-
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP
RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT
SKRIPSI
OLEH
TEUKU RAMLI
NIM : 07C20101047
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2013
-
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
KONTRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP
RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT
SKRIPSI
OLEH
TEUKU RAMLI
NIM : 07C20101047
Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Meulaboh
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2013
-
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Konsekwensi otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari
Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
pelaksanaan
pembangunan dengan sistem desentralisasi, yakni pembangunan
yang
mengandung arti bahwa pembangunan daerah memberikan peluang
dan
kesempatan yang seluas - luasnya bagi terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan
baik (good governance) di bawah kendali kewenangan daerahnya
sendiri.
Maksudnya adalah daerah diberikan kesempatan seluas- luasnya
untuk mengatur
dan mengelola serta menggali sumber daya yang ada untuk
meningkatkan
penerimaan yang bersumber dari potensi lokal yang dimiliki, yang
tujuannya
adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pada
umumnya.
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk
meningkatkan
kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan
yang handal
dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan
pelayanan
prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah bukan
semata-mata
memanfaatkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat
saja, namun
pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan
yang
seluas – luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya
ekonominya secara
baik dan benar serta bertanggungjawab yang ditujukan untuk
kemajuan daerah
dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
-
2
Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan
tentunya
perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah
pada khususnya
maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya
dapat
dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat
diperoleh dari
berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor
swasta maupun
pemerintah. Maka untuk melaksanakan pembangunan yang
berkesinambungan
daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin
sumber – sumber
keuangannya seperti : pajak, retribusi atau pungutan yang
merupakan sumber –
sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam UU
Nomor 32 Tahun
2004.
Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan
pembangunan
secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara
kreatif mampu
menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber
pendapatan
asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang potensial
adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa
bagiannya antara lain
retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa
kesahatan, retribusi pelayanan
administrasi kependudukan, dan lain - lain. Prinsip otonomi
daerah menggunakan
otonomi seluas – luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan
mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang
ditetapkan dalam
Undang – undang ini.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi
Aceh juga
mempunyai kewenangan yang sama untuk mengatur, mengurus,
mengembangkan
daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan potensi
daerahnya
tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan
daerah yang
-
3
sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
adalah keuangan
daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan
keuangan daerah
harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya,
pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berupaya untuk
meningkatkan sumber –
sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang
dimilikinya.
Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber – sumber
pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya
dapat diikuti dengan
pencapaian realisasi secara konsisten.
Pemungutan Retribusi atas jasa pelayanan administrasi
kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi
yang luas,
nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam
undang-undang
Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah
daerah dalam
menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk
memperoleh
dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan
daerah.
Pelayanan administrasi kependudukan adalah merupakan bagian dari
sub
sistem pelayanan publik penyelenggaraan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah,
dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di
bidang
administrasi kependudukan serta sebagai sumber Retribusi Daerah
dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Administrasi kependudukan secara umum juga diartikan sebagai
suatu
usaha bagi masyarakat untuk mendapatkan indentitas sebagai warga
Negara dan
meningkatkan produktifitas sumber daya manusia yang dimiliki
oleh negara.
-
4
Dengan demikian administrasi kependudukan pada dasarnya dapat
dikatakan
sebagai usaha dasar untuk mendapatkan bukti sebagai warga Negara
yang sah dan
untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau
yang
buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.
Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan adalah
sebagai
bagian Retribusi Daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah
(PAD) yang
bersumber dari masyarakat, yang merupakan bentuk pengabdian dan
peran serta
langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan
nasional, juga
merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi
kependudukan Pasal 32 menyatakan bahwa instansi pelaksana dalam
pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil. Bentuk
pelayanan
pencatatan sipil meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama,
penambahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan,
pembatalan
perceraian, peristiwa penting lainnya.
Retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten
Aceh Barat adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi daerah
yang luas, nyata
dan bertanggung jawab dan merupakan upaya pemerintah daerah
dalam menggali
dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh
dana
sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
Dilihat pentingnya setiap warga terhadap pelayanan publik
khusus
pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya cukup memberi
kontribusi
-
5
terhadap pendapatan atau penerimaan pendapatan dari pelayanan
publik. Namun
karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan
potensi yang dimiliki,
pelaksanaan pemungutan serta pemberian sosialisasi kepada
masyarakat tentang
perlunya memperoleh administrasi kependudukan (akte kelahiran,
akte
perkawinan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan
sebagainya), maka
pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan
potensi yang
ada, sehingga nampak pendapatan dari pelayanan administrasi
kependudukan
belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam
peningkatan
pendapatan asli daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah
Kabupaten
Aceh Barat perlu memikirkan secara serius masalah – masalah yang
erat
hubungannya dengan pelayanan publik, dan berusaha melakukan
upaya demi
mengoptimalkan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan
administrasi
kependudukan dapat memberi kontribusi yang besar dalam
meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat
suatu
karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
”Analisis
Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kontribusi
Pelayanan
Administrasi Kependudukan Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten
Aceh
Barat ”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan
dibahas
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
-
6
1. Seberapa besar laju kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan
terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat ?
2. Berapa besar pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat
?
1.3. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui berapa besar laju kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh
Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh
Barat.
