KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL KAJIAN FISKAL REGIONAL Penyusun: Penanggung Jawab: Noor Faisal Achmad I Ketua Tim: Iwan Teguh Setiawan I Editor: I Anang R. I Haris Y. I Thedy D.P. I Desain Grafis: Dandy A. P. W. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional Bruto
KAJIAN
FISKAL
REGIONAL
Penyusun: Penanggung Jawab: Noor Faisal Achmad I Ketua Tim: Iwan Teguh Setiawan I Editor: I Anang R. I Haris Y. I Thedy D.P. I Desain Grafis: Dandy A. P. W.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
i
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan
Penyusunan KFR ini adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan pada setiap triwulan, guna mengetahui kinerja sosial ekonomi masyarakat
dan kinerja fiskal daerah untuk periode satu triwulan. Penyusunan KFR ini juga sebagai media
pembelajaran yang sangat berharga bagi segenap insan Ditjen Perbendaharaan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.
Proses penyusunan KFR ini, merupakan tantangan yang harus dilalui, khususnya dalam
memaksimalkan pengumpulan data/informasi yang tersebar diberbagai instansi dan media
massa untuk selanjutnya dianalisis, sehingga kajian yang dihasilkan dapat komprehensif dan
aktual.
Kami menyadari bahwa hasil penyusunan KFR ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan
dan penyempurnaan KFR ini.
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan dalam penyususnan KFR ini sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah akan membalas semua pengorbanan dan
kebaikannya Bapak/Ibu sekalian.
Kami berharap, semoga KFR ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah lingkup Provinsi Maluku, akademisi dan pihak-pihak yang berkompeten dalam
kegiatan ekonomi regional di provinsi maluku, serta masyarakat Maluku pada umumnya, guna
meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Maluku yang lebih baik.
Ambon, 13 Mei 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Noor Faisal Achmad
karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2020 dapat
disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
ii
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………. ii
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. Produk Domestik Regional Bruto………….…………………………............ 1
B. Inflasi ……………………………..…………………………………………….. 2
C. Indikator Kesejahteraan……………….………………………………........... 3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBN 7
A. Pendapatan Negara……………….………………………………………….. 8
B. Belanja Negara………………………………………………………………… 10
C. Prognosis Realisasi APBN…………………………………………………… 12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBD 13
A. Pendapatan Daerah…………………………………………………………… 14
B. Belanja Daerah………………………………………………………………… 17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019…………. 18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN
ANGGARAN KONSOLIDASI (APBD DAN APBD
19
A. Laporan Pemerintah Konsolidasian…………………………………………. 19
B. Pendapatan Konsolidasian…………………………………………………… 20
C. Belanja Konsolidasian………………………………………………………… 21
D. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB………………… 22
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
Waspadai Perlambatan Ekonomi Maluku...................……..........…………… 23
Antisipasi Lonjakan Penganggur di Maluku...................……..................…… 23
LAMPIRAN……………………………………………………………………………….… 25
1
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO
Perekonomian Maluku pada Triwulan I
2020 yang diukur berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga
berlaku mencapai Rp11,75 triliun dan atas
harga konstan 2010 mencapai Rp7,84
triliun. Ekonomi Maluku triwulan I 2020
tumbuh 4,01% (yoy), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan tingkat nasional
yang sebesar 2,97% (yoy).
Pertumbuhan perekonomian ini
didukung oleh hampir semua lapangan
usaha kecuali Pertambangan dan
Penggalian yang mengalami kontraksi
sebesar 1,57%. Pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh kategori pengadaan listrik
dan gas sebesar 7,82%; diikuti oleh sektor
lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial sebesar 6,92%. Dari sisi
Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada
sebagian besar komponen pengeluaran.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT
yang tumbuh sebesar 4,39% dan
komponen pengeluaran konsumsi
pemerintah sebesar 3,36%.
Struktur PDRB Provinsi Maluku
menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku pada triwulan I tahun 2020 tidak
menunjukkan perubahan yang berarti.
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan; Lapangan Usaha
Admintsrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib; dan Lapangan
Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan
Reparasi Mobil Sepeda-Motor masih
mendominasi PDRB Provinsi Maluku di
triwulan I tahun 2020.
