FORUM PERANGKAT DAERAH€¦ · Daerah; •Dana Otonomi Khusus; •Dana Keistimewaan; •Dana Desa Transfer Antar-Daerah • Pendapatan Bagi Hasil; • Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan

FORUM PERANGKAT DAERAHDALAM RANGKA PERENCANAAN TAHUN 2021

IMPLEMENTASI PP 12 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI90 TAHUN 2019 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, EFEKTIFDAN EFIESIEN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATEN BOGOR

CIBINONG, 3 MARET 2020

BOGOR CERDASBOGORSEHAT

BOGORMAJU

BOGORMEMBANGUN

BOGORBERKEADABAN

Forum Perangkat Daerah

2

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bagiperangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam

rangka penajaman target kinerja sasaran, programdan kegiatan serta sub kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran dalam rancangan renja perengkat daerah

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bagiperangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam

rangka penajaman target kinerja sasaran, programdan kegiatan serta sub kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran dalam rancangan renja perengkat daerah

3

BENCHMARKBENCHMARK

4

IKU TAHUN2015

“106,85 % “

1. Tertibadministrasidan dokumenpengelolaankeuangandaerah

2. Tertibadministrasidan dokumenpengeloaanbarang daerah

IKU TAHUN2016

“107,34 % “

1. Tertibadministrasidan dokumenpengelolaankeuangandaerah

2. Tertibadministrasidan dokumenpengeloaanbarang daerah

IKU TAHUN2017

“100,00 % “

1. Opini BPKatas laporankeuanganPemda

2. Persentaseperangkatdaerah yanglaporankeuangannyasesuai SAP

3. Persentaseperangkatdaerah yangpengelolaanbarang milikdaerahnyabaik

IKU TAHUN2018

“100,00% “

1. Opini BPKatas laporankeuanganPemda

2. Persentaseperangkatdaerah yanglaporankeuangannyasesuai SAP

3. Persentaseperangkatdaerah yangpengelolaanbarang milikdaerahnyabaik

IKU TAHUN2019

“100,00% “

1. KetetapanPenetapanAPBD

2. Persentaseperangkatdaerah yanglaporankeuangannyasesuai SAP

3. Pesentaseperangkatdaerah yangpengelolaanbarang milikdaerahnyabaik

5

WAJAR TANPA PENGECUALIANBERKAT KERJA KERAS DAN KOMITMEN, KERJA SAMA, SERTA KOMUNIKASI

YANG INTENSIF DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH MAKA BPK RIMEMBERIKAN PREDIKAT “WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP ) “ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN2015,2016,2017 DAN 2018

6

ANGGARAN APBD Kab. Bogor Tahun 2014-2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017 2018

RP TRILIUN

PENDAPATAN DAERAHBELANJA DAERAHPEMBIAYAAN

2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan 5.167.225.988.000 5.814.770.953.000 5.816.974.746.000 6.829.602.548.000 7.047.532.526.000

Belanja 5.782.479.790.000 6.770.520.774.000 7.002.273.099.000 7.432.383.155.000 7.895.673.760.000

Pembiayaan 615.253.802.000 955.749.821.000 1.185.298.353.000 602.780.607.000 848.141.234.000

7

REALISASI APBD Kab. Bogor Tahun 2014-2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

RP TRILIUN

PENDAPATAN DAERAHBELANJA DAERAHPEMBIAYAAN DAERAH

2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan 5.378.094.139.799 6.032.847.734.883 5.973.280.685.746 6.975.053.078.040 7.300.485.379.647

Belanja 4.899.883.275.105 5.638.198.865.486 6.465.300.553.876 6.875.742.319.986 7.305.059.632.892

Pembiayaan 623.582.956.713 955.749.821.407 1.184.835.661.274 585.887.130.028 850.938.396.379

8

IMPLEMENTASI PP 12DAN PERMENDAGRI 90TERHADAP RENCANA

KERJA BPKADTAHUN 2021

9

PP 12 TAHUN 2019

10

PP 12 TAHUN 2019TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 90TAHUN 2019

TENTANG KLASIFIKASI,KODEFIKASI DANNOMENKLATURPERENCANAAN

PEMBANGUNAN DANKEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 70 TAHUN2019

TENTANGIMPLEMENTASI SISTEMPEMERINTAH DAERAH

( SIPD )

PP 12 TAHUN2019 TENTANGPENGELOLAAN

KEUANGANDAERAH

11

MENCABUT

PP 58 TAHUN2005 TENTANGPENGELOLAAN

KEUANGANDAERAH

12

KOMPONEN A P B D

PENDAPATANPENDAPATAN BELANJABELANJA PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan AsliDaerah

Pajak Daerah;

RetribusiDaerah;

