FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB …

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA

SEMARANG TIMUR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Disusun oleh :

OEI, LISA LORENSIA WIYONO

NIM. B.231.14.0027

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEMARANG

SEMARANG

2019

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.”

(Abu Bakar Sibli)

“Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena

mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak

akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31 : 6)

“Ketekunan dan usahamu lah yang akan membawamu meraih apa yang sudah

kamu dambakan, semangat, berjuang dan selalu andalkan Tuhan karena Dia

sumber pengharapan yang kekal, dan percaya bahwa kamu bisa.”

Persembahan:

1. Papa dan Mama Tercinta

2. Kakak ku tersayang

3. Sahabat” ku tersayang

4. Almamater tercinta

viii

ABSTRAK

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat namun tidak

diimbangi peningkatan tax ratio. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan pajak

belum optimal sehingga masih ada potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah.

Salah satu kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak yang optimal

adalah kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Semarang Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas. Populasi

penelitian ini adaah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun pribadi

maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Semarang Timur. Sampel ditentukan dengan metode accidental

sampling, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak yang kebetulan ditemui

peneliti. Sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1 sampai

5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear

berganda menggunakan program SPSS for Windows.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa ada pengaruh

positif tax amnesty dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus dan

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran

Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ix

ABSTRACT

Tax revenue from year to year is always increasing but is not matched

by an increase in the tax ratio. This shows that tax revenue is not optimal so there

is still potential for taxes that can be extracted by the government. One obstacle

that can inhibit optimal tax revenue is tax compliance. The purpose of this

research is to find out the factors that affect taxpayer compliance at KPP

Pratama East Semarang.

The type of research used is quantitative causality. The population of

this study is taxpayers, both individual and personal taxpayers and corporate

taxpayers registered at the Pratama Tax Office (KPP) East Semarang. The

sample is determined by accidental sampling method, which is collecting

information from taxpayers who happened to be found by researchers. The sample

obtained was 100 respondents. The data used in this study is a questionnaire

using a 1 to 5 Likert scale. Data analysis techniques used in this study are

multiple linear regression using the SPSS for Windows program.

Based on the results of the analysis conducted shows that there is a

positive influence of tax amnesty and knowledge of taxation. While the tax office

tax payer and taxpayer awareness do not affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Knowledge of Taxation, Tax Services, Taxpayer

Awareness, Taxpayer Compliance

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa semesta alam, karena atas

limpahan rahmat, dan kasih karunia-Nya sampai saat ini penulis masih diberikan

kesehatan jasmani dan rohani. Sungguh pertolongan dan kasih sayang-Nya yang

sungguh besar sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi

yang berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Semarang. Dalam menyusun

skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dorongan, saran dan

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih

kepada :

1. Bapak Andy Kridasusila, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Semarang.

2. Bapak Yohanes Suhardjo, S.E., M.Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Semarang.

3. Ibu Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Akt selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

4. Ibu Surjawati SE., MM., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang Ibu

berikan selama ini.

5. Ibu Anita Damajanti, S.E, M.Si., Akt selaku Dosen Wali yang senantiasa

memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Semarang atas ilmu

dan bantuannya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di

Universitas Semarang.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama yang dengan

ikhlas dan penuh kasih sayang mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang,

bimbingan, nasihat dan doa tiada henti kepada penulis.

xi

8. Sahabat selama kuliah Santi, Lely, Musa, Liana, Ida dan Emi, terimakasih

atas doa dan dukungannya kepada penulis selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Semarang

angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

10. PT. Bharadah Sakti selaku tempat penulis bekerja yang sudah memberikan

izin selama penulis menyelesaikan skripsi, serta teman-teman dari PT.

Bharadah Sakti yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi

rasa hormat, terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau

jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran

serta masukan ataupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga

skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi

semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 31 Januari 2019

Penulis

xii

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ............................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI ........................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN ...................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .............................................. v

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................... vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... vii

ABSTRAK ......................................................................................................... viii

ABSTRACT ....................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ....................................................................................... x

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xvi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... .... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... . xviii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................8

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................................8

1.3.1 Tujuan Penelitian ....................................................................................8

1.3.2 Kegunaan Penelitian ...............................................................................9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................10

2.1 Landasan Teori .............................................................................................10

2.1.1 Theory Of Planned Behaviour ................................................................10

2.1.2 Tax Amnesty ............................................................................................10

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan ..........................................................................12

2.1.4 Pelayanan Fiskus .....................................................................................13

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak ...........................................................................15

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak ...........................................................................15

xiii

2.1.7 Dasar Hukum Tax Amnesty .....................................................................17

2.2 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis ........................17

2.2.1 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ......................17

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ....18

2.2.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...............18

2.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....19

2.3 Penelitian Terdahulu ....................................................................................20

2.4 Kerangka Pemikiran .....................................................................................24

BAB III METODE PENELITIAN .....................................................................26

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ..............................................26

3.1.1 Variabel Penelitian ...................................................................................26

3.1.2 Definisi Operasional .................................................................................26

3.1.2.1 Tax Amnesty .......................................................................................27

3.1.2.2 Pengetahuan Perpajakan .....................................................................27

3.1.2.3 Pelayanan Fiskus ................................................................................27

3.1.2.4 Kesadaran Wajib Pajak ......................................................................28

3.1.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak ......................................................................28

3.2 Obyek Penelitian, Unit Sampel, Populasi dan Penentuan Sampel ...............30

3.2.1 Obyek Penelitian dan Unit Sampel ..........................................................30

3.2.2 Populasi dan Penentuan Sampel ...............................................................30

3.3 Jenis dan Sumber Data .................................................................................30

3.3.1 Jenis Data .................................................................................................30

3.3.2 Sumber Data .............................................................................................31

3.4 Metode Pengumpulan Data ..........................................................................31

3.5 Metode Analisis Data ...................................................................................31

3.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas .....................................................................31

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda .............................................................32

3.5.3 Uji Asumsi Klasik ......................................................................................33

3.5.3.1 Uji Normalitas ........................................................................................33

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas ..............................................................................33

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas ...........................................................................33

xiv

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...........................................................34

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...........................................................................34

4.2 Hasil Validitas dan Reliabilitas ....................................................................36

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik ..............................................................................39

4.3.1 Hasil Uji Normalitas ................................................................................39

4.3.2 Uji Multikolinearitas ................................................................................40

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .............................................................................41

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda .................................................................42

4.5 Pengujian Hipotesis .......................................................................................43

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) ......................................................................43

4.5.2 Uji F .........................................................................................................44

4.5.3 Uji T .........................................................................................................44

4.5.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama .................................................................44

4.5.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua ....................................................................45

4.5.3.3 Hipotesis Ketiga .....................................................................................45

4.5.3.4 Hipotesis Keempat .................................................................................45

4.6 Pembahasan ..................................................................................................46

4.6.1 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .........................46

4.6.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......47

4.6.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..................48

4.6.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ......50

BAB V PENUTUP .............................................................................................52

5.1 Kesimpulan ..................................................................................................52

5.2 Saran .............................................................................................................52

5.3 Keterbatasan ................................................................................................53

5.4 Agenda Untuk Penelitian Yang Akan Datang .............................................53

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................54

LAMPIRAN .......................................................................................................58

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun

2012 - 2016 ........................................................................................................ 1

Tabel 1.2 Risearch GAP ................................................................................. 7

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 23

Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional Variabel .............................................. 29

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .............................................................. 34

Tabel 4.2 Usia Responden .............................................................................. 35

Tabel 4.3 Pendidikan Responden ................................................................... 35

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Tax Amnesty ........................................................ 36

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Pengetahuan Perpajakan ...................................... 37

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Pelayanan Fiskus ................................................. 37

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Kesadaran Wajib Pajak ........................................ 38

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reabilitas Penelitian ............................................ 38

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov .......................................... 39

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Multikolinearitas .................................................. 40

Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas ........................................................... 41

Tabel 4.12 Analisis Regresi Liner Berganda ................................................... 42

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................................ 43

Tabel 4.14 Hasil Uji F ...................................................................................... 44

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................... 25

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kuesioner dan Data Tabulasi ..................................................... 59

Lampiran 2 Hasil Validitas dan Reabilitas .................................................... 80

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan

penyelenggaraanpemerintah dan pembangunan.Pemerintah sebagai penerima

pajak selalu berupaya untukmeningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk

memenuhi Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN).Dewasa ini pajak

menjadi sumber penerimaan yang potensial dandominan dalam struktur APBN.

Berikut disajikan dalam Tabel 1 proporsi penerimaan pajakterhadap penerimaan

negara dalam lima tahun sejak 2012 hingga 2016

Tabel 1.1

Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara

Tahun 2012-2016

Jumlah (dalam triliun)

Tahun Anggaran Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Persentase %

2012 1.338,1 980,5 73

2013 1.438,9 1.077,3 75

2014 1.550,5 1.146,9 74

2015 1.761,6 1.489,2 85

2016 1.822,5 1.546,7 85

2

Sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja TahunAnggaran 2016 (2016) (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu

mengalamipeningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam

penerimaan negaraselama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan

persentase diatas 70%, bahkanmencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini

mencerminkan bahwa pajak sangat berperandalam APBN.

Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi

dengantingginya tax ratio.Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah

penerimaan pajakdibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu

negara.Menurut Simanjuntakdan Mukhlis, 2012 (dalam Yudharista, 2014:2), “Tax

ratio merupakan salah satu indicatoryang digunakan pemerintah untuk mengukur

keberhasilan dalam penerimaan negara daripajak”.Pada kenyataannya meskipun

penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki taxratio yang relatif masih

rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasilmengoptimalkan

penerimaan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati

menyatakansaat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia,

namun tingkat rasio pajak(tax ratio) RI masih sama dengan negara-negara di

kawasan Afrika. Pertumbuhan ekonomiIndonesia belum mampu diimbangi

peningkatan tax ratio para wajib pajak dalam negeri.Saat ini tingkat rasio pajak

Indonesia masih sebesar 12% (Deni, 2016). Penerimaan pajakyang masih rendah

3

jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapatpotensi pajak

yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh

pemerintah yangdalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak

(DJP).Usaha tersebut antara laindengan ekstensifikasi maupun intensifikasi

pajak.Ekstensifikasi berfokus pada perluasanobjek pajak yang dapat

dikenakan.Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatanjumlah wajib pajak

maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.Pemerintah telahmengerahkan

serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasiperpajakan

(tax reform) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Fidiana, 2016).Salah

satuupaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari office

assessmentmenjadi self assessment.Official assesment system merupakan sistem

yang memberikanwewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang bagi wajibpajak.Self assesment system merupakan sistem yang

memberikan kepercayaan penuh kepadawajib pajak untuk mendaftar, menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Denganreformasi perpajakan ini

pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaanpajak dan kepatuhan

wajib pajak dari waktu ke waktu.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai

kendala yangdapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang

menghambat keefektifanpengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib

pajak.Menurut Nugraheni (2015:4) banyakwajib pajak beranggapan bila

4

kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban danmenjadi momok bagi

mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung

melakukanpenghindaran pajak (tax evasion).Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat

dari patuh tidaknyaseorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan

dalam menyetorkan kembalisurat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam

penghitungan dan pembayaran pajak terutangdan kepatuhan dalam membayar

tunggakan.Wajib pajak yang membayar dan melaporkanpajak terutangnya tepat

waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Pramushinta danSiregar,

2011:174). Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu

ditumbuhkansecara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi

kewajiban perpajakan.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk

meningkatkankepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu

dengan menetapkankebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan tax

amnesty.Silitonga (2008)berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk

meningkatkan penerimaan pajak tanpamenambah beban pajak baru kepada

masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melaluiprogram pengampunan pajak.

Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan kebijakanpemerintah yang

memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusandalam jumlah

tertentu.

Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali kebijakan

pengampunanpajak, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 presiden republik indonesia

mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty No 11 Tahun 2016 tentang

5

pengampunan pajak. Pelaksanaan taxamnesty merupakan upaya pemerintah untuk

menarik dana warga negara Indonesia yangselama ini ada di luar negeri. Dengan

adanya tax amnesty diharapkan mampu meningkatkansubjek pajak dan objek

pajak.Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkanobjek pajak dapat

berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri.

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014:6) faktor yang

mempengaruhitingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan

para wajib pajak.Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk

menumbuhkankepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan

perpajakan yang cukupmaka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi

lebih mudah. Semakin tinggitingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan akan meningkatkan tingkatkesadaran dan kepatuhan wajib pajak

sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajakuntuk melanggar peraturan

tersebut.

Menurut peneliitan yang dilakukan Winerungan (2013) menunjukan

pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

berbeda didapat dari penelitian yang didapat Nugraheni (2015:5) bahwa

pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalammempengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Pelayanan perpajakan yang dilakukan fiskusdiharapkan dapat

mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan informasi yangdibutuhkan.

Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

dengansendirinya. Pelayanan fiskus berperan penting dalam peningkatan

kepatuhan wajib pajak.Para wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan

6

kewajiban perpajakannya tergantungbagaimana petugas pajak memberikan

pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Yudharista,(2014:24) petugas pajak

dituntut untuk memberikan mutu pelayanan yang baik danberkualitas setiap saat

kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepuasan dan memupukkesadaran wajib

pajak agar tercipta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan

tax amnestyberpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Siregar et

al. (2012)menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan

berpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi dasar

penulis untuk melakukanpenelitian ini.Penelitian ini mengkombinasikan beberapa

penelitian sebelumnya.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut

berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan self assessment

system akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak secara sukarela tanpa ada paksaaan dari petugas fiskus (Darmayanti, 2004

dalam Suhendra, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014)

menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak yang tinggi dapat mempengaruhi

kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda

dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan juga Utami (2011) dan

Kardinal (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa

perbedaan hasil penelitian yang terangkum dalam tabel sebagai berikut:

7

Tabel 1.2

Risearch GAP

Variabel

Dependen

Variabel

Independen

Khasanah

(2014;6)

Utami

(2011)

Jasques

(2009)

Siregar el

al (2012)

Winerungan

(2013)

Kepatuhan

Wajib

Pajak

Tax Amnesty Berpengar

uh positif

Kepatuhan

Wajib

Pajak

Pengetahuan

Perpajakan

Berpengar

uh

Berpengar

uh positif

Kepatuhan

Wajib

Pajak

Pelayanan

Fiskus

Berpengar

uh positif

Tidak

berpengaruh

Kepatuhan

Wajib

Pajak

Kesadaran

Wajib Pajak

Tidak

berpengaruh

Sumber : dari beberapa jurnal

Tabel 1.2 diatas diketahui bahwa hasil penelitian dari Khasanah (2014;6)

faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya

dengan pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki

peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan

penelitian dari Siregar et al. (2012) yang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus

dan pengetahuann perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Hasil penelitian dari Nugraheni (2015:5) menyimpulkan bahwa pelayanan

fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wahib pajak.

Pelayanan perpajakan yang dilakukan fiskus diharapkan dapat mempermudah

wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Winerungan (2013)

menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan pajak. Jacques (2009) menunjukan tax amnesty berpengaruh positif

8

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Utami (2011) mengatakan

bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh dalam pelaporan wajib

pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan

fenomena mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak ?

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan

wajib pajak

9

2. Untuk menguji secara empirispengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap

kepatuhan wajib pajak

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi,

terutama berkaitan dibidang Perpajakan khususnya dalam bidang tax

amnesty.

2. Bagi Akademis

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan

dalammelakukan penelitian pada bidang yang sejenis

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

dalam hal pengaruh tax amnesty

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1) Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPM) menyatakan bahwa selain sikap terhadap

tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan

kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk

melakukan tindak tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan

jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki seseorang. Namun, teori ini lebih

menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang

dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat

menunjukan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perlaku tertentu,

kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik

yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah

laku, dimana menurut (Fishbein, Ajzen) dan banyak penelitian seringkali dapat

menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi

yang terjadi (Ajzen, 1991). Menutur (Ajzen) munculnya minat perilaku ditentukan

oleh tiga faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief),

normative beliefs dan kontrol perilaku (control belief).

2) Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016,

pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan penghapusan pajak yang

11

seharusnya terutang, dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

sanksi pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkap

harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1. Uang tebusan yang dimaksud dalam undang-

undang tersebut adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara

untuk mendapatkan peng- ampunan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 Pasal 2 juga menyebutkan Pengampunan Pajak dilaksanakan

berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan ke- pentingan

nasional.

Pada penerapan tax amnesty sekalipun secara psikologis sangat tidak

memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak.Kalaupun

kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai

karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik

wajib pajak tentu saja berbeda-beda.Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax

amnesty) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari

sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif

singkat.Program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya

penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana,

terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam

mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa

menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh,

bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

12

3) Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina, 2009 (dalam Khasanah, 2014:22) pengetahuan pajak

adalahinformasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk

bertindak,mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu

sehubungandengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Menurut Rahayu (2010:30)konsep pengetahuan pajak ada 3, a) Pengetahuan

mengenai Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP), yaitu pengetahuan

mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT,NPWP, dan Prosedur Pembayaran,

Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; b) Pengetahuanmengenai sistem perpajakan

di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesiasaat ini yaitu self

assesment system; c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitumengetahui

bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai

alatuntuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup

mengenai ketiga haldiatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya.Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh

wajib pajak dapat menjadi kendala dalampelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan danpemahaman mengenai peraturan

perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminarperpajakan, penyuluhan,

dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihanyang dilakukan

oleh lembaga pelatihan (brevet).

Menurut Nugraheni (2015:5) bila setiap wajib pajak mempunyai

pengetahuan danpemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka

13

dapat dipastikan wajibpajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan baikdan benar sehingga mereka terhindar dari

pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.Dengan wajib pajak memahami

pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapatmengetahui kewajiban yang harus

dilakukan dalam hal perpajakan (Zuhdi et al., 2015). Daripernyataan diatas jika

dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajakakan

meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena

dengantingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan

mengetahui kewajibandan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan

kewajibannya.

