i FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Rifa Khusnul Utami NIM. E0011263 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
15
Embed
FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP … · FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Penulisan Hukum ... Penulisan Hukum (Skripsi)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
Rifa Khusnul Utami
NIM. E0011263
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
ii
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Oleh
Rifa Khusnul Utami
NIM. E0011263
Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 24 Maret 2016
Dosen Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. Maria Madalina, S.H., M.Hum
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:
FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP
POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 24 Maret 2016
Yang membuat pernyataan
Rifa Khusnul Utami
NIM.E0011263
v
v
ABSTRAK
RIFA KHUSNUL UTAMI. E0011263. 2016. FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum pengaturan tindak pidana suap politik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta modus operandi tindak pidana suap politik dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, yakni melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis silogisme deduksi untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
Substansi hukum pengaturan tindak pidana suap politik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu suap politik berkualifikasi mahar politik Pilkada yang terdapat di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan suap politik berkualifikasi money politic Pilkada yang terdapat di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atas pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 149 KUHP. Suap politik Pilkada yang terdiri atas mahar politik dan money politic dalam Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan yang tidak memiliki ancaman pidana (lex imperfecta). Faktor kriminogen tindak pidana suap politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, yaitu lemahnya pengaturan sanksi pidana terkait pemberian mahar politik dan money politic dimana hal tersebut memberikan celah hukum kepada pelanggar Undang-Undang guna melanggengkan perbuatan curang dan menghindari hukumannya yang dapat menciderai makna demokrasi dalam pilkada.
Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut dan untuk revisi Undang-Undang Pilkada guna pembangunan ilmu Hukum Pidana dan Tata Negara serta memberikan sumbangan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilkada khususnya terkait suap politik guna mewujudkan Pilkada yang berintegritas
Kata Kunci: Suap Politik Pilkada, Mahar Politik, Money Politic.
vi
vi
ABSTRACT
RIFA KHUSNUL UTAMI. E0011263. 2016. CRIMINOGENIC FACTORS OF THE POLITICAL BRIBERY VIOLATIONS IN THE LOCAL ELECTION.
Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.
This study aims to understand the substance of law on the setting of the political bribery crime in the Law Number 8/ 2015 juncto the Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor and also to understand about a mode of criminal method of the political bribery violations in the Local Election.
This study is a normative, with legislations approach and conceptual approach. The types of legal materials used include the primary, secondary , and tertiary legal materials. The methods of inventory data by documentation study, literature study, and by collection through legislation. Analytical data by using deductive syllogism analysis to explain and solve the problems examined.
The substance of law on the setting of the political bribery crimes in the Law Number 8/ 2015 juncto the Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor are political bribery which are qualified on Political Dowry which is regulated in Article 47 of Law Number 8/2015 and Money Politics which is regulated in Article 73 of Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor juncto Article 149 of Penal Code. Political Bribery in the local election include Political Dowry and Money Politics in the Law of Local Election are a regulation without penalties (lex imperfecta). Criminogenic factors of the political bribery violations in the local election are the weakness of the penalties about giving Political Dowry and Money Politics, where it provides a legal loophole for the offenders carry out violations and avoid that penalties, where it can undermine the power of democracy.
The results of this study are expected to provide the basis and foundation for further researches and to revise of the Law about Local Election for the development of the Criminal Law and Constitutional Law studies and to contribute and become a consideration for stakeholders in formulating an ideal formulation of the Local Election crimes, especially about political bribery in order to implement a local election with integrity.
Keywords: Political Bribery, Political Dowry, Money Politics.
vii
vii
MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)
Carpe diem, quam minimum credula postero. Petiklah hari dan percayalah akan hari esok.
(Quintus Horatius Flaccus).
Orang terkuat bukanlah orang selalu menang melainkan orang yang tetap tegar dan mau bangkit ketika terjatuh
(Kahlil Gibran)
Tidak ada suatu hal yang sia-sia dari sebuah perjuangan.
(Penulis)
viii
viii
PERSEMBAHAN
I specially dedicate this thesis for my beloved grandfather, Mr.Darodin (Alm).
A big gratitude is also sent to him for his big love, supports, and prays till the end
of his life. My dear grandpa, I have been taking my words just to show you that I
could be what you wanted me to be. May you rest in peace.
I love you for a lifetime, My Grandpa…
And also for my parents, Mr. Pujiyanto and Mrs. Sucirohayah Pujiyanto who
always by my side and never stop supporting and sending me prays, thank you
very much and I love you so much.
ix
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul FAKTOR
KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi ini merupakan wadah ide-ide dan
gagasan penulis yang diperoleh selama berproses menjadi mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas
dari bantuan, dukungan, bimbingan, masukan serta doa dari berbagai pihak yang
sangat berarti sebagai motivasi dan dorongan semangat bagi penulis. Oleh karena
itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Allah SWT yang selalu memberi petunjuk, bimbingan, perlindungan,
langkah dan segala nikmat kepada penulis selama ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi penulis dan
bagi setiap umatnya.
3. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret dan Penguji.
4. Ibu Luthfiyah Trini,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.