Bila dilihat dari penciptaan sumber
pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan I
tahun 2020 (yoy), Lapangan Usaha
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,25 5,47
6,34 6,41 6,32 6,095,24
4,734,015,06 5,27 5,17 5,18 5,07 5,05 5,02
4,97
2,97
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan ITriwulan II TriwulanIII
TriwulanIV
Triwulan I
2018 2019 2020
Maluku Indonesia
Sumber : BPS Provinsi Maluku
5,25 5,476,34 6,41 6,32 6,09
5,24 4,734,01
6,27 6,27 6,27 6,27 6,20 6,20 6,20 6,20 6,43
TW I TWII
TWIII
TWIV
TW I TWII
TWIII
TWIV
TW I
2018 2019 2020
Realisasi Target
PDRB Maluku dan Indonesia (2018-2020)
Grafik
I.2
Target dan Realisasi PDRB Maluku (2018-2020) (yoy)
Grafik
I.1
2
Admintsrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber
pertumbuhan tertinggi sebesar 0,99%;
diikuti Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,90%;
dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar-
Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda-Motor
sebesar 0,74%.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
ekonomi triwulan I tahun 2020 terhadap
triwulan I tahun 2019 (yoy) terjadi pada
sebagian besar komponen pengeluaran.
Struktur PDRB Provinsi Maluku
menurut Pengeluaran atas dasar harga
berlaku triwulan I tahun 2020 tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan.
Aktivitas permintaan akhir masih
didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga yang mencakup lebih dari
separuh PDRB Provinsi Maluku.
Komponen lainnya yang memberikan
peran besar terhadap PDRB secara
berturut-turut adalah Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah, Pembentukan
Modal Tetap Bruto atau PMTB, Ekspor
Luar Negeri dan Impor Luar Negeri.
Sedangkan peranan Komponen
Pengeluaran LNPRT dan Pengeluaran
Inventori relatif kecil.
Berdasarkan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) tahun 2020, Provinsi
Maluku mempunyai target pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2020 ini sebesar
6,43%, sementara realisasi triwulan I tahun
2020 sebesar 4,01%, turun sebesar 1,23%
dari tahun lalu pada periode yang sama
yang mencapai 5,24%. Artinya Pemerintah
Provinsi Maluku perlu melakukan langkah-
langkah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
B. Inflasi
Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh
2 kota IHK yaitu Kota Ambon dan Kota
Tual. Inflasi Maluku sampai dengan Bulan
Maret Tahun 2020 (ytd) sebesar 0,12%
lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar
0,10%. Pada bulan Maret (mtm) terjadi
deflasi sebesar 0,70% sementara di tingkat
nasional terjadi inflasi sebesar 0,76%.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Mar
-19
Ap
r-19
May
-19
Jun
-19
Jul-
19
Au
g-19
Sep
-19
Oct
-19
No
v-19
Dec
-19
Jan
-20
Feb
-20
Mar
-20
Maluku Nasional
Inflasi Maluku dan Indonesia Maret 2019 – Maret 2020 (mtm)
Grafik
I.3
Sumber : BPS Provinsi Maluku
1,26 1,13
2,74
3,243,06 2,93 2,94
3,2
2,38
2,08
0,650,83
0,120,35 0,8
1,48
2,05
2,36 2,482,2 2,22
2,37
2,72
0,39 0,280,1
Maluku Nasional
Inflasi Maluku dan Indonesia Maret 2019 – Maret 2020 (ytd)
Grafik
I.4
3
Sedangkan inflasi tahunan di Provinsi
Maluku (yoy) mencapai 1,46% lebih
rendah 1,5% dari inflasi nasional yang
sebesar 2,96%.
Pada Maret 2020 terjadi deflasi di Kota
Ambon sebesar 0,71 %, terjadi penurunan
Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,32
pada Februari 2020 menjadi 105,56 pada
Maret 2020. Inflasi tahun kalender Kota
Ambon pada Maret 2020 sebesar 0,13%
dan inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2020
terhadap Maret 2019) sebesar 1,34%.
Sedangkan di Kota Tual, pada Maret
2020 terjadi deflasi sebesar 0,55%. Terjadi
penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK)
dari 104,91 pada Februari 2020 menjadi
104,33 pada Maret 2020. Inflasi tahun
kalender Kota Tual pada Maret 2020
sebesar -0,17% dan inflasi Tahun ke
Tahun sebesar 3,31%. Hasil inflasi Maret
2020 ini menempatkan Kota Ambon pada
urutan 84 dan Kota Tual pada urutan 79
tingkat inflasi dari 90 kota IHK di Indonesia
Inflasi Maluku ditahun 2020
diperkirakan tetap rendah dan berada
pada sasaran inflasi. Kelompok bahan
makanan dan transportasi mengalami
deflasi secara bulanan, dikarenakan
adanya kondisi pandemic COVID-19.
