forensik2

Slide 1

Pemicu 2Izka P Rahmania405100271UU REPUBLIK INDONESIA NO. 36TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANBab I Ketentuan UmumBab II Maksud dan TujuanBab III Hak dan KewajibanBab IV Tanggung Jawab PemerintahBab V Sumber daya Bidang KesehatanBab VI Upaya KesehatanBab VII Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, LanjutUsia dan Penyandang Cacat Bab VIII Gizi Bab IX Kesehatan Jiwa Bab XXII Penutup Bab X Penyakit Menular dan tidak menular Bab XI Kesehatan lingkungan Bab XII Kesehatan Kerja

Bab XIII Pengelolaan Kesehatan

Bab XIV Informasi Kesehatan

Bab XV Pembiayaan Kesehatan

Bab XVI Peran serta Masyarakat

Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan

Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan

Bab XIX Penyidikan

Bab XX Ketentuan Pidana

Bab XXI Ketentuan peralihanBAB IIIHAK DAN KEWAJIBANBAGIAN KESATUHAKPasal 4Setiap orang berhak atas kesehatan.Pasal 51. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperolehakses atas sumber daya di bidang kesehatan.2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanankesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawabmenentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagidirinya.Pasal 6Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yangsehat bagi pencapaian derajat kesehatan.Pasal 7Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasidan edukasi tentang kesehatan yang seimbang danbertanggung jawab.Pasal 8Setiap orang berhak memperoleh informasi tentangdata kesehatan dirinya termasuk tindakan danpengobatan yang telah maupun yang akanditerimanya dari tenaga kesehatan.BAGIAN KEDUAKEWAJIBANPasal 91. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pelaksanaannya meliputi upaya kesehatanperseorangan, upaya kesehatan masyarakat, danpembangunan berwawasan kesehatan.Pasal 10Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang laindalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik,biologi, maupun sosial.Pasal 11Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untukmewujudkan, mempertahankan, dan memajukankesehatan yang setinggi-tingginya.Pasal 12Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkanderajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.Pasal 131. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam programjaminan kesehatan sosial2. Program jaminan kesehatan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1)diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganBAB VSUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATANPasal 221. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

2. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 231. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakanpelayanan kesehatan.2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaidengan bidang keahlian yang dimiliki.3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenagakesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.4. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentinganyang bernilai materi.5. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 241. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harusmemenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak penggunapelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar proseduroperasional.2. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.3. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan,standar pelayanan, dan standar prosedur operasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.Pasal 271. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan danpelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai denganprofesinya.2. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajibanmengembangkan dan meningkatkan pengetahuan danketerampilan yang dimiliki.3. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 281. Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukanpemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukumdengan biaya ditanggung oleh negara.2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidangkeilmuan yang dimiliki.Pasal 29Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalammenjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikanterlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian KeduaFasilitas Pelayanan KesehatanPasal 301. Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannyaterdiri atas:a.b.pelayanan kesehatan perseorangan; danpelayanan kesehatan masyarakat.2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a.b.c.pelayanan kesehatan tingkat pertama;pelayanan kesehatan tingkat kedua; danpelayanan kesehatan tingkat ketiga.3. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,pemerintah daerah, dan swasta.4. Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yangberlaku.5. Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.Pasal 31Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitiandan pengembangan di bidang kesehatan; danb. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangankepada pemerintah daerah atau Menteri.Pasal 321. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikanpelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawapasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta dilarang menolakpasien dan/atau meminta uang muka.Pasal 331. Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanankesehatan masyarakat harus memiliki kompetensimanajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.2. Kompetensi manajemen kesehatan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Menteri.Pasal 341. Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitaspelayanan kesehatan perseorangan harusmemiliki kompetensi manajemen kesehatanperseorangan yang dibutuhkan.2. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatandilarang mempekerjakan tenaga kesehatanyang tidak memiliki kualifikasi dan izinmelakukan pekerjaan profesi.3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VIUPAYA KESEHATANBagian KesatuUmumPasal 46Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginyabagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadudan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangandan upaya kesehatan masyarakat.Pasal 47Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yangdilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, danberkesinambungan.Pasal 48

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

a) pelayanan kesehatan;

b) pelayanan kesehatan tradisional;

c) peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

d) penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

e) kesehatan reproduksi;f)keluarga berencana;g) kesehatan sekolah;

h) pelayanan kesehatan pada bencana;i)

j)pelayanan darah;

kesehatan gigi dan mulut;k) penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguanpendengaran; kesehatan matra;l)pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alatkesehatan;

m) pengamanan makanan dan minuman;

n) pengamanan zat adiktif; dan/atau

o) bedah mayat.

2. Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Pasal 49

1. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.

2. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsisosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etikaprofesi.BAGIAN KEDUAPELAYANAN KESEHATANPARAGRAF KESATUPEMBERIAN PELAYANANPasal 521. Pelayanan kesehatan terdiri atas:a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan

b. pelayanan kesehatan masyarakat.2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Pasal 531. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untukmenyembuhkan penyakit dan memulihkankesehatan perseorangan dan keluarga.2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untukmemelihara dan meningkatkan kesehatan sertamencegah penyakit suatu kelompok danmasyarakat.3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendahulukanpertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkepentingan lainnya.Pasal 541. Penyelenggaraan pelayanan kesehatandilaksanakan secara bertanggung jawab,aman, bermutu, serta merata dannondiskriminatif.2. Pemerintah dan pemerintah daerahbertanggung jawab atas penyelenggaraanpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).3. Pengawasan terhadap penyelenggaraanpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.PARAGRAF KEDUAPERLINDUNGAN PASIEN

Pasal 561.

2.Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhtindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelahmenerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebutsecara lengkap.Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku pada:a.

b.c.Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menularke dalam masyarakat yang lebih luas;Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atauGangguan mental berat.3.(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 57

1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisikesehatan pribadinya yang telah dikemukakankepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisikesehatan pribadi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:a.b.c.d.e.Perintah undang-undang;Perintah pengadilan;Izin yang bersangkutan;Kepentingan masyarakat; atauKepentingan orang tersebut.Pasal 581. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadapseseorang, tenaga kesehatan, dan/ataupenyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugianakibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanankesehatan yang diterimanya.2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yangmelakukan tindakan penyelamatan nyawa ataupencegahan kecacatan seseorang dalam keadaandarurat.3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB XIXPENYIDIKANPasal 1891. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia,kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yangmenyelenggarakan urusan di bidang kesehatanjuga diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana untuk melakukan penyidikan tindakpidana di bidang kesehatan.2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanserta keterangan tentang tindak pidana di bidangkesehatan;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yangdiduga melakukan tindak pidana di bidangkesehatan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangatau badan hukum sehubungan dengan tindakpidana di bidang kesehatan;d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ataudokumen lain tentang tindak pidana di bidangkesehatan;e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahanatau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatanf. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidangkesehatan;g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapatcukup bukti yang membuktikan adanya tindakpidana di bidang kesehatan.3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB XKETENTUAN PIDANAPasal 1901. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenagakesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan padafasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidakmemberikan pertolongan pertama terhadap pasien yangdalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palingbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian,pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenagakesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 191Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatantradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, lukaberat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pasal 192Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringantubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 193Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksiuntuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).Pasal 194Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).Pasal 195Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalihapapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).Pasal 196Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).Pasal 197Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Pasal 198Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).Pasal 1991. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumemasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatanberbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda palingbanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pasal 200Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian airsusu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).ANALISIS MEDIKOLEGAL KRITERIA PIDANASeorang dokter dapat dikenakan sanksi pidana,bilamana berbuat kriminal seperti: Melakukan penipuan terhadap pasien ( pasal 378KUHP ) Pembuatan surat keterangan palsu ( 263 dan 267KUHP ) Kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong (pasal 349 KUHP ) Tidak memberikan pertolongan pada orang yangberbeda dalam bahaya ( pasal 340 KUHP ) Euthanasia ( pasal 344 KUHP )MEDIKOLEGAL Melakukan pengguguran atau abortus provocatus (pasal 346 349 KUHP ) Penganiayaan ( pasal 351 KUHP ) dan luka berat ( pasal90 KUHP ) Kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka berat pada diri orang lain ( pasal 359 361 KUHP ) Pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran ( pasal322 KUHP ) Penyerangan seksual ( pasal 288 294 KUHP ) Pelanggaran kesopanan ( pasal 290 ayat 1, pasal 294ayat 1, pasal 285 dan 286 KUHP) Memberikan atau menjual obat palsu (pasal 386KUHP) KRITERIA PERDATA Pasal 1365 KUHPer : penimbul ganti rugi atas diri oranglain pelakunya harus ganti rugi Pasal 1366 KUHPer : selain penimbul / kesenjangan,juga akibat kelalaian atau kurang berhati-hati Pasal 1367 KUHPer : majikan ikut bertanggung jawabatas perbuatan orang dibawah penguasaanya Pasal 1338 KUHPer : wanprestasi ganti rugi Pasal 36 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan :ganti rugi Pasal 66 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran : ganti rugi Doktrin perbuatan melawan hukum seperti tindakantanpa informed consent, salah orang / salah organ,product liabilityINFORMED CONSENTTujuan Memberikan perlindungan kepada pasien Terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidakdiperlukan dan secara medik tidak ada dasarpembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuanpasiennya. b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter (Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ) Tindakan medis yang dilakukan tanpa izinpasien, dapat digolongkan sebagai tindakanmelakukan penganiayaan berdasarkan KUHPPasal 351 (trespass, battery, bodily assault )Bentuk Implied consent (tersirat/dianggap telahdiberikan) Keadaan normal Keadaan darurat Expressed consent (dinyatakan) Lisan TulisanImplied consent Persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat,tampa pernyataan tegas (sikap & tindakan pasien) Keadaan normal: Pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium Memberikan suntikan pada pasien Penjahitan luka, dsb Keadaan darurat/emergency, sedangkan dokter perlumelakukan tindakan segera, sementara pasien tidak bisamemberikan persetujuan dan keluarganya pun tidakditempat dokter dapat melakukan tindakan terbaikmenurut dokter (permenkes no.585 tahun 1989, pasal 11) presumed consent (bila pasien dalam keadaan sadar,dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukandokter)Expressed consent Persetujuan yang dinyatakan secar lisanatau tertulis, bila yang akan dilakukan lebih dariprosedur pemeriksaan dan tindakan umum(pasien diberitahukan tindakan apa yang akandilakukan) Lisan: pemeriksaan dalam rektal/vaginal,mencabut kuku, dll Bila tindakan yang mengandung resiko:pembedahan/prosedur pemeriksaan &pengobatan yang invasif sebaiknya didapatkanPTM yang tertulisPERATURAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIANOMOR 290/MENKES/PER/III/2008BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yangdiberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelahmendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukanterhadap pasien.2.

