8/17/2019 Faktual Problem
1/18
Faktual Problem Koordinasi
http://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-
kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenko
Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil Sekjen Kementerian Perhubungan,Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenko Perekonomian. Pemanggilan
tersebut terkait dengan pelantikan pejabat di keempat lembaga negara itu tanpa berkoordinasi
dengan KASN.
"Yang diundang adalah para Sekjen, karena mereka adalah pejabat yang berwenang untuk
diminta klarifikasi di dalam pelantikan eselon I dan II," ucap Komisioner KASN Waluyo saat
dihubungi detikcom, Selasa (20/1/2015).
Menurut Waluyo, pemanggilan itu untuk meyakinkan bahwa pemilihan pejabat pimpinan eselonI dan II sudah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam
UU tersebut diatur bahwa KASN memiliki tugas untuk mengawasi pengangkatan pejabat agar
dilakukan dengan sistem seleksi terbuka.
UU tersebut menyebut pemilihan dan pengangkatan pejabat harus berkoordinasi dengan
KASN. Namun KASN merasa belum ada koordinasi.
"Makanya kami minta klarifikasi. Kami meyakinkan saja proses pemilihan, orang yang dipilih
adalah orang yang benar, orang yang terbaik," jelas Waluyo.
Waluyo mengatakan surat undangan itu sudah dikirim minggu lalu dan besok Rabu (21/1/2015)
keempat perwakilan itu sudah dipastikan hadir. "Semua sudah konfirmasi mau datang,"
ucapnya.
Soal sanksi yang bisa dikenakan kepada empat lembaga negara itu karena melantik pejabat
tanpa koordinasi dengan KASN, Waluyo mengaku belum tahu dan masih menunggu penjelasan
dari mereka.
"Belum tahu, nanti kita lihat seberapa jauh. Makanya kita minta penjelasan," ujarnya.
KASN merupakan lembaga independen di bawah presiden yang terbentuk berdasar UU No
5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuh anggota lolos seleksi dan ditetapkan
sebagai komisioner KASN berdasar Keppres. Mereka adalah Sofian Effendi (Ketua merangkap
anggota), Irham Dilmy (Wakil Ketua merangkap anggota), Waluyo (anggota), I Made Suwandi
http://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenko
8/17/2019 Faktual Problem
2/18
(anggota), Nuraida Mokhsen (anggota), Tasdik Kinanto (anggota), dan Prijono Tjiptoherijanto
(anggota).
Lembaga ini dapat merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk
membatalkan penetapan seseorang dalam jabatan kalau prosesnya tidak sesuai denganketentuan yang ditetapkan dalam UU ASN dan bersifat final.
Rekomendasi KASN, Bukti Kepegawaian PemkotTak KompetenRabu, 02 Sep 2015 | 16:42 WITA
MAKASSAR, UPEKS--Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada
Pemerintah Kota Makassar agar mengulang seleksi jabatan menunjukkan kepegawaian di
kota ini tidak ditangani pihak yang berkompeten.
"Itulah blunder. Seleksinya jalan tanpa koordinasi. Padahal undang-undang jelas, seleksi
harus koordinasi dengan instansi terkait. Masalahnya disitu," pungkas Luhur Prianto,
pengamat Pemerintahan dan Politik asal Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu
(2/9/15) kemarin.
Dia menerangkan, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara terdapat tiga instansi yang
menangani persoalan kepegawaian. Lembaga itu, yakni Badan Kepegawaian Daerah,
Lembaga Administrasi Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga lembaga itu
memiliki peranan yang berbeda-beda. "Dan KASN itu berdasarkan UU itu memang untuk
mengawal pengembangan karir pegawai," katanya.
Lanjutnya, sistem kepegawaian di negara ini terintegrasi, meskipun pemerintah daerah
memiliki kewenangan yang besar dalam penentuan formasi kepegawaian itu. Karena itu,katanya, rekomendasi KASN itu bukanlah putusan yang bisa digugat. Rekomendasi itu
bersifat perintah UU yang harus dilaksanakan. "Pemkot harus menindaklanjuti dan
mematuhi rekomendasi itu," katanya.