Namun kebutuhan atas pangan dan
transportasi diperkirakan akan Kembali
naik dengan datangnya Bulan Ramadhan
dan pandemic COVID-19 yang
diperkirakan berakhir pada Juli 2020.
Target Inflasi Maluku (ytd) sesuai
dengan dokumen KUA tahun 2019
sebesar 3,66-4,46%. Sedangkan TPID
Maluku menargetkan inflasi Maluku (yoy)
sebesar 3,%±1%. Dari target tersebut.
Realisasi tingkat inflasi sampai dengan
Maret 2020 sebesar 0,12%, menunjukkan
bahwa inflasi di Provinsi Maluku harus
segera mendapatkan perhatian untuk
menjaga harga tetap stabil.
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Indikator Kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dengan tingkat kemiskinan,
tingkat ketimpangan (gini rasio) dan tingkat
pengangguran terbuka pada suatu daerah.
Sumber : BPS Provinsi Maluku
IHK
Mar-20 mtm ytd yoy
Umum 105,56 -0,71 0,13 1,34
Makanan, Minuman, dan Tembakau 103,99 -1,72 1,63 6,22
Pakaian dan Alas Kaki 109,90 0,91 1,04 -0,70
Perumahan, Ai r, Lis trik, BBRT 101,12 -0,01 0,05 -0,45
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemel iharaan Rutin Rumah Tangga103,37 0,05 0,08 0,82
Kesehatan 103,98 0,00 0,04 3,53
Transportas i 108,95 -1,92 -4,19 -11,64
Informas i , Komunikas i , dan Jasa
Keuangan100,84 0,00 0,04 -2,36
Rekreas i , Olahraga, dan Budaya 101,38 0,19 0,77 0,29
Pendidikan 114,21 0,00 0,00 14,16
Penyediaan Makanan dan
Minuman / Restoran114,33 0,00 0,89 10,85
Perawatan Pribadi dan Jasa La innya 106,29 0,48 1,17 3,71
Kelompok PengeluaranInflas i Maret 2020
IHK Kota Ambon Maret 2020 Tabel
I.1
Sumber : BPS Provinsi Maluku
IHK
Mar-20 mtm ytd yoy
Umum 104,33 -0,71 0,13 1,34
Makanan, Minuman, dan Tembakau 104,28 -1,30 0,29 5,92
Pakaian dan Alas Kaki 112,08 0,00 0,38 7,67
Perumahan, Ai r, Lis trik, BBRT 102,62 0,03 0,20 0,84
Perlengkapan, Peralatan dan
Pemel iharaan Rutin Rumah Tangga104,75 0,06 0,17 1,90
Kesehatan 102,43 0,00 0,00 1,72
Transportas i 103,71 -0,77 -4,81 -1,26
Informas i , Komunikas i , dan Jasa
Keuangan99,55 0,00 -0,14 -1,92
Rekreas i , Olahraga, dan Budaya 106,46 0,00 0,00 0,40
Pendidikan 104,65 0,00 1,51 4,65
Penyediaan Makanan dan
Minuman / Restoran106,96 0,00 4,36 6,45
Perawatan Pribadi dan Jasa La innya 105,07 0,35 0,70 4,07
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku s.d. Triwulan I (dalam Milliar Rupiah)
Tabel
3.1
Sumber: LRA Pemda Lingkup Provinsi Maluku (data preliminary)
14
Realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan 7,20%.
Capaian Belanja dan Transfer secara
agregat sampai dengan akhir Triwulan I
tahun 2020 sebesar Rp1,50 triliun (9,79%
dari pagu) mengalami penurunan 7,20%
dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar
Rp1,61 triliun. Penurunan realisasi belanja
dan transfer ini antara lain dipengaruhi
oleh penurunan realisasi belanja barang
sebesar 5,12%, belanja hibah sebesar
39,70% dan Belanja Modal sebesar
48,57%, meskipun Belanja Pegawai,
Belanja Subsidi dan Belanja Tak Terduga
mengalami kenaikan.
A. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sampai dengan akhir triwulan I 2020,
realisasi PAD pemda lingkup Maluku
adalah sebesar Rp120,69 miliar (8,85%
dari target) mengalami penurunan 24,71%
dibandingkan Triwulan I Tahun 2019. Dari
total realisasi PAD, porsi terbesar berasal
dari pendapatan pajak daerah yaitu
sebesar 63,81%, diikuti pendapatan
restribusi sebesar 20,20% dan Lain-lain
PAD yang sah sebesar 15,17%.
