Filsafat pancasila

HAKEKAT PANCASILA

Aristoteles menuliskan: Hakekat adalah Sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu.

Plato mengatakan : Hakekat adalah Isi Inti Mutlak.

Prof Notonagoro Menyebutkan Hakekat adalah Isi inti yang terdalam,Bersifat abstrak umum universal.

Cara memperoleh hakekat,adalah dengan “METODA ABSTRAKSI” Yaitu membuat obyeknya yang konkrit menjadi “ABSTRAK”,dengan menghilangkan setingkat demi setingkat sifat-sifat yang melekat atau menglilingi/mengerumuni/melingkupi ,Obyeknya yang bersifat sementara, sampai ditemukan “SUBSTANSINYA”.

Contoh : Hakekat Air= H2o. Hakekat Manusia= Kemanusiaan. Karena menurut Aristoteles, segala sesuatu yang ada secara konkrit itu pasti dikerumuni sifat-sifat “AKSIDENSIA”atau Kebetulan sbanyak 10 kategori meliputi:

Kuantitas yaitu suatu pengertianyang memberi jawab atas pertanyaan berapa jumlah.

Kualitas Yaitu suatu pengertian yng memberi jawab atas pertanyaan bagaimana mutu benda itu.

Relasi adalah suatu pengertian yang menunjuk hubungan suatu hal dengan hal lainya.

Aksi Suatu pengertian yang menunjuk pada perubahan-perubahan yang ada dan yang mungkin ada dalam suatu hal.

Passi Yaitu pengertian yang menunjuk pada penerimaan perubahanatau dipengaruhi oleh benda atau hal lain.

Tempat adalah suatu pengertian yang menunjuk pada besar-kecilnya sesuatu yang dengan demikian benda itu memerlukan tempat.

Keadaan suatu pengeetian yang menyatakan sikap bagaimana sesuatu itu ada sesuai adanya.

Kedudukan : Yitu suatu pengertian yang menunjukan posisi/kondisi sesuatu hal dengan hal lainya yang mengerumuni.

waktu adalah suatu pengertian yang menyatakan bilamana/kapan adanya benda itu.

Setelah kesembilan sifat aksidensia tersebut dilepaskan dari pikiran, maka tinggalah intinya/sbstansinya/hakekatnya, yang sifatnya tetap tidak berubah dan abadi,. Yang harus ada pada setiap benda , karena jika hakekat itu tidak ada maka benda iu juga tidak mungkin ada.

Hakekat atau Arti dan Makna silasila Pancasila itu dicari melalui metoda abstraksi kemudian ditemukan hakekatnya adalah sebagai berikut:◦ Ketuhanan adalah hakekat dari sila Ketuhanan Yang

Maha Esa.◦ Kemanusiaan adalah hakekat dari sila Kemanusiaan

yang adil dan beradab◦ Persatuan adalah hakekat dari sila Persatuan

Indonesia◦ Kerakyatan adalah hakekat dari Sila Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

◦ Keadilan merupakan hakekat dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hakekat dari sila-sila Pancasila mengandung pengertian:

Ketuhanan, adalah adanya kesesuaian dengan hakekat Tuhan

Kemanusiaan ,adalah adanya kesesuaian dengan hakekat Mnusia.

Persatuan, adalah adanya kesesuaian dengan hakekat Satu.

Kerakyatan, adalah adanya kesesuaian dengan hakekat Rakyat.

Keadilan, adalah adanya kesesuaian dengan hakekat Adil.

Jadi hakekat Sila-sila Pancasila adalah 5 Kata inti yang mendapat awalan ke-dan akiran an serta awalan per- dan akiran an. Yitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa = Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dandidalam negara Republik Indonesia yang sesuai dengan hakekat Tuhan.

Adapun hakekat Tuhan adalah sebagai berikut:

◦ Sebab pertama [causa prima]

◦ Maha esa

◦ Asal mula dari segala sesuatu

◦ Segala sesuatu yang ada tergantung padanya.