Ia menambahkan, rekomendasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan yang menguatkan
bagi pejabat yang mem-PTUN-kan hasil seleksi jabatan itu. Sebab, seleksi yang dilakukan
8/17/2019 Faktual Problem
3/18
itu tidak memiliki dasar yang kuat.
Sebelumnya, Komisioner KASN, Tasdi Kinanto mengaku, KASN telah melayangkan
rekomendasi terkait seleksi jabatan yang dilakukan Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.
"Rekomendasi itu per 25 Agustus. Intinya, supaya diseleksi ulang, baik untuk jabatanpimpinan tinggi pratama, KP3S, eselon III dan IV. Semua harus dievaluasi kembali," tegas
mantan Sekretaris Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Pembatalan SK itu, lantaran seleksi yang dilakukan Pemkot Makaasar tidak melalui proses
yang benar dan sesuai aturan.
Dia menerangkan, seleksi jabatan yang dilakukan dengan menentukan jabatannya sejak
awal dan tidak memberikan kesempatan sesuai peminatannya.
Sistem seleksi yang semacam itu, katanya, tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya,
seleksi itu sesuai kompetensi dan memilih sesuai peminatannya. "Intinya, prosedurnya,
prosesnya tidak terbuka, transparan dan kompetitif," tutupnya. (mg01/sev)http://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.html
MAKASSAR,DURASINEWS.com--Lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar beberapa
waktu lalu harus diulang berdasarkan rekomendasi tanggal 25 Agustus 2015 nomor S-769/KASN/8/2015
tentang pengawasan pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural eselon II,
III dan IV di Pemerintah Kota Makassar yang ditandatangani Ketua KASN Sofian Effendi dan ditembuskan
ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Pemkot harus menindaklanjuti dan mematuhi rekomendasi itu untuk mengulang lelang jabatan," tegasLuhur Prianto, pengamat Pemerintahan dan Politik asal Universitas Muhammadiyah Makassar, kemarin.
Menurutnya, pemkot akan melakukan kesalahan fatal jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Pasalnya, sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 120 ayat 5 berbunyi, rekomendasi KASN
sebagaimana dimaksud bersifat mengikat.
Menurutnya, sistem kepegawaian di negara ini terintegrasi, meskipun pemerintah daerah memiliki
kewenangan yang besar dalam penentuan formasi kepegawaian itu. Karena itu, katanya, rekomendasi
KASN itu bukanlah putusan yang bisa digugat. Rekomendasi itu bersifat perintah UU yang harus
dilaksanakan.
Rekomendasi KASN kepada Pemerintah Kota Makassar agar mengulang seleksi jabatan menunjukkan
kepegawaian di kota ini tidak ditangani pihak yang berkompeten."Itulah blunder. Seleksinya jalan tanpa koordinasi. Padahal undang-undang jelas, seleksi harus koordinasi
dengan instansi terkait. Masalahnya disitu," pungkas ,
Dia menerangkan, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara terdapat tiga instansi yang menangani
persoalan kepegawaian. Lembaga itu, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Administrasi Negara
dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga lembaga itu memiliki peranan yang berbeda-beda.
"Dan KASN itu berdasarkan UU itu memang untuk mengawal pengembangan karir pegawai," katanya.
http://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.html
8/17/2019 Faktual Problem
4/18
Apalagi, lanjutnya, wewenang KASN sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 32 ayat 1,
yakni mengawasi setiap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pengawasan tersebut, KASN
berwenang memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN (pasal 32 ayat
2). Selain itu, posisi jabatan harus dikembalikan ke posisi semula.
Lalu, hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang
berwenang untuk ditindaklanjuti (pasal 32 ayat 3). Dan jika pengawasan itu tidak ditindaklanjuti, KASN
merekomendasikannya ke presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan
pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-
undangan (pasal 33 ayat 1).