Sedangkan porsi terkecil adalah PAD yang
berasal dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah dengan porsi sebesar 0,83%.
Jika dilihat realisasi per pemda,
realisasi PAD terbesar adalah pada
Pemerintah Provinsi Maluku dengan
realisasi PAD sebesar Rp44,38 miliar atau
36,77% dari total PAD seluruh pemda
lingkup Maluku. Realisasi PAD tersebut
jauh lebih tinggi dari Kota Ambon yang
sebesar Rp37,40 miliar atau 30,99% dari
total PAD seluruh Pemda. Dengan
demikian, total realisasi pada 10 pemda
yang lain hanya 32,24% dari total PAD. Hal
ini menunjukkan adanya kesenjangan
yang cukup besar dalam realisasi
pendapatan PAD antara Pemprov Maluku
dan Kota Ambon dengan pemda-pemda
yang lain.
Kemandirian Fiskal Maluku menunjukkan perbaikan
Kemandirian fiskal tercermin dari
perbandingan antara PAD dengan total
pendapatan. Perbandingan PAD dan Total
Pendapatan Agregat Pemda di Maluku
pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar
8,97% atau naik dari triwulan I 2018 yang
sebesar 5,37%. Namun demikian kenaikan
kemandirian fiskal tersebut tidak
dipengaruhi oleh kenaikan PAD namun
lebih disebabkan oleh turunnya
pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dengan demikian pemda masih
Realisasi PAD per Pemda dan Komposisi PAD
di Provinsi Maluku TW I 2020 Maluku Grafik
III.1
15
mempunyai tugas yang berat untuk
menggali secara maksimal sumber-
sumber PAD. Kekayaan yang melimpah di
Maluku tidak menjamin PAD yang diterima
menjadi lebih baik. Infrastruktur yang
masih kurang, konektivitas antar pulau
yang belum baik dan kualitas SDM menjadi
salah satu penyebab investor tidak mau
menanamkan modalnya di Maluku
(Kaplale;2012).
a. Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Pajak Daerah Mengalami Penurunan 12,57%
Realisasi pajak daerah pemda lingkup
Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I
2020 adalah sebesar Rp77,01 miliar
(37,73% dari target), mengalami
penurunan 12,57% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019 yang tercatat sebesar
Rp88,08 miliar. Jika dilihat per pemda,
realisasi terbesar adalah pada Pemerintah
Provinsi Maluku sebesar Rp47,75 miliar
yang mengalami penurunan 18,07%
dibandingkan triwulan I 2019. Secara
umum pada semua pemda mengalami
penurunan realisasi pendapatan pajak
daerah. Sementara pemda yang
mengalami kenaikan realisasi pajak
daerah antara lain Buru Selatan sebesar
18,73%, Tual sebesar 38,85% dan Buru
sebesar 60,78%. Kenaikan realisasi
pendapatan pajak daerah pada Kabupaten
Buru dipengaruhi oleh kenaikan realisasi
pendapatan pajak miniral bukan logam dan
batuan.
b. Penerimaan Restribusi Daerah
Realisasi Restribusi Daerah Mengalami Penurunan 34,23%
Realisasi restribusi daerah pemda
lingkup Provinsi Maluku sampai dengan
triwulan I 2020 adalah sebesar Rp24,38
miliar (37,73% dari target), mengalami
penurunan 34,23% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019. Hal ini dipengaruhi oleh
penurunan realisasi pendapatan restribusi
daerah pada Provinsi Maluku yang turun
sebesar 96,86%, meskipun pada 5 pemda
dengan realisasi terbesar mengalami
kenaikan yang signifikan seperti pada Kota
Ambon yang naik sebesar 10,37%.
Grafik
III.2
Grafik
III.3
Untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengatasi kesenjangan PAD antar pemda, Pemda di Maluku harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan menarik investor-investor agar dapat menanamkan modalnya, yang diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan SDM yang ada di Maluku.
