FAKTOR SOSIO-BUDAYA YANG MENDUKUNG ...digilib.unila.ac.id/54854/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfAgung Nugraha, Ari, Ragil, Rizal, kita sudah punya kegiatan masing-masing, mudah-mudahan

FAKTOR SOSIO-BUDAYA YANG MENDUKUNG TERJADINYA

TINDAKAN PERSEKUSI

(Studi Tindakan Persekusi dalam Pemilihan Kepala Desa Natar di Desa

Natar Induk, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung)

(SKRIPSI)

Oleh

Dwi Linggar Fantio

(1216011037)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK


TINDAKAN PERSEKUSI



Oleh

Dwi Linggar Fantio

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi

penyebab masyarakat melakukan tindakan persekusi. Persekusi adalah perlakuan

buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap

individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan

politik serta cara pandang yang berbeda. Persekusi bisa dikatakan sebagai suatu

konflik sosial yang terjadi di masyarakat dikarenakan suatu perbedaan yang

mendasar pada tiap-tiap individu sebagai pemicu terjadinya suatu konflik.

Didalam tindakan persekusi, biasanya pelaku Persekusi akan melakukan

Intimidasi, Pengancaman secara fisik, serta menggangku kenyaman korban

persekusi. Maka persekusi adalah wadah tindakan pidana yaitu kekerasan,

intimidasi dan ancaman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu

wawancara dan observasi dengan jenis data primer dan sekunder, teknik

pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data setelah data

terkumpul dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor sosio-budaya yang mendukung

terjadinya tindakan perseskusi, masih banyak pekerjaan rumah di Indonesia

tentang fenomena persekusi yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa Natar,

tempat peneliti melakukan penelitiannya. Gesekan-gesekan yang terjadi di

masyarakat di karenakan beberapa faktor yang mendukung masyarakat melakukan

tindakan-tindakan diluar norma-norma sosial yang berlaku. Dari segi pendidikan

dirasa masih kurang merata di desa ini, selain pendidikan formal, pendidikan

infrormal pun masih dirasa kurang, kurangnya wawasan masyarakat tentang

politik, tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat yang harusnya menjadi

pekerjaan rumah bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah

provinsi dan pemerintah Negara dan segenap masyarakat di seluruh Indonesia.

Serta di dasari oleh ekonomi yang rendah yang memicu masyarakat melakukan

cara apapun agar bisa bertahan hidup termasuk dengan merampas hak-hak orang

lain, memaksa, intimidasi yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan dasar Negara

Indonesia yaitu Pancasila yang luhur dapat memberikan ketenangan rohani dan

jasmani. Pemecahan masalah yang tidak menggunakan musyawarah agar

mencapai mufakat sehingga menciptakan konflik tanpa penyelesaian. Tetapi

peneliti menetapkan fenomena persekusi yang terjadi di desa Natar memiliki

beberapa faktor, yaitu Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan. Ketiga faktor

tersebut menjadi peran aktif. Pemerataan di bidang pendidkan dan ekonomi

sebagai solusi untuk mencapai desa yang maju dan menciptakan lingkungan yang

baik.

Kata kunci: Faktor Sosio-Budaya, Persekusi, Konflik

ABSTRACT

FACTORS OF SOCIO-CULTURE THAT SUPPORT

IN THE PERSECUTION OF ACTION

(Study of Persecution Actions in the Election of Natar Village Heads in Natar

Induk Village, Natar District, South Lampung Regency, Lampung)

By

Dwi Linggar Fantio

The purpose of this study is to find out what factors are the causes of persecution.

Persecution is systematic treatment or persecution by individuals or groups of

other individuals or groups, especially because of ethnicity, religion, or political

views and different perspectives. Persecution can be said as a social conflict that

occurs in society due to a fundamental difference in each individual as a trigger

for a conflict. In the act of persecution, usually the perpetrators of the Persecution

will carry out Intimidation, threatening physically, and disturbing the comfort of

victims of persecution. So persecution is a forum for criminal acts, namely

violence, intimidation and threats. The type of research conducted is descriptive

qualitative research. Data collection techniques are used, namely interviews and

observations with primary and secondary data types, data collection techniques

using data reduction, data presentation after the collected data are analyzed and

drawn a conclusion.

Based on the results of research on socio-cultural factors that support the

occurrence of discussion actions, there are still many homeworks in Indonesia

about persecution phenomena that occur in the community, especially in the

village of Natar, where researchers conducted their research. The friction that

occurs in the community is due to several factors that support the community to

take actions outside the prevailing social norms. In terms of education, it is felt

that it is still not evenly distributed in this village, besides formal education,

infrormal education is still felt lacking, lack of public insight about politics,

democracy, people's sovereignty which should be homework for village

government, district government, provincial government and government Country

and all people throughout Indonesia. It is also based on a low economy which

triggers people to do whatever they can to survive, including by seizing the rights

of others, forcing, intimidation that should not be done. On the basis of the

Indonesian State, the noble Pancasila can provide spiritual and physical calm.

Problem solving that does not use deliberation to reach consensus so as to create

conflict without resolution. But the researchers determined the persecution

phenomenon that occurred in Natar village had several factors, namely

Education, Economy and Environment. These three factors become active roles.

Equity in the education and economic fields as a solution to reach advanced

villages and create a good environment.

Keywords: Socio-Cultural Factors, Persecution, Conflict


TINDAKAN PERSEKUSI



Oleh

Dwi Linggar Fantio

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai

GELAR SARJANA SOSIOLOGI

pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dwi Linggar Fantio dilahirkan di

Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 1994. Penulis

merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan

Bapak Panji Mulya dan Ibu Endah Sulistiani. Jenjang

akademis yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak di TK Tunas Melati 2 Natar Lampung Selatan dan

Lulus pada Tahun 2000

2. Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Natar dan lulus pada tahun 2006

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Natar dan lulus pada tahun

2009

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 1 Natar dan lulus pada tahun

2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) pada bulan Januari sampai Maret tahun 2016 di Dusun Bayur Desa

Suka Jaya Kecamatan Punduh Pindada Kabupaten Pesawaran. Pada semester

akhir tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Faktor Sosio-

Budaya Yang Mendukung Terjadinya Tindakan Persekusi.

MOTO

Perjalanan hidup akan mengingatkan kita bahwa betapa

pentingnya sebuah waktu lampau yang terbuang sia-sia

(Dwi Linggar Fantio)

Don’t Look Back In Anger

(Oasis, Whats The Story Morning Glory, 1996.)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Ucapan Syukurku Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ku Persembahkan Karya Tulis Ini Kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta

Keluarga Ku Tercinta.

Republik Metal Natar

Para Pendidik ku dan Keluarga besarku yang selalu memberi bimbingan serta doa

Sehabat-shabatku geng Soto

Almamater tercinta, FISIP Universitas Lampung Sosiologi 2012

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“FAKTOR SOSIO-BUDAYA YANG MENDUKUNG TERJADINYA

TINDAKAN PERSEKUSI” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan,

dukungan dan motivasi kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung, serta PD I, PD II dan PD III Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Damar Wibisono, S.sos, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Drs. Pairul Syah, M.H. selaku Pembimbing Mahasiswa, terimakasih atas

waktu, bimbingan, nasihat, motivasi dan kesabarannya dalam proses

penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana

Sosiologi (S.Sos) di Universitas Lampung.

5. Drs. Suwarno, M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan

banyak masukan, kritik dan arahan yang berarti dalam proses penyelesaian

skripsi ini.

6. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi dan di Unila yang telah membekali

ilmu dan pengetahuan serta motivasi baru yang penulis peroleh selama

kuliah.

7. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang membantu

dan melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.

8. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan semangat

serta pengorbanan yang besar untuk selalu membuat aku senantiasa

bahagia dan semangat menghadapi masa depan yang akan aku tuju. Dan

dengan doa mereka berdua aku dapat menyelesaikan karya ilmiah ku yang

menjadi syarat ku untuk mendapatkan gelar sarjana dan mendapatkan ilmu

bermanfaat.

9. Untuk Ayuk ku tercantik, Abang, Teteh Erna dan adek eksel yang imut-

imut, terima kasih telah memberikan semangat dan doa nya yang

berlimpah kepada adiknya. Dan untuk super Kaivantian yang jadi

moodbooster nya Om, hehe.

10. Keluarga besarku Alm. Kakung dan Almh. Ewet serta Alm. Kakek, maaf

kalo tio terlalu lama kuliah nya, gak sempet liat tio menjadi wisudawan.

Serta untuk nenek yang selalu baik dengan cucu nya, terima kasih atas doa

nya.

11. Sahabat-Sahabat RMN, Kak Odet, Kak Dona, Kak Nay, Kak Anggun,

Kiyai Robie, Mas Anggi, Pandu, Nunu, Anes, Riko, Rifky, Miko, Dwiky,

Jibon, Bagas, Bacheeeeeee, Aan, Rasis, Adul dan teman teman yang lain,

terima kasih telah menciptakan lingkungan pertemanan yang baik,

menimba ilmu bersama, sakit bersama senang pun bersama, perjalanan kita

sampai saat ini sangat berharga.

12. Temen-temen Geng Soto, Dina, Oliv, Intan, Danu, Agung, Pun, Odan,

Agung Nugraha, Ari, Ragil, Rizal, kita sudah punya kegiatan masing-

masing, mudah-mudahan silaturahmi selalu terjaga, sahabat sampai mati

hehe.

13. Keluarga Besar Sosiologi 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

dengan adanya kalian saya bertemu dengan teman baru dan punya

pengalaman baru, terima kasih untuk itu semua.

14. Temen-temen KKN desa Suka Jaya, Kecamatan Punduh Pidada, buat Ibu

Ros dan Bapak Kholyadi yang udah menerima saya dan teman-teman lain

seperti anak sedniri, terima kasih. Buat Adek Dira, Tia, Dian dan Buat

Uwo yang masakan nya selalu bikin kangen rumah Dan terima kasih buat

Mpok Kharisma, Ayu, Aji, Indra, Reza dan Abdur atas 60 hari

kebersamaan kita yang gak pernah dilupakan, dibawah satu atap yang

sama, susah seneng bareng-bareng makasi banyak buat pengalaman yang

tak terlupakan.

15. Kepada para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas waktu dan

informasi dalam penelitian ini.

16. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis dalam

menulis skripsi ini, terima kasih banyak . Penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi

lebih baik, namun penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

17. Last but not least, for my future soulmate, whenever you are please, wait

for me, I”ll come for ya !!!!!!!

Bandar lampung, 18 November 2018 Penulis, Dwi Linggar Fantio

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT .................................................................................................... i

ABSTRAK ...................................................................................................... ii

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ v

PERNYATAAN .............................................................................................. vi

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii

MOTTO .......................................................................................................... ix

SANWACANA ............................................................................................... x

DAFTAR ISI ................................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................... 13

1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 13

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persekusi ................................................................................. 14

2.2. Pengancaman ............................................................................................ 16

2.3. Kekerasan ................................................................................................. 18

2.3.1. Pengertian Kekerasan ...................................................................... 18

2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan ............................................................... 19

2.4. Konfik ...................................................................................................... 20

2.5. Pengertian Sosial Budaya.......................................................................... 25

2.6. Fungsi Dasar Pemerintahan Desa ............................................................. 61

2.7. Pemilhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ..................... 70

2.7.1 Landasan Hukum Pilkades ............................................................... 70

2.7.2 Persiapan Pemilihan Kepala Desa.................................................... 70

2.7.3 Panitia Pemilihan ............................................................................. 71

2.7.4 Hak Memilih Dan Dipilih ................................................................ 72

2.7.5 Pencalonan Kepala Desa .................................................................. 74

2.7.6 Kampanye Calon Kepala Desa ........................................................ 76

2.7.7 Penetapan Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ................ 77

2.7.8 Pelantikan Kepala Desa Terpilih...................................................... 77

2.7.9 Pemberhentian Kepala Desa ............................................................ 78

2.7.10 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ............................................. 78

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian .......................................................................................... 79

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................... 80

3.3. Fokus Penelitian ........................................................................................ 80

3.4.Teknik Penentuan Informan ....................................................................... 85

3.5. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 87

3.6.Teknik Analisis Data .................................................................................. 88

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Desa Natar....................................................................... 92

4.2. Batas Wilayah Desa Natar ........................................................................ 95

4.3. Luas Wilayah Desa Natar ......................................................................... 95

4.4. Orbitasi Desa Natar ................................................................................... 96

4.5. Keadaan Penduduk .................................................................................... 96

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Wilayah Penelitian .................................................................. 99

5.2. Profil Informan .......................................................................................... 100

5.3. Faktor-Faktor Sosio-Budaya Yang Jadi Pendukung Masyarakat

Dalam Melakukan Tindakan Persekusi .................................................... 102

5.3.1. Faktor Pendidikan di Desa Natar .................................................. 102

5.3.2. Faktor Ekonomi di Desa Natar ...................................................... 105

5.3.3. Faktor Sosial-Budaya di Desa Natar ............................................. 108

5.4. Latar Belakang Masyarakat Desa Natar Melakukan Tindakan Pesekusi

Dalam Pemilihan Kepala Desa ................................................................. 111

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ............................................................................................... 115

6.2. Saran ......................................................................................................... 116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 ............................................... 96

2. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 ............................................... 96

3. Sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Natar,

Tahun 2015 .............................................................................................. 97

4. Profil Informan ......................................................................................... 102

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-

wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti,

dipersusah, atau ditumpas. Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression

Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan (Media Indonesia,2017),

persekusi adalah tindakan memburu orang atau golongan tertentu, yang dilakukan

suatu pihak dengan sewenang-wenang secara sistematis atau luas.

