Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Vokasi Berbasis Kompetensi Tertentu PMK 128/PMK.010/2019 KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Disampaikan dalam Sosialisasi Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta, 3 Juni 2021
35
Embed
Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Vokasi … · 2021. 6. 4. · • Industri Padat Karya • tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPh Dapat diberikan fasilitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Fasilitas Pengurang Penghasilan Brutountuk Kegiatan Vokasi Berbasis Kompetensi Tertentu
PMK 128/PMK.010/2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal Pajak
Direktorat Peraturan Perpajakan IIDirektorat Jenderal Pajak
Disampaikan dalamSosialisasi Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) Direktorat JenderalPendidikan VokasiKementerian Pendiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jakarta, 3 Juni 2021
AGENDA
LATAR BELAKANG PP 45/2019
SUBJEK PAJAK
Peraturan Pemerintah Perubahan PP 94 Tahun 2019 tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam TahunBerjalan
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang eligible memanfaatkan fasilitas0203
01BENTUK FASILITASPengurang Penghasilan Bruto sampai dengan 200% dari biaya yangdikeluarkan
04 KEGIATAN VOKASI & BIAYA KEGIATAN VOKASIPraktik Kerja, Pemagangan, dan/atau PembelajaranJenis Biaya yang dapat dibebankan sampai dengan 200%
05 PROSEDUR DAN PELAPORANProsedur memanfaatkan fasilitas
01.LATAR BELAKANG
MISI INDONESIA : Menjadi Advanced Economy di tahun 2045Untuk mencapai misi tersebut, antara lain diperlukan kebijakan penguatan SDM dan Teknologi,
melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM Indonesia
PROSPECTS:
Human ResourcesPerkuat kualitas SDM melalui pendidikan, R&D,Kesehatan, dan Social Protection
!!!!31947%73%70%
Juta penduduk
TechnologyPenguatan inovasi dan teknologi untuk
mendukung industri dalam negeri
!!!!Usia produktif
Tinggal di urban area
Kelas menengahInfrastructureInfrastruktur yang memadai untuk mendukung
Pertumbuhan ekonomi yang stabilIncome per capita US$23,199Bergeser pada high value-added activitiesPertumbuhan sektor jasa Integrated Regional Planning
Sinkronisasi spatial planning
ECONOMY
DEMOGRAPHY
MISI INDONESIA Tahun 2045
Sumber: Diolah dari Bahan Paparan Menteri Keuangan
PREREQUISITES:
Tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dan stakeholders, dalam upaya meningkatkan SDM di Indonesia:
Tahun 2020-2035, Indonesia menikmati
bonus demografi, penduduk usia
produktif mencapai 64% dari total penduduk
3
Pengangguran
8,63% dari lulusan
SMK dan 6,89% dari
lulusan Diploma
I/II/III merupakan
pengangguran
(Pengangguran Nasional 5,01%)
Tenaga Kerja MudaMismatch
Mismatch 50% antara
lulusan sekolah
dengan kebutuhan
industri.
Pendidikan Rendah
40,7% tenaga kerja
merupakan lulusan
pendidikan SD
Pertumbuhan EkonomiTANTANGAN INDONESIA DALAM PENINGKATAN SDM
Sumber: Diolah dari Data BPS, WB, Roadmap Vokasi & Paparan Kemenko
Kurang memiliki kesiapan &
kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja
Penyesuaian kurikulumpendidikan vokasi dengan
kebutuhan industri danteknologi
Mendorong keterlibatanDunia Usaha dan Dunia
Industri (DUDI)
Penyusunan regulasi terkaitsistem dan mekanisme
pembelajaran sesuai StandarNasional Pendidikan (SNP)
SupplyTenaga Kerja (TK)
Demand TK Dunia Usaha/Dunia Industri
Gap
ProgramLink & Match
Dukungan Fiskal
• Terdapat mismatch (gap) antara kebutuhan tenaga kerja (demand)dengan kompetensi dari tenaga kerja Indonesia (supply). →
mengurangi competitiveness Tenaga Kerja Indonesia.• Diperlukan program link & match di dunia pendidikan/pelatihan
Indonesia untuk mengurangi gap antara demand dan supply tenagakerja Indonesia.
• Untuk mendukung program link & match tersebut, diperlukan perandunia usaha/dunia industri untuk ikut berperan aktif dalammemperkecil gap, yaitu melalui kegiatan praktik kerja/pemaganganbagi siswa kejuruan/mahasiswa vokasi/guru/pendidik/pencari kerjaIndonesia.
• Untuk mendukung kesediaan dunia usaha/dunia industri berperanlebih aktif, Pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal.
• Dapat menciptakan tenaga kerja yg berkualitas & berdaya saing tinggi
Peningkatan kompetensitenaga pendidik vokasi
Sumber: Diolah dari Bahan Paparan Menteri Keuangan
FRAMEWORK DUKUNGAN FISKAL DALAM PROGRAM LINK AND MATCH
Investment Allowance (Padat Karya)
PP 45/2019Dasar Hukum
Perubahan PP 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak danPelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
WPDN:• Industri Padat Karya• tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPhDapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlahpenanaman modal
Super Deduction (RnD)
WPDN yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu diIndonesia.Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 3OO% dari jumlahbiaya yang dikeluarkan.
