FEEDBACK PELAKSANAAN AUDIT ITDA TAHUN 2013 · PDF fileperkotaan yang baru melaksanakan 1 atau 2 kali pnpm mandiri perkotaan daftar lokasi final (pnpm reguler) lokasi pnpm penguatan

FEEDBACK

PELAKSANAAN AUDIT

ITDA TAHUN 2013

DAN PENJELASAN

RENCANA AUDIT TAHUN

2014

LATAR

BELA

KANG

PNPM

1. UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU KEGIATAN PROGRAM

2. MANAJEMEN MEMERLUKAN INFORMASI ATAS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KEEKONOMISAN SERTA KETAATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

3. PROGRAM INI DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG TERSEBAR DI 268 KABUPATEN / KOTA DI SELURUH INDONESIA

4. DENGAN SEBARAN YANG SANGAT LUAS, PERAN INSPEKTORAT DAERAH (KAB / KOTA) DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN FUNGSI AUDIT PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN

5. PELAKSANAAN AUDIT MELIPUTI

KEEKONOMISAN, EFISIENSI,

MANFAAT YANG TEPAT GUNA HASIL PEKERJAAN FISIK SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN,

PINJAMAN MODAL USAHA DANA BERGULIR,

PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS MASYARAKAT

GAMBAR

AN UMUM

P2KP-1/999 SD PNPM MANDIRI PERKOTAAN/2010 TELAH

TERBENTUK 6.405 BADAN KESWADAYAAN MASYARA

KAT TERSEBAR DI 1.153 KEC DI 268 KAB/KOTA

PNPM MEMUNCULKAN 291.000 RELAWAN YANG MENCA

KUP 18,9 JUTA PENDUDUK MISKIN TELAH MERASAKAN

MANFAATNYA

PNPM MANDIRI PERKOTAAN BERTUJUAN MENINGKAT

KAN KESEJAHTERAAN & KESEMPATAN KERJA MASYA

RAKAT MISKIN SECARA MANDIRI. SECARA KHUSUS,

PNPM MANDIRI PERKOTAAN BERTUJUAN MENINGKAT

KAN ;

◦ PARTISIPASI MASYARAKAT BAWAH

◦ KAPASITAS KEEMBAGAAN MASYARAKAT

◦ KAPASITAS PEMERINTAH DLM MEMBERIKAN PELAYAN

AN PADA MASYARAKAT MISKIN (PRO-POOR)

◦ SINERGI ANTARA MASYARAKAT, PEMDA, SWASTA, ASO

SIASI, AKADEMISI, LSM DAN ORMAS

◦ INOVASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GU

NA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBER

DAYA AN MASYARAKAT

MEMBANGUN AUDIT PNPM YANG EFEKTIF

SASA

RAN

TING JAH DAN

KESEMPATAN

MAS MIS

291.000

RELAWAN

18,9 JUTA

PENDUDUK

MISKIN ME

RASAKAN

MANFAAT

ITKAB / KOTA

Pengujian Kebenaran, dan

Keakuratan Jumlah / Saldo Lap Keu

dan Pengujian bukti

Fokus Perhitungan Acuracy, keleng

kapan, validitas, prosedur analitis,

keberadaan dan titik pisah

Lap Pertanggung jawaban, SIP

Program Memadai, Penilaian tataran

Program, Indikasi kecurangan

Keekonomisan,

Efisiensi

Manfaafat tepat

guna Hsl Pek fisik

Pinjaman modal

usaha dana bergulir

Dik, Kes & Ting

Kualitas dan

Kapasitas

Masyarakat

MASDES > 6.405 BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) / 1.153 KEC > 268

KAB / KOTA

STRUKTUR ORGANISASI

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN, KEPATUHAN THD KET PROG

KEWAJARAN LAP KEUANGAN > WTP, WDP, TW/TS, TMP

26

PENERIMA MANFAAT DANA BLM

PNPM MANDIRI PERKOTAAN

PENERIMA MANFAAT LANGSUNG PNPM MANDIRI PERKOTAAN

ADALAH KELUARGA MISKIN YANG DIIDENTIFIKASI OLEH

MASYARAKAT SENDIRI DAN DISEPAKATI DAN DITETAPKAN

BERSAMA OLEH MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI PROSES

MUSYAWARAH WARGA, REFLEKSI KEMISKINAN DAN PEMETAAN

SWADAYA YANG BERORIENTASI MDG’s.

