i FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI SEKTOR UMKM PERIODE 2015-2017 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) RT. SHIFNI MAFAZATAL HAYAT 1112046100117 JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018 M / 1439 H
100
Embed
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39868...membantu, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian penelitian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BANK
UMUM SYARIAH DI SEKTOR UMKM PERIODE 2015-2017
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE)
RT. SHIFNI MAFAZATAL HAYAT
1112046100117
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2018 M / 1439 H
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Rt. Shifni Mafazatal Hayat, 1112046100117, Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Sektor UMKM Periode
2015-2017, Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa faktor-faktor
yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembiayaan di Bank Umum
Syariah pada sektor UMKM. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data
sekunder berupa laporan keuangan triwulan dari 8 Bank Umum Syariah (BUS),
yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah
Bukopin, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, dan BTPN Syariah.
Untuk menganalisa data selanjutnya penulis menggunakan alat analisis yaitu
dengan metode Ordinary Least Square dengan bantuan program SPSS versi 16.
Hasil penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh positif dan signifikan
pada pembiayaan di Bank Umum Syariah pada sektor UMKM adalah CAR, ROA,
dan FDR. Sedangkan variabel DPK dan NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah pada sektor UMKM.
Kata Kunci : Pembiayaan, UMKM, OLS
Pembimbing : Dr. Nurhasanah, M. Ag
v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah di
Sektor UMKM Periode 2015-2017".Shalawat dan salam semoga tetap tercurah
kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju
jalan yang penuh rahmat. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada
ayahanda tercinta Bapak H. TB.Najib Fahmi dan ibunda Hj. Siti Malihah, selaku
orang tua penulis yang telah sabar mendidik dengan kasih sayang selama ini serta
memberikan dukungan baik moril dan materiil. Begitu pula dengan seluruh
anggota keluarga penulis.
Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali kekurangan, baik dari
aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan.Semua ini
didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.Penulis menyadari bahwa
skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran dari
semua pihak. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak
pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. oleh karena
itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada:
vi
1. Bapak Asep Saipudin, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan para Wakil Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum.
2. Bapak AM Hasan Ali, MA. Ketua Program Studi Muamalat, Bapak H.
Abdurrauf, Lc, MA. Sekretaris Prodi Muamalat.
3. Ibu Cut Erika Ananda Fatimah, SE., MBA, Ketua Program Studi Perbankan
Syariah.
4. Ibu Dr. Nurhasanah, M.Ag, dosen pembimbing skripsi yang telah
membantu, mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing
dalam penyelesaian penelitian ini. Juga kepada Bapak Sofyan Rizal, selaku
dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Serta Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
mempermudah syarat, administrasi, dll.
7. Seluruh anggota kelas Perbankan Syariah angkatan 2012 khususnya kelas
C,yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan
dukungan moril.
8. Adik dan sepupu yang menjadi teman seperantauan dan seperjuangan
selama ini. Ratu Ana Najihatul Mamduhah (Ndul) yang bersedia menjadi
editor pribadi dalam penyusunan penelitian ini, tanpamu apa jadinya aku.
vii
Ratu Wardatul Ashriyah (te Lis) sebagai teman konsultasi dalam berbagai
hal.
9. Teman seperjuangan yang telah memakai toga terlebih dahulu: Ani
Nurmuliyani, SE.Sy, Ayu Dwi Adani, SE.Sy, Elly Nurdiana, SE.Sy, dan
Rabiahtul Addawiyah, SE.Sy, yang telah mewarnai masa-masa kuliah dulu.
Dan tetap memberikan dukungan sampai saya menyelesaikan penelitian ini.
10. Dini Fakhriah, SE.Sy, Resti Hartati, SE.Sy, dan teman-teman KKN
AKSARA 2015 yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Dan seluruh hal yang terkait dengan penulis yang tidak bisa disebutkan satu
persatu.