Tahapan yang dilakukan pelaku persekusi ialah tahap pertama (1) penentuan

target operasi yang dilakukan dengan mengumumkan di media sosial, yang

kemudian dilaporkan, tahap kedua (2) seruan untuk memburu target yang

dianggap menistakan dan menghina tokoh masyarakat, tahap ketiga (3) pelaku

persekusi akan melakukan intimidasi dan memaksa target untuk menuliskan

permohonan maaf, surat itu juga wajib dibacakan dan langsung didokumentasikan

melalui video dan foto kedalam media sosial.

Dalam definisi lain menurut Mansyur Efendi (1993:4), persekusi adalah

perampasan dengan sengaja hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan

identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.

2

Kata persekusi ada dalam statute Roma yang lahir di roma Tahun 1998. Statuta ini

merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan

Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disingkat ICC). Pada pasal 1

disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani „‟kejahatan paling

serius”. Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu

di jelskan dalam pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Adapun mengenai persekusi

masuk ke dalam pasal 7, yang membahas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa ada 11 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan

termasuk di dalamnya adalah persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti

perampasan secara paksa dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan

dengan hokum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas

tersebut. Dari pengertian ini daoat dipahami bahwa unsure penting dalam

perseuksi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.

Pertanyaannya sekarang adalah, apa hak dasar itu ? banyak sekali pendapat

tentang ini. Namun merujuk pada kovenan internasional tentang hak sipil dan

politik. Kata persekusi itu adalah hak hidup, hak menetukan nasib sendiri,

kebebasan dan kemanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-

wenang, perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat yang melekat jika

terjadi perampasan kebebasannya. Kebebasan bergerak dan memilih tempat

tinggal, persamaan dimuka hukum, kebebasan menetap di suatu eilayah Negara,

hak praduga tak bersalah, perlindungan wilayah privat, kebebasan berfikir dan

menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan berkumpul secara

3

damai, kebebasan berserikat, hak menikah, perlindungan anak dibawah umur, hak

ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, dan hak mendapatkan

akses pelayanan umum, serta hak dan perlindungan terhadap minoritas.

Tentu masih bisa ditambah lagi dengan bidang ekonomi dan buadaya. Pertanyaan

berikutnya adalah dalam semua kejadian dalam kasus persekusi, apakah ada

perampasan hak dasar yang sengaja dan kejam ? semua itu tidak terjadi. Karena

itu istilah yang lebih tepat untuk semua kejadian persekusi tersebut adalah tindak

pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP). Sehingga secara

leksikal lebih tepat menggunakan istilah intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) pengertian intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama

untuk memaksa orang atau pihak tertentu untuk berbuat sesuatu). Karena itu

penggunaan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat pejabat Negara

bahkan pegiat hak asasi manusia terhadap kasus yang terjadi belakangan ini

merupakan upaya berlebihan, pander, bahkan bisa dikategorikan sebagai

kekerasan verbal itu sendiri. Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa

persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya

dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta dalam situasi yang khusus

pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.

Kata persekusi sejatinya merupakan terminologi yang pada dasarnya dikenal dan

berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya Hukum

Pengungsi Internasional (International Refugee Law). Istilah persekusi

mengandung makna sebagai setiap tindakan penindasan dan atau penganiayaan

4

yang dilakukan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, atau

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Batasan ini dapat ditemukan misalnya

dalam Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Sigit Riyanto dalam Kompas, 7 Juni 2017 mengungkapkan bahwa dalam

menghadapi situasi kesimpang siuran pemahaman dan kesalahkaprahan

penggunaan istilah persekusi ini, dapat saja setiap pihak yang menjadi korban

kekerasan atau penganiyaan mengaku dirinya sebagai korban tindakan persekusi.

Perlu dipahami bahwa untuk sampai pada taraf telah terjadi tindakan persekusi,

harus dilihat kasus per kasus, ada institusi, mekanisme, bahkan proses

ajudikasinya. Setiap orang boleh saja mengaku bahwa dirinya korban persekusi.

Namun pengakuan itu masih harus diverifikasi dan diuji kredibilitasnya secara

internal ataupun eksternal untuk sampai pada kualifikasi yang sahih tentang ada

tidaknya tindakan persekusi.

Patut dicatat juga bahwa sejatinya tindakan persekusi dapat dilakukan oleh aparat

negara ataupun pihak lain yang bukan merupakan aparat negara. Oleh karena itu,

untuk menilai ada atau tidaknya tindakan persekusi perlu dipertimbangkan juga

apakah memang tidak ada akses perlindungan hukum oleh otoritas nasional di

negara bersangkutan; atau aparat negara telah melakukan pembiaran terjadinya

tindakan semacam itu dan tidak melakukan perlindungan sebagaimana mestinya

terhadap mereka yang menjadi korban.

Manakala benar telah terjadi tindakan persekusi dan tidak ada mekanisme hukum

nasional yang adil, masyarakat internasional menyediakan mekanisme

perlindungan internasional yang bersifat komplementer. Artinya mekanisme

5

perlindungan internasional baru dapat bekerja ketika otoritas nasional terbukti

tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi para

korban.

Salah satu upaya perlindungan yang diakui oleh hukum internasional adalah

adanya lembaga suaka dan prinsip “non refoulement”. Berdasarkan prinsip hukum

ini, setiap negara harus menerima dan melindungi korban persekusi, serta dilarang

mengusir atau mengembalikan korban persekusi tersebut ke wilayah di mana

kebebasan dan hak hidupnya terancam.

Meskipun demikian, mekanisme perlindungan internasional ini hanya berlaku

bagi para korban pelanggaran persekusi. Mekanisme ini tidak berlaku bagi mereka

yang kabur ke luar negaranya karena disangka melakukan perbuatan kriminal

biasa (kejahatan non politik) dan berusaha menghindari dari proses hukum.

Mekanisme perlindungan internasional juga dapat dikecualikan dan tidak berlaku

bagi mereka yang disangka telah melakukan kejahatan serius berupa pelanggaran

HAM berat, kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan

melawan perdamaian.

Rumusan KBBI menyebut persekusi sebagai pemburuan sewenang- wenang

terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas

adalah berbeda dengan makna persekusi yang dipahami oleh masyarakat

internasional, sebab persekusi dalam dunia internasional dipahami sebagai

sentimen kebencian rasisme. Oleh karena itu, kasus yang terjadi belakangan ini

tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang

yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasaya bukan karena identitas ras

6

melainkan karena disebabkan perbuatan yang menyinggung pribadi orang lain.

Jikapun terjadi pelanggaran hukum seperti memaksa masuk ke rumah atau kantor

yang merupakan wilayah privat adalah melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP:

“diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak

tiga ratus ribu rupiah, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan

atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau

berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau

suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu

rupiah”.

Apabila main hakim sendiri terhadap remaja berusia 15 tahun sebagaimana kasus

di bagian pendahuluan adalah melanggar larangan untuk melakukan kekerasan

fisik maupun psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau apabila main hakim sendiri

terhadap orang dewasa, maka penerapan pasalnya berbeda yakni pertama, dapat

dikenakan Pasal 328 KUHP mengenai penculikan, kedua Pasal 351 KUHP

apabila penganiayaan yang dilakukan berakibat luka berat dan mati atau Pasal 352

KUHP apabila penganiayaannya tidak menyebabkan sakit, ketiga dapat dikenakan

Pasal 335 (1) ke-1 KUHP (versi pasca putusan MK nomor 1/PUU-XI/2013)

karena secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu,

dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan.

7

Sementara itu, Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas

Polri Kombes Awi Setiyono (Kompas,2017) mengatakan tindakan persekusi itu

bisa diancam pidana. Awi menyebutkan setidaknya ada tiga pasal dalam KUHP

yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi. "Pelaku atau kelompok

yang melakukan persekusi dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, seperti

pengancaman pasal 368 tentang pemerasan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan

pasal 170 tentang pengeroyokan, dan lain-lain," kata Awi dalam keterangannya.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368

KUHP Ayat 1 berbunyi 'Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan'.

Sedangkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi 'Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah'. Sementara itu, dalam Pasal 170 Ayat 1

disebutkan 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun enam bulan'.

Tindakan pencemaran nama baik dalam bermasyarakat adalah suatu permasalahan

publik yang sering ditemui. Disebabkan banyak perselisihan atau perbedaan

pendapat dalam menyampaikan ide atau gagasan serta kritikan yang di tujuan ke

8

publik. Menyebabkan gesekan – gesekan sering terjadi di masyarakat, dan

diantaranya sering disebut dengan persekusi.

Dalam perbuatan persekusi yang sedang marak terjadi, biasanya para oknum –

oknum ini adalah suatu kelompok yang kontra terhadap suatu kejadian, peraturan,

atau masalah yang terjadi di sekitar yang menyudutkan suatu pihak tertentu.

Pandangan-pandangan di atas termasuk dalam tatanan sistem sosial budaya yang

merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan

dalam pandangan hidup, falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola

perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada.

Membicarakan mengenai sosial budaya tentunya kita harus tahu mengenai makna

sosial buadaya tidak hanya sekedar pengertian secara definitif. Sebagai suatu

totalitas, tatanan nilai dan tata laku manusia dalam masyarakat, tentunya kita bisa

mengambil makna bahwa sistem ini akan berjalan karena adanya sebuah falsafah

yang menyadari semua tingkah laku manusia Indonesia, dalam hal ini adalah

falsafah pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.Sistem ini

memiliki suatu pola pikir yang menunjukan karakteristik yang khas dalam suatu

negara atau bangsa. Di Indonesia ada suatu pola pikir system ini yang meliputi

pola pikir bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, Negara

persatuan, demokrasi pancasila, keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia dan

budi pekerti yang luhur.

9

Idealnya dalam tatanan sosial budaya Indonesia mampu mengedepankan cita cita

moral rakyat yang luhur yang menghormati kemerdekaan tiap penduduk dalam

memeluk agama serta kepercayaan serta menjamin keberlangsungan pendidikan

bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga terbentuk suatu kebudayaan nasional

yang luhur dan beradab.

Dalam suatu tatanan sosial budaya memiliki banyak fungsi yang penting dalam

kehidupan. Pertama berfungsi di dalam keluarga sebagai upaya untuk mendidik

generasi bangsa menjadi manusia seutuhnya, dalam masyarakat menjadi sebuah

organisasi kemasyarakatan yang yang berfungsi mengkader masyarakat indonesia

menjadi masyarakat yang harmonis dan dalam suatu tatanan berbangsa dan

bernegara mampu menjadi penyelenggaraan pemerintah yang mementingkan

masyarakat banyak.