KECAMATAN

DIPILIH KELURAHAN / DESA DI

LOKASI PNPM MANDIRI

PERKOTAAN YANG BARU

MELAKSANAKAN 1 ATAU 2 KALI

PNPM MANDIRI PERKOTAAN

DAFTAR LOKASI FINAL

(PNPM REGULER)

LOKASI PNPM

PENGUATAN

YA

TIDAK

DANA PINJAMAN BERGULIR

(DPB)

SEJALAN PRIORITAS KEGIATAN PEMANFAATAN KOLEKTIF,

MAKSIMUM DANA BLM YANG DAPAT DIALOKASIAK UNTUK

DPB SEBESAR 30% DARI TOTAL PAGU BLM.

INDIKATOR PENGHITUNGAN MEMUASKAN MINIMUM

PINJAMAN

BERISIKO

JML PINJAMAN (KSM) YG

MENUNGGAK ≥ 3 BULAN < 10% < 20%

RASIO

PENDAPATAN

BIAYA

JML PENDAPATAN /

PENGELUARAN TUNAI >125% > 100%

HASIL

INVESTASI

LABA BERSIH / NILAI MODAL

YANG DIINVESTASIKAN > 10% > 0%

FEEDBACK PELAKSANAAN AUDIT PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014

DALAM AUDIT PNPM YANG DILAKSANAKAN ITPROV/KAB/KOTA

DASAR PELAKSANAAN AUDIT PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 :

1. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor :

44/KPTS/IJ/2014, tanggal 4 April 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan, Pengarah,

Penanggungjawab, Quality Assurance, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

Audit Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (Post Audit) di lingkungan Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014

2. Jumlah Tim adalah 120 Kab/Kota

Dana DIPA ITJEN Kemen PU Tahun 2014 sebesar Rp. 2.350.000.000,00

Hasil Audit Sebagai Berikut :

N

o

Temuan Renca

na Aksi

1 Inspektorat Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur

- Administrasi Keuangan Tidak Tertib

-Penggunaan biaya Operasional BKM Siap Mandiri Kelurahan Manulai II Tidak Wajar

-Pertanggungjawaban Keuangan BOP BKM dan Dana KSM Tidak Sesuai Kondisi Riil

-Tunggakan Dana Bergulir sebesar Rp. 197.825.500,00

-Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Sosial oleh KSM Tidak Mengacu pada Juknis

-Aset PNPM Mandiri Kota Kupang yang Tidak Dimanfaatkan secara maksimal dan Tidak Tercatat

dalam Buku Inventaris

-Terdapat Manipulasi Data Sistim Informasi Manajemen Kegiatan Lingkungan

- Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Tidak Sesuai Perencanaan.

2 Inspektorat Kabupaten Prengsewu Prov. Lampung

-Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp. 32.000.000,00

-Terdapat pengeluaran pengadaan kursi plastik pada KSM berdikari sebesar Rp. 3.750.000,00 tidak

Didukung dengan bukti pengeluaran yang sah

-penyelenggaraan administrasi keuangan dan pembukuan serta pelaporan belum tertib & akuntabel

-Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal

-Pembangunan sarana dan prasarana belum terdapat nama proyek dan prasasti

-Pembangunan WC Umum di Pekon Podomoro kurang bermanfaat untuk masyarakat miskin

-Terdapat simpan pinjam bergulir dikatagorikan menunggak pada 2 Kecamatan yaitu Kec.Pringsewu

dan Kec.Ambarawa

-Pengeluaran pelaksanaan pelatihan masyarakat sebesar Rp.1.850.000,00 tidak dibuktikan dengan

kuitansi pengeluaran.

