Fiel Trip Coaching PRAKTEK KERJA · PDF fileteknis in situ secara langsung berupa klinik atau coaching yang ... Mampu menyusun rencana praktek kerja pendampingan ... guru dan ketua

LAPORAN

Fiel Trip Coaching

PRAKTEK KERJA PENDAMPINGAN Service Standard Sektor Prioritas Pendidikan Kabupaten Bulukukumba ke Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Program KINERJA USAID

Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

dengan KINERJA – USAID

MEI 2012

UGM

TIM KERJA PRAKTEK LAPANG

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Muhammad Amral, Sekretaris Bappeda

H. Amiruddin, DPRD Komisi D

Ahmad Arfan, Kabid Ekososbud

Muhammad Amin Sulaiman, Kasubid Sosbud

Zainuddin Samma, staff bappeda

Nurhaya, Disdikpora

H. Isbair, Pengawas Disdikpora

Samsuddin, Kepala SMPN 1 Bulukumba

H. Jasman, Kepala SMPN 2 Bulukumba

Nurlaelah, Kepala SMPN 3 Bulukumba

Suwardi, Kepala SD 104 Jannaya Kajang

Hj. Hasmirah, Kepala SD 3 Kasimpuran

Media

Supri

LPSS Kinerja USAID Bulukumba

Mohammad Hatta

2

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Dasar Hukum BOSP...................................................................... 2 C. Tujuan ......................................................................................... 4 D. Manfaat ........................................................................................ 5 BAB II KUNJUNGAN KE PEMKAB SUKABUMI JABAR .............................. 6 A. Ruang Lingkup ............................................................................. 6 B. Pelaksanaan ................................................................................. 7 BAB III HASIL .............................................................................................. 9 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan manajemen kinerja menjadi isu penting dalam peningkatan

kualitas pelayanan public pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Berbagai

regulasi yang berkaitan dengan proses pengukuran Kinerja telah diterbitkan

oleh Pemerintah Pusat dalam variasi jenis standard pelayanan sebagian

bersifat mandatory dan lainnya volunterial, antara lain adalah : Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operating Prosedure (SOP) dan

Standar berkaitan dengan kualitas manajemen seperti ISO. Program Kinerja

mendukung pemerintah daerah dan stakeholder penting lainnya untuk

memahami, menyusun strategi lokal, memfasilitasi penyusunan

regulasi/panduan dan menerapkan serta melembagakan praktek pelayanan

public berbasis standard pelayanan.

Kegiatan Praktek Kerja Pendampingan service standard ini merupakan

langkah tindak lanjut dan merupakan bagian dari pendampingan teknis yang

difasilitasi oleh KINERJA untuk Kota/Kabupaten setelah mengikuti lokakarya

penerapan service standar sesuai dengan sektor prioritas di masing-masing

daerah. Direncanakan pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan dari

daerah Kota/Kabupaten mitra KINERJA di wilayah Propinsi Sulawesi

Selatan.

Bentuk kegiatan pendampingan teknis lainnya yang diberikan kepada

daerah pelaksanaan praktek kerja pendampingan ini adalah pendampingan

teknis in situ secara langsung berupa klinik atau coaching yang

memungkinkan daerah dapat mendiskusikan kendala-kendala dan

tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan service standar. Peer

learning merupakan bentuk kegiatan lain yang memungkinkan daerah dalam

sharing info kisah sukses dan kendala penerapan service standard di daerah

masing-masing. Untuk mendukung sukses kegiatan ini KINERJA akan

bekerjasama dengan mitra kerja (donors) lainnya yang memiliki concern

2

yang sama dalam meningkatkan kapasitas manajemen service standard

daerah.

Kabupaten Bulukumba yang mendapatkan dukungan pada sector

pendidikan dasar yang focus pada pendampingan penghitungan Biaya

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), untuk mendukung peningkatan

pelayanan public telah melakukan serangkaian peningkatan kapasitas mulai

dari workshop strategi daerah penerapan standar pelayanan minimum

(SPM), pelatihan penghitungan BOSP, dan penyusunan regulasi, bermaksud

melakukan praktek kerja pendampingan ke pemerintah kabupaten Sukabumi

sebagai bagian dari pendampingan program Kinerja USAID.

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung

mendasari penghitungan BOSP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan

pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota.

Hal ini merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di sektor

pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota

dituntut untuk berperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan

pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing.

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Beberapa pasal yang relevan adalah:

a. Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar

tanpa memungut biaya.

b. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam

pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3

c. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan

berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

d. Pasal 48 ayat (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

e. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih

detil tentang pembiayaan pendidikan. Beberapa pasal yang relevan

adalah:

a. Pasal 42 ayat (1): Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana

yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang

teratur dan berkelanjutan.

b. Pasal 62

Ayat (1): Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya

operasi, dan biaya personal.