Sebelumnya, Komisioner KASN, Tasdi Kinanto mengaku, KASN telah melayangkan rekomendasi terkait
seleksi jabatan yang dilakukan Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.
"Rekomendasi itu per 25 Agustus. Intinya, supaya diseleksi ulang, baik untuk jabatan pimpinan tinggi
pratama, KP3S, eselon III dan IV. Semua harus dievaluasi kembali," tegas mantan Sekretaris
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Pembatalan SK itu, lantaran seleksi yang dilakukan Pemkot Makaasar tidak melalui proses yang benar
dan sesuai aturan.
Dia menerangkan, seleksi jabatan yang dilakukan dengan menentukan jabatannya sejak awal dan tidak
memberikan kesempatan sesuai peminatannya. Sistem seleksi yang semacam itu, katanya, tidak sesuai
dengan aturan. Seharusnya, seleksi itu sesuai kompetensi dan memilih sesuai peminatannya.
"Intinya, prosedurnya, prosesnya tidak terbuka, transparan dan kompetitif," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh menegaskan, Pemkot Makassar tidak akan
mengulang seleksi jabatan, meski surat rekomendasi KASN itu diterimanya. Dia mengatakan, apa yang
sudah menjadi keputusan pimpinan tidak mudah untuk diubah lagi.
"Jika rekomendasi kami terima, kami akan langsung membalasnya. Intinya, pemkot tidak akan mengulang
seleksi jabatan itu. Apa juga dasarnya, KASN merekomendasi itu," katanya. (up)
http://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.html
Larangan Dicueki PJ Kepala Daerah, BKN
Koordinasi KASN
hayatullah
Minggu, 15 November 2015 15:43
http://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.htmlhttp://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.html
8/17/2019 Faktual Problem
5/18
ilustrasi (Foto: ist)
JAKARTA, RadarPena.com - Maraknya pejabat (Pj) epala !aerah yang
melakukan mutasi jabatan di sejumlah daerah akhirnya mendapat respon
"adan epegawaian #egara ("#).
epala "ima $aria %ibisana mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi
Pj epala !aerah untuk melakukan mutasi pegawai. Mereka adalah pejabat
yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur/bupati/walikota
di daerah yang ikut Pilkada serentak pada & !esember '* mendatang.
+urat sakti bernomor .',-/.-'/&& tertanggal & ktober '*
tentang Penjelasan atas ewenangan Pejabat epala !aerah di "idangepegawaian.
01turan sudah jelas bahwa penjabat kepala daerah dilarang keras memutasi
pegawai. +ebab si2atnya de3niti240 tegas epala "iro $umas "# 5umpak
$utabarat4 Minggu (*/).
8/17/2019 Faktual Problem
6/18
6ntuk itu4 sambung dia4 lembaganya akan berkoordinasi dengan omisi
1paratur +ipil #egara (1+#) sebagai lembaga pengawas 1+# atas tindakan
lima Pj epala !aerah di Pro7insi 8ampung. 9akni4 "andarlampung4 Metro48ampung 5imur4 %aykanan dan 8ampung +elatan.
5im +1# kan sudah turun4 berarti tinggal tunggu hasil rekomendasinya.
+egera kita koordinasikan4 tambah dia.
+elain larangan mutasi jabatan4 5umpak menjelaskan Pj juga dilarang
membatalkan peri;inan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau
mengeluakan peri;inan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya.
8alu4 dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang
bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan dilarang membuat
kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
08arangan-larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri !alam #egeri40 ucapnya.
5umpak melanjutkan4 P#+/P#+4
kenaikan pangkat4 pemberian i;in perkawinan dan perceraian4 keputusan
hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P#+
dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai P#+ selain
8/17/2019 Faktual Problem
7/18
karena dijatuhi hukuman disiplin40 bebernya
- +ee more at:
http://radarpena.com/read/'*//*/',,'/,/'/8arangan-!icueki-P?-epala-!aerah-"#-oordinasi-1+#@sthash.AB*iCDs.dpu2
Rolling Pejabat Pemkot Bikin HebohLaporan: Intan Sriwidari - See more at: http://m.rmolsumsel.om/news.php!
id"#$%%#&sthash.'(k)*b+.dpu,
RMOL. Setelah menjabat sebagai walikota de,initi, Harnojoo merolling pejabat Pemkot
Palembang untuk pertama kalina. ak tanggung beberapa pejabat dibangkupanjangkan.