Suatu tatanan sosial budaya tidak hanya berjalan apa adanya namun melalui suatu

proses sosial budaya. Proses ini merupakan bentuk upaya untuk mengamalkan

pancasila. Hakikat dari proses ini adalah pembangunan seluruh rakyat Indonesia

dengan dasar pancasila.Proses sosial budaya membutuhkan tatanan yang kokoh

dengan landasan iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti

luhur, bekerja keras, berdisiplin, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, kreatif dan

cinta pada tanah air.

Permasalahan di Indonesia belakangan ini banyak terjadi hal-hal intimidasi di

dalam masyarakat, di kalangan pemerintahan maupun di dalam masyarakat itu

sendiri. Persekusi merupakan bentuk permasalahan yang awam di kalangan

masyarakat Indonesia, di karenakan kata-kata ini baru saja sering terdengar di

10

media lokal. Persekusi merupakan hal baru di masyarakat, kekerasan psikologi

yang sangat menjamur di Indonesia saat ini.

Pada kedua kasus yang baru-baru ini terjadi, persekusi dimulai dari media sosial

yang menjadi alat sekelompok masyarakat untuk memobilisasi masa dalam upaya

untuk mengintimidasi pihak tertentu yang dianggap telah membuat sebuah

statement yang menyinggung kelompok ataupun tokoh tertentu.

Dalam kasus Fiera, ia di datangi oleh kelompok ormas yang memintanya

membuat surat pernyataan permintaan maaf setelah statusnya di media sosial

dianggap menghina dan menyudutkan. Tak sampai disitu, setelah mem-posting

permintaan maaf. Fiera masih terus mendapatkan terror. Foto-fotonya tersebar di

media sosial dengan komentar provokatif dan tidak senonoh. Rumahnya sering

didatangi oleh orang-orang tidak dikenal dan minta bertemu. Kejadian ini

memberikan dampak pada kehidupan dan pekerjaan hingga membuat Fiera

memutuskan meninggalkan kota Solok karena merasa Terintimidasi oleh hal-hal

tersebut. (Kompas,2017)

Kasus berikutnya yang seorang bocah di Cipinag, Jakarta Timur berinisial PMA.

Dituduh telah mengolok salah sau ormas beserta pimpinannya melalui postingan

media sosialnya, bocah ini mendapatkan intimidaasi oleh sekelompok orang.

Video persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadapnya bahkan

beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana PMA

tampak mendapatkan kekerasan Verbal dan Fisik. (Kompas,2017)

11

Itu hanya sebagian kecil dari kasus pesekusi yang terjadi di Indonesia. Sejak

Desember 2016 hingga Mei 2017, Koalisi Anti Pesekusi mencatat ada sekitar 59

korban persekusi atau pemburuan disertai intimidasi karena berbeda pendapat di

media.Tindakan persekusi yang belakanga ini terjadi tetulah tak boleh dilakukan,

karena akan jadi semacam main hakim sendiri. Yang ada dengan melakuakan

persekusi, justru bisa diniai sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Gamabaran umum masyarakat di desa Natar adalah banyak nya jenis suku ras dan

agama, serta masyarakatnya mempunya berbagai kegiatan dalam keseharian nya

seperti petani, buruh, karyawan swasta dan lain-lain. Dari beragam jenis

masyarakat tersebut terkadang ada beberapa gesekan yang pernah terjadi di dalam

msayarakat, dalam skala besar maupun skala yang kecil. Gesekan yang umum

terjadi biasanya tentang pandangan politik dan kesukuan, atau masalah suku yang

mayoritas dalam daerah tersebut. Namun tidak sampai menjadi suatu pemicu

masalah sosial yang berat seperti tawuran antar kampong dan sebagaianya.

Kasus yang pernah terjadi di Desa Natar, Lampung Selatan, Lampung, adalah

ketika pemilihan kepala desa di tahun 2014 di kerenakan adanya dua kandidat

calon yang kuat diantara keempat calon yang ada. Kedua calon ini mempunyai

basis pendukung yang kuat di karenakan tempat tinggal mereka berada di dalam

satu dusun tetapi berbeda rt, memiliki latar belakang yang kuat serta berpegang

teguh pada adat istiadat Lampung yang kental. Di saat sedang masa kampanye

kedua nya memiliki cara masing-masing agar masyarakat tertarik memilih untuk

menjadikan kepala desa. Tetapi permasalahan mulai memanas ketika pemungutan

suara di lakukan, masa dari kedua belah pihak mulai menyebarkan kejelekan antar

12

kedua calon kepala desa ini, yang dimana itu adalah sebuah aib dari masing-

masing kandidat calon. Serta adanya pemboikotan kepada hak-hak pemilih

dengan cara paksaan.

Dengan begitu suasana pemilihan diluar lingkup dalam TPU menjadi sangat tidak

nyaman, sehingga masyarakat khawatir adanya gesekan yang lebih lanjut

dikarenakan hal-hal seperti itu terjadi saat sedang berjalan nya pemilihan kepala

desa. Sampai saat ini, kedua calon yang bertikai seperti sedang perang dingin

antar dua kubu, sehingga masyarakat kadang kebingungan dengan apa yang

terjadi di desa nya.

Dengan melakukan tindakan Persekusi dalam bentuk sebuah ancaman,

penganiayaan hingga pngeroyokan maka pelaku atau kelompok yang melakukan

pesekusidapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti tindakkan yang

mengancam pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170 dan masih banyak

lagi.

Sedangkan dalam UU ITE, pelaku persekusi bisa dijerat sesuai UU NO. 19/2016

tentang perubahan atas UU ITE NO. 11/2008, yaitu melakukan tindakan

mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi dapat dikenai hukuman maksimal 6

tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Kasus-kasus seperti ini

sedang ramai di kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat sekarang sudah

mulai melek di bidang teknologi, termasuk media sosial dan internet.

13

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Sosio-Budaya apa saja yang jadi pendukung masyarakat dalam

melakukan tindakan persekusi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat

melakukan tindakan persekusi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan,

yaitu ilmu-ilmu sosial, khususnya Sosiologi tentang norma-norma di

masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan masalah jika ada suatu

perbedaan cara berfikkir atau cara pandang terhadap suatu publik figur.

1.4.2. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat sebagai data awal untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam kajian bidang yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat

memberikan sumbangan saran dan informasi kepada pihak-pihak yang

berwajib dalam melakukan proses yang berkaitan dengan Persekusi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persekusi

Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh

individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena

suku,agama, atau pandangan politik serta cara pandang yang berbeda. Persekusi

bisa dikatakan sebagai suatu konflik sosial yang terjadi di masyarakat dikarenakan

suatu perbedaan yang mendasar pada tiap-tiap individu sebagai pemicu terjadinya

suatu konflik. Perbedaan ini disertai oleh cara pandang setiap individu yang

berbeda serta cara mengolah sebuah informasi yang didukung oleh perbuatan

provokatif yang menjadi andil untuk melakukan tindakan tersebut. Didalam

tindakan persekusi, biasanya pelaku Persekusi akan melakukan Intimidasi,

Pengancaman secara fisik, serta menggangku kenyaman korban persekusi. Maka

persekusi adalah wadah tindakan pidana yaitu kekerasan, intimidasi dan ancaman.

Sementara itu, Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas

Polri Kombes Awi Setiyono (Kompas,2017) mengatakan tindakan persekusi itu

bisa diancam pidana.Awi menyebutkan setidaknya ada tiga pasal dalam KUHP

yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi.

15

"Pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenai pasal-pasal

dalam KUHP, seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan

170, dan lain-lain," kata Awi dalam keterangannya.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368

KUHP Ayat 1 berbunyi 'Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan'.

Sedangkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi 'Penganiayaan diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah'. Sementara itu, dalam Pasal 170 Ayat 1

disebutkan 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun enam bulan'.

1. Jenis Tindakan Persekusi

Tindakan persekusi yang sedang ramai terjadi saat ini adalah tindakan melalui

media sosisal atau internet. Dikarenakan masyarakat sekarang sudah begitu

mudah mengakses internet dengan menggunakan ponsel mereka masing

masing.Dengan sekali sentuh semua yang diinginkan dapat di akses dengan

mudah.Tindakan persekusi yang awalnya terjadi, yang sumber beritanya belum

jelas, di post oleh akun tertentu, lalu dengan memberikan pernyataan bernada

16

provokatif dan sensitif.Setelah tersebar di berbagai media sosial dan setelah

banyak dilihat oleh masyarakat yang mengakses media sosial, lalu muncul

berbagai komentar negatif oleh orang yang merasa tersudutkan dengan

pernyataan-pernyataan tersebut. Maka terjadilah persekusi yang jika di tindak

lanjuti makan akan menjadi pengancaman, kekerasan, pemerasan dll.

2.2. Pengancaman

Ketentuan pidana mengenai pengancaman di atur dalam bab XXIII tentang

Pemerasan dan Pengancaman, mengenai ancaman kekerasan di atur dalam Pasal

368 ayat (1) KUHP yang berisi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hokum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara

paling lama Sembilan tahun.

R. Soesilo menjelaskan pasal terssebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dan

menamakan perbuatan pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan

kekerasan yang mana pemerasanya:

1. Memaksa orang lain.

2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang

atau menghapuskan piutang.

17

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

melawan hak.

4. Memkasanya dengan memkaai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memksa orang lain untuk

melakukan, tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

kekrasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan pasal 335 KUHP

tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan

ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan

pasal 335 KUHP jika unsure adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.Lebih

jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat

dikenankan pidana berdasarkan Pasal 29 Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008

tentang informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”):

Pasal 29 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

18

2.3. Kekerasan

2.3.1. Pengertian Kekerasan

Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan

kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu persyaratan, yaitu sebagai

berikut:

1. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya

situasi konflik diantara mereka

2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan

apabila sebagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir

dengan jelas.

3. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan

permainan tertentu yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut pada

saatnya nanti akan menjamin keberlangsungan hidup keompok-kelompok

yang bertikai tersebut.

Apabila prasyarat di atas tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik,

maka besar kemungkinan konflik akan berubah menjadi kekerasan. Secara umum,

kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang

yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara

sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang

melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku

di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya

19

norma dan nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan tidak rasional yang akan

menimbulkan kerugian di pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) diartikan sebagai penggunaan

kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan

sosial adalah kekerasan yang di lakukan terhadap orang atau barang, oleh karena

orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Dalam kehidupan nyata di masyarakat, kita dapat menjumpai berbagai tindakan

kekeraqsan yang di lakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota

masyarakat yang lain. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, intimidasi,

pemukulan, fitnah, pemerkosaan, dan lain-lain. Dari berbagai bentuk kekerasan itu

sebenranya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan

kekerasan tidak langsung.

1. Kekerasan Langsung (Direct Violent)

Adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap

pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini

cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti melukai orang lain dengan

unsure kesengajaan, membunuh, menganiaya, dan memperkosa.

2. Kekerasan tidak langsung (Indirect violent)

Adalah suatu bentuk kekerasan yang di lakukan secara langsung terhadap

orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-

tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak

seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan lainya. Misalnya terror

20

bom yang dilakukan oleh para teroris untuk mengintimidiasi pemerintah

supaya lebih waspada akan behaya yang dilakukan oleh pihak asing terhadap

Negara kita.

Sehubungan dengan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh anggota

masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain, pada dasarnya di

dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi (upaya bertahan), yaitu sebagai

berikut:

1. Desakan untuk melawan yang telah terprogram secara filogenetik sewaktu

kepentingan hayatinya terancam. Hal ini dimaksudkan untuk

mempertahankan hidup individu yang bersifat adaptif biologis dan hanya

muncul apabila ada niat jahat. Misalnya si Amelakukan pencurian karena

adanya desakan kebutuhan ekonomi, seperti kebutuhan primer.

2. Agresi jahat melawan kekejaman, kekerasan, dan kedekstruktifan ini

merupakan cirri manusia, di mana agresi tidak terprogram secara filogenetik

dan tidak bersifat adaptif bilogis, tidak memiliki tujuan, serta muncul begitu

saja karena dorongan nafsu belaka. Misalnya aksi kerusuhan yang dilakukan

oleh para suporter sepak bola.

2.4. Konfik

Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timnul karena ada perbedaan

pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara.

Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti

kebutuhan masing-masing individu.Dalam pengertian konflik ada beberapa ahli

yang mengemukakan pendapatnya mengenai konflik :

21

1. Konflik menurut Robbins (1996: 431)

Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses dimana suatu pihak merasa

dirugikan dan pihak tersebut telah memberikan efek negatif kepada pihak

lainya.

2. Konflik menurut Alabaness

Konflik adalah sebuah keadaan dimana antara pihak yang bermasalah tidak

mencapai tujuan dan kesepakatan yang ada sehingga hal ini bisa mencampuri

urusan masing-masing pihak.

Jadi kesimpulannya konflik adalah sebuah proses dimana ada keadaan yang terus

berubah dan ada banyak kepentingan yang butuh penyelesaian sehingga bisa

menyamakan persepsi agar tidak ada konflik parah yang bisa merusak hubungan

kedua belah pihak.

1. Faktor penyebab konflik

a. Saling tergantung satusama lain

Yang mengakibatkan konflik terjadi adalah karena satu dan yang lainya

memiliki ketergantungan yang menyebabkan konflik bila satu dari mereka

tidak sejalan.

b. Memiliki perbedaan tujuan

Dan yang kedua adalah karena tujuan. Tujuan dalam mendapatkan

sesuatu menjadi pemicu timbulnya konflik.

c. Memiliki perbedaan pandangan atau persepsi

Yang selanjutnya adalah karena adanya perbedaan persepsi.Perbedaan

persepsi dan pandangan menyebabkan orang mudah terpancing emosi dan

terjadilah konflik.

22

Sedangkan menurut para ahli Smith, Mazzarella dan Piele, konflik memiliki

berbagai jenis seperti dibawah ini:

a. Adanya masalah komunikasi

Komunikasi menjadi pemicu utama adanya konflik, biasanya dalam

komunikasi terdapat kesalah pahaman yang menyebabkan seseorang

berseteru dan timbulah konflik.

b. Adanya struktur organisasi

Dalam organisasi tidak bisa semua orang memiliki 1 pandangan, oleh

karena itu ada banyak konfil yang terjadi namun harus bisa diselesaikan

dengan baik.

c. Perbedaan sifat manusia

Dan yang terakhir adalah karena perbedaan sifat manusia yang memang

menjadi faktor timbulnya konflik.

2. Macam-macam konflik

Ada beberapa jenis konflik seperti di bawah ini:

a. Konflik sosial.

b. Konflik antar kelompok sosial (kelompok).

c. Konflik antar Negara .

d. Konflik antar organisasi.

e. Konflik antar partai politik.

f. Dan konflik antara individu dengan kelompok atau sebaliknya.

23

1. Konflik Sosial

Konflik sosisal bisa di artikan sebagai konflik sehari-hari yang ada di dalam

masyrakat, seperti perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan lain-

lain.Konflik sosial bisa di selesaikankan melalui mediasi yang bersifat

musyawarah. Seperti musyawarah dengan acara adat istiadat atau dengan

musyawarah menggunakan agama sebagai sarana mediasi nya.

2. Konflik Antara Kelomok Sosial

Konflik antara kelompok sosial biasaya terjadi karena bebrbeda kepentingan

dan berbeda visi misi dengan kelompok sosial yang lainnya.Kelompok sosial

yang ada di masyarakat seperti kelompok pemuda desa, kelompok karang

taruna, kelompok gapoktan dan berbagai kelompok sosial lainnya. Jika sudah

terjadi gesekan antara kelompok sosial satu dengan yang lain nya adalah

dengan musyawarah mufakat. Mengapa musyawarah menjadi salah satu

mediasi yang sangat ampuh menyelesaikan masalah, di karenakan

musyawarah menggunakan semua suara audience untuk menjadi bahan

pertimbangan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau konflik, berbeda

dengan mediasi belakangan ini yang marak digunakan masyarakat yaitu

voting.

3. Konflik Antar Negara

Konflik antar Negara yang biasanya terjadi dikarenakan masalah diantaranya

adalah:

a. Perbedaan kualitas ekonomi, persaingan ekonomi antar Negara-negara

yang memiliki atau memegang tonggak ekonomi terbesar.

24

b. Perluasan ideologi dan agama, system pemikiran yang abstrak (tidak

hanya sekedar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah public

sehingga pembuat konsep ini menjadi intisari politik

c. Adanya imperialisme ketika suatu Negara menguasai wilayah lain untuk

kemudian mengambil kekayaan dari wilayah yang dikuasainya.

d. Perbatasan, ketika daerah perbatasan tidak dipatok dengan peraturan dan

perjanjian yang kurang jelas mengenai perbatasan maka akan

menimbulkan tindakan saling mengklaim antar Negara yang

bersangkutan.

e. Adanya konflik internal dalam suatu Negara, hal ini akan semakin

menjadi jika Negara lain turut ikut serta dalam masalah internal.

f. Perlombaan senjata, adanya modernisasi terhadapa militer dan

persenjataan.

4. Konflik Antar Organisasi

Konflik antara organisai bisa dikatakan hamper sama dengan konflik antar

kelompok sosial, yaitu biasaya terjadi karena bebrbeda kepentingan dan

berbeda visi misi dengan organisasi lainnya.

5. Konflik Antar Partai Politik

Konflik seperti ini sering sekali terjadi di Indonesia, malah sempat terjadi

konflik yang memakan korban jiwa.Era krisis moneter yaitu yang menjadi

korban adalah mahasiswa dan etnis minoritas di Indonesia.Bukan murni

karena partai politik memang, tetapi tetap di dalangi oleh elit politik yang ada

di berbagai partai politik saat itu. Masalah yang sering terjadi biasanya beda

25

pemahaman dengan partai politik lainya atau perbedaan visi misi dalam artian

politik.

6. Konflik Antara Individu dengan Kelompok atau sebaliknya

Konflik jenis ini adalah konflik utama dalam pembahasan di dalam skripsi

ini.Kerena fenomena persekusi adalah konflik yang terjadi antara individu

dengan kelompok atau sebaliknya dan antara kelompok dengan kelomok.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan masalah kecemburuan sosial atau

msalah sosial sehari hari, seperti berbeda cara pandang, berbeda ras, suku,

agama, pandangan politik, berbeda pilihan tentang kepala Negara, gubernur,

atau dalam ruang lingkup terkecil pun yaitu perbedaan pilihan tentang kepala

desa.

2.5. Pengertian Sosial Budaya

Sosial budaya terdiri dari 2 kata, yang pertama definisi sosial, menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia milik W.J.S Poerwadarminta, sosial ialah segala sesuatu

yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarati suka

memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan budaya dari kata Sans atau

Bodhya yang artinya pikiran atau akal budi. Budaya ialah segala hal yang dibuat

oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budimya yang mengandung cipta,

raasa, dan karsa.Dapat berupa kesenian, pengetahuan, moral, hukum,

kepercayaan, adat istiadat ataupun ilmu.

Maka definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh

manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk/atau dalam kehidupan

26

bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasarkan budi

dan pikirannya yang diperuntukan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Manusia Sebagai Pencipta dan Pengguna Kebudayaan

Terciptanya sebuah kebudayaan bukan hanya dari buah pikir dan budi

manusia, tetapi juga dikarenakan adanya interaksi antara manusia dengan alam

sekitarnya.Suatu interaksi dapat berjalan apabila ada lebih dari satu orang

yang saling berhubungan atau komunikasi.Dari interaksi itulah terjadi sebuah

kebudayaan yang menyangkut lingkungan sekitar dan oleh sebab itu pula kita

mempunyai beragam kebudayaan.

Perubahan kebudayaan bisa saja terjadi akibat perubahan sosial dalam

masyarakat, begitu pula sebaliknya. Manusia sebagai pencipta kebudayaan

dan pengguna kebudayaan, oleh karena itu kebudayaan akan selalu ada jika

manusia pun ada.

2. Peran dan Dampak Negatif Sosial Budaya

Kebudayaan pun memiliki peran dalam kehidupan sosial manusia,

diantaranya adalah:

a. Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas

atau kelompoknya.

b. Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang

c. Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus

berperilaku dalam kehidupan sosialnya.

d. Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.

e. Sebagai suatu ciri khas tiap kelompok manusia.

27

Tidak berarti pula penciptaan sosial budaya itu kemudian tak memiliki

dampak negatif.Bila kebudayaan yang ada kemudian menimbulkan akses

negatif bagi kehidupan sosial adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang, jika

ingin menciptakan sebuah budaya. Beberapa dampak negatif kebudayaan bagi

kehidupan sosial manusia, antara lain:

a. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam

b. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi

penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya

tingkat kriminalitas

c. Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang

biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat kita buat kesimpulan sementara, yaitu

fenomena persekusi sebenarnya adalah fenomena yang berkesinambungan dengan

sosial budaya, konflik, kekerasan, pemaksaan, perampasan hak, dan lain-

lain.Dalam kasus ini, sosial budaya menjadi hal yang paling berpengaruh. Sosial

budaya bisa kita pisahkan dalam berbagai pandangan materi.Yaitu pola kebiasaan

masyarakat, kegaiatan keseharian masyarakat atau pemahaman adat istiadat dalam

masyarakat.

1. Pola Kebiasaan Masyarakat

Pola kebiasaan tercipta dari kegiatan masyrakat sehari-sehari, bangun pagi-

mandi-sarapan-berangkat kerja/sekolah (atau kegiatan lain). Dengan begitu

akan membentuk pola kebiasaan di masyarakat, namun yang menciptakan

pola tersebut adalah individu masing-masing. Tergantung dari apa yang kita

kerjakan dari waktu ke waktu. Pola kebiasaan masyarakat juga di bentuk dari

28

pergaulan sehari-hari di dalam ruang lingkup masyarakat. Sering nya

berkumpul dan berbicara kepada sesama warga atau ke sesama manusia dapat

menimbulkan wawasan baru atau informasi baru, bisa juga mendapatkan

ideologi atau pemikiran-pemikiran baru. Itu adalah sisi postif dari hal

tersebut.

Sisi negatif nya adalah lambat laun kita akan terbiasa dan terpengaruh dengan

hal tersebut, manakala terkadang hal-hal yang melenceng dari norma-norma

masyarakat akan dianggap benar dan dianggap bisa saja. Hal inilah salah satu

pemicu dalam konflik, disini garis besarnya adalah persekusi. Seperti

membicarakan aib orang lain yang mana itu adalah tindakan yang melenceng

dari norma di masyarakat, atau melakukan tindakan semena-mena karena

berbeda suku, karena suku bangsa tersebut dianggap lemah.

Itu adalah sebagian kecil contoh dari pola kebiasaan masyarakat, contoh

lainya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia yang

berakal dan beradab. Sosial Budaya dalam adat istiadat Lampung dapat

dijelaskan sebagai berikut ini.

a. Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek,

yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan

keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih

muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama

panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi

pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan

29

amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan

yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-

laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang

laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh

karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada

pribadi yang bersangkutan.Biasanya penobatan juluk-adek ini dilakukan

dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya.Juluk adek ini

biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki

status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh;

Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam

hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, demikian pula

urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat

yang bersangkutan.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota

masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-

baiknya dalam wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari.

Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi

anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan

kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan

karyanya.

30

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian

menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/

silaturahmi.Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi

kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah).Sedangkan

secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah,

terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai

dengan kemampuan.Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas

kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan

serta silaturahmi.Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu

keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga

silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara

dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati

yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan

bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui-nyimah

tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan

tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial

yang berlaku. Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan

masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap

kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki

keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan

luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan

orang lain.

31

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja

yang berarti berada di tengah.Sedangkan nyappur berasal dari kata benda

cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur.Secara

harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan

toleran antar sesama.Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota

masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung

dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak

membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan.Sikap suka

bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan

tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi

akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang

lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan

gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa

sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk

mufakat.

Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan

seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan

pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan.Melihat kondisi

kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami

bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-

nyappur secara wajar dan positif. Sikap nengah-nyappur juga

menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap

kepeloporan.Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa

32

anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang

memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan

masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk

mufakat.Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus

mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang

tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung

jawab.Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya

dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang

wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam

tutur kata.Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan,

menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan

bermakna.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok

orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam

prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan

sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok

orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan

jasa tanpa mengharapkan balasan.Sakai sambaiyan berarti tolong

menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan

atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa

partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi

33

dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Sebagai masyarakat

Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu

berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini

menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan

memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki

nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang

membutuhkan.

