fi SAO BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR8TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, diperlukan Pedoman sebagai dasar acuan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 4. Peraturan. ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
fiSAOBADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR8TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penatausahaan
Barang Milik Negara di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional, diperlukan Pedoman sebagai dasar acuan dalam
Penatausahaan Barang Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan
Barang Milik Negara di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Peraturan. ...
BS^OBADAN STANDARDISASI NASIONAL
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
PROSEDUR PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
TAHAP 1
KEGIATAN ACUAN
Kfibutuha^
Pusat
Dan
Biro
Daftar
Invsntaris
Barang
PenyusunanAnatisis
Kebutulian
Barang
Analisis
KebiiUihan
Barang
Biro PKT
Permfhiaan
Penibelian
Barang
Biro PKT
Pembelian
Peipres 54 Barang
Tahun 201 PaniOn/Pejabat
A Ponsadaan
SpesiflkasIBarang
y»ig dibefi
er^gecekanBarang
Pfinenmaan
Barang
Panltia Penertma
T»dak
Sesuai
1. Biro Perencanaan,Keuangan, dan TataUsaha (PKT)menyusun analisiskebutuhan barangberdasar padakebutuhan pusat danbiro dan daftar baranginventaris tahun lalu.
mengeceknyaberdasar padaspesifikasi barangyang dibeli danapabila tidak sesuaidikembalikan ke
panitia/ pejabatpengadaan.
4. Setelah barangditerima oleh panitiapenerima daripenyedia barang/jasaselanjutnya barangdiserahkan kepadaPejabat PerabuatKomitmen (PPK)dengan Berita AcaraSerah Terima (BAST)dan dilampirkanBAST dari pihakketiga.