0nikna alih-alih menerima keputusan sang walikota baru putusan itu justru tidak tidak
diterima oleh beberapa pejabat ang di non-job. Bahkan beberapa akan mengajukan gugatan ke
Pengadilan ata 0saha 1egara 2P013.
4enanggapi hal ini pengamat politik )oko Siswanto tidak habis pikir dengan para pejabat
ang berniat menggugat.
54ana bisa diadukan ke P01. Itu kan kewenangan 6alikota5 ujarna kepada Rakat
4erdeka 7nline Sumsel belum lama ini.
4enurut )oko jabatan dalam lingkungan Pemerintah 8ota Palembang di luar 6alikota dan
6akil 6alikota tidak dibatasi. )adi bila 6alikota akan merolling bawahanna tidak menalahi
aturan apapun.
5idak ada batasan waktu untuk kepala dinas dan lainna. 8an beda kalau di aturan batasna
lima tahun terus dipeat tanpa alasan ang jelas5 imbuhna.
9pa ang dilakukan Harnojoo menurutna dalam batas wajar. Hal itu untuk penegaran dan
sesuai dengan aturan administrasi negara. 50kuran prestasi kan biar walikota ang menilai.
4au keluar surat peringatan dulu atau tidak itu hak walikota. Bawahan wajib loal manut sama
pimpinan dan siap ditempatkan di mana saja5 tandasna.
1amun natana renana mantan kepala inas Pendapatan aerah 2ispenda3 8ota
Palembang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ata 0saha 1egara 2P013 terkait
pemeatan dirina sebagai 8epala ispenda tanpa alasan bukan hana isapan jempol belaka.
8epada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel Senin 2(;/((3 9gus menjelaskan dirina sedang
mempersiapkan gugatan ang akan dilaangkan karena telah dilengserkan dari jabatan dan di
non jobkan tanpa alasan pada tanggal < 1o=ember $>(? lalu.
58ita sedang mempersiapkan untuk mengajukan gugatan ke P01 mudah-mudahan dalam
waktu dekat akan kita serahkan5 ujarna.
http://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpuf
8/17/2019 Faktual Problem
8/18
9gus menerangkan pengajuan gugatan ke P01 ang akan dilakukan mungkin bersama
beberapa pejabat ang merasa tidak puas atas penopotan dari jabatan tanpa keterangan ang
jelas.
4eski tidak dapat dipastikan siapa saja ang akan mengajukan gugatan. Pengajuan ang
dilakukan semata-mata untuk menari kejelasan dari penopotan dan bangku panjang ang
dilakukan beberapa waktu lalu tersebut.
58ita tunggu saja nanti juga jika sudah diajukan akan dikabari5 uapna.
Pejabat lainna 4antan 8epala Badan 9rsip Perpustakaan dan okumentasi 2Bapusdok3
Palembang 9smawati ang memiliki nasib ang sama dengan beberapa pejabat lain ang
diopot dari jabatan dan non job berenana akan melakukan langkah serupa dengan ang akan
dilakukan mantan 8epala ispenda 9gus 8elana dengan menuntut kejelasan penopotan
melalui P01.
4eski terlihat seperti tidak menerima kepada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel 9smawati
mengungkapkan apa ang dilakukanna justru untuk mengikuti prosedur pemerintahan ang jelas.
5Semua ang dimiliki ini adalah milik uhan. 4asalah saa tidak lagi menjabat tidak menjadi
masalah. 1amun semua prosedur dan alasan penopotan kan harus sesuai prosedur seperti
ang diamanatkan 0ndang-undang 2003 9partur Sipil 1egara 29S135 ujarna )umat 2;/((3.