Selanjutnya Titie Gemattei, yang terdiri dari dua suku kata titie dan

gemattei. Titie berasal dari kata titi yang berarti jalan, dan gemantie

berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud titie

gemanttei secara konkrit berupa norma yang sering disebut kebiasaan

masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang

terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum

khusus (rapat perwatin Adat/Keterem). Titie gemattei tersebut berisi

keharusan, kebolehan dan larangan (cepalo) untuk berbuat dalam

penerapan semua elemen Piil Pesenggiri. Memperhatikan proses normatif

hubungan sosial titie gemattei ini, maka dalam aktualisasi penerapannya

senantiasa amat lentur dan fleksibel mengikuti tuntutan perubahan (selalu

terjadi penyesuaian).

Contoh; pada masa lalu setiap penyimbang suku di Anek, Kampung,

Tiyuh atau Pekon harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai

(disebut kuwaiyan, pakkalan), tetapi sekarang sesuai dengan

perkembangan zaman diganti dengan kamar mandi.Titie gemattie juga

34

mempunyai pengertian sopan santun untuk kebaikkan yang diutamakan

berdasarkan kelaziman dan kebiasaan.Kelaziman dan kebiasaan yang

berdasarkan kebaikkan ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa

masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan sosial yang

teratur.Sikap membina kebiasaan yang berdasarkan kebaikkan

merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya

malu baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Prinsip hidup yang terkandung dalam titie gemattei merupakan pedoman

dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku yang melahirkan

cepalo (norma hukum) yang kongkrit dan terbentuknya tatanan hukum

yang baru, sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Tata nilai budaya

masyarakat Lampung sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya

merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat

setempat agar survive secara wajar dalam membina kehidupan dan

penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik

secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat

maupun bermasyarakat secara luas.

Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan

rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku.Rambu-

rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan, yang berisikan

larangan (cepalo) dan keharusan (adat) untuk diamalkan oleh setiap

anggota masyarakat pendukungnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa

pedoman hidup tersebut merupakan sarana untuk pembentukkan sikap

35

dan prilaku. Dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu

ketenteraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat

Lampung juga mempunyai strata (tingkatan) kehidupan, baik

berdasarkan status genealogis (keturunan, Umur), maupun status sosial

dalam adat (penyimbang buwai, tiyuh, dan suku).Dalam sistem strata

kehidupan masyarakat adat sehari-hari terjadi interaksi antara anggota

kelompok intern satu keturunan adat dan antar kelompok masyarakat

yang berbeda keturunan adatnya.

Dalam realitas aplikasi kultural senantiasa terjadi proses penentuan

status, hak, dan kewajiban masing-masing strata berdasarkan kesadaran

bersama. Status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara

lain dari juluk adeknya yang mencerminkan strata golongan

kepenyimbangan. Di samping itu dapat juga ketahui dari garis lurus

status kepenyimbangannya, yaitu penyimbang buwai/marga, tiyuh/anek

atau penyimbang suku. Seseorang yang berstatus sebagai penyimbang

buwai, berarti ia memiliki tanggungjawabnya yang jauh lebih besar dari

pada golongan penyimbang-penyimbang lainnya. (Abdul Syani, 2013)

2. Undang-undang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesaia Nomor 112 Tahun 2014

tentang pemilihan kepala desa dalam ketentuan umum dengan menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

36

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa per;u menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negri tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4916)

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor123)

Pada BAB I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam

Negri Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

a. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.htm

37

b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

d. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD

khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

e. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa

dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil.

f. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

g. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

h. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk

Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

38

i. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah

ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih

menjadi Kepala Desa;

j. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

k. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta

kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

l. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk

BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

m. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi

persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala

Desa;

n. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar

pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas

kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

o. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun

berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum

terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

p. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar

pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar

penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala

Desa;

39

q. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala

Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan

dukungan.

r. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

Pada BAB II perihal Pemilihan Kepala Desa di jabarkan sebagai berikut:

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak satu kali atau dapat

bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat

dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah

Kabupaten/Kota.

Pasal 4

1. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di

wilayah Kabupaten/Kota

b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi

persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

40

2. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka

waktu 6(enam) tahun.

3. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

1. Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota

2. Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas meliputi:

a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua

tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa

terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;

c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara

serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan

perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa

tingkat kabupaten/kota;

g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

keputusan Bupati/Walikota.

41

Pada BAB III tentang pelaksanaan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Bagian Umum

Pasal 6 Pemilihan Kpela Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. Persiapan;

b. Pencalonan;

c. Pemungutan suara; dan

d. Penetapan.

2. Bagian Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7 yaitu persiapan pemilihan di Desa sebgaimana dimaksud dalam

pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang

akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir

masa jabatan;

b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan

permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota

disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

42

e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8 yaitu pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana

dimaksud dala Pasal & huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada

Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 9 yaitu Panitia pemilihan kepda desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota

melalui camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

43

Paragrapf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 10 :

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah

ditetapkan sebagai pemilih.

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat

menggunakan hak memilih.

Pasal 11 :

1. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di

desa.

2. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

44

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

3. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia

pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 12 :

1. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah

dijangkau masyarakat.

2. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama

3 (tiga) hari.

Pasal 13 :

1. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau

anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat

sebagai pemilih.

45

3. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan

perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14 :

1. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia

Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih

tambahan.

3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15 :

1. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada

tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung

sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16 :

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara

yang sudah diperbaiki d a n daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih

tetap.

46

Pasal 17 :

1. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan

di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka

waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 18 :

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar

pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19 :

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan

kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20 :

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat

diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan

membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan

"meninggal dunia".

3. Bagian Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 21 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

47

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik

indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

48

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan pengumuman Calon Pasal 22 :

1. Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal

calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi

pencalonan.

2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang

berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang

berwenang.

3. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh

masukan.

4. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib

diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23 :

1. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2

(dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala

desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

2. Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diumumkan kepada masyarakat.

49

Pasal 24 :

1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2

(dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

3. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati/Walikota mengangkat

penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan

pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25 :

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi

tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga

pemerintahan, ti ngkat pe ndi di kan, usi a dan pe rsyaratan l ai n yang di te

tapkan Bupati/Walikota.

Pasal 26 :

1. Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut

melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

2. nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh

para calon.

50

3. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam

daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala

Desa.

4. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat

7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan

mengikat.

Paragraf 3 : Kampanye

Pasal 27 :

1. Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28 :

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat

visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

2. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang

ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

3. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

51

Pasal 29 :

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat

dilakasanakan melalui:

a. Pertemuan terbatas;

b. Tatap muka;

c. Dialog;

d. Oenyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 :

1. Pelaksanaan Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau

Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota

masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

52

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain

selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

peserta Kampanye.

2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang

mengikutsertakan :

a. kepala desa;

b. perangkat desa;

c. anggota badan permusyaratan desa.

Pasal 31 :

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar

larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran

atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan

terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32 :

1. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

53

2. Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4. Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33 :

1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),

dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang

berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan

masyarakat desa setempat.

2. Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat

suara.

Pasal 34 :

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak

suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 35 :

1. pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di

tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,

serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia

pemilihan.

54

Pasal 36 :

1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik

lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh

panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

2. Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan

pemilih yang bersangkutan

Pasal 37 :

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang

sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat

tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-

tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38 :

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan

melakukan kegiatan :

a. Pembukaan kotak suara;

b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

2. Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga

masyarakat.

3. Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-

55

kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh

saksi dari calon.

Pasal 39 :

1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara

pemungutan suara.

2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan

kehadiran pemilih.

3. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat

meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia

memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih

dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia

memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40 :

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

56

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak

segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 41 :

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah

pemungutan suara berakhir.

2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena

rusak atau keliru dicoblos.

3. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat

dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan

warga masyarakat.

4. Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

57

5. Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

6. Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi

calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1

(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat

umum.

7. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan

dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel

label atau segel.

8. Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat

suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai

penghitungan suara.

Pasal 42 :

1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah

suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

2. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh

suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa

dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih

terbanyak.

58

3. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak

yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1

(satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal

dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 43 :

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan

di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

5. Bagian Penetapan

Pasal 44 :

1. pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala

desa kepada Panitia BPD.

2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih

berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat

dengan tembusan kepada kepala desa.

3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa

dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pada BAB IV Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai

Calon Kepala Desa pada paragraph 1 dijelaskan kepada Calon Kepala Desa dari

Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 45 :

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan

sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

59

2. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang

menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon

Kepala Desa.

3. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris

Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 46 :

1. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi

cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala

Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

2. Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 dijelaskan kepada Calon Kepala Desa atau dari PNS.

Pasal 47 :

1. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

2. Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih

dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara

dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai

pegawai negeri sipil.

3. Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala

Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

60

BAB V menjelaskan tentang pembiayaan anggaran dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48 ;

1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan

danBelanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan

pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI menjelaskan tentang ketentuan dan perihal lain.

Pasal 49 :

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara

serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini

diundangkan.

BAB VII sebagai penutup undang-undang dalam Peraturan Perundangan Menteri

Dalam Negri.

Pasal 50 :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sumber : ( Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun

2014 )

61

2.6. Fungsi Dasar Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

desa dan Badan Pengawas Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asl-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa Natar dirumuskan dari berbagai segi,

yaitu:

a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara

Kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, yang dikonsturksikan dalam system pemerintahan yang member

peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan

ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundangan yang

mengatur mengenai desa.

c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

d. Dari segi administraasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih

memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara

secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of

law dan demokrasi.

62

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup;

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usuldesa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepadadesa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provimsi, dan/atau

Pemerintah Kabupaten/kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepadadesa.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa

sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Desa dipilih langsung oleh dan dari

penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata

cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada

peraturan Pemerintah.Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa didefinisikan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam

Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa diisi oleh pegawai negeri sipil

yang memenuhi persyaratan. Dan untuk Sekretaris Desa yang selama ini bukan

Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil

sesuai peraturanperundang-undangan.

63

Perangkat Desa lainnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari

Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur

kewilayahan seperti dusun atau dengan sebutan lain. Pemerintah Desa yang terdiri

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki tugas pokok dalam melaksanakan

urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan

pembinaan masyarakat serta menjalankantugas pembantuan dari pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan atau dari Pemerintah Kabupaten.

1. KepalaDesa

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari

penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata

cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak dalam

Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.Masa jabatan Kepala

Desa adalah enam Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa

jabatan berikutnya. Namun masa jabatan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan

masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Kepala Desa pada dasarnya bertanggung

jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur

pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan

keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan

informasi pokok- pokokpertanggungjawabannya.

64

Kepala Desa dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan

kewajiban antara lain:

a. Wewenang KepalaDesa

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersamaBPD.

2) Mengajukan rancangan PeraturanDesa

3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama

BPD

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

5) Membina kehidupan masyarakatdesa

6) Membina perekonomian desa

7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secarapartisipatif.

8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Kewajiban KepalaDesa

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahan-

kan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

2) Meningkatkan kesejahteraanmasyarakat

3) Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat

65

4) Melaksanakan kehidupan demokrasi

5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari

Kolusi, Korupsi danNepotisme.

6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.

7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturanperundang-undangan.

8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yangbaik

9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangandesa.

11) Mendamaikan perselisihan masyarakatdesa.

12) Mengembangkan pendapatan masyarakatdesa.

13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan

adatistiadat.

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2)

terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lain yang

dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202

Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat

Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan Unsur

Kewilayahan, seperti Kepala Dusun atau dengan sebutanlain.

