Financial Social Accounting Matrix

FINANCIAL SOCIAL ACCOUNTING MATRIX:Keterkaitan Aspek Finansial dengan Kinerja Ekonomi

dan Sosial(Seri Materi Kuliah ke-6 Sistem Neraca Nasional)

Slamet Sutomo1

1.PendahuluanNeraca kapital (capital account) pada Social

Accounting Matrix (SAM) yang dijelaskan pada materikuliah ke-4 terdiri dari hanya satu rinciansaja, yaitu neraca kapital itu sendiri. Sisibaris neraca kapital pada SAM menjelaskantabungan (savings) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumahtangga, pemerintah,dan perusahaan (swasta); dan sisi kolommenjelaskan investasi atau pembentukan modaltetap bruto (gross fixed capital formation) yangdilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi padaberbagai kegiatan ekonomi di suatu negara padasuatu priode waktu tertentu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwaSAM merupakan suatu sistem data yang menghubungkanberbagai variabel-variabel ekonomi dan sosialdalam suatu kerangka data (data framework) untukmenjelaskan keterkaitan kinerja ekonomi denganmasalah-masalah sosial, khususnya mengenaimasalah-masalah distribusi pendapatan (incomedistribution) dan ketenagakerjaan (employment).2 SAMdisusun dalam bentuk matrik sehingga neraca-neracayang terbentuk di dalamnya bersifat komprehensif,terintegrasi, dan konsisten. Fokus utama dari SAM1Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta.2Lihat kembali materi kuliah ke-4 mengenai Social Accounting Matrix (SAM).

1

adalah untuk lebih menjelaskan ’who gets what’ dalamproses pembangunan ekonomi suatu negara; dan olehkarena itu, SAM dalam klasifikasinya merincimasyarakat ke dalam berbagai golongan rumahtangga(who) untuk menjelaskan hasil-hasil yang diperoleholeh berbagai golongan rumahtangga dari berbagaikegiatan ekonomi yang dilaksanakan di negarabersangkutan (get what).

Hal yang belum dibahas secara rinci dalam SAMadalah keterkaitan antara aspek finansial dengankinerja ekonomi dimana aspek finansial merupakanlanjutan dari neraca kapital yang terdapat dalamSAM, yaitu menjelaskan bagaimana tabunganmasyarakat digunakan untuk melakukan berbagaikegiatan investasi.

Pada sisi lain, Neraca Arus Dana (NAD)atau Flows of Funds (FoF), yang telah dijelaskanpada materi kuliah ke- 5, menggambarkan berbagaitransaksi finansial (financial transactions) yangdilakukan oleh berbagai sektor ekonomi untukmembiayai investasi selama suatu periode waktutertentu; atau dengan perkataan lain menggambarkanbagaimana investasi dibiayai oleh tabunganberbagai sektor ekonomi di suatu negara.3

NAD merupakan suatu sistem data yangdirancang untuk memperlihatkan transaksi finansialyang dilakukan oleh berbagai sektor institusi ataupelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumahtangga,pemerintah, dan perusahaan-perusahaan, baikperusahaan finansial (asuransi, bank umum, danlain-lain) maupun perusahaan non-finansial, danluar negeri dalam melakukan investasi finansial

3Lihat kembali materi kuliah ke-5 mengenai Neraca Arus Dana (NAD).

2

atau investasi portofolio di suatu negara. Dalambagan NAD dijelaskan bagaimana setiap sektorekonomi memiliki seperangkat sumber dana finansial(sources of funds) dan menggunakan dana tersebut (usesof funds) sebagai bagian dari berbagai transaksifinansial, baik sebagai pembelian maupun sebagaipenjualan berbagai jenis instrumen finansial,seperti deposito, obligasi, pinjaman, dansebagainya, untuk melakukan investasi finansial.Instrumen-instrumen finansial ini menggambarkansumber-sumber dana (kewajiban) dan juga sebagaipenggunaan dana (harta) dari masing-masing sektorekonomi.

Keterbatasan NAD adalah hanya menjelaskanberbagai transaksi finansial yang terjadi antarsektor-sektor ekonomi tanpa menghubungkannyadengan perkembangan kinerja ekonomi sektor rilseperti produksi, pendapatan dan pengeluaran,serta tabungan yang diperoleh oleh berbagaikegiatan ekonomi.

Penyusunan Financial Social Accounting Matrix(FSAM), yang merupakan kegiatan menggabung NADke dalam kerangka SAM, didasarkan kepadapemikiran mengenai perlunya ketersediaankerangka data (data framework) yang komprehensif,terintegrasi dan konsisten yang mampumenjelaskan keterkaitan antara sektor finansialdan sektor ril, sehingga jalur transmisikebijakan moneter terhadap sektor ril, atausebaliknya, dapat dijelaskan secara terstruktur.Materi kuliah ke-6 ini menjelaskan prosespenyusunan FSAM, khususnya FSAM Indonesia 2005,yang mengintegrasikan NAD Indonesia 2005 ke dalamkerangka SAM Indonesia 2005.

3

Karena NAD Indonesia 2005 dan SAM Indonesia2005 sudah tersedia dengan masing-masingklasifikasinya, maka dalam proses penyusunan FSAMIndonesia 2005 yang dibutuhkan adalah perluasanatau penggabungan klasifikasi SAM Indonesia 2005dan klasifikasi NAD Indonesia 2005 menjadiklasifikasi FSAM Indonesia 2005. Disamping itu,penyusunan FSAM Indonesia 2005 jugamempertimbangkan ketersediaan data yang menunjangterhadap perluasan klasifikasi kedua kerangkadata NAD dan SAM tersebut, khususnya yangberkaitan dengan data tabungan (savings) dan datainvestasi finansial (financial investments) pelaku-pelaku ekonomi.

2.Bagan Umum Kerangka Financial Social AccountingMatrix (FSAM) Indonesia 2005

Materi kuliah ke-4 mengenai Social AccountingMatrix (SAM) telah menjelaskan bentuk bagan umumdari suatu kerangka SAM sebagaimana ditunjukkanoleh tabel 4.2 pada materi kuliah ke-4. Tabel6.1 berikut menunjukkan bentuk bagan umumkerangka SAM dengan menambahkan neraca kapitalsebagai salah satu rincian dari neraca lainnya(rest of the world) dalam SAM. Jika dilihat dari sisibaris pada tabel 6.1, neraca kapital menjelaskantabungan yang dihasilkan oleh berbagai pelaku-pelaku ekonomi (rumahtangga, pemerintah, danperusahaan); sedangkan dilihat dari sisi kolom,menjelaskan investasi yang dilakukan olehberbagai kegiatan ekonomi.

Pada sisi lain, bentuk bagan umum kerangkaNAD ditunjukkan kembali oleh tabel 6.2.Sebagaimana telah dijelaskan pada materi kuliah

4

ke-5 bahwa kolom pada kerangka NAD merinci pelaku-pelaku ekonomi, sedangkan rincian barismenjelaskan berbagai instrumen finansial yangdilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Tabel 6.2hanya menyajikan 3 pelaku ekonomi, yaiturumahtangga, pemerintah, dan perusahaan, untuk(sementara) mengikuti klasifikasi pelaku-pelakuekonomi dalam kerangka SAM yang juga terdiri daritiga unit institusi tersebut.

Tabel 6.1Bagan Umum Kerangka SAMdengan Neraca Kapital

Penerimaan

PengeluaranFaktor

ProduksiInstitus

iKegiatanproduksi

Neracalainnya

NeracaKapita

lTotal

FaktorProduksi 0 0

AlokasiNilaiTambah

keFaktor

Produksi

Pendapatan FaktorProduksidari LuarNegeri

0

Distribusi

Pendapatan Faktor

Institusi

AlokasiPendapat

anFaktor

Produksike

Institusi

TransferAntar

Institusi

0Transferdari LuarNegeri

0Distribus

iPendapata

nInstitusi

KegiatanProduksi 0

Permintaan Akhir

Permintaan

Antara

Ekspordan

Investasi

Investasi

TotalOutput

NeracaKapital 0 Tabungan 0 0 0

TotalTabungan

Neracalainnya

AlokasiPendapat

anFaktor

Impor,Pajak

Transferdan

Neraca

TotalPenerimaan Neraca

TotalTabung

anXXXX

5

Produksike LuarNegeri

TidakLangsung

lainnya Lainnya

Sumber: dikutip kembali dari tabel 4.2 materi kuliah ke-4

Transaksi awal kerangka NAD dimulai daritabungan bruto. Kemudian, jika tabungan brutotersebut dikurangi dengan investasi non-finansialatau investasi fisik akan menghasilkan besarnyaatau pinjaman neto yang mungkin dilakukan olehberbagai pelaku-pelaku ekonomi sebagai investasifinansial.

Materi kuliah ke- 5 mengenai NAD jugamenjelaskan bahwa setiap pelaku ekonomi memilikidua sisi kolom dalam kerangka NAD; kolom pertamamenunjukkan sumber dana (S) atau perubahankewajiban, dan kolom kedua menunjukkan penggunaandana (P) atau perubahan harta dari pelaku-pelakuekonomi. Sumber dana (S) dapat berasal daritabungan atau misalnya dari pinjaman, penjualansaham, dan sebagainya, dan hal itu mencerminkanperubahan kewajiban dari sektor bersangkutan.Sedangkan penggunaan dana (P) menggambarkanperubahan harta, yang dapat menjadi tabungan, atauharta yang berasal dari pinjaman, pembelian saham,dan sebagainya. Dengan demikian, kolom S padakerangka NAD menampung semua transaksi finansialyang berupa kewajiban (liqudity) atau sisi pasiva;sedangkan kolom P menampung semua transaksifinansial berupa harta (assets) atau sisi aktiva.

Tabel 6.2Bagan Umum Neraca Arus Danadengan Tiga Pelaku Ekonomi

Rumahtangga Pemerintah Perusahaan Total

6

KategoriTransaksi

P S PSS S P S P S

1. Tabungan bruto

2. Investasi non-finansial

3. Pinjaman neto4. Investasi

finansial neto

5. Jumlah penggunaan finansial

6. Jumlah sumberfinansial

7. Cadangan valas pemerintah

8. Uang dan simpanan

9. Surat berharga jangka pendek

10. Pinjaman dan kredit

11. Modal danpenyertaan

12. Surat berharga jangka panjang

13. Lainnya14. JumlahSumber: dikutip kembali dari tabel 5.1 materi kuliah ke- 5

Untuk menggabungkan kerangka NAD ke dalamkerangka SAM, maka bagan umum kerangka FSAM,khususnya FSAM Indonesia 2005, perlu dibangunsebagaimana ditunjukkan oleh tabel 6.3, yaitudengan memisahkan neraca kapital dan neracafinansial secara tersendiri baik menurut barismaupun menurut kolom.

Tabel 6.3Bagan Umum Kerangka FSAM Indonesia 2005

FaktorProduk Insti

Kegiatan

Neraca

NeracaFinansi

LuarNege

Total

7

si tusi Produksi

Kapital

al ri

FaktorProduksi SAM (lainnya)

SAM(lainnya)

Institusi

Kegiatan

Produksi

Investasi

NeracaKapita

lTabungan

Kewajiban

NeracaFinansial

Aset

LuarNegeri SAM (lainnya)

TotalSumber: BPS dan Bank Indonesia (2008) dengan modifikasi

Tabungan pada bagan umum kerangka FSAMIndonesia 2005 (tabel 6.3) adalah sama dengantabungan dalam SAM atau tabungan bruto dalam NAD;sedangkan investasi pada bagan umum kerangka FSAMadalah sama dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto(PMTB) dalam SAM, atau investasi fisik atauinvestasi non-finansial dalam NAD. Perubahanaset (P) pada NAD dimasukkan sebagai aset (assets)dalam FSAM, dan perubahan kewajiban (S)dimasukkan sebagai kewajiban (liquidity) dalam FSAM.

Dengan demikian, dari bagan umum kerangkaFSAM Indonesia 2005 sebagaimana ditunjukkan olehtabel 6.3, dapat dilihat mengenai keterkaitansektor finansial dengan sektor ril di Indonesiayang dijelaskan melalui besarnya tabungan daninvestasi fisik serta perubahan investasifinansial yang mengakibatkan perubahan dalam asetdan kewajiban para pelaku-pelaku ekonomi, yang

8

kemudian dapat dihubungkan dengan perkembangansektor ril, seperti perubahan pada kegiatan-kegiatan ekonomi, dan kondisi sosial, sepertiperubahan pada pola distribusi pendapatanrumahtangga, di Indonesia.

3.Mekanisme Penyusunan FSAM Indonesia 2005Pada dasarnya, proses penyusunan FSAM

Indonesia 2005 adalah sebagaimana dijelaskan olehgambar 6.1 berikut. Dari gambar 6.1, yang perludilakukan pada tahap pertama adalah merencanakankeseluruhan bentuk FSAM Indonesia 2005.