Penopotan dari jabatan hingga dibangkupanjangkan tegas wanita ang menjabat 8etua
Himpunan 6anita 8ara 2H683 Sumsel ini tidak bisa sewenang-wenang karena harus ada
kejelasan mulai dari penilaian kinerja. )ika ada masalah dari kinerja maka harus ada kejelasan
siapakah ang menilai kinerjana tersebut.
5Saa legowo menerima jika sesuai dengan prosedur jangan sampai dipolitisir. Harus ada tim
penilai atau apa instrumen penilaianna. 8arena saa merasa tidak ada ang salah dengan
kerja ang saa lakukan dan kinerja saa sudah maksimal dan sesuai dengan =isi dan misi
6alikota5 tuturna.
9smawati menegaskan dirina sudah berupaa untuk mensosialisasikan Barpusdok ini.
4enurutna dibawah kepemimpinan dirina Bapusdok meraih penghargaan nasional ; besar
terbaik se-Indonesia.
58antor ang dulu kurang tertata sekarang sudah diperbaiki. Semuana juga transparan5
tandasna.
Surat KASN
Sejumlah pejabat esellon ang di non job beberapa waktu lalu memiliki peluang untuk kembali
lagi menjabat di lingkungan Pemerintah 8ota 2Pemkot3 Palembang. Pasalna 6alikota
Palembang Harnojoo sudah menerima surat rekomendasi dari 8omisi 9paratur Sipil 1egara
289S13 Republik Indonesia terkait dengan pengembalian pejabat esellon I+ III dan II ang di
non job.
8/17/2019 Faktual Problem
9/18
isampaikan 8epala Bagian 28abag3 Humas dan Protokol Pemkot Palembang 9hmad 4ustain
kepada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel Senin 2$%/($3 6alikota Palembang sudah menerima
surat rekomendasi ang diberikan 89S1 untuk 6alikota pada hari Rabu 2$
8/17/2019 Faktual Problem
10/18
Harnojoyo Dalam Tekanan Politik
E February ',
Pemerintah Kota Palembang berada dalam tekanan politik. Tidak hanya dari
partai, namun juga dari lembaga tinggi negara yang membuat kebijakan Walikota
Palembang Harnojoyo direkomendasikan untuk dianulir.
Palembang, P
8embaga tinggi negara4 seperti ementerian !alam #egeri dan ementerian $ukum dan$ak 1sasi Manusia ($1M)4 menurut in2ormasi yang dihimpun4 tengah menyoroti %alikotaPalembang $arnojoyo4 terkait rekomendasi omisi 1paratur +ipil #egara (1+#).
8/17/2019 Faktual Problem
11/18
!engan diabaikannya rekomendasi tersebut4 disinyalir timbul kerugian negara. 1+#menganggap %alikota Palembang telah melakukan pelanggaran 6ndang-6ndang (66)
nomor * tahun 'G pasal D ayat yang berpotensi timbulnya dampak hukum4 termasukbagi pejabat pembina kepegawaian dan para pegawai yang diangkat.
!alam waktu dekat4 %alikota Palembang akan segera melakukan rekomendasi tersebut.
6ntuk itu %alikota sudah melakukan koordinasi dengan +ekretaris !aerah (+ekda) Pro7insi4epala "! Pro7insi dan 1sisten C terkait pelaksanaan rekomendasi 1+#.
8/17/2019 Faktual Problem
12/18
+etelah memeriksa4 1+# lalu mengeluarkan surat rekomendasi 1+# #omor "-
&/1+#/'/'* yang secara garis besar berisi tentang mencabut dan membatalkankeputusan #omor D'./&&/"!4 termasuk pemberhentian pegawai negeri sipil (P#+) dari
jabatan struktural eselon CC4 CCC dan C serta mengangkat kembali ke eselon semula G P#+.
