Faktor Identifikasi Kepartaian Faktor- Faktor Struktur Faktor yang Sosial Mempengaruhi Faktor Identifikasi Kemenangan Pilkada Pilihan Masyarakat Kepartaian Pasangan Terhadap Pasangan

UNIVERSITAS LAMPUNG 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Dasar Teori .

Perilaku Pemilih.

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilakau pemilih, namun

terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja

memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan,

karena dianggap sebagai refresentatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia

memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga

pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan

terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut, diperlukan dalam rangka

calon dalam menyusun strategi pemasaran dirinya atau juga programnya.

Informasi mengenai berbagai variabel tersebut jelas berguna dalam menyusun

strategi komunikasi, manejmen kandidat, dan penyusunan isu serta kebijakan yang

akan ditawarkan kepada para pemilih. Efektivitas dan efisiensi penyampaian

pesan-pesan politik tersebut sangat tergantung pada pemahaman si calon tentang

perilaku pemilih di daerah yang akan diwakili atau dipimpinnya. Ini jelas bahwa

akan membuat strategi misalnya siapa, apa dan bagaimana menarik massa akan

ditentukan oleh perilaku pemilih. Singkatnya, perilaku pemilih dimana

masyarakat yang akan di wakili atau akan dipimpin menjadi informasi penting

dalam merencanakan kampanye dan alokasi sumber daya yang dimiliki seseorang.


Berkaitan dengan perilaku pemilih tersebut, maka ada beberapa pendekatan untuk

mengkajinya yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan

rasionalias.

1.1.1. Pendekatan sosiologis

Subkultur tertentu memiliki kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara

pada perilaku tertentu. Kognisi yang sama antar anggota subkultur terjadi karena

sepanjang hidup mereka dipengarui lingkungan fisik dan sosio kultural yang

relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama.

Kerena itu, mereka memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang juga relatif

sama, termasuk dalam kaitannya dengan preferensi pilihan politik. Dengan

pendekatan ini, para anggota subkultur yang sama cenderung mempunyai prefensi

politik yang sama pula.

Kepercayaan, nilai, dan harapan masing-masingnya sering juga disebut sebagai

unsur kognitif, afektif, dan konatif, akan menunjukan arah perilaku seseorang.

Kepercayaan mengacu kepada apa yang diterima sebagai benar atau tidak benar

tentang sesuatu. Kepercayaan didasarkan pada pengalaman masa lalu pengetahuan

dan informasi sekarang, dan persepsi yang sinambung. Nilai melibatkan kesukaan

dan ketidaksukaan, cinta dan kebencian, hasrat dan ketakutan seseorang.

Sementara itu, pengharapan mengandung citra seseorang tentang akan separti apa

keadaannya setelah tindakan. Pengharapan diutarakan dalam pertimbangan: apa

yang terjadi dimasa lalu, seperti apa keadaan sekarang, dan apa kiranya yang akan

terjadi jika dilakukan tindakan tertentu.


Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada

hakikatnya adalah pengalaman kelompok.

Model ini dikenal sebagai model perilaku memilih Mazhab Columbia(Adnan

Nursal, 2004). Cikal-bakalnya berasal dari Eropa, model ini kemudian

dikembangkan oleh para sosiolog Amerka Serikat yang mempunyai latar belakang

Eropa, khususnya di Univesitas Columbia. Menurut Mazhab Columbia,

pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan

pengelompokan sosial-usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang

keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya

memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap,

persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek

geografis(kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi(khususnya dinegara-

negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

Menurut Bone dan Ranney( dalam Firmansyah ,2008 ), ada tiga tiga tipe utama

pengelompokan sosial.

1. Kelompok kategorial

Kelompok kategorial terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau

beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktifitas politik

dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap

kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum,

perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-


masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor

berikut :

A. Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah

menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para

ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur

Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan

pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka

dengan isu-isu tersebut dibandingkan demngan kaum lelaki.

B. Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan

pahit-getir mempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan

oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula.

Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih

reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasioalisme.

C. Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan

bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki,

terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak

terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh

para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan faktor-faktor

berikut :

A. Perbedaan jenis kelamin

B. Perbedaan usia

C. Perbedaan pendidikan


2. Kelompok sekunder

Kelompok sekunder terdiri dari orang-orang ,yang memiliki ciri

yang sama yang menyadari tujuan dan indentifikasi

kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi

untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kelompok

sekunder mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan

kelompok kategorial.

