KEMENTERIAN ESDM 1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI Jakarta, 16 Maret 2017 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Disampaikan pada PetroGas Days UI 2017 Rida Mulyana Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
32
Embed
fei-ilunigpkftui.comfei-ilunigpkftui.com/assets/Seminar FEI-PG… · PPT file · Web view · 2017-11-10Clustering EBTKE: Terminologi UU 30/2007 tentang Energi. KE. EBTKE. EBT. EB.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN ESDM 1
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Jakarta, 16 Maret 2017
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
Disampaikan pada PetroGas Days UI 2017
Rida MulyanaDirektur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
KEMENTERIAN ESDM 2
Daftar isi:I. Pengarusutamaan EBTII. Potensi Energi Baru TerbarukanIII.Program Pengembangan EBTIV.Capaian Pengembangan EBTV. Tantangan dan Upaya Kedepan
KEMENTERIAN ESDM 3
I. Pengarusutamaan EBT
KEMENTERIAN ESDM 4
Clustering EBTKE: Terminologi UU 30/2007 tentang Energi
Upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikansumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensipemanfaatannya (PP 70/2009 tentang Konservasi Energi)Konservas
iEnergi
EnergiBaru
EnergiTerbarukan
KEMENTERIAN ESDM 5
Paragraf (2): Prioritas Pengembangan Energi, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebjakan Energi Nasional
Kebijakan Energi Nasional (PP 79/2014)
Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan;
5
1
2
3
4
5
Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional;
Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru;
Memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir.
KEMENTERIAN ESDM 6
12
3PR
OSE
S BI
SNIS
YAN
G
EFEK
TIF
TEKN
OLO
GI Y
ANG
M
EMAD
AI
SDM
YAN
G K
OM
PETE
N
3 Pilar Utama Percepatan, Pengembangan dan Pemanfaatan EBT
KEMENTERIAN ESDM 7
II. Potensi Energi Baru Terbarukan
KEMENTERIAN ESDM 8
Potensi Energi Baru Terbarukan
Energi FosilCadangan terbukti:• Minyak Bumi : 3,6 miliar barel• Gas Bumi : 100,3 TSCF• Batubara : 7,2 miliar ton Produksi:• Minyak Bumi : 288 Juta barel• Gas Bumi : 2,97 TSCF• Batubara : 434 juta tonDiperkirakan akan habis:• Minyak Bumi : 13 tahun• Gas Bumi : 34 tahun• Batubara : 16 tahun
Panas BumiSumber Daya : 12,3 GWReserve : 17,2 GWPLTA,
PLTM/H75 GW
Surya207,8 GWp
Energi Laut
17,9 GWAngin
60,6 GW
Kapasitas terpasang Pembangkit saat ini
Rencana Pembangunan Pembangkit
59.656 MW35.000 MW
+7.500 MWNew project
PLTA 5,124 GW PLTMH 0,162 GW (7,07%)
0,085 GWp (0,04%) 1,64 GW (5,6%)
1,1 MW (0,002%) 1,78 GW (5,5%) 0,0 MW (0,000%)
443,2 GW
Bioenergi
32,6 GW
8,80 GW (2% terhadap
potensi)
BBN 200 Ribu Bph
KEMENTERIAN ESDM 9
III. Program Pengembangan EBT
KEMENTERIAN ESDM 10
Target Penyediaan Energi Primer EBT Tahun 2025 sesuai RUEN
Batubara*) tidak termasuk biofuel untuk pembangkit listrik
sebesar 0,7 juta kL tahun 2025
23%
25%30%
22%~
400 MTO
E
Kapasitas Pembangkit Listrik Nasional
135 GW
Kapasitas Pembangkit Listrik EBT
45 GW
KEMENTERIAN ESDM 11
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pasal 9 mengamanatkan bahwa peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
3. Peraturan Presiden Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan Perizinan dan Nonperizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero), dan/atau penyediaan subsidi.
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal dan non fiskal pengembangan EBT; 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Peraturan Pendukung Energi Baru Terbarukan
KEMENTERIAN ESDM 12
IV. Capaian Pengembangan EBT
KEMENTERIAN ESDM 13
Capaian Pengembangan EBTKE (1/2)
BAHAN BAKAR NABATI (BBN) dalam Juta KL
PEMBANGUNAN PLT PANAS BUMI dalam MW
PEMBANGUNAN PLTS dan PLTM/MH dalam MW
1.438,5 (2015) 1.643,5 (2016)
273,1 (2015) 282,5 (2016)
1.767,1 (2015) 1.787,9 (2016)
PEMBANGUNAN PLT BIOENERGI dalam MW
1,65 (2015) 3,03 (2016)
• Kebijakan mandatory campuran BBN ke BBM sebesar 20% (B20) pada tahun 2016;
• Tantangan pengembangan BBN: Rendahnya harga minyak dunia, menyebabkan selisih harga BBN & BBM tinggi;
• Subsidi BBN telah berjalan.
