FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ... melalui kuesioner yang

1 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENERAPAN

SATANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DI PROVINSI KEPUALAUAN RIAU

ISMI FEBIANI

Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang, Juni 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaruh dari kompetensi komitmen organisasi,

ketersediaan sarana dan prasarana, dan sumber daya

manusia terhadap efektifitas penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Sumber data yang digunakan

adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh

melalui kuesioner yang disebarkan pada 12 satuan kerja

yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Pengolahan

data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program

SPSS versi 21. Alat analisis yang digunakan adalah uji

validitas dengan uji korelasi Product Moment Pearson,

uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha. Pengujian

asumsi klasik yang digunakan, meliputi uji normalitas,

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Penelitian

ini juga menggunakan analisis regresi linier berganda

sebagai model penelitian, dan melakukan pengujian

hipotesis dengan uji signifikansi simultan, parsial,

dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan

prasarana, dan sumber daya manusia secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penerapan

SAP, karena mampu menjelaskan efektifitas penerapan SAP

sebesar XX. Secara parsial, komitmen organisasi dan

ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh secara

positif dan signifikan, sedangkan sumber daya manusia

tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

efektifitas penerapan SAP.

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Ketersediaan Sarana

dan Prasarana, Sumber Daya Manusia,

Efektifitas Penerapan SAP.


PENDAHULUAN

Sehubungan dengan adanya reformasi dibidang

keuangan negara, dipandang perlu dilakukan perubahan-

perubahan diberbagai bidang untuk mendukung perubahan

tersebut. Salah satu perubahan yang signifikan adalah

perubahan dibidang akuntansi pemerintahan, yaitu adanya

perubahan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAP merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan

sehingga tercapainya pemerintahan yang baik (good

governance).

Berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang

peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. SAP sangat

penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu

organisasi publik (Patton, 2001 dalam Yulianingtyas,

2011).

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang selanjutnya ditetapkan oleh

Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban

untuk dapat segera menerapkan SAP, guna menghasilkan

suatu laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik

kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami. Sebagaimana yang diamanatkan pada

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 36 ayat

(1) bahwa penerapan SAP pada laporan keuangan

pemerintah dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun

setelah PP ini diberlakukan. Namun pada kenyataannya

dilapangan, terdapat beberapa Satuan Non Vertikal


Tertentu (SNVT) yang belum menerapkan SAP secara

efektif yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada

pelaporan keuangannya. Salah satunya adalah SNVT

Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur

Permukiman.

SNVT Perencanaan dan Pengendalian Program

Infrastruktur Permukiman atau yang biasa disebut SNVT

Randal merupakan SNVT yang bertugas sebagai koordinator

SNVT dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum diwilayah Provinsi Kepulauan

Riau. Saat ini, SNVT Randal sudah menerapakan SAP

sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi belum

efektif secara keseluruhan, masih dalam tahap

penyesuaian.

Dalam penerapan SAP perlu dipahami beberapa

dasar pemikiran penting yaitu komitmen organisasi dalam

penyusunan laporan keuangan, ketersedian sarana dan

prasarana dalam membantu penyusunan laporan keuangan,

Sumber Daya Manusia (SDM), tiga variabel tersebut

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi

efektitas dalam penerapan SAP.

Belum efektifnya penerapan SAP yang sesuai dengan

PP Nomor 71 Tahun 2010 dibeberapa SNVT yang salah

satunya adalah SNVT Randal merupakan hal yang

melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga pada

penelitian ini diberi judul “Faktor–Faktor yang

Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta

Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan

Riau.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

sebelumnya dapatdisusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap

efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah?

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana

berpengaruh terhadap efektifitas penerapan tentang

Standar Akuntansi Pemerintah?


3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap

efektifitas penerapan tentang Standar Akuntansi

Pemerintah?

4. Apakah komitmen organisasi, ketersediaan sarana

dan prasarana, dan sumber daya manusia berpengaruh

terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban APBN

atau APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan

SAP, dan standar tersebut disusun oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun

SAP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP

Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1, adalah: “Standar

Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah

menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.PP Nomor 24

Tahun 2005 yang menganut basis kas menuju basis akrual

pun diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis

akrual.

Terdapatempat

karakteristikpenerapanstandarakuntansipemerintahan yang

efektifsebagaimana yang

terdapatdalamPeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010

adalahsebagai berikut:

1. Relevan

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)


c. Tepat waktu

d. Lengkap

2. Andal

a. Penyajian Jujur

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

c. Netralitas

3. Dapat Dibandingkan

4. Dapat Dipahami

2. Komitmen Organisasi

PP Nomor 71 Tahun 2010 pada pasal 1, adalah:

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah.”

PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (2) IPSAP dan

Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan

kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Selanjutnya pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 10,

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.” Untuk itu diperlukan sosialisasi dan upaya

implementasi yang melibatkan seluruh tingkatan dalam

satuan kerja pemerintah agar SAP tersebut dapat menjadi

bagian yang menyatu dengan operasional pada seluruh

pelaporan keuangan pemerintah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 36

ayat (1) yang menyatakan:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan

dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang ini

dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan

dan pengukuran berbasis kas.”

Pada pernyataan diatas, yang artinya tahun anggaran

2015 pemerintah pusat maupun daerah sudah harus


menerapkan SAP ini. Pemerintah mempunyai kewajiban

untuk dapat segera menerapkan SAP, sebagaimana yang

tertera dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan

pada PP Nomor 71 Tahun 2010 guna menghasilkan suatu

laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik

kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami. Perubahan basis dari kas menuju

akrual menjadi akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun

2010 tentulah banyak persiapan. Di tataran konsep dan

kebijakan, para petinggi pemerintah daerah adalah pihak

yang harus dipastikan komitmennya terjaga. Penerapan

tanpa komitmen maka hanya akan menjadi hal yang kurang

bisa dipertanggungjawabkan.

Komitmen Pemerintah dalam satuan kerja, yaitu

dapat melakukan perubahan sesuai dengan adanya

perubahan peraturan pemerintahan, dengan adanya

kejelasan peraturan pemerintah, mendorong penerapan

akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk

akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan

keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah dapat

dilihat dari komitmen organisasi yang tinggi aparat

sipil negara dalam meningkatkan kualitas keandalan pada

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah,

sebagaimana sesuai dengan karakteristik kualitatif

laporan keuangan yang berada dalam PP Nomor 71 Tahun

2010 pada Lampiran I. Namun yang utama adalah dukungan

yang kuat dari setiap pimpinan untuk mencapai

keberhasilan dari suatu perubahan tersebut.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana sarana adalah alat penunjang keberhasilan

suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya

visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana

tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak

akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan

rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat

akan bisa mendukung terwujudnya penerapan standar

akuntansi pemerintah berjalan dengan efektif.

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan

menerapkan SAP. Ketersediaan sarana dan prasarana


disini lebih menekankan pada: Sarana ruangan, berupa

tempat kerja atau kantor. Sarana administrasi,

berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Perkembangan prasarana yang sangat pesat, yang

terjadi pada perangkat keras untuk itu dibutuhkan

perangkat pendukung, berupa perangkat keras, dukungan

anggaran yang memadai dan perangkat lunak berupa

aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah

pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyusun laporan

keuangan sesuai dengan SAP. SAP menuntut pemerintah

untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Perangkat

lunak menurut (Mulyono,2007 menurut Sulani, 2009)

perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak

yang meliputi perintah-perintah atau instruksi-

instruksi yang berisi program serta data yang

melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan

manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang

dibutuhkan baik berupa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

maupun Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA-BMN)

yang telah terpasang dengan baik di komputer yang telah

disediakan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Arfianti (2011) sumber daya manusia

merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat

penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Hal senada

diungkapkan (Susilo, 2002 dalam Sulani, 2009) sumber

daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi

dan misi dan tujuannya.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan

sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan

terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya


yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu

memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan SAP.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh

terhadap kesiapan dan efektifitas penerapan SAP di

lingkungan SNVT, dan kompetensi adalah pengetahuan dan

keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara

tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah

pusat dan daerah kepada BPK selambatnya tiga bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan dan

penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan sumber

daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah. Pada

saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi

menjelang penerapan standar akuntansi pemerintah

berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat maupun

daerah perlu secara serius menyusun perencanaan sumber

daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Menurut

Sulani (2009) penarikan sumber daya manusia yang

merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan

oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai

melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan

evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja,

menentukan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses

seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.

Penarikan sumber daya manusia bertujuan untuk

menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi

kualifikasi yang mereka perlukan. Menurut

(Tjiptoherijanto, 2001 dalam Indriasari dan Nahartyo,

2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan

kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu

fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of

responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut.

Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam

deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar

untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya

deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang

pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti,

dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan

tugas.


Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan

bahwa rendahnya pemahaman aparat sipil negara terhadap

tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan

data juga dapat berdampak pada keterlambatan

penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah

satunya adalah penyajian laporan keuangan.

Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa

laporan keuangan belum atau tidak memenuhi nilai

informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan sesuai

dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Kegagalan sumber daya

manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan

logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan

standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam

Arfianti, 2011). Maka latar belakang pendidikan

mempunyai peran yang sangat penting karena dengan

pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam

proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-

syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga

pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan

tepat. Menurut (Pigors dan Myers, 1961 dalam Sulani,

2009) pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk

pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk

pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian,

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan

calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi,

sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan

kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah

menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

HIPOTESIS

Komitmen organisasi berkaitan dengan kemauan yang

kuat dalam diri individu untuk mencapai sebuah tujuan

organisasi. Ketika komitmen organisasi tinggi maka rasa

memiliki terhadap organisasi itu tinggi sehingga

kontribusi untuk mampu mencapai kesalarasan tujuan

antara tujuan masing-masing individu dan tujuan

organisasi akan terwujud.

Penelitian Sulani (2009) yang meneliti pengaruh

komitmen terhadap keberhasilan PP Nomor 24 Tahun 2005

menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh komitmen


terhadap keberhasilan PP Nomor 24 Tahun 2010 adalah

positif dan signifikan. Sumarno (2005) juga mencoba

melakukan penelitian tentang komitmen organisasi,

menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh komitmen

organisasi terhadap hubungan antara partisipasi

anggaran dan kinerja manjerial adalah positif dan

signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi

menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan

berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik.

Sehingga denganadanya komitmen yang tinggi kemungkinan

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan berjalan

efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1: Komitmen organisasi berdampak positif dan

signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sarana dan prasarana adalah semua yang dapat

menunjang atau mendukung segala kegiatan demi

tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan

tersedianya sarana dan prasarana yang ada dapat

mendukung ketepatwaktuan dalam menyusun dan melaporakan

laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penelitian Sulani (2009) yang meneliti perangkat

pendukung terhadap keberhasilan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005, menghasilkan kesimpulan

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.



H2: Ketersediaan sarana dan prasarana berdampak positif

dan signifikan terhadap efektifitas penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sumber daya manusia merupakan komponen penting

dalam penyusunan dan pelaksanaan penerapan SAP karena

sumber daya manusia selalu terkait, mulai dari

penetapan standar akuntansi hingga penerapan standar

akuntansi tersebut.

Salah satu manfaat utama pengguna kompetensi

dalam organisasi adalah menggerakan sumber daya manusia

kearah target yang ingin dicapai organisasi.


Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Cahya

(2008) menunjukkan hubungan positif sumber daya manusia

dalam implementasi anggaran berbasis kinerja pada

pemerintah kota Surakarta.



H3: Sumber daya manusia berdampak positif dan

signifikan terhadap efektifitas penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan yang telah uraian di atas mengenai

komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasaran,

dan sumber daya manusia, maka dapat dirumuskan


H4:Komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan

prasarana, dan sumber daya manusia berdampak positif

dan signifikan terhadap efektifitas penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

jenis kuantitatif, yaitu data primer. Data primer

diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada para

pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai petugas yang

bertanggungjawab dalam satuan kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Umum sebanyak enam petugas. Satuan Non Vertikal

Tertentu Perencanaan dan Pengendalian Program

Infrastruktur Permukiman (SNVT Randal) Provinsi

Kepulauan Riau, dimana SNVT Randal adalah koordinator

wilayah yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau yang

mengkordinator 11 satker.

Peneltian ini dilakukan untuk mengetahui dan

membuktikan komitmen organisasi, ketersediaan sarana

dan prasarana, dan peningkatan kompetensi sumber daya

manusia sebagai variabel independen terhadap

efektifitas penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

SAP sebagai variabel dependen Dimana data yang

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari

populasi.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan


pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan empat

variabel independen, yaitu komitmen organisasi (X1),

ketersediaan sarana dan prasarana (X2), sumber daya

manusia (X3), dan satu variabel dependen yaitu

efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) (Y).

Teknik analisis data dimulai dengan uji validitas

dengan uji korelasi Product Moment Pearson. Uji

reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha. Uji asumsi klasik

berupa, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heteroskedastisitas. Serta menggunakan analisis regresi

linier berganda sebagai model penelitian, dan melakukan

pengujian hipotesis dengan uji signifikansi simultan,

parsial, dan koefisien determinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah

keseluruhan kuesioner (72 buah) yang telah kami

sebarkan pada masing-masing unit kerja dan telah

mendapatkan balasannya.

Tabel 4.1

Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner

Kuesioner yang disebar 72 100%

Kuesioner yang kembali 61 84,72%

Kuesioner valid atau yang diolah 60 83,33%

Kuesioner yang tidak memenuhi

syarat

1 1,39%

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan penyebaran dan tingkat

pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar

sebanyak 72 kuesioner, dan yang kembali sebanyak 61

kuesioner atau 84,72%, namun yang memenuhi syarat

sebanyak 60 kuesioner atau 83,33%.