1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, manfaat yang diperoleh
dengan
diadakannya penelitian ini :
1.4.1. Manfaat Teoritis
1. Untuk memberikan masukkan berupa informasi pada kalangan
akademik
sebagai dasar penelitian selanjutnya serta memperoleh pemahaman
yang
mendalam mengenai kontribusi sektor pelayanan administrasi
kepedudukan terhadap Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD
di
Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis selama
mengikuti
perkuliahan ke dalam praktek sehari-hari sehingga dapat
menambah
-
7
pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang akan
dibahas
dalam penulisan ini
1.4.2. Manfaat Praktis
Bagi pemerintah daerah atau pihak yang lain yakni sebagai
bahan
informasi dan arahan yang baik untuk ke depan dari pemerinah
Kabupaten Aceh
Barat dan pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini,
sehingga dapat
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
1.5. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi
menjadi 5 bab
dengan urutan sebagai berikut:
Bagian pertama pendahuluan diuraikan tentang pokok-pokok
pembahasan
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat
penelitian terdiri atas manfaat teorotis dan manfaat praktis,
dan sistematika
penulisan.
Bagian kedua tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian
Kontribusi,
Pengertian Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah, Pengertian
Administrasi
Kependudukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan
Asli
Daerah, Belanja Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah, dan
Otonomi Daerah,
Perumusan Hipotesis.
Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup
penelitian,
data penelitian diantaranya jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data,
model analisis data, definisi operasional variabel, dan
pengujian hipotesis.
-
8
Bagian keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari statistik
deskriptif
variabel penelitian, Perkembangan Kontribusi Pelayanan
Administrasi
Kependudukan, Perkembangan Retribusi Daerah, Hasil Pengujian
Hipotesis, Hasil
Penelitian, Analisis Koefisien Korelasi dan koefisien
Determinasi dan Uji Regresi
Linear Sederhana dan Uji Signifikan Parsial (Uji t).
Bagian kelima Simpulan dan Saran menguraikan kesimpulan dan
keterbatasan dari penelitian dan saran – saran.
-
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Kontribusi
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute,
contribution
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri
maupun sumbangan.
Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau
tindakan. Hal yang
bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman
terhadap pihak
lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai
tindakan yaitu
berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian
memberikan
dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai
contoh,
seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi
menciptakan suasana
asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak
positif bagi
penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu
tersebut juga
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal
ini dilakukan
dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian
menjadi bidang
spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi
dapat diberikan
dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan,
profesionalisme,
financial, dan lainnya (Suparmoko, 2006).
Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka
dapat
diartikan bahwa kontribusi sektor pelyanan administrasi
kependudukan terhadap
retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh
Barat
adalah keterlibatan yang dilakukan oleh pelayanan publik melalui
pemberian
sumbangan kepada pendapatan asli daerah yang akan memberikan
pengaruh
dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah
di
Kabupaten Aceh Barat.
-
10
2.2. Pengertian Retribusi Daerah
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki
andil
dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah atas jasa
pelayanan publik. Sebab
retribusi retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar
terhadap
pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang
retribusi daerah
terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud penerimaan
retribusi daerah itu
sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi
atas jasa
pelayanan publik.
Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi
semua
bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan
retribusi
sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan UU
Tahun 2004
yang perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang pajak daerah
dan retribusi
daerah yang pada intinya mekanismi evaluasi retribusi untuk
daerah diatur dengan
peraturan daerah masing – masing daerah yang bersangkutan.
Pengertian retribusi daerah menurut (Siahaan, 2006) adalah
pemungutan
uang sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa
pekerjaan, usaha atau
milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan
peraturan umum
yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
Definisi lain tentang retribusi dikemukakan oleh Munawir yang
dikutip
oleh (Siahaan, 2006) retribusi adalah iuran kepada pemerintah
yang dapat
dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk
pemerintah. Paksaan
disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat
merasakan jasa baik
dari pemerintah dia tidak kenakan iuran ini.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan ciri – ciri
pokok
pendapatan pelayanan atau retribusi daerah :
-
11
1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata
dan langsung
kepada yang berkepentingan.
2. Wewenang atas pungutan retribusi adalah pemerintah daerah
3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan
daerah yang
langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau
menggunakan
jasa yang disediakan oleh pemerintah.
Dalam UU No 18 Tahun 1997 pasal 2 ayat 2 disebut dengan
retribusi
daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah
sebagai
penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai
perusahaan.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi
daerah
bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil
terseb ut adalah
untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaaan, milik dan jasa
masyarakat
disamping agar saran dan prasarana unit – unit jasa pelayanan
dapat ditingkatkan
dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan
masyarakat
serta perbedaan zaman.
Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada
suatu waktu
ditetapkan untuk mencapai maksud diatas yang wajar sesuai dengan
imbalan yang
diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau
pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah.
2.3. Objek Retribusi Daerah
Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang
disediakan
oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh
pemerintah daerah
dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa – jasa tertentu
yang menurut
-
12
pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek
pendapatan
pelayanan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah
sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi
atau badan.
Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak
pertambahan
nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi
yang dapat disebut
sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda).