Tahap berikutnya adalah melakukanidentifikasi sumber-sumber data yang tersediauntuk menyusun FSAM Indonesia 2005 yangdisesuaikan dengan tahun rujukan yang akan diacupenyusunannya. Pada kasus penyusunan FSAM ini,tahun rujukan adalah tahun 2005. Disamping itu,sumber utama data yang tersedia adalah SAMIndonesia 2005 dan NAD Indonesia 2005. Untukmaksud penggabungan SAM Indonesia 2005 dan NADIndonesia 2005, pertimbangan terhadap kesamaanpenggunaan klasifikasi baik terhadap SAM Indonesia2005 maupun NAD Indonesia 2005 untuk menjadi FSAMIndonesia 2005 juga dibutuhkan. Disamping itu,dibutuhkan juga pemikiran mengenai berbagai surveiuntuk menunjang isian-isian neraca dalam FSAM yangbelum terisi karena, misalnya, perluasanklasifikasi. Oleh karena itu, tahap berikut yangperlu dipertimbangkan adalah menyusun klasifikasiFSAM Indonesia 2005 yang perlu dipertimbangkansesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ataupenyusunan FSAM dan ketersediaan data.

9

Tahap-tahap penyusunan FSAM Indonesia 2005yang perlu dilakukan berikutnya adalah membuatrencana tabulasi berbagai neraca dalam FSAMIndonesia 2005, khususnya neraca-neraca yang belumdapat diperoleh dari SAM Indonesia 2005 dan NADIndonesia 2005, misalnya rincian neraca kapitalmenurut berbagai institusi atau pelaku-pelakuekonomi yang merupakan perluasan dari klasifikasiSAM, seperti tabungan bank sentral, lembaga-lembaga keuangan, dan sebagainya. Untuk maksudini dibutuhkan rencana tabulasi dan pemikiranmengenai sumber-sumber data tambahan untuk dapatmengisi neraca-neraca dimaksud.

10

Rancangan Keseluruhan Sistem

Identifikasi Sumber-SumberData

Pemilihan Tahun Rujukan

Penentuan Klasifikasi

Persiapan Rencana Tabulasi

Estimasi Awal FSAM

Gambar 6.1Alur Mekanisme Penyusunan FSAM Indonesia 2005

Setelah itu, tahap pembersihan data dankoreksi serta rekonsiliasi data dilakukan untukmenghasilkan data FSAM Indonesia 2005 yang siapdigunakan sebagai suatu sistem data yangmengkaitkan aspek finansial dengan aspek sektorril dan masalah-masalah sosial di Indonesia.

Klasifikasi FSAM Indonesia 2005Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa

FSAM Indonesia 2005 merupakan penggabungan NADdengan SAM Indonesia 2005. SAM Indonesia 2005menggambarkan berbagai kegiatan sektor ril dankondisi sosial yang mengikutinya, khususnyamengenai rumahtangga, yang terjadi di Indonesiapada tahun 2005. NAD Indonesia 2005 menggambarkanberbagai transaksi finansial yang dilakukan olehpara pelaku ekonomi atau institusi di Indonesiapada tahun 2005. Pada kerangka FSAM Indonesiatahun 2005, transaksi ekonomi baik dari sisi rilmaupun dari sisi finansial dapat dikaitkan dalamsatu kerangka data yang kompak (terintegrasi),komprehensif, dan konsisten sehingga dapat

11

Pembersihan Data dan Koreksi

Rekonsiliasi

digunakan, misalnya, untuk menyusun berbagaisimulasi kebijakan moneter yang diindikasikanmemiliki dampak terhadap sektor ril.

Secara garis besar, klasifikasi SAM Indonesia2005 diperluas menjadi klasifikasi FSAM Indonesia2005 dengan memasukkan neraca kapital dan merincipelaku-pelaku ekonomi (institusi ekonomi), sertamemasukkan neraca finansial dengan merinciinstrumen-instrumen finansial yang dilakukan olehpelaku-pelaku ekonomi tersebut.

Dengan demikian, klasifikasi utama SAMIndonesia 2005 diperluas menjadi 9 (sembilan)neraca utama, yaitu sebagai berikut:

1. Neraca faktor produksi,2. Neraca institusi,3. Neraca kegiatan produksi,4. Marjin perdagangan dan biaya

pengangkutan,5. Neraca komoditi,6. Neraca kapital,7. Pajak tak-langsung dan subsidi,8. Neraca finansial, dan9. Neraca luar negeri.

Neraca Faktor ProduksiNeraca faktor produksi adalah neraca yang

mengambarkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebagai balas jasa (compensations)karena telah ikut berpartisipasi pada berbagaikegiatan produksi. Neraca faktor produksimerupakan suatu matrik yang pada bagian barisnyamenjelaskan menurut faktor-faktor produksi,

12

sedangkan pada bagian kolomnya menjelaskanberbagai kegiatan produksi.

Klasifikasi Faktor ProduksiPada kerangka FSAM Indonesia 2005,

klasifikasi faktor produksi hanya dibedakan atasfaktor produksi tenagakerja dan faktor produksimodal atau kapital untuk mengetahui penggunaanfaktor-faktor produksi dalam proses produksiberbagai kegiatan ekonomi.

Tenagakerja adalah penduduk berumur 10 tahunkeatas yang selama seminggu yang lalu mempunyaipekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementaratidak bekerja karena suatu alasan seperti sedangmenunggu panenan, karyawan yang sedang cuti, dansebagainya.

Faktor produksi kapital adalah faktorproduksi selain tenagakerja seperti lahan atautanah, rumah yang disewakan termasuk yangditempati sendiri oleh pemiliknya, dan modallainnya baik yang dimiliki oleh swasta dalamnegeri, pemerintah, asing, dan lainnya, yangdigunakan dalam proses produksi pada suatukegiatan produksi.

Neraca Institusi

Neraca institusi adalah neraca yangmenggambarkan pendapatan yang diterima olehpelaku-pelaku ekonomi (rumahtangga, pemerintah,dan perusahaan) dari berbagai sumber pendapatan(upah dan gaji, surplus usaha, subsidi, dansebagainya), dan yang dikeluarkan oleh pelaku-pelaku ekonomi untuk berbagai macam pengeluaran

13

seperti untuk konsumsi dan transfer (misalnyapajak) termasuk sebagai tabungan (savings).

Klasifikasi InstitusiKlasifikasi institusi atau pelaku-pelaku

ekonomi pada FSAM Indonesia 2005 dibedakan atas 3(tiga) klasifikasi utama, yaitu pemerintah,perusahaan, dan rumahtangga. Namun, untuk dapatlebih menggambarkan arus finansial (financial flows)pada FSAM Indonesia 2005, bank sentral dimasukkansebagai salah satu institusi pada FSAM Indonesia2005 karena bank sentral merupakan suatu institusiyang memainkan peran sentral dalam kebijakanmoneter di Indonesia.

Institusi perusahaan dibedakan menjadiperusahaan-perusahaan (atau lembaga-lembaga)keuangan (financial corporations), dan perusahaan-perusahaan bukan keuangan (non-financial corporations).Perusahaan-perusahaan (lembaga-lembaga) keuanganyang berfungsi sebagai lembaga mediasi keuangan(financial intermediation institutions) dibedakan lagimenurut jenis atau fungsi lembaga keuangantersebut, yaitu sebagai bank dan bukan bankseperti lembaga pembiayaan dan sebagainya.4

Sedangkan rumahtangga pada FSAM Indonesia2005 dibedakan atas rumahtangga miskin danrumahtangga tidak miskin, dengan maksud agartarget pemerintah dalam upaya meningkatkankesejahteraan rumahtangga miskin dapat dipantaujika menggunakan kerangka data FSAM Indonesia 2005sebagai perangkat analisis, khususnya analisis4Lihat kembali materi kuliah ke-5 (Neraca Arus Dana) mengenai rincianklasifikasi-klasifikasi ini.

14

kebijakan moneter. Masing-masing rumahtanggamiskin dan rumahtangga tidak miskin dibedakan lagimenjadi rumahtangga di kota dan di desa.

Rumahtangga kota adalah rumahtangga yangtinggal di desa perkotaan (urban), sedangkanrumahtangga desa adalah rumahtangga yang tinggaldi perdesaan (rural). Klasifikasi desa-kota(urban-rural) yang digunakan adalah klasifikasiyang digunakan oleh BPS sejak tahun 2000 yangmengacu kepada 5 variabel penentu desa-kota, yaitukepadatan penduduk, persentase rumahtangga tani,persentase rumahtangga yang memiliki telepon,rumahtangga yang memiliki listrik, dan fasilitasdesa.

Rumahtangga dikategorikan sebagai rumahtanggamiskin jika rata-rata pengeluaran per kapita padasuatu rumahtangga (total pengeluaran rumahtanggadibagi dengan jumlah anggota rumahtangga) beradadibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalahsuatu batas pengeluaran dalam nilai rupiah yangdikeluarkan seseorang pada suatu rumahtangga dalammemenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik untukmemenuhi kebutuhan hidup minimum makanan (beras,umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun untukmemenuhi kebutuhan hidup minimum bukan makanan(perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi,dan sebagainya). Oleh karena itu garis kemiskinanterdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinanmakanan dan garis kemiskinan bukan makanan.

Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizipada tahun 1978, seseorang dapat dikatakan hidupsehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhanenerji (kalori) minimal sebesar 2100 kilokaloriper hari. Dalam penghitungan kebutuhan hidup

15

minimum makanan, standar kebutuhan hidup minimum2100 kilokalori didasarkan kepada konsumsi makanandari penduduk kelas marjinal, yaitu penduduk yanghidupnya berada sedikit diatas garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial EkonomiNasional (Susenas) panel modul konsumsi Pebruari2005, batas garis kemiskinan bagi penduduk miskinper kapita untuk makanan dan buan-makanan adalahsebagai berikut:

a. Daerah perkotaan:- Garis Kemiskinan Makanan : Rp 103.992- Garis Kemiskinan Non Makanan : Rp

46.807- Garis Kemiskinan : Rp

150.799b. Daerah Perdesaan:- Garis Kemiskinan Makanan : Rp 84.014- Garis Kemiskinan Non Makanan : Rp

33.245- Garis Kemiskinan : Rp

117.259

Neraca Kegiatan ProduksiNeraca kegiatan produksi adalah neraca yang

menggambarkan kegiatan-kegiatan produksi yangdilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi untukmenghasilkan barang dan jasa aau output. Neraca Komoditi

Neraca komoditi adalah neraca yangmenggambarkan berbagai komoditi yang dihasilkanoleh pelaku-pelaku ekonomi pada berbagai kegiatanproduksi; atau berbagai komoditi yang dikonsumsioleh pelaku-pelaku ekonomi.

16

Klasifikasi Kegiatan Produksi dan KomoditiKlasifikasi kegiatan produksi mengikuti

kaedah pengklasifikasian yang dilakukan oleh BadanPusat Statistik (BPS). Syarat-syarat klasifikasisuatu kegiatan produksi adalah homogenitas produk,dan teknologi yang serupa untuk menghasilkanproduk. Artinya, suatu kegiatan produksi hanyamenghasilkan satu produk yang sama denganmenggunakan teknologi yang serupa.

Pada klasifikasi FSAM Indonesia 2005,komoditi-komoditi yang dihasilkan atau dikonsumsidirinci lagi menjadi komoditi domestik dankomoditi impor. Yang dimaksudkan dengan komoditidomestik adalah komoditi-komoditi atau produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatanekonomi yang beroperasi di wilayah Indonesia.Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan komoditi imporadalah komoditi-komoditi yang dihasilkan olehkegiatan produksi di luar negeri.

Secara umum, rincian kegiatan-kegiatanekonomi dan komoditi pada FSAM Indonesia 2005dibedakan menjadi 9 (sembilan) kelompok kegiatanproduksi dan jenis komoditi adalah5:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, danperikanan,

2. Pertambangan,3. Industri pengolahan,4. Listrik, gas dan air minum,5. Bangunan atau konstruksi,6. Perdagangan, hotel, dan restoran,7. Pengangkutan dan komunikasi,8. Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,

5Lihat kembali materi kuliah ke-2 (Produk Domestik Bruto) mengenaiklasifikasi kegiatan produksi ini.

17

9. Kegiatan ekonomi lainnya.

Pada klasifikasi kegiatan produksi, industripengolahan dirinci menjadi 2 (dua), yaitu industripengolahan minyak dan gas (migas) dan industripengolahan bukan migas. Disamping itu, padaklasifikasi kegiatan produksi, masing-masingklasifikasi kegiatan produksi dirinci lagi menjadikegiatan formal dan kegiatan tidak formal.Rincian formal dan tidak formal tidak diberlakukanpada klasifikasi komoditi, baik komoditi domestikmaupun komoditi impor.

Kegiatan produksi yang tidak formaldimaksudkan adalah suatu kegiatan ekonomi ataukegiatan produksi yang seringkali dilakukan olehrumahtangga dimana salah satu sifat usaha tersebutadalah tidak berbadan hukum, yang berbeda dengankegiatan produksi formal yang berbadan hukum.