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran

mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata

dan standart deviation (simpangan baku) data yang

digunakan dalam penelitian. Pengukuran statistik

deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan program Statistical Package for Social

Science (SPSS) versi 21. Data statistik deskriptif

ditampilkan dalam tabel 4.2, sebagai berikut:


Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

Komitmen

Organisasi

60 12 19 15,916

7

2,10159

Ketersediaan

Sapras

60 17 29 23,516

7

2,83137

Sumber Daya

Manusia

60 9 21 15,433

3

3,68858

Ef. Penerapan

SAP

60 32 46 38,816

7

3,67535

Valid N

(listwise)

60

Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

Berdasarkan data dari tabel 4.2 dapat dijelaskan

bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 60

kuesioner. Pada efektifitas penerapan SAP memiliki

nilai minimum 32, nilai maksimum 46, mean 38,8167, dan

standar deviation (simpangan baku) 3,67535. Pada

variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum 12,

nilai maksimum 19, mean 15,9167, dan standar deviation

(simpangan baku) 2,10159. Pada variabel ketersediaan

sarana dan persediaan memiliki nilai minimum 17, nilai

maksimum 29, mean 23,5167, dan standar deviation

(simpangan baku) 2,83137. Pada variabel sumber daya

manusia memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 21,

mean 15,4333, dan standar deviation (simpangan baku)

3,68858.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau

tidaknya indikator atau pertanyaan kuesioner dari

masing-masing varibel. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan r hitung dan r tabel, dan nilai

probabilitasnya (Sig). Nilai r hitung merupakan hasil

korelasi jawaban responden dan masing-masing

pertanyaan dengan total jawaban untuk masing-masing

variabel setiap item pertanyaan disebut valid apabila

r hitung lebih besar dibanding r tabel. Hasil uji


validitas pertanyaan kuesioner ditampilkan pada tabel

4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas

Variabel Komitmen Organisasi (X1)

Item

Pertanyaan

r

hitung

r

tabel

Sig. 0,05 Keterangan

1 0,767

0,254

0,000

0,05

Valid

2 0,711 0,000 Valid

3 0,762 0,000 Valid

4 0,723 0,000 Valid

Variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana (X2)

Item

Pertanyaan

r

hitung

r

tabel


1 0,506

0,254

0,000

0,05

Valid

2 0,784 0,000 Valid

3 0,885 0,000 Valid

4 0,852 0,000 Valid

5 0,381 0,003 Valid

6 0,483 0,000 Valid

Variabel Sumber Daya Manusia (X3)

Item

Pertanyaan

r

hitung

r

tabel


1 0,744

0,254

0,000

0,05

Valid

2 0,803 0,000 Valid

3 0,868 0,000 Valid

4 0,801 0,000 Valid

5 0,729 0,000 Valid

Variabel Efektifitas Penerapan SAP (Y)

Item

Pertanyaan

r

hitung

r

tabel


1 0,566

0,254

0,000

0,05

Valid

2 0,640 0,000 Valid

3 0,572 0,000 Valid

4 0,525 0,000 Valid

5 0,525 0,000 Valid

6 0,524 0,000 Valid

7 0,289 0,025 Valid

8 0,520 0,000 Valid

9 0,514 0,000 Valid

10 0,423 0,001 Valid



b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui

apakah kuesioner yang digunakan dapat dipercaya

sebagai alat ukur variabel. Nilai reliabilitas

dilihat dari cronbach alpha Untuk pengambilan

keputusan uji reliabilitas menurut (Sekaran, 1992

dalam Priyatno, 2013), reliabilitas kurang dari 0,6

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan

di atas 0,8 adalah baik. Hasil pengujian terhadap

reliabilitas kuesioner menghasilkan angka cronbach

alpha lebih besar dari 0,6, yaitu sebesar 0.890,

berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item

pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang

baik.Secara rinci hasil uji reliabilitas, sebagai

berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,890 25


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam

model regresi atau nilai residual, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal

atau tidak. Pada penelitian hasil pengolahan

datamenampilkan grafik normal, plot yang ada

menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk

memprediksikan efektifitas penerapan SAP beradasarkan

masukan variabel independennya, yaitu komitmen

organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan

sumber daya manusia.Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi

kriteria normalitas.


Gambar 4.1

Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model

Kolmogorov-smirnov seperti yang terdapat dalam tabel

4.5 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa data

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari

nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,549 > 0,05.

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 60

Normal

Parametersa,b

Mean ,0000000

Std.

Deviation

,28121504

Most Extreme

Differences

Absolute ,103

Positive ,103

Negative -,071

Kolmogorov-Smirnov Z ,797

Asymp. Sig. (2-tailed) ,549

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data. Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji

apakah ada korelasi antara variabel independent. Hasil

uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel-

variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF

kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10.


Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi

tersebut tidak terdapat multikolinieritas antar

variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardi

zed

Coefficient

s

Standard

ized

Coeffici

ents

Collinearity

Statistics

B Std.

Error

Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 1,7

89

,349

Komitmen

Organisasi

,19

8

,093 ,284 ,594 1,6

84

Ketersediaan

Sapras

,31

3

,106 ,402 ,566 1,7

67

Sumber Daya

Manusia

,02

5

,067 ,049 ,577 1,7

32

a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Uji

ini akan dilakukan dengan mengamati pola tertentu

pada grafik scatterplot, dan menggunakan model

Gletsjer.

Dengan melihat gambar 4.2 dapat dilihat bahwa

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar

di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi layak dipakai untuk memprediksi

efektifitas penerapan SAP berdasarkan masukan

variabel independennya (komitmen organisasi,


manusia).


Gambar 4.2

Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model

Gletsjer seperti yang terdapat dalam tabel 4.7 di bawah

ini dapat diperoleh hasil bahwa Sig. > 0,05 maka dapat

dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan

hasil uji dapat dilanjutkan.

Hasil pengujian heteroskedastisitas (model

gletsjer) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Model Gletsjer) Coefficientsa

Model Unstandard

ized

Coefficien

ts

Standard

ized

Coeffici

ents

T Si

g.

Collinearit

y

Statistics

B Std.

Error

Beta Tolera

nce

VIF

1

(Constan

t)

,71

7

,183 3,91

0

,0

00

Komitmen

Organisa

si

,00

1

,049 ,004 ,024 ,9

81

,594 1,6

84

Ketersed

iaan

Sapras

-

,11

0

,056 -,324 -

1,97

6

,0

53

,566 1,7

67

Sumber

Daya

Manusia

-

,02

0

,035 -,093 -

,571

,5

70

,577 1,7

32

a. Dependent Variable: RES2 Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)


3. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (Adjusted 𝑹𝟐)

Determinan (𝑅2) atau R – Square digunakan untuk

melihat berapa besar variabel independen mampu

menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain

koefisien determinan digunakan untuk mengukur

kemampuan variabel komitmen organisasi (X1),

ketersediaan sarana dan prasarana (X2), dan sumber

daya manusia (X3), dapat menjelaskan variabel

keberhasilan efektifitas penerapan SAP pada Ditjen

Cipta Karya Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dari tampilan tabel 4.8 nilai koefisien

determinasi (Adjusted 𝑅2) sebesar 0,383, yang berarti

bahwa variabel dependen (efektifitas penerapan SAP)

mampu dijelaskan oleh variabel independen (komitmen


sumber daya manusia) sebesar 38,3% dan selebihnya

61,7% (100% - 38,3% = 61,7%) dapat dijelaskan oleh

faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam

penelitian ini.

Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Regresi

Model Summaryb

Mode

l

R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,644a ,415 ,383 ,28865

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia,

Ketersediaan Sapras, Komitmen Organisasi

b. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP


b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial

apakah variabel komitmen organisasi(X1), ketersediaan

sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia

(X3), secara berasama-sama mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP (Y).

Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan

alat bantu program statistik seperti terlihat pada

tabel berikut ini.


Tabel 4.9

Hasil Uji t

Coefficientsa

Model Unstandardiz

ed

Coefficients

Standard

ized

Coeffici

ents

T Sig

.

B Std.

Error

Beta

1

(Constant) 1,78

9

,349 5,1

21

,00

0

Komitmen

Organisasi

,198 ,093 ,284 2,1

37

,03

7

Ketersediaan

Sapras

,313 ,106 ,402 2,9

58

,00

5

Sumber Daya

Manusia

,025 ,067 ,049 ,36

7

,71

5


Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan, sebagai

berikut:

1. Variabel Komitmen Organisasi

Pengaruh komitmen organisasi terhadap efektifitas

penerapan SAP berdasarkan tabel diatas diperoleh

nilai t hitung 2,137 > t tabel 1,672, adapun nilai

t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan

(df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai

signifikansi sebesar 0,037 < 0,05, maka disimpulkan

H1 diterima, artinya komitmen organisasi

berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas

penerapan SAP.

2. Variabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap

efektifitas penerapan SAP berdasarkan tabel diatas

diperoleh nilai t hitung 2,958 > t tabel 1,672,

adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi,

signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah

sebesar 1,672, dan nilai signifikansi sebesar 0,005

< 0,05, maka disimpulkan H2 diterima, artinya

keteersediaan sarana dan prasarana berpengaruh

secara signifikan terhadap efektifitas penerapan

SAP.