Jenis – jenis objek retribusi daerah adalah :
1. Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
c. Retribusi Pengantian biaya cetak KTP dan akte catatan
sipil
d. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
e. Retribusi pelayanan pemekaran dan penguburan mayat
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pemeliharaan alat pemadam kebakaran
h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
i. Retribusi air bersih
j. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pemakaian grosir dan/ atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelanggan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parker
-
13
f. Retribusi tempat penginapan / pesinggahan / villa
g. Retribusi rumah potong hewan
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
j. Retribusi penyebarangan di air
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi izin usaha perikanan
Berdasarkan pengolompokan tersebut dapat dilihat bahwa
pelayanan
publik sektor pelayanan administrsi kepedudukan (pencetakan KTP
dan akte
catatan sipil) merupakan jenis retribusi daerah. Dari hal
tersebut dapat dilihat
bahwa pelayanan publik (Publik service) sektor pelayanan
administrsi
kepedudukan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada
masyarakat
sehingga dikelompokkan ke dalam retribusi pelayanan umum. Dengan
demikian,
jenis retribusi dari pelayanan publik sektor pelayanan
administrsi kepedudukan
tersebut tetap merupakan bagian dari retribusi daerah yang harus
ditingkatkan
kontribusinya dalam rangka meningkatkan PAD secara
keseluruhan.
2.4. Pengertian Administrasi Kependudukan
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan
subsistem
dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting
dalam
-
14
pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi
kependudukan.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1, disebutkan bahwa :
Administras i
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian,
administrasi
kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan mulai dari
satuan pemerintah terkecil seperti desa da kelurahan hingga pada
skala nasional.
Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis
sebagai
dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan
dalam
rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses
informasi
hasil administrasi kependudukan tersebut.
2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai penerimaan
dan
pengeluaran daerah yang terjadi selama satu tahun anggaran. Pada
umumnya
rentang waktu satu tahun anggaran tersebut dimulai dari 1
Januari sampai dengan
31 Desember tahun bersangkutan. Disamping itu juga anggaran
dapat dijadikan
alat kontrol atau pengawasan terhadap pendapatan dan pengeluaran
dimasa yang
akan datang (Suparmoko 2005, h. 26).
Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rayat Daerah
(DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD sedangkan
penyelenggaraan tugas
pemerintah pusat didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
-
15
Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian Undang-Undang Nomor
33
Tahun 2004 seperti yang dipaparkan diatas maka penulis
menyimpulkan bahwa
APBD adalah alat perencanaan baik penerimaan maupun pengeluaran
yang
dibutuhkan oleh pemerintahan daerah sebagai landasan untuk
membiayai dan
melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran
yakni dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan. Dengan
adanya
perencanaan yang baik terhadap penggunaan anggaran maka tujuan
dari
pembangunan nasional akan dapat diwujudkan.
2.6.1. Pendapatan Asli Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah
tangga
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu
untuk mencukupi
keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka
dibutuhkan
pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah
(APBD) pada setiap daerah adalah pungutan yang dilakukan
berdasarkan
pendapatan daerah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki
sumber
keuangan tersendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran
rutin daerah
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari
pemerintah pusat atau
provinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar
berusaha
memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolahnya
dengan baik
agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD.
Sejalan
dengan itu, maka sangat diharapkan kepada pemerintah pusat atau
provinsi dalam
pola kebijaksanaan yang tertuang dalam anggaran keuangan agar
berusaha untuk
-
16
mengarahkan atau membantu daerah tingkat bawahnya yang tidak
mampu
membiayai pembiayaan APBD.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah program pemerintah
daerah
diwujudkan dalam bentuk angka. Dengan mempelajari dan membaca
angka-angka
tersebut, dapat diketahui program yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah.
Berbicara tentang APBD tidak dapat dipisahkan dengan program
tahunan karena
anggaran tersebut merupakan rancangan pelaksanaan program
tahunan yang
dinyatakan dalam bentuk uang.
Pendapatan daerah adalah komponen anggaran pendapatan dan
belanja
daerah untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya
roda
pemerintahan. Oleh karena itu, tiap daerah harus mengupayakan
agar pendapatan
daerah dapat dipungut seintensif mungkin, maka harus didukung
oleh aparat
pemerintah yang terampil dan bekerja seefektif mungkin dalam
mengelolah
sumber pendapatan.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk
mendukung
pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang
diatur
dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32
Tahun 2000
dijelaskan mengenai eksistensi pelaksana ekonomi daerah yang
nyata dan
bertanggung jawab yaitu kepada daerah diberikan kewenangan
untuk
melaksanakan barbagai urusan pemerintahan terutama dalam hal
mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri utamanya dalam mengatur pembiayaan
rutin dan
pembangunan. Karena antara satu daerah dengan daerah yang
lainnya terdapat
sifat dan sumber penerimaan pusat untuk digali dan dikembangkan
oleh masing-
masing daerah yaitu pendapatan asli daerah.
-
17
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli
Daerah sebagai
sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar
dapat
menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk
penyelenggaraan
pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun
meningkat sehingga
kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab dapat
dilaksanakan.
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang
menunjukan
kemampuan suatu daerah yang menghimpun Sumber – sumber dana
untuk
membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa
Pendapatan Asli
Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha Pemerintah
Daerah dalam
memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya
sehingga dapat
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah
(Rusyadi 2005, h. 52 )
Bratakusumah & Solihin, (2008, h. 169) berpendapat bahwa
untuk
menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab, diperlukan
kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber
keuangan
sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan
daerah, serta antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang
merupakan
prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.