1+# menilai4 keputusan tersebut tidak melibatkan "adan Pertimbangan ?abatan dan
epangkatan ("aperjakat). %alikota diduga kuat melanggar undang-undang 1paratur +ipil#egara. 66 nomor * tahun 'G4 PP #omor tahun ' juncto PP #omor tahun ''
dan PP * tahun '. #amun4 rekomendasi ini belum dijalankan4 hingga surat rekomendasikedua dilayangkan oleh 1+#.
"elum usai permasalahan ini4 awal tahun ', muncul keputusan mengambil alihpengelolaan build operate transfer ("5) dari P5 Bandha 5ahta Prima (B5P) ke P! Pasar
Palembang ?aya. +aat itu sempat muncul isu pengelolaan Pasar , akan dilakukan tender
ulang.
Permasalahan ini pun bahkan bakal berbuntut panjang4 kala pihak B5P tidak terima karena
dianggap pemutusan sepihak melanggar hukum perjanjian "5 yang masih berlanjut hinggatahun '' mendatang. "ahkan kecaman ini sempat menimbulkan gejolak dan polemik
kekerasan antara pihak kepolisian dan pengelola pasar.
6nsur politik kemudian kian meruncing4 setelah muncul isu adik kandung omi $ertonFitrianti 1gustinda didorong menjadi >awawako Palembang mendampingi $arnojoyo. Partai
!emokrai Cndonesia (P!C) Perjuangan yang mengusung 9udha inaldi cukup dibuat berang.
ondisi ini membuat P!C Perjuangan melakukan rapat besar. ader P!C Perjuangan yang juga
1nggota !P C omisi CCC Hrwin M +ingajuru angkat bicara atas gejolak ini. Hrwinmenyebutkan siap melakukanimpeachment kepada %alikota yang dinilainya sudah banyak
melakukan kebijakan yang dianggap kontro7ersial4 termasuk rekomendasi 1+# yang tidakdijalankan.
8/17/2019 Faktual Problem
13/18
+ementara itu4 etua !P! P!CP +umsel $M Biri amandha # iemas menyarankan %alikota
Palembang $ $arnojoyo mengambil sikap mempersingkat waktu menentukan calon %akil%alikota Palembang untuk menjalankan roda pemerintahan.
8/17/2019 Faktual Problem
14/18
bisa dihubungi. 1+# merasa heran4 me - nga pa Pemkab 5asikmalaya ti -
dak pernah konsultasi dengan pi haknya.
"erbeda dengan da - erah-daerah lain ketika rotasimu tasi. Padahal dalam
undangu n dang 1+# disampaikan jika ter lebih dahulu harus di la ku - kankonsultasi. +eperti diketahui4 pada +e nin (E/&) lalu Pemkab 5a sik ma laya
merotasi setidaknya del a pan orang pejabat eselon '4 se ba nyak GG orang
pejabat eselon 4 dan '' orang pejabat eselon G. $al ini pun menjadi
perhatian pub lik. +ebab rotasi-mutasi ini terkesan mendadak dan serba di
pak sa - kan.
Prosesi pe ngam bi lan sum - pah jabatan pada mu tasi-rotasi inipun di gelar
di aula ba sement +etda abupaten 5a sikmalaya sekitar pukul ,. %C".
$al ini pun menuai per ta - nya an b esar4 dimana pelaksaan mu tasi-rotasi
dilakukan diluar jam kerja hingga berakhir pukul D. %C". "anyak pihak be
- rang gapan4 jika hal ini cen de - rung dipaksakan dan ada moti2 ter tentu.
1genda ini pun di pas - ti kan menjadi mutasi-rotasi ter akhir masa
kepemimpinan 6u-1de +ugianto.
+ebab mu ta - si-rotasi sudah tidak bisa di la - kukan lagi dimasa enam bulan
te rakhir jabatan bupati-wakil bu pati. etika itu "upati 5a sik mal - aya 6u
u;hanul 6lum me nga - takan4 mutasi dan rotasi wajar da lam setiap
pemerintah da - erah. ebutuhannya dalam mu - tasi rotasi kali ini mengisi ja
bat an yang kosong dan untuk meng - gairahkan kembali di ma singmasingdinas.
