area staples SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan area KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR MASA PAJAK : 12 2014 TERMASUK LAMPI SPT SPT [mm - yyyy] H.01 - H.02 NORMAL H.03 PEMBETULAN KE : ____ H.04 (DIISI OLEH PETUGAS A. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP : A.01 - . 2. NAMA : A.02 3. ALAMAT : A.03 4. NO. TELEPON : A.04 5. EMAIL : A.05 B. OBJEK PAJAK NO PENERIMA PENGHASILAN KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PAJAK BRUTO (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1. PEGAWAI TETAP 21-100-01 13 815,310,000.00 2. PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03 4. BUKAN PEGAWAI 4a. 21-100-04 4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05 4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06 4d. TENAGA AHLI 21-100-07 4e. 21-100-08 4f. 21-100-09 5. 21-100-10 6. 21-100-11 7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-12 8. PESERTA KEGIATAN 21-100-13 9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA 21-100-99 10. 27-100-99 11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10) PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR 12 STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.01 13 KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK B.02 B.03 JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
42
Embed
Formulir Baru Spt Pph 21 Sejak Januari 2014 Per 14_pj_2013 Reco
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
area staples
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASAPAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26Formulir ini digunakan untuk melaporkan
area barcodeKEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atauDIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pasal 26
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPTMASA PAJAK :
12 2014TERMASUK LAMPIRAN :SPT SPT
[mm - yyyy] H.01 - H.02 NORMAL H.03 PEMBETULAN KE : ____ H.04 (DIISI OLEH PETUGAS)
H.05 H.06
A. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP : A.01 - .
2. NAMA : A.02
3. ALAMAT : A.03
4. NO. TELEPON : A.04 5. EMAIL : A.05
B. OBJEK PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILANKODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
PAJAK BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PEGAWAI TETAP 21-100-01 13 815,310,000.00
2. PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02
3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03
4. BUKAN PEGAWAI
4a. 21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06
4d. TENAGA AHLI 21-100-07
4e. 21-100-08
4f. 21-100-09
5. 21-100-10
6. 21-100-11
7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-12
8. PESERTA KEGIATAN 21-100-13
9. 21-100-99
10. 27-100-99
11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR JUMLAH (Rp)
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)
JUMLAH PENERIMA
PENGHASILAN
PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA
JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanki-sanki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.
HALAMAN 2
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
FORMULIR 1721 - IINDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : X SATU MASA PAJAK Lembar ke-1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK[mm - yyyy]
H.01-
NPWP PEMOTONG :SATU TAHUN PAJAK H.02 - . Lembar ke-2
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
NO. NPWP NAMABUKTI PEMOTONGAN JUMLAH PENGHASILAN
PPh DIPOTONG (Rp)NOMOR BRUTO (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B. :10
ORANG 240,000,000 B.01
C. TOTAL (JUMLAH A + B)
KODE OBJEK PAJAK
MASA PEROLEHAN
PENGHASILANTANGGAL (dd-mm-yyyy)
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
a r e a
s t a p
l e s
FORMULIR 1721 - I
: Untuk KPP
: Untuk Pemotong
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
(9) (10)
MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN
KODE NEGARA DOMISILI
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAUTUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
FORMULIR 1721 - IINDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK :2014
SATU MASA PAJAK Lembar ke-1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK[mm - yyyy]
H.01-
NPWP PEMOTONG :X SATU TAHUN PAJAK H.02 - . Lembar ke-2
A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
NO. NPWP NAMABUKTI PEMOTONGAN JUMLAH PENGHASILAN
PPh DIPOTONG (Rp)NOMOR BRUTO (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 ANTON 260490000 36885000
2 ROBERT 237990000 24285292
3 RIDWAN 76830000 2363667
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
575310000
B. :10
ORANG 240,000,000 B.01
C. TOTAL (JUMLAH A + B) 815,310,000
KODE OBJEK PAJAK
MASA PEROLEHAN
PENGHASILANTANGGAL (dd-mm-yyyy)
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
a r e a
s t a p
l e s
FORMULIR 1721 - I
: Untuk KPP
: Untuk Pemotong
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
(9) (10)
MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN
KODE NEGARA DOMISILI
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)DAN/ATAU PASAL 26
