Februari - Bank Indonesia

Februari2021

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT

Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT

[0380] 832-364/827-916 ; fax : [0380] 822-103

www.bi.go.id

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Februari 2021|

ii

Kata Pengantar

Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam

memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter. Secara

triwulanan KPw BI Provinsi NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap

perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia

dalam kaitan perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal

stakeholder setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta stakeholder lainnya.

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro

Regional, Perkembangan Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran,

Keuangan Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode

mendatang. Dalam menyusun laporan ini digunakan data yang berasal dari internal Bank

Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan,

oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas

isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran,

kritik, dan masukan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama

yang telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan

datang.

Kupang, Februari 2021

Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ttd.

I Nyoman Ariawan Atmaja

Deputi Direktur


iii

Daftar Isi

Halaman Judul ------------------------------------------------------------------------------------------- i Kata Pengantar ------------------------------------------------------------------------------------------ ii Daftar Isi --------------------------------------------------------------------------------------------------- iii Ringkasan Eksekutif ------------------------------------------------------------------------------------- iv Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur ------------------------------ v

BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL 1.1 Kondisi Umum ----------------------------------------------------------------------------- 2 1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan -------------------------------------------- 3 1.2.1. Konsumsi --------------------------------------------------------------------------- 5 1.2.2. Investasi ----------------------------------------------------------------------------- 8 1.2.3. Ekspor dan Impor ----------------------------------------------------------------- 10 1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha -------------------------------------- 13 1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan --------------------------------------- 14

1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -- 16 1.3.3. Konstruksi --------------------------------------------------------------------------- 18 1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya -------------------------------------------------------- 20

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2.1 Kondisi Umum ---------------------------------------------------------------------------- 22 2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT -------------------------------------------------------- 24

2.2.1. Pendapatan APBD Provinsi NTT ----------------------------------------------- 25 2.2.2. Belanja APBD Provinsi NTT ----------------------------------------------------- 27

2.3 APBD Kabupaten/Kota ----------------------------------------------------------------- 29 2.3.1. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota ------------------------------------------ 29 2.3.2. Belanja APBD Kabupaten/Kota ------------------------------------------------ 32

2.4 APBN di Provinsi NTT -------------------------------------------------------------------- 35

BOKS 1. KEUANGAN PEMERINTAH NTT PADA TAHUN 2021 ----------------------------- 36

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI 3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum ----------------------------------------------- 39 3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas ----------------------------------------- 40

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau --------------------------- 41 3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki ---------------------------------------------- 42 3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT ----------------- 43 3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT --------------- 43 3.2.5 Kelompok Kesehatan------------------------------------------------------------- 44 3.2.6 Kelompok Transportasi ---------------------------------------------------------- 45 3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -------------------- 46 3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya ---------------------------------- 47 3.2.9 Kelompok Pendidikan ------------------------------------------------------------ 48 3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran -------------- 48 3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya --------------------------- 49

3.3. Inflasi Berdasarkan Kota --------------------------------------------------------------- 49 3.3.1 Inflasi Kota Kupang --------------------------------------------------------------- 49 3.3.2 Inflasi Kota Maumere ------------------------------------------------------------ 50


iv

3.3.3 Inflasi Kota Waingapu------------------------------------------------------------ 51 3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021 ------------------------------------- 52 3.5 Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID --------------------------------------------- 52

BOKS 2. POLA PERDAGANGAN KOMODITAS INFLASI BAHAN MAKANAN DI KOTA KUPANG ------------------------------------------------------------------------- 54

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1. Kondisi Umum ------------------------------------------------------------------------- 59

4.1.1. Kinerja Bank Umum ------------------------------------------------------------- 59 4.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga ------------------------------------------- 60 4.1.3. Penyaluran Kredit ---------------------------------------------------------------- 61

4.2. Kinerja Korporasi Nonkeuangan ---------------------------------------------------- 62 4.2.1. Kondisi dan Prospek Usaha ---------------------------------------------------- 64 4.2.2. Penyaluran Kredit Korporasi --------------------------------------------------- 64

4.3. Kinerja Keuangan Rumah Tangga -------------------------------------------------- 65 4.3.1. Kondisi Rumah Tangga --------------------------------------------------------- 65 4.3.2. Penghimpunan DPK Rumah Tangga ----------------------------------------- 66 4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga -------------------------------------------- 67

4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM ----------------------------------- 68 4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM ------------------------------------------------------ 68

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH 5.1. Kondisi Umum -------------------------------------------------------------------------- 70 5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT ------------------------------- 71

5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT ---------------------- 71 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT ------------------- 72 5.2.2.1 Penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) ------------------------------ 73 5.2.2.2 Temuan Uang Palsu -------------------------------------------------------- 73 5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai di Provinsi NTT -------- 74 5.2.3.1 Transaksi SKNBI ------------------------------------------------------------- 74 5.2.3.2 Transaksi BI RTGS ----------------------------------------------------------- 75

5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan di Provinsi NTT ------------------------------- 75 5.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ----------------- 75 5.3.1.1 Transaksi Kartu ATM/Debet ----------------------------------------------- 75 5.3.1.2 Transaksi Kartu Kredit ------------------------------------------------------ 76 5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik ----------------------------------------- 78

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1. Kondisi Umum --------------------------------------------------------------------------- 80 6.2. Perkembangan Ketenagakerjaan ---------------------------------------------------- 80 6.3. Perkembangan Kesejahteraan -------------------------------------------------------- 83

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT ------------------------------------- 86

7.1.1. Prospek Ekonomi Triwulan II 2021 ------------------------------------------- 86 7.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2021 ------------------------------------------------ 88

7.2. Prospek Inflasi Provinsi NTT ----------------------------------------------------------- 90 7.2.1. Prospek Inflasi Triwulan I 2021 ------------------------------------------------ 90 7.2.2. Prospek Inflasi Tahun 2021 ---------------------------------------------------- 90


v

Ringkasan Eksekutif

Laporan Perekonomian

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Februari 2021

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020

terkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh

sebesar 5,24% (ctc), namun lebih tinggi dibanding nasional yang terkontraksi 2,07%

(ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak

pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga

yang ditopang dengan adanya program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) baik dari

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi

Lapangan Usaha (LU), kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi,

LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan

dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif

di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah serta

meningkatnya transaksi elektronik masyarakat mendorong pertumbuhan LU Informasi

dan Komunikasi.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun

2020 tercatat sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 89,24% dari

anggaran. Persentase realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum optimal

di tingkat Kota dan Kabupaten sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara itu,

realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT mencapai Rp25,10 triliun,

dengan persentase realisasi sebesar 90,55% dari anggaran. Persentase realisasi

pendapatan juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama

disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan

pengelolaan kekayaan daerah. Refocusing alokasi dana transfer juga turut menurunkan

pendapatan daerah, terutama pada tingkat Kota dan Kabupaten.


vi

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,10% (yoy). Inflasi tersebut lebih

rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,68% (yoy). Penurunan tekanan inflasi

terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara serta penurunan harga sawi

hijau, biaya pulsa ponsel, dan semen. Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar, rokok, dan

emas perhiasan menjadi faktor pendorong inflasi. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi

Provinsi NTT tercatat melandai dibandingkan dengan inflasi tahun 2019. Melandainya

tekanan inflasi terutama disebabkan dari permintaan yang menurun akibat daya beli

masyarakat yang melemah di tengah pandemi COVID-19.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan IV 2020

masih terjaga. Hal ini tercermin dari ROA serta LDR yang kembali meningkat, setelah di

triwulan-triwulan sebelumnya mencatatkan tren penurunan. Sementara itu, NPL (gross)

tercatat sebesar 1,79%, terjaga dan masih di bawah level 5%. DPK tumbuh sebesar

1,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat pencairan giro

pemerintah daerah di akhir tahun, serta deposito yang terkontraksi sebagai dampak dari

suku bunga yang menurun. Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit tumbuh

sebesar 3,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat kinerja kredit

konsumsi yang tertahan. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit usaha (UMKM dan

Korporasi) tumbuh sebesar 2,36% (yoy), setelah di triwulan sebelumnya terkontraksi

0,61% (yoy). Hal ini terutama bersumber dari perbaikan kinerja modal kerja, meskipun

kinerja kredit investasi masih lemah.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada

triwulan IV 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi seiring

kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan IV 2020, Provinsi NTT menunjukkan

kondisi net outflow sebesar Rp 2,8 Triliun Net outflow tersebut tumbuh 18,65% (yoy),

menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,88%

(yoy). Transaksi nontunai secara bertahap juga mengalami perbaikan, tercermin dari

pertumbuhan volume transaksi SKNBI dan BI RTGS yang meningkat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Namun, secara nominal, pertumbuhan SKNBI lebih tinggi


vii

dari triwulan sebelumnya sedangkan BI RTGS masih lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2020 tercatat 2,85 juta

orang, meningkat 5,56% dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 2,70 juta orang.

Sementara itu, pada periode yang sama Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik

menjadi 4,28% dari 3,14% pada Agustus 2019. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada

September 2020 tercatat sebesar 21,21%, naik dibandingkan September 2019 yang

sebesar 20,62%. Pada periode yang sama, koefisien gini yang menunjukkan tingkat

ketimpangan pengeluaran masyarakat relatif stabil.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pemulihan ekonomi Provinsi NTT tetap berlanjut di triwulan II 2021 seiring dengan

perayaan Hari Raya Idul Fitri dan masuknya masa puncak panen raya. Program vaksinasi

diharapkan mampu menekan laju penyebaran kasus COVID-19 sehingga mendorong

pemulihan aktivitas masyarakat dan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah

tangga dan investasi. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II

2021 didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan

Perdagangan Besar dan Eceran. Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diprakirakan lebih

tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2020. Pada triwulan II 2021, inflasi

diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik seiring

momen Hari Raya Idul Fitri terutama konsumsi bahan makanan dan angkutan udara.


viii

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

INDIKATOR 2018 2019

2019 2020

2020 I II III IV I II III IV

Berdasarkan Lapangan Usaha - Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) 98.930 24.760 26.500 27.380 28.087 106.728 25.958 26.037 26.997 27.514 106.506

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28.035 6.685 7.732 7.588 7.800 29.804 7.057 7.807 7.652 7.853 30.370

Pertambangan dan Penggalian 1.202 303 306 313 327 1.250 287 285 290 293 1.155

Industri Pengolahan 1.253 339 346 353 368 1.405 335 341 339 352 1.367

Pengadaan Listrik dan Gas 75 18 18 18 21 76 21 21 21 23 85

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

54 14 14 14 14 57 14 15 15 16 60

Konstruksi 10.745 2.626 2.749 2.950 3.282 11.606 2.646 2.460 2.615 2.733 10.454

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

11.025 2.835 3.013 3.210 3.209 12.266 3.153 2.835 2.940 2.961 11.888

Transportasi dan Pergudangan 5.459 1.360 1.474 1.493 1.506 5.834 1.433 1.062 1.181 1.241 4.917

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 757 192 205 207 201 806 174 118 138 163 594

Informasi dan Komunikasi 6.570 1.716 1.737 1.807 1.818 7.078 1.821 2.006 2.048 2.048 7.924

Jasa Keuangan dan Asuransi 4.072 1.082 1.017 1.106 1.101 4.307 1.112 1.123 1.173 1.232 4.640

Real Estate 2.475 617 623 620 620 2.480 615 586 619 607 2.426

Jasa Perusahaan 292 72 75 80 79 306 76 37 38 40 191

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

13.232 3.354 3.603 3.749 3.869 14.573 3.503 3.758 3.965 3.966 15.192

Jasa Pendidikan 9.436 2.438 2.454 2.720 2.674 10.286 2.505 2.504 2.867 2.860 10.737

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.151 568 574 576 609 2.328 624 625 645 667 2.560

Jasa lainnya 2.098 542 561 577 588 2.267 582 455 450 460 1.947

Berdasarkan Pengeluaran (Harga Berlaku)

Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) 98.930 24.760 26.500 27.380 28.087 106.728 25.958 26.037 26.997 27.514 106.506

Konsumsi Rumah Tangga 71.254 18.361 19.271 19.142 20.118 76.891 19.569 18.455 18.264 18.339 74.627

Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) 3.287 879 930 859 894 3.562 868 814 882 896 3.460

Konsumsi Pemerintah 29.099 4.253 6.759 8.868 9.965 29.845 4.471 6.189 7.383 9.500 27.543

Pembentukan Modal Tetap Bruto 47.466 11.352 11.939 13.574 14.442 51.307 11.541 11.129 12.598 12.301 47.569

Perubahan Inventori 884 221 260 263 266 1.009 266 278 282 279 1.106

Ekspor Luar Negeri 2.072 352 300 405 533 1.590 314 142 237 380 1.072

Impor Luar Negeri -1.918 -278 -238 -337 -297 -1.150 -394 -93 -31 -87 -605

Net Ekspor Antar Wilayah -

53.214 -

10.378 -

12.720 -

15.393 -

17.835 -56.327

-10.677

-10.876

-12.618

-14.093

-48.265

Data Ekspor Impor di Provinsi NTT

Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD) 59.993 9.904 5.318 12.570 24.877 52.669 11.780 3.980 8.450 19.104 43.314

Nilai Impor Nonmigas (ribu USD) 95.510 832 2.208 720 4.365 8.125 9.101 6 415 277 9.799


ix

II. INFLASI

INDIKATOR 2018 2019 2020

I II III IV I II III IV I II III IV

Laju Inflasi Tahunan (yoy %)

NTT 2,26 2,89 1,90 3,07 2,12 1,35 2,06 0,67 1,65 1,57 1,10 0,61

- Kota Kupang 2,19 3,00 1,96 3,23 2,33 1,30 2,23 0,50 1,70 1,28 0,23 0,29

- Kota Maumere 2,63 2,12 1,50 2,00 0,69 1,73 0,84 1,84 2,07 0,67 2,69 2,24

- Kota Waingapu 7,34 5,24 1,07 1,52

III. PERBANKAN

INDIKATOR 2018 2019 2020


Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)

1. Total Aset 34.878 38.891 36.851 37.017 37.265 40.849 42.870 42.943 43.917 46.159 48.994 44.857

2. DPK 25.012 26.865 26.658 25.098 25.680 28.817 28.748 29.497 29.651 31.154 33.605 30.085

- Giro 5.468 6.297 5.577 3.478 5.798 7.676 5.926 4.392 5.614 6.408 7.616 3.672

- Tabungan 12.617 13.369 13.784 15.463 13.531 14.306 14.386 16.364 14.665 15.605 16.549 17.992

- Deposito 6.928 7.200 7.297 6.157 6.351 6.835 8.436 8.741 9.372 9.141 9.441 8.421

3. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor 25.817 26.681 28.011 28.694 29.136 30.481 32.794 32.205 32.521 32.699 33.751 34.297

- Modal Kerja 7.815 8.410 8.739 8.999 8.988 9.739 10.571 10.292 10.293 11.394 11.077 11.385

- Investasi 1.991 2.077 2.172 2.234 2.531 2.590 3.089 2.578 2.653 3.225 2.315 2.310

- Konsumsi 16.011 16.194 17.101 17.461 17.616 18.152 19.134 19.335 19.574 19.788 20.358 20.600

4. LDR (%) 103,22 99,31 105,08 114,33 113,46 105,78 114,08 109,18 109,68 104,96 100,43 114,00

5. Kredit UMKM 8.527 9.057 9.361 10.189 10.404 11.014 11.617 11.524 11.854 11.804 11.409 11.550

IV. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR 2018 2019 2020


Transaksi Tunai

Inflow (Rp. Triliun) 2,71 1,36 1,12 0,93 2,70 1,56 1,48 1,34

3,18

1,16

1,31

1,01

Outflow (Rp. Triliun) 0,53 2,63 1,50 2,90 0,45 2,41 1,71 3,18

0,57

1,92

2,01

3,82

Transaksi Non Tunai

Kliring

Nominal Kliring Penyerahan (Rp. Triliun)

2,63 2,59 3,32 3,59 2,58 2,56 3,37 4,12 2,93 2,65 3,33 4,04

Bab I |Ekonomi Makro Regional 1

Bab I.

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020

terkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh

sebesar 5,24% (ctc), namun lebih tinggi dibanding nasional yang terkontraksi 2,07%

(ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak

pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga

yang ditopang dengan adanya program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) baik dari

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi

Lapangan Usaha (LU), kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan

Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU

Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang

mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan bekerja dari rumah,

belajar dari rumah serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat mendorong

pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi

sebesar 2,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan III 2020

sebesar 1,75% (yoy). Penurunan kinerja perekonomian pada triwulan IV 2020

terutama bersumber dari perlambatan investasi dan konsumsi rumah tangga seiring

refocusing dan realokasi anggaran pemerintah serta kebijakan pembatasan aktivitas

masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan

dan pengendalian COVID-19. Dari sisi LU, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT

pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan LU Konstruksi dan LU

Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan ekonomi di triwulan laporan tertahan

oleh masih meningkatnya kinerja LU Pertanian kehutanan, dan perikanan seiring masa

panen komoditas perkebunan.

• Pada triwulan I 2021, kontraksi ekonomi Provinsi NTT diprakirakan mengalami

perbaikan. Adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi diharapkan mampu

memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat secara perlahan. Selain itu, berlanjutnya

pembangunan Proyek Strategis Nasional diprakirakan mendorong investasi. Dari sisi

LU, perbaikan diprakirakan didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

seiring berlanjutnya musim tanam di tengah curah hujan yang cukup serta program

Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) untuk meningkatkan produktivitas petani.


1.1 Kondisi Umum

Secara tahunan, Perekonomian Provinsi NTT tahun 2020 terkontraksi 0,83%

(ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% (ctc).

Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh kontraksi pada seluruh

komponen sisi pengeluaran sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih

dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi LU, kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU

Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami

kontraksi sebesar 2,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan

III 2020 sebesar 1,75% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

nasional yang terkontraksi sebesar 2,19% (yoy) pada triwulan IV 2020. Perlambatan

ekonomi NTT di triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan investasi dan

konsumsi rumah tangga. Perbaikan konsumsi pemerintah seiring meningkatnya realisasi

belanja pemerintah di akhir tahun, menjadi penahan kontraksi lebih dalam. Pertumbuhan

ekonomi Provinsi NTT menempati peringkat ke-17 dari total 34 provinsi di Indonesia.

PDRB Provinsi NTT Atas Dasar Harga Berlaku pada triwulan IV 2020 baru mencapai

Rp27,51 triliun atau 0,68% Produk Domestik Bruto nasional.

Kontraksi ekonomi Prov NTT tidak terlepas dari menurunnya aktivitas

ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan pencegahan penyebaran pandemi

COVID-191. Hal ini mempengaruhi penurunan kinerja triwulan IV 2020 secara tahunan

pada sebagian besar komponen PDRB dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah

tangga, konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga, konsumsi pemerintah,

pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor luar negeri, serta net ekspor

antarprovinsi. Kebijakan physical distancing dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar

rumah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 juga berdampak

1 Corona Virus Disease - 2019


terhadap kinerja lapangan usaha (LU) Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai LU utama Prov. NTT. Adapun LU

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan LU utama lainnya di Provinsi NTT

mengalami peningkatan pertumbuhan secara tahunan dibandingkan dengan triwulan III

2020 seiring perbaikan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan

pasca adaptasi peraturan tatanan normal baru2.

Sumber: BPS Sumber: BPS

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan

Nasional Secara Triwulanan

Grafik 1.2. Peringkat Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Pada Triwulan IV 2020

Pada triwulan I 2021, kontraksi ekonomi Provinsi NTT diprakirakan membaik

seiring berlanjutnya tatanan normal baru. Dari sisi pengeluaran, perbaikan permintaan

domestik diprakirakan terus berlanjut, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang

didukung oleh perpanjangan stimulus Pemerintah3 dan juga perbaikan investasi. Dari sisi

LU, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 diprakirakan didorong

oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT tahun 2020 mengalami kontraksi

0,83% (ctc), terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi

pemerintah. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing

(PMA) pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Disamping itu, penurunan kinerja konsumsi pemerintah terjadi seiring

2 Peraturan Gubernur NTT No. 26 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Des 2020

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2017 2018 2019 2020PDRB NTT NTT Nasional

Triliun Rp %YOY9,48

6,92

4,45

-0,62 -0,68

-4,46 -4,76 -5,21

-7,51

-12,21 MalukuUtara

Papua SulawesiTengah

SulawesiSelatan

DIYogyakarta

Kep. Riau KalimantanUtara

Papua Barat SulawesiBarat

Bali


dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran pemerintah yang berdampak pada

penurunan realisasi belanja operasional pada tahun 2020.

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 ditopang oleh konsumsi

rumah tangga dengan pangsa 66,65%. Kinerja konsumsi rumah tangga yang

terkontraksi pada triwulan IV 2020 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan pada triwulan IV 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak COVID-19

terhadap kinerja sektor utama yang menurunkan pendapatan masyarakat. Kinerja

konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 masih terkontraksi, meskipun sedikit

membaik dibandingkan dengan triwulan III 2020 disebabkan oleh percepatan realisasi

anggaran pada akhir tahun. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sehingga berdampak pada realisasi

belanja pemerintah pada tahun 2020. Sementara itu, kinerja investasi terkontraksi lebih

dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring menurunnya realisasi belanja

modal Pemerintah akibat refocusing dan reallocating anggaran untuk penanganan

pandemi COVID-19. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan IV

2020 mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh perlambatan kinerja impor dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya dan juga pertumbuhan ekspor ke negara Vietnam

mencapai 26,41% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 diprakirakan

mengalami kontraksi yang disebabkan oleh masih lemahnya permintaan domestik.

Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)4 di Kota Kupang yang

dilakukan untuk mencegah berlanjutnya penyebaran pandemi COVID-19, diprakirakan

menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021. Kota

Kupang berkontribusi terhadap 22,7% perekonomian Provinsi NTT. Di sisi lain, konsumsi

pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan peningkatan anggaran belanja

pemerintah pada tahun 2021 dan prognosis realisasi triwulan I 2021 sebesar 25%, lebih

tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2020 sebesar 10,3%. Berlanjutnya pembangunan

proyek Pemerintah serta meningkatnya confidence pelaku usaha berpotensi mendorong

perbaikan kinerja investasi pada triwulan I 2021. Di samping itu, pemulihan ekonomi

global, vaksinasi, dan relaksasi pembatasan akses perdagangan baik luar negeri maupun

4 Surat Edaran Walikota Kupang No. 004/HK.188.45.443.1/I/2021


antardaerah juga diprakirakan dapat memulihkan perdagangan dari dan ke luar Provinsi

NTT pada triwulan I 2021.

Tabel 1.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Sumber: BPS

1.2.1 Konsumsi

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada tahun 2020

tumbuh melambat menjadi -1,64% (ctc), dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 5,40% (ctc). Menurunnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada

tahun 2020 disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat seiring

meningkatnya kasus positif COVID-19 di Provinsi NTT. Hal ini berdampak pada

menurunnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya jumlah pengangguran yang

ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020

menjadi 4,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus 2019 sebesar 3,14%.

Di sisi lain, masyarakat juga cenderung menahan konsumsi yang dipengaruhi oleh

keterbatasan lapangan pekerjaan, tercermin dari turunnya indeks ketersediaan lapangan

pekerjaan pada tahun 2020 berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2020 menunjukkan

kontraksi yang lebih dalam menjadi 3,88% (yoy) dibandingkan dengan kontraksi

triwulan III 2020 sebesar 2,38% (yoy). Faktor yang mempengaruhi perlambatan kinerja

konsumsi adalah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi NTT yang menunjukkan

kenaikan mencapai 422,8% pada triwulan IV 2020. Pada akhir bulan September 2020,

konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi NTT mencapai 428 orang dan meningkat hingga

2.238 orang pada akhir bulan Desember 2020. Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan

kebijakan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya

pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi NTT5. Permintaan yang melemah

5 Peraturan Gubernur NTT No. 49 Tahun 2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tanggal 8 September 2020


1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,20 4,37 4,63 2,79 4,45 5,02 6,40 5,63 4,58 5,40 4,41 (4,40) (2,38) (3,88) (1,64) 70,07

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 19,77 10,91 7,10 2,78 9,76 4,74 9,25 2,60 4,26 5,21 (2,72) (13,10) 1,22 (1,06) (4,04) 3,25

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,43 0,20 1,01 14,47 6,02 0,00 3,68 0,17 4,34 2,29 3,54 (6,47) (15,12) (7,99) (8,04) 25,86

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 7,36 5,97 7,11 0,30 4,94 6,66 5,01 3,15 7,59 5,58 0,66 (7,74) (8,07) (16,07) (8,29) 44,66

5. Perubahan Inventori 47,16 50,86 46,20 50,53 48,76 37,28 9,29 3,42 7,36 12,16 17,96 7,01 8,35 5,21 9,31 1,04

6. Ekspor Luar Negeri (2,52) (22,87) (23,61) (28,23) (20,32) (23,97) (31,91) (16,84) (4,05) (19,40) (11,81) (49,84) (35,03) (32,73) (32,07) 1,01

7. Impor Luar Negeri (23,35) (30,57) 566,23 (3,33) 31,98 46,12 (21,21) (48,12) (32,42) (27,65) 41,76 (32,43) (90,84) (62,61) (39,87) 0,57

8. Net Impor Antardaerah 12,98 3,72 (1,13) 2,27 3,54 2,74 3,86 5,63 6,18 4,83 1,48 (13,87) (12,50) (17,15) (11,56) 45,32-

P D R B 5,00 5,01 5,15 5,26 5,11 5,22 6,30 3,90 5,61 5,24 2,99 (1,98) (1,75) (2,27) (0,83) 100,00

Pangsa

(Tahun

2020)

20192019 2020

20202018

2018Uraian


pada triwulan IV 2020 sejalan dengan rendahnya mobilitas masyarakat di retail and

recreation serta grocery and pharmacy terutama saat memasuki periode Natal dan Tahun

Baru 2020/2021. Dari sisi perbankan, pertumbuhan penyaluran kredit rumah tangga

tercatat sebesar 4,52% (yoy) pada triwulan IV 2020, melambat dibanding triwulan

sebelumnya sebesar 7,51% (yoy).

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan

Konsumen di Provinsi NTT

Grafik 1.4. Perkembangan Penyaluran Kredit

Konsumsi Provinsi NTT

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2021 diprakirakan

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga diprakirakan

membaik seiring dengan meningkatnya optimisme konsumsi masyarakat terhadap

kondisi ekonomi yang tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen pada

bulan Februari 2021 sebesar 95,00 meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2020

sebesar 85,43. Sejalan dengan kebijakan pengendalian COVID-19 dalam memulihkan

permintaan domestik, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kegiatan vaksinasi sejak

15 Januari 2021. Kegiatan vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan ekspektasi dan

memulihkan aktivitas masyarakat. Di samping itu, penyaluran bantuan langsung tunai

(BLT), dana desa, PKH, dan bantuan pangan yang sudah dilakukan sejak bulan Januari

2021 diharapkan mampu menambah pendapatan dan menjaga daya beli masyarakat

pada triwulan I 2021. Pemerintah pusat juga mempercepat realisasi penyelenggaraan

dana desa dengan menyederhanakan syarat pencairan BLT dana desa untuk

mempercepat realisasi6. Di sisi lain, kebijakan PPKM di Kota Kupang diprakirakan menjadi

faktor penahan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021.

6 PMK Nomor 50/PMK.07/2020 pada tanggal 19 Mei 2020

50

100

150

200


2017 2018 2019 2020Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

0%

4%

8%

12%

16%

20%

0

5

10

15

20

25


2017 2018 2019 2020

Nilai Kredit Konsumsi Growth Kredit Konsumsi - rhs

Triliun Rp YOY


Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2020 lebih rendah dibanding

tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja konsumsi pemerintah Provinsi NTT pada tahun

2020 terkontraksi secara signifikan mencapai -8,04% (ctc) dari tahun 2019 yang

mencapai 2,29% (ctc). Secara triwulanan, kontraksi kinerja konsumsi pemerintah di

Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 sebesar 7,99% (yoy), membaik dibandingkan

kontraksi pada triwulan III 2020 sebesar 15,12% (yoy). Perbaikan konsumsi pemerintah

pada triwulan IV 2020 dipengaruhi realisasi belanja APBN Provinsi NTT tumbuh sebesar

6,17% (yoy) dan realisasi APBD Provinsi NTT tumbuh sebesar 5,99% (yoy). Pertumbuhan

realisasi belanja pemerintah juga tercermin dari menurunnya pertumbuhan giro

pemerintah menjadi 8,43% (yoy) pada triwulan IV 2020 dari triwulan sebelumnya sebesar

15,72% (yoy).

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 NTT Sumber: Google Mobility Report

Grafik 1.5. Perkembangan Kasus COVID-19

di Provinsi NTT

Grafik 1.6. Perkembangan Mobilitas Masyarakat

Provinsi NTT di Sektor Perdagangan

Pada triwulan I 2021, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan

akan berlanjut. Hal ini tercermin dari pagu belanja operasional APBN di Provinsi NTT

tahun 2021 mencapai Rp7,49 triliun atau naik 7,60% (yoy) dari anggaran APBN tahun

2020 dan diprakirakan pada triwulan I 2021 akan terealisasi sebesar Rp1,59 triliun atau

21% dari total pagu7. Sejalan dengan hal tersebut, pagu belanja operasional APBD

(Provinsi dan Kab/Kota) di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp19,92 triliun,

meningkat 3,44% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2020.

Pemulihan kinerja konsumsi di Provinsi NTT bergantung pada pengendalian

COVID-19. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi NTT terus meningkat

7 Keterangan DJPB Provinsi NTT tanggal 22 Januari 2021

-80-60-40-20

020406080

Retail & Recreation Grocery & Pharmacy


sampai pada bulan Februari 2021. Kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi

NTT dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dan sanksi bagi masyarakat yang

melanggar8. Pemerintah Kota Kupang juga telah melaksanakan PPKM9 sebagai upaya

meminimalkan penularan transmisi lokal COVID-19 di Kota Kupang yang termasuk dalam

zona merah (risiko tinggi) pada Februari 2021 berdasarkan peta profil risiko10.

1.2.2 Investasi

Kinerja komponen investasi Provinsi NTT pada tahun 2020 terkontraksi

sebesar 8,29% (ctc), melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh

sebesar 5,58% (ctc). Baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman

modal asing (PMA) pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Kontraksi PMDN pada 2020 mencapai 19,30% (ctc), lebih rendah

dibandingkan dengan tahun 2019 yang terkontraksi 11,6% (ctc). PMDN pada tahun

2020 ditopang oleh sektor hotel dan restoran dengan pangsa 24%, dan industri

pengolahan makanan sebesar 18%. Pertumbuhan PMA pada tahun 2020 juga

terkontraksi sebesar 35,9% (ctc), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yang tumbuh sebesar 26,3% (ctc). PMA pada tahun 2020 didominasi oleh sektor listrik,

gas, dan air dengan kontribusi sebesar 31%, dan juga sektor penyediaan akomodasi dan

makan minum sebesar 16%. Negara dengan kontribusi realisasi PMA terbesar pada

tahun 2020 adalah Singapura (66,9%) dan Qatar (9,4%).

Sumber: BKPM, diolah Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.7. Perkembangan PMA Secara Sektoral Grafik 1.8. Perkembangan PMDN Secara

Sektoral

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2017 2018 2019 2020

Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan

Penyediaan akmamin Perikanan

Real estat Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

Pertambangan Lainnya

juta USD

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2017 2018 2019 2020

Pertanian tanaman, peternakan, perburuan Penyediaan akmamin

Industri Makanan Real estate

Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Perdagangan dan Reparasi

Pertambangan dan penggalian lainnya Lainnya

Miliar Rp


Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT


Investasi Provinsi NTT

Grafik 1.10. Perkembangan Realisasi Belanja

Modal Pemerintah di Provinsi NTT

Kinerja investasi di triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar 16,07% (yoy), lebih

dalam dari kontraksi di triwulan III 2020 sebesar 8,07% (yoy). Secara triwulanan,

realisasi belanja modal pemerintah daerah mengalami perlambatan pada triwulan IV

2020. Kinerja realisasi belanja modal triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar 28,44% (yoy),

lebih dalam dibanding kontraksi kinerja triwulan III 2020 sebesar 3,16% (yoy). Sementara

itu, persentase realisasi belanja modal pada triwulan IV 2020 tercatat 85,9% dari pagu

belanja modal tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan persentase triwulan IV 2019

sebesar 85,1%. Di lain sisi, kinerja PMA dan PMDN pada triwulan IV 2020 mencapai

19,28% (yoy) dan -59,63% (yoy) lebih tinggi dibanding dengan triwulan sebelumnya,

disebabkan oleh pembangunan proyek Pemerintah Provinsi NTT yang tertunda karena

COVID-19 mulai dilanjutkan kembali.

Sumber: BKPM Sumber: BKPM

Grafik 1.11. Perkembangan PMDN Provinsi NTT Grafik 1.12. Perkembangan PMA Provinsi NTT

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1

2

3

4


2017 2018 2019 2020

Nilai Kredit Investasi ( Growth Kredit Investasi - rhs

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


2018 2019 2020

Belanja Modal Growth - rhs

Miliar Rp YOY

-400,00

-

400,00

800,00

1.200,00

1.600,00

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00


2018 2019 2020

DDI Growth - rhs

Miliar Rp. %YOY

-200,00

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00


2018 2019 2020

FDI Growth - rhs

Juta USD %YOY

Triliun Rp YOY


Pertumbuhan investasi pada triwulan I 2021 diprakirakan meningkat

dibandingkan dengan triwulan IV 2020. Meningkatnya pertumbuhan investasi Provinsi

NTT didorong oleh bertambahnya Proyek Strategi Nasional (PSN)11 di Provinsi NTT yakni

Terminal Multipurpose Wae Kelambu (Labuan Bajo) dan Bendungan Manikin (Kabupaten

Kupang) yang berpotensi mendorong investasi di tahun 2021. Sejalan dengan hal

tersebut, omzet penjualan bahan konstruksi pada triwulan I 2021 (Februari 2021)

terkontraksi 47,75% (yoy), lebih kecil dibandingkan triwulan IV 2020 sebesar 61,93%

(yoy). Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1,01

triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka PEN untuk proyek

rehabilitasi jalan, pembangunan embung dan penampungan air lainnya, serta

pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman di Prov. NTT12 yang diprakirakan dapat

mendorong pertumbuhan investasi di triwulan I 2021.

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia

Grafik 1.13. Perkembangan Omzet Penjualan Bahan

Konstruksi Provinsi NTT

1.2.3 Ekspor dan Impor

Secara umum, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada tahun 2020

mengalami perbaikan. Pertumbuhan defisit neraca perdagangan melambat dari 4,41%

(ctc) pada tahun 2019 menjadi -11,78% (ctc) pada tahun 2020. Perlambatan defisit

neraca perdagangan terutama bersumber dari kinerja net impor antardaerah yang

terkontraksi sebesar 11,56% (ctc), lebih dalam dibandingkan dengan tahun 2019 yang

tumbuh sebesar 4,83% (ctc).

11 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020 12 Surat Kepala Dinas PUPR Prov. NTT No. PUPR.SKT.05.01/900/360/IX/2020 perihal Tambahan Usulan Pemanfaatan Dana Pinjaman PT. SMI (PEN) Tahun 2021.

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

I II III IV I II III IV I*

2019 2020 2021

Omzet Bahan Konstruksi Growth - rhs

Juta Rp YOY


Pertumbuhan ekspor luar negeri Provinsi NTT triwulan IV 2020, mengalami

kenaikan menjadi -32,73% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

sebesar -35,03% (yoy). Komoditas buah-buahan sebagai komoditas utama Ekspor NTT

mengalami perbaikan yang signifikan pada triwulan IV 2020 dengan tingkat kontraksi

menjadi 25,37% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang

terkontraksi sebesar 63,92% (yoy) dengan pangsa sebesar 70% terhadap keseluruhan

komoditas ekspor NTT. Di sisi lain, komoditas biji-bijian berminyak juga mengalami

peningkatan pertumbuhan sebesar 141,83%(yoy) dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Negara tujuan ekspor utama NTT pada periode triwulan IV 2020 adalah

Vietnam dan Timor Leste dengan pangsa nilai ekspor mencapai 60,2% dan 21,3%.

Kegiatan ekspor ke Vietnam mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan mencapai

26,41% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III tahun 2020 disebabkan oleh permintaan

buah-buahan yang meningkat dari Vietnam, dengan pertumbuhan ekspor komoditas

buah-buahan mencapai 26,36% (yoy) pada triwulan IV 2020. Ekspor ke negara Korea

selatan juga mengalami peningkatan sebesar 69,2% (yoy) dibanding triwulan

sebelumnya, dengan kontribusi terhadap nilai ekspor triwulan IV Provinsi NTT sebesar

3,5%. Di sisi lain, ekspor jasa juga masih terbatas seiring dihentikan sementara beberapa

rute kedatangan langsung luar negeri, termasuk Dili-Kupang. Kebijakan pembatasan

akses masuk dan keluar orang melalui PLBN Provinsi NTT juga masih tetap berlanjut13.

Ekspor antardaerah Provinsi NTT terutama adalah ternak (sapi, kerbau, dan

kuda). Pada tahun 2020, kinerja ekspor ternak Provinsi NTT terkontraksi -11,56% (yoy),

melambat dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 4,83%. Menurunnya kinerja ekspor

ternak pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan sapi terutama Idul

Adha seiring himbauan Pemerintah untuk melaksanakan penyembelihan kurban di

Rumah Pemotongan Hewan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran pandemi

COVID-1914. Realisasi ekspor ternak Provinsi NTT pada tahun 2020 mencapai 95,1% dari

total kuota ekspor ternak tahun 2020. Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat menjadi

13 Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020. 14 Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441H/20202M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 tanggal 30 Juni 2020.


tujuan utama ekspor ternak Provinsi NTT dengan pangsa masing-masing 33,09% dan

27,02%.

Kinerja impor luar negeri Provinsi NTT pada tahun 2020 juga terkontraksi

sebesar 39,87% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh

4,83% (yoy). Laju pertumbuhan impor luar negeri Provinsi NTT mengalami perlambatan

dipengaruhi oleh menurunnya impor barang modal, dan juga terjadinya perlambatan

kinerja investasi dan konstruksi Provinsi NTT pada tahun 2020. Berdasarkan asal negara,

terjadi perubahan struktur impor di mana negara Tiongkok menjadi negara asal impor

luar negeri terbesar di Provinsi NTT pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar

93,7% dibandingkan dengan tahun 2019, dan pangsa pasar impor yang mencapai 81%.

Sementara itu, komoditas utama impor Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah komoditas

mesin dan peralatan listrik diikuti oleh benda-benda dari Besi dan Baja dengan

pertumbuhan masing-masing sebesar 93% dan 84% dibandingkan tahun sebelumnya,

dan pangsa impor mencapai 65,1% dan 13,6% dari keseluruhan nilai impor pada tahun

2020.

Pada triwulan I 2021, kinerja perdagangan Provinsi NTT baik luar negeri

maupun antardaerah diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Perbaikan ekonomi global khususnya negara tujuan ekspor utama yaitu

Vietnam dan Timor Leste mendorong kenaikan volume perdagangan dan berdampak

pada perdagangan luar negeri nasional dan Provinsi NTT. Asian Development Bank15

memproyeksikan ekonomi Timor Leste tumbuh 3,3% (yoy) di tahun 2021, membaik

dibandingkan 2020 yang terkontraksi -6,3% (yoy). Laju ekonomi Vietnam pada tahun

2021 juga diproyeksikan tumbuh 6,3% (yoy), membaik dibandingkan 2020 sebesar

1,8% (yoy). Perbaikan ekonomi di Timor Leste dan Vietnam serta terkendalinya kasus

COVID-19 di negara mitra dagang utama NTT diharapkan mampu mendorong kinerja

ekspor luar Negeri dari Provinsi NTT. Di samping itu, perdagangan antardaerah juga

membaik, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca adaptasi kebiasaan baru.

Berlanjutnya panen mete yang merupakan komoditas utama ekspor luar negeri Provinsi

NTT diprakirakan meningkatkan kinerja ekspor luar negeri Provinsi NTT. Dinas Pertanian

15 Informasi Asian Development Bank pada bulan September 2020


dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memprakirakan kenaikan produksi mete sebesar

20% (yoy) pada tahun 2021 atau mencapai 59 ribu ton.16

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 didominasi oleh empat LU

utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Pendidikan. Terdapat perubahan struktur

ekonomi pada tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, di mana LU Jasa

Pendidikan menggantikan LU Konstruksi yang turun menjadi peringkat kelima

penyumbang PDRB Provinsi NTT. Perubahan struktur ekonomi pada Tahun 2020

merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menahan kinerja LU Konstruksi.

Selama tahun 2020, hanya terdapat 8 LU di Provinsi NTT yang memiliki pertumbuhan

positif secara year on year dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu: LU Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan

Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi;

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pada triwulan IV 2020, kinerja ekonomi Provinsi NTT didorong oleh LU

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Pendidikan.

Peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan dengan

triwulan III 2020 terjadi didorong oleh musim penghujan pada tahun 2020 tidak

mengalami keterlambatan seperti tahun 2019 yang meningkatkan kinerja pertanian.

Selain itu, peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercermin dari

meningkatnya realisasi luas tanam periode Oktober – Desember 2020 untuk komoditas

Padi dan Jagung mencapai 51% (yoy) dan 74,8% (yoy) pada Triwulan IV 2020 serta

meningkatnya luas tambah tanam Program TJPS Okmar 2020/2021 yang sudah

direalisasikan sebesar 93% per Januari 2021 menjadi factor pendorong pertumbuhan LU

pertanian di masa pandemi COVID-19. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan

16 Informasi Dinas Pertanian pada tanggal 19 Januari 2021


Perikanan juga meningkat, didorong oleh masa panen komoditas perkebunan terutama

mete yang merupakan komoditas ekspor utama Provinsi NTT, tercermin dari ekspor yang

meningkat. Pertumbuhan kinerja LU Administrasi pemerintah pada triwulan IV 2020

didorong oleh realisasi belanja pegawai dan belanja modal pemerintah yang meningkat

pada triwulan IV 2020. Pertumbuhan LU Jasa Keuangan di Provinsi NTT didukung oleh

adanya injeksi likuiditas baik dari Bank Indonesia maupun penempatan dana pemerintah

di Bank Umum serta penyaluran bantuan tunai melalui perbankan yang dapat

mendorong kinerja perbankan.