47,75
27,39
3,24 1,05 1,54
39,13
26,58
3,15 1,69 1,44
-18,07%
-2,97% -2,66%
60,78%
-6,63%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Maluku Ambon Malteng Buru MBD
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
Sumber: LRA Pemda (diolah)
8,10
2,33 1,53 1,16
0,75
8,94
4,41 4,25
2,17 1,72
10,37%
89,10%
177,86%
88,19%
129,58%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
Ambon Malteng Aru Buru Tual
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
Sumber: LRA Pemda (diolah)
5 Pemda dengan Realisasi Pajak Daerah
Terbesar TW I 2020 (milliar) Grafik
III.2
5 Pemda dengan Realisasi Retribusi
Daerah Terbesar TW I 2020 (milliar)
Grafik
III.3
16
Penurunan pendapatan restribusi yang
sangat signifikan pada Provinsi Maluku
dipengaruhi oleh penurunan beberapa
restribusi seperti restribusi pelayanan
RSUD dan restribusi tempat rekreasi .
c. Lain-Lain PAD yang Sah
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Mengalami Kenaikan 47,94%
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
sampai dengan triwulan I 2020 adalah
sebesar Rp18,30 miliar, mengalami
kenaikan 47,94% dibandingkan realisasi
triwulan I 2019. Jika dilihat per pemda,
realisasi terbesar adalah pada Kabupaten
Maluku Tenggara sebesar Rp3,76 miliar
dan mengalami penurunan sebesar
19,40% dibandingkan triwulan I 2019.
Realisasi Lain-Lain PAD yang sah terbesar
selanjutnya adalah Provinsi Maluku
sebesar Rp3,57 miliar yang mengalami
penurunan sebesar 43,65%. Penurunan
Realisasi Lain-Lain PAD yang sah pada
Kabupaten Maluku Tenggara sebagian
besar merupakan kontribusi dari
Pendapatan Penerimaan Deposito yang
mengalami penurunan sebesar Rp428,42
juta dan pendapatan Lain-lain PAD yang
Sah Lainnya yang mengalami penurunan
sebesar Rp1,62 miliar.
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Mengalami Penurunan 0,73%
Realisasi pendapatan transfer sampai
dengan triwulan I 2020 adalah sebesar
Rp2,39 Triliun yang terdiri dari Transfer
Pemerintah Pusat sebesar Rp2,36 Triliun
dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar
Rp26,02 miliar. Transfer pemerintah pusat
mengalami penurunan 16,01%
dibandingkan triwulan I tahun 2019. Dari
grafik di atas dapat dilihat, seluruh jenis
transfer pemerintah pusat mengalami
penurunan kecuali Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang mengalami kenaikan sebesar
25,69%. Penurunan realisasi DAU, DBH,
DID dan Dana Desa dipengaruhi oleh
perubahan mekanisme penyaluran dan
kebijakan transfer pemerintah pusat dalam
penanganan COVID-19. Sementara
kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus
dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Dana
Tunjangan Profesi PNSD yang pada
triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar
Rp129,04 miliar, sementara pada triwulan
I tahun 2019 belum terdapat penyaluran
Grafik
III.4
Grafik
III.5
4,67
6,34
2,26
6,87
5,28
3,76 3,57
2,29 1,88
1,74
-19,40%
-43,65%
1,43%
-72,63%-66,99%
-80,0%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Malra Maluku SBB Ambon MBD
Tw I 2019 Tw I 2020 Perubahan
5 Pemda dengan Realisasi Lain-Lain PAD
Yang Sah Terbesar TW I 2020 (milliar) Grafik
III.4
Transfer Pemerintah Pusat TW I Tahun
2019 - 2020 (milliar) Grafik
III.5
17
dana Tunjangan Profesi PNSD.
Sementara itu, sampai dengan triwulan I
Tahun 2020 belum terdapat realisasi
penyaluran DAK Fisik di wilayah Provinsi
Maluku, hal ini disebabkan pemda belum
melengkapi dokumen pendukung yang
dipersyaratkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengalami Kenaikan 60,37%
Dari 12 pemda, hanya 1 pemda yang
terdapat realisasi Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah yaitu Provinsi Maluku
dengan realisasi sebesar Rp47 Juta, yang
berasal dari pendapatan hibah pemerintah.