3.

4.

5.

6.Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung,anak-anak kandung, saudara-saudara kandung ataupengampunya.Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnyadisebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupapreventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukanoleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapatmempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalahtindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu,dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigidan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakuioleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-undangan.7.

1.

2.

3.Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurutperaturan perundang-undanganatau telah/pernah menikah, tidakterganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidakmengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidakmengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusansecara bebas.

BAB II

PERSETUJUAN DAN PENJELASANPasal 2Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harusmendapat persetujuan.Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secaratertulis maupun lisan.Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelahpasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakankedokteran dilakukan.Pasal 31.

2.

3.

4.

5.Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yangberhak memberikan persetujuan.Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan denganpersetujuan lisan.Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatdalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khususyang dibuat untuk itu.Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikandalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkankepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju.Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakanpersetujuan tertulis.Pasal 41.

2.

3.Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/ataumencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalamrekam medik.Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud padaayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegeramungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Pasal 5 Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali olehyang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yangmembatalkan persetujuan.Pasal 6Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskantanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalammelakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian padapasien.Bagian KeduaPenjelasanPasal 71. Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsungkepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupuntidak diminta.2. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar,penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.3.

a)b)c)d)e)f)

1.a)Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya mencakup:Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;Altematif tindakan lain, dan risikonya;Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; danPrognosis terhadap tindakan yang dilakukan.Perkiraan pembiayaan.