Konsep mengenai kegiatan formal dan tidakformal mengikuti definisi Sistem Neraca Nasional(SNN) 2008, yang menyatakan bahwa yang disebutsebagai kegiatan tidak formal adalah suatu unitusaha atau kegiatan produksi yang merupakan bagiandari kegiatan rumahtangga, yaitu sebagai usaharumahtangga yang biasanya tidak memiliki badanhukum dan dijalankan oleh rumahtangga denganmenggunakan pekerja-pekerja yang bekerja sendiriatau dibantu oleh pekerja keluarga atau pekerjatidak tetap, usaha ini disebut sebagai informaleconomic activity of own account enterprise. Atau, suatu usahayang dimiliki dan dioperasikan oleh pengusaha ataumajikan atas usaha sendiri atau bersama dengananggota rumahtangga lain dari rumahtangga yangsama atau rumah tangga yang berbeda dan mempunyai

18

satu atau lebih pekerja, usaha ini disebut sebagaienterprise of informal employers.

Berdasarkan konsep SNN 2008 tersebut,karakteristik suatu kegiatan produksi yang tidakformal dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha yang biasanya tidak ataukurang terorganisasi dengan baik,

b. Tidak mempunyai ijin usaha atau tidakberbadan hukum,

c. Proses produksinya menggunakan teknologisederhana,

d. Biasanya berskala kecil.

Pendekatan usaha formal dan tidak-formal padakegiatan-kegiatan bukan pertanian dan kegiatanpertanian didasarkan kepada pendekatan-pendekatansebagai berikut:

a.Pada kegiatan bukan pertanian dan kegiatanpertanian (selain tanaman pangan,perkebunan, dan perikanan). Disebutsebagai kegiatan formal jika memilikibadan hukum seperti PT, CV, Firma,Yayasan, Perusahaan Perorangan, Koperasi,dan sebagainya; dan sebaliknya disebutsebagai kegiatan tidak formal jika tidakmemiliki badan hukum; atau disebut sebagaikegiatan formal jika memiliki surat ijinteknis yang diperoleh dari instansi teknisyang terkait (kementerian terkait, bukanijin dari instansi yang tidak-legal),seperti dokter, pengacara, dan sebagainya(yang mempunyai surat ijin teknis dariinstansi teknis terkait); dan untukpedagang harus memiliki ijin usaha dari PD

19

Pasar Jaya (seperti SIUP, dan sebagainya);dan sebaliknya disebut sebagai kegiatantidak formal jika tidak memiliki ijinteknis atau ijin usaha.

b.Untuk kegiatan pertanian tanaman pangan,perkebunan, dan perikanan. Pendekatandilakukan melalui penguasahaan lahan.Disebut sebagai kegiatan formal, jikapengusahaan lahan tanaman pangan ≥0,5 ha;dan sebaliknya disebut sebagai kegiatantidak formal jika pengusahaan lahantanaman pangan<0,5 ha (petani gurem).

Komoditi-Komoditi pada Neraca Komoditi6

o Tanaman Bahan Makanan. Komoditi-komoditi yangtercakup antara lain adalah padi, palawija(jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah,kedele, kacang hijau, sorghum atau cantel,talas, dan lain-lain), sayuran, buah-buahan, dantanaman bahan makanan lainnya (seperti gandum,sagu, aren atau enau, dan lain-lain).

o Tanaman Perkebunan. Komoditi-komoditi yangtercakup antara lain adalah karet, tebu, kelapa,kelapa sawit, kapas, kapok, rami, serat karung,tembakau, kopi, teh, cengkeh, kakao, jambu mete,jahe, jarak, kayu manis, kemiri, kina, lada,pala, panili, dan lain-lain.

o Peternakan dan Hasil-hasilnya. Komoditi-komoditi yangtercakup antara lain adalah ternak yangdipelihara seperti sapi potong, sapi perah,kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam raspetelur, ayam ras pedaging, ayam bukan ras,

6Lihat kembali contoh-contoh komoditi berbagai kegiatan produksi inipada materi kuliah ke-2 mengenai Produk Domestik Bruto (PDB).

20

itik, burung puyuh, dan lain-lain, serta hasil-hasil peternakan seperti telur ayam ras, telurayam buras, telur itik, dan susu, serta hasilikutannya seperti kotoran ternak jika dijual.

o Kehutanan. Komoditi-komoditi yang dicakup antaralain adalah kayu gelondongan baik yang berasaldari hutan rimba maupun dari hutan budidaya,kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutanlainnya (seperti damar dan getah kayu). Termasukdisini adalah hasil perburuan yang diperolehdari hutan seperti rusa.

o Perikanan. Komoditi-komoditi hasil perikananantara lain adalah ikan tuna dan jenis ikan lautlainnya, ikan mas dan jenis ikan darat lainnya,udang segar baik hasil laut maupun darat, sertahasil perikanan lainnya seperti kepiting,binatang berkulit keras/lunak, rumput laut, danlain-lainnya.

o Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Hasil-hasilkegiatan ini antara lain adalah minyak mentah,kondensat, gas bumi, dan uap panas bumi.

o Pertambangan Bukan Migas. Hasil-hasil dari kegiatanini adalah batubara, pasir besi, bijih timah,bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijihemas dan perak, bijih mangan, belerang, yodium,fosfat, aspal alam, serta komoditi barangtambang bukan migas lainnya.

o Penggalian. Hasil-hasil dari kegiatan ini adalahbatu gunung, batu kali, batu kapur, koral,kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untukbahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa,kaolin, tanah liat, dan sebagainya.

o Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pengilangan minyakbumi meliputi produk-produk pengilangan bahan

21

bakar minyak (BBM) dan bukan BBM. Komodoti-komoditi pengilangan BBM antara lain adalahavgas, avtur, premium, minyak tanah, solar,minyak diesel, dan minyak bakar. Sedangkankomoditi-komoditi pengilangan bukan BBM terdiriatas barang-barang hasil pengilangan minyakbumi, LOMC, Naphta, LSWR, LPG, aspal, dan lain-lain. Termasuk dalam komoditi BBM adalah hasilpengilangan gas alam cair (LNG).

o Industri Pengolahan bukan Migas. Komoditi-komoditiyang dicakup antara lain adalah berbagai jenismakanan, minyak dan lemak, beras, tepung segalajenis, berbagai jenis gula, minuman, rokok,barang-barang hasil pemintalan, barang-barangtekstil, pakaian, dan barang dari kulit, barang-barang dari kayu, bambu, dan rotan, kertas,barang-barang dari kertas dan karton, pupuk danpestisida, barang-barang kimia, barang-barangdari karet dan plastik, barang-barang mineralbukan logam, barang-barang dari logam, mesin-mesin, alat pengangkutan, alak elektronik, alatlaboratorium, perhiasan, alat-alat olahraga,alat-alat musik, dan lain-lain.

o Listrik, Gas dan Air Bersih. Komoditi-komoditi yangdicakup antara lain adalah listrik PLN, listriknon PLN, gas kota, dan air bersih.

o Konstruksi. Komoditi-komoditi yang dicakup adalah: Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,

seperti rumah, gedung perkantoran, hotel,sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, rumahibadat, pabrik, dan lain-lain,

Prasarana pertanian, seperti irigasi, Jalan, jembatan dan pelabuhan, seperti jalan jalan

raya maupun rel kereta api, pelabuhan laut dan

22

udara, dermaga, dan lain-lain, Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan

komunikasi. Komodoti-komoditi yang dicakupadalah berupa instalasi listrik, gas, airminum, dan komunikasi,

Bangunan lainnya, seperti terowongan, sanitasi,dan pengerukan.

o Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Komoditi-komoditikegiatan ini adalah: Penjualan barang, baik baru maupun maupun bekas

dari hasil produksi dalam negeri maupun impor,kecuali barang tidak bergerak seperti tanah,sumber-sumber alam, dan bangunan,

Penyediaan akomodasi berupa tempat penginapanyang menggunakan sebagian atau seluruhbangunan, seperti hotel, motel, dan lain-lain,

Penyediaan makanan dan minuman jadi.o Pengangkutan dan Komunikasi. Komoditi-komoditi yang

dihasilkan kegiatan ini adalah jasa angkutan(dengan menggunakan berbagai moda angkutan),jasa penunjang angkutan (jasa terminal,pelabuhan, bongkar muat, keagenan, ekspedisi,jalan, tol, pergudangan, dan lain-lain), danjasa komunikasi (jasa pos dan giro, jasatelepon, jasa telegram, jasa warungtelekomunikasi, dan lain-lain).

o Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan. Komoditi-komoditi yang dicakup antara lain meliputi jasayang dihasilkan dari kegiatan perbankan, jasaasuransi, jasa pegadaian, jasa koperasi simpanpinjam, jasa keuangan lainnya, jasa persewaanbangunan dan tanah, serta jasa perusahaan (jasaperiklanan, jasa konsultan, jasa persewaanmesin, dan lain-lain.

23

o Jasa-Jasa. Komoditi-komoditi kegiatan ini berupajasa yang dihasilkan oleh pemerintahan umum danpertahanan, jasa sosial kemasyarakatan (sekolah,kursus-kursus, rumah sakit, klinik, dokterpraktek, bidan praktek, dan lain-lain), jasahiburan dan rekreasi (kebun binatang, bioskop,stasiun radio, stasiun televisi, panggunghiburan, lapangan golf, karaoke, klub malam,bar, dan lain-lain), jasa perbengkelan (bengkelsepeda, bengjkel sepeda motor, jasa reparasijam, dan lain-lain), serta jasa perorangan danrumahtangga (pembantu rumahtangga, guru privat,jasa penjahit, salon kecantikan, tukang cukur,dan lain-lain).

Marjin Perdagangan dan Biaya PengangkutanMarjin perdagangan dan biaya pengangkutan

adalah selisih harga jual dengan harga pembelian.Selisih ini mencakup:

a.Keuntungan pedagang, baik pedagang besarmaupun eceran,

b.Biaya pengangkutan yang timbul dalam upayamenyalurkan barang atau produk dariprodusen ke konsumen.

Neraca KapitalNeraca kapital adalah neraca yang menunjukkan

tabungan (bruto) yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi (rumahtangga, pemerintah, danperusahaan). Tabungan (bruto) merupakan selisihpendapatan dan pengeluaran. Tabungan (bruto)merupakan sumber dana untuk melakukan kegiataninvestasi (fisik). Pada neraca kapital, besarnyatotal tabungan (bruto) adalah sama dengan besarnya

24

total investasi (yang sama dengan pembentukanmodal tetap bruto atau PMTB). Sedangkan secarasektor-sektor ekonomi, besarnya tabungan dapattidak sama dengan besarnya investasi (PMTB), danselisih ini merupakan sumber dana untuk melakukankegiatan transaksi atau investasi finansial.7

Klasifikasi Neraca KapitalJika pada SAM Indonesia 2005, neraca kapital

hanya terdiri dari satu neraca saja, yaitu neracakapital itu sendiri, maka neraca kapital pada FSAMIndonesia 2005 dirinci menurut berbagai pelaku-pelaku ekonomi yang menghasilkan tabungan dan yangmelakukan investasi. Pelaku-pelaku ekonomi padaFSAM Indonesia 2005 dapat merupakan gabungan daripelaku-pelaku ekonomi pada NAD Indonesia 2005 ataudicantumkan secara tersendiri. Pelaku-pelakuekonomi pada FSAM Indonesia 2005 dibedakan atas: 8

a. Bank sentral,b. Lembaga keuangan bank (banks as financial

corporations),c. Lembaga keuangan bukan bank (other financial

corporations),d. Perusahaan-perusahaan bukan keuangan

(non-financial corporations),e. Pemerintah,f. Rumah tangga miskin di desa,g. Rumah tangga tidak miskin di desa,h. Rumah tangga miskin di kota,i. Rumah tangga tidak miskin di kota.

7Lihat kembali konsep mengenai pelaku-pelaku ekonomi ini pada materikuliah ke-5 (Neraca Arus Dana).8Lihat penjelasan mengenai masing-masing pelaku-pelaku ekonomitersebut pada materi kuliah ke-5 mengenai Neraca Arus Dana (NAD).

25

Pajak Tidak Langsung dan SubsidiPajak tak langsung dan subsidi dirinci secara

sendiri-sendiri dalam kerangka FSAM Indonesia 2005karena ingin mengetahui peran subsidi dalamkinerja ekonomi Indonesia jika dihubungkan dengansuatu kebijakan moneter. Dengan demikian, padaFSAM Indonesia 2005, subsidi diletakkantersendiri, terpisah dari pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yangdipungut oleh pemerintah melalui konsumenberkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi,dijual, dikirim, atau digunakan. Pada umumnyapajak ini dibebankan kepada biaya produksi daribarang dan jasa yang bersangkutan.