• Tambahan PLTP tahun 2016 sebesar 205 MW, dari PLTP Sarulla Unit 1 (110 MW), PLTP Lahendong Unit 5&6 (2x20 MW), & PLTP Ulubelu Unit 3 (55 MW);
• Evaluasi feed in tarif yang lebih kompetitif dan mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi.
Evaluasi feed in tarif yang lebih kompetitif dan mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi.
Evaluasi feed in tarif yang lebih kompetitif dan mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi.
KEMENTERIAN ESDM 14
INVESTASI dalam Triliun Rupiah
PENURUNAN EMISI CO2 dalam Juta Ton CO2
29,6 (2015) 31,6 (2016)
PENERIMAAN NEGARA dalam Triliun Rupiah
30,10 (2015) 21,22 (2016)
Penurunan emisi CO2 dilakukan melalui aksi mitigasi:• Target 23% bauran energi primer EBT pada tahun 2025;• Pengelolaan sampah untuk energi listrik;• Penerapan konservasi energi di sektor industri, bangunan
gedung dan rumah tangga.
Untuk meningkatkan investasi, dilakukan:• Pemberian Kemudahan dan/atau insentif;• Menyediakan mekanisme feed in tariff dalam
penetapan harga jual EBT;• Dukungan pemberian insentif fiskal.
0,88 (2015) 0,907 (2016)
Capaian Pengembangan EBTKE (2/2)
KEMENTERIAN ESDM 15
V. Tantangan dan Upaya Kedepan
KEMENTERIAN ESDM 16
Tantangan1. Penyamaan pola pikir dalam pengembangan
EBTKE masih perlu ditingkatkan;2. Skema bisnis dan Insentif belum optimum;3. Harga relatif masih mahal;4. Penyediaan bahan baku yang dedicated dan
berkelanjutan5. Potensi/Cadangan perlu diperbaharui;6. Kecuali untuk panas bumi (dan sebagian PLTA),
belum ada daftar proyek pembangkit EBT yang pasti/committed;
7. Sistem Interkoneksi masih terbatas;
KEMENTERIAN ESDM 17
UPAYA KE DEPAN IDengan trend pertumbuhan EBT selama 5 tahun terakhir, pencapaian target EBT memerlukan upaya dan strategi khusus;1. Melakukan sosialisasi untuk penyamaan pola pikir stakeholder
dalam pengembangan EBTKE;2. Mendorong prioritas pengembangan:
• Jangka menengah 4 – 7 tahun: pengembangan panas bumi, PLTA
3. Penyediaan jaringan transmisi melalui APBN dan/atau PLN;4. Penyempurnaan iklim investasi melalui penyediaan insentif dan
kemudahan.5. Memfasilitasi pelaksanaan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017
KEMENTERIAN ESDM 18
UPAYA KE DEPAN IIPenyempurnaan iklim investasi melalui insentif dan kemudahan:1. Mendorong proyek-proyek dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)2. Penyusunan Paket Insentif Percepatan EBT3. Pemanfaatan pendanaan Climate Change Trust Fund,
bilateral dan multilateral4. Meningkatkan program Dana Alokasi Khusus EBT5. Mendorong BUMN sebagai pengembang6. Pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon
KEMENTERIAN ESDM 19
Harapan: Sinkronisasi Peran Stakeholders
EBTKE
Government
Academy Bussiness
Community
Mengembangkan sektor litbang;
Inovasi teknologi (mengurangi ketergantungan asing);
Rekomendasi regulasi teknis/standard
Capacity building.
Menyusun regulasi dan kebijakan; Fasilitator; Memberikan pembinaan dan
pengawasan; Melaksanakan program di bidang
EBTKE; Diseminasi informasi program
EBTKE.
Melakukan pengusahaan EBTKE;
Memproduksi EBTKE; Berkontribusi dalam
penerimaan negara dan kegiatan ekonomi.
Berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan EBTKE;
Sebagai penerima manfaat, ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan EBTKE;
Ikut berkontribusi dalam diseminasi informasi pemanfaatan EBTKE.