Ayat (2): Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Ayat (3): Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan.

Ayat (4): Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

i. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan

yang melekat pada gaji.

ii. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

iii. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang

4

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain

sebagainya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004–2009 Bab 27,

arah kebijakan butir (20): Menata sistem pembiayaan pendidikan yang

berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk

pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa. Peraturan ini merupakan

landasan bagi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluan

operasional pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana BOS.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang

pada dasarnya merupakan penegasan terhadap apa yang telah

disampaikan oleh UU Nomor 20/2003:

a. Pasal 9: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut

biaya.

b. Pasal 10 ayat (3): Biaya operasi di satuan pendidikan milik pemerintah

merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota.

C. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kapasitas daerah dalam

mengintegrasikan service standard dalam manajemen pelayanan publiknya

melalui praktek baik yang telah terbukti dilakukan oleh Pemerintah Daerah

lainnya.

Mendapatkan Gambaran Penghitungan Biaya Operasional

Nonpersonalia Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menghitungan rata-rata

kebutuhan dana minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi

satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional

pendidikan dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan, yang

didasarkan pada per peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

5

D. Manfaat

Setelah mengikuti praktek kerja pendampingan diharapkan peserta:

1) Mampu menyusun rencana praktek kerja pendampingan secara

terukur dan mempublikasikan hasilnya melalui media yang dapat

dijangkau secara luas oleh publik

2) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pemerintah Daerah

tentang praktek yang baik dalam penerapan Service Standard

3) Meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan self

assessment melalui benchmark daerah lain yang lebih baik

4) Mengidentifikasi inovasi baru (kebijakan, kelembagaan, metode dan

etc) dalam praktek penerapan Service Standar

5) Menyusun rencana tindak post praktek kerja pendampingan dalam

mengadaptasi dan mengadobsi inovasi tersebut sesuai dengan

kondisi daerah.

6

BAB II

KEGIATAN PRAKTIK KUNJUNGAN LAPANG BOSP SPM KE PEMKAB SUKABUMI JAWA BARAT

A. Ruang Lingkup

Kegiatan Kunjungan lapangan merupakan rangkaian dari kegiatan

pendampingan program kinerja USAID dalam rangkan penguatan kapasitas

menganalisis Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) telah diberikan oleh pemerintah

pusat ke sekolah, guna mendukung biaya operasional pendidikan. Menurut

beberapa survey, dana BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan riil

biaya pendidikan dalam pencapaian SPM. Kabupaten Bulukumba telah

bersedia menutupi kekurangan ini dengan mengikuti program pendidikan

gratis yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,

dengan memenuhi anggaran, komposisi 60 % pemerintah kabupaten dan 40

% pemerintah provinsi untuk program pemberian dana operasional bagi

sekolah.

Untuk menganalisis dan menghitung secara riil kebutuhan BOSP, telah

dilakukan penghitungan final dan menghasilkan kebutuhan BOS SD sebesar

, dan masih terdapat kesenjangan dana yang perlu dipikirkan untuk solusi

yang tepat.

Daerah kunjungan praktek kerja pendampingan kabupaten Sukabumi

Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan;

1. Merupakan kabupaten yang masuk 5 besar se Indonesia untuk

peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

2. Kabupaten yang telah melaksanakan penghitungan dan implementasi

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

3. Kabupaten yang direkomendasikan program Kinerja USAID.

7

B. Pelaksanaan

Praktik Kerja Pendampingan (Fiel Trip Coaching) Service Standard

Sektor Prioritas, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Sukabumi dan Seminar Mini.

Kunjungan Kerja Pendampingan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

raga kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Juni

2012; diterima di aula Kantor Dinas Pendidikan oleh Sekretaris Dinas

Pendidikan (Dr. Abdul Rahman MPd.) dan seluruh staff yang terkait

dengan tujuan kegiatan, perwakilan Bappeda, konsultan DBE USAID, 6

anggota DPRD komisi IV yang menangani pendidikan, dan fasilitator

BOS Nasional. Setelah acara seremonial penyambutan dan sharing

informasi tentang kedua kabupaten dalam peningkatan layanan publik

sektor Pendidikan.

Seminar Mini dengan 5 orang nara sumber; 1. Bidang Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan, 2. KasuBag Keuangan Dinas Pendidikan, 3. Kabid

Sosbud Bappeda kab. Sukabumi, 4. Fasilitator BOS Nasional, dan 5.