HasilPengelolaan

KekayaanDaerah yangdipisahkan;

Lain-lainPendapatanAsli DaerahYang Sah

PendapatanTransfer

TransferPemerintahPusat• DanaPerimbangan

• Dana InsentifDaerah;

• Dana OtonomiKhusus;

• DanaKeistimewaan;

• Dana Desa

TransferAntar-Daerah• Pendapatan Bagi

Hasil;• Bantuan

Keuangan

Lain-lainPendapatan

Daerah yang Sah

Hibah;

Dana Darurat;

Lain-lainpendapatansesuai PUU

PP 12/2019 PMDN 13/2006 JO PMDN 21/2011

Pendapatan AsliDaerah

PajakDaerah;

RetribusiDaerah;

HasilPengelolaan

KekayaanDaerah yangdipisahkan;

Lain-lainPendapatanAsli DaerahYang Sah

DanaPerimbangan

DanaBagiHasil

DanaAlokasiUmum

DanaAlokasiKhusus

Lain-lainPendapatan

Daerah yang Sah

Hibah;

DanaDarurat;

Dana Bagi HasilPajak dari Prov

kepada Kab/Kota;

DanaPenyeuaian dan

OtonomiKhusus;

BantuanKeuangan dari

Prov atauPemerintah

Daerah lainnya

BELANJA DAERAH

BelanjaOperasi

BelanjaPegawai;

BelanjaBarang dan

Jasa;

BelanjaBunga;

BelanjaSubsidi;

BelanjaHibah; dan

BelanjaBantuanSosial

Belanja Modal

BelanjaTanah;

BelanjaPeralatan

dan Mesin;

BelanjaBangunan

dan Gedung;

BelanjaJalan;

BelanjaIrigasi danJaringan;

Belanja AsetTetap

lainnya

Belanja TidakTerduga

BelanjaTransfer

BelanjaBagi Hasil;

BelanjaBantuan

Keuangan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah;

Belanja BantuanSosial

Belanja Bagi Hasil

Belanja BantuanKeuangan

Belanja TidakTerduga

BelanjaLangsung

BelanjaPegawai;

BelanjaBarang

dan Jasa;

BelanjaModal

PP 12/2019 PMDN 13/2006..PMDN 21/2011

PEMBIAYAAN DAERAHPP 12/2019 PMDN 13/2006..

PMDN 21/2011

PenerimaanPembiayaan

SiLPA;

Pencairan DanaCadangan;

Hasil PenjualanKekayaan Daerahyang dipisahkan;

PenerimaanPinjaman Daerah;

PenerimaanKembali Pemberian

Pinjaman Daerah;

PenerimaanPembiayaan lainnya

sesuai PUU

PengeluaranPembiayaan

PembayaranCicilan Pokok

Utang Yang JatuhTempo;

Penyertaan ModalDaerah;

Pembentukan DanaCadangan;

PemberianPinjaman Daerah;

dan/atau

PengeluaranPembiayaan

lainnya sesuai PUU

PenerimaanPembiayaan

SiLPA;

Pencairan DanaCadangan;

Hasil PenjualanKekayaan Daerahyang dipisahkan;

PenerimaanPinjaman Daerah;

PenerimaanKembali

PemberianPinjaman Daerah;

PenerimaanPiutang Daerah

PengeluaranPembiayaan

PembentukanDana Cadangan;

PenanamanModal (Investasi)

PemerintahDaerah;

PembayaranPokok Utang;

PemberianPinjaman Daerah

16

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

17

DIG

UN

AKA

N P

ADA

TAH

APA

N

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2 PERENCANAAN ANGGARAN

3PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAANKEUANGAN DAERAH

4AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDAERAH

5PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANDAERAH

6 PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

7 ANALISIS INFORMASI PEMDALAINNYA

TU

JU

AN

Merupakan pedoman bagipemerintah daerah dalammenyerdiakan dan menyajikaninformasi secara berjenjang danmandiri berupa penggolongan /pengelompokan, pemberiankode dan daftar penamaanmenuju “SINGLE CODEBASE”untuk digunakan dalampenyusunan perencanaan,penganggaran, pelaksanaandan pertanggungjawaban sertapelaporan kinerja dan keuangan

18

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BPKAD DI 2021 SESUAI PERMENDAGRI 90/ 2019

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN

RENCANA ANGGARAN DAERAH 11 Sub Kegiatan

KOORDINASI DANPENGELOLAAN

PERBENDAHARAAN DAERAH10 Sub Kegiatan

KOORDINASI DANPELAKSANAAN AKUNTASI DAN

PELAPORAN KEUANGANDAERAH

8 Sub Kegiatan

PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH

13 Sub Kegiatan

19

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH PERENCANAAN DAN EVALUASI

KINERJA PERANGKAT DAERAH 5 Sub Kegiatan

ADMINISTRASI KEUANGAN 8 Sub Kegiatan

ADMINISTRASI UMUM 31 Sub Kegiatan

PENINGKATAN DISIPLIN DANKAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR11 Sub Kegiatan

