Fasilitas-Restitusi

1

FASILITAS DI BIDANG PPN

2

PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT,

SEBAGIAN/SELURUHNYA

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK,

SEMENTARA WAKTU/SELAMANYA

Pasal 16B

Pajak Masukan atas perolehannya dapat

dikreditkan

FASILITAS DI BIDANG PPN

Pajak Masukan atas perolehannya tidak

dapat dikreditkan

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dane. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean; diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3

KMK: 231/KMK.03/2001 diubah dg PMK: 27/PMK.011/2012

Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk

e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas diIndonesia berdasarkan asas timbal balik

b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftarpada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya

c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, ataukebudayaan

d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacatlainnya

4


i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, danbarang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuanperundang-undanganPabean

g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

h. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapatrekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat

j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum


5


m. barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyakdan gas bumi serta panas bumi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaiberikut:

1. barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri;2. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi

spesifikasi yang dibutuhkan; atau3. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun jumlahnya belum

mencukupi kebutuhan industri

k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan Negara

l. barang impor sementara


6

Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah AtauDana Pinjaman Luar Negeri

tidak dipungut

Penyerahan BKP / JKP

Impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan ProyekPemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,

PP no 42 Tahun 1995 diubah dg PP no 25 Tahun 2001

7

Tempat Penimbunan Berikat

a. Gudang Berikat; b. Kawasan Berikat; c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; d. Toko Bebas Bea; e. Tempat Lelang Berikat; atauf. Kawasan Daur Ulang Berikat

Dapat Berupa

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barangdengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk

PP No. 32 Tahun 2009

LUAR DAERAH PABEAN

DAERAH PABEAN

BKP non Konsumsi

Fasilitas PPN di Tempat Penimbunan Berikat

1

1,2,3,4,5 PPN Tidak Dipungut

BKP non konsumsi

Tempat Penimbunan Berikat

2

BKP Non Konsumsi

3

Barang Modal

4

Sub Kontrak

5

LUAR DAERAH PABEAN

LUAR DAERAH PABEAN

DAERAH PABEAN

BKP

Fasilitas PPN di Kawasan Bebas

2

1, 2,5,7 PPN dibebaskan3,6,9,11 PPN tdk dipungut4,8,10,12,13 PPN dipungut

BKP/JKP

Kawasan Bebas

1

BKP

4

BKP TB / JKP

7

BKP/JKP

8

LUAR DAERAH PABEAN

BKP

3

Kawasan Bebas

Tempat Penimbu

nan Berikat

BKP/JKP

BKPTB

9

JKP

10JKP TTT

11

BKP/JKP BKP TB / JKP12

Ang. Udr & Tlkom

13

10

Entrepot Produksi Tujuan Ekspor

Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalahsuatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuankhusus di bidang pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan barang dan/atau bahan yang berasal dariluar daerah pabean Indonesia, Kawasan Berikat, EPTE lainnya, atau daridalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuktujuan ekspor

PP No. 3 Tahun 1996

EPTE

LUAR DAERAH PABEAN

DAERAH PABEAN

Brg Modal, Bahan

Entrepot Produksi Tujuan Ekspor

1

1, PPN ditangguhkan2, PPN Tidak dipungut

3, Ekspor

EPTE

BKP

3

2

LUAR DAERAH PABEAN

IMPOR BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

PP 146/2000 jo PP 38/2003

Vaksin polio dalam rangka PIN

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor olehDephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan Komponen/bahan yg belumdibuat di dlm negeri yg diimpor oleh PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri

buku pelajaran umum, agama dan kitab suci

Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang sertaalat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakanoleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara jasa angkutansungai, danau, & penyeberangan nasional

IMPOR BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

PP 146/2000 jo PP 38/2003

Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatanmanusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan olehperusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatanperbaikan/ pemeliharaan pesawat udara yg diimpor oleh pihak yg ditunjuk olehperusahaan angkutan udara niaga nasional

Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan sertaprasarana yg diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatankereta api, sk cadang untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana ygdigunakan oleh PT KAI

Peralatan berikut suku cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untukpenyediaan data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukungpertahanan nasional, yg diimpor oleh Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk

PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

Vaksin polio dalam rangka PIN

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor olehDephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan komponen/bahan yg belumdibuat di dlm negeri yg diimpor oleh PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri

buku pelajaran umum, agama dan kitab suci

Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang sertaalat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakanoleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara jasa angkutansungai, danau, & penyeberangan nasional

Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro, asramamahasiswa & pelajar serta perum lainnya yang batasannya ditetapkan olehMenkeu setelah mendengar pertimbangan Menkimpraswil

Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatanmanusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan olehperusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatanperbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg diimpor oleh pihak yg ditunjuk olehperusahaan angkutan udara niaga nasional

Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan sertaprasarana yg diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatankereta api, sk cadang untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana ygdigunakan oleh PT KAI

Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaandata batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung hanas, yg diimporoleh Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk

PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

PP 146/2000 jo PP 38/2003

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa KepelabuhanNasional atau Perusahaan penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

a.Jasa persewaan kapal; b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa

labuh; c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yangmeliputi:

a.Jasa persewaan pesawat udara;b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara

Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO)Kereta Api Indonesia

17

Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempatyang semata-mata untuk keperluan ibadah

Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkandalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

PP 146/2000 jo PP 38/2003

18

Impor / Penyerahan BKP Strategis

PP no. 12 Tahun 2001 stdtd PP no. 31 Tahun 2007

BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS :

a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaanterpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;

b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

c. barang hasil pertanian;d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan, penangkaran, atau perikanan;e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; danf. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu

enam ratus) watt; dang. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan dankehutanan; peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atauperikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsungatau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untukmemperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkandalam Lampiran PP ini

19

Impor / Penyerahan BKP StrategisPP no. 12 Tahun 2001 stdtd PP no. 31 Tahun 2007

RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI)

Adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamarmandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisahdengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kreditkepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhiketentuan:

a. luas untuk setiap hunian lebih dari 21m2 dan tidak melebihi 36m2;b. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00;c. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak

melebihi Rp 4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki NPWP;d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susunsederhana; dan

e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagaitempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.

20



ATAS IMPOR BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISDIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

a. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dlm keadaanterpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, olehPengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut;

b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;

c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;

d. barang hasil pertanian.

21



ATAS PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGISDIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

a. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dlm keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut;

b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;

c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;

d. barang hasil pertanian.e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minumf. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu

enam ratus) wattg. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI)

22

PPN ditanggung Pemerintah

Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Th. Anggaran 2011

Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011

PMK No. 26/PMK.011/2011

PMK No. 22/PMK.011/2010

KASUS

Sebutkan jenis fasilitas PPN atas transaksi berikut :1) Impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya....2) Impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan....3) penyerahan Barang dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah

yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri....4) Barang bukan untuk dikonsumsi yang dimasukkan dari luar Daerah

Pabean ke Kawasan Berikat....5) Barang untuk konsumsi yang dimasukkan dari Daerah Pabean lainnya

ke Kawasan Berikat....6) Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah

Pabean melalui pelabuhan yang ditunjuk....7) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya....8) penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam

Daerah Pabean ke Kawasan Bebas....9) Impor pesawat pribadi oleh Tn. Ramadhan....10) Impor mesin dan peralatan pabrik oleh PKP perdagangan besar alat

alat industri....

24

RESTITUSI

25

DASAR HUKUM

UU KUP (Pasal 17C dan 17D)

UU PPN (Pasal 9)

PMK-71/PMK.03/2010

PMK-72/PMK.03/2010

PMK-76/PMK.03/2010 KEP-184/PJ/2010

PER-20/PJ/2010

KMK-141/KMK.03/2010

PER-63/PJ/2010

PER-31/PJ/2010

SE-76/PJ/2010

SE-57/PJ/2010

SE-47/PJ/2010

SE-144/PJ/2010

PMK-193/PMK.03/2007 stdd

PMK-54/PMK.03/2009

26

PENGKREDITAN PM

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Ayat (4)

Pasal 9 UU PPN jo PMK-

72/PMK.03/2010

Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku

Ayat (4a)

kecuali

a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. PKP yang melakukan penyerahan BKPdan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN;

c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP, dan/atau

f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

Ayat (4b)

27

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PPN

Pengembalian kelebihan PM kepada PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a

sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan

dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) UU 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya

Ayat (4c)

Pasal 9 UU PPN

Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan

kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat (4d)

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketepan pajak setelah melakukan

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

Ayat (4e)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya

bukan Pasal 17C ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya

28

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah

PKP yang memenuhi ketentuan :

PMK-71/PMK.03/2010

Telah ditetapkan sebagai

PKP berisiko rendah

dan melakukan kegiatan:

ekspor BKP;

penyerahan BKP/JKP kpd

Pemungut PPN;

penyerahan BKP/JKP yang PPN-

nya tidak dipungut;

ekspor BKP TB; atau

ekspor JKP

WP Patuh (Pasal 17C UU

KUP)

WP Kecil (Pasal 17D UU

KUP)

kriteria:

kriteria:SPT Tepat waktu;

Omzet < Rp400 juta; danTdk ada tunggakan pajak,

kec ada izin angsur/tunda;

LB < Rp28 jutaHasil audit KAP WTP 3 tahun

berturut; dan

Tdk dipidana pajak 5 tahun

terakhir;

PMK-193/PMK.03/2007 stdd

PMK-54/PMK.03/2009

29

PKP BERISIKO RENDAHPMK-71/PMK.03/2010

Untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah harus memenuhi syarat :

a. PKP merupakan perusahaan terbuka yg paling sedikit 40 % dari

seluruh saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

b. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara

langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

c. Produsen selain PKP pada huruf a dan b, yang memenuhi persyaratan :

Tepat waktu dlm penyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir

Nilai BKP yg dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75 % adalah produksi sendiri

Laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit Akuntan Publik dengan pendapat

Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian

Tidak pernah

dilakukan

pemeriksaan

bukti permulaan

dan/atau

penyidikan dlm

jangka waktu 24

bulan terakhir

Alur Restitusi PPN

SPT LB

Penelitian

SKPLB

SKPKPP

Selain 17C KUP, 17D

KUP, 9 (4c) PPN

Cara permohonan:

- Menggunakan SPT

- Surat tersendiri

1 bln

Pemeriksaan

SKPPKP

-TPT

- KP2KP

- Pos/Kurir

- e-filing

SPMKP12 bln

1 bln

17C KUP, 17D KUP,

9 (4c) PPN

Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

– bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia,yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau

– bukan kru dari maskapai penerbangan.

SUBJEK

RESTITUSI UNTUK TURIS ASING

(VAT REFUND)

OBJEK

Barang Bawaan yaitu BKP yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail, kecuali atas perolehan:

makanan, minuman, produk-produk tembakau;

senjata api dan bahan peledak; dan

barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.

PMK-76/PMK.03/2010

1. PPN yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat:

a. Nilai PPN paling sedikit Rp500.000,-;

b.Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.

2. PPN yang dapat diminta kembali adalah PPN yang tercantum dalam 1 FPK dari 1 Toko Retail pada 1 tanggal yang sama.

SYARAT

VAT REFUND

TEMPAT PEMBELIAN BARANG BAWAAN

Toko Retail adalah toko yang menjual BKP di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai PKP, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendeal Pajak berdasarkan permohonan.

TEMPATBerdasarkan KMK, maka ditetapkan:

1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta

2. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar

3. Adisumarno, Yogyakarta

1. Orang Pribadi menyampaikan FPK ke UPR.

2. Dokumen pendukung yang meliputi:

• Paspor Luar Negeri; dan

• Tiket atau pas naik pesawat untuk keberangkatan Orang Pribadi ke luar Daerah Pabean.

3. Barang Bawaan yang PPN atas perolehannya dimintakan kembali.

PROSEDUR

VAT REFUND

PENOLAKANPermintaan kembali PPN ditolak dalam hal:1. Perolehan atas negative list Barang Bawaan;2. Tidak memenuhi Syarat VAT Refund;3. Tidak memenuhi hasil pencocokan data (FPK dan Dok. Pendukung) dan

Barang Bawaan.

SKEMA PEMBELIAN DI TOKO RETAIL

TOKO RETAIL:

- Meneliti Paspor pembeli- Menerbitkan Faktur Pajak Khusus

2- Menerima Faktur Pajak Khusus

3

Toko Ritel “VAT Refund”

Pembelian dengan nilai sebesar Rp. 5 Jt(exclude PPN) dalam jk waktu 1 bulan sebelumkeberangkatan

1Memperlihatkan paspor

Pemegang Paspor LN

CASH

SKEMA VAT REFUND

1. PENGEMBALIAN Rp. 500.000 sd Rp

5.000.000.

2. ATAU LEBIH DARI RP 5.000.000 TETAPI

INGIN DIKEMBALIKAN DENGAN

CASH, MAKSIMUM PENGEMBALIAN

SEBESAR Rp 5.000.000

CASH DI BANDARA

DALAM BENTUK RUPIAH

TRANSFER

PENGEMBALIAN > DARI. Rp 5.000.000.

TRANSFER DALAM MATA UANG

SELAIN RUPIAH

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

SATU BULAN SETELAH PERMOHONAN

(Pencocokkan di UPR)

Pemegang Paspor LN

- Meneliti Paspor pembeli- Menerbitkan Faktur Pajak Khusus (Pasal 13 ayat (5) dan dapat berfungsi

sebagai form permohonan2

- Menerima Faktur PajakKhusus

3Toko Ritel “VAT Refund”

Counter II– DJPCounter I – DJP

D J P

Pemeriksaan dan PembayaranKonter PemeriksaanMemeriksa/meneliti :- Passpor & Tiket /Pass pesawat- Faktur Pajak Khusus yang dilampiri strukpembayaran/cash register/invoice- Barang bawaan/fisik barang-Mengendors FP-Menerbitkan Nota PersetujuanPengembalian

5

Menunjukkan :- Paspor & Tiket/Pass pesawat- Faktur Pajak Khusus- Barang bawaan yg dibeli

4

Counter I / II dalam hal pengembalianPPN lebih dari Rp 5 Juta maka …………

8

Pemeriksaan dan PembayaranKonter PemeriksaanMemeriksa/meneliti :- Passpor & Tiket /Pass pesawat- Faktur Pajak Khusus yang dilampiri struk pembayaran/cash register/invoice- Barang bawaan/fisik barang-Mengendors FP-Menerbitkan Nota PersetujuanPengembalian

7

Check in Bandara

Pembelian dengan nilai sebesar Rp. 5, Jt (exclude PPN) dalamjk waktu 1 bulan sebelum keberangkatan

1Memperlihatkan paspor

GO TO

Check in di Bandara6

SKEMA PROSES PENGEMBALIAN PPN

BAGI PEMEGANG PASSPOR LUAR NEGERI

PPN dikembalikan oleh Konter Pembayaran secara tunai kepada Orang Pribadiuntuk jumlah pengembalian di bawah Rp 5juta, atau lebih dari Rp5juta tetapi OPmenghendaki pengembalian Rp5juta

FP KHUSUS FORM

ENDORSEMENT &

NPP

K P P

K P P N

Bank Pembayar

Menerbitkan:- SKPLB- SKPKPP- SPMKP

12CONTINUE

Pemegang Paspor LN

- Mengirimkan, SKPKPP dan SPMKP ke KPPN

13

- Menerbitkan SP2D danmeneruskannya ke Bank pembayar

14

- Melakukan pembayaran ke rekeningPemohon,

15

Menerima RekapitusiVAT refund dankelengkapannya 11

Counter I/II (Pemeriksaan)

9

1. Menerbitkan NotaPersetujuanPengembalian

2. PPN dikembalikan dgntransfer kpd OrangPribadi untuk jumlahpengembalian di atas Rp5 Juta

10

SKEMA PENGEMBALIAN PPN

BAGI PEMEGANG PASSPOR LUAR NEGERI (CONTD…)

CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS

FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE

XXX-XX-XX-00000001 ……………. (1) (Tanggal/Date dd-mm-yy) (2)

PENGUSAHA KENA PAJAK : ………………………………………………………(3) TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES

NPWP : ………………………………………………………(4) TAXPAYER IDENTITY NUMBER

ALAMAT : ………………………………………………………(5) ADDRESS

NAMA : ………………………………………………………(6) TOURIST NAME

NOMOR PASPOR : ………………………………………………………(7) Passport No.

ALAMAT : ………………………………………………………(8) ADDRESS

Total Pembayaran/Total Paid

45.000.000 ………. (9)

PPN/VAT (10/110) 4.090.909……… (10)

Telah dilayani oleh: /You have been attended by

Esra Maheri……………… (11) Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail’s Declaration

*)

Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai

(I declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund)

Pernyataan Turis/Tourist’s Declaration

*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.

(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ mengajukan pengembalian

*)

/apply for refund…………… (12) tanda tangan turis Tanda tangan Penjual dan Stempel /tourist signature /Toko Retail’s Signature & Stamp

(Nama/Name)…………(13) (Nama)………………….. (14)

FAKTUR PAJAK KHUSUS

Fasilitas-Restitusi

Documents