Nama Pemberitahu Status Barang Ekspor : Uraian Barang Ekspor NO I JENIS BAG Negara Tujuan Tujuan Penggunaan MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIN I PERATUN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PM K.04 /2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR FORMULIR BANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT, BARANG PELINTAS BATAS, DAN BANG KIRIMAN DIISI OLEH EKSPORTffi D Pribadi Penumpang 0 Pelintas Batas SATUAN D Dioakai sendiri 0 Pameran D D Awak Sarana Pengangkut Kiriman melalui pas atau perusahaan jasa titipan {PJT) JUMLAH NAI BANG EKSPOR () D Hadiah D Lain-lain: tanggal.. tanda tangan Pemberitahu DIISI OLEH PABAT BEA DAN C Nemer Tanggal Nama Kantor Kode Kantor I. NO {1) Perhitungan Nilai Pabean Epor HARGA EKSPOR {2) NAI TUR MATA UANG {3) JUMLAH BNG NAI PABEAN EKSPOR {4) {5) - {2) X {3) X { 4) . Perhitungan Bea Keluar NAI PABEAN I MLAH BNG NO I EKSPOR YANG YANG DIKENAN DIKENAN *) **) TABEA KELUAR NAI TUR MATAUANG BEA KELUAR YANG HARUS DAYAR a.n. Kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai NIP ................... . *) Nil Pabean Ekspor yang dikenakan Nilai Pabean Ekspor- Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif adualom) Sea Kelu yang harus dibayar = Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan x Tarif Sea Kelu **) Juml Barangdikenakan = Jumlah Barg Total- JBB (Diisi dal h tif spesifik) Bea Kelu yg hus dibayar = Juml Bgyangdikenakan x Tarif Kelu x Nilai Tuk Mata Uang JBB = Jurnlah bgyang dibaskan (nilainya ekuiven deng Rp2.5.0,001 d dihitungrda mus: JBB = 2.500.000 x Jumlah BarangTotal Nilal ?abean Ekspor MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
22
Embed
FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, …PMK.04...FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT, BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN DIISI OLEH EKSPORTffi D Pribadi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nama Pemberitahu
Status Barang Ekspor :
Uraian Barang Ekspor
NO I JENIS BARANG
Negara Tujuan
Tujuan Penggunaan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT, BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
DIISI OLEH EKSPORTffi
D Pribadi Penumpang
0 Pelintas Batas
SATUAN
D Dioakai sendiri
0 Pameran
D D
Awak Sarana Pengangkut
Kiriman melalui pas atau perusahaan jasa titipan {PJT)
JUMLAH NILAI BARANG EKSPOR
(RP)
D Hadiah
D Lain-lain:
tanggal..
tanda tangan
Pemberitahu
DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI
Nemer Tanggal
Nama Kantor Kode Kantor
I.
NO
{1)
Perhitungan Nilai Pabean Ekspor
HARGA EKSPOR
{2)
NILAI TUKAR
MATA UANG
{3)
JUMLAH BARANG NILAI PABEAN EKSPOR
{4) {5) - {2) X {3) X {4)
ll. Perhitungan Bea Keluar
NILAI PABEAN I JUMLAH BARANG NO I EKSPOR YANG YANG DIKENAKAN
DIKENAKAN *) **)
TARIFBEA
KELUAR
NILAI TUKAR
MATA UANG
BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR
a.n. Kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai
NIP .............. ..... . *) Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan "' Nilai Pabean Ekspor- Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif adualorum)
Sea Keluar yang harus dibayar = Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan x Tarif Sea Keluar
**) Jumlah Barang dikenakan = Jumlah Barang Total- JBB (Diisi dalarn hal tarif spesifik)
Bea Keluar yang harus dibayar = Jumlah Barangyang dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang
JBB = Jurnlah barangyang dibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,001 dan dihitung berdasarkan rumus:
JBB =
2.500.000 x Jumlah Barang Total
Nilal ?abean Ekspor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERJ KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/i014 '. TENTANG· PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04J2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMULIR SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA . . . (l) .. .
·SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK) Nomor SPPBK-................ (3a) ............... . Tanggal : ........................... (3b) ............... .
Kepada Yth. Nama Eksportir Ala mat
.......... (4) ......... .