Kekuatan pengaruh kelompok sekunder kepada para

anggotanya tergantung pada empat faktor psikologis.

Pertama, kuat-lemahnya identifikasi individual terhadap

kelompok. Jika identifikasi seseorang dengan kelompoknya

kuat, maka pengaruh kelompok terhadap individual tersebut

akan kuat pula.

Kedua, berkaitan dengan lamanya seseorang menjadi anggota

kelompok : semakin lama seseorang menjadi anggota suatu

kelompok, kian kuat keterlibatan psikologis yang bersangkutan

dengan kelompok tersebut.

Ketiga, pengutamaan politik bagi para pemimpin suatu

kelompok : semakin penting makna politik, maka semakin kuat

para pemimpin tersebut mendesakkan tindakan politis tertentu

untuk meningkatan loyalitas kelompok.

Keempat, tingkat kepentingan politik bagi anggota-anggota

individual.


Kelompok-kelompok sekunder dapat diklasifikasikan sebagai

berikut :

A. Pekerjaan

B. Status sosio ekonomi dan kelas sosial

C. Kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama,

dan daerah asal.

3. Kelompok primer

Kelompok primer terdiri dari orang-orang yang sering dan

secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung.

Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan

langsung terhadap perilaku politik seseorang, khususnya dari

keluarga dan teman-teman dekat.

Mereka yang termasuk dalam kelompok primer adalah :

A. Pasangan-pasangan suami istri

B. Orang tua dan anak-anak

C. Kelompok bermain (peer groups)

1.1.2. Pendekatan psikologis

Meskipun sangat berguna dalam menyujsun strategis kampanye, pendekatan

sosiologis tidak memuaskan semua pakar politik. Kelemahan pendekatan

sosiologis antara lain terletak pada sulitnya mengukur secara tepat indikator kelas

sosial, tingkat pendidikan, dan agama. Secara materi patut dipersoalkan apakah

benar variabel-variabel sosiologis seperti status sosial-ekonomi keluarga,

kelompok-kelompok primer atau sekunder itu memberi sumbangan pada prilaku


pemilih( Nursal, 2004). Tidakkah variabel-variabel itu baru dapat dihubungkan

dengan perilaku pemilih jika ada proses sosialisasi? Untuk itu, sosialisasilah yang

sebenarnya menentukan bukan karakteristik sosiologis.

Karena kelemahan itu, muncul model perilaku pemilih berdasarkan

pendekatan psikologis. Pelopor pendekatan ini August Campbell, peneliti pada

Suvey Research Centre, sebuah lembaga penelitian di Universitas Michigan,

Amerika Serikat. Pendekatan ini dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat

dengan kontributor utama Universitas Michigan, hingga model perilaku pemilih

berdasarkan pendekatan psikologis juga sering disebut Mazhab Michigan.

Mazhab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi

suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap

seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui

sosisalisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih

masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima

“pengaruh” politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari

pandangan politik yang di ekpresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih

mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan,

kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian

membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan

lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai, sebuah

variabel inti untuk menjelaskan pemilih berdasarkan Mazhab Michigan.

Dalam berbagai literature psikologi sosial-semisal Agger ( 2005 )-

disebutkan. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama

dengan orang lain tanpa disadari. Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain


yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Bagi seorang anak, misalnya

identifikasi dengan orang tuannya bukan sekedar untuk menjadi seperti ayah dan

ibu secara lahiriah saja, melaikkan justru secara batiniah. Tujuannya tak lain untuk

memperoleh sistem, norma, sikap, dan nilai yang dianggapnya ideal. Nyata bahwa

saling hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi itu lebih mendalam

daripada hubungan yang berlangsung melalui proses-proses sugesti maupun

imitasi.

Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan

fungsi sikap. Menurut Greenstein, seperti dikutip Agger (2005), sikap memiliki

tiga fungsi. Pertama, fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu objek

diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua,

fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan

keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau

kelompok panutannya. Ketiga, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa

upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud

mekanisme pertahanan dan eksternalisasi seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi,

dan identifikasi.