Pasal 8Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi :Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;b) Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, makasekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;c)Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakankedokteran;d) Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.2. Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :a) Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif,diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.b) Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasienselama dan sesudah tindakan, serta efek samping atauketidaknyamanan yang mungkin terjadi.c) Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannyadibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masingalternatif tindakan.e) Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasikeadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut ataukeadaan tak terduga lainnya.3.

a)b)

c)

4.a)b)c)Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteranadalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikutitindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umumrisiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yangdampaknya sangat ringanrisiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya(unforeseeable)

Penjelasan tentang prognosis meliputi:Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam).Pasal 91. Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikansecara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau caralain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dandidokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter ataudokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkantanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan danpenerima penjelasan.3. Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasantersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien ataupasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigidapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekatdengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagaisaksi.Pasal 101.

2.

3.

4.

1.

2.Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter ataudokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi daritim dokter yang merawatnya.Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untukmemberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harusdidelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuaidengan kewenangannya.(4) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahtenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secaralangsung kepada pasien.

Pasal 11Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran,dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan.Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan dasar daripada persetujuan.Pasal 121. Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapatindikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untukmenyelamatkan jiwa pasien.2. Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan, dokter ataudokter gigi harus memberikan penjelasan kepadapasien atau keluarga terdekat.BAB IIIYANG BERHAK MEMBERIKANPERSETUJUANPasal 13 Persetujuan diberikan oleh pasien yangkompeten atau keluarga terdekat. Penilaian terhadap kompetensi pasiensebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh dokter pada saat diperlukanpersetujuan.BAB IVKETENTUAN PADA SITUASI KHUSUSPasal 14 Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup(withdrawing/withholding life support) padaseorang pasien harus mendapat persetujuankeluarga terdekat pasien. Persetujuan penghentian/penundaan bantuanhidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan setelahkeluarga mendapat penjelasan dari tim dokteryang bersangkutan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diberikan secara tertulis.Pasal 15Dalam hal tindakan kedokteran harusdilaksanakan sesuai dengan programpemerintah dimana tindakan medik tersebutuntuk kepentingan masyarakat banyak, makapersetujuan tindakan kedokteran tidakdiperlukan.BAB VPENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Pasal 16

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan olehpasien dan/atau keluarga terdekatnya setelahmenerima penjelasan tentang tindakan kedokteranyang akan dilakukan.Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawabpasien.Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak memutuskan hubungan dokter danpasien.BAB VITANGGUNG JAWABPasal 17 Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telahmendapat persetujuan menjadi tanggungjawab dokter atau dokter gigi yang melakukantindakan kedokteran. Sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan persetujuan tindakankedokteran.BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 18 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan denganmelibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsimasing-masing. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.Pasal 19 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala DinasKesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapatmengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannyamasing-masing Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutanSurat Ijin PraktikBAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, makaPeraturan Menteri Kesehatan Nomor585/MENKES/PER/IX/1989 tentang PersetujuanTindakan Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi.Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.MALPRAKTEK MEDIKDefinisiKelalaian seorang dokter untukmempergunakan tingkat keterampilan danilmu pengetahuan yang lazim dipergunakandalam mengobati pasien atau orang yangterluka menurut ukuran di lingkungan yangsama.KELALAIAN Sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukanapa yang seseorang dengan sikap hati-hatimelakukannya dengan wajar, atau sebaliknyamelakukan apa yang seseorang dengan sikaphati-hati tidak akan melakukannya dalamsituasi tersebut Diartikan pula dengan melakukan tindakankedokteran dibawah standar pelayanan medikSyarat Kelalaian (4D) DUTY (Duty of care) KEWAJIBAN PROFESI KEWAJIBAN AKIBAT KONTRAK DG PASIEN DERELICTION / BREACH OF DUTY PELANGGARAN KEWAJIBAN TERSEBUT DIRECT CAUSALSHIP HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT DAMAGES CEDERA, MATI ATAU KERUGIANMALPRAKTEK1. INTENTIONAL (secara sadar) PROFESSIONAL MISCONDUCTS2. NEGLIGENCE MALFEASANCE, MISFEASANCE, NONFEASANCE3. LACK OF SKILL DI BAWAH STANDAR KOMPETENSI DI LUAR KOMPETENSIINTENTIONAL