Mantan Konsultan DBE USAID kab. Sukabumi. Materi yang dibahas

adalah 1. Program unggulan sektor pendidikan yang di laksanakan oleh

dinas pendidikan kab. Sukabumi; 2. Strategi pengelolaan penganggaran

untuk peningkatan pelayanan pendidikan; 3. Strategi perencanaan sektor

pendidikan; 4. Regulasi nasional dan daerah untuk Biaya Operasinal

Sekolah dan Implementasinya; 5. Bantuan DBE USAID untuk

peningkatan sektor pendidikan khususnya penghitungan BOSP.

2. Kunjungan ke SMP Negeri Sukaraja dan SD Negeri Sukalarang.

Kunjungan ke SMP Negeri Sukaraja, diterima oleh kepala sekolah, wakil

kepala sekolah sekolah, guru dan ketua komite SMPN Sukaraja serta

kasi SMP Disdikpora kab. Sukabumi; hari jumat tanggal 22 Juni 2012 di

aula SMPN Sukaraja; membahas profile sekolah, pembiayaan

penggunaan BOS nasional dan BOS Daerah, dan peran komite sekolah.

8

Kunjungan ke SD Negeri Sukalarang, diterima oleh kepala sekolah,

guru, petugas/operator Teknologi Informasi dan ketua komite serta kasi

SMP dan staff kasi SD Disdikpora kab. Sukabumi; hari jumat tanggal 22

Juni 2012 di ruang kelas; membahas profile sekolah, pembiayaan

penggunaan BOS nasional dan BOS Daerah, dan peran komite sekolah.

3. Diskusi Tim Praktik Kerja Pendampingan.

Diskusi tim dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2012; dengan membahas

hasil kunjungan yang telah dilaksanakan.

9

BAB III

HASIL

Dari hasil diskusi yang dilaksanakan oleh tim maka hasil yang diperoleh

sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 3.937,47

Km merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa dan Bali yang terbagi

dalam 47 Kecamatan 364 Desa dan 4 Kelurahan dengan jumlah

penduduk 2.383.450 jiwa. Melihat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi

yang sangat luas maka dalam memberikan layanan di bidang pendidikan

terutama terkait data pendidikan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas

Pendidikan telah membuat sistem informasi data yang terintegrasi yang

dikelola oleh pihak ketiga dan didukung peraturan Bupati.

2. Kabupaten Sukabumi, telah mendapatkan pendampingan dalam

meningkatkan pelayanan publik sektor pendidikan, melalui program

Desentralisasi Basic Education (DBE) oleh lembaga USAID selama 6

tahun, dimana telah berakhit pada 16 Juni 2012, dimana terdapat 16

program, dan salah satu bantuannya adalah pehitungan biaya

operasional satuan Pendidikan (BOSP).

3. Terkait dengan biaya pendidikan khusunya Biaya Operasional Sekolah

(BOS), Kabupaten Sukabumi memiliki 3 jenis sumber BOS, yaitu BOS

Pusat, BOS provinsi dan BOS Kabupaten. Besar nilai rupiah yang

dikelolah BOS di Kabupaten Sukabumi lebih rendah dari BOS kabupaten

Bulukumba yang bersumber dari BOS Pusat dan program pendidikan

gratis provinsi dan kabupaten.

4. Penghitungan BOSP kabupaten Sukabumi telah dua kali dilakukan, yaitu

tahun 2008 dan tahun 2011 dengan jumlah selisih kebutuhan sekitar

Rp. 300.000,- dimana penghitungan ini difasilitasi oleh program DBE

USAID. Untuk menyiasati tidak rutinnya penghitungan BOSP yang

seharusnya dilakukan setiap tahun, maka pemkab Sukabumi telah

membuat ranperbup Juklat dan Juknis BOSP yang dituangkan dalam

standar pemenuhan biaya satuan pendidikan, dengan pertimbangan

10

bahwa jika dituangkan dalam standar pemenuhan biaya satuan

pendidikan maka pembiayaan cukup berat untuk dipenuhi oleh

pemerintah daerah.

5. Kekurangan pembiayaan dari penghitungan BOSP dengan BOS dan

BOSDA di kabupaten Sukabumi diserahkan pada masyarakat atau

lembaga donor dan hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati

Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dana partisipasi

masyarakat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah.

11

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

(1) Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih belum mampu memenuhi

selisih BOS hasil penghitungan BOSP yang difasilitasi oleh program

DBE USAID, untuk menyiasati hal tersebut maka diserahkan pada

masyarakat atau lembaga donor dan hal ini telah dituangkan dalam

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang

pengelolaan dana partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah membuat

sistem informasi data yang terintegrasi yang dikelola oleh pihak ketiga

dan didukung peraturan Bupati.

(3) Untuk menyiasati tidak rutinnya penghitungan BOSP yang seharusnya

dilakukan setiap tahun, maka pemkab Sukabumi telah membuat

ranperbup Juklat dan Juknis BOSP yang dituangkan dalam standar

pemenuhan biaya satuan pendidikan.