66

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2),

menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat

Desa lainnya, yang dimaksud Perangkat Desa lainnya padaPasal 12 Ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terdiri atas Sekretaris Desa,

Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.Perangkat Desa bertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

menyebutkan Perangkat Desa terdiri dari:

a. SekretarisDesa

Sekretaris Desa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Pasal 25 Ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan,

yaitu:

1) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atausederajat;

2) Mempunyai pengetahuan tentang teknispemerintahan;

3) Mempunyai kemampuan di bidang administrasiperkantoran;

4) Mempunyai pengalaman administrasi keuangan dan bidang perencanaan;

5) Memahami sosial budaya masyarakat setempat;dan

6) Bersedia tinggal di desa yangbersangkutan.

b. Perangkat Desalainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat (1), menyebutkan

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perangkat Desa lainnya menurut

67

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 terdiri dari:

1) SekretarisDesa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang

pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi

kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

2) Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana teknis lapangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) itu seperti kepala urusan.

3) UnsurKewilayahan

Unsur wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa

yang disebut kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala dusun

mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional

Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya sesuaidengan ketentuan yang

berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dusun

mempunyaifungsi:

a) Membantu pelaksanaan tugas KepalaDesa.

b) Pelaksana kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

serta ketenteraman dan ketertiban dimasyarakat.

c) Pelaksana keputusan desa di wilayahkerjanya

d) Pelaksana kebijakan KepalaDesa

e) Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong.

f) elaksana kegiatan penyuluhan programpemerintah.

g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDesa.

68

3. Badan PermusyawaratanDesa

Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 adalah sebutan nama Lembaga Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 209 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan ini adalah

wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah

dan mufakat dengan masa jabatan enam Tahun dan dapat dipilih kembali untuk

satu masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut

BPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jumlah

anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah ganjil,

paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan

luas, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangandesa. Fungsi dan wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda Kabupaten masing-

masing.Adapun wewenang BPD dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

72 adalah sebagai berikut.

69

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama KepalaDesa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

peraturan KepalaDesa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KepalaDesa.

d. Membentuk panitia Pemilihan KepalaDesa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasimasyarakat.

f. Menyusun tata tertibBPD.

Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa di tiap-tiap kabupaten di

seluruh Indonesia kemungkinan tidak sama persis. Adapun yang menjadi hak

Badan Permusyawaratan Desa adalah Meminta keterangan kepada Pemerintah

Desa, dan Menyatakan pendapat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

memiliki hak, diantaranya yaitu:

a. Mengajukan rancangan PeraturanDesa.

b. Mengajukanpertanyaan.

c. Menyampaikan usul dan pendapat.

d. Memilih dan dipilih

e. Memperolehtunjangan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban sebagai

berikut:

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan

perundang-undangan.

70

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara

Kesatuan RepublikIndonesia.

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklajuti aspirasi

masyarakat.

e. Memproses Pemilihan KepalaDesa.

f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok

dangolongan.

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

h. Menjaga nama dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

(Sumber: Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015)

2.7. Pemilhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

2.7.1. Landasan Hukum Pilkades

Pemilihan kepala desa khususnya di Desa Natar mengacu pada pasal 46 dan 53

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa menyatakan bahwa Kepala

Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan

lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantkan,

dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.7.2. Persiapan Pemilihan Kepala Desa

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa

jabatan kepala desa secara tetulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan; BPD

71

memproses pemilihan kepala desa; paling lama 4 (empat) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan kepala desa; 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati

melauli Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD.

2.7.3. Panitia Pemilihan

BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri

dari:

a. Unsur Perangkat Desa;

b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, Panitia

Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

a. Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa;

b. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai

persyaratan yang telah ditentukan;

c. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon

kepala desa;

d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan

BPD;

72

f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;

g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa;

h. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon

kepala desa;

i. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;

j. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;

k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa

disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan

suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

2.7.4. Hak Memilih Dan Dipilih

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara

Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan (Pasal 7) :

a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat

yang berwenang;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;

e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

73

Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa

warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta Pemerintah;

c. Berpendidikan paling rendah tamah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

dan/atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun;

e. Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal

didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut,

kecuali bagi putra desa;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan

baik dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa;

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter

pemerintah setempat;

i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan;

j. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di

desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus;

Bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri

sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau

pejabat yang berwenang. Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan

74

mencalonkan kembali harus mendapat ijin cuti dari Bupati. Bagi perangkat desa

yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada kepala desa sejak

mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai. Bagi putra desa yang

terpilih dan dan ditetapkan menjadi kepala desa, maka terhitung mulai tanggal

pelantikan harus bertempat tinggal didesa yang bersangkutan.

Sementara yang berhak memilih adalah Penduduk desa yang telah memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai

pemilih. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas

diri. Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir

memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

2.7.5. Pencalonan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Permohonan pencalonan Kepala Desa

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa

dilampiri persyaratan.

Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.

Penjaringan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala

desa. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon

kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15

(lima belas) hari lagi Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) orang bakal calon, maka penjaringan

bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

75

Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon

kepala desa. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi

diumumkan secara terbuka oleh penitia pemilihan. Panitia pemilihan mengadakan

ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan. Bakal

Calon yang dinyatakan lulus penyaringan, ditetapkan sebagai calon kepala desa

yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh

masyarkat umum.

Pennyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan

Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan. Materi penyaringan meliputi. Materi

dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, materi pokok terdiri

dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,

pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang

bersangkutan.

Pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa secara lisan/wawancara untuk

mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.

Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan

pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Seorang bakal calon

kepala desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah

memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus

menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pemilihan kepala desa.

76

Hasil penyaringan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani

oleh ketua dan sekretaris Tim Uji Kelayakan Kabupaten, selanjutnya disampaikan

kepada Camat dengan tembusan kepada panitia pemilihan dan BPD desa

bersangkutan. Calon yang ditetapkan pada saat pemilihan apabila mengundurkan

diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang

jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya

pemilihan kepala desa.

2.7.7 Kampanye Calon Kepala Desa

Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang

pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan

tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye. Masa kampanye

ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan

pemungutan suara masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan

kampanye dalam bentuk apapun.Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan

pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak

memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat yang mudah diketahui

masyarakat umum tentang akan diadakan pemilihan kepala desa.

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, ketua penitia pemungutan

mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum

rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal forum rapat

tidak mengajukan keberatan, maka ketua penitia pemilihan menyatakan bahwa

pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses

perhitungan suara. Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses

77

perhitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut keberatan diselesaikan oleh

panitia pengawas.

2.7.7 Penetapan Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan

berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia

Pemilihan, saksi-saksi dan seluruh Calon Kepala Desa. Ketua panitia pemilihan

mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon kepala

desa. Ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan

kepada BPD. BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala

Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya

penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui camat.

2.7.8 Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati

tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di

desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain atas persetujuan

bersama. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/

janji. Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, kepala desa

yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. Masa jabatan

kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

78

2.7.9 Pemberhentian Kepala Desa

Kepala desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar

larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah

daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan

hukum dan/atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan

dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan/

atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

setelah melalui pemeriksaan oleh tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan

Desa Kabupaten.

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD

apabila:

a. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

sesingkat-singkatnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana

terorisme, maker atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;

2.7.10 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas

usul Camat. Sesuai berita acara rapat BPD dan berasal dari perangkat desa atau

staf kecamatan setempat. Tugas, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa

adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa definitif. Masa

jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan

atau sampai terpilihnya kepala desa definitif.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diandalkan pada analisis dan

konstruksi.Analisis dan kontruksi dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai sebagai

salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya

dalam kehidupan (Soekanto, 2013). Penelitian ini mengungkapkan suatu

fenomena sosial yang akan dilakukan sesuai dengan cara kerja yang teratur dan

telah melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk memudahkan

penelitian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya

berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka.Data

dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dilapangan, foto-foto, dan

dokumen pribadi.Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah

penelitian. Sebagaimana yang menjadi corak dari penelitian kualitatif deskriptif,

bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya

berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang

80

meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang

berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti.

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan berisikan catatan tentang

perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif

menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan

atau catatan orang itu sendiri atau tingkah lakunya, peneliti akan melakukan

penelitian dengan peungpulan fakta secara mendalam mengenai tindakan

persekusi yang terjadi di dalam masyarakat di desa Natar kecamatan Natar

kabupaten Lampumg Selatan provinsi Lampung.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan, Lampung. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut karena di desa

Natar pernah terjadi fenomena sosial yang menyinggung soal tindakan Persekusi

saat terjadinya pemilihan Kepala Desa, yang menyebabkan konflik sosial dan

penyimpangan norma-norma sosial. Waktu penelitian disesuaikan dengan proses

waktu penggarapan proposal dan dengan himbauan dosen pembimbing.

3.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif gejala bersifat holistic atau menyeluruh dan tidak

dapat dipisah-pisahkan sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitian hanya

berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan fenomena sosial yang diteliti

yang meliputi aspek tempat (place) yaitu desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan, Lampung, pelaku (actor) yaitu warga masyarakat desa Natar

81

yang menjadi bagian hak pilih dalam pemilihan kepala desa dan aktifitas (activity)

yaitu kegiatan atau aktivitas dalam masyarakat.

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan

penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun

tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas akan diteliti semua. Menentukan fokus

lebih diarahkan pada tingkat kebaharuan informasi yang akan diperoleh dari

situasi sosial (lapangan) untukmembatasi penelitian guna memilih mana data yang

relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan kedalam sejumlah data

yang sedang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Seberapa jauh warga di desa Natar akan adanya tindakan Persekusi

2. Bentuk fenomena Persekusi yang pernah di alami masyarakat desa Natar

3. Faktor-faktor pendukung terjadinya Persekusi yang terjadi di desa Natar

dalam Pemilhan Kepala Desa

3.3.1. Konsep Dasar Persekusi

Persekusi bisa dikatakan sebagai suatu konflik sosial yang terjadi di masyarakat

dikarenakan suatu perbedaan yang mendasar pada tiap-tiap individu sebagai

pemicu terjadinya suatu konflik. Perbedaan ini disertai oleh cara pandang setiap

individu yang berbeda serta cara mengolah sebuah informasi yang didukung oleh

perbuatan provokatif yang menjadi andil untuk melakukan tindakan tersebut.

Didalam tindakan persekusi, biasanya pelaku Persekusi akan melakukan

Intimidasi, Pengancaman secara fisik, serta menggangu kenyaman korban

persekusi. Maka persekusi adalah wadah tindakan pidana yaitu kekerasan,

intimidasi dan ancaman.

82

3.3.2. Faktor-faktor Pendukung Persekusi

1. Pendidikan

Pendidikan di dasarkan pada sejauh mana pendidikan yang pernah di tempuh.

Ada beberapa perihal mengenai pendidikan sebagai faktor pendukung

persekusi. Sejauh mana pengetahuan kita terhadap sistem bermasyarakat,

sosial, norma-norma di masyarakat dan pengetahuan tentang lingkungan

sekitarnya. Dalam masayarakat misalnya, seseorang dapat melihat

lingkungannya dan apa yang terjadi di dalam masyarakat sekitar tentang

fenomena apa yang terjadi di dalam masyarakat belakangan ini. Di desa

Natar fenomena yang terjadi di tahun 2014 adalah persekusi, yaitu bentuk-

bentuk persekusi. Bentuk-bentuk persekusi dalam masyarakat desa Natar

yaitu, pemaksaan, perampasan hak-hak pilih, serta penyebaran isu-isu negatif

yang di tujukan kepada calon kandidat kepala desa.

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di desa Natar

yang mayoritas adalah SMP atau sederajat yang mana itu menjadi sebuah

tolak ukur pengetahuan atau wawasan tentang norma-norma masyarakat yang

berlaku di desa Natar, yang lisan atau berbentuk peraturan tertulis. Apalagi

jika kita kaitkan dengan adat istiadat yang sudah sedikit luntur di desa Natar,

yaitu adat Lampung. Seharusnya bentuk-bentuk persekusi ini bisa di

minimalisir dengan kuatnya adat istiadat sebagai benteng dari pola prilaku

menyimpang.

