Sub Bagian Edisi Hal : *h,?]otfuf 2sl9 .2_ Rl Perwakilan Provinsi Bali Humas da n Tata ffitfi Usaha !}PK nalTeronggok' Basemen PRD Badun g SEJUMLAH motor yang lama tak terpa- kai, kondisinya tak terawat dan berjejer di base- ment-gedung DPRD Badung, Senin (26/10). MANGUPURA, NusaBali Belasan unil. motor teronggok di basement kantor DPRD Badung, Sempidi, Kecirmatan Mengwi. Walauoun secara kasat mata kondisinya cuhup mulus, namun motor tersebut sudah tak terpakai. Saking lamany'a tak digunakan, motor-motor ini jadi berdebu dan tampak sangat k:otor. Anehnya lem- baga dewan berkilah bila sedang dalam proses p,-'lelangan. Adapun merek motor yang ter- bengkalai seperti Honda GL Pro, Mega Pro, Astrea Grand, dan Honda Supra. Motor disebut-sebut adalah kendaraan operasional staf sekre- tariat dewan. Ser:ara fisik ada nomor polisi (n keadaan I g sudah dalam rsa. Tapi adajuga yang masih tr ber 2015. hingga Novem- Sekretar,s DPRD (Sekfvan) ira Dharmajafatak Badung menampik kondisi terdebut. Mesmi membantah bila ada unsur Mengingat kendaraan tak terpak{i ka- rena akan skan. Menurlrtnva sekarang di Bagian proses lplang BadupB. "Coba ta dewan. Diminta perincian lelang kendaraan plat merah itu, pihaknya berdalih tak memegang data. "Da- tanya dipegang staf," ucap mantan Camat Kuta Selatan, itu. f,*r as nin (26/LO), kendaraan ope- Motor tu lill
6
Embed
ffitfi - Audit Board of IndonesiaHumas dan Tata Usaha I]PK Rl Perwakilan Provinsi Bali [lSt r0t Dia kewa agang ya m Sebab seia ini belum meski me retribusi. membayar fadi, persoalan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sub Bagian
Edisi
Hal
: *h,?]otfuf 2sl9.2_
Rl Perwakilan Provinsi BaliHumas da n Tata
ffitfi
Usaha !}PK
nalTeronggok'Basemen PRD Badung
SEJUMLAHmotor yanglama tak terpa-kai, kondisinyatak terawat danberjejer di base-ment-gedungDPRD Badung,Senin (26/10).
MANGUPURA, NusaBaliBelasan unil. motor teronggok
di basement kantor DPRD Badung,Sempidi, Kecirmatan Mengwi.Walauoun secara kasat matakondisinya cuhup mulus, namunmotor tersebut sudah tak terpakai.Saking lamany'a tak digunakan,motor-motor ini jadi berdebu dantampak sangat k:otor. Anehnya lem-baga dewan berkilah bila sedangdalam proses p,-'lelangan.
Adapun merek motor yang ter-bengkalai seperti Honda GL Pro,Mega Pro, Astrea Grand, dan HondaSupra. Motor disebut-sebut adalahkendaraan operasional staf sekre-tariat dewan. Ser:ara fisik ada nomor
polisi (nkeadaan I
g sudah dalamrsa. Tapi adajuga
yang masih trber 2015.
hingga Novem-
Sekretar,s DPRD (Sekfvan)ira DharmajafatakBadung
menampik kondisi terdebut.Mesmi membantah bilaada unsur Mengingatkendaraan tak terpak{i ka-rena akan skan. Menurlrtnvasekarangdi Bagian
proses lplangBadupB.
"Coba ta dewan. Diminta perincian lelangkendaraan plat merah itu, pihaknyaberdalih tak memegang data. "Da-tanya dipegang staf," ucap mantanCamat Kuta Selatan, itu. f,*r as
nin (26/LO),kendaraan ope-
Motor
tu
lill
I]PKHumas dan Tata Usaha Rl Perwakilan Provinsi Bali
[lSt
r0t
Diakewa agang ya
Sebab seiamini belummeski meretribusi.
