-
Page 1
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'THE
KELUARGA HUKUM '22/2006 Jumlah Artikel: 304
Daftar isi Artikel Penerbitan (1-3)
Hukum Keluarga (1-4)
BUKU SATU (5-100)
Pendahuluan Dan Ketentuan Of Marriage (5-100)
Bagian 1 (5-8)
Keterlibatan untuk Ketentuan Pernikahan (5-8)
Bagian 2 (9-48)
Pernikahan Kesimpulan (9-48)
Bab Satu (9-10)
Ketentuan Umum (9-10)
Bab Dua (11-13)
Ketentuan Pernikahan Kesimpulan (11-13)
Bab Tiga (14-19)
Kapasitas Pasangan (14-19)
Bab Empat (20-25)
Pernikahan Terlarang atas dasar kekerabatan, Affinity
dan diasuhnya (20-25)
Bagian 1 (20-24)
Forbiddance Perpetual (20-24)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
1 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 2
Bagian 2 (25-25)
Forbiddance sementara (25-25)
Bab Lima (26-30)
Perwalian di Pernikahan (26-30)
Bab Enam (31-35)
Matching di Pernikahan (31-35)
Bab Tujuh (36-36)
Saksi Pernikahan (36-36)
Bab Delapan (37-41)
Ketentuan mas kawin (37-41)
Bab Sembilan (42-48)
Mahar, Gaun Pengantin dan Harta Sengketa (42-48)
Bagian 3 (49-52)
Jenis Pernikahan (49-52)
-
Bagian 4 (53-54)
Ketentuan Terkait dengan Pernikahan Kesimpulan (53-54)
Bagian 5 (55-58)
Hak Suami Istri (55-58)
Bagian 5 (59-100)
Pengaruh Pernikahan (59-100)
Bab Satu (59-85)
Pemeliharaan (59-85)
Bagian 1 (59-60)
Ketentuan Umum (59-60)
Bagian 2 (61-73)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
2 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 3
Dukungan perkawinan (61-73)
Bagian 3 (74-84)
Dukungan kerabat (74-84)
Bagian 4 (85-85)
Foundling Anak Dukungan (85-85)
Bab Dua (86-100)
Ketentuan keturunan (86-100)
Bagian Satu (86-87)
Bukti keturunan (86-87)
Bagian 2 (88-88)
Bukti keturunan dengan Pernikahan B (88-88)
Bagian 3 (89-92)
Bukti keturunan oleh Penerimaan (89-92)
Bagian 4 (93-95)
Bukti keturunan oleh Kesaksian (93-95)
Bagian 5 (96-96)
Menyangkal keturunan oleh Li'aan (Mutual Mengutuk) (96-96)
Bagian 6 (97-100)
Klaim keturunan (97-100)
BUKU DUA (101-188)
Pemisahan Pasangan (101-188)
Bagian 1 (101-105)
Ketentuan Umum (101-105)
Bagian 2 (106-117)
Perceraian (106-117)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
-
3 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 4
Bagian 3 (118-122)
Khul ': (Penebusan Perceraian) (118-122)
Bagian 4 (123-155)
Pemisahan dengan Keputusan Yudisial (123-155)
Bab Satu (123-127)
Pemisahan atas dasar Cacat atau Penyakit (123-127)
Bab Dua (128-128)
Pemisahan atas dasar Tidak Settling Karena mas kawin
(128-128)
Bab Tiga (129-136)
Pemisahan atas dasar kerugian (Dharar) dan Pelanggaran
(Shiqaq) (129-136)
Bab Empat (137-142)
Pemisahan atas dasar Non-Dukungan dan Kepailitan
(137-142)
Bab Lima (143-145)
Pemisahan atas dasar Absen, Menjadi Hilang dan
Pemenjaraan (143-145)
Bab Enam (146-155)
Pemisahan dengan alasan ofIlaa, zihar, Li'aan, Kemurtadan,
dan
Istri Konversi ke Islam (146-155)
Bagian 1 (146-147)
Pemisahan atas dasar ilaa (Temporary Desersi)
(146-147)
Bagian 2 (148-150)
Pemisahan atas dasar zihar (Permanent Desersi)
(148-150)
Bagian 3 (151-152)
Pemisahan atas dasar Li'aan (Mutual Mengutuk)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
4 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 5
(151-152)
Bagian 4 (153-155)
Pemisahan atas dasar Pemurtadan (153-154)
Bagian 5 (155-155)
Pemisahan atas dasar Istri yang Konversi ke Islam
(155-155)
-
Bagian 5 (156-188)
Pengaruh Pemisahan Pasangan (156-188)
Bab Satu (156-164)
Iddat (Ditetapkan Periode Waiting) (156-164)
Bagian 1 (156-159)
Ketentuan Umum (156-159)
Bagian 2 (160-160)
Iddat Widow (160-160)
Bagian 3 (161-162)
Iddat dari Istri selain Janda (161-162)
Bagian 4 (163-164)
Tumpang tindih Iddats (163-164)
Bab Dua (165-188)
Penitipan Anak (165-188)
BUKU TIGA (189-190)
Kompetensi dan Perwalian (189-190)
BUKU EMPAT (191-240)
Hadiah Dan Legacy (191-240)
Bagian 1 (191-205)
Hadiah (191-205)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
5 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 6
Bagian 2 (206-240)
Legacy (206-240)
Bab Satu (206-211)
Ketentuan Umum (206-211)
Bab Dua (212-234)
Prasyarat dan Kondisi Legacy (212-234)
Bagian 1 (212-213)
Formula dari Will (212-213)
Bagian 2 (214-214)
Pewaris (214-214)
Bagian 3 (215-227)
The waris (215-227)
Bagian 4 (228-234)
The Legacy (228-234)
Bab Tiga (235-236)
Aneksasi Non-Ahli Waris ke Legacy a (235-236)
Bab Empat (237-237)
Modifikasi dan Pencabutan Will (237-237)
-
Bab Lima (238-238)
Akan membatalkan Faktor (238-238)
Bab Enam (239-239)
Bersaing Warisan (239-239)
Bab Tujuh (240-240)
The Will (hakim) Klaim (240-240)
BUKU LIMA (241-301)
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
6 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 7
Warisan (241-301)
Bagian 1 (241-251)
Ketentuan Umum (241-251)
Bagian 2 (252-301)
Kelas dan Hak Ahli Waris (252-301)
Bab Satu (252-267)
Ahli waris Quran Ditetapkan dan Saham Tetap (252-267)
Bab Dua (268-276)
Ahli waris seorang pamili laki-laki saja (A'asabat)
(268-276)
Bab Tiga (277-280)
(Hajb) Kecuali, (Rudd) Distribusi Residu dan (Awal)
Distribusi Kekurangan (277-280)
Bab Empat (281-290)
Kerabat rahim (281-290)
Bagian 1 (281-282)
Definisi dan Klasifikasi Kerabat Uterine (281-282)
Bagian 2 (283-290)
Warisan oleh uterus Kerabat (283-290)
Bab Lima (291-301)
Ketentuan Lain (291-301)
Bagian 1 (291-293)
Warisan oleh Hilang (291-293)
Bagian 2 (294-295)
Warisan oleh embrio yang (294-295)
Bagian 3 (296-296)
Warisan oleh Mereka siapa orangtua Apakah Diakui
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
7 dari 108
7/17/13 01:27
-
Halaman 8
(296-296)
Bagian 4 (297-297)
Warisan dari Anak Haram dan Li'aan (297-297)
Bagian 5 (298-298)
Warisan oleh Androgynous (hermaprodit) (298-298)
Bagian 6 (299-301)
Tugas Saham oleh dan di antara ahli waris (Takharuj)
(299-301)
Kami, Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir Negara Qatar, Setelah
teliti Konstitusi;
Proposal Menteri Wakaf dan Urusan Islam;
RUU yang diajukan oleh Dewan Menteri; dan
Setelah mengambil pendapat dari Dewan Syura,
Telah diundangkan UU berikut:
Penerbitan Artikel Artikel
1. Perkenalan
Pasal 1 Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Keluarga dilampirkan
Undang-undang ini
mulai berlaku.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
8 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 9
Artikel
2 - Pendahuluan
Pasal 2 Klaim dan sengketa berkaitan dengan masalah keluarga dan
warisan akan
diputuskan oleh satu atau
lebih sirkuit Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi,
yang akan diberi
nama
"Pengadilan Keluarga". Sebuah single -Judge Pengadilan Keluarga
di Pengadilan
Negeri dapat memutuskan klaim
dan sengketa urusan keluarga dan warisan ditentukan oleh Dewan
Yudisial Agung.
Artikel
3 - Pendahuluan
Pasal 3 Semua pihak yang berwenang, masing-masing dalam
yurisdiksi masing-masing,
harus menerapkan Undang-undang ini dan
itu akan diumumkan dalam Berita Resmi.
Hukum Keluarga
-
Artikel
1
Pasal 1 Dalam penerapan ketentuan Undang-undang ini, kata-kata
dan ungkapan berikut
memiliki
arti ditugaskan untuk masing-masing, kecuali kalimatnya
sebaliknya:
"Pengadilan": Pengadilan kompeten masalah keluarga.
"Hakim": Hakim berwenang dari masalah keluarga.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
9 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 10
"Anak dan Anak": Pria dan wanita.
"Pengajuan Klaim": Penerimaan daripadanya sebagai ditandai pada
filingit
petisi.
"Tahun": Hijriah ((Kalender Islam Tahun).
"Bulan": Hijriah (lunar atau Islam Bulan Kalender).
"Bukti": Setiap alat bukti diterima dalam hukum Syariah
Islam.
Artikel
2
Pasal 2 Ketentuan Undang-undang ini berlaku, sejak tanggal
penegakan, untuk semua
klaim yang
tidak diputuskan oleh Pengadilan penghakiman Pertama
Instance.
Artikel
3
Pasal 3 Kecuali yang disediakan oleh Undang-undang ini, atau
diputuskan oleh
Mahkamah, pandangan yang berlaku dalam
Hanbali Sekolah harus diikuti. Jika ada pendapat yang berlaku
seperti di Hanbali
Sekolah adalah menjadi
ditemukan pada situasi tidak secara khusus diatur dalam
Undang-undang ini,
hakim mungkin berlaku yang dianggap
yang s
esuai pandangan dari empat sekolah Sunni lainnya. Hakim dapat
menerapkan
aturan umum
yurisprudensi di Syariah Islam jika semua sumberdaya di atas,
dalam urutan
tersebut di atas, tidak dapat
untuk mencapai hasil yang memuaskan.