83

2. Ekonomi

Faktor ekonomi di dasarkan pada taraf kehidupan, mampu dalam segi

finansial atau tidak. Tetapi tidak selalu diukur dengan banyaknya materi

berupa uang. Bisa kita ukur dari harta dan benda, atau luas wilayah pertainian

yang dimiliki dan lain-lain. Ekonomi yang rendah juga bisa menjadi suatu

faktor pemicu dari tindakan persekusi. Di desa Natar angka Angktan Belum

Kerja adalah sebanyak 952 jiwa (Tahun 2015), di dalam jumlah tersebut di

bagi menjadi beberapa tingkatan yaitu masih bersekolah, balita, belum

bekerja dan lanjut usia. Pada fenomena persekusi yang terjadi, masyarakat di

picu oleh perebutan kekuasaan, yang memiliki harta banyak bertindak

sewenang wenang, bukan sewenang-wenang dalam arti bertindak sesukanya,

tapi dengan tindakan tindakan yang melanggar norma-norma sosial.

Mengapa faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya bentuk-bentuk persekusi

? pada dasarnya masyarakat lebih mengedepankan prospek masa depan desa

mereka, sehingga mereka melupakan norma-norma yang berlaku. Memihak

kepada kandidat yang lebih kuat secara finansial, materi dan kekuasaan. Dan

menggunakan bentuk-bentuk persekusi sebagai perlawanan terhadap kandidat

calon kepala desa yang lain.

3. Sosial Budaya

Perubahan Lingkungan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi

dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru.

Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat

keguncangan proses-prosessosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi

84

upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap

mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Sebenarnya

perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi, namun jika terjadinya secara

cepat akan menyebabkan gejolak sosial, karena adanya ketidaksiapan dan

keterkejutan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya

konflik sosial. Namun di desa Natar yang masih menyandang status desa,

tetapi desa ini berada di tepian kota Bandar Lampung sehingga lingkungan

yang mengikuti perkembangan kota.

Perubahan lingkungan dari luar berakibat pada pergeseran-pergeseran norma

yang berlaku di desa. Pengaruh dari kota terbawa hingga sampai ke desa,

dimana hal tersebut dapat menjadi faktor pemicu terjadinya persekusi. Di

desa Natar juga terdapat adat istiadat, yaitu adat istiadat Lampung. Yang

berisi tentang keberagaman cara bermasyarakat. Musyawarah, gotong

royong, pernikahan dan lain-lain di atur oleh adat istiadat Lampung. Dahulu

kala pemilihan kepala desa, di musyawarahkan oleh tetua tetua adat setempat.

Tapi seiring bejalannya waktu, aturan ini tidak terpakai. Sudah lebih modern,

hanya di lakukan pemilihan langsung oleh rakyat desa tersebut.

3.3.3. Orientasi Masyarakat Terhadap Persekusi

Persekusi di lingkungan desa Natar adalah hal yang baru, sebab terminologi

tentang persekusi baru banyak di ketahui oleh sebagian masyarakat luas adalah di

tahun 2017. Faktor-faktor mengenai persekusi sebelumnya tidak di ketahui oleh

masyarakat, bentuk-bentuk persekusi seperti pemaksaan hak pilih,

penyalahgunaan isu isu dan sebagainya. Masyararakat yang mengalami atau

85

mengetahui tentang terjadinya persekusi di desa mereka hanya sedikit atau

sebagian saja. Sebab masih banyak masyarakat belum mengetahui apa itu

persekusi dan bagaimana persekusi terjadi. Dengan di adakannya penelitian ini,

peneliti ingin menyampaikan bentuk-bentuk persekusi yang ada, member faktor-

faktor apa saja yang menjadi penyebab persekusi dan sebarapa jauh pengetahuan

masyarakat yang telah mengalami tindakan persekusi atau melihat tindakan

persekusi itu terjadi di lingkungan masyarakat desa Natar, Kecamatan Natar,

Lampung Selatan, Lampung.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (dalam Sudarwan, 2002), agar

memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu

dipertimbangkan antara lain:

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang

menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan

kesempatan untuk dimintai keterangan.

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang

mengetahui kejadian tersebut.

86

Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih kategori tersebut karena peneliti ingin

menggalli lebih dalam tentang fenomena bentuk-bentuk persekusi di masyarakat

dalam raung lingkup desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Informan berjumlah empat orang:

a. ZN, Wiraswsta 53 Tahun

b. AP, Buruh 32 Tahun

c. DK, Mahasiswa 20 Tahun

d. KR, Guru 55 Tahun

3.4.1. Aspek Dasar Pemilihan Informan

Informan pada penelitian ini di dasarkan pada aspek :

1. Domisili

Pada keempat informan yang di pilih sebagai informan adalah masyarakat

yang bertempat tinggal di desa Natar, yang mempunyai hak pilih dalam setiap

pemilihan Kepala Negara, Kepala Daerah, dan Kepala Desa.

2. Kelompok Umur

Informan yang di pilih dalam penelitian ini diambil dari kelompok umur dari

17-60 tahun. Dikarenakan pada tenggang pada umur tersebut manusia dapat

dikatakana dalam masa produktif, atau sehat secara jasmani.

3. Penduduk asli

Penduduk asli dalam artian disini adalah penduduk atau masyarakat yang telah

mendiami desa Natar dalam kurun waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

Dikarenakan pemilihan kepala desa sebelumnya di laksanakan pada lima

tahun yang lalu.

87

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui berbagai cara, yaitu:

3.5.1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau

lebih saling bertatap muka. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk

mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang

dikemukakan.Menggunakan metode wawancara ini peneliti berharap mendapat

gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini

dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa

mengurangi kebebasan dalam menggembangkan pertanyaan, serta suasana tetap

terjaga agar kesan dialogis informan nampak. Mewawancarai beberapa warga

desa Natar saat proses wawancara berlangsung.

3.5.2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, fokus

perhatian paling penting adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat

makna atas suatu kejadian atau fenomena yang akan diteliti. Observasi yang akan

dilakukan peneliti yaitu observasi partisipan yang mana peneliti ikut mengambil

bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

3.5.3. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto

yang berhubungan dengan penelitian.

88

3.5.4. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mecari literatur atau buku-buku bacaan yang

mengandung teori, keterangan atau laporan yang berhubungan dengan penelitian

ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Nawawi dan Mimi Martini (1994) mengemukakan bahwa tujuan analisa data,

adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti

(dalam Sudarwan, 2002).

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

analisis data adalah suatu usaha untuk mengkaji ulang dari hasil yang telah

dilakukan kategori sehingga bisa dijadikan pola yang memiliki relevensi dengan

teori-teori yang dilakukan dalam penelitian, yang kemudian ditentukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

3.6.1 Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita melakukan

penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum kita terjun untuk

mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi

pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus

penelitian.

89

3.6.2 Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.Pada

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari

informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap

tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Aktivitas dalam analisis data

kualitatif ada tiga, yaitu :

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Usman dan Purnomo

Setiyadi (1995:85-89), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan,

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Jika

dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif dalam

bentuk angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual,

sehingga tidak mengurangi maknanya.Setelah data atau laporan terkumpul

dan semakin banyak, maka data tersebut perlu direduksi yaitu dengan

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif

yang dibantu dengan matrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan

mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.Data

yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran

secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data

90

menyajikan data dalam bentuk matrix, network, chart atau graphic, dan

sebagainya. Peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan

setumpuk data.

3. Penarikan Kesimpulan

Adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat, dan proposisi.Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat

dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan

lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validasinya.Untuk mencari

makna yang telah diperoleh, maka peneliti berusaha mencari model, tema,

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan

sebagainya.Jadi dari data yang didapatkan, peneliti mencoba untuk

mengambil kesimpulan.Mula-mula kesimpulan tersebut kabur, tetapi lama

kelamaan semakin jelas karena data mendukung. Verifikasi dapat dilakukan

dengan singkat dengan cara mengumpulkan data baru.Dalam suatu laporan

penelitian kualitatif, dapat dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas,

reliabilitas, dan objektivitasnya terpenuhi. Agar persyaratan tersebut dapat

terpenuhi, maka beberapa usaha yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kredibilitas

1) Waktu yang digunakan peneliti harus cukup lama pengamatan terus-

menerus

2) Mengadakan triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang telah

diperolehnya kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya

3) Mendiskusikan dengan teman seprofesi

91

4) Menganalisis kasus negatif, yaitu kasus-kasus yang bertentangan

dengan hasil penelitiannya pada saat-saat tertentu.

5) Menggunakan alat-alat bantu dalam mengumpulkan data seperti tape,

recorder, camera, video dan sebagainya

6) Menggunakan member check, yaitu memeriksa kembali informasi

responden dengan mengadakan pertanyaan ulang atau

mengumpulkan sejumlah informan untuk dimintai pendapatnya

tentang data yang telah dikumpulkan.

b. Transferabilitas

Transferabilitas adalah apabila hasil penelitian kualitatif itu telah dapat

digunakan atau diterapkan pada kasus atau situasi lainnya.

Transferabilitas dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penelitian

dibeberapa lokasi.

c. Dependabilitas dan Konfirmabilitas

Dependabilitas ialah apabila hasil penelitian memberikan hasil yang

sama dengan penelitian yang diulangi oleh pihak lain. Namun dalam

penelitian kualitatif, hasil penelitian sukar untuk diulangi oleh pihak

lainnya karena desainnya yang emergent, lahir selama penelitian

berlangsung. Untuk membuat penelitian kualitatif memenuhi

dependebilitas, maka perlu disatukan dengan konfirmabilitas yang

dilakukan bersama pembimbing.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Desa Natar

Berdasarkan keterangan yang didapat dari tokoh masyarakat serta

peninggalan dokumen yang ada, Desa Natar dibuka Tahun 1803 oleh tiga

orang bersaudara yaitu :

a. Ratu Pengikhan Dulu Kuning

b. Lanang Batin

c. Tuan Raja Lama

Ketiganya berasal dari salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya

semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang

sekarang Bukit dekat daerah Way Lunik antara Teluk Betung Panjang. Pada

kisaran tahun 1801 masuklah pemerintahan jajahan Belanda ke daerah

Lampung, salah satunya menginginkan menguasai Keratuan Balau, tapi

semua keturunan dan ahli warisnya tidak ingin di jajah Belanda semasa itu

terpaksa meninggalkan wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu

mengadakan perlawanan. Maka dari keturunan tersebut di atas sebagaian

pindah menetap di Desa Kedamaian dan sebagian lagi berada di Natar.

Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga bersaudara tersebut, karena

93

semasa akan menetap dicari di sana sini, terdapatlah tanah yang rata antara

stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka dalam bahasa daerah

disebut Datar atau Natar. Dalam peresmiannya dilaksanakan menurut

perkiraan sekitar tahun 1811 yang dihadiri semua penyimbang-penyimbang

yang dalam adat Pepadun yaitu Pubian Teluk suku, untuk penghormatannya.

Maka Ratu Pengikhan Dulu Kuning, Lanang Batin, dan Tuan Raja Lama

beserta semua ahli warisnya memotong kerbau sebanyak 41 ekor.

Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan desa Natar

adalah sebagai berikut :

a. Buay Kuning Balau

b. Buay Kuning Balau Khulung Gedung

c. Buay Gunung Khulung Bujung

d. Buay Gunung Khulung Tanoh Bih

e. Buay Pemuka Pati

Kelimanya menyimpulkan pantun Tiuh Adat yaitu: “Daom bahasa kemala

lain sai tali nanggai jemaja bintang lima sepakai jakni pesai’’ pada 1917

pemerintah belanda membuat jalan kereta api dalam jalur wilayahnya

memberlah desa Natar, maka pada tahun itu pula bergeserlah desa Natar ke

desa yang sekarang. Pada ketentuan desa Natar adalah Bandar Natar dan

pada kira-kira tahun 1925 berubah menjadi distrik IV Natar. Dan pada 1945

berubah menjadi Asisten Widana natar. Pada tahun 1960 berubah menjadi

Kecamatan Natar. Untuk membangun kantor camat di bangun di desa

94

Merak Batin karena ada tanah bekas asing. Jika dilihat dari data diatas jelas

desa Natar adalah desa yang tertua diantara desa dalam wilayah kota

kecamatan natar.