4)Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko, 2006 (dalam Arum, 2012:19) pelayanan adalah cara

melayani(membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang

diperlukan seseorang).Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi

pelayanan fiskus dapat diartikansebagai cara petugas pajak dalam membantu,

mengurus, atau menyiapkan segala keperluanyang dibutuhkan seseorang yang

dalam hal ini adalah wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak

tergantungpada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang

terbaik kepada wajibpajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi keahlian,

pengetahuan, dan pengalaman,dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak

dan perundang-undangan perpajakan.Fiskus juga harus memiliki motivasi yang

tinggi sebagai pelayan publik (Pramusinta danSiregar, 2011)

14

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajakadalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para

wajib pajak(Nugraheni, 2015:40). Menurut Supadmi, 2009 (dalam Yudharista,

2014:24) upayapeningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara

peningkatan kualitas dankemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan,

perbaikan infrastruktur sepertiperluasan tempat pelayanan terpadu (TPT),

penggunaan sistem informasi dan teknologiuntuk dapat memberikan kemudahan

kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibanperpajakannya.

Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus

biasanyamemberikan respon positif berupa kepatuhan wajib pajak dalam

pembayaran pajak (Siregaret al., 2012:3).Kualitas pelayanan merupakan tingkat

keunggulan yang disediakan untukmemenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas

pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajibpajak dengan cara membandingkan

pelayanan yang sebenarnya mereka terima denganpelayanan yang diharapkan atau

inginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yangsesuai atau diatas harapan

mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiksus tersebutbaik.Namun jika

wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan merekamaka

kualitas pelayanan fiskus disebut buruk.Oleh karena itu kualitas pelayanan

yangdiberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap

pelayanan fiskusakan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan

kewajiban perpajaknnya.

15

5) Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Irianto dalam Arum (2012:18) terdapat beberapa bentuk

kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadarann bahwa penundaaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena

memahami bahwa penundaaan pembayaran pajak dan pengurangn beban pajak

berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan

terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan

dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar

karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan

merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

6) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak (dalam Rahayu, 2010:138)

sebagai suatuiklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan

yang tercermin dalamsituasi a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk

memahami semua ketentuan peraturanperundang-undangan; b) Mengisi formulir

pajak dengan lengkap dan jelas; c) Menghitungjumlah pajak yang terutang dengan

benar; d) Membayar pajak yang terutang tepat padawaktunya.

Rahayu (2010:138) mengungkapkan terdapat 2 macam kepatuhan yakni

kepatuhanformal dan kepatuhan material.Kepatuhan formal adalah suatu keadaan

16

dimana wajib pajakmemenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan

dalam undang-undangperpajakan.Kepatuhan material adalah suatu keadaan

dimana wajib pajak secara substantiveatau hakikatnya memenuhi semua ketentuan

material perpajakan.Kepatuhan material dapatjuga meliputi kepatuhan formal.

Sebagai contoh, Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTTahunan PPh Orang

Pribadi sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak tersebuttelah

memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi

kepatuhanmaterial. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib

Pajak yang mengisidengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan

menyampaikannya ke KantorPelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara

Penetapan WajibPajak dengan Kriteria Tertentu, apabila memenuhi kriteria a)

Tepat waktu dalammenyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai

tunggakan pajak untuk semuajenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah

memperoleh izin mengangsur atau menundapembayaran pajak; c) Laporan

keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3(tiga) tahun

berturut-turut, dan; d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidanadi

bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatanhukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

17

7) Dasar Hukum Tax Amnesty

Sesuai dengan UU No 11 tahun 2016 pasal 24 menyatakan bahwa

ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam pelaksanaan secara teknis,

Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana utama dari kegiatan pengampunan

pajak menggunakan SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan

Pajak untuk menunjang pelaksanaan program tax amnesty tersebut. Direktur

Jenderal Pajak juga mengeluarkan PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan

Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan

Pajak (tax amnesty).

2.2 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Tax Amnestyterhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan

pajak dankesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak

patuh (Devano danRahayu, 2006:137).Pengampunan pajak diharapkan

menghasilkan penerimaan pajak yangselama ini belum dibayar dan meningkatkan

kepatuhan serta efektivitas pembayaran karenadaftar kekayaan wajib pajak makin

akurat (Pramushinta dan Siregar, 2011).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa tax amnesty

berpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut

hipotesis pertama penelitian iniyaitu:

18

H 1: Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai

informasi pajakdalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti

menghitung, membayar, danmelaporkan jumlah pajak yang disetorkannya

(Khasanah, 2014:34).Pengetahuan perpajakanberperan penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajibpajak telah

mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak

akandengan mudah melaksanakan kewajiban perpajaknnya (Zuhdi et al.,

2015:5).Sehinggaseiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang

dimiliki wajib pajak dapatmempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib

pajak sudah mengetahui ataskonsekuensi maupun sanksi yang yang bisa

dikenakan jika mereka tidak melaksanakankewajibannya dengan benar.

Hasil penelitian Siregar et al. (2012), Khasanah (2014), Murdliatin et al.

(2015), Zuhdi etal.(2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadapkepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut,

maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak

2.2.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siregar et al. (2012:7) menyatakan pelayanan fiskus adalah pemberian

layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasiitu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

19

telah ditetapkan. Pemberian pelayananyang baik diharapkan dapat meningkatkan

tingkat pengharapan wajib pajak terhadappemenuhan kepentingan yang wajib

pajak inginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasandan kepatuhan wajib pajak

(Yudharista, 2014:23). Semakin baik pelayanan yang diberikanoleh fiskus kepada

wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan

kewajibanperpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Hasil penelitian Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni

(2015), Siregaret al. (2012), Murdliatin et al. (2015), Yudharista (2014),

menunjukkan bahwa pelayananfiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dari pernyataan tersebuthipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Theory of Planned Behavior relevan

untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan

memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut.

Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau

tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib

pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar

20

pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral

beliefs). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib

pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib

pajak

2.3 Penelitian Terdahulu

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) dengan judul pengaruh

kesadaran wajib pajak, kualiatas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan

wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan tujuan menganalisa

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan

wajib pajak apakah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di

Kota Surabaya, hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ganda Hutasoit (2017) dengan judul penelitian pengaruh tax amnesty terhadap

kepatuhan wajib pajak, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang, hasil penelitian menunjukan

bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) dengan judul penelitian pengaruh

kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan, dengan tujuan untuk

21

menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran

wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) dengan judul

pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh

kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di

Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif, pelayanan fiskus

berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif, sanksi pajak

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak

Ida Bagus Ngurah Ari dan Naniek Noviari (2017) dengan judul pengaruh

kebijakan tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh penetapan tax amnesty dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian

menunjukan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak

R.A Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari (2017) dengan judul pengetahuan

perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus dengan tujuan untuk

22

menganalisa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan wajib pajak , hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan

perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Elna Marsye Pattinaja,SE.,M.Sc dan Revi Wilhelmina Silooy, SE.,M.Si (2018)

dengan judul pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan kesadaran wajib pajak

dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian

menunjukan bahwa sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi, tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018) dengan judul

pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty

dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran

dan pengetahuan tax amnesty pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar,

hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran dan tax

amnestyberpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

23

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Penelitian dan

Tahun

Sampel Variabel Hasil Penelitian

1 Cindy Jotopurnomo

dan Yenni

Mangoting (2013)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib

pajak berpengaruh

signifikan terhadap

kepatuhan wajib

pajak

2 Ganda Hutasoit

(2017)

101 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Tax amnesty

Tax amnesty

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

3 Yessica Tanilasari

dan Pujo Gunarso

(2017)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib

pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan

wajib pajak

4 Januar Dio, Isna

Yuningsih, Agus

Iwan (2017)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus

berpengaruh tidak

signifikan terhadap

kepatuhan wajib

pajak

5 Ida Bagus Ngurah

Ari dan Naniek

Noviari (2017)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Tax amnesty

Tax amnesty

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

6 R.A.Meriska

Lisanty dan Dini

Wahjoe Hapsari

(2017)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan

perpajakan

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

7 Elna Marsye

Pattinaja dan Revi

Wilhelmina Silloy

(2018)

97 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Tax amnesty

Tax amnesty

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

8 Ni Kadek Intania

dan Ketut Alit

Suardana (2018)

100 Dependen :

Kepatuhan Wajib Pajak

Independen :

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan

perpajakan

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan

wajib pajak

Sumber : diambil dari berbagai jurnal

24

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu atau penelitian

sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini terdiri

atas variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajakdan variabel independen tax

amnesty, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang

perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan

wajib pajak sebagai dasaar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajibannya dibidang perpajakan.

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus,

atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini

adalah wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan negara, dengan hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena

merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

25

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

H4

Tax Amnesty

(X1)

Pelayanan

Fiskus

(X3)

Pengetahuan

Perpajakan

(X2) Kepatuhan Wajib

Pajak

(Y)

Kesadaran

Wajib Pajak

(X4)

26

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian

dibagi menjadi dua yaitu:

a. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini

adalah tax amnesty, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan

kesadaran wajib pajak.

b. Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi

tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah

semacam petunjuk tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi

operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang

ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena

berdasarkan informasi itu, akan mengetahui bagaimana caranya melakukan

pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama.

27

Dengan demikian dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur

pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran baru.

3.1.2.1Tax amnesty

Variabel tax amnesty diukur menggunakan indikator dari penelitianNgadiman

dan Huslin (2015) dengan perbaikan, a) Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak

mauberpartisipasi dalam program tax amnesty; b) Tax amnesty dapat

meningkatkan kepatuhanwajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya; c) Tax

amnesty mendorong kejujuran dalampelaporan sukarela atas data harta kekayaan

wajib pajak; d) Tax amnesty dapat digunakansebagai alat transisi menuju sistem

perpajakan yang baru; e) Tax amnesty dapatmeningkatkan penerimaan negara.

