flU B KOMINFO KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SINERGI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA OPERATOR RADIO KOMUNIKASI °ada hari ini, Senin tanggal Tiga Bêlas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-01-2020), yang bertandatangan di bawah ini: L. ISMAIL, selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan 2. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG DI BIDANG PERHUBUNGAN NOMOR: 11/DJSDPPI/HK.04.02/01/2020 NOMOR: HK.201/1/1 Set.BPSDMP-2020
9
Embed
flU B - JDIHjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/mou/2020/...PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu, memperhatikan hal-hal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
flU BKOMINFO
KESEPAKATAN BERSAMAANTARA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SINERGI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA OPERATOR RADIO KOMUNIKASI
°ada hari ini, Senin tanggal Tiga Bêlas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh (13-01-2020), yang bertandatangan di bawah ini:
L. ISMAIL, selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17 Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU; dan
2. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, selaku Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur
Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TENTANG
DI BIDANG PERHUBUNGAN
NOMOR: 11/DJSDPPI/HK.04.02/01/2020
NOMOR: HK.201/1/1 Set.BPSDMP-2020
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu, memperhatikan hal-hal
slebagai berikut:
a l. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi di bawah Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia yang melaksanakan pengembangan
sumber daya manusia di bidang transportasi;
c. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dan produktivitas sumber
daya yang dimiliki serta sebagai bagian dari salah satu upaya dalam
memberikan pemahaman dan pembekalan teknis dan non teknis
operator radio kepada sumber daya manusia di bidang perhubungan,
maka diperlukan kerja sama diantara PARA PIHAK;
Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Operator Radio
Komunikasi di Bidang Perhubungan, yang selanjutnya disebut Kesepakatan
Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia di Bidang Transportas! (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Transportas!, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011
tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1019);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018
tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018
tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1801);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 63
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Km 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA
PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan
Bersama ini.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan
penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
operator radio komunikasi di bidang perhubungan yang dimiliki PARA
PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
Pasal 3RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk operator radio di
bidang perhubungan;
b. Peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia melalui
kerja sama pendidikan dan pelatihan, serta pertukaran tenaga ahli;
c. Pertukaran data dan informasi; dan
d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
Pasal 4JANGKA WAKTU
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan
Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
(2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri
Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik
karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini
tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya
Kesepakatan Bersama ini.
(4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka PIHAK yang
akan merubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
Kesepakatan Bersama ini diubah atau berakhir.
Pasal 5PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama yang diawali dengan menyusun bersama
rencana aksi yang akan ditindaklanjuti oleh wakil yang ditunjuk oleh
PIHAK KESATU dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan di lingkungan PIHAK KEDUA, sesuai kebutuhan PARA
PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibuat paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan
Bersama ini ditandatangani.
(3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan
dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola yang
baik (good govemancé) dan dengan itikad baik dalam upaya
melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari
konflik kepentingan (conflict o f interest).
Pasal 6
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan
tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dengan tetap
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7KERAHASIAAN
(1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani
setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul dari Kesepakatan
Bersama ini, secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada
pihak yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali
data dan informasi yang sudah menjadi milik umum (Public Domain),
atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak
ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dan pihak lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat
PARA PIHAK meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 8PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara
kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
untuk mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin,
permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan
Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat
disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU
Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian komunikasi dan
Informatika
Alamat Gedung Wisma Antara Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan
No. 17, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 29576450 ext. 1
Faksimile: (021)29576486
Email : Iayanan.operator(a;postel.go.id
PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan.
Alamat
Telepon
Faksimile
Email
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110