20

PROGRAM UTAMA BPKAD TAHUN 2021 TERDIRI DARI 2 PROGRAM , 4 KEGIATANDAN 42 SUBKEGIATAN

NO PROGRAM UTAMA KEGIATAN SUB KEGIATAN

1 PROGRAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

KOORDINASI DAN PENYUSUNANRENCANA ANGGARAN DAERAH

1) Penyusunan KUA dan PPAS.2) Penyusunan Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS.3) Penyusunan dan Review RKA

SKPD/perubahan RKA SKPD.4) Penyusunan dan Revieuw DPA

SKPD/Perubahan DPA SKPD.5) Penyusunan perda tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentangpejabaran APBD.

6) Penyusunan perda tentang perubahanAPBD dan peraturan kepda tentangpejabaran perubahan APBD.

7) Penyusunan peraturan Kepda tentangteknis peyusunan anggaran SKPD.

8) Penyusunan regulasi bidang anggaran.9) Koordinasi Perencanaan Anggaran

Pendapatan.10) Koordinasi perencanaan Anggaran

belanja daerah.11) Koordinasi Perencanaan Anggaran

daerah.

21

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

KOORDINASI DAN PENGELOLAANPERBENDAHARAAN DAERAH

1) Koordinasi dan pengelolaan kasdaerah.

2) Penatausahaan pembiayaan daerah.3) Koordinasi pengelolaan dana

perimbangan dan dana transferlainnya.

4) Pemprosesan, penerbitan danpendistribusian lembar SP2D.

5) Koordinasi pelaksanaan danpenelitiankelengkapan SPP dan SPM.

6) Koordinasi penyusunan Laporanrealisasi penerimaan danpengeluaran kas daerah.

7) Koordinasi pelaksanaan piutang danutang daerah yang timbul akibatpengelolaan kas.

8) Rekonsilisasi data penerimaan danpengeluaran kas serta pemungutandan pemotongan atas SP2D denganinstansi terkait.

9) Penyusunan teknis administrasikeuangan yang berkaitan denganpenerimaan dan pengeluaran sertaSPJ.

10) Pelaksanaan pengendalian danpenerbitan anggaran kas dan SPD.

22

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Koordinasi danPelaksanaan Akuntansidan Pelaporan KeuanganDaerah

1) Koordinasi pelaksanaan akuntansipenerimaan dan pengeluaran kasdaerah.

2) Koordinasi Penyusunan LaporanPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD.

3) Konsolidasi laporan keuanganSKPD, BLUD dan Laporan KeuanganPEMDA.

4) Penyusunan Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHP BPK atas LPJpelaksanaan APBD.

5) Rekonsiliasi realisasi pendapatandan belanja serta pembiayaan.

6) Penyusunan kebijakan dan panduanteknis operasional penyelenggaraanakuntansi Pemerintah Daerah.

7) Penyusunan system dan prosedurakuntansi dan pelaporan keuanganPemerintah Daerah.

8) Pelaksanaan pembinaan dansosialisasi tentang penyusunanLaporan keuangan daerah sesuaiSistem Akuntansi PemerintahDaerah.

23

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

2 PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

PENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH

1) Koordinasi dan penyusunan standar hargaberdasarkan jenis dan tipe barang.

2) Koordinasi dan penyusunan standar kebutuhanbarang milik daerah.

3) Koordinasi dan penyusunan rancana kebutuhanbarang milik daerah.

4) Koordinasi dan penyusunan rencanapemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.

5) Penatausahaan barang milik daerah.6) Inventarisasi barang milik daerah.7) Koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik,

administrasi dan hukum barang milik daerah.8) Koordinasi hasil penilaian barang milik daerah.9) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas

pemindahtanganan barang milik daerah.10) Koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam

rangka penyusnan laporan barang milik daerah.11) Konsolidasi laporan barang milik daerah dari

SKPD.12) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah.13) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan danpenghapusan barang.

