ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122 e-ISSN: 2528-5939 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2020.008.01.09 110 Cite this as: Arsanti et al. (2020). Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. 08(01): 110-122 Available online at http://ecsofim.ub.ac.id/ FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON FRESHWATER FISH CULTIVATION DIVERSIFICATION KUANTIFIKASI PERSPEKTIF STAKEHOLDER PERIKANAN DALAM DIVERSIFIKASI USAHA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR Arsanti *1) , Rodhi Firmansyah 1) , Ramona Indah Bagariang 2) , Ipan Adityamada 2) , and Rizky Ondolan Pulungan 2) , Ramona Indah Bagariang 1) , Ipan Adityamada 2) , dan Rizky Ondolan 3) Pulungan 2) 1) Program Studi Akuakultur, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli 2) Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli Jl. K.H. Dewantara No.1 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Received: August 31, 2020 / Accepted: October 25, 2020 ABSTRACT There is still a different perspective on the fishery aspect of the importance of diversifying the fish farming business in freshwater, causing a low quantity of aquaculture entrepreneurs as well as the diversity of fish cultivation businesses in freshwater. Therefore, a reference basis is needed through a study on the perspective of these stakeholders to determine an appropriate cultivation business strategy to be implemented. The study used interview methods and questionnaires for 40 stakeholder respondents in the field of fisheries and analyzed with Analysis Hierarchy Process (AHP). The results show that land suitability, supportive laws and regulations, market demand, public perception/perspective, and adequate availability of human resources are the main contributing factors in the expansion of the freshwater fish farming business on Sibundong river. The actors expected by the community in the expansion of fish aquaculture business are Bappeda, Freshwater Seed Hall, Marine and Fisheries Affairs and Government of Central Tapanuli, and Matauli College of Fisheries and Marine Science. All of them can be achieved by coordinating between relevant agencies intensively, conducting training/making pilot pools of freshwater cultivation, improving the distribution channels of freshwater aquaculture fisheries, conducting multi-species cultivation, and conducting environmentally-minded cultivation. Keywords: decision-making, Sibundong River, Analysis Hierarchy Process (AHP). ABSTRAK Masih berbedanya perspektif para pemangku kepentingan pada aspek perikanan mengenai pentingnya diversifikasi bisnis budidaya ikan air tawar menyebabkan rendahnya kuantitas pengusaha budidaya serta keberagaman bisnis budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar acuan melalui suatu penelitian mengenai cara pandang para pemangku kepentingan agar dapat menentukan suatu strategi usaha perluasan usaha budidaya yang tepat untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan pengisian kuesioner terhadap 40 responden pemangku kepentingan perikanan dan dianalisis dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan, peraturan perundang-undangan yang mendukung, permintaan pasar, persepsi/sudut pandang masyarakat, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi menjadi aspek pendukung utama perluasan bisnis budidaya ikan air tawar di Sungai Sibundong. Aktor yang diharapkan masyarakat dalam perluasan bisnis budidaya perairan ikan air tawar pada Kecamatan Sorkam adalah Bappeda, Balai Benih Air Tawar, Pemerintah Tapanuli Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah, dan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Hal ini dapat diraih dengan cara melakukan koordinasi antar instansi terkait secara intensif, melakukan pelatihan/membuat kolam percontohan budidaya air tawar, meningkatkan saluran distribusi hasil perikanan budidaya air tawar, mengadakan budidaya beragam spesies, dan mengadakan budidaya berwawasan lingkungan. Kata kunci: pengambilan keputusan, Sungai Sibundong, Analysis Hierarchy Process (AHP). * Corresponding author: Arsanti, [email protected]Program Studi Akuakultur, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli
13
Embed
FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122 e-ISSN: 2528-5939 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2020.008.01.09
110
Cite this as: Arsanti et al. (2020). Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish
Cultivation Diversification. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. 08(01): 110-122 Available online at http://ecsofim.ub.ac.id/
FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON FRESHWATER FISH
CULTIVATION DIVERSIFICATION
KUANTIFIKASI PERSPEKTIF STAKEHOLDER PERIKANAN DALAM DIVERSIFIKASI USAHA
1) Program Studi Akuakultur, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli 2) Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli
Jl. K.H. Dewantara No.1 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Received: August 31, 2020 / Accepted: October 25, 2020
ABSTRACT There is still a different perspective on the fishery aspect of the importance of diversifying the fish farming business in freshwater, causing a low quantity of aquaculture entrepreneurs as well as the diversity of fish cultivation businesses in freshwater. Therefore, a reference basis is needed through a study on the perspective of these stakeholders to determine an appropriate cultivation business strategy to be implemented. The study used interview methods and questionnaires for 40 stakeholder respondents in the field of fisheries and analyzed with Analysis Hierarchy Process (AHP). The results show that land suitability, supportive laws and regulations, market demand, public perception/perspective, and adequate availability of human resources are the main contributing factors in the expansion of the freshwater fish farming business on Sibundong river. The actors expected by the community in the expansion of fish aquaculture business are Bappeda, Freshwater Seed Hall, Marine and Fisheries Affairs and Government of Central Tapanuli, and Matauli College of Fisheries and Marine Science. All of them can be achieved by coordinating between relevant agencies intensively, conducting training/making pilot pools of freshwater cultivation, improving the distribution channels of freshwater aquaculture fisheries, conducting multi-species cultivation, and conducting environmentally-minded cultivation.
Keywords: decision-making, Sibundong River, Analysis Hierarchy Process (AHP).
ABSTRAK
Masih berbedanya perspektif para pemangku kepentingan pada aspek perikanan mengenai pentingnya
diversifikasi bisnis budidaya ikan air tawar menyebabkan rendahnya kuantitas pengusaha budidaya serta
keberagaman bisnis budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar acuan melalui suatu
penelitian mengenai cara pandang para pemangku kepentingan agar dapat menentukan suatu strategi
usaha perluasan usaha budidaya yang tepat untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode
wawancara dan pengisian kuesioner terhadap 40 responden pemangku kepentingan perikanan dan
dianalisis dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kesesuaian lahan, peraturan perundang-undangan yang mendukung, permintaan pasar, persepsi/sudut
pandang masyarakat, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi menjadi aspek
pendukung utama perluasan bisnis budidaya ikan air tawar di Sungai Sibundong. Aktor yang diharapkan
masyarakat dalam perluasan bisnis budidaya perairan ikan air tawar pada Kecamatan Sorkam adalah
Bappeda, Balai Benih Air Tawar, Pemerintah Tapanuli Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli
Tengah, dan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Hal ini dapat diraih dengan cara melakukan
koordinasi antar instansi terkait secara intensif, melakukan pelatihan/membuat kolam percontohan
budidaya air tawar, meningkatkan saluran distribusi hasil perikanan budidaya air tawar, mengadakan
budidaya beragam spesies, dan mengadakan budidaya berwawasan lingkungan.
Kata kunci: pengambilan keputusan, Sungai Sibundong, Analysis Hierarchy Process (AHP).
2006; Zeraatkish, 2015). Hasil kerangka imbangan beriringan kedua banding diawali dengan
penentuan standar taksiran skala perbandingan berpasangan yang didasarkan pada standar
taksiran skala berpasangan (Mohanty, 2018; Saaty, 2008), seperti yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Nilai Skala Banding Perpasangan (AHP)
Selisih 0 Kriteria Nilai Murni Nilai Kebalikan
1 Sama Penting 1 1,000 2 Diantara 2 0,500 3 Sedikit Lebih Penting 3 0,333 4 Diantara 4 0,250 5 Sangat Penting 5 0,200 6 Diantara 6 0,167 7 Jelas lebih penting 7 0,143 8 Diantara 8 0,125 9 Mutlak lebih penting 9 0,111
Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Daerah Penelitian
Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada 01o335’LU 98o99’BT. Wilayah
Kecamatan Sorkam berbatasan langsung di bagian utaranya dengan Kecamatan Pamonangan
Kabupaten Tapanuli Utara, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat dengan
Kecamatan Sorkam Barat, sebelah timur dengan Kecamatan Kolang (BPS Kabupaten Tapanuli
Tengah, 2018). Luas daerah Kecamatan Sorkam mencapai 80,60 km2 dengan kepadatan
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
114 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
penduduknya 235 jiwa per km2. Jumlah penduduk Kecamatan Sorkam di Kelurahan Sorkam Kiri
yakni 316 jiwa penduduk laki-laki, 307 jiwa penduduk perempuan, dan yang mendiami sepanjang
aliran Sungai Sibundong adalah 40 orang di Dukuh III yang umumnya bergerak pada sektor
perikanan laut (BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2018).