Tabel 1.2. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: BPS

1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada tahun 2020, pertumbuhan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan mengalami perlambatan menjadi 0,96% (ctc) dari tahun 2019 yang

tumbuh sebesar 3,69% (ctc). Tingkat curah hujan pada tahun 2020 yang lebih rendah

sehingga panen triwulan II 2020 tidak sebanyak tahun sebelumnya, dan adanya pandemi

COVID-19 menurunkan produksi peternakan perikanan disebabkan oleh turunnya

permintaan. Merebaknya african swine flu yang menyerang ternak babi, berdampak pada

penurunan produksi babi di tahun 2020.

Pada triwulan IV 2020, laju pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan Provinsi NTT mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercermin dari perbaikan

rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2020 menjadi 96,27 dari triwulan III

2020 sebesar 95,85. Perbaikan NTP pada triwulan IV 2020 didorong oleh subsektor

tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Pertumbuhan LU Pertanian,


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,27 4,01 1,51 4,01 2,94 (1,11) 6,59 1,15 7,96 3,69 3,08 (0,48) 0,55 0,95 0,96 28,51

B Pertambangan dan Penggalian 4,12 0,33 0,82 2,56 1,94 6,22 5,59 2,72 (0,70) 3,32 (11,18) (12,59) (13,70) (15,70) (13,33) 1,08

C Industri Pengolahan 10,00 6,04 0,90 4,28 5,16 9,22 9,53 10,54 7,40 9,14 (3,28) (4,10) (7,17) (7,43) (5,54) 1,28

D Pengadaan Listrik dan Gas 9,54 9,29 8,06 11,22 9,57 3,68 2,48 (5,11) 2,35 0,82 14,50 11,76 17,18 6,78 12,29 0,08

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang8,71 5,52 2,75 5,17 5,47 5,29 6,43 6,79 3,32 5,44 (2,00) 6,58 7,85 11,46 6,04 0,06

F Konstruksi 6,64 5,31 6,63 6,92 6,39 5,78 2,94 0,75 8,18 4,43 (0,01) (10,50) (11,34) (15,84) (9,82) 9,82

GPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor6,82 7,19 7,16 8,08 7,33 8,77 8,33 8,79 4,89 7,64 4,64 (7,97) (10,70) (8,93) (5,96) 11,16

H Transportasi dan Pergudangan 8,93 8,08 7,10 7,72 7,93 5,37 6,95 1,67 (0,10) 3,34 5,56 (23,36) (16,28) (13,43) (12,16) 4,62

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 19,68 17,73 9,60 4,13 12,16 9,19 8,21 5,67 1,37 5,99 (10,25) (43,14) (33,61) (19,40) (26,92) 0,56

J Informasi dan Komunikasi 4,64 3,53 7,52 3,84 4,89 8,39 7,89 2,91 3,58 5,59 6,13 15,36 13,55 12,68 11,96 7,44

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,03 2,77 3,55 1,80 3,50 5,93 (1,83) 5,44 3,29 3,22 1,88 12,32 7,16 13,15 8,57 4,36

L Real Estate 5,76 7,06 6,27 0,54 4,85 4,15 0,35 (3,45) (0,74) (0,00) 0,26 (5,58) (0,83) 0,03 (1,54) 2,28

M,N Jasa Perusahaan 1,63 2,17 2,36 0,57 1,67 4,94 3,94 5,24 1,42 3,86 0,87 (52,51) (53,35) (49,90) (39,27) 0,18

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib6,99 7,46 8,52 7,21 7,56 9,05 8,59 7,45 7,74 8,17 5,26 6,45 5,59 1,66 4,67 14,26

P Jasa Pendidikan 0,56 0,46 4,85 3,57 2,41 8,33 6,02 7,49 2,96 6,12 (0,13) (0,46) 3,85 3,93 1,89 10,08

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,39 6,73 7,28 6,17 7,11 9,06 6,93 2,59 4,42 5,67 7,67 5,45 5,08 (0,38) 4,38 2,40

R,S,T,U Jasa lainnya 9,31 6,57 5,08 5,18 6,47 6,93 7,42 5,84 6,08 6,55 4,63 (21,19) (21,63) (22,13) (15,30) 1,83

5,00 5,01 5,15 5,26 5,11 5,22 6,30 3,90 5,61 5,24 2,99 (1,98) (1,75) (2,27) (0,83) 100,00

2018

Pangsa

(Tahun

2020)

20192019

20202020Kategori Uraian

2018

P D R B


Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,95% (yoy) pada triwulan IV 2020 menunjukkan

akselerasi dibandingkan dengan triwulan III 2020 sebesar 0,55% (yoy) didorong oleh

musim penghujan pada tahun 2020 yang tidak mengalami keterlambatan seperti tahun

2019 sehingga dapat meningkatkan kinerja pertanian. Akselerasi kinerja juga tercermin

dari realisasi luas tanam periode Oktober – Desember 2020 untuk komoditas Padi

tumbuh sebesar 51% menjadi 93 ribu Ha dan realisasi luas tanam komoditas Jagung

yang tumbuh sebesar 74,8% mencapai 197,7 ribu Ha. Sejalan dengan hal tersebut,

meningkatnya luas tambah tanam Program TJPS Okmar 2020/2021 yang sudah

direalisasikan sebesar 93% per Januari 2021 serta kredit pertanian dan perikanan yang

tumbuh sebesar 34,7% pada Triwulan IV 2020 menjadi factor pendorong positif

terhadap kinerja pertanian.

Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi NTT terus

berlanjut pada triwulan I 2021. Akselerasi kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dipengaruhi oleh musim hujan yang telah dimulai akhir Oktober sampai

dengan Januari17 (masa tanam), tidak mengalami keterlambatan seperti tahun

sebelumnya sehingga mendukung produktivitas pertanian pada tahun 2021. Program

Pemerintah Provinsi NTT yakni Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) juga berperan

mendukung ketahanan pangan dan ketahanan pertanian melalui rantai nilai tambah

dalam menggerakkan ekonomi pedesaan (sektor riil). Target TJPS Oktober 2020 – Maret

2021 adalah sebesar 8.268 ha dengan realisasi per 15 Januari mencapai 93,1%.

Pembangunan Lumbung Pangan di Kab. Sumba Tengah NTT, dengan luas 3.000 ha

untuk tanaman padi dan 2.000 ha untuk tanaman jagung dapat meningkatkan

ketahanan pangan dan meningkatkan kinerja pertanian. Sejalan dengan hal tersebut,

penyaluran kredit pertanian pada TW. I (Januari 2021) tumbuh sebesar 35%, lebih besar

dari Tw. IV 2020 sebesar 34,7%.

17 Informasi BMKG pada tanggal 8 September 2020


Sumber: LBU Bank Indonesia Sumber: Survey Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik 1.14. Perkembangan Nilai Kredit

Pertanian & Perikanan Provinsi NTT

Grafik 1.15. Perkembangan SBT Pertanian

1.3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

pada tahun 2020 melambat dari 7,64% (ctc) pada tahun 2019 menjadi -5,96% (ctc).

Kebijakan physical distancing dalam menanggulangi kasus COVID-19, menjadi

kontributor utama melemahnya perdagangan sepanjang tahun 2020. Survei penjualan

eceran Bank Indonesia menunjukkan kenaikan omzet penjualan kendaraan pada tahun

2020 terkontraksi sebesar 17,9% (ctc), dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

tumbuh sebesar 24,9% (yoy). Adanya refocusing dan reallocating APBN dan APBD

berdampak pada pengurangan anggaran belanja barang dan jasa sehingga

memengaruhi kinerja sektor ritel. Kebijakan pembatasan akses di PLBN mulai dari Maret

2020 juga membatasi akses perdagangan dengan Timor Leste sehingga menjadi faktor

penahan pertumbuhan LU Perdagangan18.

Pada triwulan IV 2020, kontraksi kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor membaik dibandingkan dengan triwulan III 2020.

Kontraksi LU Perdagangan menurun dari 10,70% (yoy) pada triwulan III 2020 menjadi

8,93% (yoy) pada triwulan IV 2020. Perbaikan kinerja LU Perdagangan tercermin dari

data Google mobility index yang menunjukkan adanya kenaikan mobilitas masyarakat di

sektor ritel secara bertahap pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi NTT.

Namun, kenaikan mobilitas terutama retail and recreation serta grocery and parks

18 Instruksi Gubernur NTT No. BU.443/02/BPP/2020 tanggal 19 Mar 2020

-

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

I II III IV I II III IV I II III IV I

2018 2019 2020 2021

Nilai Kredit Pertanian & Perikanan

g Kredit Pertanian & Perikanan - rhs

Rp Miliar % YOY

-25

-15

-5

5

15

25

I II III IV I II III IV I

2019 2020 2021

2019 I 2019 II 2019 III

2019 IV 2020 I 2020 II

2020 III 2020 IV 2021 I


menjelang momen Natal dan Tahun baru sempat tertahan akibat adanya kebijakan

penutupan sementara terhadap pusat perbelanjaan, mall, dan toko modern mulai

tanggal 24-26 Desember 2020 diikuti dengan pembatasan tanggal 31 Desember 2020-

2 Januari 2021 sebagai tindakan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19

khususnya di Kota Kupang19. LU Perdagangan juga secara bertahap mengalami

pemulihan didorong oleh pembatasan akses perdagangan baik luar negeri, pembukaan

destinasi wisata pasca adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, dan Pilkada serentak

yang dilaksanakan di sembilan kabupaten Provinsi NTT.

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik 1.16. Perkembangan Omzet Penjualan

Kendaraan Bermotor Provinsi NTT

Grafik 1.17. Perkembangan SBT Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan I 2021

diprakirakan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Laju

pertumbuhan LU Perdagangan besar dan Eceran diprakirakan meningkat tercermin dari

pertumbuhan omzet penjualan kendaraan bermotor yang membaik dari -36,26% (yoy)

pada triwulan IV 2020 menjadi -33,75% (yoy) pada triwulan 2021 (Februari 2021)

berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia. Di samping itu, Indeks

Keyakinan Konsumen pada triwulan I 2021 (Januari 2021) sebesar 95, meningkat

dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 85,43 yang mengindikasikan

meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian. Di samping itu,

kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pembelian mobil baru

secara bertahap yang ditargetkan akan diberlakukan mulai 1 Maret 2021, diharapkan

19 Surat Edaran Wakil Wali Kota Kupang Nomor 059/HK.188.55.44.2/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

20

40

60

80

100


2019 2020

Omzet Kendaraan Bermotor Growth - rhs

Rp Miliar % YOY

-25

-15

-5

5

15

25


2019 2020 2021

2019 I 2019 II 2019 III

2019 IV 2020 I 2020 II

2020 III 2020 IV 2021 I


dapat meningkatkan konsumsi dan perbaikan ekonomi khususnya pada permintaan

kendaraan bermotor.

1.3.3 Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 9,82% (ctc),

melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,43%

(ctc). Perlambatan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan menurunnya pertumbuhan

realisasi belanja modal Pemerintah di Provinsi NTT seiring refocusing dan reallocating

anggaran belanja modal untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Perlambatan

kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari penurunan realisasi investasi swasta baik PMDN

dan PMA.

Pembangunan proyek strategis Pemerintah di Provinsi NTT tetap berjalan di

tengah pandemi COVID-19. Penambahan 7 Proyek Strategis Nasional di Provinsi NTT

yang sedang dikembangkan di Prov. NTT dan berfokus pada sektor Pelabuhan, sektor

bandar udara, dan sektor bendungan dan Irigasi. Progres pembangunan Bendungan

Manikin (Kab. Kupang) dan Bendungan Temef (Kabupaten Timor Tengah Selatan) masih

berjalan on track20 dengan target penyelesaian pada tahun 2022. Progress pembangunan

Bendungan Napun Gete juga telah selesai dan telah diresmikan oleh Presiden Pada

tanggal 23 Februari 2021. Pembangunan bendungan di Provinsi NTT diperkirakan dapat

mendukung kinerja LU utama di Provinsi NTT yakni LU Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan. Di sisi lain, pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Labuan Bajo

terus berlanjut. Pembangunan Bandar Udara Komodo di Manggarai Barat melalui skema

Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) juga tengah berlangsung, meskipun sedikit

tertunda sebagai dampak pandemi COVID-19 dan akan dilanjutkan oleh konsorsium PT.

CAS pada Agustus 202121. Di samping itu, pembangunan Pelabuhan Multipurpose

Labuan Bajo oleh Pelindo III juga tetap berjalan, dengan progress pembangunan terminal

multipurpose sudah mencapai 87% pada Januari 202122.

20 Informasi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PUPR pada tanggal 25 Januari 2021. 21 Informasi Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores pada tanggal 4 Februari 2021 22 Informasi dari Pelindo II pada tanggal 12 Januari 2021


Laju pertumbuhan LU konstruksi pada triwulan IV 2020 terkontraksi 15,84%

(yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang terkontraksi 11,34%

(yoy). Hal tersebut tercermin dari realisasi belanja modal pemerintah Provinsi NTT yang

mengalami kontraksi sebesar 28,44% (yoy) pada triwulan IV 2020 dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang –terkontraksi sebesar 3,16% (yoy). Meningkatnya kasus

positif COVID-19 selama triwulan IV 2020 juga diperkirakan menurunkan kepercayaan

investasi sehingga berdampak pada kinerja LU Konstruksi.

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2021 diprakirakan sedikit meningkat

dibanding triwulan IV 2020. Perbaikan kinerja LU Konstruksi didorong oleh

keberlanjutan Proyek Strategis Nasional pada triwulan I 2021 dan juga berlanjutnya

proyek pengembangan DPSP Labuan bajo baik infrastruktur (jalan, bandara Komodo,

pelabuhan multipurpose, pengolahan air) serta penataan kawasan akan mendorong

sektor konstruksi secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi NTT juga mengajukan

pinjaman infrastruktur kepada PT SMI dalam rangka PEN sebesar Rp1,01 triliun untuk

pembenahan jalan provinsi 516,47 km, pembangunan embung 22 unit dan

pengembangan SPAM sebanyak 20 paket23. Pertumbuhan LU Konstruksi diprakirakan

meningkat juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan

bahwa saldo bersih tertimbang (SBT) konstruksi meningkat dari -1,84 pada Tw. IV 2020

menjadi 2,76 pada Tw. I 2021, dan juga kredit konstruksi yang meningkat pada bulan

Januari 2021 sebesar 6,35%, meningkat dari triwulan IV 2020 yang terkontraksi -

16,39%.

Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

23 Surat Dinas PUPR Provinsi NTT No.PUPR.SKT.05.01/900/360/IX/2020 tanggal 1 September 2020

-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%

0

400

800

1.200

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I*

2017 2018 2019 2020 2021

Nilai Kredit Konstruksi

Growth Kredit Konstruksi - rhs

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SBT

Miliar Rp YOY


Grafik 1.18. Perkembangan Penyaluran

Kredit Konstruksi di Provinsi NTT

Grafik 1.19. Perkembangan SBT Konstruksi

1.3.4 Lapangan Usaha Lainnya

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTT Pada

tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 26,92% (ctc) melambat dibandingkan

dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,99% (ctc). Melambatnya kinerja LU

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disebabkan oleh kebijakan pembatasan

kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi

COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Provinsi NTT khususnya

Labuan Bajo, dikarenakan Bali merupakan salah satu pintu utama kunjungan wisatawan

ke Labuan Bajo24. Pemerintah juga membatasi kunjungan WNA ke Indonesia pada tahun

2020.

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2020

terkontraksi 19,40% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang terkontraksi mencapai -33,61% (yoy). Peningkatan kinerja LU Akomodasi dan

Makan Minum tersebut didorong oleh pembukaan tempat destinasi secara bertahap

dengan mengembangkan adaptasi kebiasaan baru dan didukung oleh promosi dan

diskon untuk menarik minat pengunjung hotel. Program Sertifikasi CHSE juga telah

diterapkan di Provinsi NTT pada 40 pelaku usaha pariwisata25 baik hotel maupun restoran

untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wisatawan domestik dalam melakukan

perjalanan wisata. Penyelenggaraan rapat dan kegiatan lainnya baik

Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah juga turut meningkatkan kinerja LU

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTT.

24 SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi

COVID-19 25 Informasi Dinas Pariwisata pada tanggal 19 Januari 2021


Sumber: BPS

Grafik 1.20. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar

Provinsi NTT

Laju pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada

triwulan I 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020. P

Aktivitas penumpang di Bandara Komodo juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan

LU Akomodasi dan Makan Minum diprakirakan meningkat tercermin dari hasil Survei

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan bahwa saldo bersih tertimbang (SBT) LU

Akomodasi Makan Minum membaik dari -1,84 pada Tw. IV 2020 menjadi 2,76 pada Tw.

I 2021. Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit akmamin pada Januari 2021

mengalami pertumbuhan 8,6% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar

7,81% (yoy) diprakirakan menjadi pendorong peningkatan LU Akomodasi dan Makan

Minum di Provinsi NTT pada triwulan I 2021. Namun demikian, perbaikan kinerja LU

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan

bergantung pada pengendalian COVID-19 karena memengaruhi level of confidence

pengunjung.

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.21. Perkembangan SBT LU

Akomodasi Makan Minum


Akomodasi Makan Minum

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

20

40

60

80

100


2017 2018 2019 2020TPK Growth - rhs

-1

0

0

0

1


SBT Akmamin (%) - rhs

0

10

20

30

40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

I II III IV I II III IV I II III IV I

2018 2019 2020 2021

Nilai Kredit Akmamin g Kredit Akmamin - rhs

Miliar Rp YOY

2019 2020 2021

Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 22

Bab II.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2020

tercatat sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 89,24% dari

anggaran. Persentase realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum optimal

di tingkat Kota dan Kabupaten sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara itu,

realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT mencapai Rp25,10 triliun,

dengan persentase realisasi sebesar 90,55% dari anggaran. Persentase realisasi

pendapatan juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama

disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan

pengelolaan kekayaan daerah. Refocusing alokasi dana transfer juga turut menurunkan

pendapatan daerah, terutama pada tingkat Kota dan Kabupaten.

2.1 Kondisi Umum

Anggaran perubahan belanja pemerintah di NTT (APBN & APBD) pada tahun

2020 tercatat sebesar Rp47,86 triliun, tumbuh 0,34% (yoy) dibandingkan dengan

pagu tahun sebelumnya. Anggaran belanja tersebut turun dari anggaran pada awal tahun

2020 sebesar Rp51,43 triliun (terkontraksi 6,94%) akibat refocusing anggaran di tengah

pandemi COVID-19. Komposisi anggaran belanja terdiri dari anggaran Kementerian dan

Lembaga Vertikal (APBN) sebesar Rp18,26 triliun, anggaran Pemerintah Provinsi NTT (APBD-

P) sebesar Rp6,35 triliun, serta anggaran gabungan 1 Pemerintah Kota dan 21 Pemerintah

Kabupaten (APBD-P) sebesar Rp23,26 triliun.

Realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada tahun 2020 tercatat

sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 89,24% dari total

anggaran. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran pada tahun 2020 lebih rendah

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 91,09%. Realisasi belanja yang

rendah terutama bersumber dari realisasi belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten yang

hanya mampu mencapai 84,00% dari anggaran. Refocusing APBD berdampak pada

terhambatnya proses realisasi belanja, terutama di tingkat kota dan kabupaten. Pandemi

COVID-19 juga berdampak pada tertundanya proyek-proyek pembangunan di kota dan

kabupaten, sehingga menghambat realisasi belanja modal. Selain itu, penyaluran bantuan

sosial terhambat pendataan yang belum optimal, sehingga juga menghambat realisasi

belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.


Tabel 2.1. Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori

Anggaran Belanja APBN-P/APBD-P (Rp

Miliar)

Pertumbuhan Anggaran (% yoy)

2019 2020 2019 2020

APBN 17.456 18.256 0,86 4,58 ▲

APBD Provinsi 5.770 6.346 11,16 9,99 ▼

APBD Kota/Kabupaten 24.468 23.255 6,08 -4,96 ▼

Total 47.694 47.857 4,68 0,34 ▼

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori

Realisasi Belanja (Rp Miliar)

Realisasi terhadap Anggaran (%)

2019 2020 2019 2020

APBN 16.452 17.467 ▲ 94,25 95,68 ▲

APBD Provinsi 5.383 5.705 ▲ 93,30 89,90 ▼

APBD Kota/Kabupaten 21.609 19.534 ▼ 88,32 84,00 ▼

Total 43.445 42.706 ▼ 91,09 89,24 ▼

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Anggaran perubahan pendapatan pemerintah di NTT (APBD) pada tahun 2020

tercatat sebesar Rp27,72 triliun, terkontraksi 3,69% (yoy) dibandingkan dengan

anggaran tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan tersebut turun dari anggaran pada

awal tahun 2020 sebesar Rp29,26 triliun (terkontraksi 5,29%) akibat refocusing anggaran

di tengah pandemi COVID-19. Komposisi anggaran pendapatan terdiri atas anggaran

Pemerintah Provinsi NTT (APBD-P) sebesar Rp5,84 triliun, serta anggaran gabungan 1

Pemerintah Kota dan 21 Pemerintah Kabupaten (APBD-P) sebesar Rp21,88 triliun.

. Realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di NTT pada tahun 2020 tercatat

sebesar Rp25,10 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 90,55% dari total

anggaran. Realisasi pendapatan terhadap anggaran tersebut lebih rendah bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 94,01%. Realisasi pendapatan

yang lebih rendah terjadi baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan

Kabupaten sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT

yang menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari retribusi dan

pengelolaan aset daerah. Sementara itu, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di

NTT yang menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan pajak, terutama

Pajak Hotel dan Restoran (PHR).


Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori

Anggaran Pendapatan APBD-P (Rp Miliar)

Pertumbuhan Anggaran (% yoy)

2019 2020 2019 2020

APBD Provinsi 5.561 5.838 13,25 4,98 ▼

APBD Kota/Kabupaten 23.218 21.877 7,36 -5,77 ▼

Total 28.779 27.715 8,45 -3,69 ▼

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Tabel 2.4. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori

Posisi Realisasi Pendapatan (Rp Miliar)

Realisasi terhadap Anggaran (%)

2019 2020 2019 2020

APBD Provinsi 5.380 5.358 ▼ 96,75 91,78 ▼

APBD Kota/Kabupaten 21.675 19.739 ▼ 93,36 90,22 ▼

Total 27.055 25.097 ▼ 94,01 90,55 ▼


2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT

2.2.1 Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi NTT

Anggaran (target) Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2020

tercatat sebesar Rp5,84 triliun, tumbuh 4,98% (yoy) dibandingkan dengan

anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran pendapatan terutama bersumber dari

peningkatan target penerimaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana

Perimbangan. Target PAD meningkat 8,91% (yoy) dengan pendapatan pajak sebagai

komponen utama. Target Dana Perimbangan meningkat 1,92% (yoy) dengan Dana

Perimbangan sebagai komponen utama. Selanjutnya, target Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah meningkat 186,45% (yoy), terutama bersumber dari kenaikan

pendapatan hibah dari pemerintah pusat dalam rangka pengendalian COVID-19 dan

pemulihan ekonomi.

Realisasi Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020

mencapai Rp5,36 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 91,78% dari

anggaran. Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran tersebut lebih rendah bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 96,75%. Kemudian secara

nominal, pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 terkontraksi 0,41% (yoy)

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya


PAD sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di sisi lain, pendapatan dari Dana

Perimbangan serta Pendapatan Hibah meningkat, sehingga menopang pendapatan

Pemerintah Provinsi NTT secara keseluruhan.

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.1. Realisasi Total Pendapatan

Pemprov NTT Tahun 2018-2020

(Posisi per Triwulan)

Grafik 2.2. Rincian Total Pendapatan

Pemprov NTT Tahun 2020

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov NTT Tahun 2019-2020

Kategori

2019 2020

Anggaran APBD-P (M Rp)

Growth Anggaran (% yoy)

Realisasi APBD (M Rp)

Persentase Realisasi

(%)

Growth Realisasi (% yoy)





(%)


TOTAL PENDAPATAN 5.561 13,25 5.380 96,75 12,03 5.838 4,98 5.358 91,78 -0,41

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.346 23,42 1.322 98,25 18,62 1.466 8,91 1.106 75,45 -16,36

- Pendapatan Pajak Daerah 955 15,38 908 95,08 4,68 1.031 7,98 923 89,49 1,62

- Pendapatan Retribusi Daerah 70 154,54 61 86,92 113,27 104 48,86 36 34,81 -40,37

- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn. 82 11,93 71 85,93 -2,42 142 72,14 65 46,02 -7,82

- Lain-Lain PAD yg Sah 238 47,53 283 118,52 93,34 189 -20,89 82 43,22 -71,15

Dana Perimbangan 4.174 9,87 4.055 97,16 10,19 4.254 1,92 4.152 97,60 2,38

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 63 -26,91 27 43,12 -57,76 75 19,48 68 89,49 147,92

- Dana Alokasi Umum 1.875 2,61 1.875 100,00 2,61 1.722 -8,16 1.716 99,65 -8,48

- Dana Alokasi Khusus 2.236 18,58 2.153 96,30 20,39 2.457 9,88 2.368 96,40 10,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah 41 99,19 2 5,81 -68,21 118 186,45 100 84,86 4082,24

- Pendapatan Hibah 41 99,19 2 5,81 -68,21 99 139,41 81 81,92 3274,49

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - -

- 19 - 19 -

-


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


2018 2019 2020R

p M

iliarMiliar Rp

21%

77%

2%

Pendapatan AsliDaerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatanyg Sah


Realisasi PAD Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar

Rp1,10 triliun, dengan persentase realisasi hanya mencapai 75,45% dari anggaran.

Realisasi PAD yang rendah terutama bersumber dari menurunnya Pendapatan Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan, serta Lain-Lain PAD yang Sah, seiring dengan

melemahnya aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, realisasi

Pendapatan Pajak tumbuh 1,62% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak terutama didorong oleh penghapusan denda Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) oleh Pemerintah Provinsi NTT pada akhir tahun 20201. Kebijakan tersebut

berdampak pada banyak masyarakat yang memilih untuk melunasi PKB yang sudah telat

dibayar pada periode-periode sebelumnya, sehingga meningkatkan pendapatan pajak

Pemerintah Provinsi NTT.

Realisasi pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun

2020 tercatat sebesar Rp4,15 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 97,60%

dari anggaran. Secara nominal, pendapatan Dana Perimbangan Provinsi NTT tumbuh

2,38% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana Perimbangan terutama

didominasi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum, dengan jumlah

masing-masing sebesar Rp1,72 triliun dan Rp2,37 triliun.


Grafik 2.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Grafik 2.2. Realisasi Dana Perimbangan



1 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No.57/2020, yang berlaku pada 15 Oktober s.d. 15 Desember 2020.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


2018 2019 2020

Rp

Mili

ar

Lain-Lain PAD yg SahHsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.Pendapatan Retribusi DaerahPendapatan Pajak Daerah

Miliar Rp

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


2018 2019 2020

Rp

Mili

ar

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Miliar Rp


2.2.2 Belanja APBD Provinsi NTT

Anggaran Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT tahun 2020 tercatat sebesar

Rp6,35 triliun, tumbuh 9,99% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun

sebelumnya. Kenaikan anggaran belanja terutama bersumber dari peningkatan Belanja

Modal serta Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Modal tercatat sebesar Rp1,23

triliun, tumbuh 33,83% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran

Belanja Modal terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT.

Selanjutnya, anggaran Belanja Tak Terduga tercatat sebesar Rp283 miliar, tumbuh

2125,02% (yoy) atau 22 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan

anggaran Belanja Tak Terduga terutama ditujukan untuk program Jaring Pengaman

Sosial, penanganan kesehatan, dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 mencapai

Rp5,71 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 89,90% dari anggaran.

Persentase realisasi belanja terhadap anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yang mencapai 93,30%. Namun secara nominal, belanja

Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 tumbuh sebesar 5,99% (yoy) dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang rendah

terutama bersumber dari Belanja Modal, yang hanya mampu mencapai realisasi 75,85%

dari anggaran. Meskipun demikian, nominal realisasi Belanja Tak Terduga tumbuh 137

kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga mampu menopang kinerja

realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTT secara keseluruhan.


Grafik 2.1. Realisasi Total Belanja



Grafik 2.2. Rincian Realisasi Total Belanja

Pemprov NTT Tahun 2020

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


2018 2019 2020

Rp

Mili

arMiliar Rp

71%

16%

5%8%

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Belanja Transfer


Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov NTT Tahun 2019-2020

Kategori

2019 2020

Anggaran

APBD-P (M Rp)

Growth Anggara

n (% yoy)



(%)




Realisasi

APBD (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)


TOTAL BELANJA 5.770 11,16 5.383 93,30 10,30 6.346 9,99 5.705 89,90 5,99

Belanja Operasi 4.290 3,97 4.065 94,75 3,68 4.308 0,42 4.037 93,69 -0,70

- Belanja Pegawai 1.740 19,16 1.642 94,39 15,42 1.815 4,35 1.663 91,64 1,31

- Belanja Barang dan Jasa 1.104 4,07 1.098 99,46 10,71 1.038 -5,96 1.022 98,38 -6,98

- Belanja Hibah 1.417 -10,66 1.296 91,44 -12,87 1.431 0,98 1.331 93,00 2,71

- Belanja Bantuan Sosial 30 51,85 29 99,33 51,10 24 -18,75 21 87,32 -28,57

Belanja Modal 920 61,00 797 86,71 50,94 1.231 33,83 933 75,85 17,06

Belanja Tak Terduga 13 247,71 2 15,54 1476,04 283 2125,02 270 95,68 13603,5

3

Belanja Transfer 547 11,83 519 94,75 20,27 525 -4,16 465 88,66 -10,32

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 tercatat

sebesar Rp4,04 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 93,69% dari anggaran.

Secara nominal, realisasi Belanja Operasi terkontraksi 0,70% (yoy) dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Penerununan realisasi Belanja Operasi terutama bersumber dari

realisasi Belanja Barang dan Jasa yang terkontraksi 6,98% (yoy). Hal ini disebabkan

karena banyak pengadaan barang dan jasa yang terhambat kendala administrasi akibat

refocusing APBD pada tahun 2020. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terkontraksi

28,57% (yoy). Hal ini disebabkan karena sebagian alokasi Belanja Bantuan Sosial

dialihkan untuk program Jaring Pengaman Sosial, yang menggunakan pos anggaran

Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga meningkat, namun Belanja

Transfer terkontraksi. Realisasi Belanja Modal mencapai Rp933 miliar, tumbuh 33,83%

(yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, persentase realisasi Belanja

Modal hanya mencapai 75,85% dari anggaran. Rendahnya persentase realisasi Belanja

Modal dari anggaran disebabkan oleh banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah

yang tertunda pada tahun 2020 akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sementara itu,

realisasi Belanja Tak Terduga mencapai Rp270 miliar, tumbuh 13603,53% (yoy) atau

tumbuh 137 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Tak

Terduga bersumber dari program Jaring Pengaman Sosial, penanganan kesehatan, dan

penanganan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.



Grafik 2.7. Realisasi Belanja Operasi



Grafik 2.4. Realisasi Belanja Modal, Transfer,

dan Tak Terduga Pemprov NTT 2018-2020


2.3 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

2.3.1 Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Anggaran (target) Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT

tahun 2020 tercatat sebesar Rp21,88 triliun, terkontraksi 5,77% (yoy) dibandingkan

dengan anggaran tahun sebelumnya. Kontraksi anggaran pendapatan terutama

bersumber dari menurunnya target penerimaan dari komponen PAD dan Dana

Perimbangan. Target PAD terkontraksi 8,27% (yoy), bersumber dari penyesuaian target

penerimaan dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, serta Hasil Pengelolaan

Kekayaan. Sementara itu, target penerimaan dari Dana Perimbangan juga terkontraksi

10,71% (yoy) seiring dengan refocusing alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Realisasi Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada

tahun 2020 mencapai Rp19,74 triliun, dengan persentase realisasi mencapai

90,22% dari anggaran. Persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran tersebut

lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 93,36%.

Kemudian secara nominal, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada

tahun 2020 terkontraksi 8,93% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000


2018 2019 2020

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

Miliar Rp

-

300

600

900

1.200

1.500

1.800


2018 2019 2020

Belanja Tak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Modal

Miliar Rp



Grafik 2.9. Realisasi Total Pendapatan

Pemkot/kab NTT Tahun 2018-2020


Grafik 2.10. Rincian Realisasi

Total Pendapatan Pemkot/kab NTT

Tahun 2020

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Kategori

2019 2020


Growth Anggara

n (% yoy)

Realisasi

APBD (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)


Anggaran

APBD-P (M Rp)

Growth Anggara

n (% yoy)

Realisasi

APBD (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)

Growth Realisas

i (% yoy)

TOTAL PENDAPATAN 23.218 7,36 21.675 93,36 8,82 21.877 -5,77 19.739 90,22 -8,93

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.739 5,56 1.430 82,24 14,09 1.595 -8,27 1.284 80,50 -10,21

- Pendapatan Pajak Daerah 511 17,23 473 92,46 22,85 410 -19,81 361 88,02 -23,67

- Pendapatan Retribusi Daerah 271 7,16 198 73,21 9,62 220 -18,75 190 86,19 -4,34

- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn. 154 4,60 155 100,31 8,02 144 -6,88 136 94,29 -12,47

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah 803 -1,05 604 75,29 10,97 822 2,36 598 72,81 -1,02

Dana Perimbangan 17.190 5,57 16.653 96,87 7,15 15.349 -10,71 14.959 97,46 -10,17

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 241 -9,69 184 76,40 -9,09 227 -5,70 198 87,11 7,52

- Dana Alokasi Umum 12.168 4,40 12.145 99,81 7,17 11.215 -7,83 11.033 98,38 -9,16

- Dana Alokasi Khusus 4.781 9,62 4.323 90,42 7,93 3.907 -18,28 3.729 95,44 -13,75

Lain-Lain Pendapatan yang Sah 4.288 16,03 3.592 83,76 14,98 4.933 15,03 3.495 70,86 -2,69


Realisasi PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2020

tercatat sebesar Rp1,28 triliun, dengan persentase realisasi hanya mencapai 80,50%

dari anggaran. Realisasi PAD yang rendah terutama bersumber dari menurunnya semua

komponen PAD, seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan

lainnya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pendapatan Pajak terutama bersumber

dari Pajak Hotel dan Restoran, salah satu sektor yang paling terdampak pandemi.

Sementara itu, pendapatan retribusi terutama bersumber dari retribusi pasar, tempat-

tempat pariwisata, serta berbagai jenis perizinan.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


2018 2019 2020

Rp

Mili

arMiliar Rp

6%

76%

18%

Pendapatan AsliDaerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatanyg Sah


Realisasi pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di

NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp14,96 triliun, dengan persentase realisas i

mencapai 97,46% dari anggaran. Secara nominal, pendapatan Dana Perimbangan

tersebut terkontraksi 10,17% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai dampak dari refocusing alokasi dana transfer dari

Pemerintah Pusat. Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten didominasi oleh

DAU dan DAK, sehingga penurunan kedua komponen tersebut berdampak sangat

signifikan terhadap Total Pendapatan.


Grafik 2.11. Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Grafik 2.12. Realisasi Dana Perimbangan



Secara spasial, persentase realisasi pendapatan Pemerintah Kota dan

Kabupaten di NTT pada tahun 2020 yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Alor.

Realisasi pendapatan Kabupaten Alor tercatat sebesar Rp1,08 triliun, atau mencapai

99,63% dari target pendapatan. Sementara itu, nominal realisasi pendapatan tertinggi

pada tahun 2020 dicapai oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Total

Pendapatan sebesar Rp1,50 triliun.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


2018 2019 2020

Rp

Mili

ar

Lain-Lain Pendapatan Daerah yg SahHsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.Pendapatan Retribusi DaerahPendapatan Pajak Daerah

Rp Miliar

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000


2018 2019 2020

Rp

Mili

ar

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Rp Miliar



Grafik 2.13. Realisasi Pendapatan Pemkot/kab di NTT Secara Spasial Pada Tahun 2020

2.3.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Anggaran Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT tahun 2020

tercatat sebesar Rp23,26 triliun, terkontraksi 4,96% (yoy) dibandingkan dengan

anggaran tahun sebelumnya. Kontraksi anggaran belanja terutama bersumber dari

penurunan anggaran Belanja Modal. Anggaran Belanja Modal tercatat sebesar Rp3,66

triliun, terkontraksi 29,90% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai

dampak refocusing anggaran pada tahun 2020. Di sisi lain, anggaran Belanja Hibah dan

Belanja Tak Terduga masing-masing tumbuh sebesar 142,61% (yoy) dan 1100,42%

(yoy). Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga terutama ditujukan untuk

penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, serta pelaksanaan Pilkada Serentak di

sembilan kabupaten di NTT pada tahun 2020.

Realisasi Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT pada tahun 2020

mencapai Rp19,53 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 84,00% dari

anggaran. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran tersebut lebih rendah

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 88,32%. Secara nominal,

realisasi Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT terkontraksi 9,60% (yoy)

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran

yang rendah terutama bersumber dari Belanja Modal, yang hanya mampu mencapai

realisasi 80,70% dari anggaran. Secara nominal, realisasi Belanja Modal mencapai Rp2,5

triliun, terkontraksi 31,56% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

99,63%

74,27%

20%

40%

60%

80%

100%

-

400

800

1.200

1.600

Realisasi Pendapatan (Miliar Rp) % Realisasi Pendapatan dari Anggaran (rhs)


terutama disebabkan oleh proyek-proyek pemerintah yang tertunda pada tahun 2020

sebagai dampak dari pandemi COVID-19.


Grafik 2.14. Realisasi Total Belanja



Grafik 2.15. Rincian Realisasi

Total Belanja Pemkot/kab NTT

Tahun 2020

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Kategori

2019 2020

Anggaran

APBD-P (M Rp)

Growth Anggara

n (% yoy)

Realisasi

APBD (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)

Growth Realisas

i (% yoy)

Anggaran

APBD-P (M Rp)

Growth Anggara

n (% yoy)

Realisasi

APBD (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)


TOTAL BELANJA 24.468 6,08 21.609 88,32 8,79 23.255 -4,96 19.534 84,00 -9,60

Belanja Operasi 14.938 4,27 13.062 87,44 6,58 14.692 -1,65 13.070 88,96 0,06

- Belanja Pegawai 9.254 4,13 8.608 93,02 6,07 9.189 -0,70 8.617 93,77 0,10

- Belanja Barang dan Jasa 5.340 9,40 4.162 77,93 13,38 4.892 -8,39 3.880 79,32 -6,76

- Belanja Hibah 203 -55,16 168 82,82 -56,24 493 142,61 467 94,82 177,77

- Belanja Bantuan Sosial 141 33,73 124 87,71 45,78 118 -16,11 105 89,06 -14,82

Belanja Modal 5.214 6,12 4.310 82,65 8,66 3.655 -29,90 2.950 80,70 -31,56

Belanja Tak Terduga 51 -3,64 19 37,77 -13,65 607 1.100,42 276 45,46 1.345,0

4

Belanja Transfer 4.265 13,07 4.219 98,91 16,52 4.301 0,84 3.239 75,30 -23,23


Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT pada tahun

2020 tercatat sebesar Rp13,07 triliun, dengan persentase realisasi mencapai

88,96% dari anggaran. Secara nominal, realisasi Belanja Operasi tumbuh 0,06% (yoy)

dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja realisasi Belanja Operasi didorong oleh Belanja

Hibah, yang tumbuh sebesar 177,77% (yoy). Belanja hibah terutama ditujukan untuk

penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi serta pelaksanaan Pilkada Serentak. Namun,

kinerja Belanja Operasi tertahan oleh Belanja Barang dan Jasa yang secara nominal

terkontraksi 6,76% (yoy).

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


2018 2019 2020

Rp

Mili

arMiliar Rp

67%

15%

1%17%

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Belanja Transfer


Realisasi Belanja Tak Terduga meningkat, namun Belanja Modal dan Belanja

Transfer terkontraksi. Realisasi Belanja Tak Terduga mencapai Rp276 miliar, tumbuh

1345,04% atau 14 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja

Tak Terduga bersumber dari program penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, serta

tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak. Di sisi lain, realisasi Belanja

Modal mencapai Rp2,95 triliun, terkontraksi 31,56% (yoy) dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah

yang tertunda pada tahun 2020 akibat dampak dari pandemi COVID-19. Belanja Transfer

juga terkontraksi, sejalan dengan realisasi PAD di tingkat Kota dan Kabupaten yang

melemah pada tahun 2020.


Grafik 2.16. Realisasi Belanja Operasi

Pemkot/kab di NTT Tahun 2018-2020


Grafik 2.17. Realisasi Belanja Modal, Transfer,

dan Tak Terduga Pemkot/kab di NTT

Tahun 2018-2020 (Posisi per Triwulan)

Secara spasial, persentase serapan belanja Pemerintah Kota dan

Kabupaten di NTT pada tahun 2020 yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten

Alor. Realisasi belanja Kabupaten Alor tercatat sebesar Rp1,11 triliun, atau

mencapai 96,88% dari anggaran. Sementara itu, nominal realisasi belanja tertinggi

pada tahun 2020 dicapai oleh Kabupaten Timor Tengah, dengan Total Belanja

sebesar Rp1,59 triliun.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


2018 2019 2020

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja Barang dan Jasa

Belanja PegawaiRp Miliar

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2018 2019 2020

Belanja Tak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Modal

Rp Miliar


2.4 APBN di Provinsi NTT

Anggaran Total Belanja APBN di NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar

Rp18,26 triliun, tumbuh 4,58% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun

sebelumnya. Kenaikan anggaran belanja terutama bersumber dari peningkatan Belanja

Transfer serta Belanja Pegawai. Anggaran Belanja Transfer tercatat sebesar Rp7,49 triliun,

tumbuh 15,15% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan belanja

transfer terutama ditujukan untuk penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Di

sisi lain, anggaran Belanja Barang terkontraksi 11,42% (yoy) sebagai dampak dari

refocusing anggaran Pemerintah Pusat.