24

PERMENDAGRI 70 TAHUN 2019

25

PERMENDAGRI 70 TAHUN 2019 TENTANGSISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN

DAERAH ( SIPD )

PERMENDAGRI 70 TAHUN 2019 PASAL 2 MENYEBUTKAN BAHWARUANG LINGKUP SIPD MELIPUTI:

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH INFORMASI KEUANGAN DAERAH INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

26

SIPD SIMRAL

Pengkodifikasianmengikuti

Permendagri90 tahun 2019

Pengkodifikasianmengikuti

Permendagri13 tahun 2006

Notes: e-planning, e-bugeting, penatausahaan dan pelaporan

27

SIPD

RUANG LINGKUPPEDOMAN

KODEFIKASI

1. Informasi Pembangunan Daerahyang terdiri dari:

a. Data perencanaan pembangunandaerah

b. Analisis dan profil Pembangunandaerah

c. Informasi perencanaanpembangunan daerah

2. Informasi Keuangan Daerah yangterdiri dari:

a. Perencanaan anggaranb. Penatausahaan keuangan daerahc. Akuntansi dan pelaporan keudad. Pertanggungjawaban keuangan

daerahe. Informasi barang milik daerahf. Informasi keuangan daerah lainnya3. Informasi Pemerintahan Daerah :a. LPPDb. EPPDc. Informasi Perda

MENGACU PADAPERMENDAGRI90 TAHUN 2019

28

TUJUAN BPKAD SELAKU SKPD DAN PPKDADALAH

Menuju Opini Wajar TanpaPengecualian ( WTP )

Menuju Opini Wajar TanpaPengecualian ( WTP )

Penguatan

SKPD SKPD SKPD

29

TARGET KERJA BPKADTAHUN 2021

SUBSTANSI PP 12 TAHUN 2019 TERHADAPTUPOKSI BPKAD tahun 2021

30

Bidang Anggaran sebagai bidang yang pelaksanaannya melakukaan koordinasitentang penyusunan rancangan daerah maka dengan adanya PP 12 Tahun 2019ini pada tahun 2021, bidang anggaran akan:

1) Memberikan Sosialisai lingkup OPD dan Kecamatan terkait PP 12/2019

2) Memberi arahan kepada OPD dan kecamatan tentang pemasukan koderekening di Sistem Informasi Perangkat Daerah ( SIPD ) yangpengkodeannya telah sesuai sesuai dengan PP12 / 2019 dan permendagri 90/ 2019 dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD

PENGANGGARAN

31

Bidang Perbendaharaan sebagai bidang yang pelaksanaannya melakukaanPengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah maka dengan adanya PP 12Tahun 2019 ini pada tahun 2021, bidang perbendaharaan akan:

1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas yang Akuntabel,Transparan, Efektif dan Efisien melalui implementasi TransaksiNon Tunai

2) Melaksanakan sub kegiatan baru yaitu dana Perimbangan danatransfer lainnya yang semula ada di Badan PengelolaanPendapatan Daerah

PERBENDAHARAAN

32

TRANSAKSI NON TUNAI

33

Instruksi Presiden ( INPRES ) Nomor 10 Tahun 2016Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahBagian KeempatPemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan DaerahPasal 2831) Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibatdari penyerahan urusan pemerintahan

2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilakukan secaratertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,tranparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat

34

Pokok Surat Edaran Mendagri No 910/1866/ SJ dan 910/1867/SJTentang

Implementasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet,giro, uang

elektronik dan sejenisnya3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi Penerimaan

Daerah dan Pengeluaran Daerah4. Berkoordinasi dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank di daerah5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implentasi transaksi non tunai kepada

mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

35

MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI TRANSAKSI NON TUNAI

Menghemat Pengeluarannegara, mencegahperedaran uang palsu,penggelapan, transaksiillegal, menekan lajuinflasi, lebih mudah, cepatdan aman

Mewujudkan tertib administrasipengelolaan kas

Penerapan terhadapuang persediaan yang

ketat serta mudahuntuk diindentifikasi Mendukung

implementasiakrual basis

Kedisiplinan pengelolaankeuangan dalam

melakukan pencatatan

36

Bidang Aset sebagai bidang yang pelaksanaannya melakukaan PengelolaanPenatausahaan Barang Daerah maka dengan adanya PP 12 Tahun 2019 ini pada tahun2021, bidang aset akan:

Melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah( SIPD ) kepada bendahara barang setiap OPD dan kecamatan karena sesuaipermendagri 70 tahun 2019 bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputiperencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan danpemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,pemusnahan, penghapusan danpenatausahaan akan diinput ke SIPD.

ASET

37

Bidang Akuntansi sebagai bidang yang pelaksanaannya melakukaan Pencatatan,Pelaporan, Penjurnalan, Penyusunan Laporan Keuangan maka dengan adanya PP12 Tahun 2019 ini pada tahun 2021, bidang Akuntansi dan TI akan:

Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan aplikasi baruyaitu SIPD bagi petugas Akuntansi OPD dan Kecamatan agar dapatmenyusun laporan keuangan bulanan, laporan semesteran dan laporankeuangan akhir tahun

Akuntansi dan TI

38

TERIMA KASIH