Subsektor perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian di
Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi, penyumbang APBD utama di subsektor perikanan berasal
dari perikanan tangkap dan bukan berasal dari perikanan budidaya (Panggabean, 2016). Hal ini
ditunjukkan dari tidak adanya usaha perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Sorkam dan
Kelurahan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan di tahun 2017 (Arsanti, 2018;
BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2018). Pada tahun 2018, budidaya perairan air tawar mulai
digalakkan sejak dibangunnya tempat pariwisata baru Muara Nauli di Desa Muara Nauli Kecamatan
Sorkam yang berkonsep ekowisata bahari yang pasokan ikannya berupa ikan nila yang
dikembangbiakkan di kolam-kolam alami air payau yang berada di sepanjang pantai Muara Nauli
Kecamatan Sorkam (Arsanti, 2018). Ramainya wisatawan domestik yang mengunjungi objek
pariwisata Muara Nauli terutama di hari-hari libur mingguan dan nasional, menyebabkan kurangnya
pasokan ikan nila dan ikan air tawar lainnya pada objek pariwisata tersebut (Arsanti, 2018).
Saat ini, mulai bertumbuhan kolam-kolam pembudidayaan ikan air tawar di Kecamatan Sorkam
terutama di desa Nai Pos-Pos Barat yang berbatasan langsung dengan desa Muara Nauli dan
Kelurahan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki jalan pintas ke objek pariwisata
tersebut (Arsanti, 2018). Hal ini merupakan suatu potensi perikanan budidaya air tawar yang
menjanjikan dalam hal meningkatkan pendapatan, meningkatkan ketahanan pangan di subsektor
perikanan, diversifikasi usaha perikanan air tawar, menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi
pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Sorkam pada khususnya dan
Kabupaten Tapanuli Tengah pada umumnya (Arsanti, 2018).
Tingkatan Pertama
Tingkatan utama sebagai fokus strategi pengembangan bisnis pemeliharaan ikan di air tawar
Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada bagian ini mencakup
pemilihan pemecahan yang didapatkan dari hasil penilaian kesesuaian lahan di sepanjang aliran
Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai hasil isian
pertanyaan yang didapatkan melalui suatu pemeringkatan pilihan dari masing-masing unsur yakni
komponen, pelaku, hasil akhir dan pilihan yang tersaji dalam suatu pemeringkatan (Arsanti, 2018)
seperti yang disajikan pada Gambar 2.
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
115 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
Gambar 2. Skenario Pengembangan Budidaya
Tingkatan Kedua
Tingkatan kedua merupakan gambaran komponen penunjang yang berpengaruh yakni
kualifikasi atau komponen penentu kesuksesan dalam melaksanakan bisnis pemeliharaan ikan di
sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Berdasarkan nilai hasil
kerangka imbangan unsur beriringan, maka didapatkan urutan pilihan pertama adalah kesesuaian
lahan dengan titik berat pada (0,22), kemudian pilihan kedua adalah menaati peraturan perundang-
undangan dengan titik berat (0,20), pilihan ketiga adalah selalu memperhatikan permintaan pasar
dengan titik berat (0,16), pilihan keempat adalah perlunya dukungan persepsi masyarakat dengan
titik berat (0,12), pilihan kelima adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan titik berat (0,10),
pilihan keenam adalah birokrasi yang mendukung dengan titik berat (0,09), pilihan ketujuh adalah
tersedianya sarana dan prasarana dengan titik berat (0,07), pilihan kedelapan adalah penerapan
ilmu pengetahuan budidaya dengan titik berat (0,02), dan pilihan terakhir adalah permodalan yang
mencukupi dengan titik berat (0,02). Hasil kerangka imbangan beriringan tersebut disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Kerangka Imbangan Beriringan Kedua (Aspek Penunjang)
Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: DNKP: Dinas Kelautan dan Perikanan, PDIK: Pembudidaya Ikan, BPDA: Bappeda, KNPD: Konsumen/ Pedagang, BBAT: Balai Benih Air Tawar, LBGK: Lembaga Keuangan, PDKT: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, LATM: Lembaga/Aparat/Tokoh Masyarakat di wilayah, STPK: Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, JLH: Jumlah).