Dengan lahirnya sistem desentralisasi yang diwujudkan melalui
otonomi
daerah, maka setiap daerah harus mampu pengoptimalisasikan
penerimaan daerah
yang dikelola dari pendapatan yang bersumber dari dalam
daerahnya sendiri,
artinya bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
merupakan
-
18
pendapatan daerah yang bersumber dari sektor lokal seperti
pendapatan pajak
daerah dan pendapatan retribusi daerah harus dikelola dengan
baik dan
bertanggungjawab yang pada akhirnya dapat menambah kemampuan
keuangan
daerah untuk membiayai pembangunan.
Dengan otonomi daerah pemerintah daerah didorong untuk
meningkatkan
kemampuan daerahnya dalam mengumpulkan PAD dengan maksud agar
dana
transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi
beban APBN.
Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 diuraikan bahwa
pendapatan yang bersumber dari daerah terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah
dan retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain- lain pendapatan
asli daerah
yang sah.
b. Dana Perimbangan Pusat
c. Pinjaman daerah, dan
d. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan
bahwa jenis-
jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan
Kabupaten/Kota diantaranya
adalah:
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
-
19
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas maka
dapat
disimpulkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut menegaskan
bahwa
daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak
sebagaimana yang
dimaksudkan diatas, serta jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak
dipungut apabila
potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan
daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.6.2. Belanja Daerah
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur
beberapa
aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini
yaitu permasalahan
belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang
perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah,
-
20
belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Rincian
belanja daerah bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat
ekonomi dan
berdasar fungsinya, berdasar sifat ekonominya belanja daerah
terdiri atas belanja
pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
Sedangkan
berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk
pembangunan dan
fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya,
agama, pendidikan
serta perlindungan sosial.
Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli
daerah
maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah
daerah untuk
membiayai belanja daerah. Di dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun
2004
dijelaskan bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam belanja
daerah terdiri dari:
1. Belanja aparatur daerah
Bagian belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi
umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan
yang
dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil,
manfaat,
dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh
masyarakat.
2. Belanja pelayanan publik
Bagian belanja pelayanan publik berupa belanja administrasi
umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan
yang
dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil,
manfaat,
dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
Pengeluaran uang dengan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
memiliki
kriteria sebagai berikut:
-
21
a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa
seperti layak
terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang,
seperti
yang diharapkan pada suatu pinjaman.
c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak
yang
diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tidak tersangka.
Pengeluaran belanja tidak tersangka disediakan untuk pembayaran
yang
bersifat insidentil seperti:
a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian
yang dapat
membahayakan daerah.
b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan
dan atau
yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan
yang
dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan. Namun
pada
praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk
seperti yang
terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan
Belanja
daerah, yakni sebagai berikut :
Belanja rutin merupakan belanja yang wujudnya tidak berupa fisik
dan
terjadi secara terus menerus sepanjang periode anggaran. Sebagai
contoh belanja
gaji dan honorium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja
barang dan belanja
lain- lain. Belanja rutin umumnya digunakan untuk membiayai
operasional
pemerintah daerah dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara
langsung oleh
masyarakat.
-
22
Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja
yang
sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang
manfaatnya
lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh
pemerintah yang
mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
karena
memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayan
publik.
Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital
publik dan
dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh
belanja untuk
pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit,
pembangunan jembatan
dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Kesit Bambang
Prakosa
(2004 dalam Novinyanto, 2005) dengan mengambil sampel Provinsi
Daerah
Istimewa Yogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari
penelitian tersebut
senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syukriy
Abdullah dan
Abdul Halim (2003 dalam Noviyanto, 2005). Secara empiris
penelitian ini
membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh
jumlah DAU yang
diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat
ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah
pusat masih
tinggi.
2.6.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya
sendiri
dengan sebaik – baiknya, maka perlu diberikan sumber – sumber
pembiayaan
yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan
dapat
diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali
segala sumber -
-
23
sumber keuangaanya sendiri berdasarkan peraturan perundang -
undangan yang
berlaku.
Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang
Pemerintah
Daerah, menyebutkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah
meliputi:
1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
dilakukan dan
ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua
objek pajak
seperti orang atau badan , bergerak atau tidak bergerak.
2. Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau
pemberiaan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Bagian laba badan usaha milik daerah adalah penerimaan berupa
bagiaan laba
bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih
bank
pembangunan daerah.
4. Penerimaan Dinas-dinas Daerah
Penerimaan-penerimaan Daerah dari Dinas-dinas yang tidak
merupakan
Penerimaan-penerimaan dari Pajak Daerah.
Misalnya: Penerimaan dari dinas pertanian, Penerimaan dari dinas
peternakan,
penerimaan dari dinas kesehatan, dan Lain- lain.
5. Penerimaan Lain- lain
Penerimaan Lain- lain adalah Penerimaan selain Pajak Daerah,
Retribusi
Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, Penjualan
Barang-barang
-
24
bekas, Cicilan kendaran bermotor roda empat dan roda dua,
Cicilan rumah
yang dibangun oleh pemerintah daerah , dan Lain- lain.