N

o

Temuan Renca

na Aksi

3 Inspektorat Kota Padang Prov. Sumatera Barat

- Kekurangan volume pekerjaan pengecoran lantai rior

- Hasil Pekerjaan Fisik Belum dapat dimanfaatkan pekerjaan Tempat mandi dan cuci

- Penggunaan Dana Tidak sesuai ketentuan

4 Inspektorat Kota Pekanbaru Prov. Riau

-kegiatan prasarana fisik yang belum selesai dilaksanakan sebesar Rp. 127.900.000,00

-kegiatan pembangunan sarana fisik dan wirausaha yang belum mulai dilaksanakan, meskipun dana

sudah disalurkan semuanya sebesar Rp. 79.510.000,00

5 Inspektorat Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah

- Kekurangan Volume Pekerjaan pada BKM Padanjakaya Kelurahan Duyu

- Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada BKM Padanjakaya Kelurahan Duyu

- Penyaluran Bantuan tidak sesuai dengan ketentuan pada BKM Padanjakaya Kelurahan Duyu

- Kekurangan Volume Pekerjaan BKM Belota Pura Kelurahan Pengawu

- Papan nama kegiatan tidak terpasang pada BKM Maju Bersama Kelurahan Tatura Selatan

- KSM belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BLM pelaksanaan kegiatan prasarana

pada

BKM Maju Bersama Kelurahan Tatura Selatan

- Kekurangan Volume Pekerjaan pada BKM Maju Bersama Kelurahan Tatura Selatan

- Pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan pada BKM Maju Bersama Kelurahan Tatura Selatan

- pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan pada BKM Maju Bersama Kelurahan Tatura Selatan

- pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan pada BKM Amanah Kelurahan Birobuli Utara

- Kekurangan Volume Pekerjaan pada BKM Posintivu Ntodeo Kelurahan Petobo

- pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan pada BKM Posintivu Ntodeo Kelurahan Petobo

- pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan pada BKM Posintivu Ntodeo Kelurahan Petobo

- pekerjaan yang belum dilaksanakan pada BKM Anuta Mpasanggani Kelurahan Tavanjuka

No Temuan Renca

na Aksi

6 Inspektorat Kota Pare- Pare Prov. Sulawesi Selatan

-bukti pembelian / pengadaan material besi yang tidak benar sebesar Rp. 370.000,00

- tunggakan dana bergulir dengan total sebesar Rp. 507.341.000,00

7 Inspektorat Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

-Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas dan Kemahalan Harga

-Realisasi kekurangan volume fisik pada pekerjaan infrastruktur

-Administrasi Hasil Pekerjaan/ Kegiatan Belum tertib

-Pelaksanaan Program Kegiatan belum sesuai ketentuan

-dana bergulir/ pembayaran angsuran dana bergulir

-Dana BLM yang belum dilaksanakan

8 Inspektorat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh

- Pengembalian Dana Bergulir terindikasi macet total dan Berpotensi untuk tidak tertagih sebesar

Rp. 751.906.000,00

- kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Infrastruktur

9 Inspektorat Kota Ambon Prov. Maluku

- Kegiatan Infrastruktur Yang Belum Dilaksanakan

- Infrastruktur Yang Telah Dibangun Namun Belum Dicantumkan Tanda Identitas

- Kegiatan Infrastruktur yang selesai dikerjakan tidak sesuai RAB

- Kelompok Operasional dan Pemeliharaan (O&P) Belum Berperan Aktif dalam Pengelolaaan

Infrastruktur Yang Telah Di Bangun

- Keterlambatan penyaluran dana BLM dari BKM ke masing-masing KSM terlambat

No Temuan Renca

na Aksi

10 Inspektorat Kota Serang Prov. Banten

-Gambar Bangunan Terpasang (AS Built Drawing) Belum sesuai dengan Kondisi Lapangan

-Perubahan Hasil Pekerjaan pada Beberapa KSM tidak Didukung Dengan Berita Acara Perubahan

Pekerjaan.

-Pekerjaan Pembangunan Paving Block Pada KSM Buti Manik Kelurahan Banjarsari Kecamatan

Cipocok Jaya, KSM Silatar Jaya Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug dan KSM Nanas Kelurahan

Sukalaksana Kecamatan Curug telah mengalami kerusakan ringan

- Kekurangan Volume Pekerjaan MCK pada KSM Muncul Jaya Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan

Cipocok Jaya.