B. BELANJA DAERAH
1. Belanja Daerah Berdasarkan Jenis
Belanja
Realisasi Belanja Daerah Mengalami Penurunan 6,63%
Secara total realisasi belanja daerah
Triwulan I 2020 adalah sebesar Rp1,42
Triliun atau 10,90% dari pagu. Realisasi
tersebut lebih rendah 6,63% dibandingkan
Triwulan I 2019 sebesar Rp1,52 Triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
penyerapan APBD pemda di Maluku
belum optimal, mengingat realisasi pada
beberapa belanja dibawah target realisasi
triwulan I yaitu 15%. Jenis belanja yang
mengalami kenaikan adalah belanja
pegawai sebesar 9,92%, belanja sosial
sebesar 21,60%, belanja subsidi 72,39%,
dan belanja tidak terduga sebesar
112,16%. Sementara belanja yang
mengalami penurunan adalah belanja
barang sebesar 5,12%, belanja bunga
sebesar 29,95%, belanja hibah sebesar
39,70% dan belanja modal sebesar
48,57%. Hal ini menjukkan realisasi APBD
Triwulan I dipengaruhi oleh adanya
pandemi COVID-19. Mengingat jenis
belanja yang mengalami kenaikan realisasi
adalah terkait dengan penangan COVID-
19 dandampak sos ial dari COVID-19,
kecuali belanja pegawai. Sementara jenis
belanja yang mengalami penurunan
adalah jenis belanja yang akan dilakukan
rasionalisasi untuk alokasi penangan
COVID-19.
Terkait dengan belanja daerah, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1.Segera melakukan rasionalisasi belanja dan penyesuain APBD terkait kebijakan penanganan COVID-19
2.Percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta koordinasi dengan LKPP terkait permasalahan pengadaan dengan e-katalog
Realisasi Per Jenis Belanja APBD Lingkup
Maluku Triwulan I 2019-2020 (miliar)
Sumber: LRA Pemda (diolah)
Belanja Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %%
Growth
Belanja Pegawai 4.692,69 765,49 16,31% 4.926,99 841,44 17,08% 9,92%
Belanja Barang 4.378,46 355,62 8,12% 4.024,50 337,40 8,38% -5,12%
Belanja Bunga 4,54 1,04 22,84% 4,31 0,73 16,87% -29,95%
Sumber : BPKAD/DPPKAD pemda lingkup Provinsi Maluku, SIKD (diolah)
Tabel III.2
Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku sd. Triwulan IV 2020
(dalam milar rupiah)
UraianRealisasi sd. Triwulan I 2020 Realisasi sd. Triwulan IV 2020
Realisasi Belanja Daerah per Fungsi TW I
Tahun 2019 - 2020 (milliar) Grafik
III.6
Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Provinsi
Maluku s.d. TW IV 2020 (milliar) Tabel
III.3
Realisasi P86,22
endapatan diproyeksikan sebesar %, sementara Belanja diproyeksikan sebesar 84,00%
Dengan kondisi perekonomian yang
terjadi akibat pandemi COVID-19,
kemungkinan target PAD tidak dapat
tercapai. Selain itu adanya kebijakan
penyesuaian alokasi TKDD dari
pemerintah pusat menyebabkan
penurunan pendapatan transfer
pemerintah pusat. Penurunan realisasi
pendapatan akan berdampak pada
realisasi belanja. Selain itu Adanya
pandemi COVID-19 menyebabkan
tertundanya proses pengadaan barang
dan jasa, kemungkinan menyebabkan
belanja daerah tidak terserap optimal.
Realisasi belanja APBD sebagian besar
diperuntukkan untuk penanganan COVID-
19 dan dampak sosial yang ditimblkan.
Berdasarkan perhitungan forecasting
dengan aplikasi MiniTab® menggunakan
metode Hot Winter Multiplikatif Exponential
Smoothing (hasil sebagaimana dalam
lampiran) adalah sebagaimana tabel
dibawah ini.
19
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Pendapatan Konsolidasian Mengalamai Kenaikan 0,65% dan Belanja Konsolidasian Mengalami Penurunan 6,61%
Realisasi Pendapatan Pemerintah
Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan I
2020 adalah sebesar Rp489,33 Miliar, naik
0,65% dibandingkan dengan triwulan I
2019 yang sebesar Rp486,16 miliar.
Sementara itu, realisasi Belanja
Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku
Triwulan I 2020 adalah sebesar Rp2,99
miliar naik 6,61% dibandingkan dengan
triwulan I tahun 2019 yang sebesar
Rp2,81 miliar. Naiknya pendapatan
pemerintah konsolidasian dipengaruhi oleh
pendapatan bukan pajak yang tumbuh
sebesar 11,43% meskipun pendapatan
perpajakan mengalami penurunan sebesar
2,35%. Sementara itu kenaikan Belanja
Negara Konsolidasian dipengaruhi oleh
kenaikan Belanja Pemerintah sebesar
5,88%, dan Transfer yang juga naik
sebesar 12,07%. Kenaikan Belanja
Pemerintah dipengaruhi oleh
kenaikanrealisasi Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 28,92% meskipun dan
Belanja Daerah turun sebesar 6,63%.