Realisasi Total Belanja APBN di NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar

Rp17,47 triliun, dengan persentase realisasi mencapai 95,68% dari anggaran. Secara

nominal, realisasi belanja APBN tumbuh 6,17% (yoy) dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Kinerja belanja APBN terutama didorong oleh realisasi Belanja Transfer dan

Belanja Modal. Realisasi Belanja Transfer tercatat sebesar Rp7,30 triliun, tumbuh 16,45%

(yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi Belanja Modal

tercatat sebesar Rp3,58 triliun, tumbuh 8,57% (yoy) dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

96,88%

68,35%

20%

40%

60%

80%

100%

-

400

800

1.200

1.600

Realisasi Belanja (Miliar Rp) % Realisasi Belanja dari Anggaran (rhs)


Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTT

Kategori

2019 2020

Anggaran APBN-P (M Rp)

Growth Pagu

(% yoy)

Realisasi APBN (M Rp)


(%)


Anggaran APBN-P (Rp M)

Growth Pagu

(% yoy)

Realisasi

APBN (M Rp)

Persentase

Realisasi (%)


BELANJA 17.456 0,86 16.452 94,25 1,12 18.256 4,58 17.467 95,68 6,17

Belanja Pegawai 3.021 0,97 3.049 100,91 8,61 3.245 7,38 3.119 96,12 2,29

Belanja Barang 4.180 -15,23 3.825 91,52 -12,49 3.703 -11,42 3.458 93,39 -9,61

Belanja Modal 3.738 0,41 3.298 88,23 -8,25 3.808 1,87 3.581 94,03 8,57

Belanja Bantuan Sosial 14 -34,91 14 99,50 -30,15 13 -7,65 13 98,55 -8,54

Belanja Transfer 6.503 15,32 6.266 96,36 14,41 7.488 15,15 7.297 97,45 16,45

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT, diolah

Boks 1 | Keuangan Pemerintah di Provinsi NTT pada Tahun 2021 37

Boks 1. Keuangan Pemerintah di Provinsi NTT pada Tahun 2021

Pada tahun 2021, anggaran total pendapatan pemerintah daerah (APBD) di

Provinsi NTT tercatat sebesar Rp28,6 triliun, tumbuh 3,10% (yoy) dibandingkan

dengan tahun 2020. Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) tercatat sebesar Rp3,95

triliun, tumbuh 28,94% (yoy) dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya.

Kenaikan target PAD pada tahun 2021 merupakan bentuk optimisme pemerintah daerah

terhadap prospek perekonomian NTT pada tahun 2021. Vaksinasi yang dimulai secara

bertahap sejak 15 Januari 2021 dan akan terus dilanjutkan sepanjang tahun, diharapkan

mampu mendorong mobilitas masyarakat, sehingga memulihkan aktivitas ekonomi yang

selama ini tertahan pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pendapatan pemerintah

daerah di NTT masih didominasi oleh dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah

pusat. Anggaran dana transfer pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp23,8 triliun, tumbuh

21,41% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020.


Grafik Boks 1.1: Anggaran Total Pendapatan Pemerintah

Daerah di NTT Tahun 2020-2021


Grafik Boks 1.2: Anggaran Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Pemerintah Daerah di NTT Tahun 2020-2021


Grafik Boks 1.3: Anggaran Pendapatan Dana Transfer

Pemerintah Daerah di NTT Tahun 2020-2021

5,8

21,9

27,7

6,3

22,3

28,6

-

5

10

15

20

25

30

35

Provinsi Kota/Kab. TOTAL

2020 2021Triliun Rp

1,5 1,6

3,1

2,0 1,9

3,9

-

1

2

3

4

5


2020 2021Triliun Rp

4,3

15,3

19,6

4,2

19,6

23,8

-

5

10

15

20

25

30


2020 2021Triliun Rp

Boks 1 | Keuangan Pemerintah di Provinsi NTT pada Tahun 2021 38

Sementara itu, anggaran total belanja pemerintah di Provinsi NTT (APBD dan

APBN) pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp50,79 triliun, tumbuh 6,12% (yoy)

dibandingkan dengan anggaran tahun 2020. Anggaran belanja operasi pada tahun

2021 tercatat sebesar Rp27,40 triliun, tumbuh 5,56% (yoy) dibandingkan dengan tahun

2020. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang, jasa dan bantuan sosial.

Sementara itu, anggaran belanja modal pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp10,57

triliun, tumbuh 21,55% (yoy). Mayoritas anggaran belanja modal ditujukan untuk

pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Pertumbuhan anggaran belanja modal yang

tinggi sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian proyek-

proyek infrastruktur yang sempat tertunda pada tahun 2020 akibat COVID-19.

Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik Boks 1.4: Anggaran Total Belanja Pemerintah

di NTT Tahun 2020-2021


Grafik Boks 1.5: Anggaran Belanja Operasi Pemerintah



Grafik Boks 1.6: Anggaran Belanja Modal Pemerintah


18,3

6,3

23,3

47,9

19,9

7,6

23,3

50,8

-

10

20

30

40

50

60

APBN Provinsi Kota/Kab. TOTAL

2020 2021Triliun Rp

7,04,3

14,7

26,0

7,55,0

14,9

27,4

-

5

10

15

20

25

30

35


2020 2021Triliun Rp

7,04,3

14,7

26,0

7,55,0

14,9

27,4

-

5

10

15

20

25

30

35


2020 2021Triliun Rp

Bab III | Inflasi 39

Bab III.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,10% (yoy). Inflasi tersebut lebih

rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,68% (yoy). Penurunan tekanan inflasi

terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara serta penurunan harga sawi

hijau, biaya pulsa ponsel, dan semen. Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar, rokok, dan

emas perhiasan menjadi faktor pendorong inflasi.

Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Provinsi NTT tercatat melandai dibandingkan

dengan inflasi tahun 2019. Melandainya tekanan inflasi terutama disebabkan dari

permintaan yang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah di tengah pandemi

COVID-19.

3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan inflasi secara Nasional sebesar 1,68% (yoy). Realisasi

inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada lima tahun

terakhir sebesar 2,63% (average yoy). Secara spasial, Kota Kupang mencatat inflasi

sebesar 0,29% (yoy), Kota Maumere inflasi sebesar 2,24% (yoy), dan Kota Waingapu

inflasi sebesar 1,52% (yoy).

Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Nasional

dan Provinsi NTT

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Kupang,

Maumere, dan Waingapu

0

1

2

3

4

5


2018 2019 2020

Nasional NTT% yoy

1,68

0,610

1

2

3

4

5

6

7

8


2018 2019 2020

Kupang Maumere Waingapu% yoy

0,29

2,24

1,52


Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan di Provinsi NTT Triwulan IV 2020

Triwulan IV 2020 Triwulan IV 2020

Komoditas Inflasi % yoy Andil (% yoy) Komoditas Deflasi % yoy Andil (% yoy)

Ikan Kembung 26,11 0,28 Angkutan Udara -17,53 -0,65

Rokok Kretek Filter 10,01 0,20 Sawi Hijau -20,74 -0,14

Ikan Tongkol 23,60 0,18 Apel -36,91 -0,11

Emas Perhiasan 25,71 0,15 Biaya Pulsa Ponsel -3,37 -0,08

Sawi Putih 41,44 0,11 Daun Kelor -28,84 -0,07

Tomat 22,96 0,10 Sirih -35,74 -0,06

Rokok Putih 10,78 0,10 Semen -5,94 -0,06

Pepaya Muda 96,39 0,09 Wortel -21,84 -0,06

Bawang Merah 31,25 0,08 Cabai Rawit -25,12 -0,06

Cabai Merah 60,52 0,06 Bayam -16,35 -0,06

Sumber: BPS (diolah)

Realisasi inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61%

(yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,10%

(yoy). Tekanan inflasi yang menurun terutama bersumber dari deflasi kelompok

transportasi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Mobilitas

masyarakat yang masih tertahan di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada

lemahnya permintaan tiket angkutan udara di tengah momen Hari Raya Natal dan Tahun

Baru. Sementara itu, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya juga melandai dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Harga berbagai jenis ikan segar masih menjadi faktor pendorong inflasi

pada triwulan IV 2020, meskipun tekanan inflasi melandai dibandingkan triwulan

sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada emas perhiasan, di mana harga emas di pasar

global mulai melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan IV 2020 terutama

didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau

mencatat inflasi sebesar 2,87% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,94% dari inflasi total.

Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar

4,06% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,27% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok

transportasi mencatat deflasi sebesar 4,66% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan

laju inflasi secara keseluruhan.


Tabel 3.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas (% mtm) (% yoy)

Okt '20 Nov '20 Des '20 Tw IV ‘19 Tw III '20

Tw IV '20

Inflasi Umum (Total) 0,26 0,29 0,78 0,67 1,10 0,61

Makanan, Minuman & Tembakau 0,93 0,82 2,13 1,00 3,74 2,87

Pakaian & Alas Kaki -0,28 -0,18 -0,33 1,80 0,87 -0,47

Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT -0,12 0,19 -0,01 -0,18 -0,12 -0,27

Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT -0,00 0,11 0,02 0,80 0,67 0,60

Kesehatan 1,01 0,02 0,29 1,67 5,47 6,39

Transportasi 0,08 0,19 0,72 -0,88 -4,40 -4,66

Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan -0,55 0,02 -0,02 0,25 -1,67 -2,04

Rekreasi, Olahraga & Budaya 0,08 0,18 0,28 2,04 -0,26 -0,12

Pendidikan 0,26 0,00 0,00 2,83 0,31 0,62

Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran 0,00 0,02 0,07 -0,51 0,86 1,60

Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya -0,23 -0,56 -0,16 3,61 6,38 4,06


3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan IV 2020, kelompok makanan, minuman dan tembakau

mengalami inflasi sebesar 2,87% (yoy), melandai dibandingkan dengan inflasi pada

triwulan sebelumnya sebesar 3,74% (yoy). Tekanan inflasi kelompok makanan,

minuman, dan tembakau yang menurun menjadi salah satu faktor penurunan inflasi NTT

secara keseluruhan. Inflasi kelompok yang melandai bersumber dari penurunan harga

sawi hijau, wortel, cabai rawit, bayam, dan daun singkong yang memasuki masa panen

pada triwulan IV 2020.

Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar menjadi faktor pendorong inflasi

kelompok makanan, minuman dan tembakau. Ikan kembung dan ikan tongkol

merupakan jenis ikan segar yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Provinsi NTT.

Harga kedua jenis ikan tersebut cenderung mengalami fluktuasi akibat faktor cuaca di

laut serta faktor musiman, sehingga menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau

pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama

bersumber dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) di awal tahun 2020 yang

menjadi faktor pendorong inflasi sepanjang tahun 2020.



3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan IV 2020, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi

sebesar 0,47%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 0,87% (yoy). Tekanan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki yang

menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi Provinsi NTT secara

keseluruhan. Deflasi kelompok bersumber dari penurunan harga blus wanita, gaun anak,

dan sepatu pria seiring dengan melemahnya konsumsi masyarakat di tengah pandemi

COVID-19.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki menurun

dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya

permintaan akibat daya beli masyarakat yang melemah. serta terhentinya aktivitas di

sektor pariwisata.


0

1

2

3

4

5

I II III IV

2020

% yoy

2,87

-2

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV

2020

Makanan Minuman non Alkohol

Minuman Beralkohol Rokok & Tembakau

% yoy

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

I II III IV

2020

% yoy

-0,47-1

0

1

2

3

4

I II III IV

2020

Pakaian Alas Kaki

% yoy

Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman

dan Tembakau

Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Makanan,

Minuman & Tembakau per Sub Kelompok

Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Bahan Makanan

per Sub Kelompok Komoditas

Grafik 3.5. Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Pakaian

dan Alas Kaki per Sub Kelompok

Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Bahan Makanan



3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2020, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan

deflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,12% (yoy). Berkurangnya tekanan inflasi

kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu

sumber penurunan tekanan inflasi Provinsi NTT secara keseluruhan. Penurunan harga

semen dan besi beton menjadi faktor penahan inflasi kelompok, sejalan dengan

melambatnya pengerjaan konstruksi baik oleh Pemerintah dan swasta di tengah pandemi

COVID-19. Penurunan harga listrik juga menjadi faktor penahan inflasi kelompok, sejalan

dengan subsidi listrik oleh pemerintah (pembebasan biaya listrik untuk rumah tangga

berkapasitas 450 VA, diskon 50% untuk rumah tangga berkapasitas 900 VA, dan

pembebasan biaya untuk UMKM berkapasitas 450 VA selama Mei-Desember 2020).

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan

bakar rumah tangga pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019.

Hal ini terutama disebabkan oleh subsidi listrik oleh pemerintah untuk beberapa

golongan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.



Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik,

dan Bahan Bakar Rumah Tangga Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik,

dan Bahan Bakar Rumah Tangga per Sub Kelompok

3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2020, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan

rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,60% (yoy), melandai dibandingkan

dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,67% (yoy). Tekanan inflasi kelompok

perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga yang menurun menjadi salah

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

I II III IV

2020

% yoy

-0,27

-1,0

-0,5

0,0

0,5

I II III IV

2020

Sewa & Kontrak RumahPemeliharaan, Perbaikan & KeamananPenyediaan Air & Layanan LainnyaListrik & Bahan Bakar RT

% yoy


satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Penurunan harga sabun

deterjen, kasur, dan handuk menjadi faktor penahan laju inflasi kelompok. Di sisi lain,

kenaikan upah asisten rumah tangga serta harga kulkas dan kursi menjadi faktor

pendorong inflasi kelompok.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan

pemeliharaan rumah tangga pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan

tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga berbagai perabotan

rumah tangga seperti kasur, tempat tidur, kulkas, blender dan dispenser, seiring dengan

permintaan yang menurun.



Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan,

dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Perlengkapan,

Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga per Sub

Kelompok

3.2.5 Kelompok Kesehatan

Pada triwulan IV 2020, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 6,39%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 5,47%

(yoy). Inflasi kelompok kesehatan yang meningkat terutama bersumber dari kenaikan

harga obat-obatan dan vitamin sejalan dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan

imunitas tubuh serta tarif rumah sakit.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok kesehatan pada tahun 2020

meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama bersumber dari

kenaikan harga obat-obatan, tarif dokter spesialis, tarif rumah sakit, serta tarif

laboratorium, seiring dengan pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

I II III IV

2020

% yoy

0,60

-2

0

2

4

6

I II III IV

2020

Furnitur, Perlengkapan & Karpet

Tekstil RT

Peralatan RT

Barang Pecah Belah & Peralatan Makan Minum

Peralatan & Perlengkapan Perumahan & Kebun

Barang & Layanan Untuk Pemeliharaan RT% yoy




Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Kesehatan Grafik 3.12. Inflasi Kelompok Kesehatan

per Sub Kelompok

3.2.6 Kelompok Transportasi

Pada triwulan IV 2020, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar

4,66% (yoy), lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,40%

(yoy). Tekanan inflasi kelompok transportasi yang menurun menjadi salah satu sumber

penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Deflasi kelompok terutama

bersumber dari penurunan tarif angkutan udara yang berlanjut akibat menurunnya

mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Melambatnya permintaan tiket

angkutan udara pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 terkonfirmasi dari penurunan

jumlah penumpang baik di Bandara El Tari maupun Bandara Komodo di triwulan IV 2020

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, kenaikan harga sepeda

motor dan mobil menjadi faktor pendorong inflasi kelompok, mengingat berbagai

perusahaan otomotif secara rutin menaikkan harga jual mobil dan motor setiap

akhir/awal tahun.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok transportasi pada tahun 2020

menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh

penurunan tarif angkutan udara yang terus berlanjut sepanjang tahun 2020 seiring

dengan menurunnya mobilitas masyarakat sepanjang pandemi COVID-19.

0

1

2

3

4

5

6

7

I II III IV

2020

% yoy

6,39

-2

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV

2020

Obat-obatan & Produk Kesehatan Jasa Rawat Jalan

Jasa Rawat Inap Jasa Kesehatan Lainnya

% yoy




Grafik 3.13. Inflasi Kelompok Transportasi Grafik 3.14. Inflasi Kelompok Transportasi


3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Pada triwulan IV 2020, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan

mengalami deflasi sebesar 2,04% (yoy), lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan

sebelumnya sebesar 1,67% (yoy). Tekanan inflasi kelompok informasi, komunikasi, dan

jasa keuangan yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT

secara keseluruhan. Deflasi kelompok terutama bersumber dari penurunan harga biaya

pulsa ponsel, telepon seluler, dan flash disk. Di sisi lain, kenaikan harga televisi berwarna

dan biaya jaringan saluran TV menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok informasi, komunikasi dan jasa

keuangan pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini

terutama bersumber dari menurunnya harga telepon seluler dan flash disk, seiring

dengan melemahnya permintaan sepanjang tahun 2020.



Grafik 3.15. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan Grafik 3.16. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi

dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok

-6

-4

-2

0

I II III IV

2020

% yoy

-4,66-15

-10

-5

0

5

10

I II III IV

2020

Pembelian Kendaraan Pengoperasian Peralatan Kantor

Jasa Angkutan Penumpang Jasa Pengiriman Barang

% yoy

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

I II III IV

2020

% yoy

-2,04-6

-3

0

3

I II III IV

2020

Peralatan Informasi & KomunikasiLayanan Informasi & KomunikasiJasa Keuangan

% yoy


3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada triwulan IV 2020, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mencatat

deflasi sebesar 0,12% (yoy), tidak sedalam deflasi triwulan sebelumnya sebesar

0,26% (yoy). Deflasi kelompok terutama bersumber dari penurunan harga sepeda anak,

harga buku pelajaran, dan tiket bioskop di tengah pembatasan mobilitas masyarakat dan

penerapan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, kenaikan harga buku tulis bergaris,

pulpen, dan kamera menjadi faktor pendorong inflasi.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok rekreasi, olahraga dan budaya

pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama

bersumber dari penurunan harga berbagai barang dan jasa rekreasi seperti sepeda,

bioskop sepanjang tahun 2020 akibat permintaan yang melemah di tengah pandemi

COVID-19.



Grafik 3.17. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga

dan Budaya Grafik 3.18. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga

dan Budaya per Sub Kelompok

3.2.9 Kelompok Pendidikan

Pada triwulan IV 2020, kelompok pendidikan mencatat inflasi sebesar 0,62%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,31%

(yoy). Kenaikan biaya bimbingan belajar menjadi faktor utama pendorong inflasi

kelompok, sejalan dengan diberlakukannya kebijakan learning from home yang

meningkatkan demand untuk jasa bimbingan belajar di tengah pandemi COVID-19. Di

sisi lain, penurunan biaya SMP/SLTP menjadi faktor utama penahan inflasi.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok pendidikan pada tahun 2020

menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh

-0,5

0,0

0,5

1,0

I II III IV

2020

% yoy

-0,12

-6

-3

0

3

6

I II III IV

2020

Barang Rekreasi Tahan LamaBarang Rekreasi Lainnya & OlahragaLayanan Rekreasi & OlahragaLayanan KebudayaanKoran, Buku, & Perlengkapan Sekolah

% yoy


penurunan biaya sekolah tingkat SD dan SMP, seiring dengan kebijakan pemerintah

dalam membuat biaya sekolah menjadi lebih terjangkau untuk mendukung

keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi COVID-19.



Grafik 3.19. Inflasi Kelompok Pendidikan Grafik 3.20. Inflasi Kelompok Pendidikan

per Sub Kelompok

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Pada triwulan IV 2020, kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,86% (yoy). Inflasi kelompok yang

meningkat terutama bersumber dari kenaikan harga nasi dengan lauk, ikan bakar, dan

mie. Di sisi lain, penurunan harga soto dan ayam goreng menjadi faktor penahan inflasi.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019.

Hal ini terutama bersumber dari kenaikan harga nasi dengan lauk serta ikan bakar, seiring

dengan peningkatan harga bahan-bahan makanan dan berbagai jenis ikan segar

sepanjang tahun 2020.


0

1

2

3

4

I II III IV

2020

% yoy

0,62

-2

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV

2020

Pendidikan Dasar & Anak Usia Dini

Pendidikan Menengah

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Lainnya

% yoy

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

I II III IV

2020

% yoy1,60


Grafik 3.21. Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan

dan Minuman/Restoran

3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Pada triwulan IV 2020, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

mengalami inflasi sebesar 4,06% (yoy), melandai dibandingkan dengan inflasi

triwulan sebelumnya sebesar 6,39% (yoy). Tekanan inflasi kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan

inflasi NTT secara keseluruhan. Inflasi kelompok yang melandai terutama bersumber dari

penurunan harga sirih, parfum, dan popok bayi. Sementara itu, harga emas perhiasan

masih menjadi faktor pendorong inflasi, terutama bila dibandingkan dengan harga emas

di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi COVID-19 yang mendorong kenaikan harga

emas di pasar global.

Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terutama

bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan sepanjang tahun 2020, seiring dengan

meningkatnya harga emas di pasar global sepanjang tahun 2020 yang diakibatkan

ketidakpastian di pasar keuangan global di tengah pandemi COVID-19.



Grafik 3.22. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa

Lainnya secara Tahunan dan Bulanan Grafik 3.23. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan

Jasa Lainnya per Sub Kelompok Komoditas

.

3.3. Inflasi Berdasarkan Kota

3.3.1 Inflasi Kota Kupang

Pada triwulan IV 2020, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,29% (yoy),

tidak berubah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya. Secara

keseluruhan tahun 2020, inflasi Kota Kupang tercatat lebih rendah dibandingkan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I II III IV

2020

% yoy

4,06

0

5

10

15

20

I II III IV

2020

Perawatan Pribadi

Perawatan Pribadi Lainnya

Jasa Lainnya

% yoy


dengan inflasi tahun 2019. Hal ini terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan

udara serta semen. Tarif angkutan udara yang mengalami penurunan sepanjang tahun

2020 akibat menurunnya mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sementara

itu, harga semen juga menurun akibat penjualan bahan konstruksi yang melambat

karena banyak proyek-proyek pembangunan yang tertunda sepanjang tahun 2020.

