Filsafat Hukum

FILSAFAT HUKUM

Oleh:NUR FITRIANA MUH. ALI

ZAINAL ABIDIN KHOLILULLAH

FILSAFAT HUKUM

Kerangka Pemahaman Filsafat Hukum

FILSAFAT HUKUM = merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum.

Filsafat hukum bergelut dengan: Mempertanyakan landasan dari kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mengikat? Bagaimanan kriteria untuk menilai kebenaran dari hukum?

Etika normatif: keseluruhan kriteria yang berdasarkannya, orang dan tindakannya dinilai sebagai baik-buruk.

Masalah pokok dalam filsafat hukum adalah hubungan hukum dengan etika

Hukum dan etika keduanya merumuskan kriteria untuk penilaian prilaku manusia dengan sudut pandangan masing-masing.

Sosiologi Kefilsafatan pada intinya: apakah pemerintahan, fungsi warga, apakah pemerintahan maha kuasa? Atau kedaulatannya tidak absolut?

Apakah makna kedaulatan? Dimana kaitannya dengan ideologi (isme)? Mana isme yg dapat diterima, mana isme sumber malapetaka? Apakah benar demokrasi isme yg paling sesuai dengan fitrah manusia?

FILSAFAT HUKUM

Berfilsafat berarti bergulat dgn masalah-masalah dasar manusia

Usaha Filsafat mempunyai dua arah: Mengeritik jawaban-jawaban yg tidak memadai; Mencari jawaban yg benar.

Jawaban-jawaban yg ditemukan filsafat tidak abadi sifatnya karena itu tidak pernah sampai pada akhir masalah atau selalu bersedia diuji kebenarannya.

Filsafat secara hakiki menuntut pertanggungjawaban. Karena itu setiap langkah harus terbuka thd segala macam pertanyaan dan dipertahankan secara argumentatif, obyektif dan difahami oleh semua org.

Dalam kajian filsafat setiap pemacunya pembangunan ideologi perlu dipertanyakan

Ideologi menuntut sesuatu yg tidak boleh dipertanyakan

KEGIATAN FILSAFAT HUKUM Pokok kajian: hidup sebagai keseluruhan

pengalaman dan pengertian Kegiatan intelektual yang metodis dan

sistematis, melalui refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada dan gejala-gejala yang termasuk keseluruhan itu.

Willem Zevenbergen mengidentifikasi Filsafat Hukum untuk mencari jawaban atas tiga pertanyaan:

APAKAH YANG MENJADI DASAR HUKUM; APAKAH YANG MENYEBABKAN HUKUM MENJADI

LAYAK EKSISTENSINYA; BAGAIMANA SEHARUSNYA ISI HUKUM?

FILSAFAT mempelajari HUKUM dalam dua tingkat:

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia manusia menjadi subyek hukum karena pribadinya sebagai ‘manusia’ bukan karena keterkaitannya dengan kelompok, suku, bangsa, agama dsb.

Hukum berkaitan dengan negara. Negara adalah instansi yang menjalankan hukum.

J.W. Haris: Filsafat Hukum berbicara tentang nilai hukum

Ada dua pertimbangan perlunya pemikiran filosofis terhadap hukum: Pertama, kepentingan sosial yang lebih tinggi di

bidang keamanan umum, seperti ketertiban atau kedamaian, menyebabkan manusia mencari beberapa basis yang tetap dari suatu tindakan manusia tertentu yang dibatasi oleh adanya kesadaran individual, yang menjamin tertib sosial yang stabil.

Kedua, tekanan terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang kurang berkaitan dan perlunya menghindari hal tersebut melalui kompromi baru yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan keamanan umum, karena terjadinya perubahan dalam masyarakat, sehingga dapat berpengaruh terhadap tertib sosial, yang menyebabkan manusia mencari prinsip-prinsip perkembangan hukum untuk menentukan dasar yang tetap dari tertib sosial yang baru

Roscoe Pound: Filsafat Hukum mencoba memberi kajian

rasional mengenai hukum pada suatu waktu dan tempat tertentu atau mencoba merumuskan berbagai kepentingan yang diakibatkan adanya tahapan perkembangan hukum, atau mencoba menyatakan hasil-hasil dari kedua hal tersebut secara universal sehingga dapat diterima sebagai hukum untuk setiap waktu dan tempat.

Pendapat Para Filsuf Hukum tentang Peranan Filsafat

Hukum

Friedmann: Semua pemikiran sistematis mengenai teori

hukum dilingkupi oleh teori filsafat pada satu sisi dan teori politik pada sisi lain. Kedua aspek ini akan membawa pemahaman mengenai perkembangan pemikiran hukum.

Radbruch: Tugas teori hukum membuat jelas nilai-nilai

dan postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

Tipe-tipe pokok mengenai pemikiran hukum menurut Friedmann:

Filsafat hukum yang berisikan kajian yang

merumuskan cita hukum (rechtsidee: bintang pemandu dalam pembentukan hukum) sebagai dasar dari sistem kajiannya.

Ilmu hukum analitis (analytical jurisprudence) yang intinya menekankan pada teknik hukum (legal technique).

Pendekatan hukum sosiologis yang intinya menguji hubungan atara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat.

Inti Filsafat Hukum: Cabang filsafat filsafat etika atau moral Obyeknya hakekat hukum Cabang ilmu yang mempelajari lebih

lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.

Apeldoorn: Ketika ilmu hukum berakhir, justru filsafat

hukum mulai. Filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.

DUA VISI DALAM HISTORITAS SEJARAH YG BERBASIS PADA PENGEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

IDEALISTIS-SPRITUALISTIS Gagasan hukum absolut muncul dari satu

gagasan ke gagasan yg lain dan cenderung a-priori tidak berubah dan karenanya a-historis, meskipun dapat dikronologiskan [Ide Plato, Aristoteles, Cicero dst]

Hukum adalah perwujudan ide, seperti keadilan, rasio dll sebagai pandangan hukum statis.