Lebih lanjut, Agger menguraikan sikap tidak terjadi begitu saja, melainkan

melalui proses yang panjang. Proses ini dimulai dari masa kanak-kanak saat

dimana seseorang pertama kali mendapat pengaruh politik dari orang tua dan

kerabat dekat. Lalu, seseorang mendapat pengaruh politik dari berbagai kelompok

dari dunia di luar keluarga seperti kelompok sebaya, teman sekolah, dan

sebagainya. Kemudian sikap politik terbentuk oleh kelompok acuan seperti

pekerjaan, masjid, partai politik, dan sebagainya. Proses sosialisasi inilah yang


membentuk ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu yang

kemudian dikenal sebagai identifikasi partai.

Identifikasi partai merupakan faktor yang penting untuk memahami

perilaku pemilih. Akan tetapi, dengan teori identifiksi partai, seolah-olah semua

pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang

selalu memilih partai atau kandidat yang sama. Orang tersebut seolah-olah

bergeming atau tidak terpengaruh oleh perubahan dunia sekitar. Dengan

sendirinya pula, seolah-olah seseorang tidak terpengaruh komunikasi politik

menjelang dan saat kampanye politik.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi ( Firmansyah, 2008), para

pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi partai ini digolongkan sebagai

pemberi suara yang reaktif. Konsep ini juga mengaitkan pendekatan sosiologis

dengan pendekatan psikologis. Identifikasi partai berkaitan dengan

pengelompokan sosial.

Asumsinya adalah bahwa manusia beraksi terhadap rangsangan secara

pasif dan terkondisi. Perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor-faktor jangka

panjang, terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan demografi berkolerasi

dengan proses identifikasi partai. Ini tak lain karena karakter kelompok sosial dan

demografi dimana pemilih itu berada, memberi pengaruh sangat penting dalam

proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai,

terutama pada awal sosialisasi.

Simbol-simbol kelompok dan ikatan-ikatan kesejarahan, dengan proses

tertentu, dapat melekat pada simbol-simbol partai sehingga terciptalah identifikasi

partai. Sebagian anggota kelompok etnis dan agama tertentu, misalnya, memiliki


hubungan emosional yang kuat dan panjang dengan partai tertentu. Contoh

lainnya, suatu kelompok masyarakat dengan proses tertentu, dapat memiliki ikatan

emosional dengan tokoh tertentu, dapat memiliki ikatan emosional dengan tokoh

tertentu yang menjadi ikon partai tertentu. Ikatan itu seringkali tak tergoyahkan,

jika tidak ada proses sosialisasi simbol-simbol yang panjang dari partai lainnya.

Hanya saja, perilaku reaktif hanyalah sebatang pohon dari sebuah hutan konsep

perilaku pemilih. Diberbagai belahan dunia, proporsi pemilih yang mendasarkan

tindakannya pada identifikasi partai cenderung berkurang.

1.1.3. Pendekatan rasional

Pada kenyataannya, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari

suatu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja

mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik, dengan

substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang.

Pengubahan ini, meskipun harus melalui usaha yang keras, bukan hal yang

mustahil. Dengan kata lain, perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor

karakteristik sosial dan identifikasi partai.

Perilaku pemilih di Inggris tampaknya merupakan salah satu bukti adanya

peluang untuk mempengaruhi pemilih diluar “jalur” karakteristik social dan

identifikasi. Kavanagh mengemukakan, dewasa ini perilaku pemilih Inggris lebih

sulit diprediksi karena tiga alasan. Pertama, menurunnya jumlah orang yang

mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan partai-partai. Kedua, loyalis

kelas melemah, dan kelas pekerja berkurang jumlahnya. Ketiga, terjadi perubahan

sosial, yang antara lain ditandai dengan perubahan pekerjaan dan pemukiman.


Dengan tiga faktor tersebut, dukungan para pemilih ke pada partai-partai

bersifat ‘mudah menguap’ (volatil). Survei jajak pendapat membuktikan, rating

dukungan kepada suatu partai pada awal pekan kampanye bisa berubah secara

signifikan pada akhir pekan. Ini mengindikasikan kampanye memberikan andil

dalam perilaku pemilih. Pilihan isu yang merupakan “mainan” utama juru

kampanye tak bisa diabaikan.

Hanya saja, pilihan isu politik tidak serta merta menjadi daya pikat kuat

dan satu-satunya faktor yang mustahak. Satu dan lain hal ialah karena adanyanya

skeptisisme tentang kemampuan para kandidat untuk menghela dan mewujudkan

isu dalam agenda pemerintahan bila kelak terpilih. Walhasil, “pesona” kandidat

juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku pemilih.