Di sisi lain, kenaikan harga ikan kembung, rokok kretek filter, dan emas

perhiasan menjadi faktor utama pendorong inflasi di Kota Kupang. Ikan kembung

menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat yang tinggi

serta produksi dari nelayan yang berkurang akibat cuaca buruk di laut. Pada triwulan IV

2020, rokok kretek filter masih menjadi faktor pendorong inflasi sebagai dampak

kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) di awal tahun 2020. Selanjutnya, kenaikan harga

emas perhiasan juga masih menjadi faktor pendorong inflasi, seiring dengan kenaikan

harga emas sepanjang tahun 2020.

3.3.2 Inflasi Kota Maumere

Pada triwulan IV 2020, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,24%

(yoy), melandai dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,60%

(yoy). Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Kota Maumere lebih tinggi

dibandingkan dengan inflasi tahun 2019. Kenaikan harga ikan segar dan emas

perhiasan menjadi faktor utama pendorong inflasi di Kota Maumere. Ikan layang, ikan

selar, dan ikan tembang mengalami kenaikan harga seiring dengan produksi dari nelayan

yang berkurang akibat cuaca buruk di laut. Serupa dengan Kota Kupang, kenaikan harga

emas perhiasan juga masih menjadi faktor pendorong inflasi di Kota Maumere, seiring

dengan kenaikan harga emas di pasar global akibat pandemi COVID-10.

Sementara itu, penurunan tarif angkutan udara serta harga beberapa

komoditas sayuran seperti kangkung, sawi hijau, dan cabai rawit menjadi faktor

penahan inflasi di Kota Maumere. Serupa dengan Kota Kupang, tarif angkutan udara

di Kota Maumere terus mengalami penurunan akibat menurunnya mobilitas masyarakat

di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, beberapa komoditas sayuran seperti

kangkung, sawi hijau, dan cabai rawit memasuki masa panen di Kota Maumere, sehingga

mengalami penurunan harga dan menjadi faktor penahan inflasi.


3.3.3 Inflasi Kota Waingapu

Pada triwulan IV 2020, Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 1,52%

(yoy), melandai dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 6,56%

(yoy). Tekanan inflasi di Kota Waingapu yang menurun terutama bersumber dari

penurunan tarif angkutan udara dan harga beberapa komoditas sayuran. sama halnya

dengan Kota Kupang, dan Maumere, tarif angkutan udara di Kota Maumere terus

mengalami penurunan akibat menurunnya mobilitas masyarakat di tengah pandemi

COVID-19. Sementara itu, beberapa komoditas sayuran seperti sawi hijau, tomat, labu

siam dan bayam memasuki masa panen di Kota Waingapu, sehingga mengalami

penurunan harga dan menjadi faktor penahan inflasi.

Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar menjadi faktor pendorong inflasi di

Kota Waingapu. Ikan tongkol, dan ikan kembung mengalami kenaikan harga seiring

dengan produksi dari nelayan yang berkurang akibat cuaca buruk di laut.

Tabel 3.3 Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu di Triwulan IV 2020 Secara Tahunan

Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas Tw IV '20 (% yoy)

Kupang Maumere Waingapu

Inflasi Umum 0,29 2,24 1,52

Makanan, Minuman & Tembakau -0,04 6,91 11,51

Pakaian & Alas Kaki 2,60 11,80 26,50

Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT -3,07 18,07 -7,10

Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT 5,96 38,01 3,93

Kesehatan -0,15 -13,61 2,32

Transportasi -12,53 -25,75 -2,43

Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan -1,65 -55,23 -26,11

Rekreasi, Olahraga & Budaya 3,62 25,00 17,30

Pendidikan 3,20 -25,74 4,70

Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran -0,28 -3,90 1,07

Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya 0,00 -4,17 1,15

Sumber : BPS (diolah)


3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021

Inflasi Provinsi NTT secara year-on-year pada triwulan I 2021 diprakirakan

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2020 yang mencapai 0,61% (yoy). Harga

berbagai jenis ikan segar diprakirakan masih akan tetap tinggi sepanjang triwulan I 2020

akibat cuaca di laut yang masih buruk. Harga berbagai jenis cabai juga diprakirakan masih

tinggi, seiring dengan peningkatan curah hujan yang berdampak pada produksi cabai

yang menurun. Kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang akan dilakukan lagi pada awal

tahun 2020 juga akan berdampak pada kenaikan harga semua jenis rokok. Di sisi lain,

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Kupang pada periode 13 Januari s.d. 24 Februari 2021 (dan dapat

diperpanjang sesuai keputusan pemerintah) dapat menahan konsumsi masyarakat,

sehingga menjadi risiko mendorong inflasi menjadi lebih rendah dari prakiraan.

3.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID

Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Di tengah melambatnya

tekanan inflasi di tahun 2020 akibat daya beli yang turun selama pandemi COVID 19,

Pemerintah daerah di Provinsi NTT bersama anggota-anggota TPID lainnya tetap

melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, diantaranya sebagai berikut:

Rutin melaksanakan rapat koordinasi TPID, baik rapat tim teknis maupun High

Level Meeting.

Menyelenggarakan capacity building kepada Sekda dan Bagian Ekonomi-

Sekretariat TPID di seluruh Kota/Kabupaten NTT, dalam rangka meningkatkan

pemahaman terkait penyusunan program kerja dan pelaporan terkait TPID.

Melaksanakan pemantauan harga sembako di pasar-pasar tradisional menjelang

Hari Raya Natal dan Tahun baru

Memastikan persediaan kedelai mencukupi kebutuhan, sehingga harga tempe

dan tahu tidak mengalami kenaikan harga di tengah kelangkaan pasokan kedelai

secara nasional.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT akan membangun tiga pabrik pakan

ternak yang berlokasi di Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Tengah, dan Kab.

Kupang. Setiap pabrik dirancang memiliki kapasitas produksi 30 ton pakan

ternak per bulan. Pabrik ternak tersebut ditargetkan sudah mulai operasional di


tahun 2021 dan diharapkan dapat mendukung stabilisasi produksi daging ayam,

daging sapi, dan daging babi.

Melaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dalam rangka

memperkuat pasokan jagung sebagai pendukung pabrik pakan ternak.

Melaksanakan program pengembangan KUB (Kampung Unggul Ballitbangtan)

untuk memperkuat pasokan telur.

Bersama dengan Kementerian Pertanian, membangun kawasan Food Estate di

Kabupaten Sumba Tengah dengan total luas 5.000 ha dengan tujuan

memperkuat ketahanan pangan.

Menjaga kelancaran distribusi melalui Pelabuhan Tenau di Kupang, terutama

untuk komoditas pokok masyarakat.

Boks 2 | Pola Perdagangan Komoditas Inflasi Bahan Makanan di Kota Kupang 54

Boks 2. Pola Perdagangan Komoditas Inflasi Bahan Makanan di Kota Kupang1

Pengendalian inflasi kelompok bahan makanan memegang peran penting

dalam pengendalian inflasi Provinsi NTT secara keseluruhan. Secara bulanan,

pergerakan inflasi Provinsi NTT mengikuti pergerakan inflasi kelompok bahan makanan.

Pada tahun 2020, inflasi bahan makanan memberikan andil rata-rata 26,65% pada inflasi

umum Provinsi NTT. Di sisi lain, kelompok bahan makanan merupakan kelompok

komoditas yang volatile karena bergantung pada ketersediaan pasokan. Pasokan

komoditas bahan makanan di Provinsi NTT tidak hanya dipenuhi dari produksi Provinsi

NTT sendiri, tetapi juga didatangkan dari daerah lain.

Sumber: BPS

Grafik Boks 2.1. Perkembangan Inflasi Umum &

Kelompok Bahan Makanan Provinsi NTT

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian untuk menggambarkan pola

perdagangan komoditas bahan makanan di Provinsi NTT perlu dilakukan. Mengingat

banyaknya komoditas kelompok bahan makanan yang dihitung oleh BPS (167 komoditas

pada tahun 2020), kajian akan difokuskan pada 8 komoditas yang memberikan andil

besar terhadap pembentukan inflasi di Provinsi NTT yakni beras, daging ayam ras, gula

pasir, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.

Pergerakan inflasi kedelapan komoditas tersebut juga fluktuatif sehingga mempengaruhi

inflasi bulanan Provinsi NTT. Kajian dilaksanakan di Kota Kupang yang merupakan kota

penghitungan inflasi dengan andil terbesar di Provinsi NTT yakni rata-rata 80%.

1 Boks merupakan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan Lembaga Pengembangan Usaha Mandiri dan

Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2020 dengan judul yang sama

-4

-2

0

2

4

6

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2018 2019 2020

Umum Bahan Makanan

%mtm


Hasil kajian menunjukkan pasokan komoditas beras di Kota Kupang dipenuhi

dari Provinsi Jawa Timur (pangsa 81%), Sulawesi Selatan (pangsa 16%) dan

Kabupaten Kupang (3%). Pasokan beras di Kota Kupang tersebut juga memenuhi

kebutuhan beras kabupaten lainnya antara lain Timor Tengah Selatan (TTS), Timor

Tengah Utara (TTU), dan Belu. Sebagai komoditas dengan bobot inflasi tertinggi di

Provinsi NTT, produksi beras di Provinsi NTT masih terbatas sehingga perlu mendatangkan

pasokan dari luar Provinsi NTT. Pada tahun 2019, produksi padi gabah kering giling di

Provinsi NTT baru mencapai 811.724 ton atau setara beras 473.003 ton. Produktivitas

panen padi Provinsi NTT masih rendah yakni 3,81 ton/ha, di bawah rata-rata nasional

yang mencapai 5,16 ton/ha.

Gambar Boks 2.1. Pola Perdagangan Beras

Antar Wilayah di Kota Kupang

Pasokan daging dan telur ayam ras sebagian besar dipenuhi sendiri di Provinsi

NTT. Pasokan daging ayam ras dipenuhi Kota Kupang sendiri melalui peternak inti

kemitraan. Hanya 4% kebutuhan daging ayam ras di Kota Kupang yang diperoleh dari

Provinsi Jawa Timur dalam bentuk beku. Meskipun daging ayam ras di Kota Kupang

dipenuhi sendiri, kebutuhan bahan baku antara lain day old chick, pakan, dan obat-

obatan masih bergantung dari provinsi lain, terutama Jawa Timur. Sementara itu,

kebutuhan telur ayam ras di Kota Kupang sebagian besar diperoleh dari Kabupaten

Kupang. Impor telur ayam ras dari Provinsi Jawa Timur juga dilakukan dan memenuhi

17% kebutuhan Kota Kupang. Pasokan daging dan telur ayam ras di Kota Kupang juga

memenuhi kebutuhan kabupaten lainnya di Pulau Timor, Kabupaten Alor, serta Rote

Ndao.


Gambar Boks 2.2. Pola Perdagangan Daging

Ayam Ras Antar Wilayah di Kota Kupang Gambar Boks 2.3. Pola Perdagangan Telur

Ayam Ras Antar Wilayah di Kota Kupang

Komoditas gula pasir yang diperdagangkan di Kota Kupang diperoleh dari

Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur juga menjadi pemasok kebutuhan gula pasir

nasional dengan pangsa 48%. Saat ini, pembangunan pabrik gula pasir tengah berjalan

di Kabupaten Sumba Timur sehingga ke depan Provinsi NTT berpotensi menjadi salah

satu produsen gula pasir nasional.

Gambar Boks 2.4. Pola Perdagangan Gula

Pasir Antar Wilayah di Kota Kupang

Kebutuhan bawang putih di Kota Kupang seluruhnya dipenuhi dari Provinsi

Jawa Timur, sedangkan bawang merah sebagian besar dipenuhi sendiri di Provinsi

NTT. Secara nasional, 96% konsumsi bawang putih berasal dari impor, terutama

Tiongkok. Ketersediaan bawang putih di Kota Kupang secara tidak langsung juga

dipengaruhi kelancaran impor bawang putih nasional, khususnya Jawa Timur. Bawang

putih yang diperoleh dari Provinsi Jawa Timur selanjutnya didistribusikan ke beberapa

Kabupaten lain di NTT dan sebagian kecil di ekspor ke Provinsi Maluku (Ambon).


Sementara itu, komoditas bawang merah di Kota Kupang dipenuhi dari

produksi Kabupaten Kupang (55%) dan Rote Ndao (17%). Impor bawang merah dari

luar Provinsi NTT diperoleh dari Provinsi NTB (20%) dan Provinsi Sulawesi Selatan (8%).

Komoditas bawang merah di Kota Kupang juga diekspor untuk memenuhi kebutuhan

provinsi lainnya yakni Provinsi Papua (Mimika).

Gambar Boks 2.5. Pola Perdagangan Bawang

Putih Antar Wilayah di Kota Kupang Gambar Boks 2.6. Pola Perdagangan Bawang

Merah Antar Wilayah di Kota Kupang

Pasokan komoditas cabai-cabai di Kota Kupang sebagian besar dipenuhi

sendiri di Provinsi NTT. Sebesar 67% kebutuhan cabai merah besar di Kota Kupang

dipenuhi dari Kabupaten Rote Ndao. Impor cabai merah dari Provinsi Sulawesi Selatan

juga dilakukan dan memenuhi 25% kebutuhan Kota Kupang. Sejalan dengan cabai

merah, sebagian besar kebutuhan cabai rawit di Kota Kupang juga dipenuhi dari

Kabupaten Rote Ndao (62%). Impor cabai rawit dari Provinsi Sulawesi Selatan juga

dilakukan dan memenuhi 9% kebutuhan cabai rawit di Kota Kupang. Pasokan cabai

merah dan cabai rawit di Kota Kupang juga memenuhi kebutuhan kabupaten-kabupaten

lainnya di Provinsi NTT.

Gambar Boks 2.5. Pola Perdagangan Cabai

Merah Antar Wilayah di Kota Kupang Gambar Boks 2.6. Pola Perdagangan Cabai

Rawit Antar Wilayah di Kota Kupang


Berdasarkan hasil kajian, kota Kupang dan Provinsi NTT secara keseluruhan

masih sangat tergantung terhadap supply komoditas dari luar. Kemandirian

produksi kiranya perlu terus ditingkatkan khususnya dengan hadirnya food estate di

Sumba Tengah dan bendungan Napun Gete di Sikka yang baru diresmikan oleh Presiden

RI pada 23 Februari 2021, guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTT. Kerja

sama antar daerah juga perlu terus diperluas terutama dengan daerah yang memiliki

keterkaitan perdagangan dengan NTT seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi

NTB, yang saat ini belum terdapat kerjasama antar daerah.

| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 59

Bab IV.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 masih

terjaga. Hal ini tercermin dari ROA serta LDR yang kembali meningkat, setelah di triwulan-

triwulan sebelumnya mencatatkan tren penurunan. Sementara itu, NPL (gross) tercatat

sebesar 1,79%, terjaga dan masih di bawah level 5%. DPK tumbuh sebesar 1,65% (yoy),

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat pencairan giro pemerintah daerah

di akhir tahun, serta deposito yang terkontraksi sebagai dampak dari suku bunga yang

menurun. Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,65% (yoy),

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat kinerja kredit konsumsi yang

tertahan. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit usaha (UMKM dan Korporasi) tumbuh

sebesar 2,36% (yoy), setelah di triwulan sebelumnya terkontraksi 0,61% (yoy). Hal ini

terutama bersumber dari perbaikan kinerja modal kerja, meskipun kinerja kredit investasi

masih lemah.

Sepanjang tahun 2020, kinerja sektor keuangan di Provinsi NTT tercatat menurun

dibandingkan tahun 2019, baik dari sisi DPK maupun kredit. Hal ini merupakan dampak

dari kondisi makroekonomi yang memburuk di tengah pandemi COVID-19. Meskipun

demikian, risiko sektor keuangan tetap terjaga, ditopang oleh kebijakan restrukturisasi

serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah.

4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Kinerja Bank Umum

Pada triwulan IV 2020 dan keseluruhan tahun 2020, kinerja bank umum di

Provinsi NTT masih terjaga. Return on Asset (ROA) perbankan pada triwulan IV tercatat

sebesar 3,56%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,15%.

Sementara itu, efisiensi perbankan masih relatif stabil, dengan rasio Beban Operasional

atas Pendapatan Operasional (BOPO) yang tercatat sebesar 71,46, sedik it

menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 72,32. Fungsi intermediasi

perbankan di provinsi NTT pada tahun 2020 juga masih terjaga. Loan to Deposit Ratio

(LDR) tercatat sebesar 115,52%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

100,43%. Meskipun demikian, baik pertumbuhan DPK maupun pertumbuhan kredit

melambat pada triwulan IV 2020. Sementara itu, risiko kredit masih terjaga, tercermin

dari rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,79%, masih di bawah level 5%.


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1: Perkembangan Profitabilitas Bank Umum


Grafik 4.2: Perkembangan LDR Bank Umum

Tabel 4.1: Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTT

Indikator

Nominal (Miliar Rp) Pertumbuhan (% yoy)

2019 2020 2019 2020


Aset 37.26

5 40.84

9 42.87

0 42.94

3 43.91

7 46.15

9 48.99

4 44.85

7 6,84 5,04

16,33

16,01

17,85

13,00 14,29 4,46

DPK 25.68

0 28.81

7 28.74

8 29.49

7 29.65

1 31.15

4 33.60

5 30.08

5 2,67 7,26 7,84

17,53

15,46

8,11 16,90 1,99

Giro 5.798 7.676 5.926 4.392 5.614 6.408 7.616 3.672 6,05 21,91 6,25 26,28 (3,18) (16,51) 28,53 (16,39)

Tabungan 13.531 14.306 14.386 16.364 14.665 15.605 16.549 17.992 7,25 7,01 4,37 5,83 8,38 9,08 15,03 9,95

Deposito 6.351 6.835 8.436 8.741 9.372 9.141 9.441 8.421 (8,33) (5,07) 15,61 41,96 47,58 33,74 11,91 (3,66)

Kredit 29.13

6 30.48

1 32.79

4 32.20

5 32.52

1 32.69

9 33.75

1 34.29

7 7,68 9,11

11,98

7,11 11,6

2 7,28 2,92 6,50

Modal Kerja 8.988 9.739 10.571 10.292 10.293 11.394 11.077 11.385 10,87 12,10 17,05 9,99 14,52 16,99 4,79 10,62

Investasi 2.531 2.590 3.089 2.578 2.653 3.225 2.315 2.310 6,30 4,86 21,00 (3,39) 4,81 24,48 (25,06) (10,40)

Konsumsi 17.616 18.152 19.134 19.335 19.574 19.788 20.358 20.600 6,32 8,19 8,09 7,17 11,11 9,01 6,40 6,54

% LDR 113,4

6 105,7

8 114,0

8 109,1

8 109,6

8 104,9

6 100,4

3 114,0

0

% NPL (Gross) 2,10 2,49 2,41 2,01 2,02 1,85 1,86 1,79

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi bank), diolah

4.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pada triwulan IV 2020, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 1,69% (yoy),

melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

16,51% (yoy). Pertumbuhan DPK yang melambat terutama bersumber dari giro yang

terkontraksi sebesar 17,68% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh pencairan giro

pemerintah daerah dalam rangka mempercepat realisasi APBD pada triwulan IV 2020.

Sementara itu, deposito juga terkontraksi sebesar 4,78% (yoy), sehingga juga menjadi

faktor penahan kinerja DPK. Hal ini terutama dipengaruhi oleh suku bunga deposito yang

terus menurun, sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh Bank

Indonesia. Suku bunga deposito yang menurun mendorong nasabah-nasabah segmen

2,0

3,0

4,0

5,0


2018 2019 2020

30

40

50

60

70

80

90BOPO (%) ROA (%) - RHS

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

-

5

10

15

20

25

30

35

40


2018 2019 2020

DPK Kredit LDR (rhs)Triliun Rp


atas untuk memindahkan likuiditas dari deposito ke aset-aset lain dengan yield yang lebih

tinggi.

Pertumbuhan DPK sepanjang tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,69% (yoy)

melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 18,29% (yoy).

Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja giro dan deposito sepanjang tahun

2020. Di sisi lain, pertumbuhan tabungan pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,16%,

meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 5,81% (yoy). Kinerja

tabungan yang membaik menjadi penopang kinerja DPK secara keseluruhan. Hal ini

terutama disebabkan karena pada tahun 2020, lebih banyak masyarakat segmen bawah-

menengah yang lebih memilih untuk menabung daripada menggunakan uangnya untuk

usaha/investasi di tengah pandemi COVID-19


Grafik 4.3: Pertumbuhan DPK dan Komponennya


Grafik 4.4: Suku Bunga Tertimbang

Berdasarkan Jenis Simpanan

4.1.3 Penyaluran Kredit

Pertumbuhan kredit mencapai 3,65% (yoy), melambat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang mencapai 4,13% (yoy). Perlambatan kinerja penyaluran

kredit terutama bersumber dari kredit konsumsi yang merupakan mayoritas dari total

kredit yang disalurkan di NTT. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 4,52%s (yoy), melambat

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,51% (yoy). Kinerja

penyaluran kredit konsumsi yang melambat sejalan dengan PDRB konsumsi rumah

tangga yang juga melambat pada triwulan IV 2020. Sementara itu, suku bunga

tertimbang kredit konsumsi terus melanjutkan tren penurunan, sejalan dengan

pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60


2018 2019 2020

TOTAL GiroTabungan Deposito

% yoy

0

1

2

3

4

5

6

7

8


2018 2019 2020

Giro Tabungan Deposito

%


Pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2020 yang tercatat sebesar 3,65% (yoy)

melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,30% (yoy).