8/17/2019 Faktual Problem
15/18
dilakukan secara mendadak dan tanpa koordinasi.
"ahkan4 tatkala ada isu merebak diluar upaya ini untuk mengamankan
jabatan di akhir masa ke pe mi m - pin an bupati dan wakil bupati di - rinya
tidak mem bem be nar kan.
8/17/2019 Faktual Problem
16/18
Pilkada
Serentak, PNS Harus Netral
CILACAP-Musim pilkada serentak yang aru saja dimulai, kemarin !"#$%&, ditanggapi serius komisi Aparatur Sipil
Negara !ASN&' Hal terseut disampaikan saat a(ara sarase)an yang dilaksanakan di Pendopo *ijayakusuma,
+amis !$#$%&'
.erdasarkan /ndang-undang Nomor 0 Ta)un %$0 tentang Aparatur Sipil Negara !ASN&, PNS tidak ole) terliat
dalam politik praktis atau memi)ak kepada sala) satu pasangan dalam Pilkada,1 ujar komisi ASN Tasdik +inanto'
Larangan PNS ter)adap keterliatan dalam Pilkada agar irokrasi tidak disusupi ole) kepentingan praktis' Se)ingga,
PNS dapat menjalankan 2ungsinya dengan aik seagai pelayan pulik'
+ita akan er)entikan se(ara tidak )ormat dimana yang ersangkutan tidak akan mendapat pensiunan,1 an(amnya'
Dirinya meli)at, PNS )arus ersikap pro2esional dan menga(u dengan // ASN yang aru'
+ami er)arap dan mendorong kepada PNS seagai aparatur yang memiliki integritas dengan konsisten
melaksanakan aturan,1 ungkapnya'
Dikatakan dia, dalam // ASN yang aru menyeutkan ketika anggota PNS menjaat seagai anggota partai politik
!parpol& akan langsung dier)entikan'
Tergantung dari oot atau tingkat pelanggarannya akan dilakukan teguran dan lain seagainya,1 katanya'
Dia menyatakan, tujuan dari // ASN ini adala) independensi dan netralitas kompetensi kinerja atau produkti3itas
kerja' Se)ingga, ini akan memuat ter(apainya re2ormasi irokrasi
4le) karenanya, )aram )ukumnya agi PNS yang terliat dalam kegiatan-kegiatan yang memi)ak atau erpolitis'
5ika terukti akan dikenakan sanksi,1 tegasnya'
Dijelaskan Tasdik, untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada, +ASN ersama .a6aslu akan melakukan koordinasi
yaitu merumuskan langka) pen(ega)an dan penga6asan ter)adap PNS dalam penyelenggaraan Pilkada' Soal
tindakan yang mengara) ke moilisasi PNS, selanjutnya akan dia)as ersama +emenpan, .a6aslu, +emendagri,
+emenkopol)ukam, .+N, termasuk langka)-langka) ketika terjadi indikasi pelanggaran'
Seelumnya, .upati Cila(ap Tatto Su6arto Pamuji dalam Pun(ak peringatan H/T ke 77 +orpri juga mengatakan,
seagai organisasi kedinasan yang pro2esional, korpri )arus senantiasa erusa)a meng)indarkan diri dari eragai
8/17/2019 Faktual Problem
17/18
kegiatan politik praktis' +arena dapat mengganggu tugas-tugas seagai adi negara dan adi masyarakat'
Hal ini )arus kita pa)ami ersama, karena saat ini masyarakat suda) sangat peka ter)adap eragai )al yang kita
lakukan, termasuk sejau) mana upaya kita dalam meningkatkan keseja)teraan masyarakat,1ujar Tatto'!re8#ttg&
http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/
Bondowoso Jatim Tabloid Bongkar.com-Pelantikan pejabat Hselon ll dan lll (&/) hari
yang lalu oleh Pemkab "ondowoso dinilai cacat hukum.Pelantikan yang
dilaksanakan di 1ula ruangan pendopo Pemkab mendapatkan sorotan dari
beberapa pihak terkait4 kerena pelantikan dan mutasi tersebut tidak mengacu
pada 66 #o.* 5ahun '* tentang peratuaran 1paratur +ipil #egara (1+#)
bahkan tanpa didasari pembentukan Panitia seleksi (Pansel) yang sudah di atur
dalam 66.