Penelitian Pomper pada pemilu 1946, 1964, dan 1972 (dalam Kristiadi,

1996 ) menghasilkan kesimpulan yang mirip dengan catatan kavanagh tentang

perilaku pemiih di Inggris. Pertama, hubungan antara variabel-variabel sosial-

ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu, dan

sampai tingkat yang rendah pada tahun 1972.

Faktor-faktor demografis ketika dihubungkan dengan pilihan pemilih juga

mengalami hal yang sama. Kedua, posisi isu-isu politik dalam menentukan

perilaku politik meningkat secara tajam, baik dampaknya secara langsung

terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung melalui penilaian calon

kandidat. Ketiga, terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan

pemilih secara terus-menerus mulai dari pemilu 1956, 1964, dan puncaknya pada

pemilu 1972.


Hasil penelitian di Inggris dan Amerika Serikat itu mengantarkan kita

kependekatan rasional untuk melengkapi pendekatan sosiologis dan psikologis.

Pendekatan rasilonal terutama berkaitan dengan orientasi pemilih, yakni .orientasi

isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada

pertanyaan : apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah-dari partai yang

berkuasa kelak-dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi

masyarakat, bangsa, dan Negara.sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap

seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai.

Ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu tertentu dan kandidat tertentu

yang ditawarkan oleh partai bersifat situasional. Dengan sendirinya, daya tarik isu

dan kandidat tersaebut tidaklah selalu permanen, melainkan berubah-ubah.

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa-

peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu

bersangkutan, terutama peristiwa dramatis.

Sementara itu, pendekatan rasional terhadap kandidat bias didasarkan pada

kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi bersangkutan dalam

berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga, dan politik.

Untuk melihat bagaimana perilaku pemilih berubah-ubah dan dipengaruhi

faktor situasional, sekali lagi kita mencatat sejarah persaingan partai di Inggris.

Bulan oktober 1978, jajak pendapat menunjukan Partai Buruh lebih unggul

dibandingkan Partai Konservatif. Tetapi pada februari 1979, partai Konservatif

unggul 20 persen. Pada bulan-bulan awal tahun 1982, jajak pendapat menunjukan

ketiga partai yang bersaing memiliki level dukungan yang sama, sehingga

beberapa pemuka Partai Konservatif meminta pergeseran Margareth Thatcher dari


kursi ketua partai. Dua tahun berikutnya, setelah Inggris memenagkan perang

Falkland, Partai Konservatif melesat dengan keunggulan yang fantastis.

Dampak peristiwa terentu, pengaruh isu-isu, dan kandidat yang ditawarkan

terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik

perilaku konsumen produk bisnis salah satu pendekatan untuk memahami perilaku

pemilih. Perilaku pemilih, merupakan pengambilan keputusan cepat dan bahwa

pengambilan keputusan itu tergantung pada situasi sosial-politik tertentu yang

tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya.

Kualitas kandidat memiliki dua variable. Pertama, kualitas instrumental

yakni tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila kelak

menang pemilu. Misalnya keyakinan pemilih bahwa seorang kandidat akan

memberantas korupsi sekalipun sang kandidat tidak menyatakn demikian. Kedua,

kualitas simbolis, yakni kulitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan

integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap

merakyat, dan sebaginya.

Dampak suatu peristiwa besar terhadap gelombang perubahan perilaku

pilihan politik suatu kelompok generasi dibandingkan dengan kelompok generasi

lainnya dapat dijelaskan juga dengan analis kohor. Analisis ini, merupakan sebuah

metode untuk meneliti pola perubahan perilaku atau sikap suatu kohor. Sebuah

kohor adalah sebuah kelompok individu dengan perilaku dan sikap tertentu,

diasosialisasikan dengan peristiwa yang terjadi dalam periode tertentu.

Berdasarkan analisis itu, sekedar sebuah contoh perilaku kohor angkatan

1966 berbeda dengan kohor 80-an dan 98. Kohor 66 dapat memaklumi

terjkadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengambilan keputusan


diperusahaan besar. Kohor 80-an ungkin akan menyesali tindakan itu dengan

menggerutu atau mengadakan perlawanan dalam hati. Tetapi kohor 98 mungkin

akan memprotes keras secara nyata, langsung, dan tunjuk hidung kepada sang

pengambil keputusan. Konsep kohor ini akan “dimainkan” lebih detil pada bagian

berikutnya, terutama dalam bab segmentasi para pemilih.