Kinerja penyaluran kredit pada tahun 2020 yang melambat terutama diakibatkan oleh

menurunnya kinerja di semua jenis kredit, baik pada konsumsi, modal kerja, maupun

investasi. Penurunan kinerja kredit usaha (modal kerja dan investasi) terjadi baik pada

skala UMKM maupun korporasi. Hal ini sejalan dengan kondisi makroekonomi yang

menurun pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi proyek), diolah

Grafik 4.5: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan


Grafik 4.6: Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit usaha (modal kerja dan investasi) tumbuh sebesar 2,36% (yoy),

membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,61%

(yoy).

Perbaikan kredit usaha terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh sebesar

10,14% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 6,74% (yoy). Sementara itu, kredit investasi masih terkontraksi sebesar 24,78%

(yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kinerja usaha secara

operasional, meskipun aktivitas investasi masih tertahan. Kinerja investasi yang masih

tertahan juga tercermin pada PDRB dan PMA di Provinsi NTT.

-30

-20

-10

0

10

20

30


2018 2019 2020

Total Kredit Modal KerjaInvestasi Konsumsi

% yoy

9

10

11

12

13

14

15


2018 2019 2020

Modal Kerja Investasi Konsumsi

%


Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.7: Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi NTT

Sumber: BKPM, diolah

Grafik 4.8: Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT

Bila dilihat berdasarkan jenisnya, kredit usaha di NTT didominasi oleh UMKM.

Sementara itu bila dilihat berdasarkan sektor, kredit usaha didominasi oleh sektor

perdagangan. Kredit usaha sektor perdagangan tercatat tumbuh sebesar 8,87% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89%

(yoy). Di sisi lain, kredit usaha sektor konstruksi masih terkontraksi sebesar 16,19 (yoy),

meskipun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi

25,25% (yoy). Kinerja kredit sektor konstruksi yang masih lemah merupakan dampak dari

proyek-proyek pembangunan yang tertunda pada tahun 2020 akibat COVID-19.


Grafik 4.9: Perkembangan Kredit Usaha

Berdasarkan Kategori Usaha


Grafik 4.10: Pertumbuhan Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi

-16,07-20

-15

-10

-5

0

5

10

I II III IV I II III IV

2019 2020

Growth% yoy

-59,63%

-2

0

2

4

6

8

10

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV

2019 2020

PMA (Juta USD) Growth (rhs)% yoy

-20

0

20

40

60

80

-4

0

4

8

12

16


2018 2019 2020

% yoyTriliun Rp Kredit UMKM Kredit Korporasi

g UMKM (rhs) g Korporasi (rhs)

-40

-20

0

20

40

60

80


2018 2019 2020

Pertanian Konstruksi Perdagangan Akmamin

% yoy



Grafik 4.11: Risiko Kredit Usaha


Grafik 4.12: Risiko Kredit Usaha (Loan at Risk) di Beberapa Sektor Ekonomi

Pada umumnya risiko kredit usaha menunjukkan perbaikan, terutama bersumber

dari loan-at-risk (LaR) kredit modal kerja yang menurun. Sementara itu, LaR kredit

investasi masih terus meningkat. Bila dilihat berdasarkan sektor, penurunan LaR kredit

(perbaikan kualitas) terlihat pada sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, LaR

kredit sektor konstruksi justru menunjukkan peningkatan (kualitas memburuk).

Selanjutnya, NPL (gross) kredit modal kerja dan investasi tercatat sebesar 3,66%, masih

terjaga dan di bawah level 5%.

4.2 Kinerja Korporasi Nonkeuangan

4.2.1 Kondisi dan Prospek Usaha

Di triwulan IV 2020, korporasi nonkeuangan cenderung mengalami

perbaikan kondisi usaha dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini

tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI NTT.

Dari segi rentabilitas (kemampuan korporasi menghasilkan laba operasional), sebanyak

25,25% dari perusahaan-perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi yang

baik, lebih tinggi dibandingkan 16,33% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu dari

segi likuiditas, sebanyak 25,25% dari perusahaan-perusahaan responden menyatakan

mengalami kondisi yang baik, meningkat dibandingkan 17,35% di periode sebelumnya.

0

10

20

30

40

50

60

70


2018 2019 2020

NPL (Gross) Modal Kerja & InvestasiLoan at Risk Modal KerjaLoan at Risk Investasi

% yoy

0

10

20

30

40

50

60

70


2018 2019 2020

Pertanian Konstruksi Perdagangan Akmamin

% LaR


Meskipun demikian, kondisi rentabilitas dan likuiditas korporasi pada tahun 2020 masih

belum pulih seperti pada level di tahun 2019.

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.13: Kondisi Rentabilitas Korporasi

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.14: Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2 Penyaluran Kredit Korporasi

Kredit korporasi non-UMKM tumbuh sebesar 16,10% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,45% (yoy).

Pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh

sebesar 35,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

tumbuh 27,04% (yoy). Di sisi lain, kredit investasi masih terkontraksi sebesar 14,58%

(yoy), meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih

dalam sebesar 21,38% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kinerja

korporasi secara operasional, meskipun aktivitas investasi korporasi masih tertahan.


Grafik 4.15: Pertumbuhan Kredit Korporasi Non Keuangan


Grafik 4.16: Risiko Kredit (Loan at Risk) Korporasi Non Keuangan

Pertumbuhan kredit korporasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat sebesar

16,10% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 9,54%

(yoy). Hal ini terutama ditopang oleh kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK, penurunan

45,8%

16,3%25,3%

53,0%

69,4%63,6%

1,2%

14,3% 11,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tw IV 2019 Tw III 2020 Tw IV 2020

Buruk

Cukup

Baik

45,8%

17,3%25,3%

53,0%

71,4%65,7%

1,2%

11,2% 9,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tw IV 2019 Tw III 2020 Tw IV 2020

Buruk

Cukup

Baik

-40

-20

0

20

40

60


2018 2019 2020

Total Modal Kerja Investasi

% yoy

0

10

20

30

40

50

60

70

80


2018 2019 2020

Modal Kerja Investasi% LaR


suku bunga modal kerja, serta berbagai keringanan dan insentif fiskal dari pemerintah

dalam rangka mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

4.3 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

4.3.1 Kondisi Rumah Tangga

Kinerja keuangan sektor rumah tangga terindikasi mengalami perlambatan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. PDRB Konsumsi Rumah Tangga tercatat

mengalami kontraksi sebesar 3,88% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang terkontraksi 2,38% (yoy). Perlambatan kinerja Konsumsi Rumah

Tangga juga terkonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang dilakukan KPw BI NTT, yang

menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen yang melemah dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya.


Grafik 4.17: Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga


Grafik 4.18: Survei Konsumen Bank Indonesia

4.3.2 Penghimpunan DPK Rumah Tangga

DPK rumah tangga tumbuh sebesar 8,80% (yoy), melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,80% (yoy). Hal ini terutama

bersumber dari deposito yang tumbuh sebesar 6,29% (yoy), melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,97% (yoy). Kinerja deposito yang

melambat terutama dipengaruhi oleh suku bunga tertimbang deposito yang menurun,

sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia

sepanjang tahun 2020. Hal ini mendorong banyak nasabah segmen atas untuk

memindahkan likuiditas dari deposito ke aset-aset lain dengan yield yang lebih tinggi.

Pertumbuhan DPK rumah tangga sepanjang tahun 2020 yang tercatat

sebesar 8,80% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh

sebesar 7,44% (yoy). Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2020, lebih

-6

-4

-2

0

2

4

6

8


2018 2019 2020

PDRB Konsumsi RT% yoy

0

100

200


2018 2019 2020

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)


banyak masyarakat segmen bawah-menengah yang lebih memilih untuk menabung

daripada menggunakan uangnya untuk usaha/investasi di tengah pandemi COVID-19.


Grafik 4.19: Pertumbuhan DPK Rumah Tangga


Grafik 4.20: Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga

4.3.3 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 4,66% (yoy), melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,61% (yoy). Kinerja kredit

konsumsi rumah tangga yang melambat terutama bersumber dari kredit multiguna yang

tumbuh sebesar 8,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 15,03% (yoy). Sementara itu, KPR/KPA serta KKB juga masih terkontraksi

masing-masing sebesar 25,22% (yoy) dan 22,41% (yoy), melanjutkan tren kontraksi dari

sejak awal tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat NTT dalam

membeli tempat tinggal dan kendaraan masih lemah. Selain itu, terdapat kecenderungan

dari pihak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan KPR/KPA dan KKB,

sehingga menjadi faktor perlambatan penyaluran kredit. Hal ini juga tercermin dari

perbaikan risiko kredit RT, di mana NPL (gross) kredit RT tercatat sebesar 0,61%, menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,70%.

Pertumbuhan kredit rumah tangga sepanjang tahun 2020 yang tercatat

sebesar 4,66% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh

sebesar 10,40% (yoy). Hal ini terutama diakibatkan oleh konsumsi rumah tangga yang

melemah sepanjang tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

-40

-20

0

20

40

60


2018 2019 2020

TOTAL GiroTabungan Deposito

% yoy

74%

23%

0

5

10

15

20

25


2018 2019 2020

Giro Tabungan Deposito

Rp Triliun



Grafik 4.21: Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga


Grafik 4.22: Risiko Kredit Rumah Tangga (Non-Performing Loan)

4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM

Kredit UMKM tumbuh sebesar 0,23% (yoy), membaik dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,79% (yoy). Kineja penyaluran kredit UMKM

yang membaik terutama bersumber dari kredit modal kerja UMKM yang tumbuh sebesar

7,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

4,31% (yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM masih terkontraksi sebesar 28,24%

(yoy), sehingga menjadi faktor penahan kinerja kredit UMKM. Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat perbaikan kinerja UMKM, meskipun UMKM masih menahan investasi

pada tahun 2020. Hal ini juga terlihat pada risiko kredit, di mana terjadi penurunan loan-

at-risk pada kredit modal kerja UMKM, sedangkan loan-at-risk investasi UMKM justru

meningkat.

Pertumbuhan kredit UMKM sepanjang tahun 2020 yang tercatat sebesar

0,23% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar

13,10% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja UMKM di tengah

kondisi makroekonomi yang lesu sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Selain itu,

UMKM juga lebih rentan merasakan dampak dari pandemi dibandingkan dengan

korporasi.

-30

-15

0

15

30

45


2018 2019 2020

Total Kredit RT KPR+KPAKKB Multiguna

% yoy

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0


2018 2019 2020

Total Kredit RT KPR+KPAKKB Multiguna

% NPL



Grafik 4.23: Pertumbuhan Kredit UMKM


Grafik 4.24: Risiko Kredit UMKM (Loan at Risk


Grafik 4.25: Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha


Grafik 4.26: Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

-30

-15

0

15

30

45

60


2018 2019 2020

Total Modal Kerja Investasi% yoy

0

10

20

30

40

50

60


2018 2019 2020

Total Modal Kerja Investasi% LaR

34%

42%

24%

-

2

4

6

8

10

12

14


2018 2019 2020

Menengah Kecil MikroTriliun Rp

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60


2018 2019 2020

Menengah Kecil Mikro% yoy

| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 70

Bab V.

PENYELENGGARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH


triwulan IV 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi seiring

kebijakan adaptasi kebiasaan baru.

Pada triwulan IV 2020, Provinsi NTT menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp 2,8

Triliun Net outflow tersebut tumbuh 18,65% (yoy), menurun dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,88% (yoy)

Transaksi nontunai secara bertahap juga mengalami perbaikan, tercermin dari

pertumbuhan volume transaksi SKNBI dan BI RTGS yang meningkat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Namun, secara nominal, pertumbuhan SKNBI lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya sedangkan BI RTGS masih lebih rendah dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya.

Inklusi keuangan secara bertahap juga bertumbuh, tercermin dari meningkatnya

nominal dan volume transaksi kartu kredit dan ATM/Debet, serta tetap bertumbuhnya

jumlah Kartu ATM/Debit meskipun terjadi penurunan pada jumlah Kartu Kredit.

Di masa pandemi ini, transaksi elektronik di Provinsi NTT di triwulan IV sebesar Rp

22,76 Miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 137% (yoy) dengan sebesar

101.979 transaksi, tumbuh 94% (yoy).

5.1. Kondisi Umum


triwulan IV 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi

seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan IV 2020, transaksi tunai di

Provinsi NTT menunjukkan kondisi net outflow. Net outflow tersebut tumbuh seiring

dengan pertumbuhan Inflow dan Outflow, yang menjadi gambaran membaiknya kondisi

perekonomian di Provinsi NTT di tengah pandemi. Transaksi nontunai secara bertahap

juga mengalami perbaikan, tercermin dari pertumbuhan volume transaksi Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI


RTGS) yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan

oleh berkembangnya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transaksi non-tunai

sebagai transaksi alternatif dari transkasi tunai. Inklusi keuangan secara bertahap juga

bertumbuh, tercermin dari meningkatnya nominal dan volume transaksi kartu kredit dan

ATM/Debet, serta tetap bertumbuhnya jumlah Kartu ATM/Debit meskipun terjadi

penurunan pada jumlah Kartu Kredit. Hal ini menjadi gambaran semakin infklusifnya

keuangan di Provinsi NTT. Peningkatan inklusivitas keuangan juga tergambar dari adanya

akselerasi peningkatan transaksi elektronik di tengah Pandemi ini, dimana pada triwulan

IV mengalami pertumbuhan diatas 100% secara year-on-year.

5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT

5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT

Pada triwulan IV 2020, transaksi tunai di Provinsi NTT menunjukkan kondisi

net outflow sebesar Rp2,8 triliun. Net outflow tersebut tumbuh 18,65% (yoy), sedikit

melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,88%

(yoy). Pertumbuhan transaksi tunai terjadi seiring dengan adaptasi kebiasan baru,

meskipun sedikit melambat dikarenakan adanya aturan pembatasan aktivitas masyarakat

di Provinsi NTT menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi Tunai di

Provinsi NTT Grafik 5.2. Perkembangan Inflow dan

Outflow Transaksi Tunai Provinsi NTT

Inflow atau aliran uang masuk ke Bank Indonesia pada triwulan IV 2020

tercatat sebesar Rp1,01 triliun atau terkontraksi sebesar 24,77% (yoy). Kontraksi

inflow tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2020 sebesar 11,39% (yoy).

Sementara itu, outflow pada triwulan IV 2020 mencapai Rp3,82 triliun tumbuh sebesar


2,91% (yoy). Outflow tersebut membaik dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang

terkontraksi sebesar 2,77% (yoy). Meningkatnya outflow menunjukkan adanya

pergerakan uang di masyarakat, dan membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi NTT.

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT

Secara umum, layanan kas di Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami

perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Layanan penukaran yang dilakukan di

loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mencapai

Rp17,11 triliun atau terkontraksi sebesar 46,59% (yoy). Meskipun demikian, kondisi

tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar

79,75% (yoy). Pengiriman uang layak edar ke kas titipan Bank Indonesia di Provinsi NTT

pada triwulan IV 2020 mencapai Rp1,02 triliun. Kinerja pengiriman uang ke kas titipan

menurun, tercermin dari kontraksi yang mendalam menjadi 49,86% (yoy) dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya sebesar 14,06% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh

buruknya cuaca yang menghambat distribusi uang ke masing-masing kas titipan,

meskipun sudah ada kebijakan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi yang

mendukung distribusi uang layak edar di wilayah Provinsi NTT. Di sisi lain, layanan kas

keliling pada triwulan IV 2020 masih belum dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.


Grafik 5.3. Perkembangan Layanan Penukaran

Bank Indonesia Provinsi NTT Grafik 5.4. Perkembangan Pengiriman Uang

Kepada Kas Titipan Provinsi NTT

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

0

5

10

15

20

25

30

35

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2017 2018 2019 2020

Nominal Penukaran Growth - rhs

Rp Miliar YOY

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

1

1

2

2

3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2017 2018 2019 2020

Nominal Kas Titipan Growth - rhs

Rp Triliun YOY


5.2.2.1. Penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Provinsi NTT

Penarikan Uang Tidak Layak Edar di triwulan IV 2020 mengalami peningkatan.

Penarikan UTLE di Triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp852 miliar, bertumbuh sebesar

27,6% (yoy). Kinerja tersebut membaik dari penarikan di Triwulan III 2020 sebesar Rp613

miliar atau terkontraksi sebesar 28,34%. Perbaikan kinerja pada penarikan UTLE dapat

dicapai dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan penukaran

UTLE dan penyelenggara kas titipan dalam melakukan penarikan UTLE di daerah

operasinya.

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar

Bank Indonesia Provinsi NTT

5.2.2.2. Temuan Uang Palsu

Temuan uang palsu di triwulan IV 2020 menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya. Di triwulan IV 2020, ditemukan sebanyak 72 lembar uang palsu. Temuan

ini meningkat sebesar 1,41% (yoy). Namun apabila dibandingkan dengan triwulan III

2020, jumlah temuan menurun dari 78 lembar pada triwulan III 2020 menjadi 72 lembar

pada triwulan IV 2020.



Grafik 5.6. Perkembangan Temuan Uang Palsu di

Provinsi NTT

5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai di Provinsi NTT

5.2.3.1. Transaksi Kliring (SKNBI)

Pada triwulan IV 2020, penggunaan transaksi Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) di Provinsi NTT mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan

volume, transaksi kliring pada triwulan IV 2020 mencapai 83,61 ribu lembar atau

terkontraksi sebesar 5,54% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan III 2020 yang terkontraksi sebesar 5,75% (yoy). Nominal kliring di Provinsi NTT

pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar Rp4,06 triliun, terkontraksi 1,97% (yoy), membaik

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,19% (yoy). Secara

triwulanan, pertumbuhan nominal kliring meningkat menjadi 23,92% (qtq)

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang meningkat sebesar 22,87% (qtq).


Grafik 5.7. Perkembangan Nilai Nominal Transaksi

SKNBI di Provinsi NTT Grafik 5.8. Perkembangan Volume Transaksi

SKNBI di Provinsi NTT


5.2.3.2. Transaksi BI RTGS di Provinsi NTT

Pada triwulan IV 2020, transaksi nontunai nilai besar melalui BI RTGS (Real

Time Gross Settlement) menunjukkan peningkatan volume. Volume BI RTGS pada

triwulan IV 2020 mencapai 6.111 transaksi atau tumbuh 143,76% (yoy), meningkat

dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 100,76% (yoy). Di sisi

lain, nominal transaksi BI RTGS mengalami penurunan kinerja. Nominal transaksi BI RTGS

pada triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp12,80 triliun. Pertumbuhan nominal BI RTGS

melambat dari 66,78% (yoy) pada triwulan III 2020 menjadi terkontraksi sebesar 26,59%

(yoy) pada triwulan IV 2020. Secara triwulanan, pertumbuhan nominal BI RTGS

menunjukkan kontraksi 54,80% (qtq), dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang

tumbuh 5,40% (qtq).


Grafik 5.9. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS Grafik 5.10. Perkembangan Nominal

Transaksi BI-RTGS

5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi NTT

5.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

5.3.1.1. Transaksi Kartu ATM/ Debet

Nominal transaksi kartu ATM/Debet di triwulan IV 2020 mengalami

pertumbuhan. Pada triwulan IV 2020, nominal transaksi kartu ATM/Debet tercatat

sebesar Rp13,07 triliun, meningkat sebesar 15,9% (yoy). Transaksi ini lebih besar

dibandingkan triwulan III 2020 yang mencapai Rp11,59 triliun atau terkontraksi sebesar

7,3% (yoy) . Secara triwulanan, nominal transaksi kartu ATM/Debet bertumbuh sebesar

12,07% (qtq). Sedangkan untuk volume transaksi kartu ATM/Debet pada triwulan IV

2020 tercatat sebesar 16,2 juta transaksi, meningkat sebesar 13,4% (yoy). Capaian ini


meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 69,2% dan

secara volume sebesar 15,04 juta transaksi. Secara triwulanan, volume transaksi kartu

ATM/Debet mengalami pertumbuhan sebesar 15,20% (qtq). Jumlah ekspansi kartu

ATM/Debet di triwulan IV 2020 tercatat sebesar 2,287 Juta kartu, bertumbuh sebesar

20,1% (yoy).


Grafik 5.11, Perkembangan Nominal Transaksi

Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT Grafik 5.12. Perkembangan Volume Transaksi

Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT


Grafik 5.13. Perkembangan Ekspasi Kartu ATM/ Debet di

Provinsi NTT

5.3.1.2. Transaksi Kartu Kredit

Nominal transaksi kartu kredit di triwulan IV 2020 mengalami pertumbuhan.

Pada triwulan IV 2020, nominal transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp85,88 miliar,

terkontraksi sebesar 0,43% (yoy). Capaian ini lebih besar dibandingkan triwulan III 2020

yang terkontraksi sebesar 0,78% dan secara nominal transaksi sebesar Rp64,70 miliar.


Secara triwulanan, nominal transaksi kartu kredit bertumbuh sebesar 32,7% (qtq).