FORMULIR 1721 - IIFormulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK Lembar ke-1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK[mm - yyyy]
H.01-
NPWP PEMOTONG :SATU TAHUN PAJAK H.02 - . Lembar ke-2
NO. NPWP NAMABUKTI PEMOTONGAN JUMLAH PENGHASILAN
PPh DIPOTONG (Rp)NOMOR BRUTO (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TIDAK PERLU DIISI KARENA OBJEK TIDAK ADA
KODE OBJEK PAJAKTANGGAL (dd-mm-yyyy)
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)
a r e a
s t a p
l e s
FORMULIR 1721 - II
: Untuk KPP
: Untuk Pemotong
PPh DIPOTONG (Rp)
(8) (9)
KODE NEGARA DOMISILI
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
FORMULIR 1721 - IIIFormulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : X SATU MASA PAJAK Lembar ke-1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK[mm - yyyy]
H.01-
NPWP PEMOTONG :SATU TAHUN PAJAK H.02 - . Lembar ke-2
NO. NPWP NAMABUKTI PEMOTONGAN JUMLAH PENGHASILAN
PPh DIPOTONG (Rp)NOMOR BRUTO (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2 TIDAK PERLU DIISI KARENAOBJEK TIDAK ADA DI SOAL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KODE OBJEK PAJAKTANGGAL (dd-mm-yyyy)
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)
a r e a
s t a p
l e s
FORMULIR 1721 - III
: Untuk KPP
: Untuk Pemotong
PPh DIPOTONG (Rp)
(8)
a r e a s t a p l e s
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk) FORMULIR 1721 - IV
UNTUK PEMOTONGAN PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RI PENGHASILAN PASAL 21 Lembar ke-1 : Untuk KPP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN/ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : Untuk Pemotong
MASA PAJAK :NPWP PEMOTONG :
H.01 H.02[mm - yyyy] - - -
NOKODE AKUN TGL SSP/BUKTI Pbk
NTPN/NOMOR BUKTI Pbk JUMLAH PPh DISETOR KETPAJAK (KAP) [dd - mm - yyy]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk
KODE JENIS SETORAN
(KJS)
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)
UNTUK SSP YANG TELAH DISETOR APABILA TERJADI KURANG BAYAR
a r e a s t a p l e s
DAFTAR BIAYAFORMULIR 1721 - V
KEMENTERIAN KEUANGAN RILembar ke-1 : Untuk KPP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-2 : Untuk Pemotong
MASA PAJAK :NPWP PEMOTONG :
H.01 H.02[mm - yyyy] - - -
NO PERINCIAN JUMLAH (Rp)
(1) (2) (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk
Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib
menyampaikan SPT Tahunan
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)
a r e a s t a p l e s
DAFTAR BIAYAFORMULIR 1721 - VI
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Lembar 2 : Untung Pemotong
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 3 - - -H.01
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP : A.01 - - 2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03 TIDAK PERLU DIISI KARENA OBJEK TIDAK ADA
4. ALAMAT : A.04
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05 YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.05
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
KODE OBJEK PAJAK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- -
C. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP : C.01- - 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 C.03 - -
[dd - mm - yyyy]
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL1 21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas2 21 - 100 - 043 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi4 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan5 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli6 21 - 100 - 08 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan7 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan8 21 - 100 - 10 Honorarium arau Imbalan kepada Anggota Dewan Kemisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap9 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan kepada Mantan Pegawai10 21 - 100 - 12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai11 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan12 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yangdipotong PPh Pasal 26
Imbalan kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
a r e a s t a p l e s
DAFTAR BIAYAFORMULIR 1721 - VII
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Lembar 2 : Untung Pemotong
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1 . 4 - - -H.01
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP : A.01 - - 2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4. ALAMAT : A.04
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
KODE OBJEK PAJAK TARIF
(1) (2) (3) (4)
- -
C. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP : C.01- - 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 C.03 - -
[dd - mm - yyyy]
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
1 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus2 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibauarkan Sekaligus3 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan
Pensiunannya4 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya