fitri makalah HAM.docx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna, karena manusia diciptakan oleh

Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan akal, pikiran, budi pekerti dan nurani

yang dengan hal tersebut manusia dapat membedakan yang baik dan buruk dan

akan membawa manusia kepada sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan akal, pikiran dan nurani manusia memiliki kebebasan dasar untuk

menentukan sendiri prilaku dan perbuatannya. Kemudian dengan prilaku dan

kebebasan manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Kebebasan dan hak-hak dasar tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia yang secara

kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Akan tetapi hak yang dimiliki oleh seseoran tidak sesuai dengan keinginan

orang tersebut. Dimana Hak Asasi Manusia sebelum kemerdekaan sudah mulai

diperbincangkan karena pada saat itu Hak Asasi Manusia itu sangat penting,

karena pada saat penjajahan Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang selalu ditindas

oleh golongan atas. Dan pada saat itu hak kemerdekaan yang paling diutamakan.

Pada masa periode kemerdekaan, Hak Asasi Manusia telah diakui oleh bangsa dan

saat itu pemerintah telah mencantumkan Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang

Dasar 1945. Pada saat orde baru ketika kepemimpinan Negara dipegang oleh

Soeharto, Hak Asasi Manusia tidak berjalan dengan baik karena system demokrasi

pada saat itu tidak berjalan dengan baik dimana aspirasi masyarakat diabaikan oleh

pemerintah karena pada saat itu juga terjadi nepotisme. Akan tetapi ketika

Soeharto menjadi president selama hampir 30 tahun, kalangan mahasiswa dan

masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto.

Dan pada akhirnya suara mahasiswa dan masyarakat didengar dan Presiden

Soeharto turun dari jabatannya. Hal inilah menandai berakhirnya masa orde baru

dan mulainya era reformasi. Sejak saat itu hingga sekarang aspirasi dan hak rakyat

dapat berjalan dengan baik. Salah satu contahnya adalah dalam memilih pemimpin

1

semua masyarakat berperan aktif dan memiliki hak sendiri untuk menentukan

pemimpin yang sesuai dengan hati nurani yang dimiliki dan Hak Asasi Manusia

tidak disia-siakan dan semua orang dapat mengeluarkan aspirasinya.

2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat

penulis angkat antara lain: 1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)?; 2.

Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini adalah: 1. Agar mahasiswa mengerti tentang

HAM; 2. Agar mahasiswa mengerti, memahami dan dapat menerapkan HAM dalam

Pancasila di dalam kehidupan sehari hari; 3. Dapat menambah khasanah

pengetahuan mahasiswa tentang HAM; 4. Secara praktis, mahasiswa lebih aktif

dalam belajar dan merangsang kemampuan berpikir mahasiswa.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HAM

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari

istilah human rights atau the right of human. Right dalam bahasa Inggris berarti

hak, kebenaran, kanan. Human berarti manusia. Namun dalam beberapa literatur

pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan. Di Indonesia

hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai

terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda).Menurut

pendapat Leah Levin, dalam buku HAM dalam Perpektifti Islam, Hak asasi

manusia adalam pengakuan moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri

individu berdasarkan kebebasan manusia. John Locke juga menyatakan bahwa

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta

sebagai hak yang kodrati. (Shalahudin Hamid, 2000, hal 10)

Hak asasi manusia menurut salahudin dalam Perpektifti Islam, menyatakan

bahwa Hak asasi manusia adalah kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya

dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap

kebenaran baik berupa materi maupun non materi. (Shalahudin Hamid, 2000, hal

11). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk

ciptaan Tuhan yang mejadikan ia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Hak

asasi manusia ini lahir dari keyakinan manusia itu sendiri bahwa semua manusia

sebagai makhluk tuhan adalah sama dan sederajat yang hak dan martabat yang

sama. Oleh karena itulah manusia harus diberlakukan secara sama, adil dan

beradab. Munculnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua pemikiran. pertama,

4

landasan langsung, yaitu kodrat manusia adalah sama derajatnya tanpa

membedakan ras, agama, suku, dan bahasa. Landasan kedua dan lebih dalam yaitu

Tuhan menciptakan manusia dan manusia dihadapan Tuhan adalah sama, keculai

amalnya.

Hak-hak asasi manusia itu meliputi berbagai macam hak dengan

kesepakatan masyarakat internasional. Hak asasi yang diakui secara universal

antara lain hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas milik, hak untuk berpikir

dan mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Namun pemenuhan hak asasi

manusia ini bukan berarti tanpa batas. Salahudin Hamid menyatakan dalam

bukunya HAM dalam Perpektifti Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang

lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketika hak itu bisa

terlaksana maka tentunya ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu

(Shalahudin Hamid, 2000, hal 12). Ibarat dua mata uang, hak bersisian dengan

kewajiban. Karena dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk

memenuhi hak tersebut.

Dalam undang-undang Republik Indonesia, nomor 39 tahun 1999 tetang

Hak Asasi Manusia, pasal 1 disebutkan bahwa hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemenrintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(Noor Ms Bakry, 2011, hal 228)

Manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai dua sifat kodrat monodualis

yaitu sifat individu (pribadi perorangan) dan sifat social (bersama orang lain) yang

seimbang dan dinamis, sehingga kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi

orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan

menghormati hak asasi orang lain. Hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi

masyarakat terutama Negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga

Negara dan penduduk. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 228)

5

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Hak-hak asasi manusia tidak muncul dengan sendirinya. Perjuangan bahwa

manusia memiliki hak-hak dasar dan harus diakui membutuhkan perjuangan yang

panjang. Perlunya perlindungan atas hak asasi manusia berawal dari banyaknya

penindasan manusia atas manusia lain atau bangsa atas bangsa lain. Hal demikian

menimbulkan peperangan yang mengerikan. Ada tiga peristiwa penting di dunia

barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna

Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Ketiga peristiwa ini terjadi

merupakan tuntutan untul terlepas dari jeratan peperangan dan penindasan

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di

kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Magna Charta adalah

piagam perjanjian antara raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Piagam ini

antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan

absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan

hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta

pertanggung jawabannya dimuka hukum. Magna Charta telah menghilangkan hak

absolutism. Sejak itu dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan

mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahnya kepada parlemen. Isi dari

piagam perjanjian ini berkembang menjadi bagian dari system konstituional

Inggris. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 230)

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American

Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu.

Deklarasi bermula dari revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perang

kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi inilah

kemudian menghasilkan Declaration of Independence (deklarasi Kemerdekaan) dan

Amerika Serikat menjadi Negara merdeka tanggal 4 juli 1776. Mulailah dipertegas

bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah

logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah

the French declaration (deklarasi prancis), dimana ketentuan tentang hal lebih rinci

lagi bagaimana di muat dalam The rule of law yang antara lain berbunyi tidak

6

boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan

tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh

pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,

artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak

dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegasoleh

prinsip freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of

religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of

property (perlindungan hak milik), dan hak asasi dasar lainnya. Jadi dalam French

Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun

Negara hukum (Noor Ms Bakry, 2011, hal 230).

Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan The Four

Freedom dari Presiden Roosevelt pada 6 Januari 1941. Ada empat hak yaitu: (1)

hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (2) hak kebebasan memeluk

agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, (3) hak

kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai

tingkat kehidupan yang damai yang sejahtera bagi penduduknya, (4) hak kebebasan

dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak

satupun bangsa (Negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan

serangan terhadap Negara lain

Selanjutnya pada 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di

Philadelphia yang kemudian menghasilkan Deklarasi Philadelphia. Isi dari

konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian

dunia berdasarkan keadilan social dan perlindungan seluruh manusia apapun ras,

kepercayaan, atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan

material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan

kesempatan yang sama. Semua hak hak diatas sesudah perang dunia II (sesudah

Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk embrio

rumusan HAM yang bersifat universal sebagaimana dalam Deklarasi Universal

tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration Of Human Rights) PBB

tahun 1948 (Noor Ms Bakry, 2011, hal 231).

7

C. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Prof. Bagir Manan Secara

garis besarnya perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam

beberapa periode yaitu periode pertama adalah Periode Sebelum Kemerdekaan

(1908-1945). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan ini dapat

dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi

Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), indische partij (1912), partai komunis

indonesia (1927), lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak dapat

dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasaan

kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran HAM

periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah

hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama

hak kemerdekaan. Periode kedua adalah setelah kemerdekaan (1945 hingga

sekarang). Periode yang kedua adalah Periode Setelah Kemerdekaan. Periode ini

merupakan periode dimana Bangsa Indonesia memberi pengakuan Hak asasi

manusia tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian

terhadap masalah HAM. dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi

Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan

pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial maupun

dalam tulisan yang dimuat surat kabar Goeroe Desa. Bentuk pemikiran HAM

Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh

para tokoh organisasi seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad

Soebardjo, A.A.Maramis dan sebagainya. Pemikiran HAM para tokoh tersebut

lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self

determination). (Dede Rosyada, dalam Noor Ms Bakry, 2011, hal 242).

8

Selanjutnya, Sarekat Islam (organisasi kaum santri yang dimotori oleh

H.Agus Salim dan Abdul Muis) menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh

penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.

Sedangkan pemikiran HAM dalam Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang

berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat social

dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi. Konsen terhadap

HAM juga ada pada Indische Partij. Pemikiran HAM yang paling menonjol pada

Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan

perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Sedangkan pemikiran HAM pada

Partai Nasional Indonesia mengedepankan pada hak untuk memperoleh

kemerdekaan (the right of self determination). Adapun pemikiran HAM dalam

organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (organisasi yang didirikan Mohammad

Hatta setelah Partai Nasional Indonesia dibubarkan dan merupakan wadah

perjuangan yang menerapkan taktik nonkooperatif melalui program pendidikan

politik, ekonomi, dan social) menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk

menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan

berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam

penyelenggaraan Negara.

Pemikiran HAM juga terjadi dalam perdebatan di siding Badan Peyelidik

Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan

Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada

pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam siding BPUPKI

berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, ha katas

pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan

kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pemikiran dengan

lisan dan tulisan. Dengan demikian gagasan dan pemikiran HAM di Indonesia telah

menjadi perhatian besar dari para tokoh pergerakan bangsa dalam rangka

penghormatan dan penegakan HAM, karena itu HAM di Indonesia mempunyai akar

sejarah yang sangat kuat (Dede Rosyada, (Noor Ms Bakry, 2011, hal 245)

2. Periode setelah kemerdekaan (1945 hingga sekarang)

a. Periode 1945-1950

9

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada

hak untuk merdeka (self of determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui

organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk

menyampaikanpendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat

legimitasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam

hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Bersamaan dengan itu prinsip

kedaulatan rakyat dan Negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi

penyelenggaraan Negara Indonesia merdeka.

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk

mendirikan partai politik sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal

3 November 1945. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah

adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap system pemerintah dari

system presidensial (menurut UUD 1945) menjadi system parlementer,

sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah taggal 14 November 1945.

(Noor Ms Bakry, 2011, hal 245).

b. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan

sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini

mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan

yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer

mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir

Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan

menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya ada lima aspek yaitu banyak partai

politik dengan beragam ideology, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas dan

demokratis, control yang semakin efektif terhadap eksekutif, dan tumbuhnya

kekuasaan memberikan ruang kebebasan.

Dalam perdebatan Konstituante misalnya, berbagai partai politik yang

berbeda aliran dan ideology sepakat tentang substansi HAM universal dan

pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan

diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaanya mendahului bab-bab UUD

(Noor Ms Bakry, 2011, hal 246)..

10

c. Periode 1959-1966

Pada periode ini system pemerintahan yang berlaku adalah system

demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap system

demokrasi parlementer. Pada system ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat

dan berada ditangan presiden. Akibat dari demokrasi terpimpin Presiden

melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supra struktur politik

maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah

terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak

untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan

kata lain telah terjadi sikap rstriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan)

terhadap hak sipil dan hak politik warga. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 247).

d. Periode 1966-1998

Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM

yang salah satunya merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan

pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

Sementara itu, pada awal 1970-an sampai periode 1980-an persoalan HAM di

Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi

dan ditegakkan. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap

penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistic serta

bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.

Pemerintah pada periode ini bersifat defensive dan refresif yang dicerminkan dari

produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. sikat depensif pemerintah

tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk Barat yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila serta

bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang

dalam rumusan UUD 1945.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an tampak

memperoleh yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah

dari refresif dan depensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan

dengan penegakan HAM. salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap

tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

11

(KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni

1993.

Dampak dari sikap akomodatif pemerintah dan dibentuknya KOMNAS

HAM sebagai lembaga independen adalah bergesernya paradigm pemerintah

terhadap HAM dari partikularistik ke universalistic serta semakin kooperatifnya

pemerintah terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia (Noor Ms Bakry, 2011,

hal 248-249).

e. Periode 1998-sekarang

Pergerakan rezim pemerintahan pada 1998 memberikan dampak yang sangat

besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai

dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebajikan pemerintah orde baru yang

berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberakuan

HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Demikian pula dilakukan pengkajian dan ratifikasi terhadap terhadapp instrument

HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut

menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang

terkait dengan penegakan HAM di adopsi dari hukum dan instrument internasional

dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui tahap status

penentuan yaitu telah ditetapkannya beberapa ketentuan perundang-undangan

tentang HAM seperti amandemen konstitusi negar (UUD 1945), ketetapan MPR

(TAP MPR), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan

perundang-undangan lainnya. Pada masa sekarang ini penghormatan dan pemajuan

HAM mengalami perkembangan yang signifikan, dengan dirumuskan dalam

amandemen UUD 1945 dari pasal 26 sampai pasal 34, kemudian terdapat sepuluh

pasal khusus tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J, pada

amandemen yang kedua tahun 2000.

D. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

12

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi

dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme

hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Yang

termasuk dalam kategori pelanggaran HAM adalah suatu kegiatan, peristiwa,

maupun aktivitas yang terjadi atas seorang manusia dengan perlakuan yang tidak

pantas atau memperlakukan manusia layaknya bukan sebagai manusia.

Contoh kasus pelanggaran hukum HAM antara lain: Penyiksaan terhadap

manusia, Perbudakan, Jual beli / perdagangan manusia, Kejahatan perang,

Penembakan, Pembantaian terhadap manusia, Tindakan asusila terhadap anak-anak

dan wanita, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Terorisme, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri sudah banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah

terjadi. Mulai dari kasus Gerakan 30 September PKI (G30S PKI), kasus Maluku

Berdarah, kasus perang antar suku di Sambas, hingga kasus kekerasan dan

penghinaan. Berikut ini beberapa contoh kasu s pelanggaran lain yang terjadi di

Indonesia

1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih

pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

2. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun,

yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang

3. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika

masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses

hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan

kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama

4. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat

penganiayaan dari majikannya

5. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang

kawin diluar nikah

13

Bila kita memperhatikan perkembangan hak asasi manusia yang ada di

Negara kita Negara Indonesia sebagaimana yang penulis telah uraikana diatas.

Maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia yang ada dinegara kita ini

berkembang cukup baik. Karena dari periode pra kemerdekaan hingga era

reformasi mengalami perubahan dimana landasan hukum utama Negara kita sudah

mengakui hak asasi manusia sebagai hak dasar bagi setiap warga Negara dan sudah

ada lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ham. Namun pada

penerapannya, hak asasi manusia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan

tuntutan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Contohnya, hak

yang dimiliki oleh orang miskin belum bisa diterima dengan sepantasnya akibat

dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkadang juga hak-hak dalam memperoleh keadilan bagi orang miskin itu

tidak mereka dapatkan dengan baik. Masih teringat kita akan berita di televise-

televisi nasional yang memberitakan seorang anak yang hanya mengambil sandal

jepit sehingga dia dihukum penjara dengan begitu mudahnya. Sementara itu

banyak oknum-oknum yang notabene merupakan panutan dan wakil rakyat dapat

leluasa melakukan korupsi bermilyar-milyaran namun diberikan ganjaran hukum

yang sama dengan anak yang hanya mencuri sandal jepit. Hal ini tentunya sangat

menodai rasa keadilan masyarakat. Lalu haruskah kita semua berdiam diri dan

hanya menonton sandiwara ketidak adilan ini. Ataukah pemerintah ikut memiliki

andil juga dalam membiarkan kesewenang-wenangan ini terjadi.

14

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat simpulkan secara umum

mengenai system religi atau kepercayaan yang berkembanga dalam masyarakar

Indonesia adalah :

1. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang mejadikan ia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia

sebagai makhluk tuhan adalah sama dan sederajat yang hak dan martabat yang

sama. Oleh karena itulah manusia harus diberlakukan secara sama, adil dan

beradab.

2. Pemenuhan hak asasi manusia ini ada batasnya. Hak manusia terbatas dengan

hak orang lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Karena

dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk memenuhi hak

tersebut

3. Yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Charta,

Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Ketiga peristiwa ini terjadi merupakan

tuntutan untuk terlepas dari jeratan peperangan dan penindasa

4. Perkembangan HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode

yaitu, pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era orde baru, dan era reformasi.

5. Contoh-contoh pelanggaran berat atas hak asasi manusia dindonesia merupakan

tindak kejahatan yang harus dicegah dan diselesaikan secara adil

15

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Shalahuddin. 2000. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam . Amissci: Jakarta

Sri Jutmini, Winarno. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SMA dan MA. PT Tiga Serangkai: Solo

http://zifazy.wordpress.com

http://ilulcreative.wordpress.com/

http://hendraiueo.blogspot.com

http://id.wikipedia.org/wiki/

16

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat rahmat

dan hidayah-Nya jualah saya dapat menyelesaikan tugas makalah Mata Kuliah

Kewarganegaraan yang berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila”.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga

dan para sahabatnya. Semoga kami termasuk golongannya.

Makalah ini saya susun dengan tujuan menyediakan beberapa materi dalam

mata kuliah Kewarganegaraan. Materi ini berfokus pada topik perkembangan HAM

di Indonesia.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen atas bimbingan dan

arahannya. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman,

karena dengan kerja sama dan masukkan dari teman-teman makalah ini dapat

tersusun dengan baik.

Walaupun kami telah menyusun makalah ini dengan sunggug-sungguh, Saya

sadar bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah

ini.

Akhirnya semoga makalah ini bisa bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam

Penulis

17

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

……………………………………………………………………………. i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

……………………………………………………………………1

B. Rumusan Masalah

………………………………………………………………… 2

C. Tujuan ……………………………………………..

………………………………. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM

…………………………………………………………………. 3

B. Sejarah Perkembangan HAM…………………………………………………..

…. 4

C. Perkembangan HAM di

Indonesia…………………………………………………5

D. Pelanggaran HAM di Indonesia ……………………………………………….

…..7

BAB III PENUTUP …………………………………………………………………….

….8

Daftar Pustaka

18

ii

Makalah Kewarganegaraan

PERKEMBANGAN HAM

DI INDONESIA

Oleh:

1. Elma Febriansintyia NPM. 1138012. Fitriawati NPM. 113801223. Muhammad Faizal NPM. 1138014. Puspariani NPM. 1138015. Yeni Supriyani NPM. 113801

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN(STKIP) HAMZANWADI SELONG

JURUSAN PENDIDIKAN IPSPROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

2012

19

20