3.1.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan indikator

daripenelitian Khasanah (2013), a) Saya telah mengetahui ketentuan terkait

kewajibanperpajakan yang berlaku; b) Saya telah mengetahui seluruh peraturan

mengenai batas waktupelaporan; c) NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib

Pajak dan tiap wajib pajak harusmemilikinya; d) Pajak berfungsi sebagai sumber

penerimaan negara terbesar; e) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk

pembiayaan oleh pemerintah; Saya paham dengan systemperpajakan yang

digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, danmenyetorkan

sendiri);

3.1.2.3 Pelayanan fiskus

Variabel pelayanan fiskus diukur menggunakan indikator dalam

penelitianYudharista (2014), a) Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan

28

baik; b) Penyuluhanyang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai

hak dan kewajiban wajibpajak; c) Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan

wajib pajak atas pajak yang dikenakan;d) Kemudahan untuk mendapatkan

pelayanan dalam menyampaikan SPT; e) Kemudahan/efisien dalam membayar

dan melunasi pajak

3.1.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator dalam

penelitian Manik Asri (2009), a) mengetahui adanya Undang-Undang dan

ketentuan perpajakan; b) mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara; c)

memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; d) menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan

sukarela; e) menghitung, membayar, melaporakan pajak dengan benar

3.1.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan indikator daripenelitian

Arum (2012) dengan perbaikan, a) Secara umum dapat dikatakan

bahwaBapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; b) Bapak/Ibu

selalu mengisiformulir pajak dengan benar; c) Bapak/Ibu selalu patuh membayar

pajak sesuai dengannominal yang sebenarnya; d) Bapak/Ibu selalu membayar

pajak tepat waktu; e) Bapak/Ibuselalu melaporkan pajak tepat waktu.

29

Tabel 3.1

Tabel Definisi Operasional Variabel

Sumber : diambil dari berbagai jurnal

NO NAMA

VARIABEL

DEFINISI

VARIABEL

INDIKATOR SUMBER

1 Tax amnesty pajak yang seharusnya

terutang, dengan tidak

dikenai sanksi

administrasi perpajakan

dan sanksi pidana di

bidang perpajakan

Pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan 5

pertanyaan skala likert 1-5

Ngadiman

dan Hsulin

(2015)

2 Pengetahuan

perpajakan

informasi pajak yang

dapat digunakan wajib

pajak sebagai dasar

untuk bertindak,

mengambil keputusan,

dan untuk menempuh

arah atau strategi

tertentu sehubungan

dengan pelaksanaan

hak dan kewajibannya

dibidang perpajakan.

Pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan 5

pertanyaan skala likert 1-5

Khasanah

(2013)

3 Pelayanan fiskus cara petugas pajak

dalam membantu,

mengurus, atau

menyiapkan segala

keperluan yang

dibutuhkan seseorang

yang dalam hal ini

adalah wajib pajak.

Pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan 5

pertanyaan skala likert 1-5

Yudharista

(2014)

4 Kesadaran Wajib

Pajak

Suatu kondisi dimana

wajib pajak

mengetahui, mengakui,

menghargai dan

menaati ketentuan

perpajakan yang

berlaku seta memiliki

kesungguhan dan

keinginan untuk

memenuhi kewajiban

pajaknya

Pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan 5

pertanyaan skala likert 1-5

Manik

Asri

(2009)

5 Kepatuhan wajib

pajak

suatu iklim kepatuhan

dan kesadaran

pemenuhan kewajiban

perpajakan

Pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan 5

pertanyaan skala likert 1-5

Arum

(2012)

30

3.2 Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.1 Objek Penelitian dan Unit Sampel

Obyek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Semarang Timur,

sedangkan unit sampel adalah responden Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang

Timur

3.2.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah gabungan dari semua elemen yang berbentuk peristiwa

atau orang yang memiliki karakteristik yang sama yang menjadi pusat perhatian

oleh seorang peneliti. Populasi dari penelitian ini seluruh wajib pajak yang

terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Sampel adalah suatu himpunan bagian

(subset) dari unit populasi (Kuncoro, 2009).

Metode pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Menurut

(Anshori dan Irawati, 2009 : 105), Accidential sampling adalah teknik penentuan

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data .

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam metode ini adalah data kualitatif yaitu data

penelitian yang diperoleh secara langsung melalui media penyebaran kuisioner.

31

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berupa penyebaran

kuisioner

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh

data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini metode data yang digunakan

dengan cara metode survey kuisoner

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Validasi dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur

penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Validasi item ditunjukan dengan

adanya korelasi atau dukungan terhada[ item total, perhitungan dilakukan dengan

cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila menggunakan

lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas item dengan cara

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor.

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapatkan suatu koefisien yang

digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan

apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau

tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid

jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Item-item pertanyaan berkorelasi

32

signifikan dengan skor total menunjukan item-item tersebut mampu memberikan

dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap a Valid. Jika r hitung

lebih besar sama dengan r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau

item-item pertanyyan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua

atau lebih variabel independen (X1,X2...Xn) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan

positif atau negatif dan memprediksi nilai variabel imdependen apabila nilai

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan

biasannya berskala interval atau rasio.

Persamaan rergesi linear berganda sebagai berikut :

Y’ = a+b1X1+b2X2+....+bnXn

Keterangan :

Y’= Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X1 dan X2 = Variabel independen

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

33

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak.

Uji ini menggunakan uji statistik nonparametik Kolmogorov-Smirnov, dimana

data dikatakan normal apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov> 0.05

(Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Suatu model

regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0.1 dan nilai

VIF ≤ 10 (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang memiliki

homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Data

dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. > 0.05 (Ghozali, 2011).

34

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Semarang Timur yang beralamat di Jalan Ki

Mangun Sarkoro No 34 Semarang. KPP Pratama Semarang Timur Merupakan

Kantor Pelayanan Pajak Untuk Wilayah Kerja Kecamatan Semarang Timur yang

terdiri dari Kelurahan Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen,

Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo dan Kecamatan

Semarang Utara Yang terdiri dari Kelurahan Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan,

Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari dan Tanjungmas. Gambaran

umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia responden, serta

pendidikan mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

No. Keterangan Jumlah (orang) %

1. Jenis Kelamin:

a. Laki-laki

b. Perempuan

60

40

60%

40%

TOTAL: 100 100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

35

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada

penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 60 orang (60%) dan

sisanya 40 orang atau 40% adalah perempuan.

Tabel 4.2. Usia Responden

No. Keterangan Jumlah (orang) %

2. Usia:

a. 21-30 tahun

b. 31-40 tahun

c. 41-50 tahun

d. >50 tahun

25

30

30

15

25%

30%

30%

15%

TOTAL: 100 100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berusia 21-

30 tahun berjumlah 25 orang (25%), berusia 31-40 tahun berjumlah 30 orang

(30%), berusia 41-50 tahun berjumlah 30 orang (30%) dan sisanya berusia

>50 tahun berjumlah 15 orang (15%).

Tabel 4.3. Pendidikan Responden

No. Keterangan Jumlah (orang) %

3. Pendidikan:

a. SMP

b. SMA

c. D3

d. S1

e. S2

8

28

15

43

6

8%

28%

15%

43%

6%

TOTAL: 100 100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

36

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden pada penelitian

mayoritas berpendidikan S1 yaitu berjumlah 43 orang (43%), berpendidikan

D3 berjumlah 15 orang (15%), berpendidikan S2 berjumlah 6 orang (6%),

berpendidikan SMA berjumlah 28 orang (28%) dan sisanya berpendidikan

SMP berjumlah 8 orang (8%).

4.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian pertama

untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel tax amnesty:

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Tax amnesty :

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan

X1 0,405 0,195 Valid

X2 0,751 0,195 Valid

X3 0,497 0,195 Valid

X4 0,619 0,195 Valid

X5 0,658 0,195 Valid

X6 0,603 0,195 Valid

X7 0,557 0,195 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

37

Dilihat dari tabel 4.4. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua

item pertanyaan untuk variabel tax amnesty ini dapat dikatakan valid. Kemudian

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan:

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Pengetahuan perpajakan:

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan

X1 0,563 0,195 Valid

X2 0,674 0,195 Valid

X3 0,696 0,195 Valid

X4 0,559 0,195 Valid

X5 0,532 0,195 Valid

X6 0,655 0,195 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga

semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah valid.