Masih dalam konteks pendekatan rasional, perilaku pemilih juga

ditentukan faktor-faktor politik tertentu. Dinegara-negara sedang berkembang,

prosedur dan aturan main pemilu cenderung mempengaruhi pemilih untuk

berpihak kepada para penguasa. Malahan, ancaman dan paksaan acapkali menjadi

strategi kunci bagi suatu partai untuk memenangkan pemilu. Faktor lainnya adalah

pemberian imbalan-ekonomi langsung kepada pemilih-terutama kepada para

penduduk dibawah garis kemiskinan-atau tokoh berpengaruh terhadap pemilih

tersebut, sangat mempengaruhi perilaku pemilih.

Pendekatan rasional menghantarkan kita pada kesimpulan bahwa para

pemilih benar-benar rasional. Para pemilih malakukan “penilaian” yang valid

terhadap tawaran partai. Berdasarakan tindakan komunikasi, Nimmo

menggolongkan para pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih

rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi

yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan,

bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut

fikiran dan pertimbangan yang logis.


Cirri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal :

A. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif

B. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja,

atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain

C. Menyusun alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B,

dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C.

D. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi

E. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-

alternatif yang sama.

Apakah para pemilih benar-benar rasional? Secara hipotesis dapat dikatakan,

pemilih rasional yang memenuhi syarat sangat kecil jumlahnya. Rasionalitas yang

terjadi ketika seseorang membeli produk konsuntif amat jarang terjadi ketika ia

mempertimbangkan pilihan politiknya. Hal ini disebabkan karena tidak ada

insentif yang memadai untuk mencari informasi maksimal sebagai input untuk

mengambil keputusan.

Seseorang memiliki motivasi memadai untuk mencari atau mengolah

informasi tentang merek pesawat televisi yang akan dibelinya. Sebaliknya, tidak

banyak pemilih yang memiliki perhatian penuh terhadap tawaran partai-parati atau

kandidat politik. Masyarakat awam diberbagai pelosok negeri, dimanapun didunia

ini, jarang mendiskusikan isu politik dan kandidat legislative secara mendalam.

Konsep Kristiadi (1996) mengenai pemberi suara responsip, agaknya dapat

menjelaskan perbedaan antara pendekatan rasional dengan pendekatan sosiologis

dan psikologis. Bahwa perilaku pemberi suara yang responsip tidak permanen,

tetapi berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan peristiwa


politik. Dengan demikian, para pemilih sanagat dikondisikan oleh berbagai

rangsangan luar. Apa yang mereka pilih pada hari pemilihan ditentukan oleh

rangsangan yang diberikan oleh pemimpin politik, partai dan kandidat.

Karakter pemberi suara responsip adalah sebagai berikut :

A. Walaupun dipengaruhi karakteristik sosial dan demografis tapi

pengaruhnya tidak deterministik,

B. Pemberi suara responsip memiliki kesetian kepada partai, tetapi afiliasi ini

tidak menentukan perilaku pilihan,

C. Pemberi suara yang responsip lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka

pendek yang penting dalam suatu pemilihan umum tertentu ketimbang

kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai yang lebih

penting daripada semua pemilihan umum.

Sekali lagi, penjelasan ini berguna untuk mejelaskan perbedaan pendekatan

rasional dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Tetapi penjelasan ini-dan

juga pendekatan rasional secara umum-perlu diberi catatan tambahan dengan

merujuk kepada Popkin. Bahwa para pemilih memang menyerap informasi tetapi

mereka tidak mencari dan mengolah informasi dengan aktif.

Mereka mendapat informasi sebagai produk sampingan dari berbagai

aktifitas sehari-hari. Mereka tidak memperoleh informasi yang cukup. Mereka

juga tidak memiliki waktu untuk memeriksa akurasi informasi yang diresapnya.

Fenomena inilah yang dipostulatkan Popkin sebagai hukum low-information

rationality (rasionalitas berdasarkan informasi terbatas) atau gut-rationality (logika

perut).


