainnya yang masih memerlukan penjabaran
lebih lanjut adalah merupakan konsrp pokok (azas) dalam UUPA yang
wajib dilaksanakan.
5. Implementasi pasal 6 UUPA belum terlaksana dengan baik
5. SARAN
1. Dengan seringnya masalah pencabutan maupun pembebasan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat lebih karena penerapan dari aturan-aturan ini yang tidak efektif. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, dimana salah satunya adalah prosedur pelaksanaan maupun ganti kerugian yang terbilang ketat sehingga menimbulkan banyaknya keluhan di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disarankan agar di dalam pelaksanaan baik itu pencabutan ataupun pembebasan hak atas tanah yang dilakukan demi kepentingan umum memperhatikan pula hak-hak masyarakat yang dirugikan dalam hal ini agar nantinya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari.
2.Hendaknya pasal 6 UUPA ini dapat benar-benar menjadi pasal yang sesuai dengan amanat pasal 33 (3) UUD NRI 1945 yang mengutamakan kemakmuran rakyat, semoga pemerintah dapat lebih baik lagi dalam melindungi hak-hak masyarakat agar tidak diperkosa oleh oknum-oknum yang berkepentingan yang bergerak dengan tameng fungsi social ha katas tanah
1.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Kalo, Syafruddin. 2004. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
Parlindungan, A.P. 1998. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
Siregar, Tanpil Anshari. 2004. Undang-Undang Pokok Agraria dalam Bagan. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
Yamin, Muhammad. 2003. Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Perundang-Undangan:
UUD NRI 1945
UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDP) No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah
Majalah:
Muktar, Romli. 2014. “ProyekAsal Jadi Muntok”. Forum Keadilan. XXIV.
Internet:
Aminoto, Nirmala.”Hak atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial”.03 November2014.http://www.academia.edu/7703311/HAK_ATAS_TANAH_MEMPUNYAI_FUNGSI_SOSIAL