Menurut sejarah kepamongan desa Natar telah 18 (delapan belas) kali

pergantian kepala desa yaitu:

1. Tahun 1901 - 1903 dijabat oleh pangeran Dulu Kuning

2. Tahun 1903 - 1905 dijabat oleh Dalem Mak Isah

3. Tahun 1905 -1910 dijabat oleh Kepala Hukum

4. Tahun 1910 - 1915 dijabat oleh Tuan Raja

5. Tahun 1915 - 1917 dijabat oleh St. Lanang

6. Tahun 1917 - 1926 dijabat oleh Kep. Sangtfn Ratu

7. Tahun 1926 - 1928 dijabat oleh Tuan Raja

8. Tahun 1928 - 1935 dijabat oleh Kep.Sangon Ratu

9. Tahun 1935 - 1944 dijabat oleh Pangeran Bandar

10. Tahun 1944 - 1948 dijabat oleh St.Ratu Sebujung

11. Tahun 1948 - 1961 dijabat oleh IIyas St.Ratu Hukum

12. Tahun 1961-1964 dijabat oleh Wagimun

13. Tahun 1964 - 1977 dijabat oleh Sukur St.Ngemum

14. Tahun 1977-1979 dijabat oleh A.Razak St.Niti Hukum

15. Tahun 1979 - 1984 dijabat oleh Radiman

16. Tahun 1984 - 2002 dijabat oleh Hi.Yakub.AD.St. Haji

17. Tahun 2002 - 2007 dijabat oleh Suparyono . A.

18. Tahun 2007 - 2013 M.Arif,S.pdi. St. Perwira

95

19. Tahun 2014 – sampai saat ini dijabat oleh Edi Swaspodo

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan ).

4.2. Batas Wilayah Desa Natar

Batas wilayah desa adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Merak Batin

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pemanggilan

3. Sebelah barat berbbatasan dengan desa Negri sakti - Negara Ratu

4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Merak Batin – Sidosari

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan).

4.3. Luas Wilayah Desa Natar

Luas wilayah desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Pemukiman 24,63 ha

2. Pertanian Sawah tadah hujan 244,01 ha

3. Ladang/tegalan 249 ha

4. Sekolah 3.215 ha

Dokumen RPJMDes harus menyesuaikan dengan RPMJDes kabupaten

Lampung Selatan agar pembangunan di kabupaten bisa berjalan serasi

antara desa dan kabupaten. Sebagai bahan usulan program desa yang akan

96

dijalankan melalui proses musenbangdes untuk menyusun APBD kabupaten

setiap anggaran.

4.4. Orbitasi Desa Natar

Orbitasi desa atau jarak tempuh desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0,5 km

2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan : 0,15 jam

3. Jarak ke ibukota kabupaten : 90 km

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 2-3 jam

4.5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan adalah 3172 jiwa yang terdiri dari 684 Kepala Keluarga (KK).

1. Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk di Desa Natar Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung selatan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa)

1 Angkatan Belum Kerja 952

2 Petani/Penggarap Kebun/Ladang 1322

3 Pedagang 354

4 Wiraswasta 220

5 PNS/TNI/POLRI 45

6 Peternak 249

Jumlah 3172 Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selata

Tahun 2015

97

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian

penduduk desa Natar bekerja sebagai Petani/Penggarap Kebun/Ladang

dengan jumlah 1322 orang dan mata pencaharian penduduk paling sedikit

adalah PNS/TNI/POLRI sebanyak 45 orang. angkatan belum kerja (usia

sekolah dan usia lanjut usia) mencapai 952 orang.

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1 Prasekolah 697

2 Tidak tamat SD 368

3 SD atau sederajat 498

4 SLTP atau sederajat 875

5 SLTA atau sederajat 674

6 Diploma/Sarjana 60

Jumlah 3172

Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang

pendididkan penduduk di Desa Natar KEcamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan adalah tamatan SMP atau sederajat dengan jumlah 875

orang, sedangkan latar belakang pendididkan penduduk yang paling sedikit

adalah pendidikan Diploma/Sarjana sebanyak 60 orang.

98

3. Latar Belakang Usia Penduduk

Latar belakang penduduk menurut kelompok umur di desa Natar.

Tabel 3. Sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Natar,

Tahun 2015

No. Kelompok Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)

1. 0-5 427

2. 6-17 529

3. 18-25 712

4. 26-60 923

5. ≥61 581

Jumlah 3172

Sumber Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2015

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor Sosio-Budaya Yang Mendukung

Terjadinya Tindakan Perseskusi, masih banyak pekerjaan rumah di Indonesia

tentang fenomena persekusi yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa Natar,

tempat peneliti melakukan penelitiannya. Gesekan-gesekan yang terjadi di

masyarakat di karenakan beberapa faktor yang mendukung masyarakat melakukan

tindakan-tindakan diluar norma-norma sosial yang berlaku.

Dari segi pendidikan dirasa masih kurang merata di desa ini, selain pendidikan

formal, pendidikan infrormal pun masih dirasa kurang, kurangnya wawasan

masyarakat tentang politik, tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat yang

harusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten,

pemerintah provinsi dan pemerintah Negara dan segenap masyarakat di seluruh

Indonesia. Serta di dasari oleh ekonomi yang rendah yang memicu masyarakat

melakukan cara apapun agar bisa bertahan hidup termasuk dengan merampas hak-

hak orang lain, memaksa, intimidasi yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan

dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila yang luhur dapat memberikan ketenangan

rohani dan jasmani. Pemecahan masalah yang tidak menggunakan musyawarah

agar mencapai mufakat sehingga menciptakan konflik tanpa penyelesaian. Tetapi

116

peneliti menetapkan fenomena persekusi yang terjadi di desa Natar memiliki

beberapa faktor, yaitu Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan. Ketiga faktor

tersebut menjadi peran aktif. Pemerataan di bidang pendidkan dan ekonomi

sebagai solusi untuk mencapai desa yang maju dan menciptakan lingkungan yang

baik.

6.2. Saran

Fenomena persekusi yang terjadi di desan Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan, Lampung yang terjadi pada tahun 2014 disaat pemilihan kepala

desa menyisakan beberapa persoalan di desa tersebut yang menjadi tanggung

jawab bersama seluruh masyarakat desa Natar. Banyak upaya yang bisa dilakukan

untuk mencapai kemajuan desa Natar, misalnya dengan upaya memberikan

wawasan politik serta mengaktifkan lagi kegiatan masyarakat yang sudah mulai di

tinggalkan.

6.2.1. Memberikan Wawasan Politik

Wawasan politik sangatlah penting begi masyarakat awam, karena wawasan

berpolitik depan menjadi acuan masyrakat untuk berpolitik dengan cara baik dan

benar. Sebagian besar masyarakat di Desa Natar masih banyak yang tidak

mengetahui cara berpolitik dengan baik. Berpolitik disini diartikan sebagai

berpolitik sebagai masyarakat desa dengan menggunakan hak pilihnya,

demokrasi, bebas berpendapat, bebas dalam bereksperi serta bebas dalam

berdikari. Wawasan politik juga penting saat masyarakat dihadapi dengan

fenomena-fenomena di masyarakat seperti tindakan persekusi atau fenomena

pemicu konflik lainya. Wawasan politik bisa diberikan dengan cara kegiatan-

117

kegiatan masyarakat, seperti sosialisasi tentang wawasan berpolitik dengan baik

dan benar sesuai aturan luhur.

6.2.2. Mengaktifkan Kemabali Kegiatan Sosial

Di desa Natar, kegiatan sosial sangat jarang dijumpai. Kegiatan seperti rembuk

desa, gotong royong, musyawarah dan lain-lain. Dengan mengaktifkan kembali

kegiatan sosial, maka dapat menjadi sarana penyatuan emosional antar masyarakat

dusun satu dan lainya, atau antar masyarakat lainya. Dengan begitu maka

masyarakat akan sangat erat dan bersatu, tidak ada rasa saling curiga serta iri dan

dengki. Dengan begitu maka dapat meminimalisir kegiatan negatif seperti

persekusi, sudah di bentengi dengan eratnya rasa persaudaraan di dalam

masyarakat.

Dalam rangka menyempurnakan hasil penelitian atau kesimpulan serta

mengoptimalkan penelitian Faktor-Faktor Sosio-Budaya Yang Mendukung

Terjadinya Persekusi maka dapar dirumuskan beberapa saran dalam penelitian ini

antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Dapat menimbang lagi berbagai isu yang tersebar di masyarat, dapat mencari

kebenaranya terlebih dahulu sebelum menentukan benar atau salahnya suatu

fenomena yang terjadi. Berani terbuka dalam hal cara pandang dan pola piker

agar menjadi masyarakat yang berbudi pekerti.

118

2. Bagi Pemerintah

Memeberikan penyuluhan kepada sestiap desa di Indonesia tentang wawasan

politik dan wawasan berdaulat serta demokrasi, agar tidak keliru di pahami

oleh masyarakat luas. Sehingga meminimalisir konflik seperti persekusi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melakukan kajian-kajian lebih mendalam terkait dengan

persekusi atau kenflik di masyarakat yang sampai memicu adanya tindakan

persekusi, yang bisa dikaji melalui faktor pendidikan, ekonomi dan

lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Beratha, I. N. 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Masyarakat

Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hikmat, Harry.Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:HUP.

M. Anwas,Oos. 2014.Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung:Alfabeta.

Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa.

Sedarmayanti, 2002. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rajawali Press.

Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. Pengantar Sosiologi. Rajawali Grafindo. Jakarta

Wrahatnala, Bondet, 2009. Untuk SMA dan MA. Jakarta : Pusat Perbukuan,

Departemen Pendidikan Nasional.

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang

Kelurahan

Koran :

Riyanto, Sigit, 2017, Persekusi, dalam Koran Kompas Juni 2017.

Situs/ Media Online :

SS Belajar. ( 2013, Maret ). Pengertian dan Bentuk Bentuk Kekerasan . Diakses

18 Januari 2018 http://www.ssbelajar.net/2012/03/kekerasan.html

http://www.ssbelajar.net/2012/03/kekerasan.html

Belajarpsikologi. (2017,Februari) . Pengertian Persekusi dan Contoh Kasus.

Diakses 18 Januari 2018

https://www.kaskus.co.id/thread/59311b1ede2cf2a5578b456a/apa-itu-

persekusi-ini-penjelasannya-gan/

Media Indonesia. (2017, Mei). FAFEnet Meminta Pemerintah Indoseia

Mewaspadai Persekusi The Ahok Effect. Diakses 20 Januari 2018

http://mediaindonesia.com/read/detail/106529-safenet-meminta-

pemerintah-indonesia-mewaspadai-persekusi-the-ahok-effect

http://belajarpsikologi.com/pengertian-persekusi-dan-contoh-kasus-persekusi/

http://genggaminternet.com/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya-dan-macam-

macamnya/

http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-Bentuk-Dampak-

Konflik-Sosial-adalah.html

https://news.detik.com/berita/d-3518046/mengenal-tindakan-persekusi-dan-

ancaman-hukumannya

http://konitashabira.blogspot.co.id/2017/07/makalah-iv-persekusi-sebagai-

fenomena.html

http://artikel-az.com/pengertian-sosial-budaya/

Arsip Desa:

Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun

2013

Sejarah Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

https://www.kaskus.co.id/thread/59311b1ede2cf2a5578b456a/apa-itu-persekusi-ini-penjelasannya-gan/

https://www.kaskus.co.id/thread/59311b1ede2cf2a5578b456a/apa-itu-persekusi-ini-penjelasannya-gan/

http://belajarpsikologi.com/pengertian-persekusi-dan-contoh-kasus-persekusi/

http://genggaminternet.com/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya-dan-macam-macamnya/

http://genggaminternet.com/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya-dan-macam-macamnya/

http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-Bentuk-Dampak-Konflik-Sosial-adalah.html

http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-Bentuk-Dampak-Konflik-Sosial-adalah.html

https://news.detik.com/berita/d-3518046/mengenal-tindakan-persekusi-dan-ancaman-hukumannya

https://news.detik.com/berita/d-3518046/mengenal-tindakan-persekusi-dan-ancaman-hukumannya

http://konitashabira.blogspot.co.id/2017/07/makalah-iv-persekusi-sebagai-fenomena.html

http://konitashabira.blogspot.co.id/2017/07/makalah-iv-persekusi-sebagai-fenomena.html

FAKTOR SOSIO-BUDAYA YANG MENDUKUNG ...digilib.unila.ac.id/54854/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfAgung Nugraha, Ari, Ragil, Rizal, kita sudah punya kegiatan masing-masing, mudah-mudahan

Documents