Andil pelaku sebagai penunjang dalam bisnis perluasan pemeliharaan ikan air tawar di
sepanjang aliran Sungai Sibundong yang menjadi pilihan utama adalah Badan Perencanaan
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
117 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Tengah. Pilihan yang tepat dikarenakan
menjadi elemen instansi yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan dari peranannya (Arsanti,
2018). Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak harus ditanggung sendirian, melainkan
diharuskan mengikutsertakan institusi yang memiliki peranan yang sama, antara lain Balai Benih
Ikan Air Tawar (BBAT) Sibabangun yang dapat membantu merencanakan pengembangan
perikanan air tawar. Selain itu, BBAT Sibabangun sangat sesuai jika diikutsertakan dikarenakan
institusi tersebut menjadi pencipta ilmu pengetahuan pemeliharaan ikan di air tawar yang sangat
mengenai tata cara pelaksanaannya tersebut (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Sedangkan
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah
memiliki peran yang sangat banyak dan penting dalam menyusun dan menunjang penggunaan
lahan di sepanjang aliran sungai Sibundong bisa dipergunakan secara produktif tidak hanya
dipergunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan saja (Arsanti, 2018).
Otonomi Daerah (OTDA) menjamin dukungan pengorganisasian sumber daya alam yang akan
meningkatkan perolehan daerah (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Selain itu, elemen lain yang
memiliki arti penting dalam menunjang keberhasilan tersebut adalah Sekolah Tinggi Perikanan dan
Kelautan Matauli, pembeli/pedagang, tokoh masyarakat di daerah, pelaku budidaya di tambak dan
lembaga keuangan (Arsanti, 2018; Brooks, et.al., 2015; Radiarta et al., 2015). Seluruh aktor
pendukung pengembangan budidaya air tawar harus memaksimalkan pengembangan dalam
keadaan seimbang antara dimensi ekonomis dan ekologisnya. Selain itu, para aktor tersebut
memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan, keahlian, keterampilan, pelibatan dalam
pengelolaan, dan memaksimalkan keuntungan dengan melakukan pengembangan bidang sosial
budaya, kegiatan rekreasi dan gaya hidup agar keuntungan usaha pengembangan budidaya
tersebut juga dapat dinikmati juga oleh masyarakat sekitar (Brooks, et.al., 2015).
Tingkatan Keempat
Tingkatan keempat adalah hasil akhir yang akan diketahui dari perluasan bisnis pemeliharaan
ikan air tawar di sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Nelsen & Mathiesen, 2006;
Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: MKAI: Melakukan Koordinasi Antar Instansi dalam Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, MPDC: Mengadakan Pelatihan dan Diseminasi/Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar, MDHB: Mengembangkan Distribusi dari Hasil Budidaya Ikan Air Tawar, MBMS: Mengembangkan Budidaya Ikan Air Tawar Multispesies, MBWL: Mengembangkan Budidaya Ikan Air Tawar Berwawasan Lingkungan, MMBK: Memberikan Pinjaman Modal Bergilir/Pinjaman Kredit Lunak, dan lain-lain, JLH: Jumlah.
Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Lahan di sepanjang aliran Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah
secara umum dapat dipergunakan untuk kegiatan pengembangan budidaya perikanan. Hasil
analisis kesesuaian lahan di sepanjang aliran Sungai Sibundong menunjukkan adanya beberapa
aspek pembatas utama/serius hingga kurang serius, maka dengan demikian harus tetap
diperhatikan dan selalu dicarikan solusi alternatifnya yang tepat dan sesuai (Arsanti, 2018).
Penerapan ilmu pengetahuan ataupun pemilihan solusi alternatif dari permasalahan perluasan
bisnis pemeliharaan ikan air tawar di sepanjang Sungai Sibundong oleh Dinas Kelautan dan
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
120 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ataupun pihak-pihak lainnya baik dalam skala pemerintahan
ataupun swasta hendaknya dilaksanakan dengan mengadakan koordinasi antar instansi atau
pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi atau informasi terlebih
dahulu antar pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Arsanti, 2018).
Pentingnya diadakan acara temu petani ikan, pengelola serta pengguna daerah pesisir lainnya yang
diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan
mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Lembaga/Perangkat Kecamatan, Lembaga/Perangkat Desa,
Balai Benih dan Riset Budidaya Air Tawar di Sibabangun, Program Studi Akuakultur/Budidaya
Perairan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, Bappeda, Lembaga/Perangkat, dan
Tokoh Masyarakat (Arsanti, 2018).
Terdapat persoalan ataupun tantangan, hingga diperlukan ketetapan suatu implementasi
hukum dengan hukuman tegas kepada pada pelaku pencemar atau perusak di lingkungan perairan
(Radiarta et al., 2015). Selain itu, perlu pengawasan keamanan lingkungan perairan secara reguler
dan dilaksanakan dengan baik (Pascoe, et.al., 2014). Pilihan aktivitas yang akan dibuat baik dari
Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
seharusnya adalah pilihan kebijakan yang tidak merugikan seluruh pihak masyarakat produsen,
konsumen, Pemerintah Daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri (Arsanti, 2018;
Radiarta et al., 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian kebijakan pengelolaan perikanan harus
menyeluruh yang meliputi aspek biologis, ekologis, ekonomis, sosial, dan politik (Pascoe, et.al.,
2014).
Berdasarkan data hasil isian para pemangku kepentingan perikanan yang selama ini terhubung
langsung di sepanjang aliran Sungai Sibundong hingga ke daerah pesisir dari Kecamatan Sorkam
Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dihasilkan suatu pilihan yang diharapkan adalah:
“Melaksanakan kerjasama antar instansi terpaut dalam perluasan bisnis pemeliharaan ikan di air
tawar dengan strategi optimalisasi pengembangan pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran
Sungai Sibundong yang melibatkan semua stakeholder” (Arsanti, 2018).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Cara pandang para pemangku kepentingan (stakeholder) perikanan mengenai pengembangan
diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tapanuli Tengah masih berbeda-beda.
Ditunjukkan dengan tidak adanya nilai hasil analisis tingkatan proses yang sama yang berarti sub-
sektor perikanan di bidang budidaya air tawar belum menjadi pilihan pembangunan daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, peranan para stakeholder dalam bisnis pengembangan
diversifikasi budidaya ikan air tawar masih sangat diperlukan untuk melaksanakan strategi
perluasan bisnis pemeliharaan ikan air tawar tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah rumah
tangga pembudidaya dan beragamnya usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tapanuli
Tengah.
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
121 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
Saran
Strategi pengembangan usaha diversifikasi bisnis pemeliharaan ikan di air tawar salah satunya
adalah dengan mengadakan kerjasama, adanya keterkaitan, dan koordinasi antar pemangku
kepentingan untuk mencapai tujuan strategi pengembangan yakni menambah kesejahteraan
masyarakat sekitar dan pendapatan asli daerah melalui usaha budidaya ikan air tawar yang tetap
Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Akbar Tandjung, Dr. Ir. Syukri
Batubara, M.H, Ibu Krisnina Maharani Tandjung, Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc, Bapak Boy Rahman
Hasibuan, S.Ip, Bapak Rinaldy Pasaribu, serta Masyarakat Kecamatan Sorkam, Masyarakat
Kelurahan Sorkam Kiri dan Dukuh III.