Pajak tak langsung dibagi menjadi 3 (tiga)kelompok, yaitu:

a. Pajak impor,b. Pajak barang-barang produksi dalam negeri,c. Pajak tak langsung lainnya (pajak

penjualan yang dibebankan kepadakonsumen).

Subsidi adalah pembayaran transfer olehpemerintah (termasuk oleh luar negeri) kepadaperusahaan-perusahaan dalam negeri yang besarnyasesuai dengan tingkat produksi atau kuantitasproduksi atau nilai barang/jasa yang diproduksi,dijual atau diimpor. Subsidi dapat diterima olehprodusen atau importir domestik. Subsidi kepadaprodusen domestik dimaksudkan untuk mengendalikanbanyaknya produksi dan tingkat harga output yangdijual. Subsidi dapat dibayarkan langsung kepadaprodusen domestik atau dibayarkan secara langsungkepada konsumen akhir. Pengeluaran subsidi oleh

26

pemerintah yang diberikan langsung ke rumahtanggadapat berupa transfer manfaat sosial (social benefittransfer).

Subsidi tidak termasuk hibah yang diberikanoleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaandengan maksud untuk membiayai pembentukan modalnyaatau sebagai kompensasi atas kerusakan yangterjadi pada aset perusahaan. Subsidi seperti inidianggap sebagai transfer modal (capital transfer) daripemerintah ke perusahaan. Transfer modaldimasukkan dalam neraca aset dan kewajiban (balancesheet).Neraca Finansial

Neraca finansial adalah suatu neraca yangmenjelaskan berbagai transaksi finansial atauinstrumen-instrumen finansial yang dilakukan olehberbagai pelaku-pelaku ekonomi.

Klasifikasi Neraca FinansialKlasifikasi neraca finansial pada FSAM

Indonesia 2005 pada dasarnya mencakup semua semuajenis instrumen finansial yang terdapat dalamperekonomian Indonesia. Beberapa instrumenfinansial ditransaksikan secara luas di pasar uangatau di bursa saham; sedangkan sebagian instrumenfinansial lainnya ditransaksikan secara terbatas.Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan FSAMIndonesia 2005, hanya beberapa instrumen finansialyang ditampilkan tersendiri, sebagian lagimerupakan penggabungan beberapa instrumen yangsejenis, sedangkan sisanya akan digabungkanmenjadi satu.

Beberapa instrumen finansial yang disajikansecara lebih terinci pada FSAM Indonesia 2005

27

karena sifat instrumen finansial tersebut yangberbeda, adalah:

(1) Surat Berharga Lainnya, yang dirincimenjadi:a. Surat Berharga Jangka Pendek, danb. Surat Berharga Jangka Panjang

(2) Kredit Non-Bank, yang dirinci menjadi: a. Kredit Institusi Lain, danb. Kredit Dagang

Dengan demikian, klasifikasi instrumen-

instrumen finansial pada FSAM Indonesia 2005adalah sebagai berikut:9

a. Cadangan valas pemerintah,b. Uang dan simpanan dalam bentuk uang

kartal,c. Uang dan simpanan dalam bentuk giro,d. Uang dan simpanan dalam bentuk tabungan,e. Uang dan simpanan dalam bentuk deposito,f. Sertifikasi Bank Indonesia (SBI),g. Obligasi pemerintah,h. Surat berharga jangka panjang lainnya,i. Surat berharga jangka pendek,j. Kredit modal kerja,k. Kredit investasi,l. Kredit konsumsi,m. Kredit bukan-bank,n. Kredit dagang,o. Modal saham dan penyertaan,p. Cadangan asuransi dan pensiun,q. Transaksi finansial lainnya.

9Lihat penjelasan mengenai masing-masing instrumen finansial tersebutpada materi kuliah ke-5 (Neraca Arus Dana).

28

Neraca Luar Negeri Neraca luar negeri mencakup kegiatan antara

penduduk Indonesia (residen) baik individu maupuninstitusi dengan bukan penduduk (bukan-residen).Transaksi yang terjadi antara residen denganbukan-residen ini dicatat dalam neraca pembayaran(Balance of Payments).

Dengan demikian, secara keseluruhan klasifikasiFSAM Indonesia 2005, yang merupakan suatu kerangkadata dengan dimensi 79 x 79, ditunjukkan oleh tabel6.4 berikut.

Tabel 6.4Klasifikasi FSAM Indonesia 2005

(79 x 79)

U r a i a n Kode

FaktorProduksi

Tenagakerja 1Kapital 2

Institusi

Bank Sentral 3

Perusahaan Lembaga KeuanganBank 4

Bukan Bank 5Bukan Lembaga Keuangan 6

Pemerintah 7

Rumahtangga

DesaMiskin 8

Tidak Miskin 9Kota Miskin 10

Tidak Miskin 11

KegiatanProduksi

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

Formal 12Tidak Formal 13

Pertambangan Formal 14Tidak Formal 15

Industri Pengolahan Migas Formal 16Tidak Formal 17

Industri Pengolahan Bukan Migas Formal 18Tidak Formal 19

Listrik, Gas, dan Air Bersih Formal 20Tidak Formal 21

Bangunan Formal 22Tidak Formal 23

29

Perdagangan, Hotel, dan Restoran Formal 24Tidak Formal 25

Pengangkutan dan Komunikasi Formal 26Tidak Formal 27

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Formal 28Tidak Formal 29

Kegiatan Produksi Lainnya Formal 30Tidak Formal 31

Marjin Perdagangan dan Pengangkutan 32

KomoditiDomestik

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 33Pertambangan 34Industri Pengolahan 35Listrik, Gas, dan Air Bersih 36Bangunan 37Perdagangan, Hotel, dan Restoran 38Pengangkutan dan Komunikasi 39Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 40Komoditas Domestik Lainnya 41

KomoditiImpor

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 42Pertambangan 43Industri Pengolahan 44Listrik, Gas, dan Air Bersih 45Bangunan 46Perdagangan, Hotel, dan Restoran 47Pengangkutan dan Komunikasi 48Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 49Komoditas Domestik Lainnya 50

NeracaKapital

Bank Sentral 51Lembaga Keuangan Bank 52Lembaga Keuangan Bukan-Bank 53Perusahaan Bukan-Keuangan 54Pemerintah 55Rumahtangga Miskin di Desa 56Rumahtangga Tidak Miskin di Desa 57Rumahtangga Miskin di Kota 58Rumahtangga Tidak Miskin di Kota 59

Pajak Tidak Langsung 60Subsidi 61

NeracaFinansi

Cadangan valas pemerintah 62Uang dan simpanan dalam bentuk uang kartal 63

30

al

Uang dan simpanan dalam bentuk uang giral 64Uang dan simpanan dalam bentuk tabungan 65Uang dan simpanan dalam bentuk deposito 66Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 67Obligasi Pemerintah 68Surat Berharga Jangka Panjang Lainnya 69Surat Berharga Jangka Pendek 70Kredit Modal Kerja 71Kredit Investasi 72Kredit Konsumsi 73Kredit Non-Bank 74Kredit Dagang 75Modal Saham dan Penyertaan 76Cadangan Asuransi dan Pensiun 77Transaksi Finansial Lainnya 78

Luar Negeri 79Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008) dengan beberapa modifikasi

Rekonsiliasi dengan SAM Indonesia 2005Salah satu klasifikasi yang harus disesuaikan

antara SAM Indonesia 2005 dengan FSAM Indonesia2005 adalah klasifikasi mengenai kegiatanproduksi. Klasifikasi kegiatan produksi pada FSAMIndonesia 2005 dipersempit menjadi 10 kegiatanproduksi saja sebagaimana ditunjukkan oleh tabel6.4. Rekonsiliasi ini bukan merupakan masalahkarena hanya membutuhkan agregasi atau penjumlahanterhadap data rinci SAM Indonesia 2005. Yang perludilakukan selanjutnya untuk menjadi klasifikasiFSAM Indonesia 2005 adalah bahwa masing-masingkegiatan produksi tersebut dibedakan lagi menjadikegiatan formal dan tidak formal.10

10Lihat konsep tidak formal mengenai suatu kegiatan produksi menurutSistem Neraca Nasional (SNN) 2008 yang sudah dijelaskan pada bagiansebelumnya.

31

Kegiatan Formal dan Tidak FormalDalam upaya memperkirakan nilai produksi

kegiatan-kegiatan formal dan tidak formal, dataBadan Pusat Statistik (BSP) yang diperoleh darikegiatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2003digunakan, serta cara menetapkan kegiatan formaldan tidak formal dalam SE 2003 tersebutdiaplikasikan. Konsep SE 2003 untuk memisahkankegiatan formal dan tidak formal adalah sebagaiberikut:

(1)Perusahaan tidak formal (enterprise of informalemployer) merupakan perusahaan yang tidaktercatat dalam suatu direktori perusahaanformal, atau disebut sebagai perusahaannon-direktori (PND) dalam kegiatan SensusEkonomi, dengan lokasi yang tetap atautidak tetap (berpindah-pindah) tetapitidak permanen. Perusahaan tersebut dapatmempunyai ijin usaha atau SIUP, atau tidakmempunyai ijin usaha sama sekali. Masing-masing kegiatan usaha tersebut memilikikarakteristik yang berbeda-beda:a. Kegiatan tidak formal yang berusaha

pada kegiatan industri adalah usahaindustri yang mempunyai tenagakerjakurang dari 20 orang; baik kegiatanindustri tersebut berbadan hukummaupun tidak berbadan hukum.

b. Kegiatan tidak formal yang berusahapada kegiatan pertambangan adalahusaha pertambangan yang tidakmempunyai ijin usaha (SIPD), dan

32

biasanya termasuk kegiatan penggaliangolongan C.

c. Kegiatan tidak formal yang berusahapada kegiatan jasa hotel dan restoranadalah kegiatan usaha hotel danrestoran yang tidak memiliki ijin dariDinas Pariwisata Daerah (DIPARDA).

d. Kegiatan tidak formal yang berusahapada kegiatan lembaga keuangan adalahkegiatan usaha lembaga keuangan yangtidak memperoleh SK Menteri Keuangan.

(2)Kegiatan usaha rumahtangga tidak formal(informal economic activity of own-account enterprise)adalah kegiatan usaha dengan lokasi tidaktetap atau lokasi tetap tetapi tidakpermanen.

Disagregasi Output Kegiatan Produksi Formal dan Tidak FormalMengingat keterbatasan informasi yang

diperoleh mengenai data output kegiatan formal dantidak formal masing-masing kegiatan produksi,disagregasi (rincian) output suatu kegiatanproduksi menjadi kegiatan formal dan tidak formaldilakukan melalui beberapa tahapan.

Data utama output suatu kegiatan produksisecara keseluruhan pada tahun 2005 adalah berasaldari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2005atas dasar harga berlaku atau dari tabel Input-Output (tabel I-O) Indonesia 2005, yang dapatdirinci menurut masing-masing kegiatan produksi.Data ini sebenarnya sudah digunakan pada SAM 2005,tetapi data dari PDB atau dari tabel I-Omemberikan gambaran yang lebih rinci menurutkegiatan-kegiatan produksi sehingga kedua data ini

33

digunakan kembali untuk maksud penyusunan FSAMIndonesia 2005.

Sumber utama lain yang digunakan untukmelakukan disagregasi output kegiatan formal dantidak formal, antara lain bersumber dari hasilSurvei Khusus Input-Output (SKIO), Survei KegiatanUsaha Terintegrasi (SUSI), dan Survei KhususTabungan dan Investasi Rumahtangga (SKTIR). DataSKIO digunakan untuk memperoleh struktur inputkegiatan produksi formal dan tidak formal secaraumum. Data SUSI digunakan untuk memperolehestimasi nilai output kegiatan tidak formal secaraumum. Data SKTIR menyajikan informasi mengenainilai output usaha rumahtangga yang dirinci menurutberbagai kegiatan produksi yang sudah disesuaikandengan klasifikasi SAM Indonesia 2005. Sehinggadengan demikian, dengan mengurangkan total outputpada masing-masing kegiatan produksi (data SUSI)dengan output kegiatan tidak formal (data SKTIR),maka output kegiatan produksi formal dapatdiperoleh.

Tahap berikutnya adalah melakukan disagregasimenurut jenis komoditi (input antara) yangdigunakan serta alokasi menurut struktur inputprimer masing-masing kegiatan produksi yang terdiridari upah dan gaji, surplus usaha, pajak taklangsung minus subsidi terhadap total outputkegiatan formal dan terhadap output kegiatan tidakformal tersebut. Untuk maksud ini, struktur inputkegiatan formal dan kegiatan tidak informal masing-masing kegiatan produksi pada tahun 2005 yangdiperoleh dari hasil pengolahan data SKIO tahun2005 digunakan sebagai dasar pengalokasian menurutkomoditi antara dan jenis input primer. Struktur

34

usaha kegiatan informal yang diperoleh dari SKIO2005 dilakukan dengan menggunakan pendekatanresponden perusahaan atau usaha yang tidak berbadanhukum; sedangkan struktur input kegiatan formalyang diperoleh dari SKIO 2005 menggunakanpendekatan struktur input usaha yang berbadan hukum.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran Institusi Hal lain yang dilakukan dalam upaya

penyusunan FSAM Indonesia 2005 adalah penyusunanneraca pendapatan dan pengeluaran institusi(pelaku-pelaku ekonomi).