3. Variabel Sumber Daya Manusia

Pengaruh sumber daya manusia terhadap efektifitas

penerapan SAP berdasarkan tabel diatas diperoleh

nilai t hitung 0,367 > t tabel 1,672, adapun nilai

t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan

(df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai

signifikansi sebesar 0,715 < 0,05, maka disimpulkan

H3 tidak dapat diterima, artinya sumber daya

manusia tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap efektifitas penerapan SAP.

4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya

pengaruh komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan

prasarana, dan sumber daya manusia. Hasil yang

diperoleh dengan menggunakan alat bantu program

statistik seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardiz

ed

Coefficients

Standard

ized

Coeffici

ents

T Sig

.

B Std.

Error

Beta

1

(Constant) 1,78

9

,349 5,1

21

,00

0

Komitmen

Organisasi

,198 ,093 ,284 2,1

37

,03

7

Ketersediaan

Sapras

,313 ,106 ,402 2,9

58

,00

5

Sumber Daya

Manusia

,025 ,067 ,049 ,36

7

,71

5


Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh model persamaan

regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 1,789 + 0,198 X1 + 0,313 X2 + 0,025 X3 + e

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan , sebagai

berikut:


1. Konstanta (α) = 1,789

Menunjukkan harga konstan, dimana jika nilai variabel

independen sama dengan nol, maka efektifitas

penerapan SAP (Y) sama dengan 1,789.

2. Koefisien X1 (β1) = 0,198

Menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X1)

berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan

SAP (Y). Artinya jika komitmen ditingkatkan maka akan

meningkatkan efektifitas penerapan SAP (Y) sebesar

0,198.

3. Koefisien X2 (β2) = 0,313

Menunjukkan bahwa variabel ketersediaan sarana dan

prasarana (X2) berpengaruh positif terhadap

efektifitas penerapan SAP (Y). Artinya jika

ketersediaan sarana dan prasarana ditingkatkan maka

akan meningkatkan efektifitas penerapan SAP (Y)

sebesar 0,313.

4. Koefisien X3 (β3) = 0,025

Menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (X3)

tidak berpengaruh positif terhadap efektifitas

penerapan SAP (Y). Artinya jika sumber daya manusia

ditingkatkan sebesar 0,025 hasilnya akan tetap sama,

tidak berpengaruh.

5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan

pengganggu.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel

komitmen organisasi (X1), ketersediaan sarana dan

prasarana (X2), dan sumber daya manusia (X3), secara

berasama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap efektifitas penerapan SAP (Y).

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan nilai F

statistik sebesar 13,218 dengan nilai t hitung 13,218

> t tabel 2,769 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05,

maka dapat diketahui bahwa secara simultan memiliki

pengaruh yang signifikan antara variabel komitmen


sumber daya manusia terhadap efektifias penerapan

SAP.


Hasil uji F diperoleh dengan menggunakan alat

bantu program statistik seperti terlihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 4.11

Hasil Uji F

ANOVAa

Model Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

1

Regress

ion

3,304 3 1,101 13,21

8

,000b

Residua

l

4,666 56 ,083

Total 7,970 59

a. Dependent Variable: Ef. Penerapan SAP

b. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia,

Ketersediaan Sapras, Komitmen Organisasi Sumber: Data olahan SPSS 21 (2014)

5. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

a. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas

Penerapan Standar Akunntansi Pemerintah

Hipotesis pertama yang diajukan komitmen

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap

efektifitas penerapan SAP. Berdasarkan hasil

penelitian, diperoleh nilai t hitung 2,137 > t tabel

1,672 dan tingkat signifikansi 0,037 yang menunjukkan

berada di bawah 0,05 hal ini berarti variabel

komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan

terhadap efektifitas penerapan SAP. Sehingga

hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini

diterima.

Hasil penelitian ini ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Sulani (2009), bahwa

komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.

24 Tahun 2005.

Hal ini berarti apabila komitmen organisasi

berkaitan dengan kemauan yang kuat dalam diri

individu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi.

Ketika tujuan organisasi dikaitkan dengan efektifitas

penerapan SAP, maka komitmen organisasi yang tinggi

dalam diri seseorang sebagai pelaku dalam penerapan


SAP akan meningkatkan efektifitas penerapan tersebut.