Walaupun ke tiga pendekatan tersebut telah menjadi pakem yang menjadi

acuan dalam meneliti dan memahami perilaku pemilih dinegara-negara seperti

Amerika,Eropa dan Asia. Tetapi pendekatan ini, tampaknya tidak dapat secara

persis dapat diterapkan untuk memahami perilaku pemilih di Indonesia, karena

beberapa alasan, antara lain:

Pertama, mazhab sosiologi terlalu menekankan peranan kelas (Marxian dan

Weberian), sebagai faktor yang menentukan prefrensi politik. Mazhab ini juga

percaya bahwa kelas merupakan basis atau landasan pengelompokan politik,

sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok-

kelompok masyarakat yang berlainan karena kepentingan ekonomi tertentu. Hal

itu jelas tidak dikenal di Indonesia. Kalaupun terdapat “kelas-kelas” dalam

masyarakat, mereka lebih merupakan pemilahan dari kelompok yang berkuasa (

birokrat ) dengan yang dikuasai ( rakyat ), serta pengelompokan berdasarkan

primordial.

Kedua, mazhab psikologis menitik beratkan identifikasi kepartaian, khususnya

sikap seseorang terhadap isu-isu politik, calon presiden atau anggota parlemen. Ini

kurang relevan karena kehidupan politik di Indonesia belum memungkinkan

berkembangnya isu-isu politik yang dapat menjadi pilihan alternatif, mengingat

masih dimungkinkannya dominasi isu politik oleh kekuatan sosial politik tertentu.

Ketiga, mazhab ekonomis atau rasionalitas perilaku pemilih dalam Pemilu,

kurang realistis mengingat sebagian besar masyarakat belum mengenal dengan

baik calon-calon anggota parlemen dan isu-isu politik yang berkembang sehingga


tidak mungkin melakukan penelitian mengenai keuntungan dan kerugian yang

diperoleh karena pemilu lebih dipusatkan kepengenalan tanda gambar.1

Tak adanya konsep Barat yang secara mutlak dapat diterapkan untuk

melakukan studi empiris mengenai perilaku pemilih di Indonesia, bukan berarti

teori-teori tersebut tidak ada gunanya sama sekali. Menggabungkan ide-ide dasar

ke tiga mashab tersebut diharapkan menjadi model pendekatan yang dapat

menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia.

Mazhab Sosiologis digunakan untuk meneliti pemilahan masyarakat yang secara

besar dibagi dua kelompok yaitu penguasa (pimpinan) dan yang dikuasai (anggota

masyarakat). Selain itu pengelompokan masyarakat dari aspek tingkat pendidikan,

pekerjaan, tempat tinggal (desa dan kota), dan lain-lain dapat membantu

menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia.

Sementara itu, dengan penggunaan mazhab psikologis diharapkan dapat

memberikan prespektif internalisasi dan sosialisasi nilai budaya, adat istiadat dan

kebiasaan yang membentuk budaya politik masyarakat yang pada gilirannya akan

mempengaruhi perilaku pemilih. Penggabungan kedua pendekatan ini selanjutnya

disebut pendekatan sosio cultural.

Mazhab rasionalitas dapat memberikan kontribusi tentang

berkembangnya praktek politik uang yang sering dilakukan oleh si calon dalam

mempengaruhi massa. Untuk itu dapat diketahui apakah politik uang ini

merupakan juga budaya si pemilih dalam menjelang pemilu, atau itu merupakan

imbas dari globalisasi yang kesemuanya diukur dari uang, atau juga dapat

1 J. Kristiadi, Op. Cit., Hal. 76-77


diketahui apakah politik uang hanya merupakan fenomena dari masyarakat dari

Negara yang sedang berkembang saja dengan penduduknya yang rata-rata miskin.

2.2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah

adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan

diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang

demokratis.

Artinya pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk melakukan

pergantian elit politik atau pembuat kebijakan ( Mulkan, 1998 ). Dari pemilu ini

diharapkan lahirnya lembaga perwkilan dan pemerintahan yang demokratis. Salah

satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan

bukan sebagai tujuan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan umum bahwa :

“Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila dsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945”

Sedangkan menurut Abdul Munir Mulkan (1998) Pemilihan umum adalah :

”Sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.


Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi

sebuah kekuasaan. Artinya pemilu merupakan roh demokrasi yang benar-benar

merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat.