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel pelayanan

fiskus:

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Pelayanan fiskus:

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan

X1 0,519 0,195 Valid

X2 0,739 0,195 Valid

X3 0,758 0,195 Valid

X4 0,727 0,195 Valid

X5 0,817 0,195 Valid

X6 0,799 0,195 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

38

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga

semua item pertanyaan untuk variabel pelayanan fiskus adalah valid. Kemudian

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak:

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Kesadaran Wajib Pajak:

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan

X1 0,210 0,195 Valid

X2 0,611 0,195 Valid

X3 0,578 0,195 Valid

X4 0,546 0,195 Valid

X5 0,381 0,195 Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga

semua item pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah valid. Pengujian

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini dapat

dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan

Tax amnesty 0,834 Reliabel

Pengetahuan perpajakan 0,837 Reliabel

Pelayanan fiskus 0,899 Reliabel

Kesadaran Wajib Pajak 0,705 Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah

39

Dilihat dari tabel 4.8. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan

reliabel.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d Residual

N 100

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,73248760

Most Extreme

Differences

Absolute ,063

Positive ,063

Negative -,039

Test Statistic ,063

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

40

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk

unstandardized residual pada penelitian ini adalah 0,200 > 0,05 sehingga dapat

dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada penelitian ini

normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat

pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

TaxAmnesty ,337 2,969

PengetahuanPerpajakan ,549 1,820

PelayananFiskus ,394 2,535

KesadaranWajibPajak ,961 1,041

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dilihat dari persamaan regresi pada tabel 4.10, nilai untuk Tolerance > 0,1

dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari

multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada

penelitian ini.

41

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2,172 1,551 -1,400 ,165

TaxAmnesty ,051 ,041 ,212 1,240 ,218

PengetahuanPerpajaka

n -,012 ,036 -,044 -,330 ,742

PelayananFiskus -,006 ,037 -,024 -,150 ,881

KesadaranWajibPajak ,118 ,062 ,192 1,896 ,061

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data

pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian

ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya.

42

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil

sebagai berikut:

Tabel 4.12. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 7,559 2,709 2,790 ,006

TaxAmnesty ,168 ,072 ,272 2,326 ,022

PengetahuanPerpajakan ,292 ,063 ,428 4,674 ,000

PelayananFiskus ,083 ,064 ,140 1,293 ,199

KesadaranWajibPajak -,086 ,108 -,055 -,798 ,427

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Primer yang Diolah

Persamaan regresi:

Y = 0.272 X1 + 0.428 X2 + 0.140 X3 - 0.055 X4

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Tax Amnesty

X2 = Pengetahuan Perpajakan

43

X3 = Pelayanan Fiskus

X4 = Kesadaran Wajib Pajak

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,750a ,562 ,544 1,76858 2,211

a. Predictors: (Constant), TaxAmnesty, PengetahuanPerpajakan,

PelayananFiskus, KesadaranWajibPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar

0,544 yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen

sebesar 54,4% dan sisanya sebesar 45,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

44

4.5.2. Uji F

Tabel 4.14. Hasil Uji F

ANOVAa

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 381,440 4 95,360 30,487 ,000b

Residual 297,150 95 3,128

Total 678,590 99

a. Dependent Variable: abs_res

b. Predictors: (Constant), TaxAmnesty, PengetahuanPerpajakan,

PelayananFiskus, KesadaranWajibPajak

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 <

0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk

memprediksi variabel dependen.

4.5.3. Uji t

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah tax amnesty berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai

signifikansi t untuk variabel tax amnesty sebesar 0,002 yang nilainya < 0,05 dengan

45

nilai koefisien regresi sebesar +0,168. Artinya tax amnesty berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis pertama diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel tersebut

diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000

yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,292. Artinya

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi

hipotesis kedua diterima.

3. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh

nilai signifikansi t untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,199 yang

nilainya > 0,05. Artinya pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Jadi hipotesis ketiga ditolak.

4. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel tersebut

diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,427

yang nilainya > 0,05. Artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat ditolak.

46

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel

tax amnesty sebesar 0,002 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar

+0,168. Artinya tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak

dankesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano

dan Rahayu, 2006:137). Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan

pajak yangselama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas

pembayaran karenadaftar kekayaan wajib pajak makin akurat (Pramushinta dan

Siregar, 2011).

Tax amnesty atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan

untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan

perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban

perpajakan. Kebijakan tax amnesty ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya

tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti tax amnesty. Wajib pajak mau

membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau

menyulitkan wajib pajak. Tax Amnesty yang merupakan penghapusan sanksi

administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib

pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Tax Amnesty

menawarkan keringanan utang pajak, dan menawarkan kemudahan bagi wajib pajak

baru untuk memperoleh NPWP. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik

47

oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan untuk membayar pajak,

unsur penegasan sanksi yang melekat dalam Tax Amnesty juga berperan penting

dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada.

Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan

dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin

(2015) yang menyimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh positifterhadap

kepatuhan wajib pajak.

4.6.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel

pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien

regresi sebesar +0,292. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar,

dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2014:34). Pengetahuan

perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat

diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang

berlaku maka wajib pajak akandengan mudah melaksanakan kewajiban perpajaknnya

(Zuhdi et al., 2015:5). Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan

perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib

48

pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang

yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Pengetahuan perpajakan dalam teori atribusi, merupakan salah satu faktor

eksternal yang dapat mempengaruhi prilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. Sedangkan dalam teori pengambilan keputusan bertujuan untuk mengetahui

manfaat dari pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan

pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan

yang benar. Dengan adanya pengetahuan tentang pajak yang baik akan dapat

memperkecil adanya tax evation (Banu, 2008). Palil (2005) menyatakan bahwa

pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran

wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Siregar et al. (2012),

Khasanah (2014), Murdliatin et al. (2015), Zuhdi etal. (2015) yang menunjukkan

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel

pengetahuan perpajakan sebesar 0,199 yang nilainya > 0,05. Artinya pelayanan fiskus

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siregar et al. (2012:7) menyatakan pelayanan fiskus adalah pemberian

layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemberian pelayananyang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengharapan

49

wajib pajak terhadap pemenuhan kepentingan yang wajib pajak inginkan sehingga

dapat meningkatkan kepuasandan kepatuhan wajib pajak (Yudharista, 2014:23).

Semakin baik pelayanan yang diberikanoleh fiskus kepada wajib pajak akan

mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibanperpajakannya sehingga

kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan

dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib

Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang

baik oleh aparat perpajakan (Yuliasari, et al 2015). Dengan kata lain dengan adanya

pelayanan bersifat prima atau pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus kepada

Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dalam

kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka

Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan

sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak

termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah,

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Arum (2012),

Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni (2015), Siregaret al. (2012), Murdliatin et

50

al. (2015), Yudharista (2014), yang menunjukkan bahwa pelayananfiskus

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai nilai signifikansi t untuk

variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,427 yang nilainya > 0,05. Artinya

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui,

memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari

dan Setiawan, 2010). Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan

perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu

melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang

akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan

memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut

berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan

memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu

menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Berdasarkan uraian

tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara

sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat

51

kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Jatmiko, 2006). Dengan

menganut sistem self assessment, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib

pajak untuk mematuhi kewajiban perajakannya. Wajib pajak harus menyadari bahwa

peran pajak sangat penting dalam pembangunan nasional serta manfaat yang diterima

setelah membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin

patuh membayar pajak.

Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Kesumasari dan

Suardana (2018) yang menunjukan bahwa kesadaran dan tax amnesty berpengaruh

positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

52

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Saran untuk penelitian ini:

1. Bagi pemerintah, kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak

dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, jadi

pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan lagi dalam menyadarkan

wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Bagi KPP Semarang Timur, fiskus diharapkan memiliki kompetensi

keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, dalam hal kebijakan

perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan.

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan

cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima

dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Jika wajib pajak

53

mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka

bisa dikatakan kualitas pelayanan fiksus tersebut baik.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini dibatasi pada variabel tax amnesty,

pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib dalam

mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Nilai R-Square yang dihasilkan penelitian ini hanya sebesar 0,544 yang artinya

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 54,4%

yang berarti masih banyak variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, seperti gender, Sunset Policy, dan

sanksi pajak.

3. Penelitian hanya dilakukan di KPP Semarang Timur.

5.4. Agenda Untuk Penelitian yang akan datang

Dari keterbatasan penelitian diatas, maka agenda penelitian yang akan datang

antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara sehingga dapat

menghasilkan hasil yang berbeda.

2. Obyek penelitian untuk penelitian mendatang perlu melakukan kajian pada

beberapa lokasi penelitian atau mengganti lokasi penelitian.

52

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Muslich & Sri Iswati. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya :

Airlangga

Ari, Ida Bagus Ngurah Putra Wirawan dan Noviari, Naniek. 2017. Pengaruh

Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas

Udayana Vol.21.3. Desember (2017)

Arum, Harjanti Puspa., Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan

Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ( Studi Wilayah KPP

pratama Cilacap). Diponegoro Journal of Accounting.

Brata, Januar Dio., Yuningsih, Isna., dan Kesuma, Agus Iwan. 2017. Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan

Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. Forum Ekonomi Volume 19, No. 1 2017

Devano dan Rahayu, 2006.Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana.

Fidiana. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. Ekuitas: Jurnal

Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411-0393

Hutasoit, Ganda. 2017. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di

Kota Palembang. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain

2017 ISBN: 978-602-74634-1-7 STMIK – Politeknik PalComTech, 12 Juli

2017

Ida Bagus Ngurah Ari dan Naniek Noviari (2017) Indriyani, Putu Arika dan I Made

Sukartha. 2014. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443

Jacques Malherbe. 2011. Tax Amnesties, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law

International”. Dalam Inside Tax Edisi 15 (Mei, XII). Darussalam: PT

Dimensi Internasional Tax.

Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak

53

Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. TAX &

ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013

Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja TahunAnggaran 2016 (2016)

Kesumasari, Ni Kadek Intania dan Suardana, Ketut Alit. 2018. Pengaruh Pengetahuan

Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP

di KPP Pratama Gianyar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.2.