Institusi atau pelaku-pelaku ekonomi dalamklasifikasi FSAM dibedakan menjadi 9 (sembilan)klasifikasi, yang secara garis besar dibedakanmenjadi:

a. Lembaga keuangan yang terdiri dari banksentral, lembaga keuangan bank dan lembagakeuangan bukan bank lainnya (jasaasuransi, usaha pembiayaan, dansebagainya),

b. Lembaga bukan keuangan (usaha selain dikegiatan keuangan), pemerintah danrumahtangga. Institusi rumahtanggadibedakan lagi menjadi rumahtangga miskindi desa, rumahtangga tidak miskin di desa,rumahtangga miskin di kota, dan rumahtanggatidak miskin di kota.

Untuk menyusun neraca pendapatan danpengeluaran perusahaan-perusahaan lembaga keuangan,data yang bersumber dari laporan keuanganperusahaan keuangan yang dikompilasi oleh BankIndonesia digunakan; sedangkan untuk menyusun

35

neraca pendapatan dan pengeluaran perusahaan-perusahaan lembaga bukan keuangan diperoleh dariSensus Ekonomi, laporan keuangan perusahaan-perusahaan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan BursaEfek Surabaya (BES), serta hasil-hasil survei yangmenggunakan responden perusahaan, seperti SUSI,termasuk neraca usaha rumahtangga yang diperolehdari SKTIR.

Untuk menyusun neraca pendapatan danpengeluaran rumahtangga, data SKTIR dan Susenasserta data pendukung lainnya seperti PDB, SurveiBiaya Hidup (SBH), dan sebagainya digunakan.Pengelompokan rumahtangga menjadi rumahtanggamiskin dan tidak miskin baik di desa dan di kotamenggunakan garis kemiskinan yang diperoleh hasilSUSENAS. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaranyang digunakan sebagai pembatas antara rumahtanggamiskin dan rumahtangga tidak miskin.

Untuk menyusun neraca pendapatan danpengeluaran pemerintah menggunakan data yangberasal dari laporan realisasi penerimaan danpengeluaran pemerintah (APBN 2005 dan APBD).Neraca pendapatan dan pengeluaran pemerintahmerupakan hasil konsolidasi neraca pemerintah pusatdan pemerintah daerah. Neraca pemerintah pusatdisusun berdasarkan laporan penerimaan danpengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan neracapemerintah daerah menggunakan estimasi berdasarkanneraca penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerahtahun 2005. Neraca penerimaan dan pengeluaranpemerintah pusat dan neraca penerimaan danpengeluaran neraca pemerintah daerah digabung ataudikonsolidasikan menjadi satu neraca penerimaan danpengeluaran pemerintah.

36

Sedangkan data neraca luar negeri yangbersumber dari laporan Balance of Payments (BoP),serta data dari statistik ekspor dan statistikimpor yang dipublikasikan oleh BPS digunakan.Beberapa penyesuaian masih dilakukan terhadapneraca luar negeri tergantung kepada validitas datayang diperoleh dari data PDB yang digunakan sebagaidasar dalam penyusunan FSAM dengan data BoP.

Rekonsiliasi dengan NAD Indonesia 2005

FSAM Indonesia 2005 merupakan perluasan dariSAM Indonesia 2005, yaitu dengan memasukkan neracakapital dan neraca finansial yang diperoleh dariNAD Indonesia 2005 ke dalam kerangka FSAMIndonesia 2005.

Transaksi finansial yang dicakup pada neracafinansial NAD Indonesia 2005, pada prinsipnyamencakup semua jenis instrumen finansial yangterdapat dan ditransaksikan dalam perekonomianIndonesia pada tahun 2005. Sebagian besarinstrumen finansial tersebut ditransaksikan secaraluas di pasar uang dan pasar modal, sedangkanbeberapa instrumen finansial lainnyaditransaksikan secara terbatas. Sebagaimana telahdijeaskan sebelumnya, untuk keperluan penyusunanFSAM Indonesia 2005, hanya beberapa instrumenfinansial yang akan ditampilkan tersendiri,sebagian lagi merupakan agregat (penjumlahan)instrumen-instrumen finansial yang sejenis,sedangkan sisanya digabungkan menjadi satuinstrumen. Jenis-jenis instrumen yang disajikanlebih rinci adalah Surat Berharga Lainnya yangdirinci menjadi Surat Berharga Jangka Pendek danSurat Berharga Jangka Panjang; dan Kredit Non Bank

37

yang dirinci menjadi Kredit Institusi Lain danKredit Dagang.

Survei-Survei Pendukung Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa

survei pendukung yang dilakukan untuk memenuhikebutuhan informasi dan data pada prosespenyusunan FSAM Indonesia 2005.

Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)SKTIR dilaksanakan dengan tujuan untuk

memperoleh data mengenai transaksi yang dilakukanoleh rumahtangga, seperti bagaimana rumahtanggamemeroleh tabungan, besarnya tabungan, caramengelola tabungan, serta untuk mengetahui nilaiinvestasi rumahtangga, baik investasi fisik maupuninvestasi finansial.

Konsep rumahtangga yang digunakan dalam FSAMIndonesia 2005 meliputi seluruh rumahtangga yangmemiliki mixed income, baik yang pendapatannyaberasal dari upah dan gaji maupun yang berasaldari hasil usaha (yang tidak dapat dipisahkan daamlaporan keuangan rumahtangga, jika tersedia).

SKTIR 2005 dilaksanakan di 10 (sepuluh)propinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, JawaBarat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara danSulawesi Tengah. Jumlah sampel dalam SKTIRsebanyak 5.000 rumah tangga. Kerangka sampel yangdigunakan dalam pemilihan blok sensus adalahdaftar blok sensus SUSENAS 2005 yang dibedakanantara daerah perkotaan dan perdesaan di setiapwilayah Kabupaten/Kota terpilih. Sementara dalampemilihan rumahtangga, kerangka sampel yang

38

digunakan adalah daftar rumahtangga yangdikelompokkan berdasarkan golongan rumahtanggaelit, biasa dan rumahtangga penerima bantuanlangsung tunai (BLT). Rumahtangga dikategorikanmiskin jika pengeluaran rumahtangga berada dibawah atau persis pada batas garis kemiskinansesuai tempat tinggal, perkotaan atau pedesaan,dimana batas garis kemiskinan tersebut ditentukandengan menggunakan hasil SUSENAS panel modulkonsumsi Pebruari 2005 (untuk perkotaan sebesar Rp150.799,0 dan perdesaan sebesar Rp 117.259,0).

Hasil-hasil SKTIR dimanfaatkan untukmemperbaki hasil-hasil neraca finansial pada NADdan SAM. Dalam penyusunan NAD, hasil SKTIRdigunakan untuk memperoleh rasio tabungan terhadappendapatan (saving ratio) dan struktur perubahan asetfinansial serta kewajiban finansial rumah tangga.Sementara dalam penyusunan SAM, hasil SKTIRterutama digunakan untuk mengetahui alokasipendapatan faktor produksi tenagakerja dan bukantenagakerja ke rumahtangga (pendapatan faktorproduksi dari property atau kepemilikan), transferyang dilakukan oleh rumahtangga, serta tabungandan investasi fisik oleh rumahtangga.

Survei Khusus Input-Output (SKIO)Survei ini sebenarnya dilaksanakan dengan

tujuan untuk memperoleh data dasar yang diperlukandalam penyusunan Tabel Input-Output (tabel I-O)Indonesia 2005, yaitu data mengenai struktur input(biaya), alokasi distribusi barang atau produkyang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi,informasi mengenai struktur tenagakerja, indikatorproduksi atau harga serta informasi penunjang

39

lainnya; namun sebagaimana telah dijelaskansebelumnya bahwa tabel I-O Indonesia 2005 jugadigunakan sebagai salah satu sumber data untukmelakukan penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhandata dalam upaya penyusunan FSAM Indonesia 2005.

Kegiatan usaha yang dicakup dalam SKIO 2005meliputi kegiatan produksi barang dan jasa yangdilakukan oleh usaha-usaha berbadan hukum(kegiatan formal) dan tidak berbadan hukum(kegiatan tidak formal) atau perusahaan non-direktori (PND) dan usaha rumahtangga (URT).Kegiatan produksi barang meliputi jasa pertanian,penggalian, industri kecil dan rumahtangga sertabangunan. Sedangkan kegiatan produksi jasameliputi jasa penunjang angkutan (terdiri daribongkar muat, terminal/parkir, biro perjalanan),jasa perusahaan (periklanan, konsultan dan hukum),jasa sosial kemasyarakatan swasta (rumah sakit,klinik dan praktek dokter), jasa hiburan danrekreasi swasta (taman rekreasi, klub malam dankaraoke), jasa perorangan dan rumahtangga (pangkasrambut, salon kecantikan, binatu, penjahit sertareparasi barang-barang perlengkapan rumahtangga).

SKIO 2005 dilaksanakan di 15 (lima belas)propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat,Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, JawaTengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NusaTenggara Barat, Kalimantan Barat, KalimantanSelatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 3.100kegiatan usaha, dengan alokasi jumlah sampel untukkegiatan produksi barang sebanyak 2.200 respondendan untuk kegiatan produksi jasa sebanyak 900responden. Pembagian sampel dilakukan berdasarkan

40

jumlah populasi dari kerangka sampel SensusPertanian (ST) 2003 untuk jenis lapangan usahapertanian dan kerangka sampel Survei UsahaTerintegrasi (SUSI) untuk jenis lapangan usahapenggalian, industri pengolahan dan bangunan.Survei ini secara khusus digunakan untukmelengkapi data dalam penyusunan tabel I-OIndonesia 2005.

Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)Pengumpulan data SKSPJ dimulai sejak tahun

1994. Kegiatan yang dicakup dalam pengumpulan dataselalu berbeda-beda setiap tahun. Hal inidilakukan mengingat banyaknya kegiatan yang adapada kegiatan perdagangan dan jasa.

Tujuan SKSPJ adalah untuk memperbaikiestimasi suatu besaran karena sampel yang dianggaptidak cukup (mark-up), untuk penyempurnaanmetodologi penghitungan, peningkatan kualitas dataindikator produksi dan indikator harga,pemutakhiran data struktur input dan alokasioutput, revisi estimasi data PDB (tahunan dantriwulanan) dan persiapan awal penyusunan tabel I-O Indonesia 2005.

Data SKSPJ digunakan untuk memperbaiki danmengoreksi estimasi marjin perdagangan pada FSAM2005.

Survei Khusus Perusahaan Swasta Non-Finansial (SKPS)SKPS dilakukan untuk melihat peranan pelaku

ekonomi/badan usaha swasta dalam kegiatanproduksi, konsumsi dan investasi dalamperekonomian nasional, dengan mengumpulkan neraca

41

akhir tahun (NAT) dan laporan laba rugi (LLR) dariBadan Usaha Swasta (BUS).

Tujuan SKPS adalah untuk mengetahuikarakteristik korporasi/perusahaan swasta non-finansial seperti jenis usaha, struktur aktiva,pasiva, input, output dan sebagainya. Selain itu,SKPS dilakukan untuk memperoleh besarnya hasiltransaksi usaha korporasi/perusahaan swasta non-finansial melalui laporan keuangan perusahaan yangterdiri dari neraca akhir tahun dan laporan rugilaba.

SKPS dilakukan pada bulan Februari sampaiDesember tahun 2007. SKPS dilakukan untuk memenuhidata kelompok bisnis (BUS) dalam rangka penyusunanNAD nasional. Hasil dari SKPS adalah strukturneraca-neraca pokok korporasi/perusahaan swastanon-finansial menurut jenis usaha. Selain itu,hasil SKPS juga digunakan dalam menyusun strukturNAD perusahaan-perusahaan swasta non-finansialyang akan dikonsolidasikan ke dalam sistem NADIndonesia.

Rekonsiliasi SAM dan NAD Indonesia 2005Setelah kerangka SAM dan NAD Indonesia tahun

2005 yang telah sesuai dengan klasifikasi FSAMIndonesia 2005 tersedia, tahap kegiatanselanjutnya yang dilakukan adalah melakukanrekonsiliasi terhadap FSAM Indonesia 2005 yangbelum berada dalam kondisi seimbang (balance).

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalahbesarnya nilai tabungan bruto pada NAD danbesarnya nilai pembentukan modal tetap bruto(PMTB) yang tidak sama, khususnya pada rincianmenurut institusi atau pelaku-pelaku ekonomi.