Penahanan pasien

Buka rahasia kedokteran tanpa hak

Aborsi illegal

Euthanasia

Keterangan palsu

Praktek tanpa ijin/tanpa kompetensi

Sengaja tidak mematuhi standarLACK OF SKILL Kompentensi kurang atau diluarkompetensi/kewenangan Sering menjadi penyebab eror Sering dikaitkan dengan kompetensiinstitusi/sarana Kadang dapat dibenarkan pada situasi kondisilokal tertentuASPEK HUKUM Perumusan malpraktek / kelalaian medik yang tercantum padaUU No. 6 tahun 1963 pasal 11 b: Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan di dalamKUHP dan perundang - undangan lain, maka terhadaptenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratifdalam hal:a) melalaikan kewajiban (tidak melakukan sesuatu yangseharusnya dilakukan)b) melakukan suatu hal yang seharusnya tidak bolehdiperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baikmengingat sumpah jabatanya, maupun mengingatsumpah sebagai tenaga kesehatanya (melakukansesuatu yang seharusnya tidak dilakukan) Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan,jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cederakepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya Ini berdasarkan prinsip De minimis noncurat lex , yangberarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggapsepele Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi,mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka inidiklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata), serius dankriminil Tolak ukur culpa lata :1. Bertentangan dengan hukum

2. Akibatnya dapat dibayangkan

3. Akibatnya dapat dihindarkan4. Perbuatannya dapat dipersalahkanMalpraktek Medik Murni Sebenarnya tidak banyak dijumpai Contoh: dokter melakukan pembedahandengan niat membunuh pasienya atau doktersengaja melakukan pembedahan tanpa adaindikasi medis yang sebenarnya tidak perludilakukan, hanya untuk mendapatkankeuntungan. Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika : Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yangsudah berlaku umum dikalangan profesikedokteran Memberikan pelayanan kedokteran dibawahstandar profesi (tidak lege artis) Melakukan kelalaian yang berat atau memberikanpelayanan dengan tidak hati-hati Melakukan tindakan medik yang bertentangtandengan hukumTUNTUTAN Penggugat harus dapat membuktikan adanya 4unsur berikut :1. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadappasien2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medikyang lazim dipergunakan3. Penggugat telah menderita kerugian yang dapatdimintakan ganti ruginya4. Secara faktual kerugian itu disebabkan olehtindakan dibawah standar Terkadang penggugat tidak perlumembuktikan adanya kelalaian yang tergugat.Dalam hukum terdapat kaedah yang berbunyiRes Ipsa Loquitur yang berarti faktanyatelah berbicara Misalnya : kain kassa yang tertinggal di ronggaperut pasien, sehingga menimbulkankomplikasi pasca bedahSanksi Hukum PidanaPasal 267 KUHP (surat keterangan palsu)1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikansurat keterangan palsu tentang ada atau tidaknyapenyakit , kelemahan atau cacat, diancam denganpidana penjara paling lama empat tahun.2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untukmemasukkan seorang kedalam rumah sakit gila ataumenahannya disitu , dijatuhkan pidana paling lamadelapan tahun enam bulan.3. Di ancam dengan pidana yang sama ,barangsiapadengan sengaja memakai surat keterangan palsu ituseolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.Sanksi Hukum PidanaPasal 268 KUHP1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsusurat keterangan dokter tentang ada atau tidaknyapenyakit, kelemahan atau cacat , dengan maksuduntuk menyesatkan penguasa umum ataupenanggung (verzekeraar), diancam dengan pidanapenjara paling lama empat tahun.2. Diancam dengan pidana yang sama , barangsiapadengan maksud yang sama memakai suratketerangan yang tidak benar atau yang dipalsu,seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsuPASAL 359 KUHP Barangsiapa karena kelalainnya menyebabkan matinyaorang lain, diancam dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau pidana kurungan paling lama satutahunPASAL 360 KUHP1. Barangsiapa karena kelalainnya menyebabkan oranglain menderita luka berat,diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau pidana kurunganpaling lama satu tahun2. Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan oranglain luka sedemikian rupa sehingga menderita sakituntuk sementara waktu atau tidak dapat menjalankanjabatan atau perkejaannya selama waktu tertenudiancam dengan pidana penjara paling lama sembilanbulan atau pidana kurungan enam bulan atau dendapaling tinggi empat ribu lima ratus rupiahSanksi Hukum PerdataPasal 1338 KUH Perdata ( wanprestasi )1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya.2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak, ataukarena alasan-alasan yang oleh undang-undangdinyatakan cukup untuk itu.3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan denganitikad baikSanksi Hukum PerdataPasal 1365 KUH Perdata Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut.Pasal 1366 KUH Perdata( Kelalaian ) Setiap orang bertanggung jawab tidak saja ataskerugian yang disebabkan karena perbuatannya,tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karenakelalainnnya atau kurang hati hatinyaPasal 1370 KUH Perdata Dalam hal pembunuhan (menyebabkan matinya oranglain ) dengan sengaja atau kurang hatihatinyaseseorang, maka suami dan istri yang ditinggalkan,anak atau korban orang tua yang biasanya mendapatnafkah dari pekerjaan korban mempunyai hak untukmenuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurutkedudukanya dan kekayaan kedua belah pihak sertamenurut keadaanPASAL 55 UU NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahanatau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan2. Ganti rugi sebagaimana diatur dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlakuPenanganan Malpraktek Dalam etik sebenarnya tidak ada batas-batas yangjelas, antara boleh atau tidak, oleh karena itu kadangkala sulit memberikan sanksi-sanksinya Di negara-negara maju terdapat Dewan Medis (MedicalCouncil) yang bertugas melakukan pembinaan etikprofesi dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaranyang dilakukan terhadap etik kedokteran Di Indonesia terdapat : Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) masalahetika murni Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran(P3EK) masalah yang tidak murni etikaALUR PENANGANAN KASUS-KASUSMALPRAKTEKMKEKcabangP3EK propinsi