Semoga penelitian ini bermanfaat dan semoga rahmat Allah SWT selalu
mengiringi langkah kita, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Jakarta, 24 September 2017
Penulis
Rt. Shifni Mafazatal Hayat
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………….…..…i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI …………………………...……..….ii
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………….........iii
ABSTRAK ………….…………………………………………………….…....iv
KATA PENGANTAR ……………………..…………….………………...v
DAFTAR ISI ……………………………………….…………………..viii
DAFTAR TABEL ……………………………..………………………………xi
DAFTAR GAMBAR ………...…………..………………………………xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……..……...……………………..……........1
B. Identifikasi Masalah ...…………………..……………..………....6
1. Pembatasan Masalah ……………………….….….....……5
2. Rumusan Masalah …...…………...………..……...……7
C. Tujuan Penelitian ………………...………….……..….7
D. Manfaat Penelitian ……………………….……..……………....8
E. Kerangka Konsep …..………………………..…...........9
F. Review Studi Terdahulu ...…………………...….......10
G. Metode Penelitian ……….……..……………..………………13
H. Sistematika Penulisan …………………….………………………15
ix
BAB II PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
A. Konsep Dasar Pembiayaan Syariah .…………………..….....….17
1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual beli ……..……...………18
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa ………………...…..20
3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil ……..……………..21
4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap ……...……..…..….23
B. Pembiayaan Mikro ……..………..……...……………………..25
1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ….……..…..25
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ……...…......29
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan di Sektor Mikro...34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ………..……….......41
B. Populasi ……..………………...........................……..……..41
C. Jenis dan Sumber Data …….……...………………..……..41
D. Teknik Pengumpulan Data …...…………..…………..………..42
3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2002, hal 1.
2
perbankan syariah ialah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan
dana (surplus of fund) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit of fund).4
Pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak
lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan5. Menurut sifat
penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:6
1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik
usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan.
Dalam penelitian ini memfokuskan kepada pembiayaan produktif mengenai
pembiayaan investasi dalam sektor UMKM.
Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM),
UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan
kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah
kelompok usaha terbesar.UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-
4 M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah,
Jakarta: UIN Press, cet. Pertama, 2015, hal. 83 5 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2002, hal 17. 6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani
Press, Cet. 1, 2001, hal. 160.
3
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian
Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam
masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis
ekonomi.Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap
pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup
besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya
mengurangi pengangguran.
Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan
menengah (UMKM), meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu
faktor internalnya adalah modal. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama
yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan
UMKM, oleh karena pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan
usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada
modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman
dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperolah, karena persyaratan
secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
Kondisi usaha yang buruk tersebut tentu akan berimbas pada sektor mikro,
kecil, dan menengah di Indonesia. Apalagi mengingat usaha sektor mikro, kecil,
dan menengah ini merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia (data BPS,
tahun 2002 jumlah UMKM di Indonesia adalah 99,9 persen dari total pengusaha
4
di Indonesia)7. Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang usaha informal,
persoalan permodalan menjadi kendala dalam pengembangan akses
usaha.Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, baik berupa
kredit modal kerja maupun kredit investasi, menjadi sangat penting bagi
pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, bila penyaluran kredit perbankan
kepada sektor UMKM terus menurun, bukan tidak mungkin bila usaha untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat.8
Dengan mencermati permasalahan diatas yang dihadapi oleh UMKM, maka
ke depan perlu diupayakan usaha seperti: Bantuan Permodalan Pemerintah.
Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan
syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan
permodalannya, baik itu melalui sektor jasa financial formal, sektor jasa financial
informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura.
Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Indonesia
Periode Jumlah Usaha (unit) Jumlah Tenaga Kerja Pangsa (%)
2009 52.764.750 98.885.997 99,99%
2010 54.114.821 98.238.913 99,99%
7Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia Tahun 2000. Jakarta.
8Luh Gede Meydianawathi, Analisis perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor
UMKM di Indonesia (2002-2006)hal. 1.
5
2011 55.206.444 101.722.458 99,99%
2012 56.534.592 107.657.509 99,99%
2013 57.895.721 114.144.082 99,99%
2014 57.900.000 118.555.007 99,99%
Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS ) dan Kementerian Koperasi dan UMKM(data
diolah)
Peran UMKM merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian
suatu Negara dan tidak jarang UMKM diharapkan sebagai mesin pertumbuhan. Di
Indonesia sendiri perhatian terhadap UMKM telah menjadi agenda penting dalam
rangka bukan saja untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, tetapi juga
untuk penyerapan tenaga kerja dan sebagai wahana yang sangat strategi untuk
distribusi barang dan jasa. Kehadiran UMKM ini semakin dirasakan dampaknya
di Indonesia selama terkena krisis moneter yang akhirnya berkembang menjadi
krisis multi dimensi. Pada tahun 1998, UMKM mampu bertahan dibandingkan
industri-industri besar.9
Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
berminat untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang
menentukan pembiayaan perbankan syariah khususnya di sektor UMKM.