Februari (2018): 1503-1529

Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi

Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

PajakDaerah Istimewa YogyakartaTahun 2013. Skripsi, Program Studi

Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 3. Jakarta:

Erlangga.

Lianty, R. A. Meiska., Hapsari, Dini Wahjoe., dan Kurnia. 2017. Pengetahuan Perpajakan,

Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)Volume 9, No 2, Oktober

2017, Hal. 55-65

Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi, Vol. XIX,

No. 02, Mei 2015: 225-241.

Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota

Magelang). Skripsi. Universitas Diponegoro

Pattinaja, Elna Marsye dan Silooy, Revi Wilhelmina. 2018. Pengaruh Sunset Policy,

Tax Amnesty Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi).

Jurnal Manis Volume 2 Nomor 1, Januari 2018

Pramushinta, dan Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset

Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5 (2).

54

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sari, Viega Ayu Permata. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan,

Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan

Riset AkuntansiVolume 6, Nomor 2, Februari 2017

Silitonga, E. (2008). Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak.

http://www.unisosdem.org/article_detail.php? &gid=3. Diakses tanggal 23

Desember 2018.

Siregar, Yuli. Anita. Saryadi, dan Listyorini, Sari. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus

dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu

Administrasi Bisnis, Volume 1, Nomor. 1: 1-9.

Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi

dan Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010.

Tanilasari1, Yessica dan Gunarso, Pujo. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan

Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan

Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017

Utami dan Kardinal. 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Seberang Ulu. Jurnal STIE MDP

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk

Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan

Bebas pada KPP Pratama Gambir Tiga. Makalah Simposium Nasional

Akuntansi XIII Purwokerto

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP

Bitung.Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013.

Yudharista, K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi

Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

(Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). Skripsi. Universitas Airlangga.

Surabaya

55

Zuhdi, Firdaus Aprian, et al. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena

Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). Jurnal Perpajakan (JEJAK);

Vol. 7 No.1

56

LAMPIRAN

57

LAMPIRAN A

58

KUESIONER

Kepada

Bapak/Ibu Responden

KPP Pratama Semarang Timur

Di tempat

Dengan hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1)

Universitas Semarang, saya akan melakukan penelitian tentang “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP

PRATAMA SEMARANG TIMUR”. Untuk keperluan tersebut saya mohon

kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon

kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran.

Demikian permohonan, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Lisa Lorensia

59

Data Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Jenis Kelamin = L P

Usia = 25-35 thn 36-45 thn 46-55 thn >56 thn

Tingkat Pendidikan = SMA S1 S2 Lainnya,

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak

yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai

berikut :