Artikel
4
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
-
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
10 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 11
Pasal 4 Undang-undang ini berlaku bagi mereka dikenakan Hanbali
Sekolah
Pemikiran. Lainnya akan
tunduk pada ketentuan mereka. Masalah keluarga dari pihak
non-Muslim harus
tunduk mereka sendiri
ketentuan. Ketentuan Undang-undang ini berlaku, dalam semua
kasus, orang-orang
yang meminta-nya
aplikasi atau agama atau sekolah yang berbeda.
Undang-undang ini berlaku bagi mereka dikenakan Hanbali
Sekolah
Pemikiran. Mereka dikenakan
sekolah lain pikiran dan / atau yurisprudensi non Muslim harus
dikenai ketentuan
Sekolah masing-masing Pemikiran dan / atau yurisprudensi non
Muslim. Ketentuan-ketentuan ini
hukum harus dalam semua kasus berlaku untuk orang-orang yang
meminta aplikasi
atau berbeda
agama atau sekolah.
BUKU SATU
Pendahuluan Dan Ketentuan Of Pernikahan
Bagian 1
Keterlibatan untuk Ketentuan Pernikahan Artikel
5
Pasal 5 "Keterlibatan" adalah permintaan dari perkawinan dan /
atau janji dinyatakan
pernikahan yang ditentukan oleh
kustom. Akibatnya tidak akan menimbulkan salah satu konsekuensi
dari
pernikahan.
Artikel
6
Pasal 6 Keterlibatan perempuan secara permanen atau sementara
dilarang dilarang. Namun
kiasan pada
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
11 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 12
-
keterlibatan diperbolehkan sementara seorang wanita mengamati
iddat (masa
tunggu).
Artikel
7
Pasal 7 Masing-masing pihak yang terlibat untuk menikah memiliki
hak untuk mengakhiri
pertunangan. Uang yang dibayarkan sebagai bagian dari mahar
harus ditebus jika salah satu pihak memutuskan untuk
mengakhiri
pertunangan. Selanjutnya jika terlibat
Partai meninggal selama pertunangan, ahli waris memiliki hak
untuk menebus
uang yang dibayar sebagai bagian dari mahar
dan atau apa pun yang dibayar dalam bentuk sebagai bagian
dari
mahar. Pembayaran yang dibuat dalam bentuk sebagai bagian
dari
mahar akan diberikan nilai yang sesuai setara pada pembayaran
hari itu
dibuat. Dalam kasus di mana
tunangan yang digunakan mas kawinnya atau bagian daripadanya
untuk membeli
baju pengantin, yang tunangan akan harus mengembalikan
mahar secara keseluruhan, atau memberikan baju pengantin setara
dengan jumlah
dimanfaatkan dari mas kawin dan
keseimbangan mahar.
Artikel
8
Pasal 8 Jika pertunangan dibatalkan tanpa alasan, hadiah akan
dikembalikan dalam bentuk
jika ada,
alternatif setara atau nilai mereka ketika menerima jika ia /
dia mengakhiri
pertunangan tanpa
Alasannya, kecuali hadiah tersebut habis berdasarkan sifat atau
jika kebiasaan
menentukan sebaliknya. Selanjutnya
jika salah satu pihak menarik diri untuk beberapa alasan, pihak
menarik dapat
menahan apa yang telah
diberikan dalam bentuk. Di mana hadiah masih akan diterima,
pihak menarik dapat
menebus mereka di
penerimaan. Namun, jika pertunangan itu dihentikan karena
kematian dan / atau
alasan di luar kendali
dari kedua belah pihak, hadiah akan irrecoverable.
Bagian 2
Pernikahan Kesimpulan
Bagian Satu
Ketentuan Umum HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
12 dari 108
7/17/13 01:27
-
Halaman 13
Artikel
9
Pasal 9 Pernikahan adalah kontrak yang sah antara seorang pria
dan seorang wanita atas
dasar keberlanjutan, dan tujuannya
adalah kohabitasi dan mengamankan kesucian
Artikel
10
Pasal 10 Pernikahan ditetapkan oleh kontrak resmi yang
dikeluarkan sesuai dengan hukum,
sebagai pengecualian,
mungkin dibuktikan dengan bukti lainnya yang mungkin diputuskan
oleh Hakim.
Bab Dua
Ketentuan Pernikahan Kesimpulan Artikel
11
Pasal 11 Berikut dua prasyarat harus prasyarat dalam kontrak
pernikahan:
1) Kedua belah pihak harus memenuhi kondisi seperti yang
dibutuhkan dari
mereka.
1.
2) Penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak.
2.
Artikel
12
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
13 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 14
Pasal 12 Kondisi berikut harus diperlukan untuk keabsahan
kontrak pernikahan:
Kompetensi para pihak dan mereka bebas dari cacat hukum.
1.
Validitas penawaran dan penerimaan.
2.
Wali, yang puas kondisi sesuai dengan ketentuan Undang-undang
ini.
3.
Para saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4.
Artikel
-
13
Pasal 13 Kondisi berikut harus diperlukan untuk keabsahan
penawaran dan penerimaan:
Keduanya harus ditanggung dari persetujuan penuh di pernyataan
verbal,
ideomatik atau lazim,
menunjukkan pemahaman mereka tentang makna perkawinan. Dalam
kasus
ketidakmampuan untuk berbicara,
hukum mensyaratkan bahwa pihak mengungkapkan pemahaman tentang
makna
secara tertulis atau bentuk apapun
komunikasi diterima.
1.
Mereka harus diucapkan dalam kalimat penuh yang menunjukkan
hubungan
suami-istri abadi.
1.
Penawaran harus tetap berlaku sampai diterima.
2.
Penerimaan harus setuju dengan dan sesuai dengan tawaran tegas
atau secara
tersirat.
3.
Harus ada coextension pertemuan kontrak.
4.
Bab Tiga
Kapasitas Pasangan Artikel
14
Pasal 14 Kontrak pernikahan tunduk kewarasan dan kematangan
kedua belah pihak.
Dalam kasus menikahi istri kedua dan, jika status suami
mengungkapkan
ketidakmampuan keuangan-nya,
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
14 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 15
pernikahan attestator / notaris harus memastikan bahwa istri
baru memiliki
pengetahuan tersebut. Pernikahan
attestator tidak dapat menolak untuk melaksanakan kawin kontrak
jika pihak
inginkan, dan dalam semua kasus semua
istri lainnya harus diberitahu tentang pernikahan ini setelah
pelaksanaannya.
Artikel
15
Pasal 15
-
Menyimpang dari ketentuan Pasal sebelumnya, pernikahan yang
sakit mental atau
tidak kompeten
orang tidak akan dikonfirmasi Hemat dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Persetujuan wali.
Verifikasi persetujuan dan pengetahuan tentang kondisi mental
oleh pihak lain
masuk ke dalam
kontrak pernikahan.
1.
Verifikasi oleh ahli medis yang kompeten bahwa penyakit tidak
akan
ditransmisikan ke / nya
keturunan.
2.
Artikel
16
Pasal 16 Hakim tidak akan mengotentikasi pernikahan orang
ditempatkan di bawah
perwalian untuk pemborosan
kecuali dengan persetujuan pengganti / perwakilan hukum hukumnya
dan setelah
memverifikasi bahwa mahar adalah
yang tepat sesuai dengan status keuangannya. Dalam kasus di mana
ibu pengganti /
perwakilan hukum
refrain persetujuan tersebut di atas, Hakim harus mensyaratkan
pengganti untuk
memberikan persetujuan
dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam kasus di mana pengganti
tidak
keberatan atau keberatan tersebut
unmeritorious, itu adalah hak prerogatif hakim untuk memutuskan
apakah partai
dianggap tidak kompeten akan
diizinkan untuk menikah.
Artikel
17
Pasal 17 Pria tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kontrak
pernikahan sebelum usia
delapan belas (18). Betina
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
15 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 16
tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kontrak pernikahan sebelum
usia enam belas
(16). Semua pernikahan laki-laki
dan perempuan di atas usia delapan belas (18) dan enam belas
(16) masing-masing
hanya akan diperbolehkan setelah
persetujuan wali, verifikasi persetujuan dari kedua belah pihak
untuk kontrak dan
-
izin dari Hakim yang kompeten.
Artikel
18
Pasal 18 Masing-masing pihak untuk kontrak harus menyampaikan
kepada / notaris
sertifikat medis pernikahan attestator dari
kompeten otoritas menspesifikasikan medis yang pihak bebas dari
penyakit genetik
dan lainnya
penyakit ditentukan oleh Otoritas Kesehatan Nasional
berkoordinasi dengan
otoritas terkait. Itu
pernikahan attestator / notaris harus memberitahukan setiap
pihak dari isi sertifikat
medis yang diajukan
sebelum penandatanganan kontrak. Notaris tidak dapat menolak
authenticification
kontrak sebagai
Hasil pemeriksaan medis jika pihak inginkan.
Artikel
19
Pasal 19 Untuk menyimpulkan kontrak pernikahan, kekuatan pribadi
pengacara, disetujui
oleh otoritas yang berwenang,
dapat digunakan. Agen tidak akan melebihi batas mereka
ditetapkan oleh
kuasa. Haruskah
Agen ditemukan untuk menjadi mengganggu (fuduli) kontrak tidak
akan
menyimpulkan atas nama orang
bersangkutan kecuali dinyatakan diratifikasi oleh orang yang
bersangkutan atau
walinya. Agen sendiri mungkin
tidak menikah utamanya, kecuali kuasa menyediakan untuk
melakukan hal.
Bab Empat
Pernikahan Terlarang atas dasar kekerabatan, Affinity dan
diasuhnya
Bagian 1
Forbiddance Perpetual HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan
'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
16 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 17
Artikel
20
Pasal 20 Menikahi orang berikut dilarang atas dasar
kekerabatan:
Ascendants, namun tinggi dalam garis keturunan.
1.
Keturunan, namun rendah dalam garis keturunan.
-
2.
Keturunan dari salah satu atau kedua orang tua, namun jauh ke
bawah.
3.
Tingkat pertama dari keturunan kakek-nenek atau nenek.
4.
Artikel
21
Pasal 21 Menikahi orang berikut dilarang atas dasar afinitas
(kekerabatan melalui
perkawinan):
Pasangan, dengan hanya kontraktor, dari ascendants, namun jauh
ke atas, dan dari
keturunan
bawah namun terpencil.
1.
Ascendants dari pasangan, dengan hanya kontraktor, namun jauh ke
bawah.
2.
Keturunan dari pasangan, dengan penyempurnaan pernikahan, namun
jauh ke
bawah.
3.