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah
di Sektor UMKM periode 2015-2017”
9Nazaruddin Malik, dan M. Sr I Wahyudi, Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Peningkatan
Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
6
B. Identifikasi Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan penelitian ini fokus dan tidak melebar, penulis membatasi
pembahasan skripsi ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi pada sisi
penawaran (supply) saja. Penelitian ini bersifat untuk memverifikasi bahwa
kurangnya informasi atau tidak adanya cara yang paling efektif untuk mengetahui
jumlah pembiayaan produktif pada sektor UMKM. Setelah melakukan tinjauan
pustaka dan mengkaji variabel-variabel yang masuk dalam kajian teori yang
berhubungan dengan Y (pembiayaan produktif sektor UMKM), maka peneliti
menetapkan lima variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap
pembiayaan produktif yakni:
1). Data Dana Pihak Ketiga (DPK) yang digunakan adalah keseluruhan jumlah
tabungan, giro dan deposito pada sisi penghimpunan dana di bank syariah periode
2015-2017.
2). Data CAR (Capital Adequecy Ratio) yang digunakan adalah modal awal
disektor UMKM dari bank syariah periode 2015-2017.
3). Data ROA (Return On Assets) yang digunakan adalah dengan membandingkan
laba terhadap total asset untuk mengukur tingkat keuntungan di bank syariah
periode 2015-2017.
4). Data FDR (Financing in Deposits Ratio) yang digunakan adalah keseluruhan
tingkat FDR dari bank syariah periode 2015-2017.
5). Data NPF (Non Performing Finance) yang digunakan adalah keseluruhan
tingkat NPF sektor UMKM dari bank syariah periode 2015-2017.
7
2. Rumusan Masalah
Adapun penulis menuliskan perumusan sebagai berikut:
a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Syariah
pada sektor UMKM di Indonesia?
b. Apakah variabel DPK, CAR, ROA, FDR dan NPF berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM?
c. Seberapa besar pengaruh variabel DPK, CAR, ROA, FDR dan NPF
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM?
d. Variabel independent manakah yang paling dominan mempengaruhi
pembiayaan pada sektor UMKM?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:
a. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank
Syariah pada sektor UMKM di Indonesia.
b. Mengetahui bagaimana pengaruh DPK, CAR, ROA, FDR dan NPF
berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan produktif bank syariah
pada sektor UMKM.
c. Mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel DPK, CAR,
ROA, FDR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan
produktif bank syariah pada sektor UMKM.
8
d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah
pada sektor UMKM.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena perbedaan yang
terjadi antara teori dalam perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Serta
dapat memuaskan rasa keingin tahuan penulis mengenai pembiayaan
produktif bank syariah pada sektor UMKM.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan
bermanfaat untuk perusahaan perbankan, khusunya Bank Umum Syariah.
Serta dapat menjadi masukan yang berarti bagi institusi bank syariah di
Indonesia dalam rangka analisa pasar serta memprediksi perkembangan
pembiayaan produktif di sektor UMKM.
9
E. Kerangka Konsep
Gambar 1.1
Kerangka Konsep
Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Sektor
UMKM
Pendahuluan Variabel Dependen:
Pembiayaan Sektor UMKM
UMKM LandasanTeori
Variabel Independen:
1. DPK
2. CAR
3. ROA
4. FDR
5. NPF
Metode Penelitian
Analisis Hasil Penelitian
Penutup
10
F. Review Studi Terdahulu
Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu
1.
Judul Penelitian
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran
Pembiayaan Bank Syariah Pada Sektor Industri (Periode
Juli 2008-Juni 2013)
Peneliti
Ichsan Galih Prabowo
Instansi/Lembaga
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif HIdayatullah Jakarta
Metode
Penelitian
Metode yang digunakan adalah adalah dengan metode
analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan
kuadrat terkecil dan biasa atau OLS (Ordinary Least
Square).
Hasil Penelitian
Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Dana Pihak Ketiga
(DPK), FDR, NPF, tingkat margin rata-rata bank, umum
syariah, bonus SBIS, indeks harga produksi dan nilai tukar
rupiah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
Pembiayaan.
Dan yang paling berpengaruh terhadap jumlah penawaran
pembiayaan adalah variabel DPK, FDR dan NPF.
Perbedaan
Penelitian selanjutnya lebih terfokus pada sektor UMKM.
Jadi hanya berbeda di objeknya saja.
11
2.
Judul Penelitian
Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada
Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)
Peneliti
Luh Gede Meydianawathi
Instansi/Lembaga
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana Denpasar
Metode
Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi
berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh
variabel DPK, ROA, NPLs, dan CAR terhadap penawaran
kredit investasi dan kredit modal kerja yang dikeluarkan
bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.