DAFTAR PUSTAKA
Arsanti. (2018). Analisis Kesesuaian Lahan dan Strategi Pengembangan Budidaya Perairan di Sungai Sibundong Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Penelitian Dosen Pemula. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Pandan. 163 halaman.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2013). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12045.1315.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2014). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12045.1405.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2017). Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. https://tapanulitengahkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/5/pdrb- kabupaten tapanuli-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun2010-2016-juta-rupiah-.html.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2017). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. CV. Rilis Grafika Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12040.1717.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. https://tapanulitengahkab.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional bruto.html#subjekViewTab3.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. CV Bima Masa. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12040.1817.
Brooks, K., Schirmer, J., Pascoe, S., Triantafillos, L., Jebreen, E., Cannard, T., Dichmont, C.M. (2015). Selecting and assessing social objectives for Australian fisheries management. Marine Policy, 53, 111–122. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.023.
Dinas Kelautan dan Perikanan-Kabupaten Tapanuli Tengah. (2020). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli pada tanggal 10 Februari 2020. Pandan. Sumatera Utara.
Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification
122 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122
Kartajaya, H. (2004). Positioning, diferensiasi dan brand. Gramedia Pustaka Utama.
Jennings, S., Pascoe, S., Norman-Lopez, A., Le Bouhellec, B., Hall-Aspland, S., Sullivan, A., Pecl, G. (2013). Identifying Management Objectives Hierarchies and Weightings Four Key Fisheries in South Eastern Australia.
Mohanty, A.K. (2018). SWOT-AHP: A Multi-Attribute Decision Making Model in Fisheries Management. ICAP, Short Course on Advanced Statistical Methods and Computation Software for Fisheries Research and Management 17-26 July 2018.
Morgan, R. (2017). An Investigation of Constraints Upon Fisheries Diversification Using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Marine Policy. 86, 24-30. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.037.
Nelsen, J.R., Mathiesen, C. (2006). Stakeholder Preference for Danish Fisheries Management of Sand and Norway Pout. Fisheries Research. 77, (1), 92-101. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2005.08.002.
Panggabean MA. (2016). Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 18, (1), 49-55. https://doi.org/10.29244/jitl.18.1.49-55.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Situs Resmi Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. http://www.tapteng.go.id/potensidaerah.html?id=Kelautan_dan_Perikanan.
Pascoe, S., W. Proctor, P. Wilcox, J. Innes, W. Rochester, N. Dowling. (2009). Stakeholder Objective Preferences in Australian Commonwealth Managed Fisheries. Marine Policy, 33, (5), 750-758. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.02.008.
Pascoe, S., K. Brooks., T. Cannard, C.M. Dichmont, E. Jebreen, J. Schirmer, L. Triantafillos. (2014). Social Objectives of Fisheries Management: What Are Manager Priorities?. Ocean & Coastal Management. 98, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.05.014.
Radiarta, I.N., Erlaina, E., Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 10, (1), 47-59. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1247.
Saaty, T.L., Sodenkamp, M. (2008). Making desicions in hierarchic and network systems. International Journal Applied Decision Sciences, 1, (1), 24-79. https://doi.org/10.1504/IJADS.2008.017952.
Saaty, T.L., De Paola, P. (2017). Rethinking design and urban planning for the cities of the future. Buildings, 7, (3), 76. https://doi.org/10.3390/buildings7030076.
Triantafillos, L., Brooks, K., Schirmer, J., Pascoe, S., Cannard, T., Dichmont, C., Thebaud, O., Jebreen, E. (2014). Developing and Testing Social Objectives for Fisheries Management. Fisheries Research and Development Corporation.
Vaidya, O.S., Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Application. European Journal of Operational Research, 169, (1), 1-29. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028.
Zeraatkish, S.Y. (2015). Utilization of Analytic Hierarchy Process (AHP) to Meet Management Objectives in Fisheries Industry of the Sea of Oman. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15, (4), 1379-1387. http://jifro.ir/article-1-1876-en.html.