Artikel
22
Pasal 22 Seseorang mungkin tidak menikah masalah keturunan nya
perzinahan, namun jauh
ke bawah, atau nya
Putri yang berafiliasi kepadanya adalah dibantah oleh
Li'aan.
Artikel
23
Pasal 23 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
17 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 18
Larangan yang timbul dari kerabat juga berlaku untuk menyusui,
asalkan satiating
menyusui terjadi dalam dua pertama Tahun lahir lima kali
pasti.
Artikel
24
Pasal 24 Seseorang mungkin tidak menikahi wanita yang terlibat
dengan dia di reksa
kutuk (Li'aan).
Bagian 2
Forbiddance sementara Artikel
-
25
Pasal 25 Ini akan sementara dilarang untuk:
Memiliki bersamaan dua wanita Mahram sebagai istri, bahkan
selama iddat (masa
tunggu), di mana, jika
salah satu dari mereka untuk menjadi laki-laki, itu akan
dilarang baginya (laki-laki
dianggap) untuk menikahi
lainnya.
1.
Menikah lebih dari empat istri, bahkan jika salah satu dari
mereka adalah di iddat.
2.
Menikahi perempuan yang sudah menikah atau menikah wanita di
iddat
(berkabung periode).
3.
Menikah lagi janda nya, yang bercerai tiga kali, sampai ia telah
menyelesaikan
iddat nya (menunggu
periode) pada perceraian oleh pria lain yang telah menikahinya
benar dan
disempurnakan nya
pernikahan seperti yang diakui oleh hukum Syariah.
4.
Wanita mengenakan ihram untuk haji atau umrah.
5.
Memiliki sebagai istri seorang wanita non-Muslim, kecuali untuk
Kitabiya (Kristen
atau Yahudi) wanita.
6.
Menikah dengan pria non-Muslim untuk wanita Muslim.
7.
Bab Lima
Perwalian di Pernikahan HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan
'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
18 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 19
Artikel
26
Pasal 26 Wali pernikahan akan menjadi ayah, maka kakek seorang
pamili laki-laki saja,
anak, saudara penuh,
ayah saudara tiri, paman penuh dan kemudian pamannya,
masing-masing. Wali
akan menjadi
laki-laki pikiran yang sehat, dewasa, tidak dalam keadaan
konsekrasi ritual (ihram)
untuk (Haji Umrah atau), dan
-
Muslim jika perwalian adalah untuk seorang wanita Muslim.
Artikel
27
Pasal 27 Jika wali pernikahan adalah dua dan sama dalam
hubungan, salah satu dari mereka
dapat menyimpulkan pernikahan
sesuai dengan kondisi nya.
Jika kontrak disimpulkan oleh wali jauh sedangkan wali terdekat
hadir, pernikahan
berlaku, kecuali wali terdekat adalah ayah. Dalam hal kontrak
hanya akan
menyimpulkan dengan persetujuan ayah. Sang ayah memiliki hak
untuk
membatalkan pernikahan jika dia tidak
tidak menyetujui kontrak pernikahan. Dalam hal ini, Hakim akan
keputusan yang
mungkin dianggap cocok
keadaan dan untuk persyaratan bunga.
Artikel
28
Pasal 28 Seorang wali seorang wanita akan menyimpulkan
pernikahannya dengan
persetujuannya.
Artikel
29
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
19 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 20
Pasal 29 Tunduk izin hakim, wali jauh akan menyimpulkan
Pernikahan di dua berikut
kasus:
Jika wali terdekat wanita dicegah dia dari pernikahan, atau jika
ada beberapa wali
dari tingkat yang sama yang telah dipotong semua persetujuan
atau tidak setuju di
antara mereka sendiri.
1.
Jika wali dekat tidak ada dan Hakim berpendapat bahwa menunggu
pandangan
absen
wali terdekat dapat mempengaruhi pernikahan.
Artikel
30
Pasal 30 Hakim harus bertindak sebagai wali bagi semua orang
tanpa wali. Hakim tidak
menikah dirinya
seorang wanita di bawah perwalian nya.
Bab Enam
-
Pencocokan di Pernikahan Artikel
31
Pasal 31 Pencocokan / kompetensi dalam pernikahan akan menjadi
syarat untuk
keberlakuan berfokus pada kesalehan dan baik
cara pada saat kontrak.
Artikel
32
Pasal 32 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
20 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 21
Matching adalah hak pribadi untuk wanita dan walinya.
Artikel
33
Pasal 33 Wali untuk pencocokan akan menjadi seorang pamili
laki-laki saja sesuai dengan
urutan yang diatur dalam pertama
ayat Pasal 26 Undang-Undang ini
Artikel
34
Pasal 34 Harus suami ditemukan telah salah mengartikan dirinya
dalam hal matchability,
istri dan dia
wali berhak untuk meminta pencabutan pernikahan
Artikel
35
Pasal 35 Hak untuk mengklaim pembatalan berlaku lagi setelah
istri hamil atau berlalunya
satu tahun
setelah kesimpulan pernikahan.
Bab Tujuh
Saksi Pernikahan Artikel
36
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
21 dari 108
7/17/13 01:27
-
Halaman 22
Pasal 36 Akan ada dua saksi pria Muslim di setiap kontrak
pernikahan. Para saksi harus dari
pikiran yang sehat dan dewasa dan kompeten, setelah mendengar
tawaran dan
penerimaan dan setelah dipahami
Pernikahan yang dimaksudkan.
Bab Delapan
Ketentuan mahar Artikel
37
Pasal 37 Mahar adalah uang dan / atau apa pun yang dianggap sah
secara hukum, dibayar
oleh suami untuk tujuan
pernikahan
Artikel
38
Pasal 38 Mahar milik istri; ia dapat membuang daripadanya saat
ia ingin.
Artikel
39
Pasal 39 Mahar dapat dibayar segera pada saat menyimpulkan
kontrak pernikahan atau
ditangguhkan secara keseluruhan atau
di bagian. Mahar akan dibayarkan pada akhir kontrak pernikahan
yang
tepat. Mahar akan
dikonfirmasi di seluruh setelah pernikahannya, pengasingan atau
kematian
valid. Bagian tangguhan
mahar akan jatuh tempo dengan lampaunya waktu karena ditentukan,
dan waktu
tersebut harus telah berlalu
pada terjadinya perceraian tidak dapat dibatalkan atau kematian,
di mana kasus
mahar tangguhan akan menjadi
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
22 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 23
karena.
Bercerai berhak sebelum penyempurnaan pernikahan setengah dari
mahar bila
ditentukan;
jika tidak atau jika invalidly ditentukan, Hakim harus
memberikan dia
pertimbangan kenikmatan tidak melebihi
setengah dari sebanding mas kawin yang sesuai.
Artikel
-
40
Pasal 40 Istri dapat menolak untuk mewujudkan pernikahan sampai
mahar dibayar. Namun
jika istri setuju untuk
bersanggama dengan suaminya sebelum menerima mas kawin, itu
menjadi utang
pada suami.
Artikel
41
Pasal 41 Seluruh mas kawin atau pertimbangan kenikmatan akan
menjadi ed jika pemisahan
ini diprakarsai oleh
sisi istri sebelum pernikahannya atau kebersamaan dalam privasi
perkawinan yang
tepat.
Bab Sembilan
Mahar, Gaun Pengantin dan Harta Sengketa Artikel
42
Pasal 42 Jika pasangan, sebelum pernikahannya, sengketa pada
pengiriman mahar segera,
Tanggung jawab pembuktian harus pada suami; jika ia gagal,
sengketa tersebut
harus diputuskan kata istri pada
sumpah nya. Jika sengketa tersebut setelah penyempurnaan,
kewajiban pembuktian
harus pada istri; jika dia gagal,
perselisihan akan diputuskan kata suami dari sumpahnya.
Haruskah mereka tidak setuju atas esensi dari penamaan mahar
setelah konfirmasi
dan penuntut
tidak dapat menunjukkan bukti, mahar bernama pada saat mencabut
sumpah akan
memutuskan atau
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
23 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 24
mahar mirip dengan yang pada saat mengambil sumpah. Mahar
serupa
dibandingkan dengan mahar
preseden di kalangan wanita dalam keadaan seperti.
Artikel
43
Pasal 43 Jika pasangan sengketa atas jumlah mas kawin, kewajiban
pembuktian harus pada
istri; jika dia
gagal, perselisihan akan diputuskan kata suami pada sumpah,
kecuali apa yang ia
klaim,
-
lazim, tidak bisa menjadi mas kawin untuk seperti dia; dalam hal
ini, mas kawin
seperti dirinya harus ditetapkan. Itu
Hal yang sama berlaku untuk perselisihan antara salah satu
pasangan dan ahli
waris yang lain, atau antara ahli waris
keduanya.
Artikel
44
Pasal 44 Haruskah pasangan sengketa properti yang diterima,
karena suami mengklaim itu
adalah kepercayaan dan
Istri diklaim sebagai mas kawin. Mereka akan diharapkan untuk
menghasilkan
bukti. Barang siapa di antara mereka
menyediakan bukti yang cukup, pengadilan akan menghakimi di /
nya mendukung
nya. Harus tidak memberikan cukup
dia / dia harus mengambil sumpah. Jika properti yang
disengketakan adalah jenis
yang sama mas kawin, sengketa harus
diputuskan kata istri pada sumpah. Jika properti tidak jenis
yang sama mas kawin,
perselisihan tersebut
diputuskan kata suami pada sumpah.
Artikel
45
Pasal 45 Harus beberapa sengketa properti yang diterima, di mana
suami mengklaim itu
adalah mas kawin dan
Istri mengklaim itu hadiah. Mereka akan diharapkan untuk
menghasilkan
bukti. Masing-masing dari mereka akan
dinilai pada bukti didirikan. Haruskah mereka gagal untuk
memberikan bukti yang
cukup. Pengadilan akan
melihat norma yang berlaku dengan adat dan masyarakat dari
gerakan. , Siapa pun
bersaksi oleh
norma wajib mengambil sumpah ..
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
24 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 25
Artikel
46
Pasal 46 Suami akan terikat untuk menyediakan rumah pernikahan.
Jika istri memberikan
sesuatu itu
maka akan miliknya. Istri mungkin meminta bantuan kepada
suaminya untuk
kontribusinya di
-
membangun rumah perkawinan. Kontribusi tersebut tidak dapat
dianggap sebagai
hadiah dari dia kecuali dengan ekspres
pengakuan. Suami dapat menggunakan baju pengantin yang milik
istri selama
status perkawinan tetap. Jika dia sengaja kerusakan itu, dia
harus bertanggung
jawab karena itu.