Hasil Penelitian
Pertama, pulihnya kepercayaan terhadap sistem perbankan
dengan adanya program penjaminan pemerintah telah
mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK).
Kedua, secara serempak variabel-variabel DPK, ROA,
NPLs, dan CAR berpengaruh nyata dan signifikan
terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal
kerja bank kepada sektor UMKM di Indonesia.
Ketiga, secara parsial variabel DPK, ROA, dan CAR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran
kredit investasi dan kredit modal kerja bank kepada sektor
UMKM di Indonesia. Sebaliknya, NPLs berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi
dan kredit modal kerja bank umum kepada sektor ini.
12
Perbedaan
Peneliti menggunakan variabel yang lebih banyak. Namun
metode penelitian yang sama.
3.
Judul Penelitian
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007-2013
Peneliti
Muhammad LuthfiQolby
Instansi/Lembaga
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
Metode
Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error
Correction Model dengan uji prasyarat yaitu uji
stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa dalam
jangka panjang secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga
(DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan
Return On Assets (ROA) berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Pembiayan. Dalam jangka pendek
Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai ECT yang signifikan
menunjukkan bahwa model jangka pendek dapat
digunakan.
Perbedaan
Variabel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya
berbeda, yakni DPK, CAR, ROA, FDR, dan NPF. Juga
menggunakan metode yang berbeda yakni menggunakan
model (Ordinary Least Square) dengan aplikasi SPSS.
13
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu data dinyatakan dalam
bentuk angka yang akan diolah dalam statistika karena dalam penelitian ini
akan menganalisis laporan keuangan tahun 2015-2017 yang menjadi sampel
penelitian ini.10
Data-data yang telah diperoleh akan di interpretasikan
dalam bentuk analisa dan penjelasan sehingga penulis dapat memberikan
kesimpulan di dalamnya.
2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder tersebut berupa laporan keuangan triwulan 8 bank umum syariah
yang dipublikasikan dalam situs resmi bank Indonesia. Ke-8 BUS tersebut
adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah
Bukopin, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, dan BTPN
Syariah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagi berikut:
a. Studi kepustakaan, yaitu telaah terhadap sumber-sumber teks, melalui
buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait baik skripsi tesis
maupun jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.
10
Wirarttha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta:ANDI,2006),hal. 160.
14
b. Men-download data-data yang terkait dari berbagai website terutama
situs Bank Indonesia dan pencarian jurnal-jurnal.
4. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Ordinary Least Square
dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t
dan uji F.
Uji Asumsi Klasik:
a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinearitas
c. Uji Autokorelasi
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji Signifikansi:
a. Uji Simultan (Uji F)
b. Uji Parsial (Uji t)
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Analisis Regresi Berganda
15
H. Sistematika Penulisan
Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Agar
mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis berikut ini
sistematika penulisannya secara lengkap:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan dan perumusan masalah. Tujuan dan manfaat
penelitian, hipotesis, kerangka pemikiran teoritis, review studi
terdahulu dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan pustaka terhadap perbankan syariah, dan
sektor UMKM
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber data dan analisisnya
untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan
metode yang sesuai.
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA
Bab ini berisi tentang perhitungan data-data yang diperoleh dalam
penelitian sehingga didapat hasilnya yang kemudian dilakukan
16
pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan
kesimpulan.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta
beberapa saran yang akan ditujukan kepada para pihak terkait dan
berkepentingan dengan tema yang diteliti.
17
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Pembiayaan Syariah
Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan hukum islam. Dimana usaha ini didasari oleh
larangan islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan
bunga dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan
media dan barang yang tidak halal.11
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang
perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.
Aktivitas penyaluran dana Bank Syariah kepada nasabah dilakukan
dengan beberapa cara. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi
11
Rahadi Kristiyanto, Konsep pembiayaan dengan prindip syariah dan aspek hukum dalam pemberian pimbiayaan pada PT. BRI Tbk semarang, tesis, universitas diponegoro semarang, 2008.
18
dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pengguanaannya,
yaitu :12
1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli13
Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli dilakukan
sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda
(transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan
menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Adapun produk pembiayaan
yang menggunakan prinsip ini seperti Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan
Salam, Pembiayaan Istishna’. Jenis pembiayaan ini termasuk ke dalam
natural certainty contracts (NCC), yaitu kontrak dalam bisnis yang
memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun
waktunya.
a. Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah
transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank
bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga
jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan
(marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka
waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan
jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara
12
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.87-97
13 Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.Ed. 5. Cet. 9 (Jakarta : Raja
Grafindo Persada. 2007) hal. 98-100.
19
pembayaran cicilan (bi tsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini
barang diserrahkan segera setelah akad, sementara pembayaran
dilakukan secara tangguh/cicilan.
b. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan
belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh
sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai
pembeli, sementara nasabah penjual. Dalam praktik perbankan, ketika
barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya
kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai
atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga
beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank
menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan
(bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara
cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual danjangka waktu
pembayaran.
Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati
tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini
diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian
komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara
tunai atau secara cicilan.
c. Istishna, produk istishna menyerupai produk salam tapi dalam istishna
pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali
20
(termin)pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya
diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.
Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang
pesananharus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya.
Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan
tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika ada perubahan dari
criteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad di
tandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Al Ijarah)
Pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip sewa (Ijarah).
Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Hampir sama dengan
prinsip jual beli, namun dalam prinsip ini objek yang ditransaksikan yaitu
jasa. Adapun produk pembiayaan yang sering menggunakan prinsip ini
yaitu Pembiayaan Ijarah, dan Pembiayaan IMBT. Jenis pembiayaan ini
termasuk ke dalam natural certainty contracts (NCC), yaitu kontrak dalam
bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah
maupun waktunya.14
Al ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
kepindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al Ijarah terbagi
kepada dua jenis:15
14
Adiwarman Karim Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.101-102.
15
Muhammad Rifki, Akuntansi Keuangan Syaria, 2008, hal. 139.
21
a. Ijarah, transaksi sewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat
(hak guna), bukan perpindahan kepemilikan. Pada dasarnya prinsip
ijarah sama dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah
barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang atau
jasa.
b. Ijarah Muntahia Bi at-Tamlik (IMBT), merupakan rangkaian dua
buah akad yaitu akad al ba’i dan akad ijarah muntahia bittamlik
(IMBT). Al ba’i merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT
merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di
akhir masa sewa.
3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil16
Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
Transaksi ini pada dasarnya merupakan pembiayaan yang tidak dapat
dipastikan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak.
Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui
bersama. Adapun pembiayaan yang lazim menggunakan prinsip bagi hasil
diantaranya: Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Mudharabah. Jenis
pembiayaan ini termasuk ke dalam natural uncertainty contracts (NUC),
yaitu kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pembayaran,
baik dari segi jumlah maupun waktunya.
16
Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.Ed. 5. Cet. 9 (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007) hal. 101-103.
22
a. Pembiayaan Musyarakah
Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang
bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara
bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau
lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk
sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Musyarakah
merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan
dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan
kerugian ditanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana
masing-masing.
b. Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudhorib) dengan suatu perjanjian pembagian
keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan
kontribusi 100% modal kas dari shahib al maal dan keahlian dari
mudhorib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal
dalam manajemen proyek.Sebagai orang kepercyaan, mudhorib harus
bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang
terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al maal dia
23
diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu unutk
menciptakan laba optimal.
4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap17
Pembiayaan yang dilakukan utnuk melengkapi dan mempermudah
pelaksanaan pembiayaan lainnya. akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk
mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan
pembiayaan lainnya. Namun pembiayaan ini dibolehkan untuk meminta
pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.
Adapun akad yang sering digunakan diantaranya Hiwalah, Rahn, Qard,
Wakalah, dan Kafalah.
a. Hiwalah, Merupakan pengalihan piutang nasabah kepada bank syariah
untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat
melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa
pengalihan piutang tersebut. Hiwalah secara umum merupakan anjak
piutang.
b. Rahn, Merupakan transaksi gadai antara bank syariah dengan pemilik
barang yang membutuhkan dana dimana pemilik barang tersebut dapat
menggadaikan barang yang dimilikinya untuk menjadikan barang
tersebut sebagai jaminan hutang kepada bank, hingga pemilik barang
yang bersangkutan boleh mengambil barangnya setelah melunasi
17
Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.Ed. 5. Cet. 9 (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007) hal. 104-107.
24
hutangnya kepada bank. Bank akan membebankan jasa gadai sesuai
dengan kesepakatan.
c. Qard, Merupakan kontrak antara bank syariah dengan nasabahnya
untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera
untuk jangka waktu yang sangat pendek. Dalam hal ini, bank
menyediakan fasilitas pinjaman dana kepada nasabah yang patut, dan
nasabah hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman,
sedangkan bank dilarang meminta imbalan apapun dari nasabah,
kecuali nasabah memberikan dengan suka rela.
d. Wakalah, wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer
uang.
Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa
harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana
nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan
dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau
musyarakat.
e. Kafalah (Garansi Bank), garansi bank dapat diberikan dengan tujuan
untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat
mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana unutk
fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut
25
dengan prinsip wadi’ah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan
pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
B. Pembiayaan Mikro
1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Upaya pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat,
khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang
komprehensif dari lembaga keuangan.Selama ini UMKM terkendala
akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.Untuk mengatasi kendala
tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga
keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang
didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut
dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM).Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan
simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha
yang tidak semata-mata mencari keuntungan.18
Dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
18
Undang-unndang Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
26
Mikro, memperkuat keberadaan LKM untuk memperluas usaha
keuangannya.
Di Indonesia, LKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok,
yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal
ada yang berbentuk bank ada pula yang berbentuk lembaga non bank.
LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD
(Badan Kredit Desa).
Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam
(KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan
(LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat
(LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA,
kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union.19
Sedangkan
LKM yang bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya
masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, baitul maal wat tamwil
(BMT), serta berbagai bentuk institusi yang pengelolaannya ditangani
langsung oleh masyarakat.
Indonesia menerapkan dual system dalam penyelanggaraan lembaga
keuangan. Begitu pula dengan penyelenggaraan keuangan di sektor
mikro yang dalam hal ini lembaga keuangan mikro yang menjadi
pelakunya. Hampir semua lembaga keuangan mikro juga menjalankan
usahanya dengan sistem syariah. Begitu pula dengan Bank Perkreditan
19
Khusniati, “Peran Lembaga Keuangan Miro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo”, (Kodifikasia, vol. 5 No. 1, 2011), h.119
27
Rakyat yang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro formal yang
berazas perbankan. BPR yang menjalannkan kegiatannya dengan sistem
syariah selanjutnya disebut BPRS.
UMKM mampu bertahan dalam krisis dan memberikan kontribusi
besar karena sektor tersebut memiliki karakter yang unit , yaitu :20
1. Dapat berkembang di hampir semua sektor usaha di seluruh Indonesia.
2. Pemerataan tenaga kerja.
3. Umumnya sangat fleksibel, karena skala usaha, spesifikasi dan
teknologi relatif kecil dan sederhana sehingga fleksibel (mudah
menyesuaikan) terhadap setiap perubahan.
4. Produk-prroduk yang dihasilkan sebagian besar merupakan kebutuhan
primer masyarakat.
5. Lebih sesuai dan lebih dekat dengan kehidupan tingkat bawah
(grassroot economy), sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari
keterbelakangan pendapatan akan lebih efektif melalui pengembangan
sektor UMKM.
Ketidakstabilan nilai tukar rupiah, inflasi, kelangkaan bahan baku
dan faktor makro lainnya tidak menghambat perkembangan UMKM.
Namun ada beberapa hal yang menghambat kontribusi
UMKM.Hambatan ini merupakan permaslahan dalam pengembangan
UMKM.Masalah permodalan, sistem birokrasi, kualitas SDM, dan
pemasaran hasil UMKM menjadi hambatan klasik UMKM di Indonesia
20
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit,Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah di Jerman.diterjemahkan oleh Rainer Heufers, dkk. (Jakarta: Mitra Alembana Grafika. 2008) h. 124.
28
bahkan di dunia. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk mengurangi
dan menghapuskan halangan tersebut. Baik dengan analisis dalam negeri
maupun belajar dari kesuksesan negara lain.
Keberadaan LKMS setidaknya telah menjembatani masyarakat kecil
untuk mendapat akses dari lembaga keuangan.Masyarakat miskin yang
tergolong dalam unbankable, bukan berarti tidak memiliki aset sebagai
penjaminan pembiayaan yang diajukan.Masyarakat telah memiliki aset
namun aset yang dimiliki masih tergolong death capital21
.Oleh karena itu
lembaga keuangan masih mengabaikan kebutuhan dasar dari sektor ini.
LKMS hadir sebagai pelaksana keuangan disektor mikro,
berkerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan
stakeholder lainnya mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil
di sektor keuangan.Adapun kegiatan usaha LKMS meliputi jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha.22
Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan, LKMS wajib
mengadministrasikan simpanan dan memberikan tanda bukti
simpanan.LKMS dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan