ffi PERIIIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONE SIAN HOSPITAL ASSOCIATION) PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAI{ RUMAH SAKIT SETURUH INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PETAYANAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NA5IONAL Penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 januari 2014 sampai saat ini yang melibatkan 18.538 FKTP, dan 1.726 FKRTL, serta saat ini rnelayani 153.0801124 peserta BpJS Kesehatan (1 oktober 2015) sudah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat lndonesia pada umumnya. Program JKN juga memberikan manfaat kepada banyak rumah sakit akses pelayanan oleh pasien dan manfaat finansial bagi rumah sakit, kendala dalam beberapa kelompok INA-cBG's yang tidak rasional pelayanan yang bermutu dengan kendali biaya pelayanan. Defisit anggaran yang dikelola BPJS Kesehatan dengan pembayaran klaim yang terjadi pada akhir tahun 2014 dan berpotensi terjadi pada tahun 2015 mendorong BpJS berupaya untuk mengendalikan pelayanan pasien secara ketat, yang pada akhirnya menimbulkan keluhan pada pasien dan provider baik FKTP maupun FKRTL . Upaya ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 yang mengatur suatu kondisi dimana terjadi defisit pada BPJS, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu : a) mengurangi manfaat, b) menaikkan iuran atau c) suntikan dana dari pemerintah BPJS Kesehatan sebagaisatu-satunya pelaksana kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai pembayar pihak ketiga terbesar bagi FKTP dan FKRTI- berpotensi untuk monopsoni bila tidak didukung oleh regulasi tata kelota pelayanan yang adil dan rinci dari pemerintah. Perhimpunan Rumah sakit seluruh lndonesia {PERsl), sebagai induk organisasi perumah sakitan di lndonesia, setelah memperhatikan masukan dari PERSI Daerah seluruh lndonesia, informasi dari beberapa rumah sakit, keluhan dari beberapa kasus pasien serta analisis situasi perumah sakitan lndonesia menyatakan sikap sbb : 1' Mendorong pelaksanaan program JKN dengan berprinsip kendali mutu dan kendali biaya. 2' Rujukan pasien sesuaijenis penyakitnya, sesuai dengan kompetensi tempat rujukan, dan sesuai geografi serta tidak dibatasi oleh jumlah. 3' Penerapan program JKN yang berkualitas dan efisien di seluruh Daerah lndonesia, dengan memperhatikan kelayakan dan pemerataan fasilitas kesehatan serta kecukupan sumber daya.. 4' Mendorong pemerintah untuk menambah anggaran BPJS kesehatan agar tidak deficit serta mampu membayar klaim secara layak. dari sisi keterjangkauan walaupun ada beberapa dan penerapan standar