Fenomena Land Grabbing dalam Perencanaan Kehutanan Tim Penyusun: Agus Salim Ferliadi, Jejen Hendar, Fitrah Bukhari, Kurnia Rusmiyati, Firmansyah, Syahdi Sjahri, Raflis, Ardiansyah Disampaikan pada : Seminar Tata Kelola Kehutanan Pada Tanggal 10 Mei 2014 di Auditorium Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Jogjakarta
29
Embed
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Fenomena Land Grabbing dalam Perencanaan Kehutanan
Disampaikan pada : Seminar Tata Kelola KehutananPada Tanggal 10 Mei 2014 di Auditorium Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Jogjakarta
Korupsi PerizinanJAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait
dengan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 2.754 hektar. Selain Yasin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA yang bernama FX Yohan Yhap. Total uang suap yang diduga diterima Yasin sebesar Rp 4,5 miliar.
Apa konsekwensi Hukum dari sebuah Rekomendasi??
Liputan6.com, Bengkulu - Sebanyak 387 kepala keluarga atau 1.200 warga adat Semende Dusun Lamo, Banding Agung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tetap memilih bertahan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal pada Kamis 24 April lalu, 4 warga setempat telah dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan kurungan penjara 3 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dengan tuduhan melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa seizin Menteri Kehutanan. - See more at: http://
Barang Bukti yang digunakan:• Fotokopi SK Menhut No 743/Kpts-II/1996 tentang pemberian HPHTI atas areal
hutan seluas 299.975 ha kepada PT arara abadi• Fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No 525/EK/1150 tanggal 25
April 1996• Fotokopi Berita Acara Tata Batas yang dilakukan oleh team tata batas tanggal 30
Juli 1996• Fotokopi Penataan Batas Sendiri areal kerja HPHTI PT Arara Abadi (Unit Sebanga)• Fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No 143/KPTS/VIII-
KP/1999, tanggal 22 Juni 1999 tentang penetapan batas areal kerja HPHTI PT Arara Abadi
• Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 4165/KPTS/Kw1-4/1999, tanggal 27 oktober 1999 beserta peta
• Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 522.2/PKKPTS/113, tanggal 10 Januari 2007 beserta peta
• Fotokopi Surat keterangan lokasi tanah warisan peninggalan orang tua turun temurun di desa tasik serai kec Mandau, Nomor: 05/25/TS 1982 tertanggal 5 Juni 1982 yang diketahui ketua RT, dan Kepala desa
Melakukan atau turut serta mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah (ancaman pidana pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang undang republic Indonesia no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo . Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP
Ditetapkan 13%Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang
Belum dilakukan
Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum
Penetapan Kawasan Hutan
Penetapan Status Kawasan Hutan
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Penetapan 30% Tutupan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Wilayah berlakunya UU Kehutanan
Kewenangan Pengelolaan
Dasar Hukum Pengelolaan
Perlindungan Hidrologi
1
2
3
4
Inventarisasi Hutan
• Pasal 13(2) ..... dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
Pasal 1 point 3. “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
KepastianHukum
Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum dari UU Kehutanan
Penetapan 1
Bukan Kawasan Hutan
KawasanHutan
Diurus Oleh Kementrian Kehutanan
Diurus Oleh Kementrian Lainnya
Diatur Oleh UU Kehutanan
Diatur Oleh UU Lainnya
Penetapan Kawasan Hutan = Pembagian Wewenang Dalam Mengurus
Penetapan Kawasan Hutan
Penetapan 2
Bukan Kawasan Hutan
Hutan Negara
Hutan Hak
Hutan Hak Hutan
Adat
Masyarakat Adat
Negara (Badan Hukum Publik)
Perorangan
Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Adat + Hutan Hak)
Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak; (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan
Pasal 5(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Penetapan Status Kawasan Hutan
PenatagunaanPasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.
Penetapan 3
Bukan Kawasan Hutan
HutanKonservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Pasal 16(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan ......, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaankawasan hutan.
Perlindungan Flora dan Fauna
Perlindungan Tata Air (Hidrologi)
Memproduksi Hasil Hutan (Kayu/ non Kayu)
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Pasal 18(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific
Analisis)
Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi
Sebagai Dasar dari Penunjukan
Pasal 13
Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi
Dilegalkan Melalui PP dan Permen
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial
Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial
antar fungsi pokok kawasan hutan
dalam fungsi pokok kawasan hutan
hutan konservasi
hutan lindung
hutan produksi
hutan lindung
hutan konservasi
hutan produksi
suaka margasatwa
taman nasional
taman hutan raya
taman wisata alam
taman buru
cagar alam
suaka margasatwa
taman nasional
taman hutan raya
taman wisata alam
taman buru
cagar alam
Konservasi
Produksi
hutan produksi terbatas
hutan produksi tetap
produksi yang dapat dikonversi
hutan produksi terbatas
hutan produksi tetap
produksi yang dapat dikonversi
Perubahan fungsi yang patut dipertanyakan
hutan lindung
hutan produksi
hutan lindung
hutan produksi
antar fungsi pokok kawasan hutan
hutan produksi terbatas
hutan produksi tetap
produksi yang dapat dikonversi
hutan produksi terbatas
hutan produksi tetap
produksi yang dapat dikonversi
dalam fungsi pokok kawasan hutan
Perubahan fungsi kawasan hutan
Hutan Produksi Tetapkawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Hutan Produksi Terbataskawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
Hutan Produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
Kesimpulan
• Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan untuk kesejahteraan rakyat belum tercapai
• Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Secara Sistematis terhadap Wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dalam pengurusan Hutan
• Penyalahgunaan Wewenang dilegalkan dalam peraturan Pelaksana Undang Undang (PP dan Permen)
• Dibutuhkan eksekutive review terhadap PP Perencanaan Kehutanan sebagai pedoman dan arah dalam pencapaian tujuan Penyelenggaraan Kehutanan
So, What Will we do???
• Dari penjabaran diatas, apakah kita akan tetap berdiam diri membiarkan hutan kita dirampas secara terstruktur oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas nama negara?