.......... (5) ......... .
Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor: Nomor Pendaftaran .......... (6a).......... Tanggal.. ........ (6b) ......... .
Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal .......... (19) ....... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor ............... (20) .............. .
Apabila tagihan tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal ......... (21) . . .. . .. dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua pulul). em pat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f!
·.I ·,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui ........ (22) ......... sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal ... . .... (23) ......... .
SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk Eksportir; - Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor; - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.
*) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran
. t
/I
No. (1)
No. (2)
No. (3a)
No. (3b) No. (4) No. (5) No. (6a) dan (6b)
No. (7a) dan (7b) No. (8a) dan (8b)
No. (9a) dan (9b)
No. (lOa) dan (lOb)
No. (lla), (llb), dan (llc)
No. ( 12a) dan ( 12b)
No. (13a), (13b), dan (13c)
No. (14a), (14b), dan (14c)
No. (15a) dan (15b)
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi · nama Kantor Wilayah Be a dan· Cukai a tau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
Diisi nama kantor, tipe dan alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CU:kai Tipe
" j, Madya Pabean C Jayapura .
Tidak perlu. diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama. Diisi nomor surat dan kode Kantor Pabean penerbit surat penetapan. Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
: Diisi nama eksportir. Diisi alamat eksportir. Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Diisi nama dan NPWP eksportir. Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK. Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan
. cukai serta kekurangan/kelebihan
jumlah barang. Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
·
Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganjkelebihan tarif bea keluar.
Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir. dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan"jkelebihan harga ekspor. ·'
Diisi nilai tukar mata uang yang diberitfl.hukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Apabila jenis barang lebih dari satu, angka 9a s.d. 15b diisi "lihat lampiran", untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK ..
No. (16a), (16b), dan (16c)
No. (17a) dan (17b)
Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar. Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
fl
No. (18) 1
No. (19), (21), dan (23)
No. (20) dan (22)
No. (24) dan (25)
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
: Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.
MisaJ_:
• untuk tarif bea keluar : tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• untuk harga ekspor \
harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keu��an Nomor . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada No. (3b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama. Misal: tanggal SPPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh tempo SPPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013. Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan. Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.
fl
·.I .
,
MENTERIKEUANGAN
REPUBLII< INDONESIA
- 5 -
CONTOH FORMULIR
LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)
Nomor Pendaftaran PEB Eksportir PPJK
URAIAN
.. (6).. Pos No. : ... (7) ...
1. Jenis Barang 2. Satuan Barang 3. Jumlah Barang 4. Pos Tarif 5. Tarif Bea Keluar 6. Harga Ekspor 7. Nilai Tukar Mata
Uang 8. Bea Keluar 9. Sanksi
Administrasi
.............. (3a) ............ .
.............. (4a) ............ .
.............. (Sa) ............ .
LAMPIRAN SPPBK Nomor : SPPBK-............ (1) ................ . Tanggal : ........................ (2) ............... .
Diisi ·nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan. Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Diisi nama dan NPWP eksportir. Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
Diisi nomor uru t. Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor. Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai. Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan jumlah barang. Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganjkelebihan tarif bea keluar.
Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir' dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan harga ekspor. Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan bea keluar. Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat be a dan cukai dan kekurangan sanksi administnisi beru pa denda. Diisi dasar penetapan secara ringkas danjelas. Misal:
• untuk tarif bea keluar tarif bea keluar berdasarkan . Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .................................. .
• untuk harga ekspor
harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .................................. .
Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang ditetapkan serta kekuranganjkelebihan bea keluar.
f!
No. ( 1 9a) dan ( 1 9b)
No. (20) dan (2 1)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Diisi total jumlah sanksi administrasi beru pa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
Diisi nama dan tanda tang an pej a bat be a dan cukai yang menerbitkan surat penetapan, beserta NIP.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
91
LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
���T��0146 /PMK. 04/2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
MENTER! I<EUANGAN
REPUBLII< IN DONESIA
CONTOH FORMULIR SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK) Nomor · SPKPBK-.............. (2a) ................. . Tanggal : ............................ (2b) ................. .
Kepada Yth. Nama Eksportir Alamat
.......... (3) ......... .
.......... (4) ......... .