Super Deduction (Vokasi)
WPDN yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ataupembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber dayamanusia berbasis kompetensi tertentu.Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 2OO% dari jumlahbiaya yang dikeluarkan
Fasilitas menjadi lebih menarikPemberian fasilitas yang tepat sasaran
Simplicity & Certainty Trust & Verify
✓Penyederhanaan Prosedur✓Memberikan kepastian akan hak dan
kewajiban Wajib Pajak
✓Memberikan kepercayaan lebih besar kepada WPdalam proses pengajuan fasilitas
✓ Verifikasi dalam rangka pengawasan (post audit)
PARADIGMA BARU INSENTIF FISKAL
02.SUBJEK PAJAK
SUBJEK PAJAK
telah memenuhi kewajiban perpajakanyang dibuktikan melalui suratketerangan fiskal
WP badan DN
melakukan kegiatan praktik kerja,pemagangan, dan/atau pembelajaran
yang berbasis kompetensi tertentu.
memiliki Perjanjian Kerja Sama
tidak dalam keadaan rugi fiskal padaTahun Pajak pemanfaatan tambahanpengurangan penghasilan bruto
Pengurangan penghasilanbruto dari jumlah biayayang dikeluarkan
Tambahan penguranganpenghasilan bruto darijumlah biaya yang dikeluarkan
Paling Tinggi 200%dari jumlah biaya yang dikeluarkanuntuk kegiatan :✓ praktik kerja/pemagangan, atau✓ pembelajaran
100%
100%paling tinggi
04.KEGIATAN VOKASI DAN BIAYA KEGIATAN VOKASI
BIAYA KEGIATAN VOKASIPasal 4
Penyediaan fasilitas fisik khusus (tempatpelatihan) dan biaya penunjang fasilitas fisikkhusus (listrik, air, bahan bakar, biayapemeliharaan, dan biaya terkait lainnya)
Instruktur atau pengajar sebagai tenagapembimbing.
Barang dan atau bahan untuk keperluanpelaksanaan kegiatan.
Honorarium atau pembayaran sejenis kepadasiswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan,pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan atau instruktur.
Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa,mahasiswa, peserta latih, perorangan,pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, atau instruktur.
Praktik Kerja dan/atau Pemagangan
kegiatan yang diikuti oleh➢ siswa/mahasiswa/peserta latih, pendidik/instruktur,
dan/ atau tenaga kependidikan/kepelatihan di:• SMK atau MA Kejuruan• perguruan tinggi prog diploma pada pendidikan
vokasi (DI, DII, DIII, DIV);• balai latihan kerja; dan/ atau
➢ perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dg pihakmanapun (dikoordinasi Kemenaker, Disnaker Provinsi,atau Kab/Kota)
yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak
Pembelajaran
kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yangditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di:• SMK atau MA Kejuruan• DI, DII, DIII, DIV vokasi;• balai latihan kerja.
BENTUK KEGIATAN VOKASIPasal 3 ayat (1), ayat (2)
1
2
Praktik Kerja dan/atau Pemagangan Pembelajaran
1. Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus dan Penunjang(Barang berwujud/tidak berwujud masa manfaat > 1 tahun,
2. Barang dan/atau bahan untuk keperluanpelaksanaan kegiatan
Dibebankan Sekaligus
2. Honorarium untuk Instruktur atau pengajar
3. Honorarium/pembayaran sejenis untuk pesertaTidak ada hub keluarga (lurus atau satu derajat, usaha, ataukepemilikan dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus)
4. Barang/bahan keperluan pelaksanaan kegiatanKhusus untuk Vokasi (non komersial)
5. Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta.Dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan UU.
Dibebankan Sekaligus
• Khusus untuk Vokasi (non komersial)• Pembebanan dilakukan sejak bulan dilakukan Vokasi.• Dalam hal tidak digunakan kegiatan vokasi 1 tahun penuh (proporsional
berdasar waktu pemanfaatan)• Fasilitas penunjang jika tidak bisa dipisahkan dengan komersial
(proporsional pemakaian)
KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 5 huruf g, huruf h, dan huruf iPMK 128/PMK.010/2019BIAYA 100%
✓ Dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarattambahan pengurangan penghasilan bruto tidakmenyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
✓ Dalam hal menyebabkan rugi fiskal tahunberjalan, besaran tambahan penguranganpenghasilan bruto yang dapat dikurangkan padatahun berjalan sebesar jumlah yang tidakmenyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan.
✓ Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidakdapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yangdigunakan merupakan bagian dari penanamanmodal yang mendapatkan fasilitas:a) Tax Allowance berdasar Pasal 31A.b) Investment Allowance.