membayarfadi, persoalan
itu harus nar jelasi'pintanya.'SeKoperasiKecil DanDewafirmasi membenar-kan sejauhada pihakljadi
but masihr. ^ ^L- -!---^
Edisi
Hal
an Usaha Mikroenengah Banglin ISupartha, dikon-
:B
Pengelo
Pasar di lRutan
t_- _
ln:$'
BANGLI, NusaBaliPengelolaan pasar yal)g
berdiri di eks Rumah TahanunNegara fRutan) Bangli, tepat-nya di kawasan Jalan Sern:EMeranggi, sampai saat ini kc.beradaannya belum jelas ali, ssaru gremeng. Padahal pas;,rini telah didirikan sejak tahu n2009, dengan menggunakirnbantuan Kementerian Ko;r-erasi dan UKM Rl. Sehingl,iaketidak jelasan pengelolapasar ini, mendapat sorotirndari banyak pihak diantaran, r a
Nengah Reken, saat dikonfir'-masi mengenai keberada;rnpasar tersebut, menjelask:tnberdasarkan informasi yalgdidapatnya, sesuai denga r
mekanisme seharusnya pasa rini dikelola oleh koperas:i,yang notabene anggotan)rradalah pedagang setempar."Namun, hingga kini kita b,:-
berapa los dan kios itu diban-gun pada tahun 2009 denganmenggunakan anggaran stimu-lus dari Kementerian Kop-erasi dan UMKM RI. f;emban-
lum tahu koperasi mana yarr -{
mengelola pasar tersebul,'tanya politisi Partai Golka ;Senin (26110J.
gunan menelan dana hinggaRp 1 Miliar. "Untuk langkahselanjutnya, kita bakal segeramelakukan kajian, terkait den-gan pengelola pasar tersebut,"imbuhnya. @r cr53
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha K Rl Perwakilan Provinsi Bali
Pungutan Pafi
* Oknum Pol PP
Memunsut PHI il;lidari akomodasi 's;
bodong, Dispenda ililfdituding ikut p,,
melegalkan usahatersebut. Padahal,
usaha itu tanpa IMBdan izin usahanya.
SINGAMJA, NusaBaliPungutan pajak hotel dan
restoran [PHR) terhadaP ako-modasi seperti hotel, vila danpondok wisata yang tidak berizin,kini dimasalahkan oleh BadanAnggaran [BangarJ'DPRD Bule-leng. Pungutan tersebut dianggaPsebagai tindakan rk!!Ielegalkan
usaha akomddasiyang tidak beri-zin tersebut.
"Kami sangat apresiasi atasusaha-usaha dari Dinas Penda-patan untuk meningkatan PAD.Tapi kalau memtlngut PHR darihotel, vila dan pondok wisatayang tidak ntemiliki izin, itu I
sama artinya Dispendzr ikut mel-egalkan usaha.tersebut. Padahalsudah jelas-jelAs, usaha itu tidakmemiliki lMB. bahkan iztn usa-hanya saja belum ada," ungkapang,gota Bangga4 Putu MangkuBudiasa dalarn pentbahasanrancangan APBD induk 2016bersama tim anggaran eksekutilSenin [26110).
Mangku Budiasa menyebut,pihaknya menemukan masihada sarana akomodasi yangbelum berizin, tapi sudah ber-operasi. Nah, kalau sarana ako-modasi itu terus dipLrngut pajak,Mangku Budiasa kawatir justrutindakan itu akan metnuculkau
anelrdatifDandilinsendl
0ranHotel R
ahkan
St
Dituding LindungiI Bodong
larr baru di kernudian
'a khawatir ini fpungutanrhadap hotel, vila dan pon-isata,red) akan timbulkanh baru kedepannya, jangani pungr.rtan itu dikatakanIni per'lu nrendapat per-
serius," ujarnya.tisi PDIP asal Desa Selat,
Sukasada inijuga me-ng tindakan dari Satpolkab Bulelerrg ynng tidaklhadap kebeladaan sa.
odasi yang tidak beri-
Wisatawan yang dititip sementarakepada pengelola sarana akomo-dasi. Kendati dernikian, pihaknyaakin menindak tegas ierhaclipsarana akomodasi yang belumDenzln.
Sedangkan terkait dengandugaan oknum Pol PP yang ikutmelindungi sarana akomodasiyang tidak berizin, Puspaka men-jamin tirn yustisi telah melakukanlangkah-langkah, dan nlenegas-\an pemerintah tak akan ntem-biarkan ada usaha bodons diBuleleng.
"Terkait ntasukan ada oknurnyang ladi backing, ini dapat men-jadi referensi kami. Saya tegaskan,sebagai pejabat yang belwenangrpengevaluasi rnasalah kepegawa-ian, ini akar"r menjadi perhatianshya. Karni tidak ingin aparaturpemerintah menyalahgurtakanjabatannya, dengan menjadi back-ing usaha yang tidak berizin,"
ebutkan,.. di rinya pernahrikan data yang akurat
ap pondok wisata yangzin tapi sudah berop-
Satpol PP, ternyatasekalang tidak ada tin-
rri berapa kali sidak, teln-emang pemilik pondoktidah rnau punya itikadngurus perizinan, tapi tegasnya. & k19Pol PP yang saya berikan
tidak ada responnya.anya pondok wisata itu
Lngi oleh oknum Pol PP" ungkapnya.isi PDI Perjuangan itu jugaa kepacla Sekkab Bulelengetut PLrspaka, rnengevalu-
Badan Polisi Pamongerbu:rtan oknurn yangngi usaha bodong, diang-
jelas-jelas melugikanSelain itu kinerja tirn
Mangku, juga patuti kembali. Karena tak
meniniak hotel bodonglah disampaikan oleh
rntara itu Sekkab Bule-va Ketut Puspaka secaramenyatakan mengapre-
siyang disampaikanuleleng. Puspaka juga
ngu perwakilan daria yang rnenyebut, PHR
ngut adalah pajak dari
Edisi
Hal
-{F',h
z fu^2?otabr ?o(,r.l,f
l
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha gFK nt Perwakilan Provinsi Bafi
Edisi
Hal
z ssl
: l6lt
Reses, Dewan(Ditohok BansodDENPASAR, NusaBali t !
Ketidakpastian cairnya dana bantu{rsosial fbansos)/hibah untuk masyar,rk[tyang difasilitasi DPRD Bali, akhirnya ia$ibeban bagi 55 anggota Dewan. Saat tef-jun ke masing-masing daerah pemilrih{r(Dapil)-nya untuk penyerapan aspf ralisaat masa reses, Senin (26/t0), fiafuanggota Dewan mulai ditohok maspl{rbansos. I ll
. Masyarakatmulai mdnanyakan kepas,tian pencairan bansos ini, hingga anggotaD-ewa1 pun terpaksa harus menjela-skanulangduduft persoalannya. Salah satu yangmengaku ditohok masalah bansos adalahanggota Komisi IV DPRD Bali dari Frak-si Golkar Dapil Badung, I Wayan RawanAtmaja.
'Ya, masyarakat sudah bertanya-tanvasoalpencairan bansos ini. Kita reses, di ma-na-mana.masalah bansog/hibah jadi topikmasyarakat " ujar Rawan Atmaji kepidaN usaBali,Senin kemarin.
Karena tidak mau masyarakat yangdiwakilinya di Badung kecewa, maki
Bersambung ke Hal-l5 |(olom 1
miliar di APIini tidak cairiSilpa (Sisa Lel
Sayangny4. K?tua Tim Angga-ran Pemerint;rh Daerah, Tiokot-da Ngurah Petn{un, beluin bisadikonfirmasi tefkait kepastiahpencairan banpps ini. Saat di-hubungi nlelahi{ telepon, Seninkemarin, ferdqfuar nada sam-bung, namun Sel$a Provinsi Bali
Reses, Dewan iDitohok BansosSebagai Pansus APBD
Rawan Atmaja pun berusahamenjelaskan duduk persoalan. Diatak ingin persoalan bansos malahjadi bumerang.
. "Dari A sampai Z kami jelas-kan ulang, supiya masyaiakatmengerti dan informasinya tidaksimpangsiur. Kita sampaikanm.emang ada perubahan aturan(clr mana penerima bansos ha-rus berhldan hukum, Red)," jelaspolitisi 9olkar asal BanjaiBualqKelurahan Benoa, KecamatanKuta.Selatan, [tadune ini.
Rawgn Atrnaja riengatakan,selain masal:rh'bansoiThlbah,bergabai peisoalan juga'diserapserama sepekan masa reses DpRDBali. Tc,,,tasuk di antaranyamenyangkut nrasalah infrastnik-tur, program pr:ndidikan, dan ke-sehata n. "Tapi, rrang mendominasiaclalah pertanl'aan soal bansos,,,ujar Ketua Pan:;us Rencana IndukPembangunan Pariwisata DpRDBali ini.