Triwulan I 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan % Realisasi
368,64 2.487,24 489,33 0,65% 486,16
294,35 77,01 371,36 -2,35% 380,29
74,29 43,68 117,97 11,43% 105,87
- 0,05 - - -
- 2.366,51 - - -
3.883,46 1.476,25 2.993,15 6,61% 2.807,50
1.198,63 1.423,74 2.622,37 5,88% 2.476,66
2.684,82 52,51 370,78 12,07% 330,84
(3.514,81) 1.010,99 (2.503,82) 7,86% (2.321,34)
- 157,79 157,79 -70,13% 528,16
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 170,74 170,74 -70,03% 569,76
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 12,95 12,95 -68,87% 41,60
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (3.514,81) 1.168,78 (2.346,03) 30,83% (1.793,18)
Sumber : LKPK Tingkat Provinsi Maluku
Belanja Negara
Belanja Pemerintah
Transfer
Surplus/Defisit
Pembiayaan
URAIANTriwulan I 2020
Pendapatan Negara
Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. Triwulan I Tahun 2020
(dalam miliar rupiah)
Transfer
Pendapatan Perpajakan
Pendapatan Bukan Pajak
Hibah
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. TW I
Tahun 2020 (milliar)
Tabel
IV.1
20
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Pendapatan Perpajakan
Mengalami Penurunan 2,33%
Dalam pembentukan pendapatan
pemerintah konsolidasian, proporsi
pendapatan perpajakan pada Triwulan I
2020 adalah sebesar 75,89%, mengalami
penurunan 2,33% dibandingkan proporsi
Triwulan I 2019 yang sebesar 82,45%.
Sebaliknya, proporsi pendapatan bukan
pajak mengalami kenaikan sebesar 2,33%
dari Triwulan I 2019 yang sebesar 21,78%
menjadi 24,11% pada Triwulan I 2020.
Proporsi pendapatan bukan pajak yang
mengalami kenaikan, di tengah turunnya
realisasi pendapatan perpajakan,
mengindikasikan pendapatan
konsolidasian di Provinsi Maluku semakin
membaik. Hal ini menunjukkan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah telah
berhasil menggali pendapatan selain
perpajakan yang selama ini menjadi
sumber utama pendapatan pemerintah.
2. Analisis Perubahan
Realisasi Pendapatan Perpajakan turun 2,35% sementara Pendapatan Bukan Pajak yang tumbuh 11,43%
Pendapatan perpajakan pada triwulan I
2020 tercatat sebesar Rp371,36miliar,
mengalami penurunan sebesar 2,35%
dibandingkan triwulan I tahun 2019 yang
tercatat sebesar Rp380,29 miliar.
Penurunan pendapatan perpajakan
konsolidasian dipengaruhi oleh
Pendapatan Perpajakan Daerah yang
turun sebesar 12,57%. Sementara itu
pendapatan bukan pajak triwulan I 2020
tercatat sebesar Rp117,97 miliar,
mengalami kenaikan sebesar 11,43%
dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar
Rp290,77 miliar. Kenaikan pendapatan
bukan pajak konsolidasian dipengaruhi
oleh kenaikan pendapatan PNBP
pemerintah pusat sebesar 7,88% yang
disebabkan pencatatan pendapatan BLU
sebesar Rp9,41 miliar. Selain itu realisasi
PNBP Pendapatan Pendidikan, Budaya,
Riset dan Teknologi juga mengalami
kenaikan 2,95% dibandingkan triwulan I
2019
Grafik
IV.1
Sumber: LKPK Provinsi Maluku (diolah)
go.id
Grafik
IV.2
Proporsi Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW I (2019-2020)
Grafik
IV.1
Perubahan Pendapatan Konsolidasian
Maluku TW I (2019-2020)
Grafik
IV.2
21
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Proporsi Belanja Konsolidasian Terbesar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 54,93%
Proporsi belanja konsolidasian triwulan
I 2020 terbesar adalah belanja pegawai
dengan porsi sebesar 54,93%, diikuti oleh
belanja barang sebesar 26,25%, kemudian
belanja modal dengan porsi sebesar
13,83%. Jenis belanja dengan porsi
terkecil adalah belanja pembayaran bunga
yaitu sebesar 0,03%. Jika dibandingkan
Triwulan I 2019, proporsi belanja pegawai
dan belanja modal mengalami
peningkatan, sedangkan proporsi belanja
barang mengalami penurunan. Kenaikan
proporsi belanja modal disebabkan oleh
pembayaran sisa kontrak TA sebelumnya.