2.7. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah sebagai integral dari pembangunan nasional yang
tidak
bisa dilepaskan dari Prinsip Otonomi Daerah. sebagai daerah
otonom daerah
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan
kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, Partisipasi
masyarakat dan
pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung
penyelenggaran
otonomi daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab
di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari
Praktek-praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah
pusat dan
daerah. Widjaja, (2006, h.10).
Disamping itu, Otonomi Daerah juga memberikan porsi yang besar
bagi
daerah untuk mengelola keungan daerahnya. Ini berarti tanggung
jawab menggali
Sumber-sumber keuangan daerah dan memamfaatkan penerimaan daerah
lebih
banyak berada di daerah. Sugianto, dalam Widjaja (2006. h.
10)
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah pusat
dan
daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam
upaya
penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama
dari
Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan
kewenangan
dan pembiaayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah, tetapi yang
lebih penting
adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan
sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
dan pelayanan
kepada masyarakat.
-
25
Secara khusus Undang- undang No 11 Tahun 2006 tentang
pemerintahan
Aceh Bab XXIV Keuangan dengan prinsip otonomi Seluas- luasnya.
Bagian
kesatuan umum pasal 178.
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan
Kabupaten/Kota
sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberiaan
sumber
pendanaan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Aceh dan
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai
dari dan
atas beban APBA/APBK.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur
Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan pendanaan APBN
dalam rangka
pelaksanaan dekonsentralisasi.
4. Penyalenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada
pemerintahan
Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Dan Gampong di sertai
dengan
pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
Bagian
kedua sumber penerimaan dan pengelolaan.
Pasal 179.
1. Penerimaan Aceh Dan Kabupaten/Kota terdiri atas Pandapatan
Daerah dan
Pembiayaan
2. Pendapatan Daerah Sebagai mana dimaksud pada Ayat (1)
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan;
c. Dana Otonomi Khusus, dan
d. Lain- lain Pendapatan yang sah.
-
26
Pasal 180.
1. Sumber Pendapatan Asli DAerah (PAD) Aceh dan PAD
Kabupaten/Kota
sebagai mana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri
atas;
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan milik
Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyartaan modal
Aceh/Kabupaten/kota;
d. Zakat dan
e. Lain- lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli
Kabupaten/Kota yang
sah.
2. Pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan
Asli
Daerah Kabupatan/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan b,
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 181.
Dana Perimbangan sebagai mana di maksud dalam Pasal 179 Ayat (1)
huruf b
terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil Pajak;
b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidro karbon dan sumber
daya alam;
c. Dana Alokasi Umum;
d. Dana Alokasi Khusus.
-
27
2.8. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam
penelitian ini
adalah :
- Diduga faktor sosialisasi berpengaruh tehadap efektivitas
kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah
di
Kabupaten Aceh Barat.
- Diduga faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh tehadap
efektivitas
kontribusi pelayanan administrasi kependudukan berpengaruh
terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
-
III. METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian mencangkup seluruh
jumlah
retribusi daerah, pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2006
– 2012 di
Kabupaten Aceh Barat.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder
yang
diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pengololaan
keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPKKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), dan
instansi- instansi pemerintah, serta dari berbagai sumber dan
literatur lain yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan penulis dalam penelitian ini
antara
lain :
a. Studi pustaka (library Research)
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
dengan
cara membaca-buku-buku dan Literatur lainnya baik yang
diwajibkan
maupun yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitanya
dengan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
-
29
Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung
kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan
dengan masalah yang akan dibahas.
3.3. Model Analisis Data
Untuk membahas faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas
kontribusi
pelayanan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di
Kabupaten
Aceh Barat dengan menggunakan alat ukur regresi linear berganda
(Ruslan,
2006.h.26).
Y = a + b1X1 + b2X2 + e…………………………………………..…(1)
Dimana :
Y = Kontribusi
a = Konstanta
b1,b2 = Koefisien regresi
X1 = Pertumbuhan Ekonomi
X2 = Sosialisasi
e = Faktor penganggu
Analisis Korelasi (r)
koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk mengetahui
seberapa besar
hubungan dengan variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
koefisien berganda
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Rumus koefisien korelasi berganda menurut Ruslan (2006,
h.103)
)2.......(............................................................
2
1
YiYiXiXi
YiXiXXir
-
30
Dimana :
r = Koefisien Korelasi Variabel Bebas X
Y = jumlah kontribusi
X = Variabel yang diteliti
Uji t
uji t digunakan untuk menguji hipotesis suatu parameter bila
sampel
berukuran kecil (n < 30) dan ragam populasi tidak diketahui
menurut Ruslan
(2006, h.189).
)3(......................................................................21
2
r
rnt
Keterangan :
n = Jumlah Sampel
r = Koefisien korelasi
3.4. Definisi Operasional Variabel
Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang
variabel-variabel utama
pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing
variabel sebagai
berikut :
a. Kontribusi (Y) adalah sumbangan sektor pelayanan
administrasi
kependudukan terhadap retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat.
b. Retribusi daerah (X) adalah pendapatan daerah yang diterima
dari sektor
pajak dan jasa pelayanan publik.
3.5. Pengujian Hipotesis
Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
:
-
31
a. H0 ; ß = 0, Faktor- faktor yang diteliti secara bersama-sama
tidak
berpengaruh secara signifikan dari seluruh variabel (X1 dan X2)
terhadap
variabel terikat (Y).
b. H1 ; ß ≠ 0, faktor-faktor yang diteliti secara bersama-sama
berpengaruh
secara signifisikan dari variabel bebas (X1 dan X2) terhadap
variabel terikat
(Y).