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Pasal 12 dan sesuai dengan ........... (5) ............. nomor ........... (6) ....... tanggal ....... (7) ..... , ditetapkan kembali perhitungan bea keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor: Nomor Pendaftaran .......... (8a) ......... . Tanggal. ......... (8b) ........... . Eksportir .......... (9a) ......... . NPWP ............. (9b) ........... . PPJK .......... (lOa) ......... . NPWP ............. (10b) ......... .
sehingga mengakibatkan kekurangan danjatau kelebihan pembayaran bea keluar danjatau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:
Atas penetapan kembali bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda, dalam hal: 1. Terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut
pada tanggal ............. (14) ........... dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor ............. (15) ................ . Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal ........... (16) ............. , Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan saksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
2. Terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal ........ (17) ........
SPKPBK ini dibuat rangkap 4 (empat): - Rangkap ke-1 untuk Direktur Jenderal. - Rangkap ke-2 untuk Direktur ............. (21) ............ . - Rangkap ke-3 untuk Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama ....... (22)......... ,0 - Rangkap ke-4 untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan ................. (23)......... I I
'l
No. ( 1 )
No. (2a) dan (2b)
No. (3)
No. (4)
No. (5)
No. (6)
No. (7)
No. (8a) dan (8b)
No. (9a) dan (9b)
No. (lOa) dan (lOb)
No. (lla) dan (llb)
No. ( 12)
No. ( 13a) dan ( 13b)
No. ( 14), ( 16), dan ( 17)
No. ( 15)
No. ( 18) dan (2 1 )
No. ( 19) dan (20)
No. (22)
No. (23)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nama unit kerja yang menerbitkan surat penetapan.
- Kantor Wilayah .................................... .
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan ...... .
- Kantor Wilayah .................................... .
- Kantor Pelayanan Utama ...................... .
Diisi nomor, kode kantor penerbit SPKPBK dan tanggal surat.
Diisi nama eksportir.
Diisi alamat eksportir.
Diisi dokumen dasar penetapan.
Misal: Laporan Basil Audit (LHA)
Diisi nomor dokumen dasar penetapan pada angka (5).
Diisi tanggal dokumen dasar penetapan pada angka (5).
Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
Diisi nama dan NPWP eksportir.
Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan bea keluar.
Diisi jumlah kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan. tagihan.
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejal<: tanggal pada No. (2b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama.
Misal : tanggal SPKPBK adalah 20 Juni 20 13, maka tanggaljatuh tempo SPKPBK adalah tanggal 18 Agustus 20 13.
Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
Diisi nama jabatan yang menerbitkan surat penetapan.
Misal: Direktur Audit
Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean, dalam hal tempat pemenuhan kewajiban pabean adalah Kantor Pelayanan Utama butir ini tidal<: perlu diisi.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN R�PUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK. 04/2014 TENTANG ·
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
- Tentang : Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mengakibatkan:
a. kami diwajibkan untuk membayar Bea Keluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . (15) ................. ( ................ (16) ............................. ) . *)
*) tidak diperlukan dalam hal tidak terdapat kekurangan pembayaran **) bila tempat tidak mencukupi dapat dipergunakan lembar lain ***) diisi bila ada
Hormat kami,
....... (20) ............ .
No. (1) s.d. (4)
No. (5)
No. (6)
No. (7)
No. (8)
No. (9) s.d. ( 12)
No. (13)
No. (14)
No. (15)
No. (16)
No. (17)
No. (18)
No. (19)
No. (20)
No. (21)
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK I NDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN
Cukup jelas.
Diisi nama j abatan (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... , atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Be a dan Cukai ... ) .
Diisi nama jabatan serta alamat Kantor Pabean tempat pengajuan keberatan. Misal: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, J alan ............ .
Diisi nama orang pribadi, sebagai wakil eksportir yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
Diisi nama jabatan orang pribadi yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
Cuku p jelas.
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat nomor (13), dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidal<: cukup, dapat digunakan lembar lain.
Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan No. (18). Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (7).
Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan Utama.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN Rfi;PUBLIK INDONESIA
��::T��G 146 /PMK. 04/2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! .KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMAT
SURAT PENERUSAN KEBERATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ... ( 1 ) .. . KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .............. . . (2) .. .
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p . ..... ..... . ............ (8) .... ......... ..