KEMENTERIAN ESDM 20
www.esdm.go.id
KEMENTERIAN ESDM 21
Potensi Bahan Baku Bahan Bakar Nabati (BBN)
Potensi bahan baku BBN:• sekitar 30 Juta ton CPO/tahun (230 Juta BOE)• 1.5 juta ton tetes tebu/tahun (3.1 Juta BOE)• 14 Juta ton singkong/year (14.8 juta BOE)
JENIS BBN PENGGUNAAN BAHAN BAKUBiodiesel Pengganti solar Minyak nabati seperti minyak kelapa sawit
(CPO), kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan, mikro alga
Bioethanol Pengganti bensin Tanaman yang mengandung pati/gula seperti tebu/molasses, singkong, sagu, sorgum, nipah, aren, dan ligno selulosa
Biooil- Biokerosin
- Minyak bakar
- Pengganti minyak tanah
- Pengganti IDO (Industrial Diesel Oil)
Minyak nabati (straight vegetable oil): Kelapa Sawit, KelapaBiomass melalui proses pirolisis dan PPO (Pure Plant Oil)
- Bioavtur Pengganti avtur Minyak nabati (straight vegetable oil): Kelapa Sawit, KelapaBiomass melalui proses pirolisis dan PPO
KEMENTERIAN ESDM 22
Potensi Hutan Produksi untuk Listrik
Hutan Produksi
Desain
- Hutan Tanaman Energi (Target 100.000 Ha)
- Potensi Buah/Biji
- Perdu, Rumput, Tanaman Hutan/Bawah
30.893.586 Ha
-Untuk Listrik-Untuk BBN
Terdapat 30 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTI) seluas ± 1.158.854 Ha yang mendukung pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) :• IUPHHK-HTI yang sejak awal untuk energi sebanyak 4 Izin
dengan luas ± 73.440 Ha.• IUPHHK-HTI yang sudah berkomitmen untuk energi sebanyak 26
Izin dengan luas ± 1.085.414 Ha.• 1-5% Total EBT (23,1% s/d 2020) diupayakan dialokasikan dari
HTEPotensi Biomassa Hutan untuk Listrik: 50 – 70 GW
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016
KEMENTERIAN ESDM 23
Potensi Limbah Industri Kelapa Sawit untuk Listrik
Pabrik Kelapa Sawit
Pemanfaatan limbah kelapa sawit yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan energi khususnya listrik
pada PKS itu sendiri dan/atau dijual langsung ke masyarakat atau PLN
Cangkang Serat Tandan Buah Kosong Palm Oil Mill Efluent (POME)
1 ton TBS
130 kg (13 %) serabut
65 kg (6,5 %) Cangkang
230 kg (23 %) Tandan kosong
600-700 kg (60-70 %) POME
Kebun kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap penyerapan CO2. Kebun sawit mampu menyerap 13,7 ton CO2 per ha, di sisi lain unit usaha kelapa sawit menghasilkan 3,6 ton CO2 per ha yang sebagian besar berasal dari Palm Oil Mill Effluents (POME) (Joko Supriyono – ketua Gapki)
KEMENTERIAN ESDM 24
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pasal 9 mengamanatkan bahwa peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% tahun 2025 dan paling sedikit 31% tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
3. Peraturan Presiden Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan Perizinan dan Nonperizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero), dan/atau penyediaan subsidi.
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal dan non fiskal pengembangan EBT; 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Peraturan Pendukung Energi Baru Terbarukan
KEMENTERIAN ESDM 25
Peta Potensi Biomassa untuk Pembangkit Listrik (GWe)
Sumber Potensi Biomassa (MWe)
KEMENTERIAN ESDM 26
Aspek Berkelanjutan Bioenergi
Lingkungan
SosialEkonomi
• Keberlanjutan tidak bisa lepas dari 3 aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ketiganya saling berkaitan
• Untuk menjaga keberlanjutan diperlukan upaya berbagai pihak
KEMENTERIAN ESDM 27
Target Penyediaan Energi Primer EBT Tahun 2025 sesuai RUEN
Biogas Komunal (2 unit, di 2 Provinsi, 2 Pondok Pesantren)
PLTM/H (6 unit**); di 4 Provinsi; 6 desa)
76 unit Infrastruktur EBT***)95.729 unit LTSHE
Melistriki 106.091 KK & Fasilitas Umum
PLTS Tersebar (LTSHE) (6 Prov)*)
KETERANGAN:*) Direncanakan Revisi Anggaran untuk Program LTSHE;**) termasuk MYC Oksibil dan Ilaga;***) tidak ternasuk PJU dan PLTS Tersebar.
REVITALISASI (8 unit PLT Hybrid dan 1 unit PLT POME)
KEMENTERIAN ESDM 32
Mandatori Pemanfaatan Bahan Bakar NabatiKEBIJAKAN BBN SUBSTITUSI BBM
KEBIJAKAN MANDATORI PEMANFAATAN BBNPermen ESDM No. 32 Tahun 2008 dan perubahan ketiganya dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2015
Mandatori pemanfaatan BBN sebagai substitusi BBM/campuran BBM pada sektor BBM PSO, BBM Non PSO, Industri dan Komersial, serta Pembangkit Listrik penciptaan pasar BBN dalam negeri mendorong pengembangan industri BBN DN
A) Mengurangi konsumsi dan impor BBM substitusi dengan BBNB) Peningkatan nilai tambah perekonomian dengan pengembangan industri BBN berbasis sumber daya lokal/domestik (CPO menjadi Biodiesel)
C) Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) & peningkatan kualitas lingkunganPENTAHAPAN MANDATORI PEMANFAATAN BBN SESUAI PERMEN ESDM
12/2015BIODIESEL (Minimum)
Sektor April 2015
Januari 2016
Januari 2020
Januari 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)
15% 20% 30% 30%
Transportasi Non PSO
15% 20% 30% 30%
Industri dan Komersial
15% 20% 30% 30%
Pembangkit Listrik 25% 30% 30% 30%
BIOETANOL (Minimum)
Sector April 2015
Januari 2016
Januari 2020
Januari 2025
Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum (PSO)