42

Ketidaksamaan nilai tabungan bruto dan PMTB inipada umumnya disebabkan karena tabungan brutopelaku-pelaku ekonomi pada NAD diperoleh daribalance sheet perusahaan-perusahaan, sedangkan padaSAM diperoleh dari persamaan aggregat makro, yaituselisih pendapatan disposabel (disposable income)dengan pengeluaran konsumsi akhir (final consumption).

Pada sisi lain, hal ini juga disebabkankarena sumber data yang berbeda dalam upayamemperoleh data tabungan menurut masing-masingpelaku ekonomi. Sebagai contoh, tabunganrumahtangga pada SAM diperoleh dengan menggunakandata tabungan dari SKTIR. Kemungkinan besarresponden tidak melaporkan secara baik (under-reported) data tabungan yang sesungguhnya, terutamapada rumahtangga golongan menengah atas. Disamping itu, SKTIR hanya mencakup rumahtanggapenerima pendapatan, tidak termasuk badan usahaatau yayasan yang tidak mencari laba (nir-laba).Sedangkan data tabungan rumahtangga pada NADmenggunakan data tabungan dari hasil pencatatanyang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Hasilpencatatan ini dianggap lebih reliable, namunterdapat perbedaan konsep pada pencatatan inidengan SKTIR. Karena rumahtangga di sini termasuksemua rumahtangga dan badan usaha atau yayasanyang tidak mencari laba. Dengan demikian, datatabungan pada SAM yang berasal dari SKTIR lebihrendah daripada data tabungan pada NAD yangberasal dari hasil pencatatan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi inidilakukan penyesuaian dengan cara menggunakandata tabungan bruto pada setiap pelaku-pelakuekonomi sesuai dengan data tabungan bruto yang

43

pada NAD; sedangkan data total investasi yangdigunakan adalah data yang tersedia pada SAM,yaitu sebesar PMTB. Untuk menyeimbangkan dataPMTB dari SAM dan tabungan bruto dari NAD, padaNAD dimasukkan tambahan instrumen finansialberupa ‘Rupa-Rupa’ pada NAD dengan kode 9000,dan klasifikasi ‘Lainnya’ pada klasifikasiinstitusi SAM. Dengan demikian, totalpenggunaan dana (total aset) pada NAD menjadisama dengan total kenaikan sumber dana (totalliabilities), dan nilai pinjaman neto menjadisama dengan nilai investasi finansial neto.

Sementara itu, pada SAM dilakukanpenyesuaian dengan cara melakukan rekonsiliasipada masing-masing neraca institusi. Denganmengasumsikan data tabungan dari hasilpenghitungan NAD dianggap ‘lebih akurat’,rekonsiliasi terhadap neraca pendapatan danpengeluaran pada masing-masing institusidilakukan dengan memperbaiki data sumberpendapatan, terutama pendapatan dari faktor-faktor produksi. Distribusi pendapatan faktorproduksi pada masing-masing institusi sebagianharus dialokasikan ke pemilik faktor produksi diluar negeri sebagai penerimaan neraca luarnegeri atas kepemilikan faktor produksi yangdiinvestasikan di Indonesia sesuai dengan porsikepemilikannya. Rekonsiliasi berupa penambahanatau pengurangan tabungan pada masing-masinginstitusi berdampak kepada penambahan ataupengurangan pendapatan dari faktor produksi, danselanjutnya akan berdampak kepada penambahanatau pengurangan pada penerimaan faktor produksineraca luar negerinya. Kerangka data yang telah

44

seimbang tersebut kemudian digabungkan kembaliuntuk memperoleh FSAM Indonesia 2005 yang sudahseimbang (balanced) pada kasus ini.

Proses berikutnya adalah menjumlahkanseluruh sel yang ada di masing-masing kolomserta di masing-masing baris. Jika nilai padatotal kolom pertama sama dengan nilai pada totalbaris pertama dan seterusnya, berarti isian padatabel FSAM sudah seimbang (balanced) dan konsisten.

Masalah lain yang ditemukan dalam penyusunanFSAM Indonesia 2005 ini adalah mengenai datakegiatan formal dan tidak formal yang didasarkankepada data sekunder, misalnya dari hasil SurveiKegiatan Usaha Terintegrasi (SUSI). Dalam halini, kegiatan formal merupakan residu dari hasilpengurangan, misalnya selisih data total outputdari PDB dengan data output kegiatan tidak formaldari SUSI. Untuk kasus ini, belum dapat dilakukanperbaikan karena tidak tersedia data lainnya untukmelakukan rekonsiliasi.

4.Hasil FSAM Indonesia 2005Bagian ini menyajikan sebagian hasil-hasil

yang dapat diperoleh dengan menggunakan kerangkaFSAM Indonesia 2005. Bentuk FSAM Indonesia 2005secara keseluruhan disajikan oleh tabel 6.5, yaituFSAM Indonesia 2005 berukuran 22x22. Tabel inimerupakan agregrasi dari FSAM Indonesia 2005berukuran 79x79 yang tidak disajikan disini.11

Keterangan klasifikasi FSAM Indonesia 2005 ukuran22x22 disajikan pada tabel 6.6.

11Tabel FSAM Indonesia 2005 ukuran 79x79 dapat dilihat pada publikasiFSAM Indonesia 2005 oleh BPS dan Bank Indonesia (2008).

45

Struktur Perekonomian Indonesia 2005Struktur perekonomian Indonesia berdasarkan

FSAM Indonesia 2005 ditunjukkan oleh tabel 6.7.Tabel tersebut menyajikan besarnya output atauproduksi yang dihasilkan oleh Indonesia pada tahun2005.

Secara total, output yang dihasilkanberjumlah Rp 5.637,7 triliun. Dari jumlah tersebutdiketahui bahwa sebanyak Rp 2.760,8 triliun (48,97persen) merupakan biaya antara (intermediate costs)untuk menghasilkan output, dan sebesar Rp 2.876,9triliun (51,03 persen) merupakan nilai tambah bruto(NTB) termasuk pajak tidak langsung dan subsidi.Besarnya NTB termasuk pajak tidak langsung dansubsidi ini (Rp 2.876,9 triliun) mencerminkanbesarnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atasdasar harga berlaku (at current prices).

Jika upah dan gaji (Rp 1.486,82 triliun)ditambah surplus usaha saja (Rp 1.344,47 triliun),dalam terminologi Sistem Neraca Nasional (SNN),besaran itu menjelaskan PDB atas dasar hargafaktor (at factor costs), yaitu sebesar Rp 2.830,65triliun. Jika besarnya PDB atas dasar harga faktorditambah dengan pajak tidak langsung neto (ataupajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi),maka besaran tersebut mencerminkan besarnya PDBIndonesia atas dasar harga berlaku sebagaimanatelah dijelaskan sebelumnya, yaitu berjumlah Rp2.876,9 triliun.

Tabel 6.8 menyajikan struktur ekonomiIndonesia pada tahun 2005 dilihat dari berbagaikegiatan produksi yang membangun perekonomian

46

Indonesia.12 Secara umum, kegiatan produksi diIndonesia menghasilkan sekitar 50,62 persensebagai NTB yang berarti bahwa porsi NTB yangdihasilkan masih lebih besar dari pada porsi biayaantara.

12Nilai tambah bruto (NTB) pada tabel 6.8 belum termasuk pajak tidaklangsung dan subsidi; oleh karena itu persentase yang dihasilkan olehtabel 6.8 berbeda dengan tabel 6.7 yang sudah memasukkan pajak tidaklangsung dan subsidi.

47

Tabel 6.5

FSAM Indonesia 2005 (22 x 22)

(Rp Miliar)

48

Tabel 6.6Klasifikasi FSAM Indonesia 2005

(Ukuran 22x22)

U r a i a n Kode Keterangan

FaktorProduksi

Tenagakerja 1Kapital 2

Institusi

Bank Sentral 3

Perusahaan 4

Gabunganperusahaan-perusahaanlembaga

keuangan danbukan lembaga

keuanganPemerintah 5

Rumahtangga 6Gabungansemua

golonganrumahtangga

Kegiatan Produksi

Formal 7Gabungansemua

kegiatanproduksiformal

TidakFormal

8Gabungansemua

kegiatanproduksi

tidak formalMarjin Perdagangan dan Pengangkutan 9

Komoditi

Domestik 10

Gabungansemua

komoditidomestik

Luar Negeri 11

Gabungansemua

komoditi luarnegeri(impor)

NeracaKapital

Bank Sentral 12Perusahaan 13 Gabungan

semuaperusahaan-perusahaan

49

lembagakeuangan dan

bukankeuangan

Pemerintah 14

Rumahtangga 15

Gabungansemua

golonganrumahtangga

Pajak Tidak Langsung 16Subsidi 17

NeracaFinansial

Simpanan 18

Gabungan dariinstrumen-instrumenfinansialterkait

Kredit 19

Gabungan dariinstrumen-instrumenfinansialterkait

Surat-Surat Berharga 20

Gabungan dariinstrumen-instrumenfinansialterkait

Lainnya21

Gabungan dariinstrumen-instrumenfinansialterkait

Luar Negeri 22

Tabel 6.7Struktur Ekonomi Indonesia, 2005

Uraian Nilai(Rp Miliar) %

Input Antara 2.760.764,18 48,97

Upah dan Gaji 1.486.178,6 26,36

50

1

Surplus Usaha 1.344.474,90 23,85

Pajak Tak Langsung 112.164,41 1,99

Subsidi -65.926,29 -1,17

Total Output 5.637.655,81 100,00

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Pada sisi lain, dari tabel 6.8 juga dapatdilihat bahwa kegiatan pertambangan merupakankegiatan produksi yang menghasilkan porsi nilaitambah bruto (NTB) yang terbesar diantarakegiatan-kegiatan produksi lainnya, yaitu sekitar81,57 persen dari output yang dihasilkan;sedangkan kegiatan konstruksi merupakan kegiatanproduksi yang memberikan porsi NTB terendahdiantara kegiatan-kegiatan produksi lainnya, yaitusekitar 34,92 persen dari output yang dihasilkan.Informasi mengenai persentase NTB yang dihasikanoleh kegiatan-kegiatan produksi lainnya dapatdilihat dari tabel 6.8.

Tabel 6.8Struktur Ekonomi Indonesia Menurut Kegiatan Produksi,

2005(dalam %)

Uraian BiayaAntara NTB Total

1. Pertanian 26,41 73,59 100,002. Pertambangan dan Penggalian 18,73 81,27 100,00

3. Industri Pengolahan 62,63 37,37 100,004. Listrik, Gas dan Air Bersih 64,40 35,60 100,00

51

5. Konstruksi 65,08 34,92 100,006. Perdagangan, Hotel & Restoran 41,69 58,31 100,00

7. Transportasi 51,53 48,47 100,008. Keuangan 32,49 67,51 100,009. Lainnya 40,73 59,27 100,00

Jumlah 49,38 50,62 100,00

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Sumber-sumber Pendapatan InstitusiTabel 6.9 menyajikan sumber-sumber pendapatan

menurut berbagai institusi atau pelaku-pelakuekonomi di Indonesia pada tahun 2005 dalam nilairupiah; sedangkan tabel 6.10 menyajikan distribusimasing-masing sumber pendapatan menurut institusi(distribusi menurut kolom, dalam persentase); dantabel 6.11 menyajikan distribusi sumber-sumberpendapatan masing-masing institusi (distribusimenurut baris, dalam persentase).

Pada tabel-tabel tersebut, pelaku-pelakuekonomi di Indonesia diklasifikasi menjadirumahtangga, perusahaan-perusahaan lembaga keuangandan lembaga bukan keuangan, bank sentral, danpemerintah.

Pendapatan yang diterima oleh pelaku-pelakuekonomi tersebut dapat berasal dari faktor produksitenagakerja (upah dan gaji), faktor produksi kapital(surplus usaha), dan transfer. Pendapatan faktorproduksi tenagakerja adalah upah dan gaji sebagaibalas jasa terhadap jasa tenagakerja, dan termasukimputasi upah dan gaji (imputed wages and salaries)terhadap enterpreneurship dari pekerja rumahtangga yangbekerja sebagai ‘manajer’ kegiatan produksi atauusaha rumahtangga yang tidak formal, dan ‘jasa’

52

tenagakerja yang diberikan oleh anggota rumahtanggayang bekerja sebagai tenagakerja keluarga yang‘tidak dibayar (unpaid workers)’ yang membantu usaharumahtangga.13 Pendapatan faktor produksi kapitalantara lain adalah keuntungan (profits), danpendapatan-pendapatan lainnya yang berasal darikapital atau modal, seperti sewa, dividen, bunga,dan sebagainya. Pendapatan lainnya adalahpendapatan transfer (current transfers) yang berasaldari institusi lainnya yang dapat berasal daridomestik maupun dari luar negeri.