(1) STS = Sangat Tidak Setuju

(2) TS = Tidak Setuju

(3) S = Setuju

(4) SS = Sangat Setuju

(5) SSS = Sangat Setuju Sekali

60

A. Tax Amnesty

DATA TABULASI

RESP PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 SKOR

1 5 5 5 5 5 3 3 31

2 5 4 3 2 3 4 2 23

3 3 3 3 3 2 4 4 22

4 4 3 3 4 3 3 4 24

5 3 4 3 5 3 4 5 27

6 4 3 5 4 3 4 3 26

No. Keterangan STS TS S SS SSS

1. Program tax amnesty memberikan keuntungan

pada Wajib Pajak

2. Program tax amnesty bisa meningkatkan

kepatuhan wajib pajak

3. Program tax amnesty akan memberikan

penambahan pendapatan negara

4. Sosialisasi tax amnesty yang dilakukan

pemerintah cukup untuk mendorong kepatuhan

pajak

5. Wajib pajak mengikuti tax amnesty untuk

mengungkap harta uang belum terlapor di SPT

terakhir

6. Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh setelah

megikuti tax amnesty

7. Wajib Pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh

setelah mengikuti tax amnesty

61

7 4 4 3 4 3 4 3 25

8 3 4 3 4 5 3 3 25

9 4 4 4 5 5 4 5 31

10 5 4 5 4 5 5 5 33

11 5 5 4 5 4 5 5 33

12 4 5 5 4 5 5 5 33

13 5 5 5 5 5 2 2 29

14 5 5 5 5 5 5 5 35

15 5 5 5 5 5 5 5 35

16 5 5 5 5 5 5 5 35

17 5 5 5 5 5 5 5 35

18 5 5 5 3 4 3 3 28

19 5 5 5 5 5 5 5 35

20 5 5 5 5 5 4 5 34

21 3 4 3 5 3 5 4 27

22 3 4 4 3 5 4 5 28

23 3 5 4 3 4 4 3 26

24 3 4 5 4 4 4 4 28

25 3 4 4 5 3 5 4 28

26 3 4 5 4 3 4 5 28

27 3 4 5 4 3 4 5 28

28 3 4 5 4 2 4 5 27

29 3 5 4 4 4 5 4 29

30 3 4 5 3 5 4 3 27

31 3 4 4 5 3 3 5 27

32 3 4 5 3 5 4 5 29

33 3 5 4 3 4 5 3 27

34 3 4 5 3 4 5 3 27

35 3 5 3 4 5 3 5 28

36 3 3 3 3 3 3 3 21

37 4 4 3 3 3 4 5 26

38 4 4 4 3 3 3 3 24

39 3 3 3 3 3 3 3 21

40 3 3 3 5 5 5 3 27

41 3 5 4 5 3 4 4 28

42 3 3 3 3 3 3 3 21

43 3 3 3 3 3 3 3 21

44 3 3 3 3 3 3 3 21

45 3 3 3 3 3 3 3 21

46 4 4 4 3 3 3 3 24

62

47 4 3 3 3 3 3 4 23

48 4 3 3 3 3 3 4 23

49 4 3 4 3 3 3 3 23

50 3 3 3 3 3 3 3 21

51 3 3 3 4 4 4 4 25

52 4 4 4 4 3 3 4 26

53 4 4 3 4 3 4 3 25

54 3 3 3 3 3 3 3 21

55 3 3 3 3 3 3 3 21

56 3 3 3 4 4 3 3 23

57 4 4 3 4 4 4 4 27

58 3 4 3 4 4 4 4 26

59 4 4 4 3 3 4 3 25

60 4 4 3 4 4 4 4 27

61 3 3 3 4 4 4 4 25

62 3 4 3 4 4 3 3 24

63 3 3 3 3 3 3 3 21

64 3 3 3 4 4 4 4 25

65 4 3 4 3 3 3 4 24

66 3 3 3 4 3 4 3 23

67 4 3 3 4 4 4 4 26

68 3 4 4 4 3 3 4 25

69 3 3 3 3 3 3 3 21

70 4 4 3 4 4 4 4 27

71 2 2 3 2 1 2 1 13

72 4 3 3 3 3 3 3 22

73 4 3 3 3 3 4 3 23

74 1 2 5 3 2 3 5 21

75 3 1 4 2 1 2 3 16

76 3 4 3 4 4 4 4 26

77 5 5 5 5 4 4 4 32

78 4 3 3 4 3 3 3 23

79 5 5 4 3 5 5 4 31

80 3 3 3 3 4 5 2 23

81 4 3 3 3 4 3 3 23

82 3 3 3 3 3 3 3 21

83 3 3 3 4 5 4 5 27

84 4 3 3 4 4 4 4 26

85 5 4 3 3 4 3 4 26

86 3 4 3 3 3 3 3 22

63

87 3 3 3 3 3 3 3 21

88 3 4 3 4 3 3 3 23

89 3 4 3 5 4 5 4 28

90 3 3 3 3 3 3 3 21

91 4 2 5 2 2 3 4 22

92 3 3 2 3 3 4 3 21

93 5 3 3 2 1 3 2 19

94 4 3 3 3 3 3 4 23

95 3 3 3 3 3 3 3 21

96 3 3 3 3 3 3 3 21

97 4 3 3 3 3 3 3 22

98 3 3 4 4 3 3 3 23

99 4 4 4 3 3 4 4 26

100 3 2 3 4 3 2 3 20

B. Pengetahuan Perpajakan

No. Keterangan STS TS S SS SSS

1. Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya

memahamu dengan baik tarif pajak yang berlaku

2. Saya mengetahui sosialisasi pajak yang dilakukan

oleh KPP

3. Pengetahuan dan pemahaman saya mengenai

peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi

dan pelatihan

4. Setiap wajib pajak pribadi yang memiliki

penghasilan wajib pajak mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP

5. Wajib pajak orang pribadi yang telah mengetahui

kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan

membayar pajaknya

6. Sebagai wajib pajak saya mengetahui dengan

64

DATA TABULASI

RESP PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 SKOR

1 3 2 2 2 3 2 14

2 2 2 2 2 3 2 13

3 4 3 4 4 4 4 23

4 3 4 4 3 4 3 21

5 4 3 3 4 3 5 22

6 3 4 3 5 4 5 24

7 3 4 4 3 4 3 21

8 4 3 5 4 3 5 24

9 4 5 5 4 5 5 28

10 5 4 5 4 5 4 27

11 5 5 5 4 5 5 29

12 5 4 5 4 5 4 27

13 2 1 2 2 3 3 13

14 3 2 2 2 5 5 19

15 3 2 3 4 4 5 21

16 4 5 4 5 5 5 28

17 4 5 4 5 4 5 27

18 4 2 3 4 4 5 22

19 3 4 5 5 5 4 26

20 4 5 5 5 4 5 28

21 3 4 4 3 5 3 22

22 3 5 4 4 5 4 25

23 3 4 3 4 4 3 21

24 3 4 5 4 4 5 25

25 3 5 4 5 4 4 25

26 3 4 4 4 4 5 24

27 3 4 4 5 4 4 24

28 3 5 3 5 4 3 23

baik sanksi yang akan diterima jika tidak

membayar pajak

65

29 3 5 4 5 5 5 27

30 3 5 4 3 5 4 24

31 3 4 3 5 5 4 24

32 3 5 4 3 5 4 24

33 3 4 3 4 5 4 23

34 3 5 4 4 4 4 24

35 3 3 4 3 3 4 20

36 3 3 3 3 3 3 18

37 3 5 3 3 3 3 20

38 3 4 3 3 3 3 19

39 4 3 4 4 4 4 23

40 3 5 3 4 5 3 23

41 4 5 5 4 3 3 24

42 3 3 3 4 4 4 21

43 3 3 3 3 3 3 18

44 3 4 3 3 3 3 19

45 3 3 3 3 3 3 18

46 3 3 3 3 3 3 18

47 4 4 4 3 4 4 23

48 4 4 4 3 4 4 23

49 3 3 3 3 3 3 18

50 3 3 3 3 3 3 18

51 3 3 3 3 3 3 18

52 3 4 3 3 3 3 19

53 3 3 4 3 4 3 20

54 3 3 3 3 3 3 18

55 3 3 3 3 3 3 18

56 3 3 3 3 3 4 19

57 4 3 3 3 4 4 21

58 3 3 3 4 4 4 21

59 4 3 4 3 4 3 21

60 4 3 3 3 4 4 21

61 4 3 3 4 4 4 22

62 3 3 3 3 3 3 18

63 4 4 4 3 3 3 21

64 4 4 4 3 3 4 22

65 4 4 4 4 4 4 24

66 3 3 4 3 3 4 20

66

67 4 3 3 4 4 4 22

68 3 3 3 3 3 3 18

69 3 3 3 3 3 3 18

70 4 4 3 4 3 4 22

71 2 2 2 4 3 1 14

72 3 3 4 3 3 3 19

73 4 3 4 3 3 3 20

74 1 2 2 5 3 2 15

75 2 1 1 3 2 1 10

76 3 3 4 4 3 4 21

77 5 5 5 5 4 4 28

78 3 4 3 4 3 3 20

79 5 4 5 3 4 3 24

80 5 4 3 4 3 3 22

81 3 3 4 3 3 3 19

82 3 3 3 3 3 3 18

83 4 5 4 5 5 4 27

84 3 4 4 3 3 3 20

85 4 3 4 5 5 5 26

86 3 3 3 4 4 4 21

87 3 3 3 3 3 4 19

88 3 4 3 5 4 3 22

89 3 3 3 3 3 3 18

90 3 3 3 3 3 3 18

91 4 2 3 2 4 3 18

92 3 2 2 3 3 2 15

93 2 1 1 2 5 1 12

94 4 5 5 4 3 3 24

95 3 3 3 3 3 3 18

96 3 3 3 3 3 3 18

97 3 3 3 3 3 3 18

98 2 2 2 3 3 3 15

99 3 3 3 4 4 4 21

100 2 3 4 3 2 2 16

67

C. Pelayanan Fiskus

DATA TABULASI

RESP PERTANYAAN

1 2 3 4 5 6 SKOR

1 3 4 5 5 5 5 27

2 3 5 5 4 5 5 27

3 4 3 3 3 4 4 21

4 3 4 3 4 3 4 21

5 3 4 5 3 4 5 24

6 3 4 3 4 5 4 23

7 4 3 5 3 4 5 24

8 3 4 3 4 5 3 22

9 5 4 4 5 3 5 26

10 5 4 5 5 5 5 29

11 5 5 5 5 5 5 30

12 5 3 4 3 5 5 25

No. Keterangan STS TS S SS SSS

1. Pemberian sosialisasi tentang pajak menyadarkan

anda tentang pentingnya melakukan kepatuhan

pajak

2. Teknologi informasi yang digunakan oleh KPP

sudah cukup modern

3. Petugas tanggap dan sangat membantu bila anda

mengalami kesulitan

4. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan

memuaskan

5. Gedung KPP sudah cukup memadai

6. Peralatan pada KPP sudah cukup memadai

68

13 5 5 5 5 5 5 30

14 5 5 5 5 5 5 30

15 5 5 5 5 5 5 30

16 4 4 4 5 5 5 27

17 5 4 5 4 5 5 28

18 4 5 4 5 5 5 28

19 5 4 5 3 4 5 26

20 5 3 4 5 4 5 26

21 3 4 4 3 4 5 23

22 3 5 3 4 5 4 24

23 3 4 5 3 5 4 24

24 3 4 3 4 4 5 23

25 4 5 4 5 4 5 27

26 4 4 3 4 4 5 24

27 3 4 5 3 4 5 24

28 3 5 4 5 4 5 26

29 3 4 4 3 4 5 23

30 3 4 3 5 4 5 24

31 3 4 4 5 4 5 25

32 3 4 3 5 4 5 24

33 3 4 3 5 4 5 24

34 3 4 5 3 4 5 24

35 3 5 4 5 3 4 24

36 3 3 3 3 3 3 18

37 4 4 4 4 4 4 24

38 3 3 3 4 4 4 21

39 3 3 4 4 4 4 22

40 3 3 3 3 3 3 18

41 3 3 3 4 3 3 19

42 3 4 4 4 2 3 20

43 3 3 3 3 3 3 18

44 4 4 3 4 4 3 22

45 3 3 3 3 3 3 18

46 3 3 3 3 3 3 18

47 3 3 3 3 3 4 19

48 4 3 3 3 3 3 19

49 4 3 4 4 4 4 23

50 3 3 3 3 3 3 18

69

51 3 3 3 3 3 3 18

52 3 3 3 3 3 3 18

53 4 3 4 4 4 4 23

54 3 3 3 3 3 3 18

55 3 3 3 3 3 3 18

56 4 3 4 4 4 4 23

57 3 3 3 3 3 4 19

58 4 4 4 4 4 4 24

59 4 3 4 4 4 4 23

60 4 3 3 4 3 3 20

61 4 4 3 4 4 4 23

62 4 4 3 3 3 4 21

63 3 3 3 3 3 3 18

64 4 4 3 3 3 3 20

65 3 3 3 3 3 3 18

66 4 3 3 3 3 3 19

67 4 4 4 4 4 4 24

68 3 3 3 3 3 3 18

69 3 3 3 3 3 3 18

70 4 3 3 3 3 3 19

71 3 2 2 1 2 2 12

72 4 3 3 3 4 3 20

73 4 3 3 3 3 3 19

74 3 2 1 2 1 2 11

75 2 3 2 1 1 1 10

76 3 3 4 3 3 3 19

77 5 5 5 3 3 3 24

78 4 3 4 3 3 3 20

79 5 4 5 4 4 5 27

80 3 4 3 3 3 3 19

81 3 3 3 4 4 4 21

82 3 3 3 3 3 3 18

83 5 4 4 4 5 4 26

84 4 3 4 4 4 4 23

85 4 4 5 5 5 4 27

86 4 4 5 5 5 5 28

87 3 3 3 3 3 3 18

88 3 3 4 3 4 4 21

70

89 4 5 4 4 5 4 26

90 3 3 3 3 3 3 18

91 3 1 1 2 2 2 11

92 3 3 2 2 2 2 14

93 2 1 2 1 2 2 10

94 3 4 5 5 4 4 25

95 3 3 3 3 3 3 18

96 3 3 3 3 3 3 18

97 3 3 3 3 3 3 18

98 3 2 3 3 2 2 15

99 4 3 3 3 3 3 19

100 2 3 4 5 4 1 19

D.Kesadaran Wajib Pajak

No. Keterangan STS TS S SS SSS

1. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan

kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam

penyelenggaraan

Negara.

2. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan

pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.

3. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh

orang lain.

4. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan

kepatuhan adalah kewajiban

5. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan

untuk membiayai pembangunan sarana publik.