P3EK propinsiP3EKpusat

P3EKpusatMKEKcabang

POLISI*

*BREAKING BAD NEWSRobert Buckman's Six Step Protocolfor Breaking Bad News1. Getting started2. Finding out how much the patient knows.

3. Finding out how much the patient wants toknow.4. Sharing the information.5. Responding to the patients feelings.

6. Planning and follow-through.RAHASIA JABATAN

RAHASIA JABATAN &PEKERJAAN DOKTER

Perkembangan iptek kedokteran pengecualianmembuka rahasia jabatan dan pekerjaan dokter memelihara kepentingan umum dan mencegahhal-hal yang dapat merugikan orang lainHipocrates kewajiban memegang teguh rahasiapasien hubungan dokter pasienApapun yang saya dengar atau lihat, tentangkehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan,tidak akan saya ungkapkan, karena saya harusmerahasiakannya

Lafal Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan PeraturanPemerintah No.26 tahun 1960:Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang sayaketahui karena pekerjaan saya dan karenakeilmuan saya sebagai dokterBab II KODEKI tentang kewajiban dokter terhadappasien dicantumkan antara lain:Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatuyang diketahuinya tentang pasien karena kepercayaanyang diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasienmeninggal dunia

Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1966 tentangwajib simpan rahasia kedokteran:Menteri Kesehatan dapat melakukan tindak-tindakadministratif berdasarkan pasal 111 Undang-undangtentang Kesehatan jika tidak dapat dipidanakanmenurut KUHAP

Rahasia: sesuatu yang disembunyikan dan hanyadiketahui oleh satu orang, oleh beberapa orang saja,atau oleh kalangan tertentuTidak selalu hal yangdiberitahukan pada doktermerupakan rahasia yangtidak boleh diberitahukanpada orang lain. Misalnya:influenzaHarus dirahasiakan,terutama terhadappasangannya, yang tidakmengetahui bahwa iamemiliki hubungandengan wanita/pria lain.Misalnya: penyakit sifilisatau gonorea

RAHASIA DOKTERRAHASIA JABATAN

Rahasia dokter sebagaipejabat strukturalRAHASIA PEKERJAAN

Rahasia dokter padawaktu menjalankanpraktiknya

Tingkah laku dalamkeadaan khususTingkah laku yangbersangkutan dgpekerjaan sehari-hariRAHASIA JABATAN

Ditinjau dari sudut hukum

Tingkah laku yangbersangkutan dgpekerjaan sehari-hariPASAL 1365 KUHPERDATAPASAL 322 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yangia wajib menyimpannya oleh karena jabatan ataupekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu,dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilanbulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiahPASAL 322 KUHP(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yangtertentu, ia hanya dituntut atas pengaduan orang ituBarangsiapa yang berbuat salah sehingga seorang lain menderitakerugian, berwajib mengganti kerugian ituPASAL 1365 KUH PERDATA