- Pembangunan Jalan Lapis Penentrasi pada KSM Bulan Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka

berkualitas rendah/tidak sesuai spesifikasi.

11 Inspektorat Kabupaten Sumenep Prov. Jawa Timur

- Kekurangan volume fisik pada pekerjaan pembangunan infrastruktur

- Hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur mengalami kerusakan

- Hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

- tunggakan/ pembayaran angsuran dana pinjaman bergulir

- Prasarana dan hasil kegiatan belum dimanfaatkan sesuai tujuan

12 Inspektorat Kota Kota Ternate Prov. Maluku Utara

- Pemasangan prasasti PNPM-MP belum dikerjakan dengan nilai sebesar Rp. 1.949.000,00

- Volume pekerjaan kurang dilaksanakan dengan nilai Rp. 18.864.594,47

- Prasarana MCK yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan

- Pemindahan Lokasi kegiatan tidak didukung dengan Berita Acara Perubahan

- Tunggakan Dana Pinjaman bergulir sebesar Rp. 242.443.475,00

13 Inspektorat Kota Yogyakarta Prov. D.I Yogyakarta

- Terdapat kekurangan volume fisik pada kegiatan infrastruktur

No Temuan Renca

na Aksi

14 Inspektorat Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara

- Kekurangan Volume Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan Sebesar Rp. 8.547.899,00

- pekerjaan Infrastruktur Lingkungan Mengalami Kerusakan.

- Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Lingkungan Menyimpang Dari Besrtek/Kontrak sbsr Rp1.865.000,-

- Tunggakan Pembayaran Angsuran Dana Kegiatan Ekonomi Bergulir sebesar Rp. 251.289.268,00

- Ditemukan Pengeluaran Dana Kas Tidak Didukung Dengan Bukti-bukti

- 3 ( Tiga) KSM belum membuat Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Dengan Tertib Kepada BKM

- Bukti2 Kwitansi Pembayaran KSM Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tidak lengkap

15 Inspektorat Kota Jayapura Prov. Papua

- kegiatan yang belum selesai dilaksanakan

- Perubahan Lokasi kegiatan dari RT 01/RW 1 Buper Indah Ke RT 01/RW10, Tidak disertai/dilengkapi

Berita Acara Pemindahan Lokasi

- Perubahan Kegiatan dari Pembuatan 1 ( satu ) unit Jamban/ MCK Baru menjadi Rehabilitasi 2

(dua) unit Jamban/ MCK, tanpa disertai perubahan Proposal/ RAB

- Administrasi Pembukuan yang belum secara tertib

- KSM belum membuat laporan pertanggungjawaban & belum mengerjakan buku kas secara tertib

- Belum adanya Transparasi Penggunaan Biaya/ Laporan Keuangan Sekretaris BKM.

16 Inspektorat Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan

-tunggakan pinjaman dana bergulir di 4 (empat) desa sebesar Rp. 120.050.000,00

-UPK yang tidak menyetorkan angsuran dana bergulir ke Bank di 2 (dua) kelurahan sebesar

Rp. 14.544.000,00

- Belum terpasang prasasti di lokasi pembangunan beton pada kelurahan kedaton LKM seriang kuning

dengan nilai dana Rp. 84.000,00

No Temuan Renca

na Aksi

17 Inspektorat Kota Bengkulu Prov. Bengkulu

- Terdapat kekurangan fisik pada pekerjaan komponen lingkungan yang dilakukan oleh BKM Tunas

Muda

yang dilaksanakan oleh 2 (dua) KSM

- Terdapat Pembangunan WC keluarga miskin belum dimanfaatkan

- Dijumpai adanya KSM sebagai penerima dana BLM dana ekonomi bergulir dengan hutang pokok dan

bunga yang sudah jatuh tempo

- Penerima dana manfaat dana bergulir dan komponen lingkungan tidak tercantum dalam daftar KK

miskin -

yang telah disusun masyarakat melalui pemetaan swadaya

- Terdapat Penggunaan dana BLM untuk pembangunan PAUD tidak sesuai ketentuan

- Terdapat Pekerjaan fisik belum selesai walaupun dana BLM telah seluruhnya diterima seluruh oleh