Kriteria uji hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini
adalah :
a. Apabila th >tt maka H0 ditolak H1 diterima, artinya tidak
terdapat pengaruh
yang signifikan dari variabel yang diteliti.
b. Apabila th
-
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini digunakan
untuk
mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas
kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah di Kabupaten
Aceh Barat.
Sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
kebijakan yang
harus diambil dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Ekonomi
Kabupaten
Aceh Barat. Adapun retribusi atau pungutan atas jasa – jasa
pelayanan
administrasi kependudukan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1 Daftar Retribusi atau Pungutan atas Jasa – Iasa
Pelayanan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013
No.
Jenis Pelayanan Retribusi atau Pungutan (Rp)
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.
Pencetakan e-KTP Pencetakan KK Akte Kelahiran
- Untuk anak usia dibawah 1 tahun - Untuk anak usia diatas 1
tahun
Akte Perkawinan (non muslim) Akte Pengantian Nama Akte
Peceraian
Akte Pembatalan peceraian Akte Kematian
Perubahan Status kewarganegaraan Akte Pengakatan Anak Akte
Pengasuhan anak
Akte Pengesahan anak Akte Pengakuan anak
25.000 9.500
60.000 100.000
100.000 60.000 60.000
125.000 50.000
15.000 50.000 75.000
75.000 75.000
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Aceh Barat
Maret (2013)
-
44
4.1.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Kontribusi Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan
subsistem
dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting
dalam
pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi
kependudukan.
Untuk melihat perkembangan kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012
dapat dilihat
pada tabel 2.
Tabel 2 Kontribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 - 2012
No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan (Rp)
Persentase Perubahan (%)
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
2006 20.000.000
24.050.000 15.630.000
90.825.000 123.190.000 127.000.000
100.070.000
-
20,25 -35,01
4,81 35,63 3,2
-21,32
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
(DPKKD) Kabupaten Aceh Barat
(diolah) Maret 2013
Berdasarkan Tabel diatas terlihat, bahwa tingkat Kontribusi
sektor
pencetakan administrasi kependudukan terhadap retribusi daerah
dalam
meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006-2012
bervariasi.
Pada tahun 2006 tingkat Kontribusi pencetakan administrasi
kependudukan
terhadap retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten
Aceh Barat
Sebesar Rp.20.000.000. Pada tahun 2007 tingkat kontribusi di
Kabupaten Aceh
Barat mengalami kenaikan Sebesar Rp.24.050.000. Pada tahun 2008
mengalami
-
45
penurunan yaitu sebesar Rp.15.630.000, hal ini disebabkan
masyarakat belum
memahami tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan, akte
penggantian
nama. Sehingga masyarakat kurang berminat dalam membuat akte
kelahiran, akte
perkawinan dan akte penggantian nama, karena kurangnya
sosialisasi dari pihak
dinas pencatatan sipil Kabupaten Aceh Barat.
Kontribusi sektor pelayanan administarsi kependudukan terhadap
retribusi
daerah kembalai mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar
Rp.90.825.000.
Tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan pihak
Dinas Pencatatan Sipil sudah mulai melakukan sosialisasi kepada
masyarakat
tentang perlunya akte kelahiran, akte perkawinan dan sebagainya.
Dan tahun 2012
tingkat kontribusi sektor pelayanan administrasi kependudukan
terhadap retribusi
daerah di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan sebesar
Rp.100.070.000.
Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh Barat
sudah memiliki
kelengkapan administrasi kependudukan sehingga masyarakat tidak
lagi mengurus
kelengkapan administrasi kependudukan lagi. Selain itu,
penurunan pendapatan
juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang
penggantian KTP
biasa menjadi KTP Elektrik (e-KTP) dimana pencetakan untuk
pemulaanya
dilimpahkan ke Kecamatan atau tidak dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.
4.1.2. Perkembangan Retribusi Daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah
tangga
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu
untuk mencakup
keperluan penyelenggraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka
dibutuhkan
pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah
-
46
(APBD) pada setaip daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang
dilakukan
berdasarkan peraturan daerah (Qanun).
Retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
merupakan
suatu pendapatan yang menunjukkan kemapuan suatu daerah yang
menghimpun
sumber – sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Dapat
dikatakan
bahwa retribusi daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha –
usaha pemerintah
daerah memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya
sehingga
dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam
pembangunan
daerah.
Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup
dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang
ekonomi yang
serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan
sektorat yang
perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah
secara efisien
dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan
yang merata di
seluruh pelosok tanah air.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki
sumber
keuangan sendiri, sekurang – kurangnya untuk menutupi anggaran
rutin daerah
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari
pemerintah pusat atau
propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah agar
berusaha
memanfaatkan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerahnya,
berusaha mengelolahnya dengan baik agar bisa memberikan hasil
yang bisa
mencukupi kebutuhan APBD.
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat
dalam
mengelola sumer – sumber retribusi daerah dalam meningkatkan
pendapatan asli
-
47
daerah dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan serta
jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat berikut ini
penulis
menyajikan data tentang perkembangan penerimaan retribusi daerah
sejak tahun
2006 sampai dengan tahun 2012.