◦ Sempurna an Maha Kuasa

◦ Tidak berubah, tidak terbatas dan Mutlak adanya

◦ Pencipta dan pengaturalam smesta, yang wajib ditaati dan ditaklimi.

Nb: Taklim =mempermuliakan,memandang teragung, terluhur, tertinggi, terbahagia.

◦ Taat = patuh menurut serta bertaqwa segan dan penuh hormat.

Bagi bangsa Indonesia ada hubungan Mutlak atau keharusan dengan hakekat Tuhan yaitu :

Dengan menempatkan bahwa segala sesuatu yang ada dialamsemesta ini berpokok pangkal pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai Konskwensi Logis dari adanya hungan mutlak dengan sifat hakekat Tuhan tersebut Sbb:

Didalam negara RI tidak ada tempat bagi hidupnya atheis.

Didalam kehidupan beragama seharusnya tidak ada paksaan agama.

Bagi bangsa dan negara RI Tuhan itu ada dalam Obyektifanya.

Tuhan sebagai unsur gaib itu merupakan sumber segala kehidupan. Ini menunjukan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia bersifat Kerohkanian dan tidak Materialistis.

Tertib negara dan tertib hukum negar RI adalah :Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Ethis, merupakan sumber Hukum Positif Indonesia.

Hakekat Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Yaitu kesesuian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan didalam negra RI yang sesuai dengan hakekat Manusia.

Sedangkan hakekat amanusia adalah sebagai berikut :◦ Tersusun atas raga dan jiwa, yang berkemampuan

3hal yaitu cipta,rasa dan karsa, bersifat sebagai makluk aindividu dan sosial,bekedudukan sebagai apribadi yang berdiri sendidri dan Mahkluk ciptaan Tuhan, yng merupakan satu kesatuan.

◦ Memenuhi kebutuhan hidup jiwa dan raganya , kebutuhan sebagai mahkluk individu maupun sosial, serta kebutuhan sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai mahkluk ciptaan Tuhan, srcara harmonis selaras serasi dan seimbang.

Dalam melakukan perbuatan seharusnya didasarkan atas :◦ Dorongan Kehendak yang tertuju pada kebaikan.

◦ Berdasarkanatas putusan akal yang tetuju pada kenyataan kebenaran.

◦ Selaras dengan rasa yang tertuju pada keindahan kejiwaan.

◦ Atas kesatuan Cipta rasa dan Karsa akan berupa suatu kepercayaan yang teruju pada kenyataan yang mutlak yaitu : Tuhan Yang Maha Esa.

Hakekat Sila Persatuan Indonesia.◦ Adalah Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-

keadaan daripada dan dialam negara RI yang sesuai dengan hakekat Satu.

Sedangkan hakekat satu adalah sbb:◦ Tak dapat dibagi dan terpisah dari segala sesuatu

yang lain.

◦ Merupakan diri pribadi dalam arti, mempunyai sifat, bentuk, susunan dan keadaannya sendiri.

◦ Mempunyai tempat dan ruang tersendiri.

Jadi yang dimaksudkan dengan pengertian Persatuan yaitu: Utuh, tidak terpecah belah, persatuan itu mengandung arti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh.

Pengertian persatuan Indonesia itu mengandung 2 makna yaitu:

◦ Makna Geografis yitu batas garis lintang 95- 141 drajat bujur timur dan 6 drjt lntg utara-11 drjt lntg selatan antara benua asia dan australia srta samodra Hindia dan Saodra Pasifik

◦ Makna Politis yaitu Bangsa yang mendiami wilayah tersebut.

Konskwensi logis dari hubungannya dengan sifat hakekat Satu tersebut bagi bangsa dan Negara RI adalah sebagai berikut:

◦ Bangsa Indonesia itu tidak dapat dibagi-bagi karena meruoakan satu kesatuan.