05.PROSEDUR DAN PELAPORAN
1. Membuat PerjanjianKerjasama paling sedikitmemuat:a) Nomor dan tanggal PKSb) Nama dan NPWPc) Jenis Kompetensid) Nama SMK, MA, dlle) Tanggal Efektif dan
masa berlakukerjasama
f) Perkiraan JumlahPeserta Vokasi
g) Perkiraan JumlahPegawai atau pihak lain yang ditugaskan
h) Perkiraan Biaya
2. Menyampaikanpemberitahuan pada sistemOSS dengan melampirkan: a) Perjanjian Kerjasamab) SKF WP
*) untuk mengetahui detail informasi utang pajak yang belum dilunasi, Wajib Pajak dapatmenghubungi Account Representative di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
CONTOH PENGISIAN OSS
CONTOH NOTIFIKASI OSS
DJP berwenang untukmenentukan bahwa
tambahan penguranganpenghasilan bruto tidak
dapat diberikan, dalam halWajib Pajak
1. tidak membuat Perjanjian Kerja Sama2. melakukan kegiatan yang tidak sesuai
dengan rencana kompetensi yang diajarkansebagaimana tercantum dalam PerjanjianKerja Sama;
3. tidak menyampaikan pemberitahuan atau4. tidak menyampaikan laporan atau
menyampaikan laporan namun tidakmemenuhi ketentuan
SYARAT & KETENTUAN Pasal 9 PMK 128/PMK.010/2019
CONTOH PEMBEBANAN PMK 128/PMK.010/2019
PT. D
Fasilitas Fisik
Barang dan Bahan
Instruktur
Honor Peserta
Penyediaan Fasilitas Fisik (perolehanbulan september 2019):Aktiva Khusus Vokasi* : 600 JtAktiva Komersial (mixed)* : 150 JtBiaya Listrik : 32 Jt* Masa manfaat 4 tahun
Tahun 2019, PT D membuat PKS dengan SMK A pada bulan September dan mulai melakukan kegiatan vokasi (PraktikKerja, Pemagangan, dan Pembelajaran) pada bulan Oktober-Desember (90 Hari).
Barang dan Bahan:Bahan Baku Khusus Vokasi : 100 JtBahan Baku Komersial (mixed) : 50 jt
Biaya Instruktur:Pegawai PT. D : 20 JtBukan Pegawai : 10 Jt
Honor kepada Peserta:Siswa SMK : 30 JtTenaga Pendidik : 10 Jt
CONTOH PEMBEBANAN PMK 128/PMK.010/2019
Biaya Riil• Biaya Penyusutan Aktiva Khusus kegiatan Vokasi
(bulan Sep-Des) ……………………………………………..• Biaya Listrik ……………………………………………………• Bahan baku Khusus Kegiatan Vokasi ………………• Bahan baku untuk komersial ………………………….• Biaya Instruktur (Pegawai) ……………………………..• Biaya Instruktur (Bukan Pegawai) …………………..• Biaya Honor Peserta ………………………………………• Biaya Honor Tenaga Pendidik ……………………………
50 Jt
12,5 Jt32 Jt
100 Jt50 Jt20 Jt10 Jt30 Jt10 Jt
Tahun Pajak 2019
314.5 Jt
Tambahan Biaya• Biaya Penyusutan Aktiva Khusus kegiatan Vokasi
(bulan Sep-Des) ……………………………………………..• Biaya Listrik (mis. proporsional pemakaian 75%)• Bahan baku Khusus Kegiatan Vokasi ………………• Bahan baku untuk komersial ………………………….• Biaya Instruktur (Pegawai) ……………………………..• Biaya Instruktur (Bukan Pegawai) …………………..• Biaya Honor Peserta ………………………………………• Biaya Honor Tenaga Pendidik ………………………..
231,5 Jt
Total Pengurang Penghasilan Bruto 546Jt
Kolom Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya(Lampiran I angka 6 huruf d SPT 1771)
Normal dalam perincian harga pokok penjualan, biayausaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial
(Lampiran II SPT 1771)
37.5 Jt
- Jt24 Jt
100 Jt- Jt
20 Jt10 Jt30 Jt10 Jt
CONTOH PELAPORAN PMK 128/PMK.010/2019
Kode Kelompok/Jenis Harta
BiayaTambahan Pengurang
Penghasilan Bruto
Nomor
Perjanjian
KerjasamaBulan/Tah
un
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Nilai Sisa Buku
Fiskal Awal Tahun
(Rp)
Metode
Penyusutan/
Amortisasi
Penyusutan/
Amortisasi Fiskal
Tahun ini
Jumlah
Hari
Pemakaian
dalam
Setahun
Penyusutan/Amorti
sasi Fiskal Tahun
Ini setelah
diproporsionalkanKomersi
alFiskal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I HARTA BERWUJUD
I.1 Kelompok 1
I.1.aMesin A (Vokasi) Sep/2019 300 jt 300 jt GL GL 25 Jt 90/120 18.75 jt PKS.XX/2019
I.1.b Mesin B (Vokasi) Sep/2019 300 jt 300 jt GL GL 25 Jt 90/120 18.75 jt PKS.XX/2019
I.1.c Mesin C (Komersial) Sep/2019 150 jt 150 jt GL GL 12.5 Jt 120/120 -