Hal senada.juga disampaikananggota Fraksi PDIp DpRD BaliDapil Buleleng, Ketut KuriyasaAdnyana. Menirrut Karivasa Ad-nyana, selama masa ieses diDapil Buleileng, dirinya banyakmendapat pertlnyaan masyara-
kat terkait masalah bansos yangbelum cair.
"Kita harus jelaskan supayatidak menjadi simpangsiur infor-masinya. Kita jelaskan aturannya,yang memang ada perubahandibanding sebelumnya. Ini pent-ing. fadi, massa reses ini juga kes-empatan kita untuk menjelaskanurusan bansos," ujar politisi pDIpasal Busungbiu, Buleleng yangjuga Ketua?ansus APBD 2016DPRD Bali ini.
2016yang seluk-belukpembahasan di Dewan,Kariyasalum mcrxr,,yang validdisampaikari"Kataini masihdi pusatYa,hanya merlrmantan KetlrABali 2009-20 I
Kariya sa dnyana men-gatakan,jika bitasi DPRD Boli
yang difasili-tqtal Rp 46
2015akan menjadi
gaian). tiaaftsusualan. "H$'
rhitunganAng-lagi pengajuan
garan,yamasatahunang-KalaubansosRp
in: idak fnengangkat ponselnya.Beberapa waktu lalu, Ketua
DPRD Bali Nyoman Adi Wiry-atama menegaskan Dewan bisamencairkan bansos denganacuan hukum Perda APBD Per-ubahan yang sudah diverifikasiMendagri. Ini jauh lebih me-mungkin[<an, ketimbang menung-
gu payu4g hukum pencairan ban-sos meldlui Pergub yang masihdiajukan ke Mendagri.
Adi Wiryatama .menegaskan,demi bisa cairnya bansos danhibah ini, 55 anggota DPRD Balinanti harus juga siap tanggungrisikonya. "Bagi saya, kalau tidakberani bela rakyat dengan segalarisikonya, lebih baik mundur saja.Hari ini [kemarin) saya teleponMendagri Pak Tjahjo Kumolo, tapikatanya belum ada keputusan.Padahal, waktu sudah sangatmepet" ujar politisi senior PDIPyang mantan Bupati Tabanan
- 2000-2005 dan 2005-2010 ini.Menurut Adi Wiryatama,
payung \u\gm untuk pencairanba-nsoiUagi rakyat Baii sebend-rnya sudah jelas, yani PerdhAPBD Penubahan 2015. Perda iniadalah lanjutan dari PerdaAPBDInduk 2015. "lnduk bisa cair, inidi tahun yang sama kok tidak-bisa cair? Sangat aneh. Nanti
'kami rancang, Dewan membuatstatemen bersama. Kasihan ma-syarakat menunggu terlalu lamacairnya bansos tersebut" tegasAdi Wirfatama. Saat ini, adaRp 46 miliar dana bansos yang:difasilitasi DPRD Bali dalamAPBD Perubahan 2015, yangbisa menjadi Silpa. 6 nat
bansls yang dl$sititasi 55 ang-gota-lewan. Bfcoran yang di-peroleh NusaBafi,prov Eall milslh beriibaku dif akarta -onan,&kan kepastianverifikasi Pe rgfub (PeraturanGubernur)---Iafrg diajukan keuuDernurJ---yaFg olaluKan KeKementerian, Dllam Negeri se-bagai payun6i hrikum pencairanbansoi.- -'
lill
ll,ilrt,{N:lthf IIM:-.
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi . 6&as,-/LToLbld zots=
Hal : -3-
-$$',,}t
Untuk menjadikanRS Bali Mandara
bersistem modern,' dibutuhkan
anggaran untukpengadaan alat
kesehatan hinggaRp400 miliar.
DENPASAR NusaBali -\
Gubernur Bali Made MangkuPastika mengatakan Rumah SakitBali Mandala yang saat ini tengahdalam prosr:s pembangunan, darisisi pelayattan dan penggunaanperalatannya dirancang menggu-nakan sisteln modern.
"Rumah sakit ini integrated,jadi bukan terdiri dari gedung-gedung yang jauh-jauh. Ini sudahdilakukan studi yang kompre-hensif .merrgenai sistem pelay-anan rumah sakit yang modern,sehingga benar-benar integrateddi sana," kata Pastika, di Denpasa4Senin [2611 0].
Menurut dia, kalau masih adapasien yang wara-wiri didorongbawa infus dan pasien yang harusmembawa hasil rtintgen kemana-mana, bukanlah mencerminkansistem pelayanan RS yang modern."ltulah bedanya nanti, RS ini IRSBali Mandar,a-redJ modern, artinyamenganut sistem peralatan mod-ern," ucapnya.