Menurut Mulkan ( 1998):

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Artinya Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian elit politik. Dari Pemilu ini diharapkan lahirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan bukan sebagai tujuan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum, Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan

rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang

berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indinesia Tahun 1945

Menurut Kristiadi (1996) Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk

membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah

menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar

memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan

rakyat, oleh rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa

Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya Pemilu

merupakan roh demokrasi yang betul-betul merupakan sarana pemberian mandat

kedaulatan rakyat.


2.3. Kerangka Pikir.

Mengacu pada kerangka pemikiran teoritik itu, maka penulis melihat

bahwa walaupun sifat pendekatan yang pertama, kedua dan ketiga berbeda,

namun dalam rangka penelitian tentang perilaku politik khusus bagi pemilih di

Indonesia, masih relevan untuk dipergunakan dalam kajian akademik dan

ketiganya saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam rancangan

penelitian thesis penulis mencoba menggabungkan variabel-variabel tersebut ke

dalam beberapa factor penyebab yang mempengaruhi perilaku pemilih sebagai

berikut:

Faktor Identifikasi Kepartaian, adalah variabel untuk menjelaskan perilaku

pemilih dari aspek hubungan emosional antara responden dan partai politik

tertentu. Dalam masyarakat yang paternalistik kecenderungan identifikasi tokoh

masyarakat dengan partai poltik tertentu akan diikuti oleh anggota masyarakat

yang mengakuinya sebagai tokoh panutannya. Variabel ini menjelaskan pula

bahwa partai politik, yang oleh masyarakat dianggap dekat dengan tokoh

panutannya, cenderung akan didukung dan dipilih pula oleh masyarakat yang

mengakui pimpinan masyarakat sebagai tokoh panutannya.

Faktor Struktur Sosial, yaitu variabel yang ingin menjelaskan apakah

perbedaan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, struktur umur dapat

mempengaruhi perilaku pemilih secara berbeda-beda pula tergantung pada asal

kelompok si pemilih.


Isu Kandidat, yaitu berkenaan dengan bobot pribadi yang dapat memunculkan

sebuah harapan baru, misalnya jika si pemimpin tegas dan jujur tentunya akan ada

harapan pemerintahan yang bersih. Demikian pula jika si calon adalah produk dari

hasil penindasan rezim terdahulu akan memunculkan jiwa simpatik dari massa

terhadap peribadi si calon. Dalam isu kandidat ini termasuk juga berbagai peritiwa

yang menimpa si calon misalnya skandal keuangan, perempuan dan juga mungkin

sakndal rumah tangga, akan mempunyai pengaruh terhadap pilihan kepadanya.

Faktor Panutan, yaitu variabel untuk menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan

hubungan paternalistik antara anggota masyarakat dan pimpinanya yang secara

operasional dapat dibagi dalam kelompok birokrat, pimpinan agama dan pimpinan

masyarakat lainnya diluar kedua jenis pimpinan tersebut. Proses sosialisasi yang

menanamkan nilai kepatuhan sejak kanak-kanak mengakibatkan seseorang

cenderung mempunyai sikap dan perilaku yang sama dengan sikap dan perilaku

tokoh panutannya, termasuk dalam bidang politik.

Walupun nampaknya variable-variabel tersebut seperti berdiri sendiri,

namun seyogyanya ia merupakan satu kesatuan yang cenderung saling berkaitan

dan pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka penelitian mencoba

melakukan studi lanjutan yang berusaha melengkapi apa yang sudah dilakukan

oleh studi-studi terdahulu dengan menggabungkan berbagai pendekatan yang

telah diungkapkan di atas. Oleh sebab itu, langkah awal penelitian adalah mencari

variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih

Abdurachman Sarbini dan Agus Mardihartono sebagai kepala daerah dan wakil

kepala daerah di kabupaten Tulang Bawang.


Faktor Identifikasi Kepartaian

Faktor- Faktor Struktur Faktor yang SosialMempengaruhi Faktor Identifikasi Kemenangan

Pilkada Pilihan Masyarakat Kepartaian PasanganTerhadap Pasangan Faktor CalonCalon Isu Kandidat

Faktor Panutan

Gambar 1. Kerangka Pikir

Faktor Identifikasi Kepartaian Faktor- Faktor Struktur Faktor yang Sosial Mempengaruhi Faktor Identifikasi Kemenangan Pilkada Pilihan Masyarakat Kepartaian Pasangan Terhadap Pasangan

Documents