KSM

- Terdapat Perubahan pekerjaan pembangunan sarana/prasarana yang dilaksanakan tidak dilengkapi

Berita

Acara Perubahan

- Terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) belum menyampaikan pertanggungjawaban dan

dokumen penyelesaian pekerjaan kepada BKM

18 Inspektorat Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran dana bergulir

19 Inspektorat Kabupaten Gorontalo Prov. Gorontalo

- Terdapat Infrastruktur Lingkungan yang belum sesuai

- Terdapat tunggakan angsuran dana bergulir

- Penyalahgunaan dana bergulir senilai Rp. 118.953.795,00

20 Inspektorat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan

- Terdapat Pekerjaan Drainase Beton dan Gorong-gorong pipa melewati waktu yang telah ditentukan

- Terdapat pekerjaan Rehab Titian Ulin yang kontraknya dibuat setelah tahun angaran 2013

- Terdapat kekurangan volume fisik pada pekerjaan perbaikan jalan cor beton

- Hasil pengadaan gerobak sampah belum seluruhnya disalurkan

No Temuan Renca

na Aksi

21 Inspektorat Kota Sorong Prov. Papua Barat

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada Kegiatan Optimalisasi Pelatihan Masyarakat dan

Pembangunan Prasarana Fisik belum dibuat

- Transparansi Pelaksanaan Program Kurang Memadai

- Tingkat Swadaya Masyarakat rendah

22 Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Prov. Nusa Tengara Barat

- Terdapat saldo kas tunai pada UPK melebihi batas maksimum

- Terdapat pinjaman bergulir terindikasi macet sebesar Rp. 1.437.500,00

- Terdapat Kegiatan Infrastruktur yang belum dikerjakan sesuai perjanjian dan sudah rusak

- Terdapat Kegiatan Infrastruktur yang tidak sesuai dengan proposal kegiatan

23 Inspektorat Kota Denpasar Prov. Bali

- Terdapat dana mengendap, dana pinjaman bergulir pada rekening UPK sebesar Rp. 271.769.541,54

- Terdapat dana bergulir bantuan langsung masyarakat sebesar Rp. 55.779.855,00 tidak tertib

- Terdapat tunggakan dana bergulir atas pinjaman yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 59.050.000,00

- Laporan pertanggungjawaban kegiatan sosial kurang tertib

- Terdapat laporan penggunaan dana beasiswa belum dibuat oleh LKM

- Terdapat kekurangan volume fisik sebesar Rp. 7.942.105,24 pada pekerjaan pavingisasi jalan

- Terdapat Kegiatan Prasarana Infrastruktur yang dilaksanakan tidak tepat sasaran

- Terdapat pekerjaan kegiatan prasarana infrastruktur pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi

24 Inspektorat Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah

- Terdapat kelebihan pembayaran, Ketekoran Kas dan Kemahalan Harga

- Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Dana BLM

- Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kontrak

- Terdapat pelaporan hasil kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib

No Temuan Renca

na Aksi

25 Inspektorat Kabupaten Majalengka Prov. Jawa Barat

- Terdapat kelebihan, Ketekoran Kas dan Kemahalan harga

- Realisasi Volume pekerjaan tidak sesuai

- Terdapat tunggakan pinjaman dana bergulir

- Terdapat Penyimpangan Penggunaan Dana berupa angsuran dana bergulir tidak disetor oleh Ketua

Kelompok KSM kepada UPK-KBM

- Terdapat Pelanggaran terhadap ketentuan kontrak

- Perencanaan Kegiatan belum dilaksanakan dengan baik pada Satker Dinas PU

- Pelaporan hasil kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib

- Administrasi hasil pekerjaan/kegiatan belum tertib

26 Inspektorat Deli Serdang Prov. Sumatera Utara

- Terdapat pelaksanaan pekerjaan fisik sebagian tidak sesuai dengan proposal dan tidak terpeliharan

dengan baik di 16 (enam belas) KSM

TERIMA

KASIH