◦ Bangsa Indonesia itu mempunyai tempat dan wilayah tersendiri.

◦ Sebagai lambang Kesatuan negara RI adalah Bhineka Tunggal Ika.

Hakekat Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.◦ Hakekat Kerakyatan adalah, Kesesuaian sifat-sifat

dan keadaan-keadaan daripada dan didalam negara RI yang sesuai dengan hakekat Rakyat.

Adapun Hakekat “Rakyat” adalah sbb:◦ Keseluruhan jumlah dari semua warga dalam

negara.◦ Segala sesuatunya meliputi semua warga dan

untuk seluruh warga negara.◦ Adanya hak serta wajib azasi kemanusiaan

bagi setiap warga perseorangan dalam kaitanya dengan hakeka manusia.

◦ Semua itu terjelma sebagai azas demokrasi baik demokrasi politik maupun demokras Fungsional.

Istilah “Kerakyatan” mengadung 2 arti yaitu:

◦ Cita-cita Kefilsafatan yaitu bahwa negara dan segala sesuatu keadaan maupun sifat daripada negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat.

◦ Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ini menunjuk pada pengertian kedaulatan rakyat[rakyat yang berdaulat/berkuasa) Demokrasi Rakyat yang memerintah.

Azas Demokrasi Politik artinya persamaan dalam lapagan politik, Rakyat diambil kedudukanya sbagai pendukung kekuasaan daripada negara.

Azas Demokrasi Fungsional yaitu: perwujudan persamaan dalam lapangan sosial ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasarpermusyawaran/perwakilan untuk mencapai suatu mufakat.

Hikmat Kebijaksanaan :berarti Penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab, didorong oleh etiket baik sesuai dengan hatinuraninya.

Permusyawratan : Adalah suatu tatacara khas Kepribadian Bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu hal atas dasar kehendak rakyat hingga tercapai kebulatan pendapat atau mufakat.

Perwakilan : Adalah suatu sistem dalam arti(prosedur) turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, melalui badan-badan aperwakilan.

Jadi, Dengan demikian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, rakyat menjalankan kekuasaanya melalui perwakilan, keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa mupun rakyat yang diwakilinya.

Hakekat Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakekat Keadilan : Kesesuaian sifat-sifat dan Keadaan-keadaan daripada dan didalam negar RI yang sesuai dengan hakekat Adil.

Hakekat “Adil” adalah:

◦ Adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia/kemanusiaan

◦ Wajib harus lebih diutamakan daripada hak.

Pemenuhan wajib dan hak itu meliputi:

◦ Keadilan Distributif = Pemenuhan hubungan negera terhadap warga negaranya.

◦ Keadilan Legal = Pemenuhan hubungan antara warga negara terhadap negra

◦ Keadila Komutatif = Pemenuhan hubungan antara sesama warga negara.

◦ Keadilan sosial = merupan keadilan yang berlaku dalam masyrakat, disegala bidang kehiduoan baik material maupun spiritual.

◦ Seluruh rakyat Indonesia = berarti bahwa stiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum politik sosial kebudayaan sesuai dengan UUD 1945.

Hak = adalah kuasa untk menerima barang sesuatu yang semestinya ditrima/dilkukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat dilakukan pihak lain.

Wajib = Adlah beban untuk memberikan /membiarkanbaan sesuatu yang semestinya,

Konskwensi Logis yang bersumber dari hakekat adil bagi bangsa Indonesia wajib memenuhi :

◦ Kepentingansosial maupun kepentingan pribadi.

◦ Kebutuhan yang bersifat kejasmanian, kejiwaan kerohkanian maupun religius.

◦ Kepentingan sosial yang mencakup kepentingan negara sebagai negara, Kepentingan umum para warga bersama, kepentingan kusus dari warga perseorangan, keluarga, suku bangsa serta golongan warga negara.