Dari grafik IV.4 dibawah ini dapat dilihat,
belanja pegawai terdiri dari 41,58% belanja
pemerintah pusat dan 58,42% belanja
pemerintah daerah, belanja barang terdiri
dari 50,98% belanja pemerintah pusat dan
49,02% belanja pemerintah daerah.
Sementara itu, proporsi belanja modal
adalah 68,58% belanja pemerintah pusat
dan 31,42% belanja pemerintah daerah.
Hal ini menunjukkan belanja pemerintah
pusat memiliki kontribusi yang besar dalam
pembentukan belanja modal
konsolidasian. Hal ini disebabkan
pemerintah daerah cenderung lebih lambat
dalam merealisasikan belanja modal.
Realisasi belanja modal pemerintah pusat
sampai dengan Triwulan I 2020 adalah
sebesar 9,55%, sedangkan realisasi
belanja modal pemerintah daerah adalah
sebesar 3,48%.
2. Analisis Perubahan
Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan, sementara Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah mengalami penurunan.
Grafik
IV.4
Grafik
IV.3
Untuk meningkatkan pendapatan konsolidasian, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Koordinasi yang intensif antara aparat pajak dan pengelola keuangan APBN dan APBD.
2. Mendorong para pengusaha dimanapun domisilinya sepanjang melaksanakan kegiatan sektor riil di Maluku, maka harus memiliki NPWP Maluku.
3. Melakukan ekstensifikasi ke pusat-pusat ekonomi di luar kota Ambon yang belum tersentuh oleh aparat pajak
Proporsi Belanja Konsolidasian
Maluku TW I 2020
Grafik
IV.3
Perbandingan Belanja
Konsolidasian Maluku TW I 2020
Grafik
IV.4
22
Belanja Pemerintah Konsolidasian
Triwulan I 2020 secara agregat mengalami
penurunan 5,88%. Kenaikan tersebut
dipengaruhi oleh kenaikan belanja
pegawai sebesar 8,95%, belanja modal
sebesar 48,07%, belanja subsidi sebesar
72,39% dan belanja tak terduga sebesar
112,16%. Sementara belanja barang
mengalami penurunan sebesar 4,57%,
belanja hibah sebesar 38,52% dan belanja
bantuan sosial sebesar 33,03%.
Kenaikan realisasi belanja modal
konsolidasian yang cukup signifikan
dipengaruhi oleh realisasi belanja modal
pemerintah pusat untuk pembayaran sisa
kontrak tahun anggaran sebelumnya dan
pembayaran uang muka kontrak.
Sementara itu, kenaikan realisasi belanja
subsidi dan belanja tak terduga yang
cukup signifikan dipengaruhi oleh realisasi
belanja APBD untuk penanganan dan/atau
pencegahan COVID-19 dan penanganan
dampak sosial dari COVID-19. Sementara
penurunan belanja barang dan hibah
disebabkan oleh penundaan kegiatan dan
refocusing yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah dalam
menghadapi pandemi COVID-19.
D. ANALISIS KONTRIBUSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB
Rasio Kontribusi Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Mengalami Penurunan
Pada triwulan I 2020, rasio belanja
pemerintah konsolidasian terhadap PDRB
Maluku adalah sebesar 38,20%,
mengalami kenaikan 0,93% jika
dibandingkan dengan rasio pada triwulan I
2019 yang sebesar 37,27%. Disisi lain
PDRB Maluku Triwulan I 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,01%. Hal ini
menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun
2020 terdapat komponen pengeluaran lain
yang lebih mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi Maluku. Berdasarkan data BPS
Maluku, pada Triwulan I 2020
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT
dan Pengeluaran Konsumsi rumah tangga.
Namun demikian, rasio belanja
konsolidasian terhadap PDRB yang cukup
besar menunjukkan ekonomi di Maluku
sebagian besar digerakkan oleh
pengeluaran pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.
Grafik
IV.5
Uraian Triwulan I 2019 Triwulan I 2020
Belanja Konsolidasi Triwulan I 2.807,50 2.993,15
PDRB (Harga Konstan) 7.532,99 7.835,25
Rasio Belanja Konsilidasi Terhadap PDRB (%) 37,27% 38,20%
Sumber : LKPK Tingkat Provinsi Maluku dan BPS Maluku (diolah)
Tabel IV.2
Rasio Belanja Konsolidasi Terhadap PDRB Provinsi Maluku