Tabel 6.9

Sumber-Sumber Pendapatan Pelaku-Pelaku Ekonomi, 2005(Rp Miliar)

InstitusiFaktorProduksiTenagaker

ja

FaktorProduksiKapital

Transfer Jumlah

Rumahtangga:1. Miskin di Desa2. Tidak Miskin di Desa

3. Miskin di Kota4. Tidak Miskin di Kota

Perusahaan:1. Lembaga Keuangan

2. Lembaga Bukan Keuangan

Bank SentralPemerintah

1.484.023,6123.508,1

3526.301,

4710.977,5

6923.236,

44

435.954,19

11.792,22

176.616,44

8.264,35239.281,

18802.001,

5663.612,7

2738.388,

8417.046,8

30,00

271.330,92

11.430,64

52.661,49

6.478,31200.760,

48202.068,

90144.138,

6557.930,2

513.746,1

8655.317,

84

2.191.308,73

46.730,99

755.579,41

25.720,23

1.363.278,11

1.004.070,46

207.751,37

796.319,09

30.793,02

655.317,

13Dalam Sistem Neraca Nasional (SNN), pendapatan seperti ini disebutsebagai mixed income.

53

84Jumlah 1.484.023

,611.255.00

2,581.142.46

3,853.881.49

0,04Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Dari tabel 6.10 terlihat bahwa pendapatan darifaktor produksi tenagakerja, yaitu upah dan gajiserta mixed income, diterima seluruhnya olehrumahtangga. Besarnya pendapatan berupa upah dangaji serta mixed income ini berjumlah Rp 1.484,0triliun; paling besar (62,21 persen), sedangkanporsi yang paling kecil diterima oleh golonganrumahtangga miskin di kota (0,74 persen).

Besarnya pendapatan dari faktor produksiberjumlah Rp 1.255,0 triliun; paling besar (63,90persen) diterima oleh perusahaan-perusahaan (lembagakeuangan dan lembaga bukan keuangan); sedangkan yangditerima oleh rumahtangga sebesar 34,74 persen, danoleh bank sentral sebesar 1,36 persen.

Pendapatan dari faktor produksi kapital yangditerima oleh rumahtangga berjumlah Rp 436,0triliun; paling besar (54,89 persen) diterima olehgolongan rumahtangga tidak miskin di kota; sedangkangolongan rumahtangga tidak miskin di desa menerima40,51 persen.

Pendapatan dari faktor produksi kapital yangditerima oleh perusahaan berjumlah Rp 802,0 triliun;paling besar (92,07 persen) diterima olehperusahaan-perusahaan lembaga bukan keuangan.

Tabel 6.10Distribusi Masing-Masing Sumber Pendapatan

Menurut Pelaku-Pelaku Ekonomi, 2005(Persen)

54

InstitusiFaktorProduksiTenagake

rja

FaktorProduks

iKapital

Transfer Jumlah

Rumahtangga:1. Miskin di Desa2. Tidak Miskin di Desa3. Miskin di Kota4. Tidak Miskin di KotaPerusahaan:1. Lembaga Keuangan2. Lembaga Bukan KeuanganBank SentralPemerintah

100,001,5835,470,7462,21

34,742,7040,511,9054,8963,907,9392,071,36

23,754,2119,412,3973,9917,6971,3328,671,2057,36

56,462,1334,481,1762,2125,87

0,7916,88

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00Sumber: Dihitung dari tabel 6.9

Besarnya pendapatan dari transfer berjumlah Rp1.142,5 triliun; paling besar (57,36 persen)diterima oleh pemerintah (khususnya oleh pemerintah-pemerintah daerah yang menerima transfer payments daripemerintah pusat sebagai salah satu kebijakandesentralisasi fiskal Republik Indonesia); sedangkanyang diterima oleh rumahtangga sebesar 23,75 persen(misalnya sebagai bantuan langsung tunai), dan olehperusahaan sebesar 17,69 persen, dan oleh banksentral sebesar 1,20 persen.

Pendapatan berupa transfer yang diterima olehrumahtangga berjumlah Rp 271,3 triliun; paling besar(73,99 persen) diterima oleh golongan rumahtanggatidak miskin di kota (ini disebabkan karena yangdimaksud dengan transfer disini tidak hanya berupabantuan langsung tunai saja, tetapi termasukmisalnya subsidi BBM dan sebagainya); sedangkangolongan rumahtangga tidak miskin di desa menerima19,41 persen, golongan rumahtangga miskin di desa

55

menerima 4,21 persen, dan golongan rumahtanggamiskin di kota menerima 2,39 persen.

Pendapatan berupa transfer yang diterima olehperusahaan berjumlah Rp 202,1 triliun; paling besar(71,33 persen) diterima oleh perusahaan-perusahaanlembaga keuangan; dan perusahaan-perusahaan lembagabukan keuangan hanya menerima 28,67 persen.

Secara umum, besarnya pendapatan yang diterimaoleh pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia sebagaihasil dari proses produksi yang dapat berupapendapatan faktor produksi tenagakerja, pendapatanfaktor produksi kapital, dan transfer pada tahun2005 berjumlah Rp 3.881,49 triliun; paling besar(56,46 persen) diterima oleh rumahtangga; sedangkanyang diterima oleh perusahaan-perusahaan sebesar25,87 persen, oleh pemerintah sebesar 16,88 persen,dan oleh bank sentral sebesar 0,79 persen.

Secara total, besarnya pendapatan yangditerima oleh rumahtangga berjumlah Rp 2.191,3triliun; paling besar (62,21 persen) diterima olehgolongan rumahtangga tidak miskin di kota; sedangkangolongan rumahtangga tidak miskin di desa menerima34,48 persen, golongan rumahtangga miskin di kotamenerima 1,17 persen, dan golongan rumahtanggamiskin di desa menerima 2,13 persen.

Tabel 6.11 menjelaskan distribusi pendapatanmasing-masing pelaku ekonomi (rumahtangga,perusahaan, bank sentral, dan pemerintah) menurutsumber-sumber pendapatan (dari upah dan gaji sertamixed income) pada tahun 2005. Dari tabel tersebutterlihat bahwa pendapatan rumahtangga yang berjumlahRp 2.191,3 triliun, sumber pendapatan terbesar(67,72 persen) berasal dari pendapatan faktorproduksi tenagakerja (dari upah dan gaji serta mixed

56

income). Sedangkan pendapatan perusahaan yangberjumlah Rp 1.004,1 triliun, sumber pendapatanterbesar ( 79,88 persen) berasal dari pendapatanfaktor produksi kapital (surplus usaha); pendapatanbank sentral yang berjumlah Rp 30,8 triliun, sumberpendapatan terbesar ( 55,36 persen) berasal daripendapatan faktor produksi kapital (surplus usaha);dan pendapatan pemerintah yang berjumlah Rp 655,3triliun, semuanya berasal dari transfer (sepertidari hasil pembayaran pajak masyarakat, dansebagainya).

Tabel 6.11Distribusi Pendapatan Masing-Masing Institusi

Menurut Sumber-Sumber Pendapatan(Persen)

InstitusiFaktorProduksiTenagake

rja

FaktorProduks

iKapital

Transfer Jumlah

Rumahtangga:1. Miskin di Desa2. Tidak Miskin di Desa3. Miskin di Kota4. Tidak Miskin di KotaPerusahaan:1. Lembaga Keuangan2. Lembaga Bukan KeuanganBank SentralPemerintah

67,7250,3169,6642,6867,72

19,8925,2323,3732,1317,5579,8830,6292,7355,360,00

12,3824,466,9725,1914,7320,1269,387,2744,64100,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00

Jumlah 38,23 32,33 29,43 100,00Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Tingkat TabunganTotal pendapatan yang diterima oleh pelaku-

pelaku ekonomi, kemudian digunakan untuk konsumsi,

57

dan selisih pendapatan dengan pengeluaranmenghasilkan tabungan.

Tingkat tabungan (saving rate) merupakan salahsatu indikator untuk melihat seberapa besartabungan yang dapat diciptakan dari pendapatanyang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi.Semakin besar tingkat tabungan yang dihasilkan,maka potensi untuk melakukan investasi (baik fisikmaupun finansial) akan semakin besar untukmeningkatkan kapasitas ekonomi yang padagilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.Tabel 6.12 menjelaskan tingkat tabungan masing-masing pelaku ekonomi pada tahun 2005.

Tabel 6.12Tingkat Tabungan (Saving Rate) Menurut Institusi,

2005

InstitusiTabungan

(Rp Miliar)Pendapatan(Rp Miliar) %

Rumahtangga:1. Miskin di Desa2. Tidak Miskin di Desa3. Miskin di Kota4. Tidak Miskin di KotaPerusahaan:1. Lembaga Keuangan2. Lembaga Bukan KeuanganBank SentralPemerintah

191.768,17173,42

45.570,82203,09

145.820,83489.115,5856.311,40

432.804,1817.137,93

108.812,95

2.191.308,7346.730,99755.579,4125.720,23

1.363.278,111.004.070,46

207.751,37796.319,0930.793,02655.317,84

8,750,376,030,7910,7

048,9

227,1

154,3

555,6

616,6

0806.834,63 3.881.490,04 20,7

9Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

58

Secara umum, besarnya tabungan yangdihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi diIndonesia berjumlah Rp 806,8 triliun, atau sekitar20,79 persen dari pendapatan (Rp 3.881,5 triliun).Tabungan yang paling besar dihasilkan olehperusahaan-perusahaan, yaitu sebesar Rp489,1triliun, atau sekitar 60,61 dari total tabungan(Rp 806,8 triliun), oleh rumahtangga berjumlah Rp191,8 triliun atau sekitar 23,77 persen, olehpemerintah berjumlah Rp 108,8 triliun atau sekitar13,49 persen, dan oleh bank sentral berjumlah Rp17,1 triliun atau sekitar 2,12 persen. Sedangkantingkat tabungan (saving rate) perusahaan adalah48,92 persen, tingkat tabungan pemerintah, banksentral, dan rumahtangga masing-masing sebesar16,60 persen, 55,66 persen, dan 8,75 persen.Rincian tingkat tabungan rumahtangga adalahsebagai berikut: golongan rumahtangga tidak miskindi kota sekitar 10,70 persen (tertinggi),sementara golongan rumahtangga miskin di desasekitar 0,37 persen (terendah).

Saving-Investment GapTabel 6.12 telah memberikan informasi bahwa

tabungan domestik Indonesia yang terbentuk padatahun 2005 mencapai Rp 806,8 triliun. Pada sisilain, dari tabel FSAM Indonesia 2005 dapat dilihatbahwa investasi fisik yang dicerminkan olehbesarnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB)termasuk perubahan inventori selama tahun 2005mencapai Rp 734,9 triliun. Dengan demikian terjadikelebihan dana atau net lending sebesar Rp 71,9triliun atau 8,92 persen dari tabungan domestikyang terbentuk. Keadaan ini menunjukkan bahwa

59

secara umum investasi fisik yang dilakukan olehpelaku-pelaku ekonomi di Indonesia masih dapatdibiayai oleh tabungan domestik; tetapi pada sisilain, hal tersebut menunjukkan bahwa dana tabungandomestik belum termanfaatkan secara optimal untukmenggerakkan sektor ril melalui kegiatan investasifisik.

Tabel 6.13Saving-Investment Gap Menurut Institusi, 2005

InstitusiTabungan

(S)(Rp Miliar)

InvestasiFisik (I)(Rp Miliar)

S-I(Rp

Miliar)Rumahtangga:1. Miskin di Desa2. Tidak Miskin di Desa3. Miskin di Kota4. Tidak Miskin di KotaPerusahaan:1. Lembaga Keuangan2. Lembaga Bukan KeuanganBank SentralPemerintah

191.768,17173,42

45.570,82203,09

145.820,83489.115,5856.311,40

432.804,1817.137,93

108.812,95

33.424,98534,24

6.934,93649,66

25.306,15610.699,06

5.349,89605.349,17

555,7490.212,89

158.343,19

-360,8138.635,8

9-446,57120.514,

68-

121.583,48

50.961,51-

172.544,99

16.582,19

18.600,06

806.834,63 734.892,66 71.941,96

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Dari tabel 6.13 terlihat bahwa tabungan yangdihasilkan oleh beberapa pelaku ekonomi tidakmencukupi untuk membiayai investasi fisik yang

60

dilakukan (memiliki tanda negatif pada kolom S-Itabel 6.13), atau dengan perkataan lain terjadikekurangan dana (net-borrowing). Pelaku-pelakuekonomi yang mempunyai net-borrowing adalahperusahaan, terutama perusahaan bukan finansial,dan rumah tangga miskin di desa maupun di kota.Net-borrowing perusahaan bukan finansial mencapai Rp172,5 triliun; sedangkan rumahtangga miskin dikota dan di desa masing-masing memiliki net-borrowing sebesar Rp 0,36 triliun dan Rp 0,45triliun. Akan tetapi, rumahtangga tidak miskin dikota dan di desa masing-masing memiliki kelebihandana (net-lending) sebesar Rp 120,5 triliun dan Rp38,6 triliun. Ini berarti sektor rumah tanggatidak miskin di kota dan di desa memilikikelebihan (surplus) tabungan dibandingkan dengankegiatan investasi fisik yang dilakukan.