Dalam Filsafat Hukum (abad Pertengahan) ada 5 jenis hukum:

Lex aeterna mengandung pengertian teologis sebagai asal mula segala hukum;

Lex devina positiva hukum agama sebagai sumber hukum yang tercermin dalam wahyu terutama prinsip-prinsip keadilan;

Lex naturalis hukum alam sebagai sumber hukum yang dikembangkan melalui akal budi;

Ius Gentium hukum antar bangsa dalam lingkungan bangsa-bangsa dalam kekaisaran Romawi;

Lex humana positiva hukum produk penguasa

ZAMAN RENAISANCE Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan terutama

ilmu pengetahun alam (eksak). Kebenaran dicari dan ditemukan dalam fakta dan

pengalaman (empiris). Teori-teori baru yang diperkenalkan oleh ahli menjadi pendorong bagi lahirnya Negara nasional dengan kekuasaan raja yang bersamaan meluasnya kekuasaan melalui pertualangan mencari daerah baru (kolonialisme).

Pengembangan ilmu hukum dimana tekanan hukum tidak lagi mengacu pada 5 jenis hukum tadi namun lebih kepada hukum buatan manusia namun tetap ada campur tangan penguasa (tata hukum hukum negara).

Hukum ada hubungan dengan politik. Hukum dikaji secara ilmiah. Bersamaan dengan itu berkembang perhatian pada hukum yang bersumber dari fakta empiris (budaya dan sosial ekonomi masyarakat).

Era Aufklarung Kepercayaan kepada akal/rasio menandai era

ini. Rasionalisme menjadi cap bagi kehidupan

manusia. Adalah Rene Descartes (1596-1650) yang

karenanya pikiran manusia lebih dipercaya karena prinsip rasio dan kebebasan.

Manusia sebagai subyek adalah pelaku utama dari seluruh pandangan hidup (ideologi sekularisme).

Pengaruhnya terhadap filsafat ialah: Rasionalisme (menomorsatukan akal)

pendukungnya Wolf (1679-1754), Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804).

Empirisme (mengedepankan basis empiris bagi semua pengertian/konsep) pendukungnya John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776), sejak abad XVII di Inggris telah berkembang prinsip sesuatu yg tidak dialami (empiris) tidak diakui kebenarannya.

Filsafat hukum diartikan sebagai usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian dari sitem pikiran yang lengkap dan rasional belaka.

Hukum dilihat sebagai kaidah-kaidah yg berlaku dalam negara, kemudian dicari asas-asas universal yang bersumber dari akal manusia. Selain itu diakui adanya hukum kodrat yg berasal dari akal yg berfungsi sebagi dasar hukum positif.

Tokoh penting dalam era Aufklarung: John Locke ‘HAM pembatas kekuasaan

penguasa’; Montesquieu ‘pemisahan kekuasaan’; Rousseau ‘rakyat subyek dan pencipta hukum,

karena itu raja sebagai pembuat hukum harus diganti’; Immanuel Kant ‘pembentukan tata hukum adalah inisiatif manusia utk membangun kehidupan bersama yg bermoral’.

ABAD XIX

Ditandai oleh empirisme dalam bentuk baru yg disebut positivisme dengan penekanan analisis ilmiah untuk mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan (empiris).

Positivisme berkembang menjadi dua cabang: Posivisme yuridis dan positivisme sosiologis

Positivisme yuridis: Hukum sebagai produk ilmiah belaka atau

hasil dari akvitas profesional atau pakar hukum.

Hukum identik dgn UU, hukum muncul karena keterkaitannya dengan negara, hukum yg benar adalah hukum yg berlaku dalam negara.

Hukum tidak ada kaitan dengan moral, hukum adalah hasil karya para pemikir hukum.

Hukum bersifat ‘closed logical sistem’ Tidak perlu ada bimbingan norma sosial, politik dan moral. Tokohnya R. von Jhering dan John Austin dari kelompok Analitical jurisprudence.

Positivisme sosiologis: Hukum adalah bagian dari kehidupan

masyarakat, Hukum adalah kenyataan dalam masyarakat. Hukum bersifat terbuka bagi kehidupan

masyarakat yg harus diteliti dengan metode ilmiah empiris.

Hukum adalah ilmu kenyataan/fakta atau pengalaman.

Tiga tokoh penting era abad XIX: Hegel (1770-1831) ‘hukum sebagai

perwujudan roh obyektif dalam kehidupan manusia’

F. von Savigny (1779-1861) ‘hukum adalah kebudayaan yg terus berubah sepanjang sejarah. Hukum adalah produk kebudayaan masing-masing zaman.’

Karl marx (1818-1883) ‘hukum cerminan kondisi ekonomis masyarakat’

ABAD XX Semua negara membentuk hukum yg

metodenya diambil dari pemikiran hukum abad XIX

Akan tetapi kalangan ahli terpecah menjadi dua pendapat tentang hukum: Kelompok sosiologis dan Kelompok Positivis-logis

Kelompok sosiologis: melihat hukum dalam hubungan dengan pemerintah negara atau norma hukum secara de facto berlaku berdasarkan prinsip kepentingan umum sekaligus sebagai budaya dan sejarah bangsa ybs.

Kelompok positivis-logis: hukum dilihat sebagai bagian dari kehidupan etis, oleh karena itu ada hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia yg berpedoman pada norma keadilan. Pemikiran ini berakar pada filsafat neoklasik,neokantianisme, neohegelisme dan filsafat eksistensi.

ALHAMDULILLAH…^^