Kondisi berkebalikan juga bisa terjadi ketika

komitmen organisasi tersebut cenderung rendah.

b. Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Terhadap Efektifitas Penerapan SAP

Hipotesis kedua yang diajukan ketersediaan sarana

berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas

penerapan SAP. Berdasarkan hasil penelitian,

diperoleh nilai t hitung 2,958 >t tabel 1,672 dan

tingkat signifikansi 0,005 yang menunjukkan berada di

bawah 0,05 hal ini berarti variabel ketersediaan

sarana dan prasarana berpengaruh secara signifikan


hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini

diterima.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan

penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Imam

Subaweh (2008), korelasi antara variabel ketersediaan

sarana dan prasarana dengan variabel peningkatan

kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal

Departemen Pendidikan Nasional, termasuk dalam

kategori lemah.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa ketika dengan tingginya ketersediaan sarana dan

prasarana yang tersedia, menyatakan bahwa

ketersediaan sarana dan prasrana mempengaruhi secara

besar bagaimana proses penyusunan laporan keuangan.

c. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas

Penerapan SAP

Hipotesis ketiga yang diajukan ketersediaan

sarana tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

efektifitas penerapan SAP. Berdasarkan hasil

penelitian, diperoleh nilai t hitung 0,367< t tabel

1,672 dan tingkat signifikansi 0,715 yang menunjukkan

berada di atas 0,05 hal ini berarti variabel sumber

daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan


hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini

ditolak.


Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sulani (2009), dimana

variabel sumber daya manusia berpengaruh positif

tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan

penerapan PP No. 24 Tahun 2005.

Hal ini berarti sumber daya manusia dalam

menyusun laporan keuangan, para aparat sipil bagian

keuangan masih terlambat dalam meyelesaikan dan

melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar

umum yang berlaku dan waktu yang telah ditentukan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian

hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh

komitmen organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana,

dan sumber daya manusia terhadap efektifitas penerapan

SAP, sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel komitmen organisasi (X1),

berdasarkantabel 4.9 hasil uji t diperoleh nilai t

hitung 2,137 >t tabel 1,672, adapun nilai t tabel

(pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-

3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi

sebesar 0,037 < 0,05. Maka dapat disimpulkan komitmen

organisasi (X1)mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap efektifitas penerapan SAP di

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

2. Secara parsial variabel ketersediaan sarana dan

prasarana (X2), berdasarkan tabel 4.9 hasil uji t

diperoleh nilai t hitung 2,958 > t tabel 1,672,

adapun nilai t tabel (pengujian 2 sisi, signifikansi

2,5% dengan (df)= 60-3-1= 64) adalah sebesar 1,672,

dan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Maka

dapat disimpulkan ketersediaan sarana dan prasarana

(X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau.


3. Secara parsial variabel Sumber daya manusia (X3),

berdasarkan tabel 4.9 hasil uji tdiperoleh nilai t

hitung 0,367 > t tabel 1,672, adapun nilai t tabel

(pengujian 2 sisi, signifikansi 2,5% dengan (df)= 60-

3-1= 64) adalah sebesar 1,672, dan nilai signifikansi

sebesar 0,715 < 0,05, atau dengan kata lain variabel

sumber daya manusia tidak dapat diterima. Hal ini

disebabkan oleh keterbatasan indikator yang

mempengaruhi sumber daya manusia dalam penelitian

ini, yakni: latarbelakang pendidikan, paham dengan

pekerjaan yang ditugaskan dan Peraturan Pemerintah

yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, kesiapan, dan kemampuan

sumber daya manusia tersebut, yang dapat diperkuat

dengan fakta dilapangan bahwa Catatan akhir Laporan

Keuangan Wilayah di SNVT Randal belum efektif dalam

penerapan standar akuntansi pemerintah. Maka

disimpulkan sumber daya manusia (X2) tidak mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas

penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau.

4. Variabel komitmen organisasi (X1), ketersediaan

sarana dan prasarana (X2), dan sumber daya manusia

(X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

efektifitas penerapan SAP di Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Provinsi Kepulauan Riau.. Hasil pegujian hipotesis

menghasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted

𝑅2) sebesar 0,383, yang berarti bahwa variabel

dependen (efektifitas penerapan SAP) mampu dijelaskan

oleh variabel independen (komitmen organisasi,


manusia) sebesar 38,3% dan selebihnya 61,7% (100% -

38,3% = 61,7%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor

lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Peneltian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari

segi jumlah responden, dar 72 orang yang mendapat

kuesioner adalah sebanyak 72 orang, hanya 61 orang yang


mengembalikan dalam jangka waktu pengembalian, meskipun

peneliti telah meminta bantuan melalui SNVT Randal

selaku kordinator wilayah untuk Direktorat Jenderal

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah

Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, meskipun menurut

hasil penelitian SDM terbukti tidak efektif dalam

mempengaruhi penerapan SAP, bukan berarti variabel

tersebut tidak sepenuhnya signifikan, karena terdapat

keterbatasan indikator dalam penelitian ini yang hanya

melihat dari segi latarbelakang pendidikan, paham

dengan pekerjaan yang ditugaskan dan Peraturan

Pemerintah yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesiapan, dan

kemampuan sumber daya manusia tersebut.