Artikel
47
Pasal 47 Jika selama nikah atau setelah pemisahan, pasangan
sengketa atas barang-barang
rumah tangga yang lebih
cocok untuk salah satu dari mereka dari yang lain, maka
masing-masing yang
menetapkan bukti akan mendekritkan
pemilik, bahkan jika barang-barang yang disengketakan adalah
dari jenis yang pas
yang lain. Jika mereka mengemukakan Buktinya,
bukti yang didukung oleh negara nyata dari hal yang berlaku.
Jika mereka berdua
gagal mengemukakan
Bukti, maka properti yang cocok untuk wanita harus memutuskan
untuk istri pada
sumpah, dan bahwa
yang cocok untuk pria harus memutuskan untuk suami pada
sumpahnya.
Artikel
48
Pasal 48 Jika pasangan atau ahli waris sengketa mereka atas
barang-barang rumah tangga
yang sesuai dengan mereka berdua, maka salah satu pihak
dari mereka yang menetapkan bukti akan ditetapkan pemilik. Jika
kedua
mengemukakan Bukti bobot yang sama,
atau keduanya gagal, barang-barang yang disengketakan harus
diputuskan pada
sumpah mereka untuk dibagi rata antara
mereka.
Bagian 3
Jenis Pernikahan HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
25 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 26
Artikel
49
Pasal 49 Sebuah kontrak pernikahan mungkin tepat atau tidak
tepat. Sebuah pernikahan
yang tidak benar harus mencakup tidak valid (Fasid)
dan batal atau (Batil) pernikahan.
Artikel
-
50
Pasal 50 Sebuah pernikahan yang tepat akan menjadi pernikahan
yang memenuhi prasyarat
dan kondisi tanpa hukum
cacat dan akan menimbulkan efek hukum penuh pada kesimpulan.
Artikel
51
Pasal 51 Sebuah pernikahan tidak sah akan menjadi pernikahan
yang gagal memenuhi salah
satu dari kondisi dan akan menimbulkan
tidak ada efek hukum sebelum penyempurnaan.
Artikel
52
Pasal 52 A void () pernikahan akan menjadi pernikahan yang gagal
memenuhi salah satu
prasyarat dan tidak akan memberikan
naik ke efek hukum.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
26 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 27
Bagian 4
Ketentuan Terkait dengan Pernikahan Kesimpulan Artikel
53
Pasal 53 Sebuah kontrak pernikahan yang berisi kondisi
bertentangan esensinya akan
batal. Jika mengandung
Kondisi yang bertentangan implikasi hukum yang diperlukan atau
yang melarang
Syariah Islam, seperti
Kondisi batal tapi kontrak berlaku. Jika mengandung suatu
kondisi yang
bertentangan baik dengan
Inti maupun implikasi penting dari kontrak pernikahan atau yang
melarang Syariah
Islam, seperti
Kondisi berlaku dan dilaksanakan, dan non-kepuasan tersebut
harus memberikan
partai memaksakan itu yang
hak untuk mengklaim pembatalan. Kondisi dapat dibuktikan dengan
bukti.
Artikel
54
Pasal 54 Hak untuk mengklaim pembatalan berlaku lagi, jika,
secara tersurat maupun
tersirat, dihapuskan atau dijatuhkan oleh
-
pemilik.
Bagian 5
Hak Suami Istri Artikel
55
Pasal 55 Sebuah pernikahan yang sah akan menimbulkan hak timbal
balik antara pasangan
dan hak pribadi untuk setiap sebagai
terhadap yang lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
27 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 28
Artikel
56
Pasal 56 Hak saling pasangan:
Kebebasan serikat seksual sesuai dengan Syariah.
1.
Perlindungan kesucian masing oleh yang lain.
2.
Kohabitasi halal.
3.
Perusahaan yang baik, saling menghormati, kebaikan, keintiman
dan konservasi
kesejahteraan keluarga.
4.
Merawat, memelihara dan meningkatkan baik dari anak-anak untuk
memastikan
pengembangan terbaik mereka.
5.
Saling menghormati dengan masing-masing untuk orang tua dan
kerabat yang lain.
6.
Artikel
57
Pasal 57 Hak istri sebagai terhadap suaminya:
Mahar.
1.
Dukungan hukum atau pemeliharaan (Tunjangan permanen).
2.
Izin untuk bertukar kunjungan bersahabat dengan orang tua dan
kerabatnya.
3.
Non-intervensi dalam properti pribadinya.
-
4.
Menahan diri dari menyakiti secara fisik atau moral.
5.
Perlakuan yang sama dengan istri lain dalam kasus poligami.
6.
Artikel
58
Pasal 58 Hak suami sebagai terhadap istrinya:
Merawat dan mematuhinya.
1.
Merawatnya dengan baik dan hartanya.
2.
Lihatlah setelah rumah tangga dan mengatur urusan tersebut.
3.
Jaga Anak dan menyusui mereka, kecuali ada cacat hukum.
4.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
28 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 29
Bagian 5
Pengaruh Pernikahan
Bagian Satu
Pemeliharaan
Bagian 1
Ketentuan Umum Artikel
59
Pasal 59 Hakim harus memerlukan penggugat dukungan perkawinan
untuk daftar barang-
barang mereka secara mendalam sehingga semua mereka
klaim keuangan terdaftar, dan jika ada sesuatu yang dihilangkan,
penuntut harus
dihalangi dari mengklaim itu
oleh klaim baru kecuali setelah lewat satu tahun sejak tanggal
Pengadilan
pengadilan Pertama Instance
penghakiman.
Artikel
60
Pasal 60 Dukungan perkawinan dapat ditingkatkan atau dikurangi
sesuai dengan perubahan
keadaan.
-
Kecuali status keuangan suami telah berubah, tidak ada klaim
untuk meningkatkan
atau menurunkan
dukungan perkawinan harus didengar kecuali setelah lewat satu
tahun sejak
tanggal keputusan tunjangan.
Bagian 2
Dukungan perkawinan Artikel
61
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
29 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 30
Pasal 61 Dukungan perkawinan untuk istri oleh suami akan menjadi
wajib bagi dia di
kesimpulan dari
Kontrak yang tepat kecuali istri tidak menyerahkan diri
kepadanya.
Dukungan perkawinan meliputi makanan, pakaian, akomodasi,
obat-obatan dan
semua yang diperlukan untuk
hidup manusia menurut adat.
Kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak, tunggakan
dukungan perkawinan
tidak lebih dari tiga tahun,
sebelum tanggal Pengajuan Klaim, harus memutuskan untuk
istri.
Peningkatan atau penurunan dukungan perkawinan harus dihitung
sejak tanggal
Pengajuan Klaim tersebut. Jika
istri menuduh hak untuk dukungan perkawinan sebelumnya selama
nikah atau
setelah pemisahan,
anggapan bahwa harus hidup bersama tentu memerlukan pengeluaran
dan dia
wajib
membuktikan sebaliknya. Jika dia gagal, itu akan ditetapkan
sesuai dengan firman
dan sumpah suami.
Artikel
62
Pasal 62 Penilaian dukungan perkawinan harus memperhitungkan
kemampuan keuangan
pendukung yang, status
situasi didukung dan ekonomi dalam hal tempat dan waktu.
Artikel
63
Pasal 63 Hakim, saat memutuskan kasus, keputusan Mei, atas
permintaan istri, dukungan
sementara untuk
nya, dan keputusan tersebut harus ditegakkan segera.
-
Artikel
64
Pasal 64 Suami harus mempersiapkan istrinya, di tempat
tinggalnya, akomodasi hukum
yang tepat
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
30 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 31
pas status mereka.
Artikel
65
Pasal 65 Istri harus tinggal dengan suaminya di akomodasi ia
telah siap dan bergerak
dengan dia
ketika ia bergerak dari itu, kecuali ia menetapkan dinyatakan
dalam kontrak
perkawinan atau ia berniat oleh seperti
pindah ke kesedihannya.
Artikel
66
Pasal 66 Istri tidak berhak untuk menampung anak-anak dia dari
suami lain di rumah
perkawinannya,
kecuali mereka tidak memiliki kustodian selain dia atau mereka
akan dirugikan
oleh berpisah dengan dia dan
suami telah setuju untuk yang tersurat maupun tersirat. Suami
berhak untuk
mengakomodasi orang tuanya dan Anak-Nya dari wanita lain dengan
istrinya di
tempat tinggal suami-istri, jika
dia bertanggung jawab untuk dukungan mereka, asalkan dia tidak
dirugikan.
Artikel
67
Pasal 67 Suami tidak berhak untuk mengakomodasi dengan istrinya
istri lain dalam satu dan
sama
Akomodasi kecuali dengan persetujuan, dan dia dapat mencabut
persetujuan
tersebut setiap kali dia merasa menjadi
kurang beruntung.
Artikel
68
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
31 dari 108
-
7/17/13 01:27
Halaman 32
Pasal 68 Suami akan mengizinkan istrinya untuk menyelesaikan
wajib belajar, dan
memfasilitasi kelanjutan
pendidikan universitasnya dalam Negara, dengan ketentuan bahwa
ini tidak akan
bertentangan dengan keluarganya
tugas.
Artikel
69
Pasal 69 Istri dianggap tidak patuh sehingga dapat disentitled
dukungan perkawinan berikut
ini
keadaan:
Jika dia menolak untuk menyerah diri kepada suami atau pindah ke
rumah
perkawinan tanpa
alasan yang sah.
1.
Jika dia meninggalkan rumah perkawinan tanpa alasan yang
sah.
2.
Jika dia mencegah suami masuk ke dalam rumah perkawinan tanpa
alasan yang
sah.
3.
Jika dia menolak untuk melakukan perjalanan dengan suaminya
ketika pindah ke
tempat tinggal lain tanpa sah
alasan atau jika dia bepergian tanpa izinnya.
4.
Jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin suaminya, kecuali ia
menyalahgunakan nya
tepat dalam mencegah dia dari bekerja.
5.
Artikel
70
Pasal 70 Seorang wanita yang mengamati masa tunggu (iddat) pada
perceraian atau
pembatalan berhak
tunjangan, kecuali pembatalan terjadi karena tindakannya.
Seorang wanita hamil
yang mengamati
Iddat berhak untuk tunjangan sampai dia melahirkan.
Artikel
71
Pasal 71 Seorang janda yang mengamati iddat berhak untuk tinggal
selama masa tunggu
penuh di rumah perkawinan
-
dan menuntut perawatan sementara untuk dipotong dari bagiannya
dalam warisan
pada
distribusi harta suaminya yang telah meninggal di antara ahli
waris.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
32 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 33
Artikel
72
Pasal 72 The tunjangan dari seorang wanita yang mengamati iddat
pada perceraian ditarik
akan berakhir pada dirinya meninggalkan
rumah perkawinan tanpa alasan yang sah.
Artikel
73
Pasal 73 Kewajiban dukungan perkawinan akan berakhir dengan:
Kinerja.
1.
Discharge.
2.
Kematian salah satu pasangan.
3.
Bagian 3
Dukungan kerabat ' Artikel
74
Pasal 74 Dukungan untuk kerabat dalam kasus kebutuhan akan jatuh
pada kerabat yang
mampu mendukung untuk membeli
mereka sebanyak seperti adat atau karena ia mampu.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
33 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 34
Artikel
75
Pasal 75 Dukungan untuk Anak muda yang tidak memiliki properti
akan berada di atas
ayahnya, sampai kawin perempuan
-
dan laki-laki mencapai usia ketika seperti itu bisa mencari
nafkah, kecuali dia
adalah mahasiswa, dalam hal ini
sampai ia menyelesaikan pendidikannya berhasil. Dukungan untuk
Anak dewasa
yang tidak mampu untuk mendapatkan
hidup karena cacat atau kelemahan lainnya akan berada di atas
ayahnya jika ia
tidak memiliki properti untuk menghabiskan
dari.
Dukungan untuk anak perempuan, kecuali ia memiliki properti,
harus
dikembalikan ke ayahnya setelah dia
bercerai atau janda, atau tidak ada orang lain yang terikat
untuk mendukungnya.
Jika properti Anak tidak cukup untuk mendukung itu, ayah akan
terikat untuk
melengkapi itu
tunduk pada kondisi di atas.
Artikel
76
Pasal 76 Dukungan untuk Anak di bawah anak asuh akan berada di
atas properti Anak, jika
ada, jika tidak maka akan
menjadi pada orang yang bertanggung jawab untuk mendukung anak
tersebut.
Dukungan untuk Anak di bawah anak asuh meliputi makanan,
pakaian,
perumahan, obat-obatan, pendidikan,
diperlukan perjalanan dan semua kebutuhan lainnya menurut
adat.
Artikel
77
Pasal 77 Sang ayah harus bertanggung jawab untuk membayar biaya
pembinaan anak nya,
jika ibu tidak bisa
menyusui Anak. Biaya tersebut harus dimasukkan dalam dukungan
anak.
Artikel
78
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
34 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 35
Pasal 78 Dukungan anak akan berada di atas ibu kaya nya, jika
anak telah kehilangan
ayahnya, kakek atau
yang terakhir tidak memiliki properti atau bangkrut.
Artikel
79
Pasal 79
-
Dukungan anak akan bertambah terhadap ayahnya pada tanggal
Pengajuan Klaim
tersebut.
Artikel
80
Pasal 80 Seorang Anak kaya, perempuan maleor, muda atau dewasa,
akan mendukung
orang tua yang jika mereka tidak memiliki
properti untuk menghabiskan dari.
Jika milik orang tua tidak cukup untuk mendukung mereka,
anak-anak kaya
mereka akan terikat
untuk melengkapi itu.
Dukungan orang tua akan dibagikan pada anak-anak sesuai dengan
keterjangkauan
masing-masing.
Jika salah satu dari anak-anak telah menghabiskan untuk
menyenangkan orang
tuanya, dia tidak berhak untuk jalan lain pada nya
saudara; jika pengeluaran itu berdasarkan berdasarkan Keputusan
pengadilan, dia
berhak untuk jalan lain di masing-masing
saudara-saudaranya sebagai ditetapkan.
Artikel
81
Pasal 81 Jika Anak mendapatkan tidak lebih dari yang dibutuhkan
untuk dirinya sendiri,
istri dan anak-anak, ia akan terikat untuk memasukkan
orang tuanya di keluarganya.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
35 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 36
Artikel
82
Pasal 82 Tunduk pada ketentuan Pasal 78 Undang-undang ini,
dukungan untuk setiap orang
berhak untuk itu akan berada di atas
orang di antara keluarga kaya nya yang akan mewarisi dari dia /
nya sesuai dengan
warisan mereka
ketertiban dan saham. Jika ahli waris tersebut bangkrut,
kewajiban untuk
mendukung wajib menyerahkan pada ahli waris.
Artikel
83
Pasal 83 Jika orang-orang layak dukungan beberapa dan orang
terikat untuk mendukung
mereka tidak dapat
-
mendukung semua dari mereka, dukungan untuk istri harus memiliki
prioritas,
maka anak, orang tua dan kerabat
masing-masing.
Artikel
84
Pasal 84 Dukungan untuk relatif akan bertambah pada tanggal
Pengajuan Klaim tersebut.
Bagian 4
Dukungan Foundling Anak Artikel
85
Pasal 85 Dukungan untuk Anak pungut dari orang tua yang tidak
diketahui akan berada di
atas properti, jika ada, dan jika ada
tidak properti maupun pendukung baik hati, itu akan berada di
atas negara.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
36 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 37
Bab Dua
Ketentuan keturunan
Bagian Satu
Bukti keturunan Artikel
86
Pasal 86 Bukti keturunan ditetapkan oleh adanya tempat tidur
pernikahan, masuk atau
kesaksian.
Artikel
87
Pasal 87 Periode minimum kehamilan harus enam (6) bulan dan
maksimal akan menjadi
satu (1) tahun.
Bagian 2
Bukti keturunan oleh Pernikahan B Artikel
88
Pasal 88 Bukti keturunan Anak yang ditetapkan oleh tempat tidur
pernikahan jika lahir dari
pernikahan yang
berlangsung untuk jangka waktu minimum kehamilan dan jika hidup
bersama
antara pasangan itu mungkin.
-
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
37 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 38
Bukti keturunan Anak yang ditetapkan oleh tempat tidur
pernikahan jika lahir
dalam maksimum
masa kehamilan dalam kasus pemisahan antara pasangan atau
kematian suami.
Bukti keturunan dari anak dari kontrak pernikahan tidak sah atau
hubungan seksual
dubitable akan
didirikan jika lahir selama periode minimum kehamilan mulai dari
tanggal seksual
seperti
hubungan seksual.
Bagian 3
Bukti keturunan oleh Penerimaan Artikel
89
Pasal 89 Bukti keturunan / hubungan darah ditetapkan oleh masuk
bahkan selama penyakit
terminal bawah
ketentuan sebagai berikut:
Pengakuan harus berhubungan dengan orang keturunan
diketahui.
1.
Pengakuan harus dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa
sehat jasmani.
2.
Pengakuan tidak harus mendustakan alasan atau kustom.
3.
Orang yang keturunan diakui, jika orang dewasa sehat jasmani,
harus menyetujui
masuk.
4.
Aneksasi dianggap pengakuan ayah oleh seorang pria di bawah
kondisi yang
ditetapkan dalam
paragraf sebelumnya.
Artikel
90
Pasal 90 Jika orang yang membuat pengakuan adalah wanita yang
sudah menikah atau
wanita mengamati iddat, bukti
usul terhadap suaminya atau pencerai tidak akan ditetapkan
kecuali yang terakhir
menyetujui nya
masuk atau dia menetapkan usul tersebut dengan Bukti.
Artikel
91
-
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
38 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 39
Pasal 91 Bukti ayah atau ibu keturunan dapat didirikan oleh
pengakuan dari orang yang
usul tidak diketahui jika disetujui oleh orang terhadap siapa
itu dibuat atau
dibuktikan dengan
Bukti jika, dari perbedaan usia, seperti mungkin.
Artikel
92
Pasal 92 Bukti keturunan tidak dapat dibentuk oleh orangtua
masuk menempatkan pada
orang ketiga.
Jika pengakuan dibuat oleh orang yang sekarat untuk orang lain
hal-hal lain selain
ayah, keturunan atau
bersalin, masuk tersebut akan digunakan untuk melawan orang
mengakui saja dan
tidak akan digunakan
terhadap orang ketiga kecuali dengan persetujuan kedua atau
dibuktikan dengan
bukti.
Bagian 4
Bukti keturunan oleh Kesaksian Artikel
93
Pasal 93 Usul dapat dibuktikan dengan kesaksian dua orang atau
seorang pria dan dua
wanita.
Artikel
94
Pasal 94 Bukti kelahiran dan identitas anak yang lahir dapat
didirikan oleh kesaksian
seorang Muslim,
kompeten saksi, laki-laki atau perempuan.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
39 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 40
Artikel
95
Pasal 95
-
Bukti keturunan dapat didirikan oleh Bukti kabar angin.
Bagian 5
Menyangkal keturunan oleh Li'aan (Mutual Mengutuk) Artikel
96
Pasal 96 Mulaa'na "saling memaki dan mengutuk" untuk mengutuk
kehamilan, sesuai
dengan ketentuan
Pasal 151 Undang-undang ini, akan memiliki efek menyanggah usul
oleh curser
(Mula'in). Keturunan
Anak yang lahir dari kehamilan tersebut akan dikembalikan jika
suami
memungkiri apa yang dia katakan, bahkan setelah
Keputusan bantahan.
Bagian 6
Klaim keturunan Artikel
97
Pasal 97 Tidak ada klaim untuk orangtua yang memaksakan usul
tersebut pada orang ketiga
akan mendengar, kecuali sebagai bagian dari
klaim untuk mengklaim hak hukum
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
40 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 41
Artikel
98
Pasal 98 Sebuah klaim keturunan untuk ayah atau keturunan
mungkin terdengar seperti atau
sebagai bagian dari klaim untuk mengklaim
hak hukum sementara terdakwa masih hidup.
Artikel
99
Pasal 99 Tidak ada klaim keturunan oleh ayah atau keturunan
mungkin terdengar setelah
kematian terdakwa, kecuali
sebagai bagian dari klaim untuk mengklaim hak hukum.
Artikel
100
Pasal 100 Tidak ada klaim oleh ahli waris dari orang mengakui
usul untuk menyanggah usul
tersebut harus didengar
-
setelah itu telah ditetapkan oleh pengakuan yang tepat.
BUKU DUA
Pemisahan Pasangan
Bagian 1
Ketentuan Umum HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
41 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 42
Artikel
101
Pasal 101 Pemisahan antara pasangan dapat dipengaruhi oleh:
Dengan keputusan suami dan disebut perceraian.
1.
Perjanjian antara pasangan, disebut "Mukhala'h" atau "khul '"
atau (perceraian
penebusan).
2.
Keputusan peradilan, disebut "faskh" (pembatalan).
3.
Kematian salah satu pasangan.
4.
Artikel
102
Pasal 102 Hakim mempertimbangkan klaim pemisahan harus mengambil
semua langkah
yang diperlukan untuk sementara mengamankan
tunjangan sementara untuk istri bersama-sama dengan dukungan
anak, hak asuh
dan kunjungan hak.
Artikel
103
Pasal 103 Hakim dapat menyatakan beberapa dipisahkan atas dasar
perkawinan terlarang,
konversi
Istri Islam atau kegagalan salah satu prasyarat dari kontrak
pernikahan, sampai
lewat
penghakiman kemudian.
Artikel
104
Pasal 104 Jika "khul '" (perceraian penebusan) atau pemisahan
dibuat dengan pertimbangan
yang disepakati dibayar oleh istri
-
rela, pertimbangan tersebut harus dipenuhi sebelum decreeing
pembatalan atau
khul '(penebusan
perceraian).
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
42 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 43
Artikel
105
Pasal 105 Pembatalan dianggap pembubaran kontrak pernikahan atas
dasar cacat
terkait dengan kesimpulan atau intervensi berikutnya dengan efek
mencegah nya
kelanjutan. Pembatalan harus pemisahan tidak dapat dibatalkan
(ba'in), tapi tidak
akan mengurangi jumlah
perceraian. Setiap pemisahan peradilan dianggap pembatalan
a.
Bagian 2
Perceraian Artikel
106
Pasal 106 Perceraian, ketika dinyatakan dalam rumus Islam cerai,
dianggap pembubaran
kontrak pernikahan yang tepat.
Artikel
107
Pasal 107 Perceraian mungkin berlaku oleh:
Mengungkapkan pernyataan atau menulis, dan dalam kasus
ketidakmampuan
untuk mengucapkan atau menulis, oleh
isyarat dimengerti.
1.
Metonymy (implikasi), jika suami dimaksudkan perceraian.
2.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
43 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 44
Artikel
108
Pasal 108 Perceraian mungkin tidak berlaku:
-
Jika itu samar-samar atau bersyarat, dimaksudkan untuk tekanan
untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk
percaya atau kafir pada sesuatu.
1.
Untuk istri yang telah disempurnakan pernikahannya, selama iddat
atau siklus
menstruasi atau selama
pasca-menstruasi bersih di mana hubungan seksual terjadi.
2.
Pada melanggar sumpah menceraikan atau "tahreem" (untuk
mempertimbangkan
istri sebagai dilarang).
3.
Mengulangi pernyataan dari perceraian atau mengaitkannya dengan
angka, baik
secara lisan, di
menulis atau dengan gerakan, akan dianggap tetapi hanya satu
perceraian.
4.
Artikel
109
Pasal 109 Perceraian dapat dilakukan oleh suami pribadi atau
agennya memiliki kuasa
khusus untuk
efek, atau oleh istri jika suami memberikan kekuasaan seperti
itu.
Artikel
110
Pasal 110 Untuk pencerai untuk efek perceraian, ia harus sehat
jasmani dan tindakan
kehendak sendiri.
Perceraian oleh orang gila, oleh seseorang di bawah cacat
intelektual, oleh
seseorang di bawah paksaan, atau
oleh orang yang tidak memiliki pemahaman karena keracunan, marah
atau
sebaliknya, tidak akan memiliki
efek.
Artikel
111
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
44 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 45
Pasal 111 Perceraian mungkin dibatalkan dan tidak dapat
dibatalkan:
Sebuah perceraian dibatalkan tidak akan mengakhiri kontrak
pernikahan sampai
berakhirnya iddat menunggu
periode.
-
1.
Perceraian tidak dapat dibatalkan harus mengakhiri kontrak
pernikahan segera
pada terjadinya sama.
Ini akan menjadi dua macam dalam hal efek:
2.
Perpecahan kecil atau pemisahan: Wanita bercerai mungkin tidak
menikah lagi
mantan suaminya kecuali dengan
kontrak baru dan mahar.
3.
Perpecahan besar atau pemisahan: Wanita bercerai mungkin tidak
menikah lagi
mantan suaminya sampai setelah
berakhirnya periode iddat nya dengan pernikahan yang tepat kedua
benar-benar
terwujud sesuai dengan
Hukum Syariah.
4.
Artikel
112
Pasal 112 Setiap perceraian harus dibatalkan kecuali perceraian
untuk ketiga kalinya,
perceraian sebelum penyempurnaan
dan perceraian tercantum dalam Undang-undang ini tidak dapat
ditarik kembali
atau dibatalkan.
Artikel
113
Pasal 113 Perceraian dapat terjadi oleh suami resmi mengucapkan
sebelum Hakim. Sebelum
memesan seperti
pernyataan, Hakim harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah
pihak.
Sebuah perceraian terjadi di luar ruang sidang harus dibuktikan
dengan bukti atau
masuk dan harus memiliki
dikomunikasikan kepada istri.
Artikel
114
Pasal 114 Setelah pengumuman perceraian, Hakim harus membuat
perintah untuk jumlah
tunjangan untuk
Istri selama dia dukungan iddat, Anak-anak dan hak asuh anak
dan
kunjungan. Perintah tersebut
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
45 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 46
-
akan berlaku dilaksanakan segera.
Artikel
115
Pasal 115 Seorang wanita bercerai berhak untuk kenikmatan
kompensasi jika perceraian
dibuat oleh suami
tanpa kesalahan di pihaknya.
Sebuah perceraian untuk non-dukungan karena kebangkrutan suami
dikecualikan
dari ketentuan
paragraf sebelumnya.
Kenikmatan kompensasi harus dinilai berdasarkan kekayaan suami
dan status
Istri dan tidak melebihi tiga tahun dari tunjangan nya.
Artikel
116
Pasal 116 Seorang suami berhak untuk mencabut perceraian dan
kembali ke bercerai sebelum
berakhirnya nya
Iddat jika perceraian adalah dibatalkan, dan seperti yang tepat
mungkin tidak bisa
dicabut
Artikel
117
Pasal 117 Pencabutan mungkin terjadi dengan kata-kata atau
secara tertulis dan dalam hal
ketidakmampuan untuk berbicara, dengan
gerakan dimengerti. Pencabutan harus notaris dan segera
dikomunikasikan kepada
istri.
Bagian 3
Khul ': (Perceraian Penebusan) HUKUM NO. 22 tahun 2006
menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
46 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 47
Artikel
118
Pasal 118 Khul '(cerai penebusan) adalah pembubaran kontrak
pernikahan dengan
persetujuan bersama suami
dan istri dinyatakan dalam firman "khul '" atau artinya, dengan
pertimbangan dari
istri. Bukan itu
dikondisikan oleh bersih pasca-menstruasi. Ini harus
dipertimbangkan pembatalan
a.
Artikel
-
119
Pasal 119 Untuk khul 'sah, istri harus memiliki kapasitas untuk
menawarkan dan memberi,
dan suami untuk efek,
perceraian.
Artikel
120
Pasal 120 Pertimbangan untuk khul 'mungkin bukan pengabaian anak
asuh atau anak yang
tepat.
Artikel
121
Pasal 121 Khul 'berlaku bahkan di mana pertimbangan tidak valid;
Pertimbangan tersebut
harus dan membatalkan
dan Hakim akan menilai pertimbangan yang tepat.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
47 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 48
Artikel
122
Pasal 122 Jika pasangan tidak bisa setuju pada khul (perceraian
penebusan), Mahkamah akan
berusaha untuk mendamaikan antara
mereka dengan menunjuk dua arbiter untuk melakukan rekonsiliasi
dalam jangka
waktu tidak melebihi enam
Bulan. Jika kedua arbiter tidak dapat mencapai penyelesaian, dan
istri menuntut
khul 'untuk dipertimbangkan
dari waiving semua hak hukum keuangan dan pengembalian uang
mahar,
Mahkamah memerintahkan
pemisahan antara mereka.
Bagian 4
Pemisahan dengan Keputusan Yudisial
Bagian Satu
Pemisahan atas dasar Cacat atau Penyakit Artikel
123
Pasal 123 Setiap pasangan dapat meminta pemisahan atas dasar
cacat atau penyakit kronis
yang membuat
-
kehidupan perkawinan tidak mungkin untuk melanjutkan, dan yang
tidak ada obat
atau yang obat dapat berharap
hanya setelah lampaunya lebih dari satu tahun, apakah penyakit
tersebut mental
atau fisik dan apakah
dikontrak sebelum atau setelah kontrak pernikahan.
Artikel
124
Pasal 124 Hak untuk meminta pemisahan atas dasar cacat atau
penyakit kronis berlaku lagi
jika cacat atau
penyakit kronis dibuat diketahui sebelum kontrak pernikahan,
atau tegas diterima
setelah.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
48 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 49
Artikel
125
Pasal 125 Menyimpang dari ketentuan Pasal sebelumnya, hak istri
untuk meminta pemisahan
karena
cacat suami seperti impotensi atau pengebirian, apakah bawaan
atau kecelakaan,
tidak akan
selang bahkan jika dia secara eksplisit menerima kerusakan
tersebut.
Artikel
126
Pasal 126 Jika, oleh pemeriksaan medis, terbukti bahwa impotensi
tidak mampu menjadi
sembuh atau obat dapat
berharap hanya setelah lampaunya lebih dari satu tahun, Mahkamah
akan
memisahkan pasangan pada
permintaan istri tanpa menangguhkan keputusan klaim. Pengadilan
memiliki hak
untuk menunda
perceraian melanjutkan selama satu tahun jika dapat membuktikan
bahwa
impotensi dapat diobati dalam waktu kurang dari satu. Jika
setelah menangguhkan keputusan perceraian, terbukti bahwa suami
telah
sembuh; perceraian
klaim akan ditolak. Dalam kasus desakan pengadilan akan
memisahkan pasangan.
Artikel
127
Pasal 127
-
Untuk mengidentifikasi cacat atau penyakit, Mahkamah akan
berkonsultasi dengan
ahli medis yang berpengalaman.
Bab Dua
Pemisahan atas dasar Tidak Settling Karena mas kawin HUKUM NO.
22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
49 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 50
Artikel
128
Pasal 128 Seorang istri yang belum disempurnakan pernikahannya
diberikan keputusan
pemisahan untuk tidak menetap
mahar karena dia dalam dua kasus berikut:
Jika suami tidak memiliki properti nyata untuk menyelesaikan
mahar.
1.
Jika kebangkrutan suami jelas atau status keuangannya tidak
diketahui dan periode
tetap
oleh Pengadilan berakhir tanpa menyelesaikan mahar.
2.
Tidak ada pemisahan Keputusan harus dibuat untuk kegagalan
untuk
menyelesaikan mahar karena istri setelah penyempurnaan
pernikahan dan mas kawin akan tetap menjadi utang suami yang
harus dibayar
kepada istri.
Bab Tiga
Pemisahan atas dasar kerugian (Dharar) dan Pelanggaran (Shiqaq)
Artikel
129
Pasal 129 Istri, sebelum atau setelah pernikahannya, berhak
untuk meminta pemisahan pada
dasar merugikan yang membuat kehidupan perkawinan tidak mungkin
untuk
melanjutkan untuknya suka. Hakim harus
berusaha untuk mendamaikan antara pasangan.
Jika rekonsiliasi tidak dapat dicapai dan merugikan terbukti,
pemisahan harus
ditetapkan. Kerugian
dapat dibuktikan dengan bukti termasuk kesaksian
desas-desus.
Artikel
130
Pasal 130 Jika merugikan tidak terbukti dan pelanggaran antara
pasangan terus sementara
rekonsiliasi dengan
-
Hakim tidak dapat dicapai, Hakim harus menunjuk dua arbiter dari
kerabat
masing-masing yang
cenderung memiliki kemampuan untuk mendamaikan antara pasangan;
jika tidak
ada arbiter tersebut dari
keluarga mereka, maka janji harus dari luar keluarga mereka.
Hakim harus
memutuskan
durasi arbitrase.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
50 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 51
Artikel
131
Pasal 131 Arbiter akan mencari penyebab pelanggaran perkawinan
dan berusaha untuk
mendamaikan pasangan.
Arbiter wajib membuat laporan kepada Hakim dari upaya mereka dan
negara
sejauh mana masing-masing
pasangan telah memberikan kontribusi terhadap pelanggaran
bersama dengan
pendapat mereka.
Artikel
132
Pasal 132 Hakim dapat mengadopsi laporan dari dua arbiter jika
sesuai dengan ketentuan
sebelumnya Pasal, kalau tidak, ia akan menunjuk arbiter lainnya
oleh keputusan
dibuktikan untuk memulai
rekonsiliasi lagi, atau menambahkan arbitrator ketiga untuk
bergabung dengan
yang sudah ada dua arbiter.
Artikel
133
Pasal 133 Hakim Mei pemisahan keputusan berdasarkan laporan dua
arbiter 'dalam kasus di
mana rekonsiliasi
tidak dapat dicapai dan pelanggaran terus antara pasangan. Jika
kedua arbiter tidak
membuat
Laporan dan perbedaan antara pasangan mereka sedang
mengintensifkan, ia akan
keputusan perpisahan mereka.
Artikel
134
Pasal 134 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
-
51 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 52
Jika Hakim berpendapat bahwa pemisahan dari pasangan harus
menetapkan dan
bahwa istri adalah
sebagian besar atau seluruhnya untuk menyalahkan, ia akan
memisahkan antara
mereka dengan properti yang akan diberikan oleh istri
sebagai
ditentukan oleh Hakim setelah teliti laporan dua arbiter '. Jika
suami sebagian besar
atau seluruhnya
menyalahkan, atau keduanya harus disalahkan atau menyalahkan
tidak dapat
dibangun, ia akan memisahkan antara mereka
tanpa properti yang akan diberikan oleh satu ke yang lain.
Artikel
135
Pasal 135 Jika pasangan setuju untuk memisahkan dengan
pertimbangan, namun berbeda atas
jumlah pertimbangan seperti,
Hakim akan mencoba untuk mendamaikan perbedaan tersebut. Jika
Hakim tidak
dapat mencapai rekonsiliasi dan
perbedaan menjadi intensif, ia akan keputusan perpisahan mereka
pada
pertimbangan untuk menjadi
ditentukan oleh dia.
Artikel
136
Pasal 136 Jika istri meminta pemisahan sebelum pernikahannya,
dan menawarkan mahar dan
semua properti
menerima dan membebaskan hak keuangan, dan suami menolak
untuk
menceraikannya di atas wajar
pembenaran, Hakim harus berupaya untuk mendamaikan antara
mereka. Jika
Hakim tidak bisa mencapai seperti
rekonsiliasi dan perbedaan menjadi intensif, ia akan keputusan
perpisahan mereka
pada
properti yang ditawarkan oleh istri.
Bab Empat
Pemisahan atas dasar Non-Dukungan dan Kepailitan Artikel
137
Pasal 137 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
52 dari 108
7/17/13 01:27
-
Halaman 53
Jika istri meminta pemisahan atas dasar kurangnya pengeluaran
nya dengan
suaminya saat ini, yang
tidak memiliki properti nyata, dan menolak untuk menghabiskan,
dan klaim
kebangkrutan dan menegaskan tidak menghabiskan, mereka
pemisahan segera akan ditetapkan
Artikel
138
Pasal 138 Jika istri meminta pemisahan atas dasar kurangnya
pengeluaran nya dengan
suaminya saat ini, yang
tidak memiliki properti nyata, dan menolak untuk menghabiskan,
dan klaim
kebangkrutan dan membuktikan hal itu, Hakim wajib
memberinya waktu istirahat tidak melebihi tiga bulan; jika ia
tidak menghabiskan
pada istrinya setelah itu,
Hakim wajib keputusan perpisahan mereka
Artikel
139
Pasal 139 Jika istri meminta pemisahan atas dasar kurangnya
belanja pada dirinya oleh
suaminya hadir yang
tidak memiliki properti nyata, dan menolak untuk menghabiskan,
dan klaim
kebangkrutan, tetapi ia tidak dapat membuktikannya,
Hakim akan memperbaiki masa baginya, dari tidak lebih dari satu
bulan, di mana
untuk membeli istrinya,
jika tidak mereka harus dipisahkan setelahnya.
Artikel
140
Pasal 140 Jika istri meminta pemisahan atas dasar kurangnya
pengeluaran oleh suaminya,
yang tidak hadir
di tempat yang diketahui di mana ia dapat dilayani
pemberitahuan, dan ia tidak
memiliki properti nyata atau meninggalkannya tidak ada
properti untuk menghabiskan dari, Hakim harus memberinya waktu
empat bulan di
mana untuk membeli
istrinya, jika tidak mereka harus dipisahkan.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
53 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 54
Artikel
-
141
Pasal 141 Jika istri meminta pemisahan atas dasar kurangnya
pengeluaran oleh suaminya,
yang
absen di tempat yang tidak diketahui, dan ia tidak memiliki
properti nyata, dan
meninggalkan dia tidak ada properti untuk menghabiskan
dari, Hakim wajib keputusan perpisahan mereka.
Artikel
142
Pasal 142 Tunduk pada ketentuan-ketentuan sebelumnya dua
Artikel, Hakim wajib keputusan
pemisahan antara
pasangan hanya setelah membuktikan klaim dan istri mengambil
sumpah
pengadilan bahwa perawatan nya
belum memuaskan
Bab Lima
Pemisahan atas dasar Absen, Menjadi Hilang dan Penjara
Artikel
143
Pasal 143 Seorang istri dapat meminta pemisahan atas dasar tidak
adanya suaminya, yang
domisili atau tempat
tinggal diketahui, untuk jangka waktu satu tahun atau lebih,
bahkan jika ia telah
meninggalkan properti dari mana
pemeliharaan bisa puas. Hakim harus memperbaiki tanggal baginya
tidak melebihi
dua Bulan memperingatkan
dia baik untuk datang kembali untuk tinggal bersamanya atau
transfer ke dia atau
bercerai; jika mereka
pemisahan harus ditetapkan.
Artikel
144
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
54 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 55
Pasal 144 Seorang istri dapat meminta pemisahan dari suaminya
yang hilang atau tidak ada
di tempat yang tidak diketahui untuk
periode tidak kurang dari satu tahun. Hakim wajib Keputusan
pemisahan langsung
mereka tanpa menangguhkan,
bahkan jika suami memiliki properti.
-
Jika suami hilang kembali atau transpires bahwa ia masih hidup,
ia harus
mengambil istrinya, kecuali ia memiliki
disempurnakan pernikahan dengan suami lain tanpa sepengetahuan
suami pertama
masih hidup, di
hal dia akan menjadi istri suami kedua itu.
Artikel
145
Pasal 145 Jika seorang suami yang dipenjara oleh penghakiman
terakhir untuk jangka waktu
tidak kurang dari dua tahun, istri mungkin
meminta pemisahan. Namun, pemisahan dapat memutuskan hanya
setelah lewat
satu tahun dari
tanggal penjara.
Bab Enam
Pemisahan dengan alasan ofIlaa, zihar, Li'aan, Kemurtadan, dan
Istri
Konversi ke Islam
Bagian 1
Pemisahan atas dasar ilaa (Temporary Desersi) Artikel
146
Pasal 146 "Ilaa" terjadi ketika suami melakukan sumpah untuk
menghentikan persetubuhan
dengan istrinya secara permanen atau untuk
periode waktu dengan minimal empat bulan
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
55 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 56
Artikel
147
Pasal 147 Seorang istri dapat meminta pemisahan atas dasar ilaa,
kecuali suami istirahat
sumpahnya sebelum
berlalu empat bulan setelah ilaa.
Hakim akan memerintahkan suami baik melanggar sumpah atau
bercerai; jika ia
menolak, pemisahan
harus ditetapkan
Bagian 2
Pemisahan atas dasar zihar (Permanent Desersi) Artikel
148
Pasal 148
-
Zihar terjadi ketika seorang suami membandingkan istri dan /
atau bagian tubuhnya
dengan yang wanita lain
dilarang untuk menikah.
Artikel
149
Pasal 149 Zihar harus dilakukan oleh artikulasi mengungkapkan,
tidak dengan implikasi,
kecuali suami telah dimaksudkan atau
ada bukti tidak langsung menunjuk hal tersebut.
Artikel
150
Pasal 150 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
56 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 57
Seorang istri berhak untuk meminta pemisahan atas dasar zihar
jika suami menolak
expatiation. Hakim harus hati-hati dia untuk menulis dgn panjang
lebar untuk zihar
dalam waktu empat bulan sejak tanggal
memperingatkan seperti; jika ia menolak, pemisahan harus
ditetapkan
Bagian 3
Pemisahan atas dasar Li'aan (Mutual Mengutuk) Artikel
151
Pasal 151 Li'aan akan terjadi dengan suami bersaksi empat kali,
bersumpah demi Allah
bahwa tuduhannya nya
istri perzinahan atau penolakan nya keturunan yang benar dan
kesaksian kelima
bahwa laknat Allah akan
atasnya jika tuduhannya adalah palsu.