Bersama 1m diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh .................. (9) ..... . ........... , sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor .......... . . (10) ....... . ..... . . tanggal ..... . ... ( 1 1 ) ... . . . .... tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud membayar bea keluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp . ............ ( 1 2) ............. ( ......... ( 1 3) . ..... . . . ) . Surat pengajuan keberatan kami terima dengan lengkap pacta tanggal ......... · ..... ( 1 4) ... . . .. . ..... . .
Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan: 1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan; 2. Bukti penyerahan jaminan; 3. Fotokopi SPPBK; 4. Data pendukung lainnya berupa: ......... ( 15) ....... . . .
Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.
Tembusan: 1 . .................... (19) ......................... . 2. Pihak yang mengajukan keberatan
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura". Tidal{ perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
Cukup jelas.
Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
Diisi namajabatan yang menanganijmemutuskan keberatan. Misal: Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai.
Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan diterima dengan lengkap.
Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan.
Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan pejabat bea dan cukai yang diberi wewenang.
Cuku p j elas.
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BAS RI
LAMPIRAN VI PEI<ATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .146/PMK.04/2014 .. ·
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTEl<! KEUANGAN NOMOR 214/PMIC04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMAT
KELUAR
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KOP SURA T ORANG YANG MENGAJUKAN PENGEMBALIAN
Nmnor Lamp iran Hal
: o o o o o o o o o o o o o o ( 1) o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o . . o . . . . (2) o o o o o o o o o ' tanggal. . o:o (3) . . o o o 0 0 o
: O o O O o o o o o o o o o o (4) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
di O o o o o o 0 o o o o o o o (7) o o o o o o o o o o o o o o o
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Alamat Email NPWP Perusahaan
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o O o O O o O o o o o (8) . . o o o o o o o O o O O O O O • O o o o 0 0 0 o O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (9) o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o
0 0 0 0 0 o o o o O o o o O O O o O O O O O O O O O O O o O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 10) . . 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o O o O O O O O O O O O O O o o o O o o o o o O o O O O O O O O o o O o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o ( 12) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o O o o O o o o O O o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( 13) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o O o O o o o o o o o o o o o o o
dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda sehubungan dengan ekspor barang berupa : Nama Barang o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( 14) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o 0 o o o o o o o o o o o : o o o
,Jumlah o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( 15) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o
PEB Nomor . . o . . . . . . . . o . . ( 16a) . . . . . . o . . . . . . o . . . . o . . o tanggal o . . . . . . . . . . . . o . . o ( l 6b) . . o o . . . . . . o . . . . o . . o o o o o
dengan perincian sebagai berikut:
URAIAN SUDAH DIBAYAR SEHARUSNYA DIBAYAR KELEBIHAN BAYAR
BcaKcluar Rp ........ o (l 7a) . . . . o o . . . . o o . . Rp . . . . . . o o o (l 7b ) . . . . . . . . . . . . . . Rp . . . . o o . . o (l 7c) . o o . . . . . . . . . . o
-----·----------- ___;c __________ l_.::__ __ _:____c ______ _ I-=-----·--'--·-'----------Sanksi 1\dministrasi Rp o o o o o o o o o (l8a) . . . . . . . . . . o o o o Rp . . . . . . . . o (l8b ) . . . . . . o o . . . . . . Rp . . . . o o o • o (18c) . . . . o o . . . . . o o .
·----------
JUMLJ\H Rp o O o o o . o o o (l9a) o o o o o o o o o o . . . . Rp o o o o o o o o o (l9b ) o o o o o o o o o o o o o o l�p 0 0 o 0 0 0 0 0 0 (19c ) o o o o o o o o o o o o o o
--------------��----�----��.
dengan alasan:
o o o o o o O o o o o o O O o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o 0 o o o o o o (20) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
2 0 Bukti Pembayaran : Nomor O O O O o O O O O O O O . . o (22a) o o o o o o o o o o o o o o o tanggal o o o o o o o (22b ) . . o o . . o o
3 0 SPPBK : Nomor 0 0 o o 0 0 o o o o - . . o o (23a) o o o o o o o o o o o o o . tanggal o o o o o o o (23b) o o . . o o . .
4 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o (24) . . . . o o o o o o o o o o o o o o o o dst.
Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima mclalui rekening kami pada:
Bank Cabang Nom or l�ekening
: o o o o o O o o o O o o o o o (25) o o o o O o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O
: o O O O O O o O o 0 0 0 0 0 0 (26) 0 0 0 0 o O O O O O O O O O O O o O O O O O O o O o
: o O o o 0 o o O o 0 o O o 0 0 0 (27) 0 0 o O O O O O O O O O O O o O O o O O O O O O o o
Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusano
Hormat kami,
Materai
Rp 60000,00
o o o o o o o o o o o (28) o o o o o o o o o o
/I
No. (1) s.d. (4)
No. (5)
No. (6) dan (7)
No. (8)
No. (9)
No. (10) s.d. (13) No. (14) dan (15)
No. (16a) dan (16b)
No. (17a), (17b) dan (17c)
No. (18a), (18b) dan (l8c)
No. (19a), (19b) dan (19c)
No. (20)
No. (21a) dan (21b)
No. (22a) dan (22b)
No. (23a) dan (23b)
No. (24)
No. (25), (26) dan (27)
No. 28
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN
Cukup jclas.
Diisi denga.n pengembalian yang diajukan (bca keluar dan/ a tau sanksi administrasi bcrupa denda).
Diisi nama dan alamat Kantor Pabcan tcmpat pcnyelesa.ian kewajiban pabcan Diisi nama . orang pribadi, sebaga.i wakil cksportir yang mcnandatangani surat pengajuan pengemba.lian.
Diisi nama jabata.n orang pribadi, yang mcnandatangani surat pengajuan pengembalian.
Cukup jelas.
Diisi uraian dan jumlah barang yang diajukan pengcmbalian scsuai dcngar1 yang diberitahukan dalam pembcritahuan pabean ekspor.
Diisi nomor dan tanggal pcmberitahuan pabea.n ekspor.
Diisi jumlah bca kcluar yang sudah dibayar, scharusnya clibayar dan kclebihan bayar.
Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda yang sudah dibayar, scharusnya dibayar dan kelebihan bayar.
Diisi jumlah total bca kcluar dan/ a tau sanksi aclministrasi berupa dcnda yang sudah dibayar, scharusnya dibayar dan kelcbihan bayar.
Diisi alasan pcngajuan pcngcmbalian dcngan jclas clan lcngkap yang clapat menclukung pcndapat pihak yang mengajukan pcngcmbalian. Bila ruang yang clisccliakan tidak cukup, dapat digunaka.n lcmbar lain.
Cukup jclas.
Diisi nomor dan tanggal bukti pembayaran bea kcluar dan/ a tau sanksi administrasi berupa clenda.
Cukup jelas.
Diisi bahan pcrtimbangan lainnya (bila ada)
Cukup jelas.
Diisi nama dan tancla tangan sesuai dcngan No. (8)
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA,
ttd.
M UHAMAD CHATIB BASRI
MENTER! I<EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
CONTOH FORMAT
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBL!K INDONESIA
��:T��Gl46 /PMK. 04 I 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMI<.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN BEA KELUAR
Membaca
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ............. (1) .................... .
TENTANG
PENGEMBALIAN .................................... (2) ...................... . ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH ..................... (3) ......................... .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa ................. (4) ................ Nomor: ............. (5) ................ tanggal ................... (6) ............................... ;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ,Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan
Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bca Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... /PMK.04/2013;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG .................................... (2)....................... ATAS
Pengcmbalian atas ............... (2) ... . ......... sejumlah Rp ............ (7) ............ . ( ................ (8) ................... ), diberikan kepada:
Diisi j cnis pcncrimaan ncgara yang dimintakan pcngembaliannya.
Diisi nama cksportir .
: Diisi j enis dokumen yang dij adikan dasar untuk dilakukan pcngembalian .
Misal : S alinan Putusan Pcngadilan Paj al{ , Salinan Penetapan Pengadilan Paj ak , Keputu san Kebcratan , atau surat pcrmohonan pengembalian .
Diisi nomor dokumcn scbagaimana discbut pada nomor (4) .
Diisi tanggal dokumen sebagaimana discbut pada nomor (4) . Diisi besarnya jumlah pcngcmbalian yang diberikan ( d alam angka) .