3. Saran

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi

yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. Pemerintah mempunyai

kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP, guna

menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan

karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Dari hasil analisis

regresi yang didapat, dapat dilihat bahwa pengaruh dari

komitmen organisasi dan ketersediaan sarana dan

prasarana adalah signifikan. Untuk merealisasikan

komitmen organisasi dan ketersediaan prasarana dan

sarana yang ada, diharapkan dapat merekrut sumber daya

manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi software

yang disediakan oleh kemeterian keuangan guna

mempermudah pekerjaan dan mampu dalam menyusun laporan

keuangan tepat waktu, berupa CaLK (Catatan akhir

Laporan Keuangan) sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun

2010.

Bagi penelitian berikutnya dari hasil analisis

signifikansi parsial yang didapat, dapat dilihat bahwa

pengaruh dari sumber daya manusia tidak dapat diterima.

Sebaiknya penelitian selanjutnya menyempurnakan

kuesioner dengan mengharuskan responden mengisi point


jenjang pendidikannya secara detail dan memperluas

cakupan indikator sumber daya manusia yang diteliti,

karena penilitian ini tentang penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana outputnya adalah

laporan keuangan, tidak setiap orang mampu membuat,

membaca dan memahami laporan keuangan tersebut, maka

unuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penyajian

deskripsi responden data-data mengenai latarbelakang

responden sebaiknya disajikan secara lebih detail

terutama latarbekang pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Lukas Setia. (2009). Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi.

Yogyakarta: Penerbit Andi.

Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten

Batang).Skripsi . Fakultas Ekonomi. Universitas

Diponegoro.

Deddi N., I. S. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba

Empat.

Effendi, Sofian. Tukiran. (2012). Metode Penelitian Surve (Edisi

Revisi). SJakarta: LP3ES.

Hasan, I. (2010). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah

Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). Fakultas

Ekonomi. Universitas Jember.

KSAP, K. S. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba

Empat.

Luthans, Fred. (2006). Perilaku Organisasi (Edisi 10). Yogyakarta:

CV. Andi.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi.

Nugraheni, Purwanti dan Imam Subaweh. (2008). Pengaruh Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi Pada Inspektorat Jenderal Departemen

Pendidikan Nasional). Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol.

13.

Nur, M dan Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility

di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaaan Berkategori

High Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.

Nominal, 1, 1-13.

Nurbasya, Y. (2010). Soft Launching PP 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP.

Nurhayati, Riani. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemrintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas

Dan Kecamatan Yang Berada Di Kabupaten

Tasikmalaya.Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan

Indonesia.


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Priyanto, D. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17.

Jakarta: Andi Offset.

Priyanto, Duwi. (2013). Olah Data Statistik Dengan Program PSPP

(Alternatif SPSS). Jakarta: Mediakom.

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2012). Jakarta: Salemba

Empat.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Suhardjanto, Djoko dan Cahya, Bayu Tri. (2008). Persepsi Pejabat

Pengguna Anggaran terhadap Efektivitas Implementasi

Anggaran Berbasis Kinerja Ditinjau dari Aspek Rasional:

Survei pada Pemerintah Kota Surakarta. Jurnal Siasat

Bisnis, 12 (2): 115-128.

Sukmaningrum, Tantriani. (2012). AnalisisFaktor-Faktor Yang

MempengaruhiKualitasInformasiLaporanKeuanganPemerintah

Daerah (StudiEmpirispadaPemerintahKabupatendan Kota

Semarang).FakultasEkonomidanBisnis.UniversitasDiponegoro.

Sulani, Aldiani. (2009). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada

Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Fakultas Ekonomi.

Universitas Sumatera Utara.

Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapa: Teori & Aplikasi dengan

SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sumarno, J. (2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya

Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi

Anggaran dan Kinerja Manjerial: Studi Empiris pada Kantor

Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta. SNA VIII: Solo,

15-16.

Syarifuddin. (2003). Mencari Bentuk Standar Akuntansi Pemerintah

Daerah.

Taniredja, T dan Hidayati Mustafidah. (2011). Penelitian

Kuantitatif (Sebuah Pengantar). Bandung: Penerbit

Alfabeta.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan TanggungjawabKeuangan Negara

Wahyono, Teguh. (2009). 25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17

(Memahami Teknik Analisis Statistik Secara Sistematis dan

Praktis. Jakarta: PT. Gramedia.

Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi .

Bandung: CV. Andi Offset.

Yulianingtyas, D. S. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam

Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada

Kabupaten/Kota di Indonesia). Akuntansi dan Auditing.

http://www.bppk.depkeu.go.id. Diunduhtanggal 27 Februari 2014.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ... melalui kuesioner yang

Documents