71

DATA TABULASI

RESP PERTANYAAN

1 2 3 4 5 SKOR

1 4 5 5 4 3 21

2 3 4 1 3 4 15

3 3 4 3 4 5 19

4 4 3 4 3 4 18

5 3 4 5 3 4 19

6 4 5 3 4 3 19

7 3 4 4 5 3 19

8 3 4 3 4 5 19

9 5 4 4 5 4 22

10 4 4 5 4 5 22

11 4 5 5 5 5 24

12 3 4 5 4 5 21

13 5 3 4 3 4 19

14 3 4 3 4 3 17

15 4 4 5 4 5 22

16 3 3 4 3 5 18

17 4 3 4 5 3 19

18 4 4 4 4 4 20

19 3 4 5 3 5 20

20 4 5 5 4 3 21

21 3 4 5 3 4 19

22 3 4 3 4 5 19

23 3 4 3 4 5 19

24 3 4 3 4 4 18

25 3 5 4 5 4 21

26 3 5 4 3 4 19

27 3 4 5 4 4 20

28 3 5 4 5 3 20

29 3 5 4 4 5 21

30 3 4 4 3 5 19

31 3 5 4 3 4 19

32 3 5 4 4 3 19

33 3 4 5 3 5 20

34 3 5 4 5 4 21

72

35 3 4 4 3 5 19

36 3 3 3 3 3 15

37 3 3 3 3 3 15

38 3 5 4 4 4 20

39 3 3 3 3 3 15

40 4 5 5 3 3 20

41 3 5 5 5 4 22

42 3 4 4 5 3 19

43 3 3 3 3 3 15

44 3 4 4 4 3 18

45 3 3 3 3 3 15

46 3 3 3 3 3 15

47 3 4 4 4 4 19

48 3 3 3 3 3 15

49 3 3 3 3 3 15

50 3 3 3 3 3 15

51 3 3 3 3 3 15

52 3 4 4 4 3 18

53 3 4 4 4 4 19

54 3 3 3 3 3 15

55 3 3 3 3 3 15

56 3 3 3 3 3 15

57 3 3 3 3 3 15

58 3 4 4 3 3 17

59 4 3 3 3 3 16

60 4 4 4 4 4 20

61 3 4 4 3 3 17

62 3 4 4 4 3 18

63 3 4 3 4 3 17

64 4 4 3 4 3 18

65 3 4 4 4 3 18

66 3 3 3 3 3 15

67 4 3 3 4 3 17

68 3 3 3 3 3 15

69 3 3 3 3 3 15

70 3 3 3 3 3 15

71 4 3 2 3 4 16

72 3 3 4 4 4 18

73

73 4 3 3 4 3 17

74 3 2 3 2 5 15

75 3 4 2 3 1 13

76 4 3 4 3 4 18

77 5 5 5 5 5 25

78 3 3 3 3 3 15

79 5 4 3 4 5 21

80 4 4 4 4 4 20

81 3 3 3 3 3 15

82 3 3 3 3 3 15

83 4 4 4 3 4 19

84 3 3 3 3 3 15

85 5 5 5 4 4 23

86 4 4 3 3 3 17

87 3 3 3 3 3 15

88 4 5 4 4 5 22

89 4 3 3 3 3 16

90 3 3 3 3 3 15

91 5 3 2 3 4 17

92 3 3 3 3 3 15

93 4 1 3 2 3 13

94 3 3 5 3 3 17

95 3 3 3 3 3 15

96 3 3 3 3 3 15

97 3 3 3 3 3 15

98 3 3 3 3 3 15

99 3 4 5 5 5 22

100 1 2 3 4 5 15

74

E. Kepatuhan Wajib Pajak

DATA TABULASI

RESP PERTANYAAN

1 2 3 4 5 SKOR

1 4 4 5 4 4 21

2 5 5 5 5 5 25

3 4 4 4 5 5 22

4 5 5 5 5 4 24

5 4 4 4 4 5 21

6 4 5 4 5 4 22

7 4 4 4 4 4 20

8 5 5 4 4 3 21

9 4 4 4 4 4 20

10 5 5 4 4 5 23

11 4 4 4 5 4 21

12 5 5 5 4 4 23

13 5 4 5 5 4 23

14 4 4 5 5 5 23

15 5 5 5 5 5 25

16 4 4 5 5 5 23

17 4 5 5 5 4 23

18 5 5 4 4 4 22

No. Keterangan STS TS S SS SSS

1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara

yang baik

2. Saya akan melaporkan SPT tepat pada waktunya

3. Saya akan menghitung pajak terhutang dengan

jujur dan benar

4. Saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak

5. Saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi

administrasi

75

19 5 4 5 5 4 23

20 4 4 4 4 4 20

21 5 4 4 5 4 22

22 4 4 5 5 5 23

23 5 5 5 4 4 23

24 5 5 5 5 4 24

25 5 5 5 5 5 25

26 4 4 4 4 4 20

27 5 4 5 4 5 23

28 4 5 5 4 4 22

29 5 4 4 5 4 22

30 4 4 5 4 4 21

31 5 5 4 4 4 22

32 5 4 4 4 4 21

33 5 4 5 5 5 24

34 4 5 4 5 4 22

35 5 5 4 4 4 22

36 5 5 4 5 4 23

37 5 5 5 4 4 23

38 5 4 4 4 5 22

39 5 5 4 4 5 23

40 4 4 4 4 4 20

41 5 5 4 4 5 23

42 4 4 5 4 4 21

43 4 4 4 4 4 20

44 5 5 5 5 5 25

45 4 5 4 5 5 23

46 5 4 5 5 5 24

47 4 5 5 5 5 24

48 5 4 4 4 4 21

49 5 4 4 5 5 23

50 5 4 4 5 4 22

51 4 4 4 4 4 20

52 4 4 4 4 4 20

53 5 4 4 4 5 22

54 4 4 4 4 4 20

55 5 5 5 5 5 25

56 5 5 5 5 5 25

76

57 5 5 5 5 5 25

58 5 5 5 5 5 25

59 4 5 4 5 4 22

60 4 4 4 4 4 20

61 4 4 4 4 4 20

62 4 4 4 4 4 20

63 4 4 4 4 4 20

64 5 5 5 5 4 24

65 5 5 5 4 5 24

66 5 5 4 4 5 23

67 4 4 5 4 4 21

68 4 4 4 4 4 20

69 5 4 4 4 5 22

70 5 5 5 5 5 25

71 5 5 5 5 5 25

72 5 5 5 5 5 25

73 5 5 5 5 5 25

74 4 4 4 4 4 20

75 5 4 4 4 5 22

76 5 4 4 5 5 23

77 5 4 5 4 5 23

78 4 5 4 5 4 22

79 4 4 4 4 4 20

80 4 4 4 4 4 20

81 5 4 4 4 5 22

82 4 5 5 4 4 22

83 5 5 4 4 4 22

84 5 5 5 4 4 23

85 5 4 5 5 4 23

86 4 4 4 5 5 22

87 5 5 5 4 4 23

88 5 5 5 5 5 25

89 5 5 5 5 5 25

90 5 5 5 5 5 25

91 4 5 5 4 5 23

92 4 4 4 4 4 20

93 4 4 4 4 4 20

94 4 4 4 4 4 20

77

95 5 5 5 5 5 25

96 4 4 4 5 5 22

97 4 5 5 5 4 23

98 4 4 4 4 4 20

99 4 5 4 5 4 22

100 4 4 5 5 5 23

78

LAMPIRAN B

HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS

79

Reliability: TAX AMNESTY

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,834 7

Item Statistics

Mean

Std.

Deviation N

TA1 3,5700 ,80723 100

TA2 3,6500 ,85723 100

TA3 3,6300 ,83672 100

TA4 3,6400 ,83509 100

TA5 3,5200 ,94794 100

TA6 3,6500 ,80873 100

TA7 3,6500 ,89188 100

80

Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

TA1 21,7400 14,841 0,405 ,838

TA2 21,6600 12,691 0,751 ,784

TA3 21,6800 14,179 0,497 ,825

TA4 21,6700 13,516 0,619 ,806

TA5 21,7900 12,673 0,658 ,799

TA6 21,6600 13,742 0,603 ,809

TA7 21,6600 13,560 0,557 ,816

Scale Statistics

Mean Variance

Std.

Deviation

N of

Items

25,3100 18,014 4,24430 7

81

Reliability: PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,837 6

Item Statistics

Mean

Std.

Deviation N

PP1 3,2900 ,72884 100

PP2 3,4700 ,99955 100

PP3 3,4400 ,87985 100

PP4 3,5500 ,82112 100

PP5 3,6700 ,79207 100

PP6 3,5200 ,91541 100

82

Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

PP1 17,6500 11,381 0,563 ,820

PP2 17,4700 9,524 0,674 ,798

PP3 17,5000 10,030 0,696 ,793

PP4 17,3900 10,968 0,559 ,820

PP5 17,2700 11,229 0,532 ,825

PP6 17,4200 10,044 0,655 ,801

Scale Statistics

Mean Variance

Std.

Deviation

N of

Items

20,9400 14,683 3,83187 6

83

Reliability: PELAYANAN FISKUS

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,899 6

Item Statistics

Mean

Std.

Deviation N

PF1 3,5200 ,75852 100

PF2 3,5200 ,82241 100

PF3 3,5700 ,91293 100

PF4 3,6000 ,95346 100

PF5 3,6300 ,92829 100

PF6 3,7600 1,01623 100

84

Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

PF1 18,0800 15,771 0,519 ,908

PF2 18,0800 14,216 0,739 ,880

PF3 18,0300 13,545 0,758 ,876

PF4 18,0000 13,475 0,727 ,881

PF5 17,9700 13,120 0,817 ,866

PF6 17,8400 12,661 0,799 ,869

Scale Statistics

Mean Variance

Std.

Deviation

N of

Items

21,6000 19,475 4,41302 6

85

Reliability: KESADARAN WAJIB PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,705 5

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

KWP1 3,3300 ,63652 100

KWP2 3,6800 ,81501 100

KWP3 3,6100 ,83961 100

KWP4 3,5400 ,71661 100

KWP5 3,6300 ,83672 100

86

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

KWP1 14,4600 5,806 0,210 ,740

KWP2 14,1100 4,159 0,611 ,588

KWP3 14,1800 4,169 0,578 ,603

KWP4 14,2500 4,654 0,546 ,624

KWP5 14,1600 4,762 0,381 ,693

Scale Statistics

Mean Variance

Std.

Deviation

N of

Items

17,7900 6,854 2,61810 5