!engan demikian diduga kuat sekertaris daerah(+ekda)membuat kewenangan
sendiri bahkan kurang trasparan.
Crwan "ahtiar ahmat +H M+i wakil etua !P! dari Fraksi F-P!CP dan etua
(+etgab) dan yang tergabung * Fraksi partai politik saat melakukan jumpa pers
dirumah makan lestari mengecam keras adanya pelantikan yang dilakukan
bupati.
epada 5abloid "ongkar Crwan mengatakan4Mutasi terhadap kepala satuan
kerja perangkat daerah(+P!) serta pelantikan yang dilakukan "upati
"ondowoso adalah cacat hukum4kerena panitia pansel yang dibentuk tidak ada
kejelasan4seharusnya badan eksekuti2 setidaknya harus memberi tau.ami ini
duduk sebagai !P! karena dipilih oleh rakyat berarti wakil rakyat4seharusnya
wakil rakyat diberitahu lewat surat tertulis atau secara lisan4Paparnya.
!itegaskan pula oleh Crwan4 sebagai wakil rakyat kalau ada pertanyaan tentu
kami bisa menjelaskan secara detail4namun dengan adanya pelantikan dan
mutasi yang dilaksanakan pada tanggal & #opember '* lusa kemarin
mikanisme dan aturan tidak dipergunakan.+alah satunya dibentuknya tiem
http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/
8/17/2019 Faktual Problem
18/18
pansel terutama orang dari independen yaitu eksternal dari pemerintah yang
ditunjuk langsung oleh +ekda tidak ada kejelasan46ngkapnya.
etua +etgab juga menambahkan4pembentukan pansel seharusnya dilakukan uji
kopetensi kepada satuan kerja perangkat daerah yang nantinya mau di mutasi
sesuai dengan 66 #o.* tahun 'G tentang peraturan 1+#.Perintah seharusnya
membentuk panitia seleksi Pansel yang terdiri dari dua orang dari berokrasi tiga
orang dari tokoh masyarakat.5iba muncul di publik +ekda membuat panitia
dagelan bersama kepala "!. orang lainnya terkesan tidak transparan dan
bahkan untuk mengawasi serta memastikan setiap pengisian jabatan pimpinan
tinggi harus sesuai dengan prinsip dan seleksi terbuka4kerena itu setiap
pembina kepegawaian daerah harus ada pembentukan pansel terlebih dahulu
dengan keanggotaan sebagai mana di atur dalam Permen P1#"
#omor./'G tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara
terbuka di lingkungan instansi pemerintah4?elasnya.
#amun demikian kata Crwan4 dalam mutasi tersebut banyak sekali kejanggalan
bahkan cacat hukum. Proses pelantikan tanpa didasari perundang undangan
yang resmi terlebih tanpa ada koordinasi langsung dengan 1+#.6ntuk itu saya
bersama anggota +etgab akan melakukan hak interplasi terhadap mereka-
mereka yang terlibat dalam Ma3a Pelantikan ini tidak bisa dibiarkan4 sebagai
wakil rakyat kalu hanya diam pastinya bupati akan melakukan hal serupa
terhadap pejabat teras yang tidak disukai.Persoalan ini +ekda harus
bertanggung jawab terkait pelantikan itu45ambahnya.
Crwan bersama 2raksi-2raksi lainnya juga akan melakukan penyelidikan persoalan
pelantikan yang sangat cacat hukum itu4dan bila terbukti dari hasil penyelidikan
ternyata cacat hukum +etgap tidak akan segan-segan "upati "ondowoso dan
+ekda kami akan mempidanakan kasus pelantikan tersebut4Pungkasnya.(>ip)
http://www.tabloidbongkar.com/'*//E/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/
http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/