Dan istri harus bersaksi empat kali, bersumpah demi Allah bahwa
tuduhan tentang
nya perzinahan atau nya
penolakan keturunan adalah palsu dan kesaksian kelima yang murka
Allah akan
berada di atas dia jika nya
Tuduhan benar.
Artikel
152
Pasal 152 Setelah menyelesaikan Li'aan, yang akan keputusan
pemisahan mutlak antara
pasangan Hakim.
Bagian 4
Pemisahan atas dasar Kemurtadan
-
Artikel
153
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
57 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 58
Pasal 153 Pemisahan akan terjadi antara pasangan segera setelah
salah satu dari mereka atau
keduanya murtad beralih jika
kemurtadan seperti terjadi sebelum pernikahannya
Artikel
154
Pasal 154 Hakim akan memisahkan antara pasangan pada kemurtadan
dari salah satu dari
mereka setelah penyempurnaan
perkawinan setelah memberikan mereka waktu untuk bertobat dan
kembali ke
Islam dalam kurun waktu yang sama dengan
periode iddat menunggu; jika tidak ada pertobatan tersebut
terjadi, ia akan
keputusan perpisahan mereka.
Bagian 5
Pemisahan atas dasar Istri yang Konversi ke Islam Artikel
155
Jika seorang istri, yang suaminya tidak seorang Muslim, masuk
Islam sebelum atau
setelah penyempurnaan
perkawinan, Hakim harus memberikan waktu suami untuk masuk Islam
dalam
jangka waktu yang sama dengan
periode iddat menunggu; jika tidak terjadi konversi tersebut, ia
akan keputusan
perpisahan mereka.
Jika pasangan masuk Islam atau suami mengkonversi ke Islam dan
istri adalah
Kristen atau Yahudi, ada
menjadi tidak ada penyebab melarang antara mereka, pernikahan
mereka tetap
berlaku.
Bagian 5
Pengaruh Pemisahan Pasangan
Bagian Satu
Iddat (Ditetapkan Periode Waiting)
Bagian 1 HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
58 dari 108
7/17/13 01:27
-
Halaman 59
Ketentuan Umum Artikel
156
Pasal 156 Iddat adalah masa tunggu wajib berikutnya setelah
pemisahan antara pasangan
selama istri
akan tetap tanpa pernikahan.
Artikel
157
Pasal 157 Iddat akan mulai sejak terjadinya pemisahan dan dalam
kasus pemisahan peradilan
sejak
Tanggal ketika putusan menjadi final
Artikel
158
Pasal 158 Tidak ada iddat wajib sebelum pernikahannya atau
pengasingan perkawinan yang
tepat kecuali dalam
Kasus kematian (janda).
Artikel
159
Pasal 159 Seorang wanita bercerai dan seorang wanita janda harus
mengamati iddat mereka
di akomodasi perkawinan
disediakan untuk mereka.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
59 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 60
Bagian 2
Iddat dari Janda Artikel
160
Pasal 160 The iddat dari janda, yang menikah adalah benar, akan
berakhir setelah empat
bulan dan sepuluh hari jika
dia tidak hamil.
The iddat seorang janda hamil akan berakhir pada melahirkan anak
atau pada
keguguran dari jelas
membentuk janin.
-
The iddat dari janda, yang disempurnakan pernikahan yang tidak
tepat atau
dubitable, akan mengamati
menceraikan iddat untuk memastikan dia tidak hamil, kecuali dia
hamil dalam hal
ia akan mengamati nya
Iddat sampai melahirkan.
Bagian 3
Iddat dari Istri selain Janda Artikel
161
Pasal 161 The iddat seorang wanita hamil bercerai, yang tidak
janda, akan berakhir pada
melahirkan anak atau
pada keguguran janin jelas terbentuk.
The iddat seorang wanita bercerai menstruasi, yang tidak janda,
akan berakhir
sebagai berikut:
Setelah tiga (3) siklus menstruasi lengkap, dan kesaksiannya
hanya dapat diterima
setelah
berlalu dari enam puluh hari.
1.
Setelah tiga (3) bulan bagi mereka yang belum pernah haid atau
telah mencapai
menopause
dan berhenti menstruasi; jika dia melihat menstruasi sebelum
akhir periode ini, dia
akan
terus iddat nya selama tiga siklus menstruasi lengkap.
2.
Setelah tiga (3) perempuan yang memiliki aliran darah yang
terus-menerus akan
menyelesaikan tiga bulan. Jika ini adalah
kejadian normal, dimana ia memiliki pengetahuan, ia akan
menghitung iddat nya
sesuai.
3.
Setelah tiga (3) bulan bagi mereka yang telah berhenti
menstruasi sebelum
menopause, di
Selain sertifikat medis formal yang tidak hamil.
4.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
60 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 61
Artikel
162
Pasal 162 Dalam semua kasus, masa tunggu dari iddat tidak
melebihi satu tahun.
-
Bagian 4
Tumpang tindih Iddats Artikel
163
Pasal 163 Jika seorang suami meninggal sementara istrinya adalah
mengamati iddat dari
perceraian dibatalkan, dia akan pindah ke
iddat kematian tanpa memperhitungkan masa dia sudah menghabiskan
di
perceraian iddat.
Artikel
164
Pasal 164 Jika seorang suami meninggal sementara istrinya adalah
mengamati iddat dari
perceraian tidak dapat dibatalkan, ia akan melengkapinya
tanpa pindah ke kematian iddat, kecuali dalam kasus perceraian
dari buronan
selama terminal
penyakit, dalam hal ini ia akan mengamati paling jauh dari dua
periode perceraian
dan kematian.
Bab Dua
Penitipan Anak HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA
HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
61 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 62
Artikel
165
Pasal 165 Anak asuh harus untuk menjaga, memelihara, mengasuh,
pengasuhan dan
mendidik Anak.
Artikel
166
Pasal 166 Anak asuh akan menjadi tugas kedua orang tua di luar
nikah. Harus orang tua
terpisah, bahkan tanpa
perceraian, ibu akan memiliki prioritas untuk Anak tahanan,
kecuali Hakim
memutuskan sebaliknya di
bunga Anak.
Hakim akan mencoba untuk mendamaikan dua mitra, asalkan
rekonsiliasi tersebut
tidak akan
bertentangan dengan kepentingan Anak.
Anak asuh akan menjadi menghidupkan kembali benar; jika telah
murtad untuk
cacat hukum atau telah ditetapkan sebagai
-
tersebut dan kemudian cacat tersebut atau alasan karena
penyimpangan, hak Anak
asuh akan kembali ke nya
pemilik sebelumnya.
Anak asuh harus menjadi hak bersama Anak dan kustodian, dengan
hak Anak
menjadi
terkuat.
Artikel
167
Pasal 167 Agar memenuhi syarat untuk Anak tahanan, seseorang
harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Telah mencapai pubertas atau kedewasaan.
1.
Jadilah sehat jasmani.
2.
Jujur atau dapat dipercaya.
3.
Memiliki kemampuan untuk memelihara, meningkatkan, memelihara
dan merawat
anak sehingga untuk mencapai kepentingannya.
4.
Bebas dari penyakit menular atau menular berbahaya.
5.
Menjadi mahram Anak dalam kasus perbedaan jenis kelamin.
6.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
62 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 63
Artikel
168
Pasal 168 Tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal
sebelumnya, kustodian harus
memenuhi berikut
kondisi:
Jika kustodian adalah perempuan, dia tidak harus menikah dengan
suami yang
adalah orang asing ke
Anak, jika pernikahan tersebut terwujud, kecuali Pengadilan
memutuskan lain
untuk Anak
bunga.
1.
Jika kustodian adalah seorang pria, ia harus memiliki keyakinan
agama yang sama
seperti Anak dan ia harus memiliki
-
dengan dia seorang wanita dari kerabatnya yang cocok untuk
melakukan tugas-
tugas kustodian.
2.
Artikel
169
Pasal 169 Hak untuk Anak asuh harus rompi dengan urutan sebagai
berikut:
Ibu
Ayah
Ibu dari ayah, dimulai dengan yang paling dekat;
Ibu dari ibu, dimulai dengan yang paling dekat;
Kakek, namun jauh, ke atas;
Ibu dari kakek, dimulai dengan yang paling dekat;
Adik penuh,
Ibu setengah-adik,
Ayah kakak tiri,
Bibi ibu, dimulai dengan yang paling dekat;
Bibi dari pihak ayah, dimulai dengan yang paling dekat;
Bibi ibu ayah, dimulai dengan yang paling dekat;
Bibi dari pihak ayah ayah,
Brothers-saudara 'anak perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah
anak
perempuan', maka anak-anak perempuan ayah
bibi dari pihak ayah.
Jika kustodian yang kompeten tidak dapat ditemukan dari antara
orang-orang yang
disebutkan dalam paragraf sebelumnya,
hak untuk Anak asuh akan pindah ke Agnates sesuai urutan mereka
sebagai ahli
waris; jika tidak ada yang kompeten
orang di antara mereka dapat ditemukan, hak akan pindah ke
mahram Anak di
bawah tahanan,
dimulai dengan yang paling dekat.
HUKUM NO. 22 tahun 2006 menyebarkan 'KELUARGA HUKUM'
http:? //www.almeezan.qa/LawView.aspx opt & LawID = 2558
...
63 dari 108
7/17/13 01:27
Halaman 64
Jika kustodian dari mahram Anak atau mahram menikah, Mahkamah
akan
memiliki pilihan
baik untuk bergabung Anak dengan orang berjudul dari seks yang
berbeda atau
mempercayakan kepada jujur dan
Wanita dapat dipercaya.
Jika penjaga berjudul sama dalam rangka, yang paling cocok untuk
anak asuh dan
paling saleh
-
akan disukai; jika mereka sama dalam kewajaran dan takwa, yang
tertua harus
diberikan preferensi.
Hakim dapat mentransfer tahanan anak dari orang berhak dekat
dengan orang
berhak jauh jika
Konflik muncul. Hakim akan berhak untuk membuat keputusan akhir
yang ada di
kepentingan terbaik
anak.
Artikel
170
Pasal 170 Hakim akan mempertimbangkan berikut ketika pemberian
hak asuh anak:
Yang paling menyedihkan bagi anak dan paling mampu mengangkat
anak.
1.
Kapasitas dan kemampuan untuk memberikan yang baik, aman dan
memelihara
lingkungan untuk anak yang dapat
melindunginya dari kesalahan ..
2.
Kemampuan untuk memberikan obat terbaik dan pendidikan bagi
anak.
3.
Kemampuan untuk menanamkan perangai yang baik untuk anak.
4.
Kualifikasi lain yang mungkin bermanfaat bagi anak.
5.
Artikel