Diisi bcsarnya jumlah pcngcmbalian yang diberikan ( dalam huruf) .
Diisi NPWP cksportir .
Diisi alamat cksportir .
Diisi nomor pcnd aftaran pembcritahuan pabcan ckspor.
Diisi tanggal pcndaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
Diisi alasan pcngcmbalian .
D iisi nama KPPN mitra kerj a Kantor Pabean.
Diisi n ama kota tempat Kantor Pabcan yang mcnerbitkaTt Kcputu s an M e nteri Keuangan mcngenai pcngembalian Bea Kcluar .
D iisi n ama kota tcmpat Kantor Pabean yang mencrbitkan Keputusan M cnteri Kcu angan mcngcnai pcngcmbalian Bca Keluar .
Diisi tan ggal pcnctapan.
Diisi " Kcpala Kantor" atau Pcj abat Bea dan Cukai yang dibcri wcwenang atas nama M cntcri Keuangan untuk mcncrbitkan Keputu s an M entcri Kcuangan mcngcnai pcngcmbalian Bca Kcluar.
Diisi nama dan tanda tangan "Kcpala Kantor" atau Pej ab at B e a dan Cukai yang dibcri wcwcnang atas nama Mentcri Ke uangan untuk mcnerbitkan Kcputu s an M entcri Ke uangan. mcngcnai pengcmbalian Bea Keluar .
Diisi N I P "Kcpala Kantor" atau Pej abat B e a dan Cukai yang diberi wewen ang atas nama M cnteri Kcuangan untuk mcncrbitkan Keputu s an M entcri Keuangan mcngcnai pcngembalian Bca Kcluar .
Catatan: * ) Dicetak sesuai peruntu kkannya **) Rangkap ke-2 s . d . ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran
SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat) :
- Rangkap ke- 1 u n tu k KPPN
- Rangkap ke-2 u ntu k KPPN**) - Rangkap ke-3 u ntu k Pihak yang berhak - Rangkap ke-4 u ntuk Kantor Pabean**) fl
NOMOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
19
2 0
2 1
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK I NDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN
URAIAN ISIAN
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat kantor Pelayanan Utama.
Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai . ·
Misal . . : Kantor Pengawasan dan pelayanan Be a dan Cukai Tipe Madya Pabean C J ayapura. Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah kantor Pelayanan Utama.
Diisi Nomor SPMKBK yang diterbitkan .
Diisi Tahun Anggaran SPMKBK yang diterbitkan.
Diisi Nomor SPKPBK.
D i i s i Tanggal S PKPB K .
Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, � (dua) digit Kode Eselon I , dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan) . Contoh KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 1 20600, maka kolom
yang bersangkutan akan terisi sebagai berikut: .
I 1 I 5 I I 0 I 5 I I 1 I 2 I 0 I 6 I 0 I 0 I Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan .
Misal : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Be a dan Cukai Tipe M adya Pabean C Jayapura.
Diisi dengan kode KPPN diikuti dengan uraian KPPN Pembayar.
I KPPN I 0 I . 6 I 3 I Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura I Diisi jenis penerimaan yang dimintakan pembayaran pengembaliannya.
Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan be a keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 bag an akun standar, sesuai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan .
Diisi ura1an kode akun pengembalian pendapatan be a keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar , sesuai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan.
Diisi dengan tahun SPMKBK yang bersangkutan .
Diisi dengan nama pihak yang berhak.
Diisi dengan alamat pihak yang berhak.
Diisi dengan kode NPWP pihak yang berhak.
Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBK.
Diisi dengan nomor rekening bank pihak yang berhak.
Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan .
Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan
Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal . . . . . . . . Nomor: . . . . . . . . . ", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan .
D iisi "Kcpala Ka11.tor'; atau nama j abatan Pej abat B e a clan Cukai y an g clibcri wewenang atas n ama Mcntcri Kcuangan untuk menerbitkan S PMKB K .
D iisi nama cl a n ta11.da tangan Pcj abat B c a dan Cukai yang cliberi wcwenang atas nama M entcri Keuangan untuk menerbitka11. SPMKBK
D iisi NIP Pej abat Bca cl an Cukai yang cliberi wcwenang atas nama Menteri Keuangan untu k menerbitkan SPMKBK.