Sedangkan untuk volume transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar

104.763 transaksi, terkontraksi sebesar 0,29% (yoy). Capaian ini meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,61% dan secara volume

sebesar 91.037 transaksi. Secara triwulanan, volume transaksi kartu kredit mengalami

pertumbuhan sebesar 15,1% (qtq). Jumlah ekspansi kartu kredit di triwulan IV 2020

tercatat sebesar 38.933 kartu, bertumbuh sebesar 34,4% (yoy).


Grafik 5.14. Perkembangan Nominal Transaksi

Kartu Kredit di Provinsi NTT Grafik 5.15. Perkembangan Volume Transaksi

Kartu Kredit di Provinsi NTT


Grafik 5.16. Perkembangan Ekspansi Kartu Kredit

di Provinsi NTT


5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik

Secara umum, transaksi elektronik di triwulan IV 2020 mengalami

pertumbuhan baik dari nominal dan volume transaksi. Kondisi ini menunjukkan

kebiasaan transaksi elektronik yang semakin terbangun di masyarakat di tengah pandemi

COVID-19. Secara nominal, transaksi elektronik di triwulan IV 2020 tercatat sebesar

Rp22,76 miliar, tumbuh sebesar 137,09% (yoy). Perbaikan terjadi jika dibandingkan

dengan triwulan III 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 6,88% (yoy). Pertumbuhan

nominal transaksi juga didukung dengan adanya pertumbuhan dari sisi volume transaksi.

Volume transaksi elektronik pada triwulan IV 2020 tercatat sebanyak 101.979 transaksi,

tumbuh sebesar 94,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi terjadi jika

dibandingkan dengan triwulan III 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 24,63% (yoy).

Secara triwulanan, peningkatan volume transaksi elektronik tercatat sebesar 109% (qtq)

dari 48.793 transaksi.


Grafik 5.17. Perkembangan Nominal Transaksi

Elektronik di Provinsi NTT Grafik 5.18. Perkembangan Volume Transaksi

Elektronik di Provinsi NTT

Dalam mendukung pertumbuhan transaksi elektronik, Bank Indonesia juga

mendorong pertumbuhan penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

di masyarakat, baik dari sisi supply (jumlah merchant yang menggunakan QRIS)

maupun dari sisi demand (kesadaran masyarakat menggunakan QRIS). Pada

Desember 2020, tercatat sebanyak 31.095 merchant sudah menggunakan QRIS sebagai

alternatif transaksi. Jumlah ini meningkat sebesar 222% (yoy) dan 11% (qtq). Dengan

meningkatnya jumlah merchant QRIS, diharapkan masyarakat dapat semakin terbiasa


dengan transaksi elektronik dan mengurangi kontak fisik untuk mengurangi risiko

penyebaran virus di masa pandemi ini.


Grafik 5.19. Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di

Provinsi NTT

Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 80

Bab VI.

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

• Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2020 tercatat 2,85 juta orang,

meningkat 5,56% dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 2,70 juta orang. Sementara

itu, pada periode yang sama Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik menjadi 4,28%

dari 3,14% pada Agustus 2019.

Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2020 tercatat sebesar 21,21%,

naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62%. Pada periode yang sama,

koefisien gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat relatif

stabil.

6.1 Kondisi Umum

Kondisi kesejahteraan dan ketenagakerjaan Provinsi NTT menurun sebagai

dampak pandemi COVID-19. Tingkat kesejahteraan yang menurun tercermin dari

meningkatnya persentase kemiskinan menjadi 21,21% pada September 2020 dari

20,62% di September 2019. Kondisi ketenagakerjaan yang menurun tercermin dari

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang naik menjadi 4,28% pada Agustus 2020 dari

3,14% pada Agustus 2019. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah

satu indikator tingkat kesejahteraan petani, naik menjadi 96,27 pada triwulan IV 2020

dari 95,85 pada triwulan sebelumnya meskipun masih di bawah titik impas1.

6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan

Sejalan dengan perlambatan ekonomi di tahun 2020, TPT Provinsi NTT pada

Agustus 2020 tercatat 4,28% (0,12 juta orang), mengalami kenaikan dari Agustus

2019 yang sebesar 3,14% (0,08 juta orang). Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus

2020 menempati peringkat ke-empat sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah

Provinsi Sulawesi Barat (3,32%), Sulawesi Tengah (3,77%), Bengkulu (4,07%) dan Nusa

1 Titik impas NTP = 100. Apabila NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya sehingga pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.


Tenggara Barat (4,22%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada

Agustus 2020 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 7,07%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2020

menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019. TPAK pada

Agustus 2020 tercatat sebesar 73,11% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020

yang sebesar 70,34%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja baik

yang bekerja maupun pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 tercatat

sebanyak 2,85 juta orang atau meningkat dari Agustus 2019 yang sebanyak 2,70 juta

orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan

kerja perempuan yang sebesar 63,91% pada bulan Agustus 2020 atau mengalami

persentase kenaikan sebesar 4,17%. Sementara itu, TPAK laki-laki tercatat sebesar

82,64% atau mengalami persentase kenaikan sebesar 1,33%.


Grafik 6.1. Perkembangan Tenaga Kerja

Provinsi NTT

Grafik 6.2. Perkembangan Status Tenaga Kerja

Provinsi NTT

Kegiatan informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT.

Struktur tersebut tidak banyak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Pada

Agustus 2020, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,08 juta orang

atau 76,10% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut naik sebesar 9,41%

(yoy) dibandingkan Agustus 2019 yang sebanyak 1,90 juta orang. Berbeda dengan

pekerja kegiatan informal yang mengalami kenaikan, pekerja pada kegiatan formal

mengalami penurunan -9,59% (yoy) dari 0,72 juta orang pada Agustus 2019 menjadi

hanya 0,65 juta orang pada Agustus 2020. Banyaknya penduduk yang bekerja pada

kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah seperti tidak


memerlukan latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini

sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan

lulusan SD (51,14%).

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan masih menjadi sektor dominan di Provinsi NTT. Penduduk Provinsi NTT yang

bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 51,43% dari

total penduduk yang bekerja. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan Agustus

2019. Hal tersebut sejalan dengan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan yang terus mendominasi. Berdasarkan PDRB Provinsi NTT triwulan III 2020,

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pangsa sebesar 28,30%.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas pekerja pada Agustus

merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah . Pada Agustus 2020

pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,34 juta orang (pangsa 51,14%). Pekerja

lulusan SMA menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 425 ribu orang (pangsa

16,24%). Sementara itu, pekerja dengan lulusan Sarjana dan Diploma masih terbatas yakni

masing-masing sebanyak 270 ribu orang (pangsa 10,31%) dan 67 ribu orang (pangsa 2,56%).

Kedepannya, perlu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan Provinsi

NTT melalui peningkatan pendidikan.


Grafik 6.3. Pangsa Lapangan Usaha Tenaga

Kerja NTT Per Agustus 2020

Grafik 6.4. Pangsa Pendidikan Terakhir Tenaga

Kerja NTT Per Agustus 2020

51,43

14,93

12,06

9,5

4,814,52

2,76

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Jasa kemasyarakatan, Sosial, danPerorangan

Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Industri Pengolahan

Konstruksi

Transportasi dan Pergudangan

Lainnya

51,14%

13,85%

16,24%

5,90%

2,56% 10,31%

SD

SMP

SMA Umum

SMA Kejuruan

Diploma I/II/III

Universitas


Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 10,90%. Hal

tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT terkonsentrasi di Kota

Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten

Belu yakni sebesar 7,42%. TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yang

sebesar 2,10%. Pada Agustus 2020, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT

mengalami peningkatan TPT dibandingkan Agustus 2019 sebagai dampak pandemi

COVID-19 yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja.

Sumber: BPS

Grafik 6.3. TPT Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Per Agustus 2020

6.3 Perkembangan Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mengalami

kenaikan dibandingkan September 2019. Persentase penduduk miskin pada

September 2020 tercatat sebesar 21,21% atau sejumlah 1,17 juta orang meningkat

dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62% (1,13 juta orang). Kemiskinan di

Provinsi NTT sejalan dengan kondisi Nasional yang juga mengalami kenaikan menjadi

10,19% (27,55 juta orang) dari sebelumnya 9,22% (24,79 juta orang) pada September

2019. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan

persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,70%).

Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan

tren penurunan. Namun outbreak COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang

pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

10,90

7,42

4,90 4,90 4,88 4,69 4,26 4,09 4,02 4,00 3,96 3,72 3,63 3,49 3,16 3,11 3,09 3,08 2,95 2,63 2,36 2,10

TPT (%)



Grafik 6.4. Perkembangan Persentase

Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional

Grafik 6.5. Sepuluh Provinsi Dengan Persentase

Kemiskinan Tertinggi Per September 2020

Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan yang tercermin dari

Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan. Perkembangan NTP Provinsi NTT

pada triwulan IV 2020 tercatat 96,27 atau meningkat dibandingkan triwulan III 2020

yang sebesar 95,83. Peningkatan NTP pada triwulan III 2020 terutama bersumber dari

meningkatnya indeks diterima yakni harga komoditas hasil produksi.

Sejak awal tahun 2020, NTP di Provinsi NTT berada di bawah angka 100 atau

di bawah titik impas. Hal ini menandakan petani mengalami defisit di mana indeks yang

dibayar lebih besar daripada indeks yang diterima. Hal ini juga mengindikasikan bahwa

dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu

memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga

maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Berdasarkan subsektornya, peningkatan

NTP triwulan IV 2020 terutama didorong oleh subsektor tanaman hortikultura,

perkebunan rakyat dan padi palawija seiring dimulainya masa tanam komoditas padi

palawija dan masa panen komoditas perkebunan. Sementara itu, NTP subsektor

perikanan dan peternakan tercatat mengalami penurunan khususnya perikanan

budidaya.

9

11

13

15

17

19

21

23

Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20

Nasional NTT

26,8

21,7 21,21

17,9915,59 15,3 14,23 13,06 12,98 12,8

Papua Papua Barat NTT Maluku Gorontalo Bengkulu NTB Sulteng Sumsel DIY



Grafik 6.6. Perkembangan NTP Provinsi NTT Grafik 6.7. NTP Provinsi NTT Berdasarkan

Subsektor

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT yang tercermin dari rasio gini relatif stabil.

Rasio gini pada September 2020 tercatat 0,356 relatif stabil dibandingkan Maret

2019 yang sebesar 0,355. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi

Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,385. Secara umum, rasio gini yang

mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Sumber: BPS

Grafik 6.8. Perkembangan Rasio Gini Provinsi NTT

0

50

100

150

200

85

90

95

100

105

110


2017 2018 2019 2020

NTP IT - rhs IB - rhs

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

Padi Palawija Hortikultura TanamanPerkebunan

Rakyat

Peternakan Perikanan

Tw III 2020 TW IV 2020

0,3940,391

0,3840,38

0,385

0,3620,359 0,359

0,355 0,356

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20

Nasional NTT

| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 86

Bab VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

• Pemulihan ekonomi Provinsi NTT tetap berlanjut di triwulan II 2021 seiring dengan

perayaan Hari Raya Idul Fitri dan masuknya masa puncak panen raya. Program

vaksinasi diharapkan mampu menekan laju penyebaran kasus COVID-19 sehingga

mendorong pemulihan aktivitas masyarakat dan permintaan domestik, terutama

konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT

pada triwulan II 2021 didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran.

• Perbaikan perekonomian Provinsi NTT diperkirakan tetap berlanjut sampai akhir tahun

2021 dan meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Akselerasi ekonomi Provinsi NTT dipengaruhi oleh perbaikan konsumsi masyarakat

sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, peningkatan kapasitas

fiskal, serta keberlanjutan pembangunan proyek investasi terutama Proyek Strategis

Nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Di sisi Lapangan

Usaha, peningkatan Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 juga diperkirakan

ditopang oleh LU Utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi.

• Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan

inflasi pada tahun 2020. Pada triwulan II 2021, inflasi diperkirakan meningkat

dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik seiring momen Hari Raya Idul Fitri

terutama konsumsi bahan makanan dan angkutan udara.

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT

7.1.1 Prospek Ekonomi Triwulan II 2021

Perbaikan kinerja ekonomi Provinsi NTT diprakirakan akan terus berlanjut

pada triwulan II 2021. Sumber pemulihan perekonomian Provinsi NTT diperkirakan

berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Distribusi vaksin yang telah

dilaksanakan sejak triwulan I 2021 diperkirakan mampu mengurangi risiko penyebaran

COVID-19 sehingga meningkatkan ekspektasi permintaan domestik. Konsumsi rumah

tangga juga diperkirakan meningkat seiring Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2021 dan

panen raya yang diperkirakan terjadi pada triwulan II 2021. Berlanjutnya pembangunan

Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas

(DPSP) Labuan Bajo menjadi faktor pendorong investasi pada triwulan II 2021. Sementara


itu, kinerja sektor eksternal diperkirakan meningkat yang didorong oleh perbaikan

ekonomi global dan negara mitra dagang utama (antara lain Timor Leste, Vietnam, dan

India) serta pemulihan akses perdagangan antarnegara dan antardaerah.

Di sisi lain, kasus positif COVID-19 di Provinsi NTT terus meningkat secara

eksponensial sejak bulan September 2020. Pemetaan profil risiko COVID-19 di Provinsi

NTT menunjukkan terdapat tiga kabupaten yang berada pada zona merah atau berisiko

tinggi yaitu Kabupaten Kupang, Ende, dan Kota Kupang, 17 kabupaten berisiko sedang,

serta dua kabupaten berisiko rendah. Mulai 13 Januari 20211, Pemerintah Kota Kupang

menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai

upaya mencegah penyebaran transmisi lokal COVID-19 di Kota Kupang. Peningkatan

kasus positif COVID-19 menjadi faktor risiko pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

Tabel 7.1. Profil Risiko COVID-19 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

PROFIL RISIKO KABUPATEN/KOTA

Risiko Tinggi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Ende

Risiko Sedang

Sumba Tengah, Ngada, Nagekeo, Sumba Barat

Daya, Flores Timur, Malaka, Sumba Timur, Rote

Ndao, Timor Tengah Utara, Sikka, Manggarai,

Timor Tengah Selatan, Belu, Manggarai Barat,

Alor, Manggarai Timur, Sabu Raijua

Risiko Rendah Sumba Barat, Lembata

Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, data 26 Februari 2021

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2021

diperkirakan didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta

Konstruksi. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat seiring panen

raya yang berlangsung pada triwulan II 2021. Produktivitas pertanian Provinsi NTT juga

diperkirakan meningkat, dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih baik dibandingkan

dengan tahun sebelumnya seiring musim penghujan yang dimulai sejak bulan November

20202. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi

Provinsi NTT triwulan II 2021 seiring dengan berlanjutnya proyek Pemerintah antara lain

PSN3 Bendungan Temef (Timor Tengah Selatan) dan Bendungan Manikin (Kabupaten

Kupang), serta pengembangan DPSP Labuan Bajo terutama penataan Pulau Rinca dan

1 Surat Edaran Walikota Kupang Nomor 006/HK.188.45.443.1/II/2021 2 Keterangan BMKG NTT pada bulan September 2020 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020.


Bandar Udara Internasional Komodo. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT juga

mengajukan pinjaman sebesar Rp1,01 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk proyek rehabilitasi jalan,

pembangunan embung dan penampungan air lainnya, serta pembangunan infrastruktur

kawasan pemukiman di Provinsi NTT4.

Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Grafik 7.1. Proyeksi Ekonomi Provinsi NTT Triwulan I 2021 dan Triwulan II 2021

i Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan I dan II 2020

7.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2021 diperkirakan meningkat

dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi

Provinsi NTT secara keseluruhan pada tahun 2021 didorong oleh konsumsi masyarakat

sejalan dengan program vaksinasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi, keberlanjutan

pengerjaan konstruksi dan infrastruktur pemerintah, serta peningkatan kapasitas fiskal.

Kegiatan vaksinasi tahap pertama di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021

kepada tenaga kesehatan dengan sasaran sebanyak 32.221 orang. Sampai dengan 24

Februari 2021, pemberian vaksin dosis pertama kepada tenaga kesehatan telah mencapai

89%, dan penyuntikan dosis kedua mencapai 50%5. Vaksin tahap kedua telah diterima

di Provinsi NTT pada tanggal 24 Februari 2021 sebanyak 7.240 vial yang ditujukan kepada

lansia dan pelayan publik6. Kegiatan vaksinasi diharapkan dapat menekan penyebaran

COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara perlahan dan

4 Surat Kepala Dinas PUPR Prov. NTT No. PUPR.SKT.05.01/900/360/IX/2020 perihal Tambahan Usulan Pemanfaatan Dana Pinjaman PT. SMI (PEN) Tahun 2021. 5 Data Dinas Kesehatan Provinsi NTT tanggal 24 Februari 2021 6 Surat Kementrian Kesehatan RI No. SR.02.06/II/439/2021 tanggal 19 Februari 2021

5,226,30

3,90

5,61

2,99

-1,98 -1,75-2,27

I II III IV I II III IV Ip IIp

2019 2020 2021p

%yoy


berkelanjutan. Sementara itu, keberlanjutan pembangunan proyek investasi pada tahun

2021 diperkirakan meningkat, didukung oleh berlanjutnya optimisme pelaku usaha pasca

adaptasi kebiasaan baru serta kenaikan pagu belanja modal pemerintah.

Pemulihan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 didorong oleh

meningkatnya kinerja empat LU utama yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Akselerasi

kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021 didorong oleh

implementasi program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang mendukung ketahanan

pangan dan ketahanan ekonomi melalui rantai nilai tambah dalam menggerakkan

ekonomi pedesaan (sektor riil). Pembangunan lumbung pangan di Kabupaten Sumba

Tengah dengan luas 3.000 ha untuk tanaman padi dan 2.000 ha untuk tanaman jagung

juga berpotensi meningkatkan kinerja pertanian. Di samping itu, Pemerintah Provinsi NTT

tengah mengajukan pinjaman non infrastruktur kepada PT SMI dalam rangka PEN

sebesar Rp491,78 miliar untuk pengembangan pertanian antara lain budidaya ikan

kerapu, kakap dan bandeng; budidaya tanaman porang; penangkaran bibit jagung;

budidaya dan pengolahan kelor; serta pembibitan dan pemeliharaan ayam, babi,

kambing, dan sapi. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor juga diperkirakan membaik pada tahun 2021 seiring pembukaan akses

perdagangan baik luar negeri maupun antar daerah, didukung dengan ekspektasi positif

pelaku usaha dan rumah tangga terkait pengendalian COVID-19. LU Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga diprakirakan meningkat,

sejalan dengan kenaikan pagu belanja APBN dan APBD Pemerintah di Provinsi NTT pada

tahun 2021.


Grafik 7.2. Proyeksi Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021

5,12 5,11 5,11 5,24

-0,83

2016 2017 2018 2019 2020 2021p

%yoy


7.2 Prospek Inflasi Provinsi NTT

7.2.1 Prospek Inflasi Triwulan II 2021

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 diprakirakan lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan I 2021. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya

permintaan domestik seiring momen Hari Raya Idul Fitri terutama untuk konsumsi bahan

makanan dan angkutan udara. Tingkat keyakinan konsumen yang membaik dan daya

beli terjaga didukung oleh stimulus fiskal seiring berlanjutnya kebijakan PEN pada tahun

2021. Inflasi pada triwulan II 2021 juga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan

komoditas bahan makanan antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan

bawang yang secara historis mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, tarif angkutan udara sesuai pola historis juga diperkirakan mengalami

kenaikan harga seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk bepergian

menggunakan moda transportasi udara pada Hari Raya Idul Fitri.

7.2.1 Prospek Inflasi Tahun 2021

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan

dengan inflasi tahun 2021 yang sebesar 0,61% (yoy). Dari sisi demand, meningkatnya

inflasi pada tahun 2021 didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak

kebijakan PEN, peningkatan aktivitas ekonomi pasca adaptasi kebiasaan baru, serta

keyakinan konsumen yang terjaga. Kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang

ditetapkan Pemerintah pada awal tahun 2021 juga akan berdampak pada kenaikan

harga semua jenis rokok7. Di sisi lain, kebijakan Menteri Tenaga Kerja untuk tidak

menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)8 diikuti oleh Pemerintah Provinsi NTT. UMP

Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah Rp1.950.000, sama dengan tahun 20209. Dari sisi

supply, kenaikan harga dipicu oleh pricing behavior dari pelaku usaha pasca adaptasi

kebiasaan baru antara lain dengan meningkatkan biaya operasional untuk memenuhi

standar protokol kesehatan, kompensasi kerugian di tahun 2020, serta pembatasan

kapasitas maksimal terutama penumpang angkutan. Tekanan eksternal pada tahun 2021

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 15

Desember 2020 8 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 tanggal 26 Oktober 2020. 9 Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2020 tanggal 27 Oktober 2020


diperkirakan tetap terjaga, tercermin dari membaiknya prospek ekonomi global, nilai

tukar terjaga, serta pembatasan perdagangan komoditas bahan makanan yang minimal.


Grafik 7.3. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Tahun 2021

2,25

2,89

1,90

3,07

2,12

1,35

2,06

0,67

1,65 1,57

1,10

0,61

I II III IV I II III IV I II III IV Ip Iip IIIp IVp

2018 2019 2020 2021p

%yoy

Februari - Bank Indonesia

Documents