Untuk nrendukung cita-citamenjadikan RS Bali Mandarabersistem nrodern, Pastika men-gatakan dibutuhkan anggaran
mendesain lrefbagai jenis kamar diRS Bali Mar{talta. Dia mengingatkanbahwa ketik:a{rulai mendesain ka-
ma4, terytama kamar operasi, ruangrontgen flan sebagainya tentu hansdisesuai|<an dengan alat kesehatanyangdipasang.
Sedapgkan untuk manajemenpengelolaan RS yang berlokasi difalan ByPass Ngurah Rai, Denpas-aD itu akan menggunakan sistemlelang dpngan mengundang berb-agai pihak Pastika menambahkanunqrk lafanan pengobatan ;ienya-kit yang akan menjadi unggulandi RS Bali Mandara hingga saatini beluryr diputuskan. "Kita harusada sur$ei pasar dulu, apakah inicenderpng untuk pengobatanpenyak]it degeneratif ataukahpenyakit-penyakit yang lain, misal-nya antiiaging jantung, ginekologdan sebagainya. Itu belum kitatentukani'ucapnya. 6 aqt, is9
SistentModern
GUBERNUIINgurah Rail
saat meninjau lokasi RS Bali Mandara di Jalan By Passpasar, beberapa waktu lalu.
untuk pen n alat kesehatanh miliar.
ali, ucap dia, sebe-lumnya suillkepaita p$
sempat memintarintah pusat un-
tuk memtr.r pengadaal alatkesehatan n dijanjikan lakanmendapatfca dana dari .dPBN
"Sudah disepakatiRp150 msebagian ol[:h tetapi be-lum oleh K,;rn nterian Kesehatan.'
I sudah bisa dipas-Kalau mentatikan sebafil oleh APBN, maka
disiapkan APBD,"sisanya haip-u
ujar Pastik[1.Di sisi fafrl, mantan KaPolda
Bali ini mefrg{tatan, pertengahantahun 201t' aftan dimulai proses
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BFK Rl Perwakilan Provinsi Bali
IUrfr *trH:$lIJl![..'{rnilini,'!ttt F il "'l #,F
llSoal MobilDewanSINGARAJA, NusaBali
renolak jika pengadaananggota disebut sebagaiengadaan fasilitas mobilrajiban Pemkab.juga, terus apa bedanya
Lembaga DPRDfasilitas mobil dinas bagikeinginan. Merekadinas itu adalah bagian,
"Kami ini kan pejabatdengan pejabat daerah yang sudah mendapatfasilitas mobil dinas. Catat pengadaan m6bil dinasbagi anggota bukan keingir tapi itu adalah hakuntuk seorang pejabat kata salah satq anggotaBadan Anggaran (Bangar) Buleleng, I Futu Tirta
tqan APBD lrtduk 2016Adnyana, ketikabersama tim anggaranrapat komisi,
Senin (26110) di ruang
Menurut Tirta Adnyana, ada regulasi itulah,mobil dinas itu agarpihdknya mewacanakan
menjadi sebuah pemikirankan baru sebatas wacana,
kedepannya. "lniberarti harus terpenuhi,
karena kami juga menyadarr keuangah saat ini,tapi paling tidak apa yang rikan itu adalah se-
berikutnya," tegasbuah pemikiran bagipolitisi Partai Golkar asal Bondalem, KecamatanTejakula ini.
TirtaAdnyana j karena pengadaanmbbildinasyang rahasia internal justrubocor ke awak media. baru sebataswacana danbelum tentu bisa diakomodir
Sementara Sekkab BuloAPBD.
menegaskan, bahwaDewa Ketut Puspakamobil dinas bqgi ang-
gota dewan belumlah final. mobil dinas bagianggota dewan itu baru wacana. "Kita tegaskandalam rancangan APBD belum pos irengadaan mobildinas, ini baru sebatas Nanti kami akan bicaralagi dengan awak media," jq
Sementara, Ketua Forufr Kepala Desa(Forkorndes) Kabupaten I Made Suteja jikapengadaan mobil dinas b! DPRD Buleleng itubaru sebatas wacana dibahas secara detail.Bahkan, jika perlu dengan penyebaran
.kuisioner di masyarakat masukan terha-itu berkembangdap rencana tersebut. ApaS;