Pemerintah memiliki surplus tabungan sebesarRp 18,6 triliun. Bank sentral yang berfungsisebagai otoritas moneter juga memiliki surplustabungan sebesar Rp 16,6 triliun.

Secara keseluruhan terjadi total surplustabungan sebesar Rp 71,9 triliun pada tahun 2005yang digunakan untuk mengurangi kewajiban domestikterhadap luar negeri serta menambah aset finansialluar negeri.

Analisis Finansial Pelaku-Pelaku EkonomiTabel-tabel 6.14 sampai dengan 6.16

menyajikan tabel-tabel analisis finansial pelaku-pelaku ekonomi Indonesia yang diperoleh dari FSAMIndonesia 2005. Tabel 6.14 menjelaskan analisisfinansial pelaku-pelaku ekonomi domestik secarakeseluruhan; tabel 6.15 menjelaskan analisis

61

finansial rumahtangga; dan tabel 6.16 menjelaskananalisis finansial pelaku-pelaku ekonomi lainnyaselain rumahtangga.

Dari tabel 6.14 terlihat bahwa secarakeseluruhan terdapat posisi net-borrowing daripelaku-pelaku ekonomi domestik Indonesia padatahun 2005, yaitu sebesar Rp 71,9 triliun.Keadaan ini menjelaskan bahwa besarnya tabunganyang tersedia (Rp 806,8 triliun) lebih rendahdibandingkan dengan besarnya investasi fisik yangdilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi domestikIndonesia pada tahun 2005 (Rp 814,2 triliun)sehingga menyebabkan pelaku-pelaku ekonomidomestik Indonesia kekurang dana untuk melakukaninvestasi (net-borrowing) sebesar Rp 71,9 triliun.

Dari tabel 6.14 juga dapat ditunjukkan bahwadari kondisi net-borrowing tersebut terjadi berbagaitransaksi finansial yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi domestik dengan luar negeri danantar pelaku-pelaku ekonomi domestik sendiri.Misalnya, kekurangan dana investasi yang sebesarRp 71,9 triliun ternyata dipenuhi denganmenggunakan dana dari luar negeri melalui berbagaitransaksi finansial, sehingga luar negerimenghasilkan aset finansial (financial assets) sebesarRp 14,4 triliun dan kewajiban finansial (financialliabilities) sebesar Rp 86,4 triliun. Obligasipemerintah, surat-surat berharga (SSB) jangkapanjang lainnya, SSB jangka pendek, dan SertifikatBank Indonesia (SBI) menjadi bagian terbesar dariaset finansial luar negeri, masing-masingberjumlah Rp 20,3 triliun, Rp 13,4 triliun, Rp 8,4triliun, dan Rp 6,9 triliun. Sedangkan yangmenjadi bagian terbesar dari kewajiban finansial

62

luar negeri adalah berupa tabungan finansial(misalnya untuk membayar bunga) dan SSB jangkapendek (misalnya untuk membayar dividen), masing-masing sebesar Rp 10,7 triliun dan Rp 6,3 triliun.

Tabel 6.14Neraca Finansial Sektor Domestik Indonesia, 2005

(Rp Miliar)

Kategori TransaksiDomestik Luar Negeri

P S P S

1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit Konsumsi17. Kredit Non-Bank18. Kredit Dagang19. Modal Saham dan

Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlah

734.89371.942

814.1364.09018.10346.72027.041

148.683(36.085)

1.83542.0119.10560.48915.75255.734

25240.235

121.29917.919

240.9551.549.02

8

806.835

742.1940

17.97537.990

(17.107)151.425(29.193)

22.18053.44211.21232.19715.55355.7412.96941.627

162.35717.919

165.9081.549.02

8

(71.942)14.409

00

2.003(1.787)

3.4636.892

20.34513.3558.438

(27.210)00

2.7161.392

41.2360

(56.434)14.409

(71.942)

86.3514.090127

10.73242.361

72100

1.9246.3301.082199(7)

00

1790

18.61214.409

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Di dalam negeri Indonesia, aset finansialyang dimiliki oleh pelaku-pelaku domestik, antaralain, terutama dalam bentuk deposito sebesar

63

Rp148,7 triliun, dan dalam bentuk modal saham danpenyertaan yang berjumlah Rp 121,3 triliun.Sedangkan yang menjadi bagian terbesar darikewajiban finansial pelaku-pelaku ekonomi domestikIndonesia, antara lain, juga berupa modal sahamdan penyertaan (untuk membayar dividen-dividen)dan dalam bentuk deposito (untuk membayar bunga),masing-masing berjumlah Rp 162,4 triliun dan Rp151,4 triliun.

Dari tabel 6.15 (terdiri dari tabel 6.15ayaitu neraca finansial rumahtangga di desa; dantabel 6.15b yaitu neraca finansial rumahtangga dikota) terlihat bahwa neraca finansial golonganrumahtangga miskin baik di desa maupun di kotamenunjukkan net-borrowing yang relatif besar,masing-masing adalah Rp 361 miliar dan Rp 447miliar; sedangkan golongan rumahtangga tidakmiskin di desa dan di kota berada pada kondisi net-lending, masing-masing berjumlah Rp 36,6 triliundan Rp 212,5 triliun. Hal ini menunjukkan kondisikesejahteraan yang kurang seimbang pada kehidupanekonomi rumahtangga-rumahtangga di Indonesia.

Tabel 6.15aNeraca Finansial Rumahtangga di Desa, 2005

(Rp Miliar)

Kategori TransaksiRumahtangga Miskin

di Desa

Rumahtangga TidakMiskindi Desa

P S P S1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal

534(361)1.092

080

173

1.452000

6.93538.63642.434

02.2311.286

45.571

3.798000

64

7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit Konsumsi17. Kredit Non-Bank18. Kredit Dagang19. Modal Saham dan

Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlah

(49)000000000000

1.1331.626

000000000

1.2785400

1201.626

(2.854)17.196

000000021743303

1.05822.45049.369

000000

5.136150

(982)(2.465)

67700

1.28249.369

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Tabel 6.15bNeraca Finansial Rumahtangga di Kota, 2005

(Rp Miliar)

Kategori TransaksiRumahtangga Miskin

di Kota

Rumahtangga TidakMiskindi Kota

P S P S1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

650(447)1.371

032(0)(34)

00000000

203

1.818000000000

1460

419

25.306120.515212.517

03.7182.547

(12.577)83.4804.237

(1.850)15.050

178000

145.821

92.003000000000

19.5532.241

60.001

65

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit Konsumsi17. Kredit Non-Bank18. Kredit Dagang19. Modal Saham dan

Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlah

0000

1.3732.021

0214

00

1.0392.021

475.734

49.90815.04846.998237.823

3529.252

00

604237.823

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Aset finansial yang dimiliki golonganrumahtangga tidak miskin di desa terutama dalambentuk deposito, yaitu sebesar Rp 17,2 triliun;sedangkan kewajiban finansialnya berupa kreditmodal kerja sebesar Rp 5,1 triliun. Sementaraitu, aset finansial yang dimiliki golonganrumahtangga tidak miskin di kota terutama dalambentuk modal saham deposito, dan juga dalam bentukmodal saham dan penyertaan, masing-masingberjumlah Rp 83,5 triliun dan Rp 49,9 triliun;sedangkan kewajiban finansialnya berupa kreditkonsumsi sebesar Rp 60,0 triliun.

Tabel 6.16 (terdiri dari tabel 6.16a, tabel6.16b, dan tabel 6.16c) menyajikan neracafinansial pelaku-pelaku ekonomi lainnya diIndonesia pada tahun 2005. Pelaku-pelaku ekonomilainnya terdiri dari bank sentral, lembagakeuangan bank (tabel 6.16a), lembaga keuanganbukan bank (LKBB), perusahaan-perusahaan bukankeuangan (tabel 6.16b), dan pemerintah (tabel6.16c).

Tabel 6.16aNeraca Finansial Bank Sentral dan Bank, 2005

66

(Rp Miliar)

Kategori TransaksiBank Sentral BankP S P S

1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit

Konsumsi17. Kredit Non-

Bank18. Kredit

Dagang19. Modal Saham

dan Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlah

55616.58230.8454.090

(0)(248)

0(972)

020.322

00

(13.837)0

12200

(0)0

21.36731.400

17.138

14.2620

17.9751.311

430

(29.193)8.582

(1.443)0

(4.491)0000

(79)0

21.55831.400

4.31441.197196.786

03.1302.938

42.3611.693

(40.271)(806)(301)5.116

73.61015.75255.612

00

(65)0

38.017201.100

45.511

155.58900

36.679(17.150)151.425

00

790(211)2.219

00

2.9290

3.8060

(24.899)201.100

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Dari tabel-tabel 6.16a terlihat bahwacadangan valas pemerintah yang berada di BankSentral (Bank Indonesia) pada tahun 2005 berjumlahRp 4,1 triliun. Disamping itu, aset bank sentralyang terbesar adalah berupa obligasi pemerintahsebesar Rp 20,3 triliun; sedangkan obligasipemerintah yang merupakan kewajiban bank sentralberjumlah Rp 8,6 triliun.

67

Pada lembaga keuangan bank, yang merupakanaset finansial lembaga ini terutama dalam bentukkredit-kredit, baik kredit modal kerja (Rp 73,6triliun), kredit konsumsi (Rp 55,6 triliun), dankredit investasi (Rp 15,8 triliun), dan dalambentuk tabungan finansial (Rp 42,4 triliun);sedangkan kewajiban finansialnya terutama berupadeposito sebesar Rp 151,4 triliun.

Tabel 6.16bNeraca Finansial Pelaku-Pelaku Ekonomi Lainnya,

2005(Rp Miliar)

Kategori TransaksiLKBB Perusahaan Bukan

KeuanganP S P S

1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit

Konsumsi17. Kredit Non-

1.0369.76453.834

0749

(706)226

6.5574.17311.0436.717

4225

(85)(1)

1.75313.4933.6331.3834.47254.870

10.800

44.0690000000

3.900418

10.690712

2.1751.5498.8541.13217.329

(2.690)54.870

605.349(172.545

)220.191

07.487

15.118970

33.985(4.224)(35.457)21.9143.3971.015

841

(1.183)20.26575.455

43080.935825.540

432.804

392.7360000000

50.19511.00530.63112.646(6.044)

(674)22.575157.498

590114.314825.540

68

Bank18. Kredit

Dagang19. Modal Saham

dan Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlahSumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Dari tabel 6.16b terlihat bahwa yangmerupakan aset finansial pada lembaga keuanganbukan bank (LKBB) terutama berupa kredit dagang(Rp 13,5 triliun), dan obligasi pemerintah (Rp11,0 triliun); sedangkan kewajiban finansialnyaterutama berupa cadangan asuransi dan pensiunsebesar Rp 17,3 triliun, dan kredit modal kerjasebesar Rp 10,7 triliun.

Pada perusahaan-perusahaan bukan keuangan(tabel 6.16b), yang merupakan aset finansiallembaga ini terutama berupa modal saham danpenyertaan (Rp 75,5 triliun), deposito (Rp 34,0triliun), sertifikat dan surat-surat berharga(SSB) jangka panjang lainnya (Rp 21,9 triliun),dan kredit dagang (Rp 20,3 triliun); sedangkankewajiban finansialnya terutama berupa modal sahamdan penyertaan sebesar Rp 157,5 triliun, SSBjangka panjang lainnya sebesar Rp 50,2 triliun,kredit modal kerja sebesar Rp 30,6 triliun, SSBjangka pendek sebesar Rp 11,0 triliun, dan kreditmodal kerja sebesar Rp 10,7 triliun.

Tabel 6.16cNeraca Finansial Pelaku-Pelaku Pemerintah, 2005

(Rp Miliar)

Kategori TransaksiPemerintah

P S

69

1. Tabungan bruto2. Investasi non-finansial3. Pinjaman neto4. Jl Penggunaan & Sumber

Finansial5. Cadangan valas pemerintah6. Kartal7. Giro8. Tabungan9. Deposito10. SBI11. Obiligasi

pemerintah12. SBB Jangka

Panjang Lainnya13. SBB Jangka

Pendek14. Kredit Modal

Kerja15. Kredit

Investasi16. Kredit

Konsumsi17. Kredit Non-

Bank18. Kredit

Dagang19. Modal Saham

dan Penyertaan20. Cadangan

Asuransi dan Pensiun21. LainnyaJumlah

90.21318.60055.067

0749

25.784(1.002)6.744

08.582

(1.369)(8)

(304)00

(385)0

(7.934)0

24.210145.280

108.813

36.467000000

13.59800

(31.687)(195)

1710000

54.580145.280

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (2008)

Dari tabel 6.16c terlihat bahwa yangmerupakan aset finansial pada institusi pemerintahterutama berupa uang giro (Rp 25,8 triliun);sedangkan kewajiban finansialnya terutama berupaobligasi pemerintah sebesar Rp 13,6 triliun.

70