Tabel 3 Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006 – 2012
No. Tahun Jumlah Kontribusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
(Rp)
Persentase Perubahan (%)
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
2006 2007 2008
2009 2010
2011 2012
3.933.898.105 5.175.526.175 6.286.372.001
5.990.145.924 5.997.950.136
5.364.089.688 7.243.203.111
- 31,56 21,46
-4,71 -0,2
-10,26 35,03
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Aceh Barat
Maret 2013
Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat jumlah penerimaan retribusi
daerah di
Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2006 – 2012 sebagai berikut,
pada tahun 2006
jumlah penerimaan retribusi daerah sebesar RP 3.933.898.105 dan
pada tahun
2007 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.175.526.175 dari tahun
sebelumnya,
tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.286.372.001 dan pada
tahun 2009
kembali terjadi penurunan terhadap penerimaan retribusi daerah
yaitu sebesar Rp
5.990.145.924 dan tahun 2010 penerimaan retribusi daerah terjadi
penurunan
kembali sebesar Rp 5.977.950.136. Pada tahun 2011 penerimaan
retribusi daerah
terjadi penurunan sebesar Rp 5.364.089.688 dari tahun sebelumnya
yang menjadi
penerimaan terendah dari tahun – tahun sebelumnya. Tahun 2012
mengalami
kenaikan sebesar Rp 7.243.203.111, penerimaan retribusi
tertinggi terjadi pada
-
48
tahun 2012 sebesar Rp 7.243.203.111, dan penerimaan terendah
terjadi pada tahun
2007 sebesar Rp 3.933.898.105.
Kondisi fluktuasi tingkat penerimaan yang dialami retribusi
daerah
Kabupaten Aceh Barat tentunya sangat berpengaruh terhadap
tingkat kemandirian
Kabupaten Aceh Barat sehingga diperlukan berbagai kebijakan
pengembangan
dan peningkatan kemandirian daerah agar target dan realisasi
dapat dipenuhi.
4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah adalah nilai
produk
Domestik Bruto (PDRB). Perkembangan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh
Barat yang tercermin dari nilai PDRB Aceh Barat selama periode
tahun 2006 –
2012. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat
dari tahun
2006-2012 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2006 – 2012
No. Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
2006
2007 2008
2009 2010 2011
2012
2,35
2,21 1,78
1,60 1,62 1,65
1,65
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) September 2013
Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat perkembangan pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012. Pada tahun
2006
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebesar 2,35 %, dan
pada tahun
2007 mengalami penurunan sebesar 2,21 % dari tahun sebelumnya.
Dari tahun
-
49
2006 hingga tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat
terus
mengalami penurunan, dan pada tahun 2011 hingga tahun 2012
kembali
mengalami peningkatan sebesar 1,65 %. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh
Barat tertinggi pada tahun 2006 sebesar 2,35 % dan pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Aceh Barat terendah pada tahun 2009 sebesar 1,60
%.
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi naik
turunnya
kontribusi retribusi pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh
Barat akan di analisis dengan menggunakan model regresi linear
berganda.
Tabel 5 Statistik Deskriptif
Mean Std. Deviation N
KONTRIBUSI 1.0743 .86271 7
SOSIALISASI 3.00 .816 7
P.EKONOMI 1.8371 .31058 7
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Berdasarakan tabel 5 terlihat bahwa rata – rata kontribusi
daerah selama
kurun waktu 2006 – 2012 adalah 1.0743 dengan standar deviasi
0.86271
Sementara rata – rata sosialisasi pada tahun yang sama sebesar
3.00 dengan
standar deviasi 0.81650. Dan rata – rata pertumbuhan ekonomi
sebesar 1.8371
dengan standar deviasi sebesar 0. 6901. Dan N menyatakan jumlah
observasi yang
masing – masing berjumlah 7 tahun.
4.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear berganda
disajikan
pada tabel dibawah ini.
-
50
Tabel 6
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140
SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581
P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
1. Konstanta
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta
sebesar 3.856. Nilai
konstanta ini menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas
bernilai nol,
maka kontribusi pelayanan administrasi kependudukan mengalami
penurunan
sebesar 3.856.
2. Koefisien regresi dari variabel sosialisasi
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel
sosialisasi
bernilai -.315, hal ini menyatakan setiap kenaikan sosialisasi
sebesar 1 %
mengakibatkan kontribusi pelayanan administrasi kependudukan
mengalami
penurunan sebesar -.315, kali
3. Koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa koefisien variabel
pertumbuhan
ekonomi bernilai -1.000, hal ini menyatakan setiap kenaikan
pertumbuhan
ekonomi sebesar 1 % mengakibatkan kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan mengalami penurunan sebesar -1.000 %
-
51
4.3. Pengujian Hipotesis
4.3.1. Uji t (uji individual)
Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi
efektivitas
kontribusi pelayanan administrasi kependudukan terhadap
retribusi daerah di
Kabupaten Aceh Barat dianalisis dengan menggunakan model regresi
linear
berganda. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhirnya sebagai
berikut :
Tabel 7
Hasil Perhitungan Nilai t-hitung
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3.856 2.097 1.839 .140
SOSIALISASI -.315 .525 -.298 -.600 .581
P.EKONOMI -1.000 1.380 -.360 -.724 .509
Sumber : Hasil Regresi Data (Data dio lah April 2013)
Berdasarkan tabel diatas nilai thitung dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Sosialisasi
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel
sosialisasi nilai
thitung < ttabel(-.600 < 1.895 ) artinya partial variabel
sosialisasi berpengaruh
signifikan terhadap kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat.
2. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel
pertumbuhan
ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 ) artinya
partial variabel pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
-
52
4.3.2. Uji F ( uji simultan )
Uji F digunakan untuk menguji keberatian semua variabel bebas
retribusi
dan sosialisasi secara bersama – sama terhadap variabel terikat
kontribusi. Hasil
perhitungan nilai Fhitungdapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Tabel 8
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 44.957 57.843 .777 .494
sosialisasi -.535 .422 -.468 -1.266 .295
p.ekonomi -1.949 1.807 -.649 -1.079 .360
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai F hitung < F
tabel(0.777 < 6.944 ),
dimana signifikannya lebih kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 >
0,026) berarti Ho
diterima dan Ha ditolak, maka variabel retribusi dan sosialisasi
secara simultan
(bersama – sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kontribusi
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
4.3.3. Analisis Koefisien Determinasi
Hal ini dipergunakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
keeratan
serta arah hubungan antara retribusi, sosialisasi terhadap
kontribusi pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
Tabel 9
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 .585a .343 .014 .85671
Sumber : Hasil Regresi Data (April 2013)
Persentase pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas
ditunjukkan
oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi
(R2) ini
menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat
-
53
yang dinyatakan dalam persen (%). Koefisien determinasi dapat
dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
KP = r2x 100%
= (0, 585 )2x 100 %
= 0,34 %
Berdasarkan rumus diatas nilai R square (R2) sebesar 0,34 persen
yang
berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten
Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh variabel,
sosialisasi, dan
pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen
dipengaruhi oleh
variabel lainnya diluar model penelitian ini.
-
54
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan
yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan laju pertumbuhan pelayanan administrasi
kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006 – 2012 terus
mengalami
peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2008 mengalami
penurunan
sebesar Rp.15.630.000. Penurunan ini disebabkan kurangnya
sosialisasi oleh
pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap masyarakat,
sehingga
masyarakat kurang memahami tentang perlunya akte kelahiran,
akte
penggantian nama, dan lain- lain.
b. Pembuktian variabel sosialisasi dan pertumbuhan ekonomi
berpengaruh
terhadap kontribusi pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Aceh
Barat dilakukan pengujian secara persial dengan ujia t pada
jumlah
kepercayaan (level of coffidensi 95 persen) pada taraf nyata (α)
= 0,05. Untuk
variabel sosialisasi nilai thitung < ttabel(-.600 < 1.895
) artinya partial variabel
sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi pelayanan
administrasi
kependudukan di Kabupaten Aceh Barat selanjutnya untuk
variabel
pertumbuhan ekonomi nilai thitung< ttabel(-.724 < 1.895 )
artinya partial variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi
pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.
c. Selanjutnya nilai F hitung < F tabel(0.777 < 6.944 ),
dimana signifikannya lebih
kecil dari 𝝰 0,05, yaitu (0,000 > 0,026) berarti Ho diterima
dan Ha ditolak,
maka variabel retribusi dan sosialisasi secara simultan (bersama
– sama)
-
55
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi
pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Barat
Selanjutnya hasil Koefisien Determinasi nilai R square (R2)
sebesar 0,34
persen yang berarti bahwa kontribusi pelayanan administrasi
kependudukan di
Kabupaten Aceh Barat sebesar 34 persen dipengaruhi oleh
variabel, sosialisasi,
dan pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 66 persen
dipengaruhi oleh
variabel lainnya diluar model penelitian ini.
5.2. Saran – saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
disarankan kepada
Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Aceh Barat, dengan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat
terhadap tugas pokok dengan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil.
2. Perlu dilakukan intensifikasi terhadap objek penerimaan
pendapatan asli
daerah dari pelayanan publik sektor pelayanan administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil.
-
56
DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah dan Solihin. 2008. Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.
Budiyuwono, Nugroho. 2000. Pengantar Statistik Ekonomi dan
Perusahaan. PP-AMP YKPN.
Yogyakarta.
Haris, Noviyanto. 2005. Analisis Perimbangan Keuangan
Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003. Skripsi.
Universitas Islam Insonesia.
Kotlet, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran : Analisis
Perencanaan, Implementasi dan
Pengendalian, Prentice Hall (terjemahan), Jakarta.
Rasyid, Ryass. 2002. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi
Etika Dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
RA, Supriyono. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Satu.
BPEE, Yogyakarta.
Ruslan, Rosady.2006.Metodelogi Penelitian Public Relayion dan
Komunikasi.PT.Raja Grafindo
Persada,Jakarta.
Sri, Nawatmi. 2006. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Jumlah
Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No.2.
September. www.jurnalbisnis.com
Suparmoko. 2005. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan
Daerah, ANDI,
Yogyakarta.
Widjaja. HAW. Prof. Drs. 2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.
Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan. www.depdagri.go.id
http://www.jurnalbisnis.com/http://www.depdagri.go.id/
-Unlicensed-COVER dan halaman tujuan-Unlicensed-BAB
I-Unlicensed-BAB II-Unlicensed-BAB III-Unlicensed-BAB
IV-Unlicensed-BAB V-Unlicensed-DAFTAR PUSTAKA